RENSTRA BKPPD Kota Tasikmalaya 2017 - 2022

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2014 - 2017 (REVISI TAHUN 2017)

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Jl Letnan Harun No.1 Telp. (0265 322865 Fax. (0265) 330805 Kota Tasikmalaya – Jawa Barat 46134

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Jl Letnan Harun No.1 Telp. (0265 322865 Fax. (0265) 330805 Kota Tasikmalaya – Jawa Barat 46134

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor : 050 / Kep. 17-BKPPD/2017 Lampiran : 1 (satu) berkas TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014-2017 (REVISI TAHUN 2017) KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu adanya revisi terhadap Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017;

b.

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi Tahun 2017)

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89); 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tatacara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);

11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133); 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota TasikmalayaTahun 2016Nomor 180);

14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016

Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2016

tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 329)

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: :

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi Tahun 2017) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

KETIGA

:

Rentra Revisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

KUSWA WARDANA, SH Pembina Utama Muda NIP. 19611224 199403 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIKHAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor : 050 / Kep.17-BKPPD/2017 Tanggal : 3 Januari 2017 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014-2017 (REVISI TAHUN 2017) BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan

Daerah

Kota

Tasikmalaya

Tahun

2014-2017

merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 7 bahwa Rencana Strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Dengan demikan, Renstra memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan capaian kinerja SKPD. Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Daerah. Hal ini dilakukan mengingat belum adanya peraturan baru yang merupakan turunan atau penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah.

Berdasarkan

Peraturan

Perundang-undangan diatas, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya sebagai salah satu perangkat daerah perlu menyusun rencana strategis untuk acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017.

Pada tahun 2016 dilakukan revisi terhadap Renstra 2014-2017 mengingat masih banyaknya kekurangan dalam hal kerangka perencanaan strategis. Keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan penentuan indikator sasaran dan target sasaran Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

1

yang akan dicapai menjadi fokus utama dalam revisi restra ini. Revisi terhadap renstra kembali dilakukan pada tahun 2017 sebagai tindaklanjut perubahan nomenklatur BKD menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) sesuai Perda Kota Tasikmalaya Nomor 7Tahun 2016 tentang Pembentukandan SusunanPerangkat Daerah. Selain itu, revisi ini mengakomodasikan pula kebutuhan sesuai dinamika lingkungan strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya serta proyeksinya hingga tahun 2017.

1.2.

LANDASAN HUKUM Landasan Hukum yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan

Renstra BKPPD Kota Tasikmalaya antara lain sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421); 3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang

Nomor

(Lembaran

23

Negara

Tahun Republik

2014

tentang

Indonesia

Pemerintahan

Tahun

2015

Daerah

Nomor

58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

2

6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7.

Peraturan

Presiden

Nomor

2

Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83); 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89); 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tatacara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96); 13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133); 14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140); 15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota TasikmalayaTahun 2016Nomor 180);

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

3

16. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296); 17. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 329).

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penetapan dokumen Rencana Strategis BKPPDD Kota

Tasikmalaya Tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut : 1.

Sebagai dokumen untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan, kelemahan, potensi dan kekuatan yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan-tujuan;

2.

Sebagai acuan dalam merencanakan program/kegiatan di lingkungan BKPPD;

3.

Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-1017;

4.

Sebagai bahan tolok ukur untuk mengukur/mengevaluasi

kinerja

BKPPD. Adapun tujuan ditetapkannya dokumen Rencana Strategis BKPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut : 1.

Mengarahkan penggunaan sumber daya yang dimiliki BKPPD secara jelas, efektif, efesien, serta berkelanjutan;

2.

Membangun sinergitas pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan BKD;

3.

Membangun sinergitas pelaksanaan program/kegiatan BKPPD dengan rencana pencapaian visi, misi dan sasaran dalam RPJMD.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I.

PENDAHULUAN Pendahuluan memuat latar belakang penyusunan dokumen Rencana Strategis, landasan hukum, maksud dan tujuan, fungsi dan kedudukan serta sistematika penulisan.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

4

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki,

mengemukakan capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS Memuat

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta perumusan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI,

MISI,

TUJUAN,

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN Memuat Visi, Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah beserta strategi dan kebijakan yang diambil dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Mengemukakan

rencana

program

dan

kegiatan,

indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI.

INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Mengemukakan

indikator

kinerja

Pendidikan

Pelatihan

Daerah

dan

Badan yang

Kepegawaian

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan

dan

Pelatihan

Daerah

dalam

empat

tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII. PENUTUP Berisi ikhtisar/rangkuman dari keseluruhan isi RPJMD dan halhal lain yang dianggap perlu.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 2.1.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Badan

Kepegawaian

Pendidikan

dan

Pelatihan

Daerah

Kota

Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian dijabarkan oleh Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan Peraturan tersebut, maka tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kota

Tasikamalaya dapat diuraikan sebagai berikut : 2.1.1. Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah termasuk di dalamnya pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia 2.1.2. Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dalam kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelayanan

kesekretariatan

bagi

Dewan

Pengurus

Korps

Pegawai

Republik Indonesia; f. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

6

2.1.3 Tugas Pokok Unit 1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan.

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum. a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan

tangga,

pengelolaan

ketatausahaan

administrasi

dan

kepegawaian,

perlengkapan,

perpustakaan, serta

rumah

pengelolaan

pengembangan

ketatalaksanaan. b.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

pengelolaan

administrasi keuangan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.

3. Bidang Pengembangan, Mutasi dan Kepangkatan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan mutasi dan pelayanan administrasi mutasi kepegawaian. a. Sub Bidang Pengembangan dan Mutasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi mutasi dan kepangkatan jabatan struktural. b. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi mutasi dan kepangkatan jabatan fungsional.

4. Bidang Pembinaan, Data, Informasi dan Formasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan

kebijakan pengembangan pegawai. a. Sub Bidang Data, Informasi dan Formasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi, formasi dan pensiun pegawai.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

7

b. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

pendidikan dan pelatihan pegawai a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis

dan

melaksanakan

pendidikan

dan

pelatihan

struktural. b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan

teknis

dan

melaksanakan

pendidikan

dan

pelatihan teknis dan fungsional.

6.

Kelompok

jabatan

fungsional

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang

jabatan

fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis, jenjang, dan

jumlah

berdasarkan

jabatan

fungsional

kebutuhan

dan

ditetapkan

beban

kerja,

oleh sesuai

Walikota dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

8

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KEPALA BADAN

SEKRETARIS Kelompok Jabatan Fungsional

Subbag Umum dan Kepegawaian

Subbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

BIDANG PENGEMBANGAN, MUTASI & KEPANGKATAN

BIDANG PEMBINAAN, DATA, INFORMASI, DAN FORMASI

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Subbid Pengembangan dan Mutasi

Subbid Data, Informasi, dan Formasi

Subbid Diklat Struktural

Subbid Kepangkatan dan Pensiun

Subbid Pembinaan dan Kesejahteraan

Subbid Diklat Teknis dan Fungsional

UPT

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

9

2.2.

SUMBER

DAYA

BADAN

KEPEGAWAIAN

PENDIDIKAN

DAN

PELATIHAN DAERAH Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2017 BKPPD Kota Tasikmalaya didukung oleh pegawai sebanyak 52 orang, dengan profil sebagai berikut: Tabel. 2.1 Komposisi Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya PENDIDIKAN S.2 S.1 D.4 D.3 SLTA

GOLONGAN

9 22 5 6 10

JENIS KELAMIN

Laki-Laki Perempuan

32 20

IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b

JABATAN 1 1 2 7 7 12 9 1 8 4

Eselon II.b Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a JFT JFU

1 1 3 9 7 31

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya, Desember 2016 2.3.

KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAH DAERAH

2.3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dibentuk tahun 2017 melalui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam kurun waktu 2014-2016, capaian sasaran strategis dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatiahan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

10

Tabel 2.2 Tingkat Pencapaian Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Sampai Dengan Tahun 2016 No

Indikator Sasaran

Target Akhir Tahun 2014 Restra (thn n-2)

Target Renstra SKPD Tahun 2015 (thn n-1)

Realisasi Capaian

Tahun 2016 (tnn n)

Tahun 2017 (thn n+1)

Tahun 2014 (thn n-2)

Tahun 2015 (thn n-1)

Tahun 2016 (tnn n)

Realisasi Capaian Renstra

% Capaian Renstra

1 Tingkat pelanggaran disiplin aparatur (% x total PNS Pemkot)

0.04

0.07

0.06

0.05

0.04

0.02

0.03

0.16

0.16

-120%

2 Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat /Bimtek

2934

723

648

715

848

291

908

582

1781

60.70%

3 Jumlah aparatur yang mengikuti Tugas Belajar dan Ijin Belajar

245

13

77

80

75

13

77

87

177

72.24%

4 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal sesuai bidang tugasnya (%)

82%

75%

78%

80%

82%

76.94%

77.46%

79.61%

79.61%

97.09%

70

75

75.06

75.06

100.08%

5 Indeks kepuasan layanan kepegawaian 6 Sistem informasi dan database kepegawaian 7 Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD 8 Tersusunnya laporan keuangan dan barang daerah

75 1 (ada)

1 (ada)

65 8 dokumen

1 (ada)

1 (ada) 60

1 (ada) 65

4 dokumen 4 dokumen

1 (ada) -

1 (ada)

1 (ada)

1 (ada)

43.39

100%

43.39

66.75%

4 dokumen 4 dokumen

50%

Sumber : LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2016)

11

2.3.2. Gambaran Pengelolaan Keuangan Gambaran pengelolaan keuangan diperlukan untuk melihat pada tahun mana saja tingkat capaian realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja

Kepegawaian

Pendidikan

prosedur/mekanisme,

pengelolaan

jumlah

manusia),

progres

demikian,

selanjutnya

dan

dapat

Pelatihan

dan

pelaksanaan

pendanaan kualitas

program,

dirumuskan

pelayanan Daerah,

personil dan

Badan misalnya

(sumber

sebagainya.

permasalahan

daya

Dengan

pendanaan

pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk diatasi melalui strategi/kebijakan dalam Renstra. Gambaran pengelolaan Keuangan juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam revisi Renstra BKPPD yang akan disusun.

ANGGARAN 2014

2015

2016

8.202.810.000

11.384.628.250

14.965.459.458

Rata-rata Pertumbuhan 3.381.324.729

REALISASI 2014

2015

2016

7.649.165.000

10.241.220.006

12.772.013.243

2.561.424.121

PERSENTASE REALISASI ANGGARAN 2014

2015

2016

93,25

89,96

85,34

-3,95

Dari gambaran pengelolaan keuangan di atas, dapat diketahui bahwa persentase atau rasio anggaran dan realisasi rata-rata berada di kisaran 89,52% atau cukup baik. Pertumbuhan anggaran dalam tiga tahun adalah Rp. 3.381.324.729 dengan pertumbuhan realisasi dalam tiga tahun adalah Rp. 2.561.424.121. Adapun pertumbuhan presentase realisasi anggaran adalah -3,95%. Kondisi ini menunjukan bahwa walaupun ratarata persentase realisasi anggaran adalah 89,52 persen namun tren persentase setiap tahunnya cenderung menurun. Untuk itu perlu dikaji dan

dibenahi

hal-hal

yang

berkaitan

dengan

perencanaan

dan

pengendalian anggaran agar pertumbuhan persentase realisasi anggaran dapat positif setiap tahunnya.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatiahan Daerah Kota Tasikmalaya 12 Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

1.4.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan merupakan hal-hal yang perlu ditanggulangi dalam pelaksanaan tugas atau pelayanan yang bersumber dari kelemahan (faktor internal) ataupun faktor eksternal. Beberapa tantangan yang teridentifikasi dari uraian sumber daya dan gambaran pelayanan antara lain : 1.

Sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan terutama dari segi kualitas.

2.

Keterbatasan sumber dana / anggaran untuk dapat melaksanakan urusan/ tugas secara optimal.

3.

Tuntutan pengelolaan sumber daya (Keuangan / kepegawaian / sarana prasarana) secara tepat, transparan dan akuntabel.

4.

Tingkat disiplin dan kesejahteraan aparatur yang masih rendah.

5.

Regulasi pusat dan daerah yang tumpang tindih.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Peluang

merupakan kesempatan,

baik yang

abstrak, yang dapat dimanfaatkan dalam

konkret

maupun

usaha mencapai tujuan.

Beberapa peluang yang teridentifikasi dari uraian sumber daya dan gambaran pelayanan antara lain : 1.

Pengembangan pola kerjasama untuk pelaksanaan urusan / tugas.

2.

Penggunaan

teknologi

informatika

untuk

kecepatan,

efisiensi

pelaksanaan tugas serta keterbukaan informasi.

3.

Fasilitasi pemerintah provinsi dan pusat dalam peningkatan kualitas SDM.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatiahan Daerah Kota Tasikmalaya 13 Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

BAB III ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan

bagi

Perangkat

Daerah

dimasa

datang.

Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dapat dirumuskan dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa yang akan datang.

3.1.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN Badan

Tasikmalaya

Kepegawaian mempunyai

Pendidikan tugas

pokok

dan

Pelatihan

Membantu

Daerah

Walikota

Kota dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen pegawai negeri sipil daerah, sedangkan fungsinya adalah :

a. perumusan kebijakan teknis dalam kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah; b. pelaksanaan

tugas

dukungan

teknis

dalam

perencanaan

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pembinaan

teknis

penyelenggaraan

fungsi-fungsi

penunjang

urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; f.

pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

14

Terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan tupoksi sebagai berikut: a.

Proses rekruitmen PNS masih belum optimal.

b.

Data basis kepegawaian belum sepenuhnya tersusun dengan baik.

c.

Pembinaan kepegawaian berupa hukuman dan ganjaran (reward and punishment) belum sepenuhnya dilaksanakan.

d.

Kompetensi pegawai Pemerintah Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

e.

Belum tersusun dokumen standar kompetensi jabatan sebagai dasar pengembangan PNS yang rasional, profesional, dan akuntabel.

3.2.

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH Menelaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Adapun telaahan terhadap

Visi, Misi dan Program

Walikota - Wakil Walikota terpilih disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

15

Tabel. 3.1 Telaahan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota No.

Visi “Berlandaskan Iman danTaqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani�

Misi dan Program Permasalahan BKPPD Faktor Pengambat Faktor Pendorong

A

Misi 1 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat

1

Program peningkatan disiplin aparatur

-

Pembinaan kepegawaian berupa hukuman dan ganjaran

Tingkat kehadiran masih belum optimal Tingkat pelanggaran disiplin

- Instrumen kebijakan berupa pemberian

(reward and punishment) belum sepenuhnya

TPP yang disesuaikan dengan tingkat

dilaksanakan

kehadiran dan disiplin.

- Pengawasan pimpinan dan kegiatan GDD

2

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

-

Proses rekruitmen PNS masih belum optimal Data basis kepegawaian belum sepenuhnya tersusun dengan baik

-

Belum tersusun dokumen analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan sebagai dasar pengembangan PNS yang rasional, profesional, dan akuntabel

-

Kapasitas

Badan

- Kebijakan

pimpinan

untuk

langkah

penyusunan Anjab dan ABK. - Pengembangan

kapasitas

Bagian

Kepegawaian Kepegawaian

baik

dari

kelembagaan, SDM dan Anggaran cukup terbatas untuk melaksanakan program ini secara optimal.

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

-

Kompetensi pegawai Pemerintah Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

-

Belum tersusun dokumen analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan sebagai dasar pengembangan PNS yang rasional, profesional, dan akuntabel

-

Kapasitas

Bagian

- Kebijakan

pimpinan

untuk

penyusunan Anjab dan ABK. - Pengembangan

kapasitas

Kepegawaian Kepegawaian

baik

langkah

dari

kelembagaan, SDM dan Anggaran cukup terbatas untuk melaksanakan program ini secara optimal.

Renstra Badan Kepegawaian pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

16

Bagian

4 5

6

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja

Pelayanan administrasi perkantoran masih belum optimal

Keterbatasan SDM dan Kapasitas anggaran belum

Penyediaan

memadai

penambahan pagu anggaran

Sarana dan prasarana aparatur perlu disesuaikan dengan standar

Keterbatasan SDM dan Kapasitas anggaran belum

Penyediaan

memadai

penambahan pagu anggaran

Rekonsiliasi antara realisasi keuangan dan jumlah asset sering terlambat

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Komitmen dari Pimpinan dalam pengelolaan

(SIPKD) belum dapat digunakan secara optimal

keuangan

SDM SDM

untuk

Keuangan

yang yang

kompeten

dan

kompeten

dan

mendapatkan

dengan

Opini

penilaian

Wajar

Tanpa

asistensi

dalam

Pengecualian (WTP) Ketersediaan masih kurang

data

pendukung

Keterbatasan SDM di bidang perencanaan

Adanya

verifikasi

dan

penyusunan Rencana Kerja

B

Misi 2 Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

C.

Misi 3 Meningkatkan dan Menyediakan Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal

Renstra Badan Kepegawaian pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

17

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan berperan dalam pencapaian misi kesatu, yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat melalui pelaksanaan 7 program 77 kegiatan.

3.3.

TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN TERKAIT Pelaksanaan

pembangunan

di

Kota

Tasikmalaya

tidak

dapat

dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti legislatif, instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya tahun 2013 -2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang mengacu pada rencana strategis pusat dan provinsi.

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2015-2019, yaitu: “Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025�.

Uraian visi, BKN merupakan mandatory Undang-Undang No. 5 Tahun

2014

tentang

Aparatur

Sipil

Negara

khususnya

di

bidang

pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Dalam hai ini, tugas BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN. Manajemen kepegawaian yang dimaksud adalah manajemen ASN seperti tugas-tugas dalam pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun dan penyimpangan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

18

Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter pegawai ASN, yaitu : 1) Profesional BKN melaksanakan kewenangan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara efektif dan efesien.

2) Bermartabat BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN. Misi Badan Kepegawaian Negara Untuk mewujudkan visi tersebut sebagaimana diuraikan diatas, dirumuskan misi BKN sebagai berikut : 

Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem Pelayanan Kepegawaian



Mengembangkan

dan

mengoptimalkan

sistem

pengawasan

dan

pengendalian kepegawaian 

Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundangundangan, kinerja an kesejahteraan pegawai.



Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian.



Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN. Tujuan Badan Kepegawaian Negara



Terwujudnya

manajemen

kepegawaian

yang

modern

dengan

melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara Nasional. 

Mewujudkan pelayanan prima di bidang kepegawaian.



Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun Permasalahan Pelayanan BKPPD yang dikaitkan dengan

Renstra Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut :

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

19

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Bedasarkan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Nasional Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya No

Sasaran Jangka Menengah Renstra BKN

Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

1

Meningkatkan efektivitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian

Kuantitas, kompetensi, dan redistribusi PNS belum memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dalam mencapai pelayanan paripurna.

Kuantitas, dan kompetensi pegawai, sarana prasarana dan anggaran belum memadai untuk memberikan pelayanan yang paripurna

2

Meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal

Terhambatnya pelayanan dan kinerja OPD karena kompetensi yang belum sesuai dengan rincian tugas.

Redistribusi yang belum merata, kompetensi yang belum bisa memenuhi kebutuhan organisasi

3

Meningkatkan kualitas rumusan perundangundangan kepegawaian

Peraturan perundangundangan masih menjadi kendala dalam hal pelaksanaan Reformasi birokrasi di bidang aparatur.

Peraturan Perundangan Pusat yang belum mendukung reformasi birokrasi aparatur

Adanya komitmen dari kepala daerah dalam melaksanakan reformasi bidang aparatur

4

Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi

Beberapa pelayanan administrasi kepegawaian di BKPPD belum seluruhnya berbasis teknologi informasi

Akurasi dan validasi untuk bahan input administrasi kepegawaian masih kurang

Adanya dukungan dari kepala daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi

5

Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi

Database pegawai yang belum akurat dan terkini

Masih lemahnya koordinasi antara pengelola data kepegawaian BKPPD dengan OPD

Adanya Aplikasi SAPK dan SIMPEG yang memungkinkan untuk melakukan administrasi kepegawaian secara terpadu dan online

Di

lingkup

Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Adanya dukungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan akurat serta keinginan untuk mewujudkan pegawai yang kompeten dan sejahtera

Negara

dan

Reformasi Birokrasi, Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB 20152019 menetapkan sasaran stategis sebagai berikut: 1.

Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi;

2.

Peningkatan kelembagaan dan tata laksana pemerintah yang tepat;

3.

fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;

4.

Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berbasis elektronik;

5.

Terwujudnya ASN yang kompeten;

6.

Terwujudnya ASN yang kompetitif;

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

20

7.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja;

8.

Meningkatnya penerapan sistem integritas;

9.

Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik;

10. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari sembilan sasaran strategis tersebut, yang sesuai dengan tugas pokok BKPPD adalah: 1.

Terwujudnya ASN yang kompeten, dengan arah kebijakannya adalah pelaksanaan sistem pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi jabatan. Kebijakan ini dilakukan melalui strategi penyusunan dan penerapan standar kompetensi jabatan serta pelaksanaan sistem pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi jabatan.

2.

Terwujudnya ASN yang kompetitif, dengan arah kebijakannya adalah peningkatan impelementasi sistem rekrutmen terbuka dan independen.

Kebijakan ini dilakukan melalui seleksi CPNS dengan sistem CAT dan penerapan sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka.

Sementara di lingkup Badan Kepegawaian Negara, sasaran strategis

yang di tetapkan dalam Renstra BKN 2015-2019 adalah “Terselenggaranya manajemen pegawai ASN yang profesional� dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1.

Paradigma PNS sebagai aset, bukan expenses dan pelayan masyarakat sebagai return (value added to consumers);

2.

Mengelola PNS secara efisien dan efektif;

3.

Membangun dan mengembangkan aliansi kerjasama dengan lembaga kepegawaian di setiap K/L dan daerah

4.

Penerapan

pengendalian

yang

bersifat

pencegahan

(preventive)

terhadap pegawai ASN dalam penegakan disiplin; 5.

Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai ASN

6.

Mengoptimalkan dukungan dan manajemen internal kepegawaian BKN;

7.

Pendataan Pegawai ASN yang handal dan terkini

8.

Melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Dari hasil telaahan visi dan sasaran strategis Renstra BKN,

Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa permasalahan layanan tersebut dijadikan isu strategis BKPPD Kota

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

21

Tasikmalaya. Beberapa unsur yang serupa dari visi dan rencana strategis baik BKN dan Kemenpan dan RB adalah memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan

PNS

yang

Bermutu,

Akuntabel,

Inovatif

dan

Kreatif

(professional) dan sejahtera melalui pengelolaan manajemen kepegawaian yang paripurna.

3.4.

TELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 telah diatur kebijakan umum untuk penataan ruang.

Kebijkan tersebut

ditujukan untuk memberikan arahan guna mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam pemanfaatan ruang yang diselenggarakan secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sesuai karakteristik tugasnya melaksanakan program-program yang outcomenya lebih berupa produk kebijakan-kebijakan yang tidak berhubungan atau berimplikasi langsung dengan pemanfaatan ruang.

Karena karakteristik itu pula, mengacu pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), program-program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dapat dikategorikan bukan ancaman bagi lingkungan hidup karena tidak terkait langsung dengan potensi kerusakan lingkungan.

3.5.

ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang

terjadi di tingkat global, nasional, regional dan lokal, melalui pendekatan analisis keterkaitan (linkages analysis) dan pembobotan melalui Focus Group Discussion (FGD) maka isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan pada RPJMD Kota Tasikmalaya sebagai berikut : 1. Infrastruktur Daerah Infrastruktur ke PU-an saat ini belum memadai dan merata ke seluruh wilayah dalam mendukung infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perekonomian dan kemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya tingkat kemantapan, jaringan dan kualitas jalan (termasuk trotoar, marka jalan, dan rambu lalu lintas), kurangnya saluran

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

22

drainase, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah dan air limbah, infrastruktur

air

bersih

belum

memadai/tergantung

pihak

lain,

infrastruktur irigasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu perlu

adanya

sarana

prasarana

di

bidang

pendidikan,

kesehatan,

pemerintahan, perekonomian dan kemasyarakatan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) Kualitas SDM dipengaruhi tingkat pendidikan dan kesehatan. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, terlihat dari RataRata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 9,1, artinya rata-rata pendidikan masyarakat Kota Tasikmalaya baru tingkat SMP. Dari aspek kesehatan, derajat kesehatan masyarakat masih kurang, terbukti dari Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Angka Kesakitan Penduduk masih tinggi dan Angka Harapan Hidup belum optimal.

3. Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Penyimpangan pemanfaatan ruang ditunjukkan oleh tingginya alih fungsi lahan produktif. Alih fungsi lahan produktif untuk kegiatan investasi industri, jasa maupun permukiman yang tidak sejalan dengan pola perencanaan menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan dan penurunan daya dukung/degradasi lingkungan. Perkembangan penduduk yang pesat, tidak diimbangi tingkat kesejahteraan, menyebabkan banyak rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, sanitasi buruk, rendahnya pelayanan

persampahan,

semuanya

perlu

mendapat

perhatian

pembangunan kedepan.

4. Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat Untuk memantau perkembangan daya beli secara riil bisa digunakan PDRB perkapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2011

mencapai

Rp.

6.372.651,87.

Berdasarkan

survei

IPM

Kota

Tasikmalaya tahun 2011, IPM Kota Tasikmalaya tahun 2011 mencapai 74,82; terdiri dari indeks kesehatan sebesar 75,05, indeks pendidikan sebesar 86,62 dan indeks paritas daya beli sebesar 62,80 (setara paritas daya beli/purchasing power parity sebesar Rp. 631.750,00 perbulan perkapita). Dari ketiga komponen tersebut, indeks daya beli menempati urutan terakhir dengan laju pertumbuhan yang lambat.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

23

5. Tata Kelola Pemerintahan Isu mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (amanah) saat ini belum dijawab dengan pembuktian yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari kelembagaan pemerintah yang masih belum sepenuhnya efektif, efisien dan proporsional serta sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai tanggung jawab dan beban kerja.

Terabaikannya

nilai-nilai

etika

dan

budaya

kerja

dalam

birokrasi

melemahkan disiplin, etos, dan produktivitas kerja. Praktek yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (KKN) belum teratasi, pelayanan publik belum

sesuai

tuntutan

dan

harapan

masyarakat,

termasuk

opini

pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah belum meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

6. Penanggulangan Kemiskinan Angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2011 mencapai 19,89%, lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Barat yang hanya 10,57% dan Nasional sebesar 12,36%. Secara nasional sesuai target MDGs dan RPJMN 2009-2014, angka kemiskinan harusnya berada pada kisaran 8-10% pada tahun 2014.

7. Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah.

Moral, tata nilai, kesalehan sosial dan akhlak masyarakat mengalami degradasi / penurunan. Apresiasi, ketahanan dan pelestarian terhadap budaya oleh masyarakat relatif rendah sebagai akibat imbas perubahan global. Hal ini perlu menjadi perhatian pembangunan.

Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya, terkait dengan dinamika perkembangan masalah kepegawaian di Kota Tasikmalaya baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu : a. Proses rekruitmen PNS masih belum optimal. b. Data basis kepegawaian belum sepenuhnya tersusun dengan baik. c. Pembinaan kepegawaian berupa hukuman dan ganjaran (reward and punishment) belum sepenuhnya dilaksanakan. d. Kompetensi

pegawai

Pemerintah

Kota

Tasikmalaya

belum

sepenuhnya mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

24

e. Kualitas sumber daya aparatur masih rendah, diindikasikan dengan pendidikan Strata 1 ke atas berjumlah 3.826 orang (41,03%) dan yang berpendidikan kurang dari Strata 1 berjumlah 5.500 orang (58,97%). f. Dokumen analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan sebagai dasar pengembangan PNS yang rasional, profesional, dan akuntabel belum tersusun dengan baik. g. Distribusi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. h. Pelayanan kepegawaian belum dapat dilaksanakan secara paripurna. i. Terbatasnya sarana prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi kepegawaian dan pembangan SDM Aparatur. j. Beberapa

pelayanan

administrasi

kepegawaian

di

BKPPD

belum

sepenuhnya berbasis teknologi informasi. k. Sistem kepegawaian yang akan berubah dengan akan diberlakukannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu adanya persiapan dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut. l. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur melalui pendidikan

dan

pelatihan

sebagai

bagian

dari

pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah belum dilakukan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.

Langkah-langkah yang ditetapkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah: 1.

Meningkatkan kompetensi dan daya saing aparatur untuk memenuhi kebutuhan kualifikasi serta menyiapkan aparatur untuk menghadapi pemberlakuan Undang-undang ASN.

2.

Meningkatkan pelaksanaan assessment dalam penempatan pegawai.

3.

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dengan OPD dan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai serta meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian.

4.

Meningkatkan pelayanan kepegawaian kepada aparatur sesuai dengan standar pelayanan publik.

5.

Mensinergikan dukungan stakeholder dalam pelayanan kepegawaian.

6.

Melaksanakan pengukuran kinerja pegawai yang berdampak pada tambahan

penghasilan

pegawai

sebagai

salah

satu

upaya

pengoptimalan penerapan reward and punishment.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

25

7.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta mengoptimalkan

anggaran

yang

bersumber

dari

APBD

untuk

meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian dengan sarana dan prasarana yang lebih modern berbasis teknologi informasi.

8.

Mengoptimalkan aplikasi on line kepegawaian yang terhubung dengan pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota serta penyediaan data pegawai yang akurat dan terkini.

9.

Meningkatkan arus informasi kepegawaian ke seluruh pegawai Kota Tasikmalaya.

10. Meminimalisir campur tangan pihak luar dalam penentuan kebijakan kepegawaian.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

26

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

VISI DAN MISI Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana eksis

serta bersifat antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Penyusunan visi dan misi tentunya harus

mempertimbangkan

potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang terangkum pada isu strategis serta Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017. Adapun Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 adalah : Visi : “Berlandaskan

Iman

dan

Taqwa,

Mewujudkan

Kemandirian

Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani “ Misi : 1.

Mewujudkan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

yang

Amanah

dan

Menciptakan Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat 2.

Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

3.

Meningkatkan dan Menyediakan Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal.

Dengan

Kepegawaian

pertimbangan-pertimbangan Pendidikan

dan

Pelatihan

tersebut, Daerah

maka

Kota

Badan

Tasikmalaya

menetapkan visi sebagai berikut : “APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL” Penjelasan Visi a. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

27

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. c. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. e. Profesional memiliki makna kemampuan untuk melakukan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan didasari semangat, karakter dan metode dalam pencapaian tujuan organisasi. f. Akuntabel memiliki makna dapat mempertanggungjawabkan tugas dengan baik dari segi proses maupun hasil.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui

dan

mengenal

keberadaan

dan

peran

instansi

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mengacu kepada Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya dimaksud, maka Misi yang akan dilaksanakan tahun 2014 – 2017 adalah: Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Misi 2 : Mewujudkan modernisasi sistem pelayanan kepegawaian yang akuntabel 4.2.

TUJUAN

DAN

KEPEGAWAIAN

SASARAN

JANGKA

MENENGAH

BADAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA

TASIKMALAYA Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

28

sasaran merupakan dasar dalam

menyusun pilihan-pilihan strategi

pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Misi 1

: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

Tujuan 1

: Meningkatnya profesionalisme dan etos kerja pegawai.

Sasaran 1 : Meningkatnya disiplin pegawai Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi pegawai Misi 2

: Mewujudkan modernisasi sistem pelayanan kepegawaian yang akuntabel

Tujuan 1

: Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran 1 : Terciptanya pelayanan kepegawaian yang cepat, akurat dan tepat waktu Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

29

Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya profesionalisme dan etos kerja pegawai

Tingkat pelanggaran disiplin aparatur Meningkatnya disiplin pegawai (% x total PNS Pemkot) Pejabat yang telah memenuhi Meningkatnya kompetensi pegawai persyaratan formal sesuai bidang tugasnya (%)

Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian

Terciptanya pelayanan kepegawaian yang cepat, akurat dan tepat waktu Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

INDIKATOR KINERJA SASARAN

2014

TARGET KINERJA 2015 2016

2017 Tingkat pelanggaran disiplin aparatur (% x total 0.07 0.06 0.05 0.04 PNS Pemkot) Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat /Bimtek 723 648 715 848 Jumlah aparatur yang mengikuti Tugas Belajar dan Ijin Belajar 13 77 80 75 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal 75 sesuai bidang tugasnya (%) 78 80 82 Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian 70 75 Sistem informasi dan database kepegawaian ada ada ada ada Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD 60 65 Tersusunnya laporan keuangan dan barang 4 4 daerah dokumen dokumen

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

30

4.3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap strategis.

Rumusan

bagaimana

tujuan

strategi dan

berupa

sasaran

pernyataan

akan

dicapai,

yang

menjelaskan

diperjelas

dengan

serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dn kebijakan dalam pelaksanaan visi dan misi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

VISI

Tabel 4.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN : “APARATUR YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur TUJUAN Meningkatnya profesionalisme dan etos kerja pegawai

SASARAN Meningkatnya disiplin pegawai

STRATEGI Meningkatkan budaya aparatur yang disiplin dan berintegritas

KEBIJAKAN Penerapan reward and punishment yang konsisten

Meningkatnya kompetensi pegawai

Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerail

Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur melalui tugas belajar dan ijin belajar

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

Menyediakan instrumen pendukung manajemen berbasis kompetensi

Pengadaan dan penempatan pegawai sesuai kompetensi yang disyaratkan dokumen anjab dan ABK

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

31

MISI 2 : Mewujudkan modernisasi sistem pelayanan kepegawaian yang akuntabel TUJUAN Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

SASARAN Terciptanya pelayanan kepegawaian yang cepat, akurat dan tepat waktu

STRATEGI Meningkatkan penyempurnaan pelayanan kepegawaian melalui teknologi informasi

KEBIJAKAN Memberikan Fasilitas Bagi Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Mengembangakan Optimalisasi integrasi sistem pengelolaan sistem data dan informasi kepegawaian informasi kepegawaian Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, keuangan serta barang daerah

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan organisasi Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Meningkatkan kulitas pelaporan keuangan dan barang daerah

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

32

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai visi dan misi selanjutnya dipertegas dengan upaya melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung oleh kebijakan yang bersifat umum dan dikaitkan dengan prioritas pembangunan serta program yang akan dilaksanakan. Disamping itu untuk mempermudah perencanaan dan pengukuran kinerja, perlu dirumuskan pula Indikator kinerja yang mencakup indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program serta pendanaan indikatif. Untuk rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat disimak dalam tabel sebagai berikut :

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

33

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya Meningkatnya profesionalisme dan disiplin pegawai etos kerja pegawai

Indikator Sasaran

Kode

Tingkat 1.20 42 pelanggaran disiplin aparatur (% 1.20 42.22 x total PNS Pemkot) 1.20 42.66

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 Target

Tahun - 2 Rp

Target

Tahun - 3 Rp

Target

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA

Tahun - 4 Rp

Target

Rp

Target

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Lokasi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembinaan dan Gerakan Penegakan Disiplin Terselenggaranya Peningkatan Daerah Budaya Kerja dan Disiplin Kerja

4 Kali Pembinaan

79,590.000

4 Kali Pembinaan

141,200.000

4 Kali Pembinaan

104,620.000

4 Kali Pembinaan

17,222.000

100

342,632.000

BKD

Kota Tasikmalaya

497 Orang

77,595.000

-

-

-

-

100

77,595.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1 Tahun

56,703.000

12 bulan

67,002.000

100

123,705.000

BKD

Kota Tasikmalaya

Pembinaan Pegawai dan pemrosesan LHKPN-ASN

Terselenggaranya Pembinaan Disiplin dan Pemerosesan LHKPNASN

-

-

1.20 42.72

Pemrosesan Penyelesaian Dugaan dan Pelanggaran Disiplin serta Pemrosesan Ijin Perceraian

-

-

1.20 42.73

Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil

Terselenggaranya pemrosesan penyelesaian dugaan dan atau pelanggaran disiplin PNS serta iji i Terselenggaranya pemberian

-

-

-

-

500 Orang

36,560.000

250 orang

48,000.000

100

84,560.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 42.74

Pembinaan Disiplin dan Administrasi Kepegawaian

Terselenggaranya Pembinaan Disiplin dan Administrasi Kepegawaian

-

-

-

-

4 kali

98,434.000

4 triwulan

42,002.000

100

140,436.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.13

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Keikutsertaan Dalam Pekan Olahraga Pegawai Pemerintah Daerah se Jawa Barat

1.13 20.20

Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Kegiatan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA) Pemerintah Daerah bagi Anggota KORPRI

134 orang

700,000.000

1.20 42

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20 42.44

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Terwujudnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemkot Tasikmalaya

37 Orang

894,579.000

37 Orang

965,209.000

37 Orang

816,850.000

30 orang

689,167.000

100 3,365,805.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 42.45

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan

75 Orang

500,000.000

75 Orang

959,520.000

75 Orang

550,802.000

-

-

100 2,010,322.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 42.46

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Terwujudnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemkot Tasikmalaya

250 orang 1,306,591.000

100 7,349,983.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 42.64

Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya peningkatan kualitas aparatur Pemkot

-

-

100 1,000,000.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 42.86

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

Jumlah Peserta Diklatpim II

-

-

-

1.20 42.87

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

Jumlah Peserta Diklatpim III

-

-

Jumlah aparatur 1.20 42 yang mengikuti Tugas Belajar dan 1.20 42.58 Ijin Belajar

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

-

-

Pejabat yang telah 1.20 42 memenuhi t f l

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya Jumlah aparatur kompetensi pegawai yang mengikuti Diklat /Bimtek

penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil

Pemrosesan Tugas dan Ijin Belajar Bagi PNS Terbitnya Surat Tugas dan Ijin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

176 Orang 1,659,347.000

176 Orang 2,159,198.000 50 Orang 1,000,000.000

176 Orang 2,224,847.000

-

-

-

-

-

-

-

4 orang

152,269.000

100

152,269.000

BKD

Kota Tasikmalaya

-

-

-

-

10 orang

256,525.000

100

256,525.000

BKD

Kota Tasikmalaya

100 Orang

40,845.000

75 orang

50,125.000

75 orang

194,198.000

100

285,168.000

BKD

Kota Tasikmalaya

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

persyaratan formal 1.20 42.18 sesuai bidang tugasnya (%)

Program/Kegiatan

Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pelantiakan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

1.20 42.19

Pemrosesan SK CPNSD Menjadi PNSD

Terlaksananya Pemrosesan SK CPNSD menjadi PNSD

1.20 42.21

Penerimaan CPNSD

Terselenggaranya Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota dari Pelamar Umum sesuai dengan Formasi yang dibutuhkan

1.20 42.25

Pengambilan Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Terselenggaranya Pengambilan Sipil Sumpah Janji Bagi Pegawai Negeri

1.20 42.26

Proses Administrasi Tenaga Kontrak dan Pemutakhiran Data Sukwan

Terselenggaranya Proses Administrasi Tenaga Kontrak dan Pembinaan Kepegawaian Bagi Tenaga Kontrak

1.20 42.29

Penyusunan Bezzeting Pegawai

Tersusunnya Dokumen Data Bezzeting Kebutuhan Pegawai

1.20 42.32

Pemrosesan Psikotes Perpindahan Pegawai Terlaksananya Pemrosesan dari Pemerintah Kota / Kabupaten Lain ke Psikotes Perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota Tasikmalaya Pemerintah Kota/Kabupaten Lain ke Pemerintah Kota Tasikmalaya

1.20 42.33

Pemrosesan Tenaga Honorer Menjadi CPNSD

Terselenggaranya Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer

1.20 42.34

Pemrosesan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

1.20 42.42

Terciptanya pelayanan kepegawaian yang cepat, akurat dan tepat waktu

Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 Target

Tahun - 2 Rp

Target

Tahun - 3 Rp

Target

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA

Tahun - 4 Rp

Target

Rp

Target

4 Kali, Sebanyak 917 Orang

240,835.000

4 Kali, Sebanyak 917 Orang

215,960.000

4 Kali, Sebanyak 917 Orang

417,099.000

240 orang

268,539.000

1 Kali Kegiatan

28,468.000

1 Kali Kegiatan

43,710.000

1 Kali Kegiatan

40,000.000

1 Kali Kegiatan

15,000.000

300 Orang

511,875.000

300 Orang

710,600.000

-

-

-

-

1 Kali Kegiatan

13,164.000

1 Kali Kegiatan

1 Kali

11,319.000

1 Dokumen

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Lokasi

100 1,142,433.000

BKD

Kota Tasikmalaya

100

127,178.000

BKD

Kota Tasikmalaya

100 1,222,475.000

BKD

Kota Tasikmalaya

18,529.000 1 Kali Kegiatan

23,347.000

1 Kali Kegiatan

18,502.000

100

73,542.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1 Kali

14,229.000

1 Kali

25,000.000

-

-

100

50,548.000

BKD

Kota Tasikmalaya

59,394.000

1 Dokumen

76,914.000

1 Dokumen

100,000.000

1 Dokumen

65,000.000

100

301,308.000

BKD

Kota Tasikmalaya

4 Kali / 100 Orang

59,176.000

4 Kali / 100 Orang

48,932.000

4 Kali / 100 Orang

61,502.000

4 Kali / 100 Orang

33,072.000

100

202,682.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1 Kali Kegiatan

172,590.000

-

-

-

-

-

-

100

172,590.000

BKD

Kota Tasikmalaya

Terlaksanakannya Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

150 Orang

82,700.000

150 Orang

81,105.000

150 Orang

88,104.000 3000 orang

57,819.000

100

309,728.000

BKD

Kota Tasikmalaya

Proses Perpindahan Pegawai Antar SKPD

Terlaksananya Pemrosesan Perpindahan Pegawai antar OPD

240 Orang

46,525.000

240 Orang

40,450.000

240 Orang

68,215.000

240 Orang

27,610.000

100

182,800.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 42.68

Rekruitmen Calon Direktur BLUD RSUD dr.

Soekardjo

Terselenggaranya Rekruitment Calon Direktur BLUD RSUD dr.

Soekardjo Tahun 2015

-

-

1 Orang

135,220.000

-

-

-

-

100

135,220.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 42.88

Penempatan Dalam Jabatan Fungsional Umum

SK Jabatan Fungsional Umum

-

-

-

-

-

-

3000 orang

20,010.000

100

20,010.000

BKD

Kota Tasikmalaya

Terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

-

-

-

-

-

-

2 Kali sebanyak 6 orang

500,000.000

100

500,000.000

BKD

Kota Tasikmalaya

277,504.000 1.200 Orang

223,424.000

100

937,990.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 42,103 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

1.20 42

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20 42.20

Pemberkasan Kenaikan Pangkat

Terselenggaranya Pemrosesan Kenaikan Pangkat Periode April

1.20 42.24

Biaya Pengiriman Ujian Dinas

1.20 42.40 1.20 42.41

1.200 Orang

210,554.000

1.200 Orang

226,508.000

1.200 Orang

Terpenuhinya Persyaratan Administrasi untuk Kenaikan Pangkat

100 Orang

99,723.000

100 Orang

69,556.000

100 Orang

73,286.000

100 Orang

65,000.000

100

307,565.000

BKD

Kota Tasikmalaya

Proses Kenaikan Gaji Berkala

Terlaksananya Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala

400 Orang

53,700.000

400 Orang

54,820.000

400 Orang

62,546.000 4200 Orang

34,756.255

100

205,822.255

BKD

Kota Tasikmalaya

Pemrosesan Pensiun

Terlaksananya Pemrosesan Pensiun

200 Orang

131,256.000

200 Orang

102,565.000

200 Orang

105,220.000

100

464,041.000

BKD

Kota Tasikmalaya

125,000.000

100 Orang

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Sistem informasi dan database kepegawaian

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas akuntabilitas kinerja Kinerja SKPD SKPD

Kode

Program/Kegiatan

1.20 42.70

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1.20 44

Program Peningkatan Pelayanan Publik

1.20 44.xx

Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian

1.20 23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian

1.20 42,102 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Tersedianya SIMPEG Kepegawaian (SIMPEG) 1.20 42

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20 42.23

Penyediaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

1.20 42.43

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Terlaksananya Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNSD

1.20 42.60

Fasilitasi Operasional Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

1.20 42.67

Fasilitasi PUPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

1.20 01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 0.1.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 Target

Tahun - 2 Rp

Target

Rp

- 250 Karis, 200 Karpeg, 100 Karsu, 400 KPE

-

Tahun - 3 Target

Rp

64,384.000 250 Karis, 200 Karpeg, 100 Karsu, 400 KPE dan 300 Cuti

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA

Tahun - 4 Target

95,576.000

Rp

250 Karis, 200 Karpeg, 100 Karsu, 400 KPE dan 300 Cuti

Target

75,000.000

Rp

100

234,960.000

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Lokasi

BKD

Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

BKD

-

-

-

-

-

-

1 kali

25,000,000

0

25,000,000

BKD

-

-

-

-

-

-

1 Unit

206,002.745

100

206,002.745

BKD

Kota Tasikmalaya

-

-

-

-

-

-

100

108,872.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1 Paket Sistem Aplikasi

108,872.000

1 Dokumen

14,000.000

1 Dokumen

30,220.000

1 Dokumen

50,000.000

1 Dokumen

7,500.000

100

101,720.000

BKD

Kota Tasikmalaya

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pelayanan Kepegawaian

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

BKD

Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik

-

-

1 Kali

200,000.000

-

-

-

-

100

200,000.000

BKD

Kota Tasikmalaya

450 buah Materai dan 1 Paket P 1 itahun i

2,450.000

450 buah Materai dan 1 Paket P 1 itahun i 89,400.000

3,000.000

3,600.000

375 buah materai 6000, 83 t i 229,200.000 b h 1 tahun

2,500.000

100

11,550.000

BKD

Kota Tasikmalaya

103,200.000

750 buah Materai dan 1 Paket P 1 itahun i

108,000.000

100

529,800.000

BKD

Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya

Tersedianya Jasa Surat Menyurat untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 0.1.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terlaksananya Pelayanan Jasa Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 1.20 0.1.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 0.1.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas dan Bangunan Gedung

1.20 0.1.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Tersedianya jasa perizinan Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan dinas/operasional 1.20 0.1.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

1.20 0.1.10 Penyediaan Alat Tulis kantor

Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

1.20 0.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya hasil pencetakan, penggandaan, penjilidan

1.20 0.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik

1.20 0.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

14 Kali

1,850.000

14 Kali

650.000

14 Kali

650.000

-

-

100

3,150.000

BKD

3 unit mobil dan 1 unit

2,400.000

3 unit mobil dan 1 unit

14,000.000

4 unit mobil

20,000.000

6 Unit Mobil

30,000.000

100

66,400.000

BKD

3 unit mobil, 4 unit motor

4,200.000 3 unit mobil, 4 unit motor

6,950.000

4 unit mobil, 5 unit motor

7,000.000

1 Tahun

7,000.000

100

25,150.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1 Tahun

4,884.000

1 Tahun

5,500.000

1 Tahun

5,886.000

1 Tahun

2,500.000

100

18,770.000

BKD

Kota Tasikmalaya

13 Jenis Alat Tulis Kantor

29,473.000

13 Jenis Alat Tulis Kantor

31,996.000

13 Jenis Alat Tulis Kantor

26,782.580

12 Jenis ATK

15,000.000

100

103,251.580

BKD

Kota Tasikmalaya

3 jenis

28,437.000

3 jenis

32,000.000

3 jenis

30,035.000

3 jenis

18,000.000

100

108,472.000

BKD

Kota Tasikmalaya

17 Jenis

6,400.000

17 Jenis

6,586.000

17 Jenis

7,231.000

14 item

6,500.000

100

26,717.000

BKD

Kota Tasikmalaya

9 Jenis

8,182.000

9 Jenis

9,000.000

9 Jenis

34,692.000

8 item

10,000.000

100

61,874.000

BKD

Kota Tasikmalaya

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

1.20 0.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

1.20 0.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah dan jasa dokumentasi/publikasi

1.20 0.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Tersedianya Makanan dan Minuman

1.20 0.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 0.1.19 Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Pekerjaan

Terlaksananya Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak Melalui Penyedia Jasa Tenaga Administrasi / Teknis P k t Terlaksananya Perpanjangan

1.20 0.1.20 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS

Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan berupa Asuransi untuk Tenaga Kontrak

1.20 0.1.21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Tersedianya jasa keamanan dan Lingkungan ketertiban lingkungan kantor 1.20 0.1.22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 Target

Tahun - 2 Rp

Target

Tahun - 3 Rp

Target

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA

Tahun - 4 Rp

Target

Rp

Target

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Lokasi

11 Jenis Peralatan

2,651.000

11 Jenis Peralatan

2,786.000

11 Jenis Peralatan

4,856.000

11 Jenis Peralatan

5,000.000

100

15,293.000

BKD

Kota Tasikmalaya

2 jenis

12,600.000

2 jenis

18,480.000

2 jenis

18,000.00

12 Bulan

10,000

100

59,080.000

BKD

Kota Tasikmalaya

3 Paket Makanan dan Minuman

33,997.000

3 Paket Makanan dan Minuman

87,000.000

3 Paket Makanan dan Minuman

83,049.000

4 Paket

50,000.000

100

254,046.000

BKD

Kota Tasikmalaya

12 bulan

100,000.000

12 bulan

276,743.250

12 bulan

226,563.000

12 bulan

246,436.000

100

849,742.250

BKD

Kota Tasikmalaya

100 7,366,730.000

BKD

Kota Tasikmalaya

92 Orang 1,494,350.000 92 Orang 1,550,275.000 Tenaga Kerja Tenaga Kerja Kontrak Kontrak

89 Orang 2,141,955.000 Tenaga Kerja Kontrak

83 orang 2,180,150.000

92 Orang Tenaga Kerja Kontrak

55,925.000

-

-

-

-

-

-

0

55,925.000

BKD

Kota Tasikmalaya

12 bulan

36,000.000

12 bulan

40,000.000

12 bulan

43,200.000

12 bulan

118,653.600

100

237,853.600

BKD

Kota Tasikmalaya

1 tahun

33,450.000

1 tahun

33,450.000

1 tahun

57,670.000

1 tahun

7,500.000

100

132,070.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1 unit

255,000.000

1 unit

200,000.00

1 unit

175,000.000

-

-

100

630,000.000

BKD

Kota Tasikmalaya

-

-

-

-

7 unit

156,150.000

-

-

100

156,150.000

BKD

Kota Tasikmalaya

12 Jenis Perlengkapa

65,200.000

12 Jenis Perlengkapan

33,520.000

12 Jenis Perlengkapan

23,470.000

-

-

100

122,190.000

BKD

Kota Tasikmalaya

9 Paket Meubelair

60,950.000

9 Paket Meubelair

48,840.000

-

-

-

-

100

109,790.000

BKD

Kota Tasikmalaya

12 bulan

41,200.000

12 bulan

31,200.000

12 bulan

31,198.500

1 tahun

81,135.000

100

184,733.500

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 02.04

Pengadaan Mobil Jabatan

Terlaksananya Pengadaan Mobil Jabatan

1.20 02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Roda dua

1.20 02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 02.10

Pengadaan Meubelair

Terlaksananya Pengadaaan Mebeulair

1.20 02.22

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Tersedianya jasa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

1.20 02.23

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa pemeliharaan untuk mobil jabatan

2 unit mobil

56,420.000

5 unit mobil

76,260.000

5 unit mobil

109,786.250

6 Unit

106,574.000

100

349,040.250

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 02.24

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan untuk kendaraan operasional

1 unit mobil, 5 unit motor

43,540.000 1 unit mobil, 5 unit motor

68,325.000

1 unit mobil, 5 unit motor

49,494.700

1 Unit, 11 unit motor

126,107.400

100

287,467.100

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 02.26

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharan Perlengkapan Gedung Kantor

1 Jenis Perlengkapa

3,250.000

1 Jenis Perlengkapan

2,250.000

1 Jenis Perlengkapan

7,160.000

8 unit AC

10,000.000

100

22,660.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 02.30

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor

4 Jens Peralatan dan Perlengkapa n Kantor

12,800.000

4 Jens Peralatan dan Perlengkapan Kantor

26,550.000

4 Jens Peralatan dan Perlengkapan Kantor

33,250.000

4 Jens Peralatan dan Perlengkapa n Kantor

40,000.000

100

112,600.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 02.42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terlaksananya Rehabiliatasi/Desain Interior Ruangan Kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 02.45

Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur

Tersedianya jasa dekorasi dan desain

4 Paket Jasa

20,000.000

4 Paket Jasa

20,000.000

4 Paket Jasa

34,850.000

1 tahun

402,895

100

477,745.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 02.48

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20 Paket Peralatan /

188,625.000

4 Paket Jasa

157,600.000

20 Paket Peralatan /

42,736.350

-

-

100

388,961.350

BKD

Kota Tasikmalaya

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan

1.20 03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20 03.05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 Target

Tahun - 2 Rp

65 pieces

Target

6,825.000

Tahun - 3 Rp

65 pieces

Target

10,000.000

Rp

55 pieces

Target

22,950.000

Pengadaan Mesin Absensi 1.20 06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20 06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 13.

Program Perencanaan Kerja

1.20 13.01

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA

Tahun - 4 Rp

Target

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Lokasi

55 pieces

40,000.000

100

79,775.000

BKD

Kota

1 paket

15,000.000

100

15,000.000

BKD

Kota

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 dokumen

5,000.000

-

-

-

-

-

-

100

5,000.000

BKD

Kota Tasikmalaya

Penyusunan Rencana Kerja

Tersedianya dokumen rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016

1 dokumen

10,000.000

1 dokumen

10,000.000

1 dokumen

11,670.000

1 dokumen

2,000.000

100

33,670.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 13.02

Penyusunan Rencana Strategis

Tersedianya Dokumen Rencana Strategis BKD Tahun 2014 - 2017

1 dokumen

15,000.000

-

-

-

-

1 dokumen

2,000.000

100

17,000.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 13.04

Revisi Rencana Strategis

Tersedianya dokumen renstra

-

-

1 dokumen

10,000.000

-

-

-

-

100

10,000.000

BKD

Kota Tasikmalaya

2 dokumen

5,000.000

2 dokumen

5,000.000

2 dokumen

9,600.000

2 dokumen

2,000.000

100

21,600.000

BKD

Kota Tasikmalaya

2 dokumen

5,000.000

2 dokumen

5,000.000

1 dokumen

10,594.000

2 dokumen

2,000.000

100

22,594.000

BKD

Kota Tasikmalaya

Tersusunnya 1.20 06. laporan keuangan dan barang daerah 1.20 06.02

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran

1.20 06.04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 06.06

Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran Tersedianya pelaporan barang semesteran

-

-

1 dokumen

10,000.000

1 dokumen

14,769.000

2 dokumen

2,000.000

100

26,769.000

BKD

Kota Tasikmalaya

1.20 06.07

Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

-

-

1 dokumen

10,000

1 dokumen

10,000.000

2 dokumen

2,000.000

100

22,000.000

BKD

Kota Tasikmalaya

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja sasaran maupun program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tentunya disusun tidak keluar dari kerangka tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya. Namun untuk memperjelas dukungan perencanaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah terhadap upaya pencapaian Visi dan Misi sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD, maka dapat disimak tabel Indikator kinerja Sasasaran dan Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Tabel. 6.1 Indikator Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang Sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017 INDIKATOR KINERJA SASARAN

KONDISI

TARGET KINERJA

AWAL (2013)

2014

2015 2016 2017

0,22

0,07

0,06

0,05

0,04

1.244

723

648

715

848

Tingkat pelanggaran disiplin aparatur (% x total PNS Pemkot) Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat /Bimtek

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

39

BAB VII PENUTUP Kedudukan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sesuai tugas pokoknya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen pegawai negeri sipil daerah, menempatkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai institusi yang sangat penting. Kedudukan tersebut menimbulkan konsekuensi logis berupa kewenangan sekaligus tanggung jawab yang amat besar.

Rencana Strategis BKPPD Kota Tasikmalaya merupakan instrumen yang akan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 sekaligus mengarahkan bagaimana

kewenangan

BKPPD

dapat

terlaksana

terukur

tingkat

keberhasilannya, sekaligus mendukung ketercapaian visi dan misi Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, kegiatan maupun kebijakan teknis yang dilaksanakan oleh setiap Bidang di lingkungan BKPPD harus selaras dan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kota Tasikmalaya.

Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis BKPPD hanya akan tercapai apabila terdapat komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan BKPPD Kota Tasikmalaya untuk bersama mewujudkannya,

dengan

dilandasi

nilai-nilai

organisasi

yaitu

profesionalisme, kreativitas dan disiplin.

Demikian Rencana Strategis Badan Kepegawaian

Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 - 2017 (Revisi 2017) dibuat, semoga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas serta fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

KUSWA WARDANA, SH Pembina Utama Muda NIP. 19611224 199403 1 004

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017 (Revisi 2017)

40