02 05 2019 by harianmetropolitan

KAMIS MENULIS

Ramadan Tiba, Damailah ’Cebong’ dan ’Kampret’ OLEH:

KAMIS

MAULANA YUSUF Redaktur

2 MEI 2019 EDISI. 2.590 TAHUN 7 HARGA ECERAN: RP 3.000

REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

www.metropolitan.id

Harianmetropolitan

METROPOLITAN “Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, 

RAMADAN...Baca Hal 7

PREDIKSI CALEG DPRD KOTA BOGOR DI DAPIL I DAN IV

8 WAJAH BARU, 13 MUKA LAMA PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

4.CAL

METROPOLITAN - Ratusan ulama dan tokoh nasional berkumpul dalam pertemuan Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional 3 di Hotel Lorin Sentul, Kabupaten Bogor, kemarin. Tak tanggungtanggung, desakan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi atau pembatalan pasangan calon (paslon) presidenwakil presiden nomor urut 01 Joko WidodoMa’ruf Amin pun mengemuka lantaran dinilai banyak pelanggaran yang terstruktur,

5.CA

LEGISLATIF

201

PEMILIHAN

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

2.CALON 3.CALON 4.CALON 5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON 2.CALON 3.CALON 4.CALON 5.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON 2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

4 1.CALON

4.CALON

4.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

3.CALON

4.CALON 5.CALON

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON 2.CALON

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

PARTAI

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

LEGIS

3.CALO

LEGISLATIF

4.CALON

1.CALON

4.CALON

3.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

LEGISL

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

PARTAI

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

PARTAI

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

1.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

LEGISLA

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

1.CALON 2.CALON

2.CALON

5.CALON

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON

2.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

PARTAI

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

3.CALON

4.CALON 5.CALON

LEGISLAT

PARTAI

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

PARTAIPARTAI

PARTAI

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAIPARTAI

1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF

PARTAI

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAIPARTAI

1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF

3.CALON

5.CALON

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

PARTAI

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

4.CALON

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF 1.CALON

1.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

12 PARTAI

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

2.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

4.CALON 5.CALON

1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON 3.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON 4.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON 5.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF

PARTAIPARTAI

PARTAI

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF

4.CALON

1.CALON

3.CALON

4.CALON

5.CALON

19 1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

3.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2019

2.CALON

19 SURA 14 PEMIL T SUAR IHAN A UMUM

PERWA REPUB KILAN LIK TAHUNINDONEDAERA H 2019 SIA 2

4.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

20 PARTAI

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

19 PARTAI

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

PARTAI

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

PARTAIPARTAI

2.CALON

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

5.CALON

1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF LEGISLATIF 1.CALON

DEWAN

PARTAIPARTAI

LEGISLATIF

LEGISLATIF 1.CALON 5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF LEGISLATIF LEGISLATIF

4.CALONLEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON 5.CALON LEGISLATIF1.CALON LEGISLATIF 3.CALON 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON 3.CALON LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

10 PARTAI

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON PARTAI

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

1.CALON

LEGISLATIF PARTAI PARTAI 1.CALON LEGISLATIF 3.CALON

4.CALON

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

UMUM

5.CALON

PARTAI

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON

LEGISLATIF

LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF LEGISLATIF

2.CALON

5.CALON LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

4.CALON

3.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

5.CALON

1.CALON

2.CALON

LEGISLATIF 3.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

PARTAI

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

11 PARTAI

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

PARTAI

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

3.CALON

1.CALON

2.CALON 3.CALON

2.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI 1.CALON

4.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON

3.CALON

1.CALON LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

1.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

PEMILIHAN UMUM

2019

20 PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

19 PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

PARTAI

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF

PARTAI

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

PARTAI

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PEMILIHAN UMUM

2019

5.CALON LEGISLATIF

PARTAI

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM

4.CALON LEGISLATIF

DAERAH DEWAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

PARTAI

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

1 PARTAI

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

7 4

2.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON LEGISLATIF

3 PARTAI

PARTAI

13 1.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF 1.CALON LEGISLATIF 5.CALON 2.CALON LEGISLATIF 4.CALON

5.CALON

4.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF

LEGISLATIF

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

3.CALON

5.CALON

10 1.CALON 2.CALON

4.CALON

PARTAI

DAERAH DEWAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

6 PARTAI

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

2.CALON

3.CALON

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON LEGISLATIF

DAERAH DEWAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

2 PARTAI

1.CALON LEGISLATIF

1 PEMILIHAN UMUM

2019 SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PEMILIHAN UMUM

2019

SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

PARTAI

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

PARTAI

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM

1.CALON LEGISLATIF

DAERAH DEWAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

PARTAI

4.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

3.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

UMUM

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PEMILIHAN

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

1.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

1.CALON

PARTAI

WAKINDO 2019 PER IK UBL UN 3 TAH

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

1.CALON

AN DEW REP

PARTAI

A 201 AR UM SU UM RAT AN RAH SU ILIH DAEIA PEM ILAN NES

5.CALON LEGISLATIF

UMUM

4.CALON LEGISLATIF

PEMILIHAN

3.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

1.CALON

A 201 AR UM SU UM RAT AN RAH SU ILIH DAEIA PEM ILAN NES

LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

UMUM

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PEMILIHAN

201

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

UMUM

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

PARTAI

1.CALON

RAH DAE SIA

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

PEMILIHAN

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

5.CALON LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

3.CALON

2.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

1.CALON

4.CALON LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

WAKINDO 2019 PER IK UBL UN 3 TAH

3.CALON LEGISLATIF

LATIF

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

AN DEW REP

2.CALON LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

5.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

1.CALON

19 A 201 AR UM SU UM RAT AN RAH SU ILIH DAEIA PEM ILAN NES

PARTAI

1.CALON LEGISLATIF

ONE 019

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

4.CALON

3.CALON

5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

4.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

3.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

4.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

5.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

4.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

3.CALON

2.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

4.CALON LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

2.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

SURA PEMIL T SUAR IHAN 12 A UMUM

3.CALON

PARTAI

1.CALON

6LEGISLATIFPARTAI

1.CALON LEGISLATIF 1.CALON 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF 3.CALON

5.CALON

1.CALON

2.CALON

3.CALON 4.CALON

5.CALON

PARTAI

4.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF PARTAI

85.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

DEWAN 11 9 PARTAI PERWA REPUB PARTAI KILAN PEMILIHAN 20 LIK UMUM TAHUNINDONEDAERA H 2019 SIA

LEGISLATIF

PARTAI

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

WAKINDO 2019 PER IK UBL UN 3 TAH

LEGISLATIF

5.CALON

4.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

4.CALON

AN DEW REP

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

4.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

20 PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

3.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

4.CALON

PARTAI

3.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

4.CALON

3.CALON

5.CALON

9 1.CALON 2.CALON 3.CALON

1.CALON LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

3.CALON

4.CALON

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

1.CALON LEGISLATIF PARTAI 2.CALON LEGISLATIF 3.CALONLEGISLATIF

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

19 1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF LEGISLATIF 1.CALON 4.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON 2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

1.CALON

PEMILIHAN

PARTAI

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2019

AN DAERAH PERWAKIL INDONESIA DEWAN REPUBLIK 2019 4 TAHUN 1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

SUARA SURAT AN UMUM PEMILIH

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

4.CALON

LEGISLATIF

PARTAI 1.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF 5.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF3.CALON LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

PARTAI

19 PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

14 PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

1.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

3.CALON

5.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

4.CALON LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF2.CALON LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

10 PARTAI 9

1.CALON

3.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

5.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

1.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

4.CALON LEGISLATIF

20 PARTAI

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

8 7

6 PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF 4.CALON 4.CALON LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

LEGISLATIF1.CALON LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

5.CALON

8 1.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF 5.CALON

PARTAI

1.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF3.CALON LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF2.CALON LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

1.CALON

LEGISLATIF1.CALON LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

RA 201 SUA UM AT AN UM RAH SURILIH DAEIA PEM ILAN NES

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

UMUM

PEMILIHAN

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

10 PARTAI

PARTAI

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF 5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF3.CALON LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

3.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

10 PARTAI

PARTAI

1.CALON

2.CALON

UMUM

2.CALON

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

UMUM

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF2.CALON LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF1.CALON LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

PEMILIHAN

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

1.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

1.CALON

PARTAI

LEGISLATIF 2.CALON 1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF 5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

19 14

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF 2.CALON PARTAI LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF 1.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

5.CALON LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

2019

LEGISLATIF

LEGISLATIF LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON 4.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF 5.CALON

3.CALON

PARTAI 6LEGISLATIF

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

4.CALON

2.CALON

WAKINDO PER IK N 2019 AN UBL 3 DEW REP TAHU

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

UMUM

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF PARTAI 2.CALON LEGISLATIF 1.CALON 1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF1.CALON LEGISLATIF 2.CALON 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON 3.CALON LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF3.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON 4.CALON

PARTAI

LEGISLATIF 19 PARTAI

LEGISLATIF 3.CALON 1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON 3.CALON

5.CALON

2019

PARTAI

1.CALON

2.CALON

3.CALON

4.CALON

5.CALON

PEMILIHAN 1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF PARTAI

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF 1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON 3.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON 4.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF 2.CALON

2.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

1.CALON LEGISLATIF 1.CALON

5.CALON LEGISLATIF 5.CALON

3.CALON LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

PARTAI PARTAI

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

SUARA SURAT AN UMUM PEMILIH

AN DAERAH PARTAI UMUM PERWAKIL INDONESIA DEWAN REPUBLIK 2019 4 TAHUN

8 2019 3.CALON

4.CALON

PARTAI 5.CALON 1.CALON

PEMILIHAN

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

5.CALON

3.CALON

PARTAI

5.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF4.CALON

2.CALON LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 1.CALON2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON 2.CALON LEGISLATIF 4.CALONLEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF 4.CALONLEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON

2019

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

1.CALONUMUM PEMILIHAN

LEGISLATIF

3 1.CALON 2.CALON 3.CALON 4.CALON 5.CALON

1.CALON

2.CALON

3.CALON

5.CALON

1.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

4.CALON

5.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

PEMILIHAN

PERWA REPUB KILAN LIK TAHUNINDONEDAERA H 2019 SIA

1.CALON 2.CALON

3.CALON

4.CALON

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

5.CALON

1.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PEMILIHAN

H DAERA KILAN PERWA INDONESIA DEWAN LIK 2019 REPUB 4 TAHUN

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

SURA PEMIL T SUAR IHAN A UMUM

DEWAN

5.CALON

6 1.CALON

2.CALON

3.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

3.CALON LEGISLATIF3.CALON

1.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

1.CALON

2.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

PARTAI AN DAERAH 11 PARTAI PERWAKIL INDONESIA DEWAN 1 12PARTAI REPUBLIK 2019 PARTAI 4 TAHUN

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

1.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

2.CALON

10 2019

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

7 SUARA SURAT AN UMUM PEMILIH

LEGISLATIF

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

TKN: Seharusnya Forum Itu Bawa Kesejukan

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

14 13

11 10 PARTAI

LEGISLATIF LEGISLATIF 1.CALON

LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON 3.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON 4.CALON LEGISLATIF 5.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

Ijtimak Ulama Jilid 3

LEGISLATIF

12 11

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

UMUM

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

2019

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

A T SUAR SURA N UMUM PEMILIHA

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

10 PARTAI 9

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

4.CALON

5.CALON

6 5

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

PARTAI 1.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

20 PARTAI

LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON

2.CALON LEGISLATIF

5.CALON LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON LEGISLATIF

4.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF 1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

3.CALON LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF 1.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON

LEGISLATIFLEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON 4.CALON LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF PARTAI 1.CALON

1.CALON 2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

9 19

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

2.CALON LEGISLATIF

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

1.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

6 LEGISLATIF

LEGISLATIF4.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

LEGISLATIF 3.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

4.CALON

1.CALON

2.CALON

3.CALON

5.CALON

9 1.CALON 2.CALON

5.CALON

4.CALON

3.CALON 4.CALON

3.CALON

4.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

PARTAI

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

1.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

5.CALON

5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF 2.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

2.CALON

SUARA SURAT AN UMUM PEMILIH

SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM

4.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

1.CALON

DAERAH DEWAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

3.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

UMUM

PEMILIHAN

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAILEGISLATIF

1.CALON

PARTAI 1.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

20191

LEGISLATIF

AN DAERAH PERWAKIL INDONESIA DEWAN REPUBLIK 2019 4 TAHUN

5.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF 1.CALON 1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON 3.CALON LEGISLATIF 4.CALONLEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON 5.CALON LEGISLATIF 5.CALON

LEGISLATIF 1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2 PARTAI PARTAI 8 1 LEGISLATIF

LEGISLATIF 1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

5.CALON

4.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF 1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

4.CALON

AN DAERAH PERWAKIL INDONESIA DEWAN REPUBLIK 2019 4 TAHUN

PARTAI

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

SUARA SURAT AN UMUM PEMILIH

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

LEGISLATIF 1.CALON

UMUM

PEMILIHAN

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2019

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

PEMILIHAN

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

201

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

UMUM

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

14 13

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI 1.CALON

PARTAI

3.CALON

20 1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

RAH

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

4.CALON

DAEIA ILAN NES WAKINDO PER IK N 2019 PARTAI AN UBL 3 DEW REP TAHU

PARTAI

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

3.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

AT AN SURILIH PEM

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

2.CALON

5.CALON

12 11

LEGISLATIF

1.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF LEGISLATIF 1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON

4.CALON

3.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

3.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

DAERA KILAN PERWA INDONESIA DEWAN LIK 2019 REPUB TAHUN

LEGISLATIF

10 PARTAI 9

2.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

10 PARTAI 2.CALON

4.CALON

LEGISLATIF PARTAI 5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

RA SUAUMUM

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF LEGISLATIF 1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON

4.CALON

PARTAI

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

A T SUAR SURA N UMUM PEMILIHA

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF PARTAI 5.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

7 6

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

5.CALON

PARTAI

LEGISLATIF LEGISLATIF 1.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

19 14

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

5.CALON PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

10 PARTAI 9

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

7 PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

3.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

6 5

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LON LEGISLATIF

LEGISLATIF

1.CALON

PARTAI

1.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF N LEGISLATIF ON LEGISLATIF

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

5.CALON

6 5

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

2 ARTAI EGISLATIF

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

UMUM

PEMILIHAN

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF 5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF LEGISLATIF 1.CALON LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF 3.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

PARTAI 1.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

2.CALON

20 19

LEGISLATIF3.CALON LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF2.CALON LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

PARTAI

LEGISLATIF1.CALON LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

TAHUN

LEGISLATIF

1.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

1.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

5.CALON

LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF 5.CALON

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

2019

PARTAI

2 PARTAI

LEGISLATIF

1.CALON

PEMILIHAN

AN DAERAH 1 PARTAI PERWAKIL INDONESIA DEWAN REPUBLIK 2019 4 TAHUN

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

H DAERA KILAN PERWA INDONESIA DEWAN LIK 2019 REPUB 4 TAHUN 1

LEGISLATIF3.CALON LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

UMUM

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

UMUMLEGISLATIF

PEMILIHAN

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

13 2019

PERWAKIL

INDONESIA DEWAN 2019 REPUBLIK 2019

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

AN DAERAH

SUARA SURAT AN UMUM PEMILIH

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

A T SUAR SURA N UMUM PEMILIHA

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

14 13

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF2.CALON LEGISLATIF 3.CALON

SUARA SURAT AN UMUM PEMILIH

LEGISLATIF

1.CALON

5.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

1.CALON

LEGISLATIF1.CALON LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF 1.CALON

2.CALON

10 PARTAI

PARTAI

LEGISLATIF

2.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

PARTAI

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

11 10 PARTAI

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF 5.CALON

4.CALON

LEGISLATIF3.CALON LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF 1.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF2.CALON LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF1.CALON LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

3.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

2.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

LEGISLATIF 1.CALON

PARTAI 1.CALON 2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

PARTAI

7 6

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF 1.CALON

LEGISLATIF

7 6

PARTAI

1.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

4.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF 1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF 1.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF 5.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF3.CALON LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF2.CALON LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF1.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

2 PARTAI

LEGISLATIF

2.CALON

5.CALON

PARTAI

PARTAI 1.CALON 2.CALON

1.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

PARTAI 1.CALON

PARTAI

1.CALON

PARTAI

5.CALON

RAH

DAEIA ILAN NES

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

DAERA KILAN UMUM PERWA INDONESIA DEWAN LIK 2019 REPUB TAHUN

LEGISLATIF

1.CALON 2.CALON 3.CALON 4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

5.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PEMILIHAN LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

4.CALON

2 PARTAI

1.CALON

3.CALON

UMUM

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI 4.CALON LEGISLATIF

201

3.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

WAKINDO PER IK N 2019 AN UBL 3 DEW REP TAHU

PEMILIHAN

1.CALON

AT AN SURILIH PEM

UMUM

PEMILIHAN

2019

H DAERA KILAN PERWA INDONESIA DEWAN LIK 1 PARTAI 2019 REPUB 4 TAHUN 3

2019 H

LEGISLATIF

19 LEGISLATIF

1.CALON

RA SUAUMUM 2.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

14 PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

12 PARTAI

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON 2.CALON 3.CALON 4.CALON 5.CALON

2.CALON

3.CALON

A T SUAR SURA N UMUM PEMILIHA

5.CALON

PARTAI

14 PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

1.CALON

3.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON 5.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

1.CALON 2.CALON 3.CALON

12 PARTAI LEGISLATIF 14 1.CALON PARTAI LEGISLATIF 1.CALON2.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF 1.CALON LEGISLATIF

2.CALON LEGISLATIF

LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

A T SUAR SURA N UMUM PEMILIHA

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

3.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALO

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

PARTAI 11LEGISLATIF

3.CALON 4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

1.CALON 2.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

45.CALON

LEGISLATIF

11 LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

10 PARTAI PARTAI

2.CALON

4.CALON

1.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

10 PARTAI

LEGISLATIF

4.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

UMUM

PARTAI

1.CALON 2.CALON 3.CALON 4.CALON 5.CALON

1.CALON 2.CALON 3.CALON

5.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON 3.CALON LEGISLATIFLEGISLATIF 5.CALON4.CALON LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

2019

PEMILIHAN

PARTAI

1.CALON 2.CALON 3.CALON 4.CALON 5.CALON

7 1.CALON 2.CALON 3.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

LEGISLATIF 2.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

PARTAI

LEGISLATIF 1.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

1.CALON 2.CALON 3.CALON 4.CALON 5.CALON

6 1.CALON 2.CALON 3.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

LEGISLATIF 5.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI LEGISLATIF

LEGISLATIF

LEGISLATIF 4.CALON

2.CALON

PARTAI

1.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

PARTAI

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

7 6

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

LEGISLATIF 3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

9 1.CALON

PARTAI2.CALON

2.CALON

LEGISLATIF

LEGISLATIF LEGISLATIF 5.CALON

4.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

4.CALON

3.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

1.CALON LEGISLATIF 1.CALON LEGISLATIF 2.CALON LEGISLATIF 2.CALONLEGISLATIF 3.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 3.CALON 4.CALON LEGISLATIF LEGISLATIF 4.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

PARTAI

PERWA REPUB KILAN LIK TAHUNINDONEDAERA H 2019 SIA

PARTAI

1.CALON

2.CALON 3.CALON

4.CALON

5.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

.CALON

UMUM

PEMILIHAN

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

TAI

2019

AN DAERAH PERWAKIL INDONESIA DEWAN REPUBLIK 2019 PARTAI 4 5PARTAI TAHUN

4 PARTAI 1.CALON

LEGISLATIF

1.CALON

DEWAN

SUARA SURAT AN UMUM PEMILIH

UMUM

PEMILIHAN

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

PEMILRAT SUAR IHAN A UMUM

2019

PARTAI

3 2 1

JT MAK ULAMA Sa ah seo ang u ama saa membe pen e asan d o um pe emuan mak U ama J d 3 d Ho e Lo n Sen u kema n

WA AH B



Proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan kini telah selesai. Hasil perolehan suara sementara pemilihan legislatif (pileg) 2019 untuk DPRD Kota Bogor pun mulai terlihat, sebelum akhirnya nanti akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor. Termasuk prediksi calon legislatif (caleg) bakal menduduki kursi dewan.

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

PARTAI

1.CALON

LEGISLATIF

2.CALON

LEGISLATIF

3.CALON

LEGISLATIF

4.CALON

LEGISLATIF

5.CALON

LEGISLATIF



TKN:...Baca Hal

Vonis Bebas Predator Seks

Ketua PN Cibinong Dicopot

REAL COUNT SEMENTARA

HARIAN METROPOLITAN Dae ah Pem han Kecama an T mu dan Tengah Dap To a 16 Ke u ahan u

PD P 2 Ku A

GER NDRA 2 Ku n Mu q n

m dd

U ng ug ndh

Pp n

PKS 2 Ku

GO KAR 1 Ku

W m n

An M

METROPOLITAN - Vonis bebas Hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Kabupaten Bogor, terhadap HI (41), pelaku kekerasan seksual terhadap kakak beradik Joni (14) dan Jeni (7), jadi bulan-bulanan publik. Tak ayal, Mahkamah Agung (MA) langsung menerjunkan tim pemeriksa dari Badan Pengawasan. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, meskipun

d u



W dh n

The Gunners tak Boleh Kecolongan

m d h

PPP 1 Ku R

DEMOKRAT 1 Ku

PAN 1 Ku

U m

Dae ah Pem han Kecama an Bogo Ba a Dap V

METROPOLITAN - Arsenal akan menjamu Valencia di Emirates Stadium pada leg pertama babak semifinal Liga Eropa 2018/19, Jumat (3/5). Mengingat form tandangnya yang mencemaskan, Arsenal perlu mengoptimalkan laga kandang ini untuk meraih hasil positif sebagai modal melakoni leg kedua di Mestalla pekan depan. Arsenal kalah sembilan kali dan hanya menang empat kali dalam 16 laga tandang terakhirnya

To a 16 Ke u ahan u

GER NDRA 1 Ku M hpud m

PD P 2 Ku n

GO KAR 1 Ku

w n

KETUA...Baca Hal

h n

w n w n



THE...Baca Hal

PPP 1 Ku NASDEM 1 Ku D

P h

nu Mu q n

PKS 2 Ku

PAKAI MAKEUP MENOR, SYAHRINI KELILING JEPANG

D dH m w n Angg A n u

PAN 1 Ku

D nd n Muh d n

DEMOKRAT 1 Ku n nd

HANURA 1 Ku h nd P

METROPOLITAN - Kisah pernikahan Syahrini dengan Reino Barack sampai sekarang masih jadi perbincangan. Sekadar diketahui, keduanya resmi menjadi pasangan suamiistri pada akhir Februari 2019 lalu di Jepang. Lewat akun media sosial, pasangan ini memang cukup sering membagikan momenmomen manis

KISAH TRAGIS BOCAH 7 TAHUN TEWAS DI CURUG BELANDA

BERDUKA: Yunisara saat menunjukkan foto buah hatinya yang tewas terseret arus di Curug Belanda.

FOTO: OZOS/METROPOLITAN

Temani Ibu Nyuci, Hilang Ditelan Arus Air Di ujung gang kecil, rumah berukuran 4x6 yang belum beres direnovasi, telah dipenuhi kerumunan orang. Di Kampung Pasirkakapa, RT 06/03, Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Yunisara (34) tak bisa lagi membendung air matanya. Isak tangis pun terdengar usai anak kesayangannya tewas hanyut di curug dekat rumahnya. Laporan: MULIADIVA 

MAN



Re no Barack &

Syahr n

PAKA

7 Layouter: Dadi

Pendidikan

KAMIS 2 MEI 2019

www.metropolitan.id

Harianmetropolitan

REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

Harianmetropolitan

AKSI: Ini penampilan peserta dalam kegiatan Kreasi Seni Islam dan Festival di Man 2, Kota Bogor.

387 Pelajar Jabodetabek Ikuti Kristal MAN 2 Bogor METROPOLITAN – Menyambut Hari Pendidikan Nasional, dan menyongsong bulan suci Ramadhan, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bogor, kembali menggelar kegiatan Kreasi Seni Islam dan Festival atau “Kristal” yang dihelat sejak Rabu (1/5) hingga Kamis (2/5) hari ini di Kampus MAN 2 Kota Bogor. Panitia Kristal MAN 2 Kota Bogor, Anindya Putri mengaku senang karena kegiatannya mendapat respon dan antusias dari para peserta. Sedikitnya ada 387 orang, yang datang dari berbagai sekolah. Mulai dari tingkat SMP, MTs, SMA, Madrasah Aliyah (MA) maupun SMK se wilayah Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Banten. “Kristal 2019 MAN 2 Kota Bogor kali ini, melombakan 12 macam kegiatan seni Islam, antara lain, Nasyid, Islamic Wall Magazine (IWM), MTQ, MHQ, Majalah dinding (Mading) Islami, Kaligrafi, Cerdas Cermat, Puitisasi Al-Quran, Solois, Dakwah Islam, serta Shoot Movie atau pembuatan film pendek” kata Anindya. Kegiatan Islami dengan thema “Bersama Kita Wujudkan Generasi Al-Husna ini merupakan kegiatan kompetisi rutin tahunan yang dilaksanakan oleh siswa siswi MAN 2 Kota Bogor, dengan memperebutkan Piala Bergilir Ketua DPRD Kota Bogor, serta sederet hadiah dan penghargaan lainnya” katanya. “Kegiatan Kristal ini, seluruhnya dilaksanakan di lingkungan kampus MAN 2 Kota Bogor, dibawah pengawasan para guru pembimbing serta didampingi para juri dari Alumni MAN 2 Kota Bogor” ungkapnya.. Selain menggelar berbagai lomba bernuansa Islami, Kristal MAN 2 Kota Bogor ini pun akan menggelar konser dengan menampilkan beberapa group band maupun nasyid yang sudah populer di blantika musik Indonesia. (ber/ ar/feb)

kota dan provinsi untuk melakukan perbaikannya,” terangnya. UN di SMP dan SMA saat ini, lanjut dia, sudah ada yang menggunakan Ujian

Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Metode ini dinilai efektif meminimalisasi potensi kecurangan, baik yang dilakukan siswa maupun guru dan pengawas

ujian. ”Kita mulai coba menggunakan UN dan betul-betul dimaksimalkan sebagai strategi untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi, metode yang harus dila-

kukan setiap sekolah tidak bisa sama, tidak bisa satu metode untuk semua kebutuhan sekolah yang dihasilkan dari UN,” tutur Abduh.(ber/ar/feb/py)

METROPOLITAN – Keberadaan TK Pelangi yang menumpang di salah satu ruang kelas milik SDN Layungsari 1 Kota Bogor cukup memprihatinkan. Sebab, sejak 1978 TK tersebut tidak memiliki bangunan sendiri. “Sudah 41 tahun TK Pelangi itu numpang di SDN Layungsari 1 ini,” ungkap Kepala SD Negeri Layungsari 1 Kota Bogor, Kusnadi. Informasi yang diterimanya, TK tersebut statusnya milik pribadi dan dikelola secara turun-temurun. Ia tidak tahu persis perjanjian yang dibuat antara mantan kepala SDN Lay-

ungsari sebelumnya hingga TK tersebut bisa tetap menumpang. “Yang saya tahu itu dikelola secara turuntemurun oleh mantan kepala sekolah di sini. Tapi saya kurang paham keberadaan sebelumnya. Yang pasti, dengan pihak kami (SDN Layungsari 1, red) tidak ada perjanjian apa apa,” katanya. Kusnadi menegaskan, tidak ada kontribusi dari TK itu untuk sekolah. Bahkan, keberadaan TK Pelangi selama ini menjadi beban sekolah. “Karena kan listriknya kami yang bayar, air PDAM-nya kami yang bayar. Tapi

ya sudah begitu dari dulunya. Kalau kami mau jujur, sebenarnya kami sangat membutuhkan ruangan itu untuk ruang kelas atau ruang komputer,” ungkapnya. Ia pun berharap Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor segera turun tangan menyelesaikan persoalan TK Pelangi yang masih menumpang di SDN Layungsari. “Berdasarkan pertemuan kami, para kepala sekolah dengan Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Bogor Bagian Aset sudah ditegaskan bahwa pengelola lembaga pendidikan harus punya gedung

sekolah sendiri. Artinya, nggak boleh numpang di sekolah lain. Hanya saja teknisnya seperti apa biar disdik yang mengeluarkan aturannya,” bebernya. Sementara itu, Kepala Disdik Kota Bogor, Fahrudin, membenarkan adanya TK yang numpang di bangunan SDN yang sudah 41 tahun. “Selama sekolah belum memerlukan ruangan kelas itu, maka silakan saja digunakan. Tapi kalau ruangan itu sangat dibutuhkan sekolah tersebut, maka nanti akan kita tinjau lagi,” katanya. (ber/ar/feb/py)

41 TAHUN TK PELANGI NUMPANG BELAJAR Sertifikasi Naikkan Nilai Tawar Lulusan SMK

METROPOLITAN – Kemendikbud dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mengesahkan skema sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level II dan III untuk SMK untuk 81 bidang keahlian. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, mengatakan, sertifikasi ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tawar lulusan dalam memasuki dunia kerja. “Dengan tersedianya akses sertifikasi bagi siswa SMK maka lebih memperkuat nilai tawar lulusan SMK di dunia kerja,” ujarnya. Sejak tiga tahun terakhir, kemendikbud merevitalisasi SMK agar sesuai kebutuhan industri. Sebelumnya, banyak lulusan SMK yang tidak terserap di dunia industri. Yang terpenting itu bukan mencetak berapa banyak lulusan, tapi berapa banyak serapan lulusan terhadap

PROGRAM: Kemendikbud dan BNSP menggelar pengesahan skema sertifikasi KKNI Level II dan III SMK untuk 81 bidang keahlian.

dunia industri. ”Banyak hal yang memengaruhi terserapnya lulusan SMK dan yang terpenting penyediaan kualitas layanan pendidikan,” katanya. Untuk itu, sambung dia, perlu adanya upaya dan dukungan lebih besar guna

mendorong peningkatan kualitas SMK, terutama SMK dengan kapasitas yang masih relatif terbatas. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah total SMK saat ini 14.000 unit, 25 persen di antaranya

SMK negeri dan selebihnya SMK swasta. Sedangkan jumlah peserta didik lebih dari lima juta siswa dengan sembilan bidang keahlian, 49 program keahlian dan 146 kompetensi keahlian. (de/feb/py)

MENYAMBUT BULAN RAMADAN

TK Khoiru Ummah Cucurak di Sempur Ratusan murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan TK Khoiru Ummah mengikuti acara tarhib Ramadan dan cucurak di Taman Ekspresi Sempur, Selasa (30/4). Kegiatan ini dilakukan dalam menyambut Ramadan 1440 H. KEPALA Khoiru Ummah, Amiruddin Sujadi, menyampaikan, kegiatan ini rutin dilakukan setiap akan memasuki Ramadan. Ramadan merupakan bulan pemersatu umat yang penuh kebaikan, ampunan dan karunia Allah SWT. “Inilah bentuk kegembiraan kita

FOTO:FADLI/METROPOLITAN

FOTO:ISTIMEWA/METROPOLITAN

KILAS METRO

EVALUASI: Siswa sedang mengikuti UN di salah satu sekolah di Kota Bogor. Pelaksanaan UN ini fokus pada fungsi pemetaan dan alat diagnosa ”penyakit” di setiap sekolah.

FOTO:IST/METROPOLITAN

METROPOLITAN – Setelah tidak lagi menjadi syarat kelulusan siswa, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) kini fokus pada fungsi pemetaan dan alat diagnosa ”penyakit” di setiap sekolah. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Mochamad Abduh, mengatakan, UN bisa jadi penilaian yang baik dalam memberikan kontribusi terhadap pembelajaran. “Hasil UN bisa dijadikan penilaian untuk perbaikan pembelajaran,” ungkapnya saat diskusi bertema ”Pembelajaran Abad Milenial” di kantor Kemendikbud, Jakarta. Kemendikbud, sambung Abduh, mulai menggunakan UN sebagai sarana strategi pembelajaran siswa. Dari hasil UN, Kemendikbud bisa memetakan metode pembelajaran di setiap sekolah yang tidak serupa di setiap sekolahnya. ”Tidak bisa satu metode untuk semua kebutuhan sekolah,” ujarnya. Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) tahun lalu mengeluarkan rapor penilaian ke masing-masing Dinas Pendidikan di daerah. Rapor tersebut berupa statistik umum pencapaian hasil UN di wilayah masing-masing. ”Selain itu, kami juga buat diagnosanya untuk membantu provinsi, kabupaten, kota bahkan sampai level sekolah untuk memahami letak kekurangannya,” jelasnya. Dinas Pendidikan (Disdik) setempat pun wajib mengevaluasi tanpa pengecualian, baik sekolah negeri maupun swasta. ”Misalnya matematika, cakupan materinya aljabar, nanti sekolah yang kurang dalam aljabar ada dalam rapor. Tujuannya, membuat inspirasi bagi sekolah, dinas pendidikan kabupaten,

FOTO:FADLI/METROPOLITAN

UN Jadi Alat Evaluasi KBM Setiap Sekolah

SAMBUT RAMADAN: Anak-anak TK Khoiru Ummah saat acara Tarhib Ramadan dan Cucurak di Taman Ekspresi, Kota Bogor.

dalam menyambut Ramadan yang penuh ceria. Bentuk kegiatan yang dilakukan yakni pawai mengelilingi Lapangan Sempur, tausiyah, puisi hingga ditutup acara cucurak bersama guru dan orang tua siswa,” jelasnya. Ramadan nanti, sambung Amir, rangkaian kegiatan yang dilakukan yakni tarhib Ramadan, sanlat, Ramadan Mubarak, KU Berbagi dan iktikaf. “Pesan yang ingin kita sampaikan di sini adalah memberikan pelajaran kepada siswa tentang keistimewaan Ramadan dari bulan lainnya. Kita ingin anak-anak mengenal Ramadan tak hanya puasa dan Lebarannya, tapi juga kembali ke fitrah,” ujarnya. (med/feb/py) Layouter: Dadi

Bisnis REDAKSI:(0251) (0251)7534040 7534040FAX: FAX:(0251) (0251)7534040 7534040LANGGANAN: LANGGANAN:081218556479 081218556479IKLAN: IKLAN:081355072224 081355072224 REDAKSI:

www.metropolitan.id

Harianmetropolitan

2 MEI 2019

Harianmetropolitan

The Mirah Promo Makan Sepuasnya saat Ramadan

KILAS METRO

cita rasa Indonesia dipadu sajian pastry olahan dan diproduksi hotel sendiri. ”BukaVaganza ini cocok bagi warga Bogor yang ingin merasakan sensasi buka puasa bersama kerabat, teman kantor dan keluarga dengan suasana elegan Restoran HIDANGAN: Ini dia sebagian menu makanan yang bakal dihidangkan Hotel The Mirah Bogor dalam promo food dan Canary yang berkapasitas beferage ‘BukaVaganza’. 150 orang,” tandasnya. (yos/b/rez/py)

BLACKVUE LUNCURKAN KAMERA ANTIKRIMINAL

Banyaknya tindak kriminal seperti pelecehan seksual dan penodongan, membuat warga takut menggunakan jasa angkutan umum. Pemasangan dashcam atau kamera yang disimpan di dashboard, jadi salah satu solusi. Melihat hal tersebut, podusen kamera mobil asal Korea Selatan, Blackvue, memperkenalkan kamera dashboard yang diperuntukkan bagi angkutan massal dan taksi online, DR750S 2CH IR. ”DR750S 2CH IR berupa kamera yang disokong dengan lensa Full HD (high definition) bersensor Sony Starvis. Dengan lensa ini, kedua kamera

dua channel yakni dipasang di depan dan di dalam kabin kendaraan. Bentuknya didesain agar tidak menghalangi penglihatan pengemudi, sehingga cocok dipakai untuk bus maupun driver online. ”Kamera ini didesain khusus transportasi umum jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Jadi, benar-benar bisa diandalkan, tidak mudah rusak dan awet sampai puluhan tahun,” ujarnya. Soal bagaimana dengan cara penggunaannya, Rudy menjelaskan cara

memberikan kualitas gambar terbaik,” kata Marketing Director Blackvue Indonesia, Rudy Ham. Rudy menuturkan, produk ini punya

mengoperasikannya cukup mudah. Pemilik hanya perlu men-download data yang terekam di sistem cloud camera melalui smartphone. ”Kamera ini semacam telematik yang terbilang terjangkau. Saat jauh, bisa dikontrol lewat ponsel dengan aplikasi di iOS atau Appstore. Memorinya bisa merekam hingga tiga jam penuh, untuk 16 GB,” ujarnya, seraya menambahkan, kamera keamanan ini dibanderol Rp6 juta dan sudah termasuk memori serta pemasangan.(inw/rez/py)

METROPOLITAN - Beberapa waktu lalu situs resmi Samsat DKI Jakarta terdapat kode produk baru Suzuki, UH200. Kode tersebut diklaim sebagai skutik terbaru Suzuki bernama Brugman 200. Tak hanya itu, pabrikan asal Jepang ini juga tengah mempersiapkan motor adventure 150 cc baru, yakni Suzuki DR150. Bahkan, beberapa foto-fotonya sempat bocor dan beredar di media sosial. Banyak yang memprediksi, Suzuki Burgman 200 dan Suzuki DR150 akan dirilis di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda dan informasi soal kedua produk tersebut

bakal melantai segera. Sementara itu, pihak Suzuki Indomobil Sales (SIS) 2W hanya memajang Suzuki GSX-R150 Mat Red Edition, GSXR150 ABS, All New Satria F150 dan NEX II Elegant Premium di Hall A2, menyatu dengan booth Suzuki roda empat. Head of Marketing Department PT SIS 2W, Yohan Yahya, menyebutkan kedua produknya itu akan dirilis di salah satu ajang otomotif tahunan Tanah Air. Seandainya tak dirilis di IIMS 2019, kemungkinan besar Suzuki Burgman 200 dan Suzuki DR150 akan melakoni debutnya di Indonesia dalam gelaran GIIAS 2019, Juli mendatang.(inw/rez/py)

FOTO:IST/METROPOLITAN

Suzuki bakal Rilis Brugman 200 dan DR150

BAKAL DIRILIS: Suzuki Burgman 200 kemungkinan akan dirilis dalam gelaran GIIAS 2019.

GURU BIMBEL RAUP PULUHAN JUTA PER BULAN

Bermodalkan Kaleng Minyak, Sulap Drum Jadi Bangku Galuh Rahma Wati, seorang guru bimbingan belajar (bimbel) tak menyangka usaha yang ia lakoni bakal berkembang pesat. Bermodalkan kaleng minyak dan drum bekas, Galuh menyulapnya menjadi meja dan kursi unik bernilai tinggi. Omzetnya pun tak mainmain, rata-rata Rp 20 juta sebulan. Padahal, bisnis yang dibangun di kawasan Tangerang Selatan, Banten ini dimulai dari iseng. GALUH bercerita, inspirasi usahanya ia dapat dari sebuah tempat makan yang ’instagramable’. Di sana, ia melihat kursikursi cantik yang terbuat dari drum. Ia pun mencoba untuk membuatnya untuk kebutuhan sendiri. ”Jadi mulainya tahun

2016, waktu itu habis melihat tempat makan yang instagramable kok pakai kursi drum, kok lucu. Habis itu, nyoba ah, buat sendiri dulu di rumah,” katanya. Siapa sangka, kursi yang ia buat justru banyak diminati. Awalnya dari muridnya yang tertarik dengan desain tokoh superhero. ”Waktu itu saya masih ngajar les. Kebetulan ada murid yang tertarik dengan kursi di tempat les yang bergambar superhero, ya udah saya bikinin, lalu saya buat lebih banyak dengan warna dan desain yang variatif lalu saya posting ke sosmed, eh ternyata banyak yang minat,” ucap dia. Sejak saat itu, Galuh pun serius menjalani bisnis ini.

Kembangkan Video Streaming, Telkom Suntik Modal Rp500 M

FOTO:IST/METROPOLITAN

METROPOLITAN – Sambut Ramadan, Hotel The Mirah Bogor menawarkan paket promo Food dan Beverage ’BukaVaganza’. Promo yang akan dimulai Senin (6/5) hingga Selasa (4/6) itu dibanderol Rp100.000 per orang dan all you can eat. Sales Manager Hotel The Mirah, Nabila, menuturkan, setiap orang bisa memesan sepuasnya cukup dengan membayar sejumlah nominal tersebut. Ada pun varian menu makanan yang tersedia bervariasi dan berubah setiap harinya. Mulai dari appetizer, main corse, dessert dan variasi pastry. Yang jelas, menu makanan yang dihadirkan tetap mengedepankan menu khas dan

KAMIS

METROPOLITAN - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengalokasikan dana investasi hingga Rp500 miliar untuk mengembangkan empat inovasi terbaru di bidang gim dan layanan video streaming untuk mendongkrak lini bisnis digitalnya hingga dapat berkontribusi 50 persen dari total pendapatan perseroan tahun ini. Empat platform hiburan digital itu adalah OOLEAN, GameQoo, Indibox, dan OONA, yang dirilis saat penyelenggaraan Telkom Digisummit 2019, beberapa waktu lalu. Oolean merupakan kolaborasi dengan pengembang gim asal Bandung Agate Studio dalam bidang publikasi gim, sedangkan GameQoo adalah platform gaming on demand berbasis komputasi awan yang dimainkan di TV dan PC. EVP Digital & Next Business PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Joddy Hernady, menyatakan, setiap tahunnya perusahaan menganggarkan dana inkubasi sebesar 0,5 persen dari pendapatan bersih yang digunakan untuk keperluan eksplorasi. Dana inilah yang digunakan untuk melahirkan inovasi yang berpotensi menjadi ladang bisnis baru perseroan di kemudian hari. Dengan melahirkan terobosan tersebut, pihaknya berharap bisnis ritel perseroan yang terdiri dari broadband dan digital service dapat mencapai 50 persen dari total pendapatan, dari posisi saat ini yang mencapai 40 persen. “Angka yang harus dikejar tahun ini lumayan besar, bisa Rp10 triliun sampai Rp15 triliun. Tapi target itu bukannya tidak mungkin tercapai. Kalau kami serius, bisnis digital Telkom bisa [berkontribusi] sekitar 50 persen dari total pendapatan,” ujarnya. Dia menambahkan, latar belakang lainnya yang mendasari ekspansi bisnis digital Telkom adalah keinginan untuk mendorong tumbuhnya ekosistem gim di Indonesia. Ia menilai, saat ini porsi industri gim yang dikuasai pemain lokal masih di bawah 10 persen, sedangkan mayoritas masih dikuasai pemain luar negeri. Padahal, Indonesia merupakan pasar gim terbesar di Asia Tenggara. Telkom juga memproduksi dan mempublikasi gim dari luar yang diadaptasi secara lokal. Untuk gim produksi sendiri, perusahaan membangun ekosisem inkubator bernama Indigo untuk menjaring perusahaan rintisan di bidang gim yang ada di Indonesia.(bis/feb/py)

Material bahan utama yakni kaleng dan drum bekas sempat menjadi tantangan untuk memulai bisnis. Lantaran, pasokan kaleng yang ia peroleh dari supplier offline cenderung tidak baik. Kemudian, ia siasati dengan mencari supplier di marketplace yang memiliki material lebih baik dari sebelumnya hingga menjadi langganan tetap sampai saat ini. ”Namanya kaleng bekas tidak 100% mulus ya, ada penyok-penyoknya sedikit, tapi tetap saja ada customer perfeksionis yang komplain, jadi harus diedukasi bahwa kami mengolah limbah, menggunakan material bekas, bukan material baru,” imbuhnya. Untuk menjalani bisnis ini ia mengaku tak butuh modal besar. Dia punya strategi yakni dengan memasang uang muka (down payment/DP) serta bekerja sama dengan pemasok bahan baku lain sehingga pembayarannya bisa diberi waktu lebih panjang. ”Modalnya, tidak terlalu besar, waktu itu beli mesin cat semprot bekas, kemudian kaleng bekas nggak banyak, waktu itu sejuta jalan. Karena saya menerapkan DP 50%, dari DP saya puter. Materialnya kami ambil dari toko besi tetangga, kami saling percaya sehingga dikasi tempo pembayaran. Jadi nggak perlu pinjam modal kemana-kemana,” tutur dia.(det/rez) Layouter: IBNU

Seremoni

KAMIS 2 MEI 2019

www.metropolitan.id

Harianmetropolitan

REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

DPPKB Gelar Baksos Soal KB

KOMPAK: Jajaran Akademi Pariwisata de Chef foto bersama Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, dalam acara Open House Akademi Pariwisata de Chef di Poetri Ballroom SKI Katulampa Bogor, kemarin.

AKADEMI PARIWISATA DISAMBUT DEDIE

METROPOLITAN - Jasa pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup tinggi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Untuk itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas untuk menunjang sektor tersebut. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menyambut baik pengembangan studi yang dilakukan Akademi Pariwisata de Chef. “Menurut kami ini sejalan dengan Pemerintah Kota Bogor yang mendukung perkembangan wisata alternatif di Kota Bogor. Jadi bukan hanya kuliner dan akomodasi, tetapi juga terkait MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition),” ungkap Dedie di sela Open House Akademi Pariwisata de Chef di Poetri Ballroom SKI Katulampa Bogor, kemarin. Ia menilai pengembangan studi baru di akademi tersebut sangat dibutuh-

kan untuk menyiapkan dan mencetak SDM yang mumpuni guna menunjang kepariwisataan di Kota Hujan. “Saya minta tiga hal pada pimpinan Akademi Pariwisata de Chef. Pertama, pariwisata itu membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Kedua, dalam kepariwisataan juga dibutuhkan kemampuan informasi teknologi yang cukup mumpuni. Ketiga, membutuhkan manajerial dan skill dari SDM di bidang kepariwisataan,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Akademi Pariwisata de Chef, Martina Alisyah, mengungkapkan, Open House ini diselenggarakan jelang tahun ajaran baru. “Jadi, kami ambil momen ini sebelum ajaran baru dimulai. Begitu siswa SMA lulus kami road show memperkenalkan Akademi Pariwisata de Chef sekaligus memperkenalkan yang tadinya Akademi Culinary ditambah menjadi Akademi

Pariwisata de Chef,” ujar Martina. Ia menyebutkan, jika sebelumnya studi hanya fokus terhadap kuliner saja, sekarang cakupannya menjadi lebih banyak, seperti front office, housekeeping, service dan lain-lain. Martina menambahkan, lembaga pendidikan ini berdiri pada 2012. Hanya saja, untuk akademinya baru dimulai pada 2018. “Tahun ini kami mencetuskan yang namanya sekolah kopi. Kebetulan hari ini ada pertandingan battle soal kopi dengan peserta dari Tangerang, Jakarta dan Bogor,” terangnya. Hadir dalam acara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Shahlan Rasyidi, Kepala Disperindag Ganjar, Gunawan, Wakil Ketua TP PKK Kota Bogor yang juga istri Wakil Wali Kota Bogor Yantie Rachim dan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Yuno Abeta Lahay.(*/yok/py)

METROPOLITAN - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor menggelar Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana (KB) intrauterine device (IUD) dan Implant melibatkan tidak kurang dari 100 kaum ibu usia subur. Pelaksanaan bakti sosial digelar di Kantor Sekretariat Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Bogor di Jalan Kapten Yusuf Villa Dewi Sri RT.01 RW.03, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Selasa (30/04). Tim dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat langsung mengunjungi kegiatan pelaksanaan bakti sosial KB IUD - Implant. Tim yang terdiri dari 5 orang dipimpin oleh Plt Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (PKK) pada BP3AKB Provinsi Jawa Barat, Yani Rostiani yang diterima Kepala DPPKB Kota Bogor, Lilies Sukartini didampingi Kepala Bidang Keluarga Berencana pada DPPKB Kota Bogor Sumartini dan Kasi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana pada DPPKB Kota Bogor Tiurmauli Siregar dan turut hadir Lurah Cikaret, Saepudin. Kasi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana pada DPPKB Kota Bogor, Tiurmauli Siregar menjelaskan, Bakti Sosial Pelayanan KB IUD dan Implant dengan sasaran 100 aseptor dengan

IUD 30 dan implantnya 70 dari Kecamatan Bogor Selatan Barat dan Kecamatan Tanah Sareal dengan melibatkan bidan dari Dinkes 20 orang dan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 10 orang. Tiurmauli berharap pelayanan KB IUD dan Implant kedepan kerjasamanya bisa lebih baik dengan bidan, puskesmas termasuk dengan DPPKB, Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi. Sementara itu Plt. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (PKK) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Yani Rostiani mengatakan, dalam penyelenggaraan bakti sosial Keluarga Berencana (KB) tahun ini membantu 5 Kabupaten Kota untuk 100 akseptor. Alasan Kota Bogor dipilih kata Yani karena berdasar kepada laju pertumbuhan penduduk berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS). Apalagi Kota Bogor ini termasuk Kabupaten Kota yang terpadat di Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor. ”Makanya tahun ini kami menjadwalkan di Kota Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan dan Kota Bekasi,” ujarnya. Yani berharap, terlayaninya para akseptor yang membutuhkan pelayanan dan tetap mengendapkan kualitas pelayanan dari kabupaten atau kota yang ditunjuk.(*/yok)

RAMAI: Beginilah suasana acara Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana (KB) DPPKB Kota Bogor.

Sosok Metro BANGUN PANTI SILIH ASIH SEBAGAI BENTUK PANGGILAN HATI

MELAYANI ODGJ SETULUS HATI Manusia memang tidak bisa hidup sendiri, saling bantu antarsesama telah menjadi fitrah seorang hamba Allah. Mengetahui hal itu, Nani Rohaeni pun mendirikan panti jompo dan menampung Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung. Berikut petikan wawancara wartawan Harian Metropolitan dengan wanita 48 tahun ini:

ALAMAT Kampung Sirnagalih RT02/01, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. SUAMI Edyanto

ANAK Madla Dava Tantan

Bambang Ivi Iva

Rekam Jejak

Nani Rohaeni Bandung 8 Desember 1968

Sejak kapan Anda mendirikan panti? Sejak 2013. Semua beraPENDIDIKAN wal dari rasa kepedulian kami kepada sesama SDN Ippor Lembang manusia. Karena yang SMP Santika 02 Bandung mengalami gangguan kejiwaan itu SMEA N 01 Bandung harus dimanusiakan. Sebab, yang s ay a t e m u k a n NAMA PANTI ODGJ selalu jadi bahan ejeken Yayasan Silih Asah Megamendung, orang bahkan di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa pandang sebedan Panti Jompo lah mata. Tak se-

PENGALAMAN ORGANISASI Remaja Bhayangkara Club (RBC) Sespimpol PENGALAMAN PEKERJAAN Pengajar di Paud Almuqodimmah Suplayer

dikit dianggap sebagai momok yang menakutkan. Dari itu semua, saya bertekad ingin merawat ODGJ. Bagaiman perasaan Anda tinggal satu atap dengan ODJG? Mereka saya anggap sudah seperti keluarga sendiri. Sekarang jumlah pasien di sini ada 25 orang. Beberapa sudah pulang ke rumah masing-masing Berapa usia pasien ODGJ di panti Anda? Pasien yang dirawat di sini bervariasi, mulai dari 22 hingga 65 tahun. Alhamdulillah, saya juga mendapat dukungan dari suami untuk mendirikan panti ini. Metode apa yang Anda berikan ketika melayani pasien? Yang pertama saya terapkan metode medis. Kedua kita berikan pelayanan dengan hati. Semua ini saya dapat ketika bekerja di salah satu panti swasta. Karena banyak sistem yang bertentangan degan hati nurani, jadi akhirnya saya keluar dan membuat panti sendiri. Apa suka duka Anda saat merawat pasien?

Untuk suka dan dukanya, tergantung cara kita menyikapinya. Karena saya niatkan semua ini setulus hati untuk merawat pasien. Apalagi, adanya pasien yang berdatangan menjadi tantangan buat saya, kasusnya apa, penanganannya seperti apa. Jadi kita harus tahu semua itu.

Apakah ada cara khusus untuk merawat pasien di panti? Kami arahkan mereka mandiri agar tak tergantung orang lain. Sedangkan untuk kesehariannya kami arahkan menanam sayuran dan perikanan di sekitar lingkungan panti. Alhamdulillah, kemarin ada donasi yang menyewakan bus. Akhirnya kami jalan-jalan dengan membawa semua pasien ke tempat wisata. Saat mendirikan panti hingga saat ini, apakah ada dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bogor? Selama lima tahun saya mendirikan panti tidak ada bantuan. Permasalahannya panti saya belum berbadan hukum. Cuma saat itu ada dorongan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor saat berkunjung ke panti. Sekarang sudah berbadan hukum. Alhamdulillah, sejak 2018 sudah ada respons dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Apa harapan Anda ke depannya? Harapan saya ke depan ada perhatian dari pemerintah mengenai infrastruktur untuk perluasan panti, karena selama ini ODGJ diambil dijalan dan dibawa ke RS Marzoeki Mahdi. Namun setelah itu mereka entah dibawa ke mana, seharusnya itu masuk ke panti sebelum dikembalikan ke keluarga. (mul/d/yok/py) Layouter:FAZRI

Sambungan REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

www.metropolitan.id

Harianmetropolitan

Sambungan dari Hal 1

Sepuluh kursi DPRD Kota Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah, diprediksi bakal didominasi muka lama. Para petahana yang sudah memiliki basis massa di dapil tersebut diperkirakan akan kembali berjaya. Begitu juga di Dapil IV, Bogor Barat. Sebut saja Atty Soemaddikarya dan Ujang Sugandhi dari PDI Perjuangan, partai dengan perolehan suara terbanyak di Dapil Timur-Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun Metropolitan, khusus di Dapil I Kota Bogor yang terdiri dari 17 kelurahan, sedikitnya ada enam muka lama yang diprediksi kembali menjabat anggota dewan terhormat. Hasil itu sesuai perolehan suara partai dan caleg terbanyak di 16 kelurahan di Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah. Politisi PDI Perjuangan, Ujang Sugandhi, mengaku telah memonitor hasil penghitungan di tingkat PPK. Ia mengaku bersyukur dengan perolehan suara yang telah diplenokan di tingkat PPK. “Alhamdulillah, hasil pleno PPK, saya mendapatkan suara terbanyak kedua setelah Bu Atty dan Alhamdulillah kursi untuk Dapil I Bogor Timur-Tengah mendapat dua kursi dari sepuluh kursi yang tersedia di Dapil I sehingga saya bisa lolos,” ujar caleg nomor urut tiga itu. Menurutnya, hasil perolehan tersebut tak lepas dari dukungan keluarga dan kerja keras tim Solidaritas Ujang Sugandhi (Solusi) dalam mendongkrak suara. “Saya ini caleg nomor urut tiga dari PDI Perjuangan yang juga nomor tiga. Alhamdulillah angka tiga ini menjadi keberkahan un-

tuk saya,” akunya. Meski PDI Perjuangan berhasil memperoleh dua kursi, Ketua DPC PDI Perjuangan Dadang Iskandar Danubrata mengaku bahwa perolehan kursi di Dapil I mengalami penurunan. “Sebenarnya target kami tiga kursi. Tapi karena ada aturan pengurangan jatah kursi di Dapil I dari semula sebelas kursi jadi sepuluh kursi, kami sulit mempertahankan tiga kursi yang sebelumnya sudah pernah diraih,” ungkap Dadang. Selain dua politisi PDI Perjuangan, juga ada caleg incumbent dari Gerindra, Jenal Mutaqin, yang partainya memperoleh suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan. Itu disusul PKS yang ada di urutan tiga besar partai dengan perolehan suara terbanyak di Dapil Timur-Tengah hingga bisa mengantarkan kembali Adityawarman Adil sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara sementara, PKS memperoleh jatah dua kursi (lihat grafis). Wajah lama lainnya yang juga kembali menjabat yakni Eka Wardhana dari Golkar dan Mulyadi dari Partai Demokrat. Sementara empat kursi lainnya berhasil dikuasai wajah baru. Di antaranya Anna Mariam dari PKS, Rizal Utama dari PPP, Pepen Firdaus dari Gerindra dan adik kandung Bima Arya, Fajari Aria Sugiarto, dari PAN. Koordinator Real Count Metropolitan Muhammad Reza Malik mengatakan, prediksi caleg terpilih tersebut sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara yang berhasil dihimpun. “Suara yang masuk ada 127.512 suara, terdiri dari 118.729 suara sah dan suara tidak sah sebanyak 8.783 suara,” tutur Reza. Sementara di Dapil Bogor Barat,

jatah sebelas kursi jatuh kepada PKS dengan suara terbanyak (2 kursi), disusus PDI Perjuangan (2 kursi), Gerindra (1 kursi), Golkar (1 kursi), Nasdem (1 kursi), PPP (1 kursi), PAN (1 kursi) dan Demokrat (1 kursi). (lihat grafis) Berdasarkan rekapitulasi sementara perolehan suara, perolehan kursi di Dapil Bogor Barat masih didominasi wajah lama, sebanyak tujuh caleg incumbent. Yakni Mahpudi Ismail, Heri Cahyono, Ence Setiawan, Sendhi Pratama, Didin Muhidin, Zainul Muttaqin dan Eni Indari. Sedangkan untuk caleg baru diprediksi bakal diduduki Iwan Iswanto dari PDI Perjuangan, Devi Prihatini dari Nasdem, Dodi Hikmawan dari PKS dan Angga Alan Sukmawijaya dari PKS. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mengaku sangat mungkin wajah-wajah baru menduduki kursi dewan. Namun ada dua alasan yang melatarbelakangi munculnya wajah-wajah baru itu, seperti faktor pragmatis dan politis. “Sangat mungkin wajah-wajah baru yang muncul dan diperkirakan lolos menggunakan politik pragmatis dalam memengaruhi pemilih. Entah itu politik transaksional ataupun politik identitas,” kata Yusfitriadi. Menurut Yusfitriadi, munculnya wajah-wajah baru bakal mengubah pola desain program untuk menjadi wakil rakyat. Perubahan itu bisa mengarah jadi lebih baik atau sebaliknya menjadi lebih buruk. “Ke depan, wajah baru yang terpilih pun akan tergantikan wajah baru lagi, ketika mereka nantinya selama menjalankan tugasnya tidak memberi sebuah perubahan signifikan terhadap aspirasi masyarakat,” ujar Yusfitriadi. (ogi/d/feb/run)

paling banyak ditemui di newsfeed. Parahnya, sebagian pendukung bisa sampai membawa-bawa agama dalam membela junjungannya. Ada yang sudah deklarasi terplilih bahkan hingga menggelar syukuran. Padahal, KPU sendiri belum mengumumkan hasil hitungan manual hingga kini. Yang terbaru, salah satu calon menghadiri acara yang diklaim sebagai Ijtimak Ulama untuk menentukan sikap atas kecurangan yang dituduhkan kepada KPU. Berbanding lurus dengan kubu sebelah, meski tak mendeklarasikan diri sebagai pemenang, namun beberapa relawan di berbagai wilayah menggelar cukur rambut tanda syukur kemenangan meski baru via Quick Count (QC) alias bukan hitungan resmi dari KPU. Melihat fenomena ini, penulis bisa melihat ada dua fase yang sedang dialami masyarakat negara berkembang ini. Masyarakat Indonesia ini sedang ‘puber agama’ berbarengan dengan ‘puber politik’. Dua puber yang berbeda ini sedang mesra-mesranya memadu kasih. Layaknya Anak Baru Gede (ABG) yang tengah puber, kadang berpikir

di luar nalar, yang terpenting hasrat dalam diri terpenuhi. Jika dua makhluk yang tengah puber ini bersatu, pilihannya kembali hanya dua, ‘Sakinah, Mawadah Warahmah’ alias Samawa, atau berakhir ceraiberai, nauzubillah. Ramadan Tiba, Berdamailah ’Cebong’ dan ’Kampret’.

”Saya tidak menyangka anak saya meninggalkan untuk selamalamanya. Padahal anak saya itu mandinya tidak jauh dari lokasi saya mencuci,” kata Yunisara. Ayah korban, Surio Widarso (35), mengaku kaget mendengar kabar duka tersebut. ”Saya tidak percaya setelah saya diberi kabar kalau anak saya hanyut. Karena baru saja minta uang jajan Rp2.000,” kata Surio, yang sehari-hari kerja buruh bangunan. Surio menuturkan, setelah diselamatkan, Hildan langsung dibawa ke Rumah Sakit (RS) Famili Medical Center (FMC). Namun, nyawanya sudah tidak tertolong hingga meninggal di rumah sakit. “Karena masih ada detak jantungnya, saya bawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, anak saya meninggal dan langsung dimakamkan yang tidak jauh dari rumah saya,” tutur Surio.

Sementara itu, Kapolsek Sukaraja Kompol Lusi Saptaningsih menjelaskan, menurut keterangan saksi di TKP, sekitar pukul 07:30 WIB saksi melihat korban melompat dari atas jembatan ke dalam curug. “Tetapi setelah melompat si anak itu, saksi tidak melihat korban muncul di permukaan. Kemudian saksi meminta bantuan pemuda yang ada di sekitar TKP,” beber Lusi. Lusi melanjutkan, warga yang melihat kejadian itu pun langsung mencari korban ke curug. Sekitar 28 menit kemudian, korban berhasil diangkat. “Kemudian korban dibawa ke RS FMC, tetapi nyawa korban sudah tidak dapat diselamatkan. Selanjutnya korban diserahkan ke pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan,’’ tandas Lusi. (mul/b/feb/run)

Ramadan Tiba, Damailah ’Cebong’ dan ’Kampret’ 

Sambungan dari Hal 1

marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan,” itulah opening lagu yang diciptakan Opick. Lagu ini selalu populer saat menjelang Ramadan akan menghampiri. Nadanya yang renyah dan lirik yang easy listening alias mudah diperdengarkan, membuat lagu ini tak pernah bosan untuk disenandungkan jelang bulan penuh berkah. Yups, setidaknya lagu Mas Opick yang sebetulnya sudah lama mengudara ini bisa meredam tensi politik yang lagi panas-panasnya. Kedatangan Bulan Suci Ramadan khususnya juga diharapkan bisa menekan tingginya suhu politik yang masih anget-anget membakar ini. ‘cebong’ dan ‘kampret’ diharapkan senantiasa menahan diri dari perbuatan tercela dan caci maki sesama saudara sebangsa dan se-Tanah Air. Pasalnya, meski usai menggelar hajat besar bernama pemilu, tak lantas membuat ‘cebong’ dan ‘kampret’ sertamerta akur. Terlebih di media sosial, contohnya di Facebook, tak jarang saling ejek dan olokolok antar netizen jadi bahan

”Marhaban Ya Ramadhan 4X Ramadhan tiba 3X Marhaban Ya Ramadhan 4X Ramadhan tiba semua bahagia Tua dan muda bersuka cita Bulan ampunan bulan yang berkah Bulan terbebas api neraka Andaikan saja Ramadhan semua Bulan yang tiba bulan yang ada Karena besarnya setiap pahala yang di janjikan kepada kita Marhaban Ya Ramadhan 4X Dalam bersahur ada pahala Dalam berbuka alangkah indah Menahan diri menahan lidah Menjaga hati menjaga mata Banyakkan amal hari-harinya pahala Datang berlipat ganda Berlomba-lomba untuk ibadah Dunia bahagia…”

Temani Ibu Nyuci, Hilang Ditelan Arus Air 

Sambungan dari Hal 1

TAK ada firasat apa pun yang dirasakan Yunisara sebelum kepergian sang putra untuk selamanya. Pagi itu pukul 07:30 WIB, anak ketiganya itu masih menemaninya mencuci pakaian di curug. Tiba-tiba dalam hitungan menit, Hildan (7) terbawa hanyut, tak jauh dari tempatnya mencuci pakaian. ”Saya lagi nyuci, anak saya mandi loncat dari tembok. Namun tiba-tiba anak saya tidak muncul. Saya langsung minta tolong ke warga,” kata Yunisara saat mengusap air mata kesedihan di rumahnya. Padahal sebelum kejadian nahas itu, putranya sempat meminta uang jajan Rp2.000. Namun selang beberapa menit, sudah hilang ditelan arus air di curug peninggalan Belanda.

REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

2 MEI 2019

Harianmetropolitan

Ketua PN Cibinong Dicopot

8 Wajah Baru, 13 Muka Lama 

KAMIS



Sambungan dari Hal 1

proses pemeriksaan saat ini belum selesai secara tuntas, tetapi secara substansial sudah dapat dijadikan dasar untuk mengambil tindakan. Abdullah mengaku MA telah menarik ketiga hakim yang menangani kasus tersebut ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk dilakukan pembinaaan. Menurutnya, karena saat ini proses verifikasi dan klarifikasi belum selesai maka pemindahan ini juga dilakukan agar tidak mengganggu kinerja PN Cibinong. Sejak ditarik atau dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Bandung, ketiga hakim tersebut tidak memiliki kewenangan menyidangkan perkara sampai masalah yang mereka hadapi selesai. Selain ketiga hakim, MA juga menjatuhkan sanksi kepada Ketua PN Cibinong berinisial LJ karena dianggap lalai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya. Untuk mengisi kekosongan pimpinan PN Cibinong, imbuh Abdullah, Pengadilan Tinggi Bandung melantik ketua pengadilan yang baru

pada Selasa (30/4). “Sebetulnya ditarik ke Pengadilan Tinggi Bandung. Ini juga dapat diartikan sebagai sanksi. Karena kewenangan untuk menyidangkan perkara sudah tidak ada. Jadi sudah tidak diperkenankan lagi menyidangkan perkara sampai masalahnya tuntas. Demikian juga ketua PN Cibinong yang ditarik dan diganti dengan ketua pengadilan yang baru,” ungkap Abdullah. Abdullah menjelaskan tindakan yang dikenakan MA terhadap para hakim itu karena selama proses persidangan, kedua anak tidak diberi hak mereka sebagaimana semestinya, antara lain tidak diperkenankan didampingi pendamping. Selain itu, meski putusan diambil tiga hakim, selama proses persidangan hanya hakim ketua yang menjalankan persidangan. Ini jelas melanggar aturan yang ada. “Tindakan dari MA kepada para hakim bukan karena putusan bebasnya karena putusan bebas masih bisa diupayakan hukum kasasi ke MA. Proses persidangan itu sudah ditentukan

majelisnya harus lengkap, baru boleh sidang. Tidak boleh dilakukan sendiri kecuali ada izin dari ketua MA,” tegasnya. Joni dan Jeni diperkosa selama bertahun-tahun oleh tetangganya sendiri, berinisial HI. Joni diperkosa sejak berumur 12 tahun dan Jeni sedari usia empat tahun. Koordinator Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Uli Arta Pangaribuan mengatakan, dalam persidangan, pelaku berinisial HI mengakui telah melakukan kekerasan seksual kepada Joni dan Jeni. Para saksi juga memberi keterangan yang menguatkan. Hasil visum dokter menyimpulkan HI sudah melakukan kekerasan seksual terhadap Joni dan Jeni. Jaksa sejatinya telah menuntut hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp30 juta kepada terdakwa HI, berdasarkan Pasal 81 Ayat 2 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tetapi pada 25 Maret 2019, hakim PN Cibinong, Kabupaten Bogor, memutus bebas HI dengan pertimbangan tidak ada saksi yang melihat. (va/feb/run)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sengketa Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Sengketa Proses Kecurangan Pemilu ke Bawaslu Republik Indonesia. ”Tapi kami tidak berwenang melaporkan. BPN (Badan Pemenangan Nasional, red)-lah yang bisa menempuh mekanisme itu. Kalau terbukti, Bawaslu yang putuskan, KPU yang eksekusi,” ungkapnya. Pihaknya juga disebut sudah mengantongi data berbagai kecurangan pemilu yang terjadi di berbagai tempat untuk menguatkan pihak terkait. Bukti tersebut bakal dibawa ke lembaga atau instansi berwenang. ”Ya tidak kita buka sekarang lah. Karena wewenang untuk mengadu itu peserta, bukan Ijtimak Ulama. Yakin dengan bukti data kecurangan yang ada. Paslon 01 akan terkena sanksi terberat yaitu pembatalan atau diskualifikasi. Nanti bukti-bukti disampaikan ke lembaga atau instansi yang berwenang,” bebernya. Sementara itu, kubu TKN menanggapi dengan santai terkait diselenggarakannya rapat Ijtimak Ulama 3 di Bogor. ”Nggak apa-apa, forum ulama itu biar mereka sendiri yang melaksanakan. Tetapi itu tidak akan memberikan dampak apa pun kepada kami,” ujar Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding. Ia hanya berpesan agar forum semacam itu diisi pesan kedamaian. ”Yang saya pesankan bahwa forum ulama, apa pun itu namanya, ajaklah kepada kedamaian dan kesejukan dan

persatuan Indonesia. Itu yang jauh lebih penting,” imbuhnya. Meski tidak mempermasalahkan tema rapat Ijtimak Ulama tersebut, Karding mengingatkan untuk menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa memang ada kecurangan dalam pemilu. ”Silakan dibahas. Kecurangan perlu dibahas, tetapi sertakan data. Kita akan bantu advokasi sebagai bagian dari komitmen kita untuk membuktikan bahwa kalau ada kecurangan-kecurangan ya memang harus diproses itu,” jelas Karding. Karding pun bersedia mengantarkan pihak BPN ke Bawaslu jika memang mereka membawa bukti terkait adanya kecurangan pemilu tersebut. ”Saya yang antar. Kalau perlu saya di depan (Bawaslu, red). Tapi tolong sertakan dengan data, jangan hanya framing. Jangan hanya asal omong, nggak boleh. Karena ini menyangkut penyelenggara pemilu,” ujarnya. Lain halnya dengan Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily yang mengkritik Ijtimak Ulama 3. Ia menilai Ijtimak Ulama 3 hanya forum akal-akalan yang menyesatkan umat. ”Pertemuan timses kubu 02 (Prabowo-Sandi, red) yang berkedok Ijtimak Ulama 3 jelas sebuah politik akal-akalan dan ugal-ugalan yang tujuannya justru menyesatkan umat. Segala upaya dilakukan untuk tidak mengakui kekalahan versi hitung cepat, mulai delegitimasi KPU, meminta pemilu ulang sampai dengan meminta Pak Jokowi didiskualifikasi,” kata Ace. (ryn/c/ de/feb/run)

TKN: Seharusnya Forum Itu Bawa Kesejukan 

Sambungan dari Hal 1

sistematis dan masif. Sekretaris Komite Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional 3 Munarman mengatakan, para ulama dan tokoh se-Indonesia berkumpul untuk membahas berbagai ketidakberesan dalam pemilu serentak tahun ini. Meminta pendapat dari para alim ulama dan membuka berbagai dugaan kecurangan, mulai dari sebelum pencoblosan, hari H pencoblosan hingga proses penghitungan dan input data suara di berbagai daerah. ”Berbagai kecurangan muncul. Hari ini (kemarin, red) ada pemaparan dari berbagai ulama dan ahli hukum, untuk menentukan langkah kita ke depan. Terkait wacana mendiskualifikasikan paslon 01 karena kecurangan dan pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif,” katanya saat ditemui di Media Center, kemarin. Ia menampik sebutan pertemuan itu malah membuat suasana tidak kondusif dan berujung skema membentuk ’people power’. Menurutnya, Ijtimak Ulama dilindungi undang-undang dan bukan perbuatan melawan hukum. Munarman melanjutkan, ada lima mekanisme penyelesaian persoalan ini, yakni melaporkan peyelenggara pemilu yang tidak netral dan melanggar etik ke Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lalu melalui Sengketa Pidana ke tim Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Sengketa Administrasi KPU ke

Pakai Makeup Menor, Syahrini Keliling Jepang 

Sambungan dari Hal 1

bersama yang menunjukkan kehidupan rumah tangga mereka. Mulai dari liburan bareng, jalan-jalan sampai sekadar duduk santai sambil ngobrol di rumah. Meski begitu, masih banyak fans dan publik yang penasaran dengan perjalanan kisah asmara Syahrini dengan Reino menuju pernikahan. SCTV pun dipilih keduanya untuk membagikan cerita romantis tersebut. Pada episode kali ini ada pesta Bachelorette. Penasaran seperti apa? Syahrini dan Reino me-

mang menggelar akad nikah di Tokyo, Jepang. Karena itu pula tak heran jika acara Bachelorette juga diadakan di negara yang sama. Selain keluarga, beberapa sahabat dekat dari Syahrini ikut terbang ke sana merayakan momen sakral itu. Sebelum pernikahan dilaksanakan, para sahabat membuat sebuah kejutan pesta bujang untuk Syahrini. Namun, bukannya menikmati acara dengan dandanan glamor seperti biasanya, pelantun lagu Restu itu malah diberi tantangan yang langsung bikin heboh!

Selalu tampil glamor dengan busana dan aksesori brand ternama, kini para sahabat memberikan tantangan untuk Syahrini tampil unik sekaligus menor di pesta Bachelorette. Baru saja masuk ruangan acara itu digelar, Syahrini langsung ditodong dengan makeup luar biasa. Kedua kelopak mata Syahrini dihiasi eyeshadow pink menyala. Alisnya dibuat semakin tebal, begitu pula dengan shading tegas pada bagian hidung mancungnya. Bibirnya dipoles lipstick dengan bentuk hati, hal itu juga menghiasi kedua pipinya. (feb/run)

pada leg pertama. Namun yang jadi pertanyaan, mampukah mereka melakukannya? Valencia berada dalam form yang buruk, selalu kalah dalam dua laga terakhirnya. Anak-anak asuh Marcelino berturut-turut ditekuk Atletico Madrid 2-3 dan sang tamu Eibar 0-1 di La Liga. Mereka pun masih tertahan di

luar empat besar. Valencia memang kurang meyakinkan, tetapi Arsenal lebih parah. Unai Emery, yang merupakan mantan pelatih Valencia periode 2008-2012, saat ini dipusingkan dengan performa pasukannya. Pasalnya, Arsenal selalu kalah dalam tiga laga terakhirnya. (bol/feb/run)

The Gunners tak Boleh Kecolongan 

Sambungan dari Hal 1

di semua kompetisi (M4 S3 K9). Akan sangat merepotkan bagi The Gunners jika sampai harus mengusung misi ’do or die’ saat ganti bertandang ke markas Valencia. Karena itulah Arsenal perlu berusaha meraih kemenangan meyakinkan di Emirates

DIREKTUR UTAMA: H. Hazairin Sitepu. GENERAL MANAGER: Rama Irawan. PEMIMPIN/PENANGGUNG JAWAB REDAKSI: Rama Irawan. REDAKTUR PELAKSANA: Febriula Sindisari. KOORDINATOR LIPUTAN: Eka Rudi Wibowo REDAKTUR: Fadlya El’Arsya, Eka Rudi Wibowo, M. Yusuf, Saleh, M. Imam, M. Reza Malik. ASISTEN REDAKTUR: Arifin Nur. REPORTER: Ade Sumantri, Nur Arifin, Hasan Yosan, Ryan Muttaqien, Yogi Faisal. FOTOGRAFER: Fadli Akbar. BIRO CIBINONG: Aldy Supriyadi. BIRO SUKABUMI: Hepi Hermawan (Kepala), Ade Sutisna, Saeful R, Diana NH, Deni Suryadi. BIRO PENDIDIKAN: Agus Rustandi. BIRO TIMUR: Taufik Hidayat. SEKRETARIS REDAKSI: Isyana Dewi. COPY EDITOR: Noviati F A, Harun Santosa. PRACETAK: Fazri Ramadhani, Dadi Septiadin, Adit, Ibnu. DESAIN IKLAN: Rachmawati Juwita. DESAIN GRAFIS: Agung. TEKNOLOGI INFORMASI: Beny Irawan. KEUANGAN: Retna Puji Kandini. LAWYER CORPORATE: Andi Syarifuddin, SH. MH PEMASARAN/SIRKULASI: M. Yusuf, IKLAN: Jamsy Sitepu, Muhammad Soleh. OMBUDSMAN: M. Choirul Shodiq, Rohman Budijanto. ALAMAT REDAKSI DAN TATA USAHA: Gedung Graha Pena Lantai II, Jalan KHR Abdullah Bin Muh Nuh No 30 Taman Yasmin Kota Bogor. TELP: 0251-7534040, FAX: 0251-7534040, EMAIL: redaksimetro@yahoo.com. DITERBITKAN OLEH: PT Bogor Mediapolitan. PERCETAKAN: PT.Bogor Media Grafika Jln Siliwangi Kav 1/34 Komp. Puslitbang KOSTRAD Desa Cijujung Kandang Roda Bogor No Tlp.0251-8655965 (isi di luar tanggung jawab percetakan). IKLAN: Iklan Umum Display halaman 1 (FC): Rp60.000/mmkolom. Iklan Umum Display halaman I (BW) : Rp 30.500/mmkolom. Iklan umum Display halaman dalam (FC): Rp40.000/mm kolom, Iklan umum display halaman dalam (BW) : Rp27.000/ mmkolom, iklan sosial:Rp17.000, Advetorial: Rp14.000, IKLAN BARIS: Rp10.000/baris. Harga iklan belum termasuk PPN 10%. Wartawan Harian Metropolitan selalu dibekali identitas dan tidak menerima uang atau barang berharga lainnya dari narasumber.

8 #metro sport KAMIS

2 MEI 2019

ENTENG!

REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

Eintracht Frankfurt akan menjamu Chelsea di Waldstadion pada leg pertama babak semifinal Liga Europa 2018/19, Jumat (3/5). Frankfurt menempatkan diri di posisi underdog, tetapi Chelsea tak bisa meremehkan mereka.

LUKA JOVIC

YANG lolos dari partai ini akan menghadapi Arsenal atau Valencia di final. Akankah tersaji duel sesama wakil Inggris di partai puncak? Frankfurt, juga Va l e n c i a , pasti siap berjuang keras untuk coba menggagalkannya. Ada satu kesamaan di antara dua tim ini. Frankfurt menempati peringkat empat klasemen sementara Bundesliga, begitu pula Chelsea di Premier League. Pertemuan perdana mereka ini sepertinya bakal

berlangsung menarik. Chelsea adalah tim paling produktif di Liga Europa 2018/19 sejauh ini dengan torehan 30 gol. Sementara itu, Frankfurt telah mencetak 28 gol. Chelsea memiliki top scorer sementara, yakni Olivier Giroud dengan sepuluh gol. Sementara itu, bomber utama Frankfurt Luka Jovic di bawahnya dengan delapan gol. ”Kami belum pantas, Chelsea favoritnya,” kata pelatih sang wakil Jerman, Adi Hutter. Chelsea tak mau menerima begitu saja status ini, Maurizio Sarri mengatakan bahwa Frankfurt adalah ’tim hebat’ dengan ’striker luar biasa’. Frankfurt lolos dari fase grup dengan sempurna (6 kemenangan). Frankfurt kemudian mengeliminasi Shakhtar Donetsk (agregat 6-3), Inter Milan (1-0) dan Benfica (gol tandang

EDEN HAZARD

agregat 4-4). Musim ini, Chelsea belum terkalahkan di Liga Europa (M11 S1 K0). Jalan mereka ke semifinal mungkin tak sesulit Frankfurt, sebab yang menghadang di babak-babak sebelumnya ’hanya’ Malmo, Dynamo Kiev dan Slavia Praha. Frankfurt bisa menjadi ujian berat pertama bagi Chelsea. Motivasi Frankfurt untuk mencoba meraih prestasi terbaik di musimnya yang fantastis ini sangat besar. Meski kehilangan Ante Rebic yang terkena skorsing hingga Sebastien Haller yang dibekap cedera, Frankfurt tetap tak bisa dipandang sebelah mata. Chelsea bakal membutuhkan performa top para pemainnya jika ingin meraih modal bagus untuk leg kedua di Stamford Bridge pekan depan. (bn/suf/run)

Hasebe

Rudiger Higuain

Fernandes

Kostic

Jorginho

Abraham Trapp

Palmieri Rode

Rebic

Hazard

Loftus-Cheek

Hntereger

Kepa

Kante

Luiz

Jovic

Da Costa

Pedro

de Guzman

H. Fahrudin Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Azpilicueta

H. Jana Sugiana Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SMPN SE KOTA BOGOR

Sri Sugiarti, M.Pd Kepala SMPN 1 Emma Mustikawati Kepala SMPN 2 Dra, Nyayu Toyibah, S.Pd Kepala SMPN 3 Drs. Wawan Kepala SMPN 4 Warsadi, S.Pd Kepala SMPN 5 Yuliani Triningsih, M.Pd Kepala SMPN 6 Hj. Siti Djumhurijah, M,Pd Kepala SMPN 7

Dra. Euis Nurjanah, M,Pd Kepala SMPN 8 Bukhori M.Si Kepala SMPN 9 Drs. Kusmana, M.Si, M.Pd Kepala SMPN 10 Sapta Saesti, M.Pd Kepala SMPN 11 Sukendar Mohammad Saleh, S.Pd Kepala SMPN 12 Drs. Tatang Mulyana Kepala SMPN 13 Ajat Sudrajat, S.Pd Kepala SMPN 14

Endang Mina, S.Pd Kepala SMPN 15 Yahman, S.Pd, M.Pd Kepala SMPN 16 Eko Harianto, S.Pd Kepala SMPN 17 Ruhiyat, S.Pd, M.Pd Kepala SMPN 18 Tati. Karwati, S.Pd Kepala SMPN 19 Sri Hartati, S.Pd, M.Pd Kepala SMPN 20

KELOMPOK KERJA KEPALA SDN SE- KOTA BOGOR

Taufan Hermawan, M.Pd K3SD KOTA Bogor

Gunarto, S.Pd K3SD Bogor Utara

Dede Ilyas, M.Mpd K3SD Bogor Timur

M. Wahyu, S.Pd K3SD Bogor Tengah

Subadri, S.Ag, MM K3SD Bogor Selatan

Drs. H Basor, M.M.Pd K3SD Bogor Tanah Sareal

Dedi, S.Pd.M.Mpd K3SD Bogor Barat

Layouter:Aditya

PD Pasar Tohaga Pastikan Kesediaan Bahan Pokok Aman METROPOLITAN – Jelang Ramadan, ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Bogor dipastikan stabil dan aman. Hal itu diungkapkan Plt Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga, Didi Furqon.

Jadi, hari ini kita sudah cek harga kebutuhan pokok jelang Ramadan di Pasar Cibinong. Secara umum, kondisi harga masih stabil. Kenaikannya hanya di bawang putih.

Menurut dia, kondisi bahan pokok yang diutamakan adalah beras, daging, telur, ikan, sayuran serta lainnya. Jauh sebelum Ramadan, Didi mengaku telah melakukan pe

Didi Furqon Plt Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga

PD PASAR...Baca Hal 10

KAMIS

2 MEI 2019

REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

#metro bogor KILAS METRO

PROYEK WADUK CIAWI VOLUME Menampung 6,45 juta meter per kubik

MENAMPUNG ALIRAN Sungai Cisarua Sungai Cibogo Anak Sungai Ciliwung

PERKIRAAN MENGURANGI BANJIR DKI JAKARTA 30 persen LAHAN HARUS DIBEBASKAN 940 bidang lahan

Pemkot bakal Lindungi 147 Hektare Sawah

PENGGUNA Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)

KONTRAK PER JUMLAH DESA TERDAMPAK 23 November 2016 Desa Gadog Desa Cipayung PELAKSANA Desa Sukakarya PT Brantas Abipraya-Sacna KSO Desa Kopo TARGET RAMPUNG NILAI PEKERJAAN Akhir 2019 Rp757,8 miliar

METROPOLITAN – Tren penyusutan lahan persawahan terus terjadi. Alih fungsi lahan, hingga sejumlah pembangunan di Kota Bogor, digadang menjadi salah satu penyebab berkurangnya lahan persawahan di Kota Hujan. Jika tidak ditanggapi dengan serius, tentu pada lima hingga sepuluh tahun kedepan, lahan persawahan di Kota Bogor akan habis oleh sejumlah bangunan. Berdasarkan data dari Badan

FOTO:SANDIKA/METROPOLITAN

(kontrak tahun jamak)

reservoir

IWAN TAGIH JANJI GUBERNUR DKI MENANTI HIBAH BANTU PERSOALAN BANJIR DARI HULU

Ini Pesan AY saat MayDay 

INI...Baca Hal 10

IWAN...Baca Hal 10

MENYUSUT: Sejumlah anak saat melintas di tengah sawah. Lahan pesawahan di Kota Bogor mulai menyusut karena banyaknya pembangunan modern.

FOTO:SANDIKA/METROPOLITAN

METROPOLITAN – Hari Buruh Sedunia atau MayDay yang jatuh pada 1 Mei diperingati banyak buruh dan pekerja dengan turun ke jalan untuk melakukan aksi. Tak terkecuali di Kabupaten Bogor, ratusan buruh me-



PEMKOT...Baca Hal 10

FOTO:FADLI/METROPOLITAN

Persoalan banjir di ibu kota Jakarta, nyatanya selalu menyeret nama Bogor yang sering disalahkan sebagai wilayah hulu yang ditengarai ’mengirim air’ melalui Sungai Ciliwung.



DEMO: Sejumlah buruh melakukan aksi Hari Buruh Internasional di Jalan Raya Tegar Beriman menuju kantor Pemkab Bogor, Rabu (1/5).

FISIP UNIDA IKUTI WORKSHOP KEHUMASAN ERA 4.0

Bikin Mahasiswa Melek Teknologi Kekinian

FOTO:FADLI/METROPOLITAN

Demi melek teknologi kekinian di bidang kehumasan, sepuluh mahasiswa Prodi Sains Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Djuanda Bogor mengikuti workshop Best Practice Kehumasan Era 4.0 di Hotel New Ayuda Cipayung, Kecamatan Megamendung, Senin (29/4). WORKSHOP: Para mahasiswa Prodi Sains Komunikasi FISIP Universitas Djuanda Bogor saat mengikuti workshop di Hotel New Ayuda, Megamendung, Senin (29/4).

Laporan : Ryan Muttaqien 

BIKIN ...Baca Hal 10

Layouter:fazri

Sambungan

10 KAMIS 2 MEI 2019

www.metropolitan.id

Harianmetropolitan

PD PPJ Siapkan Pasar Dadakan

STABIL: Mendekati Ramadan, warga mulai berbelanja di pasar. PD PPJ Kota Bogor pun menjamin stok komoditas pangan tetap terjaga.

jang Ramadan tahun ini. “Ka mi akan memastikan keterse dian stok pangan tetap terjaga,” ungkapnya. Bahkan, sambung dia, jaja rannya juga membuat sejum lah pasar dadakan khusus menjual ikan dan daging segar di sejumlah pasar tradisional. “Ada tiga titik rencananya, di antaranya Pasar Sukasari, Gunungbatu dan Pasar Plaza Bogor,” bebernya.

Muzakir juga bakal mem buat pasar tradisional lebih kondusif dalam menyambut Ramadan tahun ini. Kebersihan, kenyamanan hingga keamanan pasar merupakan tiga poin yang nanti akan menjadi sorotan PD PPJ Kota Bogor. “Intinya, kita akan mem buat pasar tradisional tak kalah dengan pasar swalayan yang ada,” pungkasnya. (ogi/c/ yok/py)

PD Pasar Tohaga Pastikan Kesediaan Bahan Pokok Aman 

Sambungan dari Hal 9

metaan ke setiap pasar. Bah kan, ia memonitor langsung ke lapangan serta membuat edaran ke unit-unit untuk mendata semua bahan pokok tersedia. “Ini kita lakukan untuk memastikan segala kebutuhan di bulan puasa hingga Lebaran aman,” ujar nya. Didi juga tidak menampik jika ada beberapa unit pasar yang sengaja memberikan laporan fiktif, berbeda dengan kenyataan di lapangan. Ia sengaja terjun ke lapangan agar tahu persis kondisi dan kebutuhan apa saja yang ku rang. “Saya tidak suka orang lapor ABS (Asal Bapak Senang, red). Makanya saya turun ke lapangan untuk memastikan semua terkontrol dengan baik,” terang Didi yang juga menja bat sebagai plt bersama pe jabat Eselon II lainnya, yakni Rustandi dan Zairi. Sementara saat ditanya mengenai pemilihan direksi ke depan, menurut Didi, tugas

direksi sangat penting dan berat. Sehingga ia mengusul kan jika open biding diperce pat dan pelantikannya disa tukan dengan Dewan Penga was pada Juni. “Berat, berat sekali, tidak bisa main-main tugas direksi ini,” paparnya. Sebelumnya, Dinas Perin dustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kabupaten Bogor memastikan secara umum harga kebutuhan pokok jelang Ramadan masih relatif stabil. Lonjakan harga terjadi hanya pada komoditi bawang putih. “Jadi, hari ini kita sudah cek harga kebutuhan pokok jelang Ramadan di Pasar Cibinong. Secara umum, kondisi harga masih stabil. Kenaikannya hanya di bawang putih,” ujar Kabid Perdagangan pada Dis perdagin Kabupaten Bogor, Jona Sijabat. Berdasarkan hasil sidak Dis perdagin, harga bawang putih jenis cuting dari sebelumnya Rp48.000 per kilogram naik menjadi Rp58.000 per kilo gramnya. Sedangkan bawang

putih biasa naik dari harga Rp30.000 per kilogram men jadi Rp48.000 per kilogram. Ini terjadi selisih kenaikan antara 20.83 persen hingga 60 persen. Penyebab kenaikan harga, lanjut Jona, lantaran mayori tas stok bawang putih berasal dari impor. Besar kemungkinan stok dari petani sudah naik, sehingga pedagang di pasar tak ada pilihan lain selain ikut menaikkan harga. “Ini gejolak jelang puasa. Makanya tadi kita sidak. Cuma di bawang putih agak tinggi kenaikannya. Kalau yang lainnya seperti cabai, beras premium, gula, daging, telur, gas 3 kilogram saya kira masih stabil dan belum ada kenaikan drastis sampai saat ini,” ungkapnya. Ia pun memastikan disper dagin akan terus memonito ring harga kebutuhan pokok sampai Desember 2019. Ia berharap kenaikan ini bersi fat sementara. Pada perteng ahan puasa nanti, biasanya harga akan kembali normal. (mam/py)

Pemkot bakal Lindungi 147 Hektare Sawah 

Sambungan dari Hal 9

Pusat Statistik Kota Bogor 2018, dari jumlah luas wilayah Kota Hujan yang mencapai 11.850 hektare, hanya 293,2 hektare lahan persawahan. Hal ini tentu sangat berbanding jauh dengan jumlah penduduk Kota Hujan yang mencapai 1.081.009. Tak hanya itu, dari enam kecamatan di Kota Bogor, hanya tiga kecamatan yang memiliki lahan persawahan. Kecamatan Bogor Selatan dengan luas 82,5 hektare, Bogor Timur 57,5 hektare dan Keca matan Bogor Barat 151,9 hek tare lahan persawahan. Ba nyaknya alih fungsi lahan persawahan, juga berdampak terhadap jumlah kelompok tani. Pada 2016 silam, jumlah kelompok tani mencapai 121, dan terus menyusut menjadi 95 kelompok tani pada 2017 silam. Pemerintah Kota Hujan juga terbilang tidak terlalu peduli dengan area persawahan. Hal tersebut lantaran minimnya peralatan tani, hingga sejumlah fasilitas mesin bertani lainnya. Kecamatan Bogor Timur, Se latan dan Kecamatan Bogor Barat yang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki area persawahan hanya memi liki mesin pertanian, tidak lebih dari tujuh unit. Menanggapi hal tersebut, Dekan Universitas Institut Per tanian Bogor D3, Sofyan Syaf menilai, seharusnya pemerin tah Kota Bogro dapat lebih bijak, dalam mengatur luasan lahan pangan persawahan. Hal

tersebut dinilai sebagai bentuk menjaga, ketahanan pangan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Bogor dimasa mendatang. “Lahan persawahan seharus nya dijaga. Pemerintah juga seharunya memberlakukan dan mentaati aturan mengenai la han pangan berkelanjutan,” katanya, kepada Metropolitan, kemarin. Dirinya menilai, alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dinilai menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya lahan pertanian. Menurutnya, saat ini Kota Bo gor sudah tidak bisa lagi me menuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, lantaran mi nimnya area persawahan. “Untuk saat ini saja, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pemerintah harus mendatan gkannya dari luar. Seharusnya pemkot dapat menjamin sum ber pangan bagi masyarakat, dan ini yang tidak dimiliki pe merintah kita,” bebernya. Pemerintah Kota Bogor dini lai perlu mengeluarkan aturan khusus, guna menjaga lahan persawahan. Peraturan Wali Kota (Perwali) dinilai mutlak diperlukan, jiga ingin mewu judkan kota tahan pangan ber kelanjutan. “Saya rasa perlu ada perwali, agar tidak terjadi penurunan lahan pertanian secara terus menerus,” cetusnya. Disinggung soal kondisi Kota Bogor saat ini, pria yang akrab disapa Sofyan itu menilai, Kota Hujan sudah tidak bisa dikategorikan sebagai kota ta han pangan. Lantaran pemrin tah sudah tidak bisa mengako

modasi segala kebutuhan pangan masyarakat. “Saat ini juga Kota Bogor sudah masuk dalam kategori kota tidak tahan pangan, dan tidak bisa man diri pangan,” tegasnya. Dirinya berpesan, pemerintah perlu sesegera mungkin mengam bil langkah cepat, untuk men jaga sisa lahan persawahan yang ada. “Sisa lahan yang ada perlu dipertahankan. Saya juga ingin agar pembangunan yang ada, agar tidak mengganggu lahan persawahan. Pembangunan juga harus seimbang, jangan sampai karna pembangunan lahan perswahan habis begitu saja,” tutupnya. Sementara itu, Badan Pemben tukan Peraturan Daerah (Bapem perda) Shendy Pratama mem benarkan adanya tren penyusu tan lahan persawahan setap tahunnya. Ia juga mengamini dan sangat menyetujui terkait usulan perda, yang nantinya bakal mengatur area lahan per sawahan yang ada di Kota Hujan. “Tentu kami juga sangat setuju terkait perda ini. Saat ini semu anya sedang dalam proses pe rumusan, salah satunya Perda tentang Lahan Pertanian Ber kelanjutan (LP2B),” bebernya. Sendhy mengaku, sebanyak 147 hektare lahan rencananya bakal di proteksi dengan Perda LP2B. Tak hanya itu, pihaknya juga tengah mengkaji Perda tam bahan yang nantinya bakal ter tuanga dalam tata ruang dan tata wilayah Kota Bogor. “Baik Perda LP2B dan Perda tata ruang, semua sedang dalam kajian kami. Semoga bisa selesai se gera,” tutupnya. (ogi/b/yok)

REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

Harianmetropolitan

Ini Pesan AY saat MayDay 

FOTO:FADLI/METROPOLITAN

METROPOLITAN – Setelah inspeksi mendadak alias sidak dan menertibkan pedagang di sepanjang Jalan Dewi Sartika, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, meminta kebutuhan pokok masyarakat bisa ter penuhi. Ia juga mengimbau harga dan stok pangan tetap terjaga. “Saya ingin semua ke butuhan pangan yang diper lukan masyarakat tetap terjaga, baik stok maupun harganya,” katanya. Selain itu, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk meman tau perkembangan pasar tra disional di Kota Bogor. “Sejauh ini semua harga bahan pangan masih stabil dan belum men galami lonjakan harga. Kami akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memantau semuanya,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Uta ma Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bo gor, Muzakir, mengaku siap memberikan pelayanan ekstra bagi pengunjung pasar sepan

Harianmetropolitan

Sambungan dari Hal 9

nyemut untuk menyuarakan aksi di sekitaran Stadion Pa kansari, Cibinong, kemarin. Bupati Bogor, Ade Yasin, men gatakan, peran buruh tak bisa dipandang sebelah mata, ka rena menjadi bagian penting dalam proses pembangunan negara. AY mencontohkan ne gara tak akan bisa ekspor ko moditi dan mendatangkan devisa jika tidak ada pekerja yang terlibat. ”Itu perannya. Saya yakin 100 persen kontri busi buruh dalam membangun bangsa itu banyak,” katanya kepada wartawan koran ini, kemarin. Akan tetapi, ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat itu juga tidak menge cilkan peran pengusaha dan pemerintah dalam proses pembangunan. Ketiga elemen

itu jadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. AY menyebutkan bahwa pekerja tidak bisa me nyumbang tenaga dan pikiran jika tidak ada pengusaha. De mikian pula pengusaha tidak bisa berkontribusi jika tidak diatur pemerintah. ”Pemerin tah juga nggak bisa kerja kalau tidak didampingi aparat kea manan. Ini saling berkesinam bungan,” katanya. AY pun mengapresiasi krea tivitas pekerja dalam mempe ringati MayDay di Pakansari, karena diisi berbagai kegiatan. Mulai dari jalan sehat, meman cing, futsal dan kegiatan lainnya. Baginya, MayDay jadi ajang ’refreshing’ dari kepenatan urusan pekerjaan. ”Jangan fo kus bekerja sama, tapi diri sen diri juga harus diurus. Jadi, habis seharian refreshing, ke depan daya kerja juga harus meningkat. Insya Allah diiringi

pula dengan peningkatan pen ghasilan,” tegasnya. Apalagi, sambung dia, pe ningkatan penghasilan buruh sudah disepakati Pemkab Bogor bersama Asosiasi Pen gusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja di Bumi Tegar Beriman. AY juga tidak malu minta dikawal dan di dukung agar kontribusi untuk pekerja lebih baik. ”Tiga bulan ini belum banyak kontribusi. Semoga ke depan lebih baik,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Apindo Kabupaten Bogor, Alexander Frans, menjadikan MayDay 2019 sebagai ajang meningkat kan peran dan memperbaiki demi pembangunan negara. ”Teman-teman (buruh, red) terus bekerja, berperan dalam perbaikan hubungan indu strial Kabupaten Bogor,” pung kasnya. (ryn/c/yok/py)

Iwan Tagih Janji Gubernur DKI 

Sambungan dari Hal 9

MESKI begitu, perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Ja karta kepada Kabupaten Bo gor seakan setengah hati. Berbagai upaya masih mandek di tengah jalan. Seperti mis alnya pembangunan waduk di Ciawi. Padahal, bantuan Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan kolam retensi di Kota Bogor tengah dalam proses lelang. Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengatakan, usulan bantuan untuk penataan pembangunan berbagai upaya penanganan banjir dari hulu Sungai Ciliwung ke ibu kota sudah dilayangkan. Namun belum ada kepastian jadwal kerja sama atau MoU penye lesaian banjir dari tingkat hulu ini. ”Solusi bersama antara Pem prov DKI Jakarta dengan Pe merintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum ada. Komitmen nya kita bagaimana, karena yang kami minta bantuan anggaran,” katanya saat dite

mui Metropolitan di kantor Dinas PUPR. Salah satunya yang ia kelu hkan yakni pembangunan bendungan Ciawi yang kini belum maksimal. Terlebih soal belum rampungnya pem bebasan lahan di lokasi ter sebut. ”Tugas pemkab memang menyosialisasikan dan mem bantu penyelesaian pembe basan lahan di Megamendung itu. Tapi sampai saat ini saya belum lihat progres-nya bisa selesai, baik pembebasan la han ataupun pembangunan fisiknya,” ujar politisi Gerindra itu. Pria berkacamata itu men jelaskan, Pemkab Bogor sudah memberikan dorongan ke pada Pemprov DKI Jakarta. Hanya saja, ia menyayangkan belum adanya komunikasi antara kedua daerah dalam persoalan lintas wilayah ini. ”Intinya, usulan mah ada. Beberapa usulan sudah resmi saya tandatangani, bantuan hibah permohonan ke DKI. Tinggal didorong komunika sinya belum. Kita menunggu itu,” katanya.

Sekadar diketahui, area pembangunan bendungan di wilayah selatan Kabupaten Bogor itu mencakup empat desa, yakni Desa Gadog, De sa Cipayung, Desa Sukakarya dan Desa Kopo. Ada 940 bidang lahan yang harus dibebaskan. Waduk itu nantinya menam pung aliran Sungai Cisarua, Sungai Cibogo dan anak Sungai Ciliwung dengan vo lume tampungan 6,45 juta meter per kubik serta bisa mereduksi banjir di bantaran sungai dan DKI Jakarta hing ga 30 persen. Kontrak pembangunan Ben dungan Ciawi sendiri ditan datangani pada 23 November 2016 antara Balai Besar Wi layah Sungai Ciliwung Cisa dane (BBWSCC) dengan kon traktor PT Brantas AbiprayaSacna KSO dengan nilai pe kerjaan konstruksi Rp757,8 miliar melalui kontrak tahun jamak (multi years). Hingga kini proyek fisik dilakukan berbarengan dengan proses pembebasan lahan dan ditarget rampung akhir 2019.(ryn/c/ yok/py)

Bikin Mahasiswa Melek Teknologi Kekinian 

Sambungan dari Hal 9

SELAIN dari Unida, acara yang diprakarsai Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor itu juga diikuti mahasiswa Universitas Pakuan, Vokasi IPB, Vokasi UI dan IISIP Jakarta. Seminar bertema ’A New Era of Communication Public Relation 4.0’ itu dipaparkan Kabag Publikasi, Peliputan dan Dokumentasi biro Humas Provinsi Jawa Barat, Azis Zulficar Aly serta Dosen Unpak Toto Sugiarto yang membuka tema ’Pilar Strategi Media Sosial’. Kabag Humas dan Protokol, Endang Suherman, mengatakan, acara ini dihelat sebagai salah satu bentuk dukungan Pem erintah Kota (Pemkot) Bogor terhadap perkembangan bidang kehumasan, khususnya di wilayah Kota Bogor. Workshop menjadi sebuah langkah berharga, mengingat tujuannya menyamakan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat dan arus komunikasi dua arah yang perlu dibangun. ”Selain itu, workshop ini bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran bersama tentang praktikpraktik kehumasan khususnya dan pengelolaan komunikasi pada umumnya yang dapat menjadi sebuah bahan inspirasi bagi para praktisi kehumasan,” bebernya kepada awak media. Para peserta terlihat antusias dengan materi yang menyelipkan pemutaran film karya Humas Jawa Barat dan film tentang kebudayaan dan kekayaan alam Jawa Barat dalam dua versi, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Mahasiswa Prodi Sains

Komunikasi FISIP Unida Tb Zulmi mengapresiasi acara workshop ini karena memotivasi mereka yang ingin berkecimpung di dunia kehumasan. ”Bagus dan memotivasi,” ucapnya. Di tempat yang sama, panitia acara, Melyani, menuturkan,

peserta terlihat semangat dan benar-benar menikmati materi yang diberikan narasumber. ”Narasumbernya menyam paikan materi dengan pembawaan yang sesuai perkembangan 4.0,” tuntasnya. (ryn/c/yok/py)

Layouter: Aditya

Entertainment REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

www.metropolitan.id

Harianmetropolitan

HOTMAN PARIS BONGKAR SKANDAL CUT TARY DAN ARIEL

KILAS METRO

NGAKU TIGA KALI

INTIM

METROPOLITAN – Ada yang berbeda dari Trio Macan. Jika biasanya musik mereka identik dengan musik dangdut dan imej seksi, kini mereka merilis single religi bertajuk ’Anugerah’. Bagaimana tidak, Chacha, Lia dan Dara tampil dengan pakaian Islami dan beribadah. ”Jadi, di video klipnya kita pakai mukena, lagi salat, lagi zikir dan kita pakai kaftan, tertutup dari atas kepala sampai kaki. Ini benar-benar sesuatu yang baru dari Trio Macan,” ujar Chacha. Tak hanya menyanyi, ketiga personel Trio Macan juga terlibat langsung dalam pembuatan lirik dan aransemennya. Chacha dan dua temannya itu mengoreksi beberapa bagian supaya maknanya tepat. ”Kami juga ikut campur dalam proses kreatif pembuatan lirik dan aransemennya. Karena tadinya nggak ada salawat nabinya, lalu kami minta cinta ini spesifik, kalau ke Allah ya ke Allah, ke nabi ya ke nabi. Kami sempat dengerkan lagu Maher Zein itu enak yang salawat nabi, akhirnya kami revisi liriknya, cintanya ke rasul,” sambungnya. Ditemui di tempat yang sama, Lia berharap lagu tersebut bisa melekat di hati penggemar. Ia juga berdoa agar lagu ’Anugerah’ bisa jadi ajang pembuktian bahwa grup dangdut tersebut bisa menciptakan karya religi di samping imejnya yang seksi. ”Semoga lagunya booming, pengin orang berpikiran, ’ini lagu siapa sih’, ’oh Trio Macan’, ’ih Trio Macan nyanyi lagu religi’. Aku ingin lagu ini bisa seperti itu,” kata Lia. (dtk/mam/ py)

Kasus video hot antara Cut Tary dan Ariel NOAH kembali mencuat, setelah Hotman Paris menyinggungnya di acara talkshow yang ia bawakan, Hotman Paris Show. Dalam rekaman yang tayang pada 18 April 2019, pengacara kondang ini mengundang Bibi Ardiansyah, kekasih Vanessa Angel menjadi bintang tamu.

DI tengah pembahasan mengenai reaksi Bibi tentang kasus prostitusi online yang menjerat kekasihnya, Hotman pun membeberkan kasus Cut Tary yang dulu ia tangani. Secara blak-blakan, Hotman mengungkap bahwa Cut Tary mengakui bahwa ia berhubungan dengan Ariel NOAH. ”Saya ada cerita nyata seperti yang kau alami ini ya. Saya dulu pengacara Cut Tary waktu kasus video gini-gini (video hot) sama Ariel. Yang nyuruh, yang minta mengaku pertama kali saya, kepada Cut Tary, dia ngaku,” ujar Hotman mengawali ceritanya. Setelah mengakui kepada Hotman, Cut Tary pun diperiksa penyidik. Di hadapan polwan yang menyelidiki kasusnya, Cut Tary mengakui hubungannya dengan vokalis asal Bandung tersebut. ”Waktu di BAP sama polwan penyidik, Cut Tary di suatu ruangan tersembunyi. Cut Tary ditanya penyidik kronologis bagaimana gini-gini itu dan di mana dan Cut Tary mengaku tiga kali,” ujarnya. Kala Cut Tary menjalani pemeriksaan ini, Hotman Paris mendampinginya. Demikian pula dengan Yusuf Subrata yang kala itu masih berstatus sebagai suami Cut Tary. Hotman mengungkap bahwa suami Cut Tary mendengarkan semua pengakuan istrinya. Yusuf pun dengar soal tiga kali hubungan Cut Tary dengan Ariel. ”Kamu tahu nggak, waktu si Cut Tary diperiksa begitu, saya cuma jarak cuma 2 meter dengan suaminya. Suaminya mendengar semua kronologisnya ini,” ujar Hotman. (kpl/ mam/py)

2 MEI 2019

PRAHARA

Sedihnya, Kekasih Meninggalkanku Setelah Aku Hamil

BERHUBUNGAN

Rilis Single Religi, Trio Macan Hijrah?

KAMIS

Cut Tary

Ini kisahku pada tahun 2015 lalu. Dilanda kasmaran di usia muda, akhirnya hamil dan ditinggal kekasih. Kini aku harus hidup sendiri membesarkan anak semata wayangku. Waktu itu aku berkenalan dengan seorang cowok namanya whesli henukh tapi sering di sapa when. WAKTU itu aku sama dia masih sama-sama sekolah, tapi setelah tamat sekolah dia mengatakan padaku kalau dia suka sama aku. Awalnya aku tidak percaya tapi dia menyakinkanku bahwa dia benar-benar mencintaiku. Akupun menerimanya dan kita pun menjalani hubungan yang serius. Dia selalu bertamu kerumahku dan akupun sering kerumahnya, dari keseriusan itu tanpa dipikir kami berani melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya kita lakukan. Aku pikir When adalah lelaki bertanggung jawab dan aku terlanjut mencintainya, sehingga semua permintaannya selalu aku penuhi, termasuk keinginannya untuk berhubungan intim. Hingga pada suatu hari dia meminta izin padaku untuk pergi menjual hasil tanaman buah semangkanya di pulau seberang. Entah apa yang terjadi, sikapnya berubah drastis ketika dia berada di sana. Dia yang dulu selalu peduli padaku tiba-tiba berubah menjadi cuek. Aku kehilangan kabar bahkan tiap kali ditelpon selalu sibuk. Tapi sepengetahuan orang ternyata aku hamil, cuma mamaku yang mengetahuinya. Aku sungguh takut dan cemas dengan masa depanku. Mamaku diam-diam pergi menemui keluarga When, menceritakan seluruh kelakuannya padaku dan memintanya untuk bertanggung jawab. Tapi itu tidak berhasil. Entah apa yang dikatakan When kepada keluarganya, yang jelas tiba-tiba dia mengirim sms padaku, dia marah sekali bahkan tak ingin bertanggung jawab dan menikah denganku. Hatiku hancur sekali bahkan semangat hidup pun sudah menghilang pengen bunuh diri aja. Tapi ibuku selalu mengajarkanku untuk tetap kuat. Akhirnya aku tidak menghubunginya lagi sampai pada akhirnya aku melahirkan seorang anak laki-laki yang sudah berumur 2 tahun 3 bulan. Tapi Ayahnya tidak pernah menanyakan tentang kabarnya sampai hari ini dan diapun telah memilih orang lain dan bahagia sedangkan aku hanya hidup dengan penderitaan. Akupun sekarang harus merantau dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anakku sendiri. (cer)

Tomi : Capres no 2 itu suka Bikin Lucu sendiri udah pasang baliho kemenangan aja sedangkan capres 01 aja masih santai nanggepin siapa yang menang, tunggu hasil dari KPU baru pasang baliho kemenangan..

FOTO: FADLI/METROPOLITAN

Anjar : Wajar sih Belum tau siapa yang menang udah Klaim menang sendiri, Lucunya Capres yang itu tuh begitu.

FOTO: FADLII/METROPOLITAN

WARGA CILEUNGSI NGAMUK BALIHO PRABOWO-SANDI DICOPOT

KEBERSAMAAN: Redaksi dan karyawan Harian Metropolitan saat cucurak jelang Ramadan di vila Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa (30/4). Selain meningkatkan kebersamaan, kegiatan ini juga untuk menjalin keakraban antarkaryawan.

KEHILANGAN

HLG STNK R2 Hnd 2014 F5143II Nk : MH1JFH1GEK199Y43 Ns: JFH1E199646 an Is Yuliansyah Tamansari Kab. Bogor (30/4-07-14/05/2019)

HLG STNK Motor Yamaha 1Pa Np : F4456jz Nk : Mh31pa002ek438382 Ns : 1Pa438445 An : Eva Sundari D/A : Parung Kab. Bogor (16/23/30-04/2019)

HLG STNK MTR PTH THN 2019 F6542FDP NK: MH3S63180KK053586 NS: G3E4E1255184 AN HESTY KUSMILAWATI CIBINOG KAB. BOGOR (11.18.25/04/2019)

H LG A J B N o . 1 5 4 3 / 2 0 0 8 LT.120 M2, Lok.tanah:Kp.Pulomangga RT.05/05, Kel.Grogol, Kec.Limo, Kota Depok. A/N Neneng Nasriah. (30/04/2019-4282)

HLG BPKB spd motor Yamaha Vega R Th 2005wrn merah, No.Pol B 6792 BFR,No. Ra:MH34ST1105K742531, No.Sin:4ST1108728a/n Yuliza Kurnianingrum.

Stnk Mtr Honda Th 2018 Mrh Pth , F2649fck Nk : Mh1jm2118jk777960 Ns : Jm21e1764187 An : R. Dewa Priyanto D/A: Cilebut Kab. Bgr (22/29/04/06-05/2019)

HLG STNK & BPKB B8338br Nr : Hmrrd48603k000964 Ns : K20a51021500 An : Sutini Ibrahim Da : Jl. Pademangan Ii/16

TLH HLG Surat Sertipikat Hak Milik No.3311/BEJI LT.127 M2, Lok.Jl.Beringin raya No.76, RT.002/012 kel.beji, kec.beji Kota Depok, a/n NATA.

HLG Surat Setifikat Hak Milik No.10.10.71.04.1.02989 LT. 2 5 7 M 2 , L o k . t a n a h Jl.Perikanan Gg.Mandor Jaun VI RT.03/RW.01 No.11 Kel.Pancoran Mas, Kec.Pancoran Mas Kota Depok, A/N H.J.J. Ferdinandus. HLG BPKB Pick Up Mitsubishi / Colt 1300 PU PGM/T 2008, wrn Merah NPL F 8659 FM an H. Herlin Bashari Da Kp Cipayung

Layouter: Dadi

www.metropolitan.id

FOTO:IST/METROPOLITAN

KILAS METRO

PARTISIPASI: SP Kep Cileungsi mengirimkan 600 orang dalam aksi buruh di Senayan, kemarin.

MayDay, SP Kep Kirim 600 Pekerja ke Senayan METROPOLITAN – Memperingati Hari Buruh Sedunia atau MayDay pada 1 Mei, Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SP Kep) mengirimkan 600 orang ke Senayan, Jakarta. Pengurus Serikat Buruh SP Kep Kecamatan Cileungsi, Gatot, menjelaskan, pihaknya mengirim anggota untuk berkontribusi dalam aksi solidaritas buruh. “Tahun ini kita kirim 600 orang ke Senayan mewakili SP Kep Kecamatan Cileungsi,” jelasnya. Gatot berharap tuntutan yang disampaikan para buruh mengenai upah minimum dan sektoral bisa segera terealisasi. Apalagi, UU Ketenagakerjaan dan Pemerintah saat ini lebih memperhatikan kaum buruh. “Saya berharap yang selama ini menjadi tuntutan kami bisa segera terealisasi, karena sudah ada dalam UU Tenaga Kerja. Pemerintah harus lebih memperhatikan kaum buruh yang nasibnya digantung perusahaan,” pungkasnya. (gi/suf/py)

Harianmetropolitan

REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

Harianmetropolitan

Pererat Silaturahmi, UPT Pajak Cucurak Bareng

METROPOLITAN – Menyambut Ramadan, UPT Pajak CileungsiGunungputri mengadakan kumpul bersama alias cucurak dengan seluruh staf dan jajarannya di RM Kampung Kecil, Desa Cikeas, Kecamatan Gunungputri, kemarin. Kepala UPT Pajak Cileungsi-Gunungputri, Herry Gianantha, mengungkapkan, kegiatan ini bisa menjadi ajang silaturahmi dalam menyambut Ramadan. “Alhamdulillah kami berkumpul untuk memberikan apresiasi kepada semua karyawan UPT Pajak atas kerja keras dan solidaritasnya, sehingga insya Allah target pendapatan pajak pada 2019 bisa tercapai,” ungkapnya. Ia berharap Ramadan nanti kinerja jajarannya tidak menurun. Meski harus berpuasa, ia ingin seluruh karyawan tetap menjaga performa kerja dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

KOMPAK: Untuk menjaga tradisi leluhur dan mempererat tali silaturahmi, UPT Pajak menggelar makan bersama alias cucurak sebelum Ramadan.

“Teman-teman harus tetap bekerja sambil berpuasa. Artinya, temanteman sekalian harus siap, jangan karena berpuasa lalu kinerja jadi berkurang,” harapnya. Menurut

Herry, pelayanan kepada masyarakat harus tetap dilakukan agar masyarakat, khususnya wajib pajak, tetap terlayani dengan baik. “Jelang Ramadan mari saling memaafkan

yang diposting dalam laman Change. org. Hingga Rabu (1/5) malam, petisi tersebut telah ditandatangani 1.463 orang. Petisi bertajuk “Pembangunan Fly Over di Persimpangan Metland Cileungsi” ini juga mengajak responden memviralkan Simpang Metland yang dianggap menjadi biang kemacetan. Sebab, kemacetan yang terjadi saat ini menjadi momok yang membosankan bagi warga, baik siang maupun malam hari.

“Macet berkilometer tapi tanpa solusi yang jelas,” ujar salah satu penanda tangan petisi tersebut Ruben. Oleh sebab itu, warga meminta aparat berwenang ikut memikirkan jalan keluar dari masalah kemacetan yang luar biasa ini. Di antaranya dengan membangun fly over di simpang Metland Cileungsi serta membatasi jam operasional truk dan kontainer di atas pukul 22:00 hingga pukul 05:00 WIB. “Intinya, kami ingin meminta pemerintah serius menangani ini. Masyarakat

satu sama lain. Tetap bekerja penuh semangat dan pelayanan harus tetap berjalan, seperti mobling, sesuai jadwal yang ditentukan,” pungkasnya. (gi/suf/py)

SIMPANG METLAND MACET PARAH, WARGA BIKIN PETISI

CILEUNGSI – Kemacetan menjadi masalah utama yang saat ini terjadi di jalur Cileungsi-Jonggol, Kabupaten Bogor. Melihat kondisi pembangunan flyover di simpang Metland Cileungsi yang dianggap menimbulkan kemacetan, seorang warga bernama Ruben Silitonga membuat petisi untuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. “Titik Macet Utama Jalur Cileungsi – Jonggol. Apakah Tidak Ada solusi ???” salah satu bunyi petisi tersebut

FOTO:IST/METROPOLITAN

2 MEI 2019

Bogor Timur

FOTO:IST/METROPOLITAN

KAMIS

VIRAL: Pembuatan petisi oleh warga Cileungsi sudah ditandatangani ribuan warganet.

dan pengguna jalan lainnya sudah muak dengan kemacetan parah,” tutupnya. (gi/suf/py)

Bogor Utara Purna Bakti, Pemdes Mekarsari Gelar Pisah Sambut

FOTO:IST/METROPOLITAN

RUMPIN - Bertempat di halaman Kantor Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor Pemerintah Desa Mekarsari menggelar serah terima jabatan kepala desa. Kepala Desa Mekarsari yang dipegang Satibi diserahkan kepada Kepala Desa Mekarsari yang baru yakni Tatang Sutisna sebagai pejabat sementara. Tatang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Desa (Sekdes) Mekarsari ini bakal menjabat Kades Mekarsari hingga November mendatang. Acara yang digelar pemerintah Desa (Pemdes) Mekarsari berlangsung haru. Bahkan, Satibi purna bakti kades menunjukan raut wajah kesedihan saat ramah tamah dengan sejumlah jajar aparatur desa, RT, RW, masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama serta tokoh masyarakat. “Kesan yang paling mendalam adalah ketika berosialisasi dengan masyarakat serta berkerjasama dengan jajaran staf desa, RT, RW dan juga disaat menjalan program - program ada suka maupun duka itu mereka yang selalu solid mendukung dan mendampingi saya,” ujarnya kepada Metropolitan,

CIRI KHAS: Pembangunan Tugu Lele di perempatan Ciseeng disambut baik warga. Rencana itu terkait Ciseeng yang terkenal sebagai wilayah penghasil ikan konsumsi dan hias.

CISEENG – Terkenal akan budidaya ikan konsumsi dan ikan hias, tak lama lagi Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, bakal memiliki Tugu Lele sebagi ikon kecamatan dan akan dibangun di perempatan Jalan Ciseeng, Kecamatan Ciseeng. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan hasil musyawarah dan pertimbangan tokoh masyarakat serta Pemerintah Kecamatan Ciseeng. Sekadar diketahui, perempatan Ciseeng merupakan jalan penghubung antara Kecamatan Parung, Kemang, Gunungsindur hingga Ke-

camatan Rumpin. Sehingga jalan tersebut selalu ramai dilintasi pengendara dari berbagai daerah. Camat Ciseeng, Edi Muslihat, mengatakan, pembangunan Tugu Lele bisa menjadi penciri dan khas Kecamatan Ciseeng sebagai penghasil ikan konsumsi dan ikan hias. ”Waktu itu sudah saya sampaikan pada anggota dewan DPRD Kabupaten Dapil VI untuk wacana pembangunan Tugu Lele dan dewan mendukung rencana tersebut. Masyarakat juga antusias mewujudkan tugu itu untuk segera dibangun,”

ujarnya. Hal senada dikatakan warga Desa Parigimekar, Kecamatan Ciseeng, Asep Solihin (45). Menurut dia, langkah pemda dalam membangun Tugu Lele sudah tepat. Sebab, sudah sepantasnya setiap wilayah di Bumi Tegar Beriman memiliki ciri khas yang membedakan dengan kecamatan lain. “Saya pribadi sangat mendukung, sangat bagus dan ide cemerlang. Kami ingin memiliki ciri khas. Karena Ciseeng sudah terkenal akan budidaya ikan konsumsi dan hias,” tutupnya. (khr/suf/py)

FOTO:IST/METROPOLITAN

HORE... PEREMPATAN CISEENG BAKAL DIBANGUN TUGU LELE

kemarin. Satibi menambahkan, momen seperti ini memang sangat haru, apalagi dirinya merasa sangat dekat dengan masyarakat. Namun usia dan kondisi kesehatan membuat dirinya harus fokus beristirahat. Dia berharap terkait jelang pelaksaan pesta demokrasi atau pemilihan kepela desa yang akan datang berlangsung damai. “Saya ingin pilkades nanti berjalan damai dan tentram. Ini merupakan pesta demokrasi biasa, meski ada perbedaan pendapat dan pilihan itu sangat wajar,” tuturnya. Dalam kesempatan yang sama Pjs Kades Mekarsari Tatang Sutisna mengatakan, selama menjabat kades Satibi merupakan sosok yang baik serta mudah berkomunikasi dengan siapa saja dan enak diajak diskusi. “Dalam menjalankan program atau perencanaan program tahunan beliau ini sangat dekat dengan kami dan masyarakat,semuanya dirangkul. Kami sangat berterima kasih atas dedikasinya selama menjabat,” tutupnya. (sir/suf)

RESMI: Kades Mekarsari, Satibi, menyerahkan jabatannya sebagai kades Mekarsari kepada Pjs Kades Mekarsari Tatang Sutisna, kemarin.

Layouter: fazri

Bogor Selatan REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

www.metropolitan.id

Harianmetropolitan

KAMIS

2 MEI 2019

Harianmetropolitan

DIDUGA BOCOR, RAZIA SATPOL PP DI PUNCAK NIHIL

mendapatkan barang bukti,” tuturnya. Sementara itu, Kabid Binariksa pada Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho, menuturkan, bangunan yang dipakai untuk menyewakan kamar-kamar tersbeut ilegal. ”Bangunan itu terletak di lahan negara dan akan secepatnya ditertibkan atau dibongkar,” ungkapnya. Agus mengaku khawatir bila dibiarkan berlarut-larut, tempat tersebut menjadi area lokalisasi. ”Karena memang sudah banyak informasi yang masuk ke kami tentang kamar jam- jam-an itu. Sudah selayaknya jika di Puncak ini dibentuk Satgas untuk pengawasan kegiatan yang diduga melanggar Perda,” tegasnya. (ash/c/feb/py)

FOTO:IST/METROPOLITAN

Perempuannya dari Bekasi, lelakinya dari Depok,” kata Kasi Ketenteraman Masyarakat (Tranmas), Hendrik. Bukan hanya praktik penyewaan kamar yang mengarah ke prostitusi, sambung Hendrik, bangunan itu juga berdiri di atas lahan negara. Ia sudah beberapa kali menertibkan bangunan itu, tapi justru berdiri kembali. ”Ini bukan kali pertama kami razia seperti ini. Dulu bahkan sudah ditertibkan dan dibongkar,” ujarnya. Selain di Kampung Naringgul, pihaknya juga melanjutkan ke Kampung Sukatani Naringgul. Namun, pergerakan Satpol PP sepertinya telah diendus sehingga hasilnya nihil. “Kami tidak

LANCAR: Petugas menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara pemilu di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

Berjalan Lancar, Pleno di PPK Cijeruk Resmi Ditutup

FOTO:IST/METROPOLITAN

FOTO:SANDIKA/METROPOLITAN

CISARUA – Program nongol babat atau nobat yang digemborkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus digalakkan. Tak heran bila Satpol PP Kabupaten Bogor tengah bergerilya untuk menegakkan peraturan daerah. Termasuk menertibkan bangunan yang diduga dipakai mesum. Seperti saat Satpol PP Kabupaten Bogor mendatangi Kampung Naringgul di Desa Tugu Utara. Informasi yang dihimpun Satpol PP, di kampung tersebut kerap terjadi praktik prostitusi yang dilakukan lewat penyewaan kamarkamar khusus. “Ada yang diamankan, tapi tidak banyak. Mereka ngakunya suami-istri. Tapi KTP-nya berbeda.

SIDAK: Jajaran Satpol PP mendatangi Kampung Naringgul di Desa Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor. Informasi yang diterima, di kampung tersebut kerap terjadi praktik prostitusi lewat penyewaan kamar-kamar khusus.

METROPOLITAN – Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) Cijeruk telah selesai. Proses ini resmi ditutup di aula kantor kecamatan. Acara ini ikut dihadiri camat, danramil 2123, kapolsek Cijeruk-Cigombong, saksi pendukung calon presiden dan wakil presiden serta saksi partai politik. “Alhamdulillah sejak dilakukan 19 April prosesnya sudah selesai. Tinggal diserahkan ke KPU,” tutur Ketua PPK Cijeruk, Munjib Hermawan. Ia pun berterima kasih lantaran proses rapat pleno berlangsung aman dan lancar. Menurut dia, semua saksi telah menerima hasil rekap yang dilaksanakan PPK Cijeruk. ”Secara teknis kendala

tidak ada dan masih wajar, karena kita memakai mekanisme PKPU nomor 4. Seperti kendala perbedaan penghitungan, kita selesaikan dengan baik dan saksi bisa menerima hasil rekap ini,” paparnya. Sementara perwakilan Tim BPN dari Partai Gerinda, Subianto Jayadi, mengaku puas dengan hasil yang didapat di Dapil III Kecamatan Cijeruk lantaran calon yang dijagokan menang dengan hasil memuaskan. ”Saya puas dengan hasil ini. Intinya, Prabowo Sandi menang di wilayah kami, sehingga kerja keras Tim Korcam Cijeruk tidak sia-sia, namun hal ini kami jadikan sebagai bahan ke depannya karena masih banyak yang perlu kami perbaiki,” ujarnya.(nto/b/ feb/py)

Bogor Barat

CIAMPEA - Puluhan spanduk bodong di sepanjang Jalan Raya Ciampea ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Ciampea, Selasa (30/4). Salah satunya spanduk perumahan yang membentang di pinggiran dan melintang di jalan raya dipaksa diambil lantaran dianggap tidak mengantongi izin resmi dan merusak keindahan. Kanit Satpol PP Kecamatan Ciampea, Dudung Solihin, mengatakan, operasi spanduk dan reklame liar di Kecamatan Ciampea merupakan hal rutin yang dilakukan pihaknya. Sebagian besar spanduk yang ditertibkan milik sejumlah pengembang yang menawarkan properti miliknya. “Spanduk yang tak berizin dan habis masa perizinannya kita turunkan. Total ada 15 spanduk,” ujarnya. Dudung menambahkan, kebanyakan spanduk liar tersebut dipasang malam hari. Sebelum diturunkan, pihaknya telah melayangkan surat pada pemilik spanduk agar mengurus perizinannya terlebih dulu. “Kalau tidak berizin, ya terpaksa kita turunkan secara paksa,”ujarnya. Ia berharap pengembang di Ciampea

FOTO:IST/METROPOLITAN

SPANDUK BODONG DIBABAT SATPOL PP CIAMPEA

TAK BERIZIN: Anggota Satpol PP menertibkan spanduk bodong di Jalan Raya Ciampea, Kabupaten Bogor. Spanduk tersebut dianggap tidak mengantongi izin resmi dan merusak keindahan.

mengurus perizinan spanduk terlebih dulu sebelum melakukan pemasangan.

“Dari hasil operasi ini, kami berhasil babat puluhan spanduk liar yang

tak berizin. Tugas yang kita kerjakan ini sesuai Peraturan Daerah (Perda)

Pemkab Bogor tentang Ketertiban Umum,” tukasnya. (ads/b/feb/py)

CIAMPEA - Walaupun zaman sulit mencari pekerjaan, tidak bagi SMK Pelita Ciampea, Kecamatan Ciampea. Ada beberapa perusahaan yang sudah mencuri start dalam rekruitmen di SMK Pelita Ciampea. Tercatat, ada 721 siswa SMK Pelita yang baru mengikuti ujian ikut rekrutmen pegawai. Humas Dunia Usaha dan Industri SMK Pelita Ciampea, Ahmad Sihotang mengatakan, SMK Pelita tidak hanya menciptakan siswa terbaik, tapi mampu menjalin hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan Industri. Salah satunya dengan membuka Lowongan Kerja (Loker) di sekolah.

Sesudah melaksanakan Ujian Nasional (UN), SMK Pelita Ciampea sudah mulai di telpon oleh beberapa perusahaan untuk meminta jadwal perekrutan calon karyawan baru. ”Rekruitmen loker diikuti 721 siswa. Target yang diharapkan setiap tahun minimal lulusan SMK Pelita bisa bekerja sebesar 75 persen dari Jumlah lulusan yang memiliki, 15 persen Berwirausaha, 5 persen dan 5 persen rata rata melanjutkan usaha orang tuanya,” ujarnya. Wakil Ketua Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Kabupaten Bogor Ahmad Si-

hotang menambahkan, bahwa kegiatan rekruitmen ini selalu rutin dilakkukan tiap tahun. Sebab, menurutnya perekrutan calon karyawan baru dengan perusahan merupakan bentuk kepercayaan dari perusahaan terhadap lulusannya. “Alhamdulillah perusahaan mengambil lulusan SMK Pelita Ciampea yang lebih berkarakter dan memiliki pengalaman. Ada yang dites langsung di tempat dan ada juga yang seleksi berkas serta pengukuran postur tinggi badan,”tukasnya. (ads/b/feb) ANTRE: Siswa SMK Pelita saat mengikuti ujian rekrutmen pegawai.

FOTO:IST/METROPOLITAN

Lulusan Pelita Ciampea Diincar Perusahaan

Layouter: Dadi

2 MEI 2019

www.metropolitan.id

Harianmetropolitan

REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

PEMDES RANCABUNGUR SIAPKAN PULUHAN PEMBANGUNAN

KILAS METRO

METROPOLITAN - Pembangunan infrastruktur jadi salah satu fokus kegiatan Pemerintah Desa (Pemdes) Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, di 2019. Puluhan pembangunan pun siap direalisasikan bersama warga. Pembangunan ini merupakan hasil rapat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dihadiri warga, tokoh masyarakat dan jajaran aparatur desa, belum lama ini. Kepala Desa (Kades) Rancabungur Sumantri mengatakan, penyerapan APBN 2019 difokuskan pada pemerataan infrastruktur yang berada di sebelas RW. Seperti betonisasi jalan lingkungan di RT 01-03/01, RT 0104/02 dan RT 01/03. Sementara peningkatan drainase dilakukan di RT 02/01 dan di RT 04/02. Untuk peningkatan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), ada tujuh unit yang akan direalisasikan dan tiga unit posyandu serta peningkatan

SUMANTRI ngur Rancabu Kepala Desa

Fokus Sejahterakan Warga Desa METROPOLITAN - Memberikan kesejahteraan kepada warga desa menjadi tujuan utama Kepala Desa (Kades) Rancabungur, Sumantri. Meski diakui bukan hal mudah mencapai tujuan tersebut dalam kurun waktu yang singkat, dirinya yakin niat yang kuat akan memeujudkan cita-cita itu. “Ya, butuh proses. Tapi, saya yakin dengan niat dan kekompakan yang ada diharapkan impian itu bisa dicapai dengan baik,” kata Sumantri. Mneurutnya, saat ini Desa Rancabungur sudah memililiki dua icon desa. Salah satunya adalah pengembangan icon desa wisata untuk mendongkrak kunjungan wisatawan serta melestarikan seni budaya Sunda. Langkah ini diharapakan juga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. “Kami berupaya mengembangkan serta mendudukan budaya dan ekonomi secara sinkron demi meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat harkat martabat masyarakat,” ungkapnya. Sumantri berharap upaya ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga pemasukan anggaran bisa dikelola untuk warga desa lebih luas lagi. (yos/b/fin)

PEMBANGUNAN: Pembangunan infrastruktur berhasil dirampungkan Pemdes Rancabungur pada penyerapan APBN 2018. FOTO:YOSAN/METROPOLITAN

drainase di RW 04 dan pengaspalan di RT 04/06. “Ada juga peningkatan sarana air

bersih, pengadaan perlengkapan posyandu dan peningkatan Rutilahu sebanyak 54 unit. Semuanya men-

jadi skala prioritas, termasuk di wilayah Dusun 3 dan 4,” tandasnya. (yos/c/fin/run)

Ratusan Warga Rancabungur bakal Terima BPNT METROPOLITAN - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat di Desa Rancabungur mulai disalurkan melalui e-Warung. Program yang disalurkan lewat Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Bogor ini diharapkan mampu meringankan beban keluarga kurang mampu. Khususnya di tujuh wilayah desa se-Kecamatan Rancabungur. Di Desa Rancabungur, ada 392 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di sepuluh RW. Pendamping BPNT Kecamatan Rancabungur Didin Amaludin mengatakan, KPM nantinya akan menukar ban-

tuan dengan menggunakan kartu ATM BNI. “Sistemnya digosok. Di ATM ada bantuan keuangan senilai Rp110.000,” kata Didin. Nantinya warga akan menebus beras seberat 12 kilogram dengan kualitas terbaik. Bantuan yang disalurkan setiap bulan ini diharapkan berdampak baik bagi warga Desa Rancabungur. “Untuk lokasi e-Warung sudah ditetapkan di Toko Ibu Mumun, tepatnya di Kampung Warungnangka, RT 03/08. Sementara enam desa lainnya di Kecamatan Rancabungur sudah terbentuk juga e-Warung, termasuk para KPM-nya,” terangnya.

SOSIALISASI: Jajaran aparatur Desa Rancabungur saat menyosialisasikan BPNT kepada para KPM di aula balai desa.

FOTO:YOSAN/METROPOLITAN

Gotong Royong

KAMIS

Di Desa Bantarjaya terdata sebanyak 571 KPM, Desa Candali 401 KPM, Desa Cimulang 522 KPM,

Desa Bantarsari 368 KPM, Desa Pasirgaok 583 KPM dan di Desa Mekarsari 401 KPM. (yos/b/fin/run)

Desa

METROPOLITAN - Pemerintah Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Tahun ini saja, tiga proyek pembangunan menjadi fokus kerja. Informasi yang dihimpun, kegiatan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor 2019. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang) Kelurahan Cipaku Evie mengatakan, tiga pembangunan infrastruktur tersebut mencakup pembangunan drainase di RW 13 dan 16, serta pembangunan posyandu di RW 04. “Kenapa drainase? Karena agar tidak terjadi luapan air saat musim hujan. Sementara posyandu sebagai fasilitas kesehatan bagi ibu, balita dan masyarakat,” kata Evie.

BUDIMAN Lurah Cipaku

Bekerja Amanah, Gedor Potensi Wilayah

REALISASI: Pembangunan gedung posyandu di RW 04 berhasil direalisasikan di Kelurahan Cipaku.

Tembok Penahan Tanah (TPT) di RW 03, 06, 07, 12 dan 15 dan drainase

yang tersebar di RW 05, 08 dan 12,” tandasnya. (yos/c/fin/run)

Kampung Sarebu Cipaku Harumkan Kota Bogor

FOTO:YOSAN/METROPOLITAN

METROPOLITAN – Lurah Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Budiman punya citacita mulia untuk wilayah yang dipimpinnya saat ini. Dirinya terus menggedor potensi wilayah dengan bekerja secara amanah untuk Cipaku yang lebih baik. Berbagai upaya telah dilakukan Budiman seperti menggedor potensi kelurahan yang terdiri dari 18 RW dan 61 RT. Akibatnya, Cipaku berhasil menyabet berbagai penghargaan baik di tingkat provinsi hingga nasional. Prestasi yang sempat diraih di antaranya menjuarai Proklim tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan masuk tiga besar di Jawa Barat dalam nominasi lomba kinerja pemberdayaan masyarakat 2018 lalu. “Sampai saat ini optimalisasi potensi masyarakat terus dilakukan. Kami mencoba membudayakan semangat gotong-royong dan kebersamaan,” kata lelaki yang akrab disapa Budi. Mneurut Budi, kunci keberhasilannya tak hanya di kerja keras. Akan tetapi, lelaki kelahiran 1961 itu memegang teguh prinsip bekerja amanah dalam menjalani tugas. “Tentu sebagai abdi masyarakat harus terus amanah, segala urusan bisa berjalan sesuai visi dan misi,” ungkapnya. (yos/b/fin)

Evie berharap pembangunan tiga sarana dan prasarana itu dapat memberi manfaat terbaik bagi masyarakat, khususnya warga Kelurahan Cipaku. Sebelumnya, di 2018 lalu, Pemerintah Kelurahan Cipaku sukses mlakukan pengecoran jalan lingkungan sepanjang 200 meter di RT 02/09, pemasangan paving block 150 meter di RT 02/12 dan pembangunan drainase 200 meter di RT 02 dan 03/14. “Sedangkan untuk penyerapan aspirasi dewan Kota Bogor 2018 direalisasikan guna pengaspalan jalan yang tersebar di RW 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16 dan 18,” terangnya. Selain itu, pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 446 titik juga direalisasikan di RW 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 17. “Pembangunan

FOTO:YOSAN/METROPOLITAN

CIPAKU GENJOT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

KILAS METRO

KOMPAK: Jajaran aparatur Kelurahan Cipaku foto bersama di sela kesibukannya.

METROPOLITAN - Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, ikut mengharumkan Kota Bogor di Jawa Barat. Kelurahan itu berhasil meraih juara tiga tingkat Jawa Barat dalam lomba Sepuluh Inovasi Pemberdayaan Masyarakat 2018. Prestasi tersebut bukan tanpa kerja keras. Lurah Cipaku Budiman menceritakan, sepuluh program inovasi itu adalah program pemerintah berbasis Informasi Teknologi (IT), program ketahanan keluraga dan program gemar makan ikan (gemari), program kelurahan ramah anak, peningakatan kinerja pelayanan persampahan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Ada juga program Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) outlet PKK, pengembangan nilai seni dan budaya, program gemerasi mengabdi, peningkatan kerukunan, keamanan dan toleransi serta program penghijauan dan budaya tanaman. Menurut Budiman, kesepuluh program tersebut diberi nama Kampung Sarebu (1.000, red) yang menjadi penggerak inovasi tersebut. ”Proses Kampung Sarebu ini di antaranya memiliki indikator solusi dan inovasi dari beragam potensi dan permasalahan di wilayah ini,” terang Budiman. Atas inovasi itu, Kampung Sarebu diganjar masuk tiga besar dan berhasil mewakili Kota Bogor. (yos/b/ fin/run) Layouter: Dadi

Sambungan

KAMIS

2 MEI 2019

REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

www.metropolitan.id

Harianmetropolitan

PERGERAKAN TANAH DI KARTAANGSANA SEMAKIN PARAH

Harianmetropolitan

Cuaca Ekstrem, BPBD Imbau Warga Tetap Waspada METROPOLITAN – Dua rumah milik warga di Kampung Kelapa RT 01 RW 01, hampir tergerus longsor pada Selasa (30/04) silam. Rumah milik Ajat (51) dan Ahmad (60) hampir menjadi korban kegananasan arus sungai Cipelang Gede, lantaran posisinya yang berada tepat di bibir aliran sungai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, juga mengimbau warga Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota

Sukabumi untuk senantiasa waspada terhadap potensi bencana yang disebabkan cuaca ekstrim. Kepala BPBD Kota Sukabumi Asep Suhendrawan menjelaskan, pihaknya mengaku belakangan ini sering kali berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, untuk ikut ambil bagian dalam menekan potensi terjadi bencana. Pasalnya sejumlah pemukiman warga, kondisinya sangat men-

cemaskan. Berada diatas tebing tak jauh dengan sungai Cipelang Gede, adalah sedikit gambaran kondisi pemukiman warga, tak heran cuaca buruk yang kerap terjadi, bisa mengancam keselamatan warga di pemukiman tersebut. ”Kita sedang bicarakan hal itu dengan SKPD, terutama Balai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sukabumi untuk menemukan solusi dan titik terang,” bebernya. (dna/ ade/ogi/mam)

Fraksi Gerindra Minta Kejelasan soal Pasar Rakyat

TINJAU LOKASI: Kapolres Sukabumi meninjau lokasi pergeseran tanah yang kian meluas.

METROPOLITAN - Pergerakan tanah di Desa Kartaangsana, Kampung Gunungbatu, kondisinya kian mengkhawatirkan lantaran semakin parah. Tak heran, puluhan rumah warga pun rusak. Kepala Desa (Kades) Kartaangsana Agus Sudrajat mengatakan, sedikitnya ada 69 rumah rusak berat akibat pergerakan tanah di wilayahnya. “Kondisinya semakin parah. Sekitar 40 rumah juga terancam menjadi korban susulan bencanan ini,” katanya. Ia juga mengaku hingga kini puluhan warga yang menjadi korban sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Ia

juga memastikan puluhan warganya sudah menerima bantuan dari pemerintah setempat yang bekerja sama dengan pihak lain. “Puluhan warga yang menjadi korban sudah kami pastikan untuk menerima bantuan dari BUMN, Pertamina, Bank BNI hingga sejumlah bantuan donasi antardesa. Mereka juga sudah kami evakuasi ke tempat yang lebih aman,” bebernya. Sementara itu, Kapolres Sukabumi AKBP Nasriadi mengimbau masyarakat lebih waspada akan potensi cuaca ekstrem yang bisa terjadi kapan saja. "Saya mengimbau agar masy-

arakat untuk lebih waspada dan siap siaga bila hujan mengguyur deras dan untuk mencari tempat berlindung yang aman," ujarnya. Ia mengatakan, tanah bergerak juga mengakibatkan ruas Jalan Sukabumi-Sagaranten di kampung setempat anjlok, serta mengancam 26 hektare lahan persawahan. "Gerakan tanah ini mulai dikeluhkan masyarakat sejak sepekan setelah hujan deras mengguyur sehari semalam. Pergerakan tanah terus dirasakan warga dan pengguna jalan," singkatnya saat berkunjung bersama ibu-ibu Bhayangkari ke lokasi. (den/ade/ogi/mam/run)

Bawaslu ogah Hadiri Rekapitulasi Suara 

Sambungan dari Hal 16

KPU Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 166/BawasluProv.JB/16/HM.02.00/IV/2019 pada 26 April 2019 Perihal Rekomendasi Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan (PPK). Kemudian pada 28 April 2019, KPU Kabupaten Sukabumi membalas surat dengan Nomor 167/TL.01/SD/03/KPU/3202/ IV/2019 Perihal Jawaban atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi, yang berisi bahwa KPU Kabupaten Sukabumi tidak akan melaksanakan rekomendasi rekapitulasi ulang tingkat PPK se-Kabupaten Sukabumi. "Bawaslu Kabupaten Sukabumi bersurat kembali kepada KPU Kabupaten Sukabumi pada 29 April 2019 dengan Nomor 167/ Bawaslu-Prov.JB/16/ HM.02.00/IV/2019 Perihal Rekomendasi Proses Penghen-

tian Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Sukabumi, yang diiringi sikap tidak hadir pada pleno tersebut," jelasnya. Kedua, terkait hal putusan atau rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu kepada KPU maka harus dijalankan putusan atau rekomendasi a quo oleh KPU Kabupaten Sukabumi. Hal itu sesuai Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “KPU kabupaten atau kota bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu kabupaten/kota. Jo Pasal 20 huruf j bahwa KPU kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota," paparnya. Tiga, berdasarkan surat jawaban KPU Kabupaten Sukabumi pada 30 April 2019 dengan Nomor Surat 168/HM.03/SD/03/KPU-

Kab/3202/IV/2019 Perihal tanggapan rekomendasi bahwa KPU Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi terkait proses rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan, namun secara teknis prosedur rekapitulasi di tingkat kecamatan KPU Kabupaten Sukabumi mengikuti arahan KPU Provinsi Jawa Barat. "Atas dasar perkembangan situasi di atas maka Bawaslu Kabupaten Sukabumi, pertama mengapresiasi langkah KPU Kabupaten Sukabumi yang menjalankan rekomendasi termaksud. Kedua, mengajak seluruh saksi peserta pemilu untuk dapat mengawal proses rekap sesuai prosedur dengan menjaga ketertiban. Ketiga, kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang dan menghormati proses rekapitulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sukabumi," tutupnya. (can/dna/mam/run)

Muspida Sukabumi Gelar Donor Darah 

Sambungan dari Hal 16

langsung. “Saya meminta semua personil membantu mengamankan acara ini, atur lalu lintas dan jaga keamanan di sekitar wilayah,” pintanya saat memberikan sambutan apel gabungan, sebelum oprasi pengamanan, kemarin. Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Indonesia Mamun menjelaskan, kendati perayaan hari buruh jatuh pada Rabu (01/05), namun sejumlah kegiatan sudah digelar pihaknya sejak jauh hari sebelumnya. ”Perayaan hari buruh tahun ini, kami menggelar sejumlah kegiatan. Diantaranya, bakti

sosial, kejuaraan olahraga dan donor darah,” katanya. Selain sejumlah kegiatan bakti sosial dan donor darah, pihaknya juga menggelar dialog interaktif, antara buruh dengan Bupati Sukabumi. ”Dialog interaktif ini memecahkan solusi bagaimana permasalahan buruh di Kabupaten Sukabumi, Mudah - mudahan melalui dialog ini dapat menyelelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap buruh” pungkasnya. Sementara itu, Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengaku sangat mengapresiasi, rangkaian kegiatan yang dilakukan serikat buruh. Dia berharap,

semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi Kabupaten Sukabumi dimasa mendatang. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan rekan-rekan buruh. Ini adalah bentuk kegiatan yang sangat positif dan patut ditiru oleh semuanya,” ungkapnya Sekedar diketahui, kegiatan donor darah pada hari buruh itu juga, sempat dihadiri Bupati Sukabumi Marwan Hamami, Kapolres Sukabumi AKBP H.Nasriadi, beserta Danyon 310 letkol Inf, Ageng Wahyu Romadhon, yang ikut ambil bagian dalam kegiatan donor darah bersama. (can/ ade/ogi/mam)

METROPOLITAN - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah daerah segera memberi kejelasan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi terkait dua raperda, yakni pengelolaan pasar rakyat dan raperda penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi Gatot Denny Irianto menyebut pemerintah daerah perlu menyampaikan informasi kepada DPRD mengenai eksisting pasar rakyat dan keberadaan statusnya saat ini. Selain itu, pemerintah juga harus melaksanakan perencanaan pengembangan pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat ke depannya seperti apa, setelah raperda tersebut ditetapkan menjadi perda. "Pemerintah harus menyampaikan informasi terkait potensi retribusi dan pajak dari pasar rakyat, kondisi saat ini dan progres ke depannya seperti apa kepada DPRD Kabupaten Sukabumi," tuturnya ketika menyampaikan pandangan umum

Pemerintah harus menyampaikan informasi terkait potensi retribusi dan pajak dari pasar rakyat, kondisi saat ini dan progres ke depannya seperti apa kepada DPRD Kabupaten Sukabumi

GATOT DENNY IRIANTO Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi fraksi di rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, baru-baru ini. Selain mendorong pemerintah daerah agar menyampaikan kejelasan informasi terkait potensi retribusi dan pajak dari pasar rakyat, DPRD Kabupaten Sukabumi juga meminta pemerintah daerah lebih proporsional dalam menargetkan PendapatanAsli Daerah (PAD) dari sektor pasar rakyat tersebut. "Pemerintah daerah harus melakukan analisis dan kajian, yakni dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang ada. Idealnya, berapakah pasar yang harus dibangun di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan berbagai tipe, mulai dari tipe A,

B, C dan D," katanya. Gatot juga mengkritik raperda yang telah dibacakan bupati Sukabumi pada 1 April 2019 lalu. Dirinya menyayangkan mengapa dalam raperda tersebut tidak seutuhnya memuat aturan terkait pasar rakyat ber-Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya perlu ada penjelasan mengenai pasar rakyat dan pasar semimodern itu. "Fraksi kami ingin mengetahui progres dari pasar-pasar yang sudah dan sedang dibangun menjadi pasar semimodern itu. Seberapa kuatkah pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi," paparnya. Fraksi Gerindra juga berharap pada akhir Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, tingkat pertumbungan ekonomi masyarakat Kabupaten Sukabumi lebih signifikan selaras dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam pembangunan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang mandiri. (dna/ade/mam/run)

Kinerja Marwan dan Adjo Jadi Sorotan Peneliti 

Sambungan dari Hal 16

tuk dimintai pandangan apa dan bagaimana Kabupaten Sukabumi hari ini. Apa saja yang akan mereka lakukan untuk membangun Kabupaten Sukabumi," ujarnya kepada Metropolitan. Secara bertahap, target IPM Kabupaten Sukabumi yang ingin dicapai pada akhir RPJM ke-1 (2006-2010) mencapai IPM 70,87, pada akhir RPJM kedua (2011-2015) minimal mencapai IPM 72,82, pada akhir RPJM ketiga (2016-2020) minimal mencapai IPM 75,13 dan pada akhir RPJM kedua (2021-2025) minimal mencapai IPM 77,33. "Melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Mar-

wan-Adjo sudah masuk tahap ketiga RPJPD, dengan titik konsentrasinya adalah memaksimalkan produktivitas wilayah berbasis pada sumber daya alam yang dimiliki," jelasnya. Sementara itu, caleg terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil VI Kabupaten Sukabumi Anjar Priatama Sukma menilai ada beberapa indikasi keberhasilan yang sudah dan belum tercapai dalam masa pemerintahan Marwan-Adjo. Sehingga dengan terpilihnya caleg baru diharapkan dapat menjawab indikasi keberhasilan yang belum tercapai, sebagaiman apa yang tertera dalam RPJMD itu bisa tercapai dalam masa kepemimpinan MarwanAdjo yang hanya tinggal satu tahun lagi. "Jadi tugas anggota DPR yang

baru dilantik di Agustus nanti bahwa pembangunan Kabupaten Sukabumi sudah mencapai target kerja yang sudah tertuang dalam RPJMD," katanya. Anjar menilai permasalahan Kabupaten Sukabumi yang sangat krusial hari ini yakni terkait pembangunan ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan. Sebab lebih dari 20 persen PDRB penghasilan Kabupaten Sukabumi lebih banyak di pertanian dan 10 persen di buruh. "Ini dua isu besar yang masih belum menjadi fokus utama dari pemerintahan. Ekonomi, terutama di sektor pertanian, perkebunan dan buruh, itu yang masih belum tampak kentara keberpihakan kita ke sana," paparnya. (dba/ade/mam/run)

Tingkatkan Kerukunan, Kesbangpol Beri Pembekalan 

Sambungan dari Hal 16

Hadir pada acara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) KabupatenSukabumi, Iyos Somantri. Kepala Badan Kesbangpol Dody Rukman Meidianto. Kabag HPA Setda Kabupaten Sukabumi August Topik, Kemenag Kabupaten Sukabumi Hipni, Ketua FKUB Daden Sukendar, Camat Cisaat Budianto, dan Peserta Forum Komunikasi Umat Beragama Se-Kabupaten Sukabumi. Kaban Kesbangpol Dody Rukman Meidianto, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut digelar untuk peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di tingkatkan Kabupaten Sukabumi.

”Giat ini dalam rangka peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara,” kata Dody saat ditemui usai acara. Karena, menurut Dody, pada kegiatan tersebut juga disampaikan berupa materi tentang kerukunan umat beragama berbangsa dan bernegara di Kabupaten Sukabumi, yang tujuanya untuk peningkatan kerukunan antar pemeluk agama di Kabupaten sukabumi. Dodi, menambahkan, arti peningkatan toleransi kehidupan beragama itu memiliki aqidah yang berbeda, tapi cita cita yang sama, ”maka dipandang perlu untuk menyatukan persepsi.” sebutnya.

Adapun, lanjut Dody, untuk memberikan pemahaman dan tujuan bernegara, berbangsa dan beragama, yaitu untuk kemajuan bangsa yang aman tentram dan damai. Sementara itu, Sekda, Iyos Somantri, merasa yakin bahwa di Kabupaten Sukabumi toleransi kehidupan beragama nya sudah kondusif, karena Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Empat Pilar Kebangsaan dan UUD 1945 adalah merupakan landasan Kehidupan yang semua sudah difahaminya. ”ini sebuah refresing dan silaturahim, dalam Forum silaturahim antar umat Beragama dan jangan mengganggu perayaan dalam keagamaan,” singkatnya. (hep/ade) Layouter:Aditya

Kinerja Marwan dan Adjo Jadi Sorotan Peneliti

KAMIS

2 MEI 2019

REDAKSI: (0251) 7534040 FAX: (0251) 7534040 LANGGANAN: 081218556479 IKLAN: 081355072224

#metro sukabumi

METROPOLITAN - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) dan Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan diskusi bersama sejumlah caleg terpilih Kabupaten Sukabumi di Cafe Viesta Kota Sukabumi. Direktur Fitra Sukabumi Abubakar A menyebutkan bahwa secara umum arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi 2005-2025 menargetkan pencapaian sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai, yakni minimal mencapai angka IPM sebesar 78 pada 2025. "Kita undang para caleg terpilih un

KINERJA...Baca Hal 15

DISKUSI: Sejumlah peneliti sedang berdiskusi membicarakan arah Kabupaten Sukabumi usai pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

BANYAK KESALAHAN PROSEDUR PENGHITUNGAN SUARA DI PPK

BAWASLU OGAH HADIRI REKAPITULASI SUARA

KILAS METRO

Tingkatkan Kerukunan, Kesbangpol Beri Pembekalan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi tak terlihat pada hari kedua pelaksanaan rapat pleno terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (29/4) hingga Rabu (1/5).

REKAPITULASI: Bawaslu Kabupaten Sukabumi tidak menghadiri rapat pleno terbuka yang digelar KPU.

KETUA Bawaslu Kabupaten Sukabumi Teguh Haryanto mengaku ketidakhadiran Bawaslu Kabupaten Sukabumi lantaran sering menemukan kesalahan prosedur tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK. Parahnya, hal itu hampir terjadi di seluruh kecamatan se-Kabupaten Sukabumi yang tidak sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 11 Ayat 2 huruf c Jo Pasal 17 Ayat 2. "Kesalahan prosedur tersebut yakni

mengenai prosedur rekapitulasi yang seharusnya rekap dilakukan berdasarkan hasil penghitungan suara di tiap TPS pada wilayah kelurahan/ desa. Namun, pelaksanaan rekapitulasi dilakukan dengan hanya membacakan hasil perolehan di tingkat kelurahan atau desa saja," tuturnya kepada awak media, Rabu (1/5). Padahal, jelasnya, Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah bersurat kepada 

BAWASLU...Baca Hal 15

DISKUSI: Tingkatkan kerukunan, Kesbangpol menggelar diskusi.

METROPOLITAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sukabumi, memberikan pembekalan Kerukunan Umat Beragama Bertajuk, peningkatan kerukunan umat beragama yang digelar di Gedung Yasti Center Cisaat. 

TINGKATKAN...Baca Hal 15

MEMPERINGATI HARI BURUH INTERNASIONAL

Muspida Sukabumi Gelar Donor Darah

DONOR DARAH: Bupati Sukabumi Marwan Hamami saat melakukan donor darah di peringatan MayDay, kemarin.

Sekitar 4000 personel disiagakan untuk mengawal dan mengamankan perayaan Hari Buruh. Ribuan petugas gabungan yan terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub, berjaga di Palagan Bojongkokosan, yang menjadi lokasi perayaa Hari Buruh tahun ini. KAPOLRES Sukabumi AKBP Nasriadi menghibau kepada seluruh petugas, untuk senantiasa membantu mengamankan jalannya perayaan hari buruh.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar personel mengutamakan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas saat demonstrasi ber

MUSPIDA...Baca Hal 15

Layouter:Aditya