REI Babel Sediakan Rumah untuk MBR

medialaspela

JUMAT - KAMIS

8 - 14 NOVEMBER 2019

Edisi No 186 12 HALAMAN

Yo Kite Punye Jembatan Bangka Sumatra

Gubernur Erzaldi Sayangkan Tragedi Sijuk

Anarki Bukan Cerminan Melayu Babel Jangan Rusak Perdamaian Ikon Pariwisata dengan Anarki Warga Belitung Mulai Hidup dari Wisata Banyak Jenis Pelanggaran pada Tragedi Sijuk Oleh: Agus Ismunarno dan Andini Dwi Hasanah Erzaldi: Proses Hukum Harus Ditegakkan

GUBERNUR Kepulauan Bangka Belitung Dr H Erzaldi Rosman SE MM menandaskan Tragedi Sijuk bukanlah cerminan

Masyarakat Melayu Kepulauan Bangka Belitung. “Kita sangat menyayang kan dan prihatin atas tragedi ini. Kewibawaan pemerintah diluluh lantakan oleh oknum masyarakat yang sudah sangat jelas melanggar

hukum,” tegas Gubernur Erzaldi dalam wawancara khusus dengan Wartawan Utama LASPELA Media Group, Agus Ismunarno beberapa saat sesudah kejadian. Tragedi anarkis penambang ilegal itu, kata Gubernur Erzaldi,

sangat mencoreng nilai kearifan lokal masyarakat dan budaya urang Melayu yang selalu ramah, santun, beradab, dan

REI Babel Sediakan Rumah untuk MBR Semakin Sinergikan Properti dan Wisata Ir Thomas Jusman MM Kembali Pimpin REI Babel

MUSDA VI DPD REI BABEL 2019 digelar di Soll Marina, 1 November 2019 dan terpilih kembali Ir Thomas Jusman MM menjadi Ketua REI Babel tiga tahun ke depan. Sudah banyak kiprah yang dilakukan REI Babel dalam pemenuhan salah satu Trilogi kehidupan manusia yakni sandang, pangan, papan. Seberapa besar kontribusi dan rekam jejak REI Babel bagi mas-

INDEX Hal 3. Hal 6. Hal 9. Hal 12.

Prof Dr Bustami Rahman: "Pilih yang Lembut!" “Biarlah batang beruas-ruas Kita memilih batang berlumut Biarlah orang berkeras-keras Kita memilih yang lemah lembut.”

ADAT MELAYU sejatinya harus pandai memilih sikap dan perilaku yang lembut sebagaimana dikristalkan dalam pantun. Namun demikian, kata Mantan Rektor UBB, Prof Bustami, sikap dan perilaku orang secara alamiah mengikuti pula hukum aksi reaksi. Yang alamiah inilah dalam hidup orang Melayu diusahakan 'diukur' baik buruknya. Jika tak pantas atau tidak patut menurut adat, maka ditegurlah

dengan cara yg beradat. Jika pun berkali-kali keburukan terus dilakukan, maka hukum adat atau sanksi sosial yang lebih keras diberlakukan. Dalam hal diterapkannya hukum positif di wilayah manapun di wilayah hukum republik Indonesia, kata Prof Bustami, adalah berpulang kepada tatacara hukum positif. Akan tetapi, tatacaranya itu mestilah tidak boleh berlebihan dan melampaui batas kemanusiaan. Nilai adat dan agama telah pula tertuang di dalam Pancasila

khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab. "Silakanlah hukum positif diberlakukan sesuai prosedurnya. Adat dan agama berdiri pada garis etiknya," tandas Bustami Rahman menanggapi aksi anarki Tr a g e d i Sijuk. (*)

2

EKONOMI BISNIS

Gubernur Dorong Petani Lada di Babel Jadi Anggota Koperasi MUNGGU – Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman meminta petani lada dapat masuk dalam keanggotaan koperasi. Hal ini sebagai upaya merealisasikan bantuan bibit lada Tahun 2019, melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Erzaldi mengatakan, untuk meningkatkan pengelolaan hasil pertanian lada di Bangka Belitung, diperlukan sebuah organisasi yang dapat mengelola hasil panen lada yakni berupa Koperasi. “Saya berharap sekaligus mendorong seluruh petani lada yang ada di Bangka Belitung bisa menjadi anggota petani lada Bangka Belitung agar dalam pengelolaan dan penjualan lada menjadi satu pintu, dan bahan baku yang dihasilkan tidak jadi bahan campuran pihak di luar Babel,” ungkap Erzaldi saat menyerahkan Bibit Lada dan Sapi di Desa Celuak dan Desa Munggu, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, baru-baru ini. Tak hanya itu, orang nomor satu di Provinsi Babel ini menerangkan keuntungan lainnya dengan masuk menjadi anggota Koperasi, ialah para petani dapat terbantu dari segi keuangan maupun penjualan hasil panen lada petani. "Ini memberikan efek ekonomi yang luar biasa," terangnya.(*)

JUMAT - KAMIS

8 - 14 NOVEMBER 2019

Erzaldi akan Upayakan Langkah Perkembangan Ekonomi Syariah di Babel PA N G K A L P I N A N G – Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman akan mengupayakan dan mendorong perkembangan ekonomi syariah di Babel. Perkembangan ekonomi syariah di Babel menurutnya tidak sebanding dengan jumlah umat muslim yang lebih dari 80 persen, dari pasar perbankan syariah di Babel hanya menyumbang 6,5 persen dari pasar perbankan secara global. Untuk mengatasi ini, Erzaldi menginginkan beberapa langkah untuk mendorong ekonomi syariah di Babel, dengan cara pembuatan ekonomi syariah didasarkan kepada nilai-nilai kehalalan. “Pertama ialah kita tentunya pembuatan ekonomi syariah bedasarkan nilai-nilai kehalalan, yang tentunya sep-

erti UMKM kita, bagaimana kita mengimplementasikan kekuatan UMKM kita dengan sertifikat Halal ini menjadi suatu yang ekslusif, dan jaminan keamanan dari sebuah produk, kita bantu basicnya,” ujar Gubernur. Selain itu, ia juga mengharapkan ekonomi syariah

dapat diberlakukan di sekolah islam terpadu maupun Pesantren-pesantren yang ada di Babel, menurutnya pesantren saat ini belum memaksimalkan penanganan ekonominya sendiri. “Pesantren beli beras ke pasar, beli semuanya ke pasar, kenapa kita tidak meman-

faatkan santri-santri kita untuk menangani perekonomian pesantren itu sendiri, dengan memberikan mereka ruang mengembangkan UMKM di Pesantren itu,” tukasnya. Bila ekonomi syariah ini dapat dijalankan kata Erzaldi, tentu akan memberikan manfaat luar biasa bagi umat.(dnd)

Perdagangan Pasar Fisik Timah di JFX Menarik Perhatian Investor Stefhanus: 25 Oktober Transaksi Pasar Fisik Timah Sebanyak 3.224 Lot

PANGKALPINANG – Sejak diluncurkan pada akhir bulan Agustus 2019 lalu, perdagangan pasar Fisik Timah di Bursa Berjangka Jakarta/ Jakarta Futures Exchange (JFX), menarik perhatian investor. Dimana sampai dengan 25 Oktober 2019, tercatat terjadi total transaksi pasar fisik timah sebanyak 3.224 lot dengan total nilai transaksi sebesar USD 261.598.139,36. “Sedangkan untuk di bulan Agustus, terjadi transaksi sebanyak 915 lot atau 4.575 ton dengan nilai transaksi USD 72.689.475,” kata Direktur Utama Jakarta Futures Exchange, Stephanus Paulus Lumintang

MAU NG PASAN? IKLA

saat mengadakan Gathering Media JFX-KBI di Pangkalpinang, Jumat (01/11/2019) malam Lanjut Stephanus, untuk bulan September mengalami kenaikan, dengan tercatat transaksi sebanyak 1.254 lot atau 6.270 ton senilai USD 105.007.110. “Sedangkan di bulan Oktober, volume transaksi mencapai 1.055 lot dengan nilai transaksi sebesar USD 83.901.554,01, per 25 Oktober,” ujarnya. Ia menyampaikan, tentu pencapaian transaksi ini merupakan salah satu wujud realisasi atas apa yang telah pihaknya sampaikan kepada Gubernur Bangka Belitung pada 26 agustus 2019 lalu pada kegiatan ekspor perdana timah di Pangkalbalam. “Kolaborasi JFX-KBI telah

mendapatkan izin dari pemerintah melalui bappebti sejak 6 Agustus lalu dan mulai sejak itu melakukan trading 16.407 ton,” ungkap Stefhanus. Ia menjelaskan, besaran transaksi dalam 3 bulan ini, tentu merupakan hal yang sangat positif. “Kedepan, kami optimis bahwa perdagangan pasar fisik timah di JFX akan terus meningkat. Dan kami menargetkan, sampai akhir tahun 2020, total transaksi perdagangan pasar fisik timah akan mencapai 72000 Ton/Tahun,” cetusnya. Stefhanus menambahkan, semenjak launching Bursa Timah murni batangan pada bulan Agustus 2019 lalu, Bursa Berjangka Jakarta/ Jakarta Futures Exchange (JFX), sebagai bursa komoditi pertama di Indonesia

mengambil peran dalam industri timah di Indonesia, dengan memperdagangkan timah menjadi komoditas yang di transaksikan dalam pasar Fisik Timah Murni Batangan. “Bersama dengan BUMN, PT Kliring Berjangka Indonesia, kedua institusi ini bersinergi untuk terbentuknya harga timah pada bursa nasional yang akan menjadi acuan internasional,” terangnya. Dengan potensi timah yang ada di Indonesia, khususnya di Bangka, dikatakan Stefhanus, dimana kedepan pihaknya optimis, perdagangan pasar fisik timah murni batangan akan terus berkembang. “Selain komoditas timah, JFX kedepan akan terus melakukan inovasi untuk komoditas-komoditas lain yang ada di Indonesia,” pungkasnya. Sementara, Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) mengatakan perdagangan komoditas timah di JFX ini dapat menjadi opportunity yang besar untuk para pelaku di bisnis perdagangan timah batangan baik di Indonesia maupun internasional.

“Saat ini Indonesia menyumbangkan kurang lebih sekitar 23% market timah dunia. Dengan adanya perdagangan timah di Bursa Berjangka Jakarta diharapkan memberikan pilihan untuk para pelaku dalam bertransaksi,” jelasnya. Untuk saat ini, Fajar menyebutkan, harga acuan timah dunia adalah London Metal Exchange (LME). Namun, dengan kekayaan alam Indonesia yang memproduksi timah terbesar kedua di dunia, JFX dan PT KBI (Persero) mempunyai harapan besar dan akan berusaha untuk menjadikan Indonesia sebagai acuan harga timah dunia. “Transaksi fisik timah yang diperdagangkan di JFX terdapat adanya cetakan merek pada timah murni batangan sesuai dengan produsen masing-masing. Dengan hal tersebut, pembeli mendapatkan jaminan dan kejelasan terhadap produk yang dibelinya,” tuturnya. Tidak hanya itu, Ia menambahkan, dengan mencantumkan brand pada setiap produk juga dapat menciptakan persaingan sehat antara produsen. “Karena brand-nya tercantum, dengan sendirinya ini akan menjadi stimulus para produsen untuk meningkatkan kualitas dari masing-masing produknya,” tutupnya. (wa)

JUMAT - KAMIS

GOOD GOVERNMENT

8 - 14 NOVEMBER 2019

3

Jalan Sehat dan Tarian Bedincak SAIK Diikuti Ribuan Peserta PANGKALPINANG - Ribuan masyarakat mayoritas pelajar ikut berpartisipasi meramaikan kegiatan gerak jalan santai rangkaian SAIK 2019 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tak hanya jalan santai, pelajar pun antusias mengikuti senam Bedincak. Jalan Sehat dan Tarian Massal Bedincak digelar dalam rangka memeriahkan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Tahun 2019 di Alun-alun Taman Merdeka, Pangkalpinang, Rabu (23/10/2019) pagi. Peserta terdiri dari para Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN)

di lingkungan Pemerintah Provinsi (pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Kota Pangkalpinang, Pelajar, Mahasiswa , dan masyarakat umum. Jalan sehat yang mengambil rute dari Alun-alun Taman Merdeka Jalan Merdeka - Jalan Ahmad Yani –

Jalan Jenderal Sudirman – finish di Alun-alun Taman Merdeka atau tepatnya di depan Rumah Dinas Walikota Pangkalpinang itu, dilepas Asisten Setda Babel Bidang Administrasi Umum, Darlan, bersama Dirjen IKP Widodo Muktiyo, ditandai dengan pengibaran Bendera Start. Selesai mengibarkan Bendera Start, Asisten Setda Babel bersama Dirjen IKP turut serta bersama ribuan peserta mengikuti Jalan Sehat. Termasuk

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, juga turut serta dalam rangkaian kegiatan SAIK 2019 tingkat nasional tersebut. Setelah menuntaskan jalan sehat, Wakil Gubernur Abdul Fatah, Asisten Setda Babel, Dirjen IKP dan ribuan peserta lainnya, melanjutkan giat dengan Senam Massal Bedincak di Alun-alun Taman Merdeka. Dalam kesempatan ini, Wagub Babel, Abdul Fatah mengatakan sebagai tuan rumah pada kegiatan SAIK ini, pemprov Babel juga

melalui Diskominfo Babel melakukan kegiatan jalan santai serta Senam Bedindak. "Tari Bedincak yang diikuti secara masal merupakan karya putra daerah dan menjadi tarian khas daerah Babel," ujarnya. Ia menyampaikan, baik jalan santai maupun Tarian Bedincak adalah olahraga yang dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di manapun dan kapan saja. "Tari Bedincak serta budaya daerah lainnya menjadi kekayaan budaya tersendiri yang dapat mendukung sektor pariwisata," jelas Wagub. Ia menambahkan, tentu Pemprov Babel sangat memberikan dukungan kegiatan seni dan budaya lokal, termasuk merencanakan memberikan ruang bagi kegiatan pengembangan budaya.(adv/wa)

Wagub Bersama Dirjen IKP Buka Public Expose dan Public Service Exhibition SAIK 2019 PANGKALPINANG – Sejumlah agenda dilaksanakan dalam rangkaian memeriahkan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Nasional Tahun 2019 di Kota Pangkalpinang. Selain Jalan Sehat dan Senam Massal Bedincak, juga digelar Public Expose dan Public Service Exhibition. Wakil Gubernur (Wagub), Abdul Fatah bersama Dirjen IKP, Widodo, membuka secara resmi kegiatan di Alun-alun Taman Merdeka Pangkalpinang, Rabu (23/10/2019) pagi tersebut, yang ditandai dengan pemotongan Pita di depan Pintu masuk ruang Public Expose dan Public Service Exhibition. Usai membuka Public Expose, Wagub Abdul Fatah bersama Dirjen IKP meninjau ke stand - stand di dalam lokasi Public Expose dan Public Service Exhibition, yang diikuti perwakilan provinsi yang ada di Indonesia. Dirjen IKP, Widodo dalam sambutannya mengatakan, kegiatan SAIK 2019 diselenggarakan dengan tujuan untuk membangun konsolidasi komunikasi publik dalam kesatuan dan persatuan bangsa.

"Melalui pameran ini, warga dan masyarakat dapat mengetahui kegiatan serta program pemerintah yang telah dilakukan dalam pelayanan publik," kata Widodo. Ia mengharapkan kegiatan ini, menjadi sarana dalam mendekatkan pemerintah dengan masyarakat untuk bergotong - royong membangun bangsa. Lanjut Widodo, Sebanyak 32 lembaga pemerintahan dan kementerian mengikuti pameran Sinergi Aksi dan Komunikasi Publik (SAIK) 2019 di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. "Kita berharap pameran SAIK 2019, masyarakat khususnya generasi muda diera milenial ini dapat mengetahui berbagai program pemerintah dalam memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa," ucapnya. Widodo pun berharap Kepala Diskominfo provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia yang hadir untuk melakukan kerja sama, rapat kerja untuk berkonsulidasi, karena ini merupakan kegiatan komunikasi agar masyarakat dan pemerintah untuk bergotong royong membangun bangsa.

"Kegiatan ini menjadi sarana bagi pemerintah dan masyarakat, agar apa-apa yang telah dilakukan selama ini dapat diketahui secara baik oleh seluruh masyarakat," tuturnya. Sementara itu, Wagub Babel Abdul Fatah memberikan apresiasi kepada Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) atas kepercayaan kepada Pemprov Babel dalam penyelenggaraan SAIK 2019 di Babel. "Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya kaum milenial dalam rangka meningkatkan pengetahuannya, terutama berkenaan dengan kemajuan teknologi saat ini," ujar Wagub.

Ia pun menyambut baik kegiatan SAIK tahun ini dalam rangka kolaborasi komunikasi untuk memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa ini digelar di Bangka Belitung, karena sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. "Saat ini pemanfaatan teknologi informasi ini banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang bertentangan dengan etika, rasa keadilan dan nilainilai luhur Pancasila yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. S ejatinya teknologi informasi dan komunikasi jika digunakan dengan baik dan benar dapat menjadi kunci bagi kemajuan ekonomi dan meningkatkan daya saing bangsa,” pungkasnya. (adv/wa)

4

PELANGI DAERAH

JUMAT - KAMIS

8 - 14 NOVEMBER 2019

Turunkan Angka Kemiskinan di 2020

Bappeda Bateng Siapkan Rencana Strategis KOBA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bateng, Anas Ma’ruf, mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) di tahun 2020, Bappeda telah menata potensi unggulan yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, dan menekan angka kemiskinan di Bateng. Anas mengatakan bahwa menurut data BPS, angka kemiskinan di Bateng terus menurun dari tahun ke tahun, tahun 2018, angka kemiskinan di Bateng 5,81%, turun dari tahun 2017 yang angka kemiskinannya 6,07%, dan Anas menargetkan di tahun 2020 angka kemiskinan kembali turun di angka 4,20%, Kamis (31/10/2019). Anas menjelaskan bahwa sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Bateng Unggul adalah sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, pelayanan publik, dan program penanggulangan kemiskinan . Dalam bidang pertanian dan peternakan, langkah yang diambil kata dia adalah pengembangan agen hayati (Probiotik M 11), pengadaan mesin pencacah sawit, peternakan sapi, kambing, dan pembangunan puskeswan. Dalam bidang kehutanan akan dilakukan pengembangan gaharu varietas unggul dan inokulan, pengelolaan, dan pengadaan sarana prasarana Tahura. Dalam bidang pariwisata, akan dilakukan pengembangan wisata Hutan Mangrove, Pantai Sumur Tujuh, Kolong Biru, Pantai Terentang, dan Danau Linau. "Sektor lain seperti perikanan, sarana prasarana infrastruktur, sumber daya manusia, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perdagangan, bidang koperasi, bidang sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa juga akan lebih dimaksimalkan,” jelas Anas.(*)

19 Desa Belum Punya Batas Wilayah

Mulkan Segera Ambil Diskresi SUNGAILIAT — Bupati Bangka, Mulkan mengambil langkah diskresi untuk memutuskan batas desa yang masih belum tuntas. Hal tersebut dilakukan karena melihat masih ada 19 desa lagi yang belum menentukan batas desanya. Menurutnya batas desa menjadi permasalahan yang rutin beberapa dekade pada kepemimpinan sebelumnya. Untuk itu ia menginginkan pada kepemimpinannya agar dapat diselesaikan. “Ketika mereka (desa) tidak bisa memutuskan batas desanya, ya otomatis bupati turun tangan dan ambil diskresi untuk memutuskan secara langsung,” ujar Mulkan kepada wartawan kemarin. Mulkan juga mengatakan bahwa ia menargetkan persoalan batas desa tersebut harus selesai hingga akhir tahun 2019 ini. “Persoalan batas desa ini menjadi hambatan, beberapa dekade kepemimpinan kita belum juga selesai-selesai, target kami tahun ini harus selesai,” tambahnya. Menurutnya tak tuntasnya permasalahan batas desa ditengerai oleh saling klaim batas ujung desa sehingga membuat jalan buntu penyelesaian. “Masing-masing desa saling mengklaim sehingga terjadi tarik-menarik, makanya sampai sekarang belum selesai,” ungkapnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Mulkan sendiri sudah melakukan pendekatan persuasif dan mengumpulkan para kades agar saling berkomunikasi. Ia juga sering mengingatkan batas desa hanya untuk legalitas dan profil desa saja, sehingga masyarakat tak perlu mengkhawatirkan masalah batas tersebut. “Bila perlu kita ambil tengahnya saja, dibagi dua biar adil. Misalnya desa penyamun dan bukit layang, bukan berarti orang penyamun tidak boleh berkebun di bukit layang, begitupun sebaliknya,” sebut Mulkan.(mah)

PT Timah Tbk Inisiasi Pembangunan Kawasan Heritage Belinyu

Bangun Museum Timah Ketiga di Pulau Bangka PANGKALPINANG – PT Timah Tbk menginisiasi berdirinya kawasan heritage baru di kecamatan Belinyu, Bangka. Kawasan Heritage yang terletak di Jalan Depati Amir ini dinilai memiliki nilai histroris yang tinggi. Bangunan-bangunan tua yang sudah berdiri kokoh menjadi modal untuk mengembangkan kawasan yang aset milik PT Timah Tbk. Dalam kawasan heritage ini nantinya PT Timah akan mendirikan Museum ketiga di Pulau Bangka, yang akan diberi nama Museum Timah Indonesia ‘The Legend’ yang akan memperkenalkan sejarah dan kebudayaan masyarakat Bangka Belitung dalam berbagai aspek. Tidak hanya Museum, kawasan heritage Belinyu yang berada di ruang terbuka juga potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi dan sejarah bagi masyarakat

maupun wisatawan yang akan datang ke Belinyu. Kawasan ini akan menjadi icon baru bagi Belinyu dengan ‘Kawasan Heritage Belinjoe’. Belinyu yang dalam sejarahnya memang sudah menarik, di Belinyu ada PLTU Mantung yang pada era itu menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara, banyak jejak sejarah di Belinyu yang mungkin belum tersampaikan pada generasi muda. Hadirnya kawasan heritage Belinyu, akan mendorong kesadaran dan pengetahuan tentang warisan budaya bersama, mengenali dan menghargai keragaman budaya serta menemukan titik-titik persamaan yang dapat menciptakan interaksi budaya. Pemanfaatan ruang terbuka bagi masyarakat dengan konsep heritage yang didalamnya terdapat fasilitas edukasi seperti sejarah asal usul penamaan Bangka, baik yang diselimuti legenda maupun hasil kajian ilmiah, lintas peradaban dari masa Kotakapur, proses Islamisa-

si, masa Kesultanan Banten-Palembang, Hindia Belanda, Jepang, Masa Revolusi, Orde Lama, Orde Baru. Kawasan ini diyakini akan menjadi icon yang menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Belinyu dan akan menjadi penyangga bagi pengembangan kawasan wisata lainnya yang saat ini sudah eksis. Untuk memperkuat kawasan yang berada di Komplek Timah ini menjadi kawasan Heritage perlu dilakukan revitalisasi bangunan, memperkaya potensi sejarah dan budaya lokal masyarakat, kesadaran bersama dari semua pihak, dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah dan masyarakat. Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk, Anggi Siahan mengatakan, gagasan membentuk kawasan Heritage Belinyu ini lantaran melihat aset dan potensi yang dimiliki kawasan ini potensial untuk menjadi destinasi wisata edukasi dengan konsep yang

heritage. “Di kawasan itu sudah ada bangunan tua dan ruang terbuka, kita manfaatkan ini untuk menjadi kawasan heritage Belinyu, yang nantinya akan menjadi sarana edukasi sejarah dan kebudayaan, bahkan bisa menjadi destinasi wisata penyangga bagi wisatawan,” kata Anggi. Anggi berharap, inisasi yang telah dilakukan PT Timah Tbk ini turut disambut pemerintah daerah dengan bersama-bersama membangun kawasan ini. Tidak hanya pemerintah, tapi semua lapisan masyarakat diharapkan terlibat untuk mengembangkan kawasan ini. “Kawasan herritage ini kan bisa juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya masyarakat setempat, baik makanan, kesenian. Kita mengajak pemerintah mari bersama-sama, PT Timah sudah menggagas ini, mungkin nanti pemerintah juga bisa mengembangkan apa di kawasan heritage ini untuk mendorong wisatawan datang,” harapnya.(*)

CPNS Tahun 2019, Pemkab Basel Dapat 189 Kuota Formasi TOBOALI – Sebanyak 189 kuota formasi CPNS yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019 ini. Hanya saja, dari 189 formasi CPNS itu Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bangka Selatan belum mendapatkan petunjuk teknis secara detil dari jumlah tersebut. Saat dikonfirmasi Kepala BKPSDM Basel Hartini mengungkapkan berdasarkan pengumuman Menpan RB Tjahjo Kumolo tertanggal 28 Oktober tahun 2019 No B/1069/M.SM.01.00/2019 tahun anggaran 2019 akan dibuka penerimaan CPNS 68 Kementrian/Lembaga dan 462 Pemprov/kabupaten/Kota. Dan pendaftaran direncanakan dimulai pada 11 November tahun 2019 secara online melalui SSCASN BKN. “Pelamar hanya bisa mendaftar 1 instansi saja dan 1 formasi, seleksi kompetensi dasar SKD menggunakan CAT direncanakan dimulai pada Februari tahun 2020 dan seleksi kompetensi bidang (SKB) pada Maret 202 dan pengumuman lebih lanjut akan diumumkan masing masing BKD,” jelas Hartini kepada wartawan beberapa waktu lalu. Sebelumnya BKPSDM Basel mengatakan tahun 2019 ini telah mengajukan kuota CPNS sebanyak 300. Dari 300 kuota tersebut didominasi jabatan fungsional. (pra)

JUMAT - KAMIS

8 - 14 NOVEMBER 2019

GREETINGS

5

6 GOOD GOVERNMENT

JUMAT - KAMIS

8 - 14 NOVEMBER 2019

PKK Kota Pangkalpinang Siap Selaraskan Program Pemerintah PANGKALPINANG – HUT ke 42 PKK tahun ini mengangkat tema "Tingkatkan Kinerja Tim Penggerak PKK Selaras Dengan Program Pemerintah". Tema ini pula yang akan menjadi komitmen PKK kota Pangkalpinang untuk membantu pembangunan di kota Pangkalpinang. Monica Haprinda selaku ketua PKK kota Pangkalpinang mengungkapkan, PKK kota hendaknya dapat memaikan peran startegis sebagai mitra kerja pemerintah dalam mendukung segala kebijakan pemerintah. "Tentunya kita harus mendukung dan berjalan selaras dengan Pemerintah dan berkewajiban secara konsisten mengiringi dan mendukung garis besar program kebijakan Pemerintah," ujarnya. Gerakan Tim Penggerak PKK yang berkembang pun kata Monica merupakan perkembangan yang

dicita-citakan dalam pembangunan Indonesia. "Kita tentunya harus bisa mengantisipasi setiap pembangunan yang dicanangkan Pemerintah, berbagai kegiatan pembangunan Pemerintah harus kita dukung sepenuh mungkin," harapnya. Pemerintah pun lanjutnya sangat memperhatikan peran strategis PKK, ini dilihat dari kebijakan Presiden yang menerbitkan Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang peran serta PKK. "Yang tentunya ini menjadi pemicu dan pemacu semangat diri kita sebagai unsur-unsur PKK, Tim Pengerak PKK pun harus menyadari atas potensi yang dimiliki itulah

yang senantiasa harus kita pelihara, kita gelorakan secara terus menerus," terangnya. Ia juga mengharapkan tim penggerak PKK pun harus dapat member-

ikan pemahaman kepada masyarakat, agar masyarakat pun ikut berkontribusi dalam program Pemerintah. "Peran serta masyarakat menjadi ciri khas tim penggerak PKK, dalam setiap aspek pemba-

ngunan merupakan modal sosial yang sungguh besar artinya," sebutnya. "Penggerakan peran serta partisipasi masyarakat dalam hal itu adalah prinsip dasar gotong royong yang merupakan warisan budaya bangsa," lanjutnya. Sementara itu, Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) mengungkapkan tema yang diusung merupakan hal yang tepat, ia mengungkapkan PKK harus mempunyai paradigma yang jelas. "Saya ingin PKK yang paradigmanya jelas, paradigma orang-orang terhadap PKK ini positif, untuk itu PKK harus mengambil andil dalam peran penting pembangunan, dan ibu-ibunya memberikan berkontribusi," tuturnya. PKK juga diminta Walikota harus membantu membangun Pangkalpinang sebagai kota beribu senyuman. "Saya harap kedepan ini terus dipertahankan dan meningkatkan semangat, yang terpenting merubah kultur dan paradigma, ibu-ibu ini dapat berkontribusi dengan pemerintah dan bermanfaat secara masyarakat luas," harapnya.( adv/dnd)

JUMAT - KAMIS

CEREMONY 7

8 - 14 NOVEMBER 2019

Bupati Bangka Terima Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik dari MenPAN RB BATAM - Pemkab Bangka kembali mendapatkan Pengakuan dan Penghargaan Bergengsi dari Pemerintah Pusat. Kali ini Penghargaan diberikan Oleh Menpan-Rb Sebagai Pemda Dengan Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik di Indonesia. Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ini Diberikan Langsung Oleh Menteri Pember-

dayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo kepada Bupati Bangka di Hotel Aston, Batam, Kamis 7 November 2019. Dalam Acara Ini Bupati Didampingi Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Direktur RSUD Depati Bahrin, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, Kepala Bappeda Dan Kabag Organisasi.

Bupati Bangka, Mulkan, SH. MH, Menyatakan bahwa evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh Menpan-RB terhadap Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik di Seluruh Indonesia. Dalam RPJMD 20192023, pihak Pemkab Bangka Berkomitmen Untuk Menjadikan Pelayanan Publik Sebagai Jiwa Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangka sebagaima-

na tertuang Dalam Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Berbasis Teknologi Informasi” Dalam Menjalankan Misi Ini, lanjut Molen pihaknya juga mengharuskan semua OPD penyelenggara Pelayanan Publik, Seperti Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Bahrin, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Dan Dinas Lainya, Untuk Lebih Mengutamakan Kepuasan Pengguna Layanan, Dimana Penyelengaraannya Harus Sejalan Beriringan Dengan Ekspektasi Publik Yang Terus Meningkat “Dengan Komitmen Inilah, Pada Tahun 2019, Kami Menerima Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Dari Ment-

eri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan Ini Diberikan Atas Prestasi Kinerja Pelayanan Publik Yang Diberikan Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Kategori “ A” Atau Sangat Baik,” ungkap Bupati Mulkan. Menurut orang nomor satu di jajaran Pemkab Bangka ini, Prestasi yang diraih Berkat Kerjasama Yang Sangat Baik Antar Seluruh Stkeholder Pembangunan, Terutama Dengan Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi Dan Media Massa. “Saya Atas Nama Pemkab Bangka Mengucapkan Terimakasih Atas Kerjasama Yang Luar Biasa Ini. Kedepan, Kerjasama Antar 5 Pilar Pembangunan Ini Akan Terus Kami Tingkatkan Guna Terus Mendorong Perbaikan Pelayanan Publik Yang Kami Berikan,” ucapnya.(adv/*)

Dua Duta Besar Negara Eropa Tertarik Investasi di Belitung BELITUNG - Duta besar Hongaria dan Polandia menyatakan ketertarikannya melakukan investasi penunjang kepariwisataan di Belitung Provinsi Bangka Belitung.

Hal ini dikatakan mereka gidentifikasi peluang investaOleh: Andini Dwi Hasanah saat mengunjungi Belitung sesi di Belitung, dua duta besar lam 4 hari kemarin dari tanggal itu mengunjungi beberapa tem31 Oktober hingga 03 November 2019. pat yang ada di Belitung, mulai dari pasar TrKedatangan dua duta besar Eropa terseadisional hingga Kawasan Ekonomi Khusus but langsung disambut oleh Wakil Guber(KEK) Belitung. nur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fa"Ini adalah dalam rangka penjajakan, apa tah dan Bupati Belitung yang akan diinvesnya (investasi dari duta beSahani Saleh( Sanem) sar) nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan di bandara HAS Hanselanjutnya. Komunikasinya memang baru andjoeddin, yang ditansampai di sini, tetapi ini tidak akan berhenti di dai dengan pengalunsini dan akan berlanjut," kata Wagub kepada gan syal khas Belitung. wartawan. Kamis(31/10/2019). Sementara itu Bupati Kabupaten Belitung Duta Besar Polandia Sahani Saleh(Sanem) berharap kedatangan untuk Indonesia H.E. dua duta besar Eropa, Hongaria dan Polandia Ms. Beata Stoczyfiska ke Belitung agar lebih bisa meningkatkan dan dan Duta Besar Hongaria menunjang pariwisata di Belitung. H.E. Ms. Judith Pach un"Ini merupakan awalan yang baik, ketuk Indonesia, selama datangan mereka ini tentunya yang harapkan empat hari akan menakan membawa banyak turis nanti dari negara mereka, ten-

tu mereka akan cerita seperti apa Belitung itu," ujarnya. Duta besar Hongaria H.E. Ms. Judith Pach mengaku tertarik berinvestasi di Belitung. Ia menyatakan bila menemui kesepakatan Hongaria akan melakukan kerjasama di bidang pengelolaan air. Keseriusannya Hongaria dalam mengelola air pun tak diragukan lagi sebab saat ini perusahaan air Hongaria sedang menggarap proyek yang cukup besar di 36 lokasi di Indonesia. Berbeda dengan Hongaria, duta Besar Polandia mengaku tertarik berinvestasi membangun hotel menengah di kabupaten Belitung. Menurut H.E. Ms. Beata Stoczyfiska sang duta besar, negaranya mempunyai kapasitas membangun hotel menengah tersebut, pembangunan hotel ini didasari oleh potensialnya wisata yang ada di Belitung. "Jadi dari hari ini sepertinya kita ada dua sektor pertama pariwisata dan tadi kita sudah kunjungi kawasan ekonomi khusus setelah ini kita akan cari partner di Polandia yang tertarik untuk investasi hotel kelas menengah karena itu dalam kemampuan kita, juga ingin bisa berkerja sama dalam sektor pengelolaan air bersih nantinya," tuturnya. (adv/din)

8

PELANGI EDUKASI

Gedung Sekolah Pingcung Diresmikan PANGKALPINANG – Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) berkesempatan meresmikan gedung sekolah Pingcung atau Yayasan Pendidikan Pembinaan baru. jumat pekan lalu. Gedung sekolah bernilai milyaran ini, merupakan hasil donasi dari para alumni sekolah Pembinaan, Hal ini pula yang membuat walikota mengapresiasi langkah yang dilakukan pihak sekolah Pembinaan yang mengikutsertakan para alumni. “Ini merupakan idealnya dari sebuah lembaga pendidikan, ini sangat luar biasa dan layak dicontoh artinya saat sebuah sekolah atau lembaga pendidikan telah banyak menelurkan orang-orang sukses, ada sebuah langkah di mana para alumnus tersebut memberikan inisiatif untuk kemajuan sekolah mereka dulu,” tuturnya. Menurut orang nomor satu di Pangkalpinang ini, Hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi generasi kedepan, terlebih memberikan kesan positif bagi mereka yang masih menuntut ilmu di sekolah ini. “Ini sungguh luar biasa, sudah seperti hotel nyamannya di gedung sekolah ini. Dan ini harus memberikan dampak yang luar biasa juga nantinya pada anak didik di sini dengan prestasi yang mentereng,” harapnya. Sementara itu Welly Thamrin selaku ketua alumni sekolah Pingcung dalam sambutannya mengungkapkan pembangunan sekolah yang mereka donasikan bersama ini adalah sebuah bentuk dukungan mereka atas misi pemerintah NKRI untuk menjadikan Indonesia unggul. Melihat antusias alumni Sekolah Pembinaan yang hadir ini, Wery selaku Ketua Umum Yayasan Sekolah Pembinaan mengungkapkan rasa syukurnya atas partisipasi dan kehadiran para Alumni dengan memberikan sumbangsih pada perkembangan Sekolah Pembinaan ini. “Hari ini tentu memberikan sejarah hidup, kenang-kenangan bagi para alumni, semoga moment ini menjadi kenangan bagi kehidupan mereka,” tuturnya.(dnd)

JUMAT - KAMIS

8 - 14 NOVEMBER 2019

Dinkes Bangka Beri Pelatihan

Petugas Kesehatan

SUNGAILIAT — Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangka menggelar pelatihan peningkatan kemampuan bagi petugas kesehatan dari tanggal 01-02 November 2019 di Ballroom Hotel Novilla Resort. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebagai upaya untuk mencegah terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, serta masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Kesehatan Devi Irawati, S.Si, APT , dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan merupakan salah satu masalah kesehatan yang terjadi diseluruh negara di dunia. “Upaya pencegahan dan pengendalian di fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting apabila terlebih dahulu petugas dan pengambil kebijakan memahami konsep dasar penyakit infeksi, kewaspadaan isolasi dan penera-

TNI AL Tanam 4.000 Bibit Mangrove di Belitung TANJUNGPANDAN - Komandan Pasukan Marinir 1, Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah memimpin penanaman 4.000 bibit mangrove di Kabupaten Belitung, sebagai upaya pelestarian lingkungan pesisir di sekitar wilayah HKM Seberang Bersatu. “Pohon mangrove mampu berfungsi sebagai filter polusi air dan udara karena dapat tumbuh pada kondisi tanah berlumpur dan menyerap polutan asap dari udara,” kata Nur Alamsyah, Jumat lalu. Menurut dia, Indonesia memiliki luas hutan mangrove lebih dari 3,7 juta hektar merupakan terluas di Asia bahkan mancanegara yang mempunyai keistimewaan dalam berbagai hal baik aspek fisik, ekologi dan ekonomi. “Bahkan dari sisi fisik pohon mangrove mempunyai akar yang banyak dan batangnya sangat kokoh mampu mencegah tsunami, ombak, dan abrasi air laut,” ujarnya. Kemudian, ia menjelaskan lebih rinci dari sisi ekologi, pohon mangrove mampu berfungsi sebagai filter polusi air, dan udara, lantaran dapat tumbuh pada kondisi tanah berlumpur, limbah dan menyerap polutan dan asap dari udara. pohon mangrove juga kata dia dapat sebagai habitat tempat hidup dan berkembang, baik jenis ikan serta biota laut lainnya. Selain itu, keberadaan pohon mangrove itu berpotensi, sangat besar untuk dikembangkan menjadi wisata alam. “Tentunya manfaat yang begitu besar ini, perlu peran serta seluruh elemen bangsa untuk bahu- membahu memberikan kontribusi dalam rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove,” tuturnya. Mengingat manfaat yang teramat besar dari pohon mangrove pintanya perlu peran serta seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu memberikan kontribusi dalam rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove. “Marilah kita bekerja sama untuk menjaga kelestarian hutan mangrove khususnya di garis pantai wilayah pesisir dan garis pantai Indonesia pada umumnya,” ajaknya.(din)

pan PPI merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya Kejadian infeksi rumah sakit (HAIs),” Ungkap Devi Irawati. Jenis infeksi penyakit yang sering terjadi pada fasilitas kesehatan akibat HAIs seperti infeksi aliran darah primer, infeksi saluran kencing dan infeksi daerah operasi. Maka dengan adanya PPI diharapkan masyarakat agar dapat lebih paham dan peduli ten-

tang pentingnya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), serta dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya infeksi suatu penyakit. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangka dr.Then Suyanti, MM mengatakan bahwa pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertularnya infeksi.

MAU NG PASAN? IKLA

“Tujuan dan sasaran pada program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) sebagai upaya melindungi sumber daya manusia kesehatan pasien dan masyarakat dari penyakit infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan baik di fasilitas pelayanan tingkat pertama, maupun di Faskes rujukan. Dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi”. Ujar dr.Then Suyanti. (*)

JUMAT - KAMIS

PELANGI BABEL 9

8 - 14 NOVEMBER 2019

TP4D Kajari Bangka Optimis Pembangunan GOR akan Rampung Tepat Waktu SUNGAILIAT — Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kajari Bangka pantau pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) tipe B di jalan pramuka tambang 23, Sungailiat, Bangka. Kamis (07/11/19). Pada pemantauan GOR tersebut Jeffri Huwae selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka dan beserta jajarannya turun langsung melihat sajauh mana perkembangan pembangunan proyek Pemkab Bangka tersebut. “Kita mengevaluasi dan memonitoring kegiatan-kegiatan yang dikawal oleh TP4D, jadi hasil ini merupakan bagian dari pengawasan dan tindakan kami yang nyata terkait dengan kemajuan pemabangunan proyek Pemkqb Bangka,” ungkap Jeffri. Pihaknya mengatakan bahwa berdasarkan pengamatan proyek pembangunan GOR tersebut hingga kini sudah mencapai progres 85 persen. “Berdasarkan pemantauan yang telah kami lakukan sekarang ini, GOR merupakan proyek pembangunan yang dananya cukup besar. Desember ini kontraknya selesai dan kita lihat tadi pembangunannya sudah mencapai 85 persen. Pengamatan saya selaku Kepala Kejaksaan yang biasa melihat proyek bahwa sampai 30 November ini dipastikan akan selesai,” tegasnya. Dikatakan Kepala Kajari Kabupaten Bangka Jeffri Huwae, bahwa pihaknya sangat optimis jika proyek pembangunan GOR tersebut akan selesai pada waktu yang telah ditargetkan. “Karena pekerjaan ini menggunakan tekhnologi dan alat-alat yang cukup canggih sehingga pengerjaan lantai yang luas ini hanya dikerjakan selama satu hari, dan Kita optimis selesai karena terus terang saja ini merupakan proyek yang di bicarakan di luar,” ujarnya. (mah)

Pembukaan PORNAS KORPRI ke-XV akan Dihadiri Tiga Menteri PANGKALPINANG – Panitia Pusat dan Panitia Daerah Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI ke-XV pada 10 November 2019, yang akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), terus mengintensifkan persiapan. Seperti pada Selasa (5/11/2019), kembali dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) antar kedua belah pihak, di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Babel. Rakor dalam rangka mematangkan dan memfinalisasi PORNAS Korpri tersebut, dihadiri langsung Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI Pusat, Zudan Arif Fakrulloh beserta jajarannya, Afitra Salam, Narziarto, Rudy dan Wartono, Ketua Pembina KORPRI Babel, Yan Megawandi, Pj Sekda Babel, Yulizar, Asisten Bidang Admistrasi Umum Setda Babel, Darlan, Kepala BKPSDMD Babel, Sahirman, unsur Kepolisian Babel, PT PLN Babel, serta OPD terkait lainnya. Pj Sekda Babel Yulizar me-

negaskan, kesiapan PORNAS KORPRI ke-XV di Babel sampai saat ini, sudah 90 persen. “Untuk memeriahkan kegiatan tersebut, Pemprov Babel akan berkoordinasi dengan beberapa sekolah di Pangkalpinang, untuk mengajak para pelajar menyaksikan secara langsung event aparatur sipil negara tersebut,” ujarnya. Selain itu, disampaikan Yulizar, Pemprov juga akan membuat Surat Edaran kepada OPD di Lingkungan Pemprov Babel, untuk memberikan waktu para ASN turut serta memeriahkan PORNAS. Sementara itu, Ketua Umum DPN KORPRI Pusat, Zudan

Arif Fakrulloh mengatakan, kegiatan akan berlangsung dari 1018 November 2019, dan pembukaan dilaksanakan pada 11 November. Pada Pembukaan PORNAS KORPRI ke –XV rencananya akan dihadiri tiga Menteri, yakni, Mendagri, Menpan dan Menpora. “Panitia Pusat akan mengundang tiga Menteri. Untuk kepastian kedatangan Presiden, kami masih menunggu, dan akan dirapatkan dengan Sekertariat Negara,” kata Zudan. Disisi lain, Ketua Umum Bapor Korpri Pusat, Alfitra Salam menegaskan, PORNAS KORPRI ke-XV tetap menekankan prestasi olahraga se-

bagai prioritas. Oleh karena itu, wasit dan juri diambil dari KONI dan punya sertifikat. “Olahraga ini bukan ecekecek, memang benar-benar olahraga berprestasi. Kami berharap olahraga ini, jangan di anggap ecek-ecek, ini olahraga berprestasi, karena kami melibatkan pengurus olahraga masing-masing daerah,” tegasnya. Ketua Pembina KORPRI Babel, Yan Megawandi menambahkan, masih ada yang perlu dipersiapkan lagi, terutama untuk mengantisipasi musim hujan, dan kegiatan ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Babel, misalnya para UMKM.(wa)

10

PELANGI BABEL

JUMAT - KAMIS

8 - 14 NOVEMBER 2019

Penyesuaian Iuran JKN-KIS, Pemerintah Masih Menanggung Iuran Terbesar JAKARTA – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat, sebagai berikut : 1. Kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) : a. Peserta PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku 1 Agustus 2019. b. Peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000,- per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus – 31 Desember 2019. 2. Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) : Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi 5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. a. Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019. b. Peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020. c. Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020. 3. Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 : a. Kelas III menjadi Rp 42.000,-, b. Kelas II menjadi Rp 110.000,c. Kelas I menjadi Rp 160.000,Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengungkapkan melihat ketentuan penyesuaian iuran dalam Perpres tersebut, Pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar. Pemerintah menanggung 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, pen-

duduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya. “Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Iqbal. Iqbal menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak. “Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak yaitu yang berpenghasilan 8 juta sampai dengan 12 juta, penyesuian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” kata Iqbal. Perlu diketahui, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Iqbal berharap melalui penyesuaian iuran, Program JKNKIS akan mengalami perbaikan secara sistemik. Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan. (*)

DPRD Basel Minta Dinas Terkait Tindak Tegas TOBOALI – Pengrusakan Hutan Mangrove di kawasan Merbau, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan mendapat kecaman dari masyarakat Bangka Selatan, Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Erwin Asmadi pun angkat bicara. Ia sangat menyesalkan pengrusakan hutan mangrove yang

akan dijadikan tambak udang di wilayah Merbau Kelurahan Tanjung Ketapang, Toboali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Sangat disesalkan terhadap tindakan pengrusakan tanaman hutan mangrove yang ada di pesisir pantai yang mestinya dilindungi,” ujar Erwin Asmadi, Senin (4/11). Ia mengatakan, merusak hutan mangrove merupakan tindak pelanggaran hukum. Pelaku pe-

rusak mangrove dimintanya pula dapat ditindak tegas. ”Ini harus ada tindakan atas pelanggaran terhadap perusakan tanaman mangrove,” tegas Erwin. “Dimohon dinas terkait dari Pemkab Basel untuk turun ke lokasi untuk melihat fakta yang ada,” pintanya. Politisi PDIP ini juga menegaskan, legislatif pada dasarnya tidak anti investasi yang ingin masuk ke Bangka Selatan. Hanya saja, kata Erwin harus ada aturan yang dipatuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan atas investasi tersebut. "Apalagi sampai merusak lingkungan secara masif, ini bukanlah iklim investasi yang baik," sebutnya. Seperti diberitakan sebelumnya pemerintah Bangka Selatan belum mengeluarkan izin pembukaan lahan tambak udang di wilayah Merbau dengan alasan terbentur kawasan, yang mana berdasarkan tata ruang bahwa kawasan Merbau diperuntukkan wilayah pemukiman. Meski pemerintah belum keluarkan izin seperti izin advice planning, aktivitas pembersihan lahan sudah berjalan. Bahkan, sudah merambah hutan mangrove bibir pantai. (pra)

JUMAT - KAMIS

CONNECTION

8 - 14 NOVEMBER 2019

11

Anarki saling hormat menghormati. Orang nomor satu di Babel itu kembali menegaskan, “Kini atas tragedi itu terkesan kita menjadi masyarakat yang brutal, masyarakat yang “berani”, masyarakat yang tak lagi menggunakan akal sehatnya.” Ungkapan keprihatinan yang mendalam itu Gubernur Erzaldi ungkapkan sehubungan dengan ulah brutal dan anarki oknum kepada pejabat pemerintah dan aparat oleh oknum puluhan penambang yang diduga ilegal di kawasan Tanjung Siantu, Kecamatan Sijuk, Belitung, Babel, Sabtu (2/11-2019). Puluhan penambang itu mengamuk, memecahkan kaca-kaca mobil Tim Operasi Satpol PP Provinsi Bangka Belitung. Mereka tidak terima lantaran peralatan tambang rajuk mereka dibongkar petugas Satpol PP. Massa yang diperkirakan lebih dari 50 orang juga itu juga menyerang personil Satpol PP yang masih kelelahan usai mengangkat peralatan tambang dari dalam hutan mangrove. Akibatnya, puluhan petugas sempat kocar kacir berlarian di antara hutan mangrove. Massa juga sempat melampiaskan kemarahannya pada Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah, yang ikut serta dalam rombongan tim penertiban tambang rajuk. Wagub Abdul Fatah Dengan nada makian massa, Wagub sulit memberikan penjelasan kepada oara penambang yang sudah emosi. Di saat Wagub mencoba bernegosiasi dengan massa, justru sebagian lainnya kembali menyerang dengan memukul petugas Satpol PP dengan potongan kayu dan mengacungkan parang. Petugas yang nyaris tanpa pengaman, kembali berhamburan lari ke arah hutan bakau menyelamatkan diri. Beberapa diantaranya yang tidak sempat melarikan diri, hanya

bisa pasrah saat ayunan kayu menghantam tubuh mereka. Akibatnya, satu orang anggota Satpol PP diduga mengalami patah bagian rusuk. Satu orang mengalami patah bagian tangan dan satu orang di bagian kepala. Sisanya, harus menahan sakit memar akibat hantaman kayu. Emosi massa yang tidak kunjung mereda, berlanjut dengan memaksa Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, menyusuri kawasan mangrove yang sedang pasang laut setinggi 1 meter. Massa meminta Wagub melihat langsung dan meminta ganti rugi atas kerusakan peralatan tambang mereka. Sekitar 1 jam kemudian, barulah Wagub kembali ke daratan dan diiringi keluar dari kawasan mangrove. Massa juga membakar pakaian anggota Satpol PP yang dilepas saat melakukan penertiban. Tak hanya itu, sejumlah handphone, uang dan barang berharga lainnya ikut dibakar massa yang sudah di luar kontrol tersebut (laspela.com Sabtu 2/11-2019). Ironis, Sijuk Ikon Wisata Gubernur Erzaldi lebih lanjut mengungkapkan bahwa Belitung kini tengah membangun wisata bermodalkan alam pantai nan indah, dan masyarakat yang ramah tamah. Tiba-tiba kedamaian itu dikejutkan dengan kejadian ini. “Ironis sekali. Tragedi ini terjadi di sentral wisata Belitong. Pantai Siantu adalah bagian dari Pantai Batu Bedil yang kini tengah digadang gadang menjadi salah satu kawasan Geopark Belitong,” ungkap Gubernur Erzaldi menyayangkan. Sepintas, kata Gubernur Erzaldi, artinya warga Sijuk telah menjadi masyarakat wisata. Pola pikir mereka tak lagi berorientasi tambang. Bahkan, banyak diantara warga Sijuk yang mulai merangkak suk-

ses dengan ladang kehidupan yang baru ini ,”kata Gubernur Erzaldi menyimpulkan. Dengan nada bertanya Gubernur mengajak merenung: “Lantas siapa yang menjadi biang kerok dari Tragedi Sijuk”? Betulkah mereka “orang Sijuk”? Atau apakah mereka warga Belitong? Ini penting dipertanyakan, jangan sampai Tragedi Sijuk merusak citra masyarakat Bangka Belitung yang selalu damai dan penuh silaturahmi, sangat menghargai sesepuh, apalagi itu Pejabat tinggi pemerintah daerah, sekelas Wagub.” Tindak Tegas Mantan Bupati Bangka Tengah itu kembali menyayangkan, Tragedi Sijuk bukanlah cerminan masyarakat Melayu Bangka Belitung. “Untuk itu kita akan tindak tegas. Tak ada kata damai terhadap pelanggaran hukum. Dan saya mendengar persoalan ini berujung damai,” tandas Gubernur Erzaldi. Bukan damai tak boleh, kata Gubernur Erzaldi, secara individu dengan individu silakan berdamai. Tapi tidak terhadap pelanggaran hukum yang mereka lakukan. “Ini tetap harus diproses. Pelanggarannya sudah sangat jelas. Hutan lindung dirusak. Menanbang secara ilegal, aset negara dirusak dan lain-lainnya,” kata Gubernur Erzaldi merinci jenis pelanggarannya. Nah dari berbagai pelanggaran ini, saran Gubernur Erzaldi, aspek mana yang bisa diselesaikan dengan berdamai. Rasanya tidak ada.. Tetapi karena mungkin ada perdamaian diilakukan hal ini bersentuhan pribadi Abdul Fatah, kalau diartikan seperti itu. “Tapi tidak, bila saat itu Abdul Fatah datang dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur yang sedang melaksanakan tugas negara,” tegas Gubernur Erzaldi. (*)

REI Babel yarakat Babel yang sedang berrransformasi dari pertambangan menuju pariwisata? LASPELA mewawancarai secara khusus Gubernur Kepulauan Babel Dr H Erzaldi Rosman SE MM yang adalah senior dan pernah menjadi Ketua REI Babel dalam karir berorganisasi. Berikut petikannya: DPD REI Babel menyelenggarakan Musda VI 2019. Evaluasi Gubernur atas kiprah REI Babel? Pemprov mencatat REI Babel dalam kepemimpinan Ir Thomas Jusman MM telah berkiprah serta berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menuju usia dua dasa warsa dan sedang bertranformasi ekonomi dari pertambangan menuju pariwisata. Kepengurusan Periode kali ini sudah seiring sejalan dengan garis kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Provinsi yakni menghidupkan sektor pariwisata menuju leading sector pada saatnya nanti. Kongkritnya? Saya sebagai Gubernur yang pernah menjabat sebagai Ketua REI Babel bangga, Organisasi REI almamater saya berhasil mengajak Pengurus DPD REI se Indonesia memilih Babel sebagai tuan rumah peringatan dan perayaan HUT ke-46 REI. Kebanggaan itu karena HUT ke-46 REI itu menghadirkan 1.200 lebih Keluarga Besar REI se Ineonesia berwisata di Kepulauan Bangka Belitung dan tentunya sangat efektif untuk mempromosikan pariwisata Babel di lingkungan keluarganya maupun lingkungan profesi dan relasi mereka. Bagaimana dengan Fokus Tema yang Digelorakan REI Babel saat Itu? Pengambilan temanya sangat aktual dan keren yaitu "Sinergi Properti dan Pariwisata dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah." Tema ini bergema se Indonesia dan diliput luas oleh puluhan media massa. Dan tema tersebut ternyata berkesinambungan pada Musda VI ini yang mengambil tema Sinergi Propeeti dan Pariwisata dalam Mendorong Penyediaan Rumah MBR. Mengapa Sinergitas Pariwisata Penting? Penguatan sinergitas properti dan pariwisata penting dan ini sangat prospektif dalam realitanya nanti karena Pemerintah

Provinsi Babel sedang memperjuangkan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pulau Bangka. Bersama KEK Tanjung Kelayang yang sudah diresmikan lebih dulu tentunya tiga KEK ini memerlukan kontribusi REI dalam pembangunan infrastruktur dan propertinya. Sekarang saja tercatat 58 hotel lebih di Belitung dan angka yang sama di Bangka. Dalam tujuh tahun ke depan, ketika perjuangan kita bersama Pemprov Sumsel berhasil membangun Jembatan BATERA (Bangka Sumatera), dipastikan tidak hanya menjadi solusi inflasi namun akan membuka pasar pariwisata yang luar biasa. Pada proyeksi masa depan pariwisata yang cerah itu, saatnya REI Babel mempersiapkan diri untuk berkontribusi. Apa kiprah nyata REI Babel dalam penyediaan papan? REI Babel saya rasakan berkiprah dengan sangat baik di bidang yang sangat penting dalam kehidupan selain PANGAN yaitu PAPAN. Konkritnya, REI Babel sangat membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan bergotong royong menyelenggarakan penyediaan rumah subsidi. Rumah Subsidi ini selain mengatasi hunian kumuh juga memperindah kota menuju pemukiman yang lebih beradab. Apa harapan Gubernur dan Pemprov terhadap REI Babel? Saya sebagai Gubernur Babel menantang Keluarga Besar REI Babel untuk menciptakan Desa Wisata dan menjadi Bapak Asuhnya. Konsep Desa Wisata adalah menciptakan dan atau melestarikan desa dengan mempertahankan sisi tradisional dan kelestarian lingkungannya. Penataan desa dan bangunan tradisional atau rekonstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga terjaga utuh. Meski mayoritas penduduk sudah menganut hidup modern tapi nuansa tradisional khas desa tidak hilang. Konsep Desa Wisata ini merupakan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Rekayasa positif Desa Wisata ini perlu kolaborasi dengan pemda dan pelaku pariwisata lainnya. Apakah REI Babel merasa tertantang? Silakan dirancang bersama!

12

CEREMONY

JUMAT - KAMIS

8 - 14 NOVEMBER 2019

REI Babel Dukung Penuh Program 1 Juta Perumahan MBR PANGKALPINANG – Musyawarah Daerah (Musda) Ke-6 Real Estate Indonesia (REI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bangka Belitung (Babel) digelar dengan mengangkat tema “Sinergisitas Properti dan Pariwisata Dalam Mendukung Program Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kegiatan ini digelar di Hotel Aston, Jumat (1/11/2019). Thomas Jusman selaku Ketua DPD REI Babel mengungkapkan beberapa point penting dari diangkatnya tema yang merupakan sambungan tema HUT 46 REI tahun 2018 lalu. Pertama ialah transformasi pasca tambang, Pariwisata diharapkan dapat menjadi sektor unggulan dimasa depan dengan potensi yang sudah ada. “Potensi kooperatif yang sudah ada harus diolah menjadi keunggulan yang kompetitif, untuk meraih itu kita harus bedasarakan asas A3, Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi, dan property sendiri merupakan dari sektor abilitas. Untuk itu, kita harus punya sektor amenitas yang mempunyai daya saing dan dilihat secara global, sehingga sinergi pariwista dan

properti itu sebuah keniscayaan,” terang Thomas. Selanjutnya ia mengatakan dalam mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bangka, pihak lain dapat dilibatkan sehingga moment pelantikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI yang akan dilantik, Toto Lusida, nantinya pula dapat mengajak Pengembang-pengembang dan investor sehingga dapat berpartisipasi mengembangkan KEK. “Kita memang sudah ada satu KEK di Belitung yaitu di Tanjung Kelayang, dan sekarang kita sedang mengupayakan pengembangan KEK di dua titik di Bangka, yaitu di KEK Sungailiat dan KEK di Tanjung Gunung,” tuturnya. Tidak hanya tentang KEK, REI Babel pun mendukung penuh program Pemerintah untuk

menghadirkan 1 juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kita juga mendukung penuh program 1 juta rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang dicanangkan Pemerintah, juga dalam hal

ini untuk menata pemukiman, dan memberikan sarana bagi masyarakat yang tidak mampu memiliki rumah komersil yang layak huni bagi mereka,” ujarnya. Menurut Thomas, dalam Pelaksanaan terealisasinya rumah rakyat masih banyak mengalami kendala, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 64 tentang pembangunan masyarakat berpenghasilan rendah ternyata belum sepenuhnya diadopsi di Daerah. “Ini tentunya menjadi kendala berkembangnya Properti, Pemerintah Pusat telah mengesahkan PP 64, namun realisasinya di beberapa Daerah belum secara full mengadopsi itu, untuk itu kami imbau tentunya kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengadopsi ini,” terangnya. “Kami yakin Bupati maupaun Walikota mempunyai semangat yang sama, memang kendalanya pada pendapatan Daerah ini sangat diandalkan untuk Babel ini untuk sebagai sumber pembangunan,” lanjutnya. Menurutnya pula secara multi player effect hal ini sangat baik dilakukan, karena akan kembali lagi ke pendapatan pajak. “Kalau kami dari segi pengusaha melihat, bagaimana membangun suatu industri properti yang baik sehingga nanti multi player effectnya itu kembali lagi ke pendapatan pajak, jadi intensifnya diberikan sesuai dengan peraturan yang diarahkan pusat, misalkan melalui PPHTB yang tentunya transaksinya banyak, yang akan menimbulkan pertumbuhan properti yang baik,” terangnya. Multi player effect yang akan dirasakan suatu Daerah diungkapkanya sangat besar. “Ini yang kita harapkan, untuk itu kami sangat ber-

harap agar Bupati dan Walikota adopsi PP 64 ini, yang juga sudah diarahkan dari pusat,” sarannya. Sementara itu, Joko Slamet Utomo selaku Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), saat menghadiri Musyawarah Daerah DPD REI Bangka Belitung (Babel) yang ke enam mengatakan saat ini sektor property menunjukkan gairah menurun. “Sektor properti pada akhir-akhir ini memang kurang bergairah, bukan hanya iklim Indonesia namun juga global, namun saya yakin ini bukan dari masalah dari sektor Propertinya karena properti merupakan kebutuhan manusia, hanya saja properti ikut-ikutan turun karena masalah lain,” tuturnya. REI sendiri harus mampu dalam melewati hal ini, dan bersama harus meneliti permasalahan yang terjadi. Peran Pemerintah dalam mendorong dalam membuka ruang akses sangat di butuhkan dan memberikan kemudahan. “Kita memohon pada Pemerintah bahwa kondisi seperti ini Pemerintah harus mendorong membuka ruang dan memberikan kemudahan kepada teman-teman untuk bisa menjalankan kegiatan ini dengan semangat kembali, karena kita ini satu, kita bersama untuk melakukan kebaikan dan menjadikan perubahan bagi setiap masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” pintanya. Ia menjelaskan dua tujuan sektor Properti, ialah membantu masyarakat memiliki rumah, dan menggerakkan perekonomian masyarakat. “Jika satu rumah membutuhkan 5 tenaga, 50 ribu bata, dan alat-alat lainnya dan membutuhkan 170 industri terkait, sudah berapa ribu tenaga yang terserap dalam bidang ini,” tuturnya. “Untuk itu, kita harus teguh, REI harus teguh, kita harus jadi developer yang tangguh, kita juga harus berbenah diri meningkatkan profesionalisme, SDM kita di masing-masing Perusahaan kita,” tambahnya.(adv/dnd)