medialaspela
JUMAT - KAMIS
14 - 20 DESEMBER 2018
Edisi No 147 12 HALAMAN
Yo Kite Punye Jembatan Bangka Sumatra
Pesan-pesan Wisata Hermawan Kartajaya HERMAWAN KARTAJAYA kembali mengunjungi Pangkalpinang, ibukota Kepulauan Bangka Belitung. Kehadiran Presiden International Council
for Small Business (ICSB) Indonesia itu dalam rangka mengukuhkan pengurus ICSB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Anak Agung
Gede Ngurah Puspayoga Inilah ternyata realisasi dari janji Gubernur Babel, Dr Erzaldi Rosman SE MM yang mengatakan, “Pak a r Marketing terkenal H e r mawan Kertajaya siap
Audiensi LASPELA Media Group dengan Bupati Bangka
Bangka Menuju SETARA KEK Pariwisata Dorong Berbagai Sektor Ekonomi
SUNGAILIAT – Bupati Bangka Mulkan SH MH menandaskan visi Pembangunan Kabupaten Bangka dalam RPJMD 2019-2023 adalah Bangka SETARA. “Bangka SETARA merupakan refleksi
Bawaslu Babel Gelar Rapat Kerja
INDEX
Tingkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM
Hal 3. Hal 5. Hal 8. Hal 12.
Download Aplikasi LASPELA MOBILE
!!!
ang! r a k e S Play Store
PANGKALPINANG Bawaslu se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Kerja (Raker) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Pemilu di Ballroom Hotel Santika, Minggu (2/12/2018). Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dimulai 2-4 Desember 2018. Hadir Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan, dan Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, anggota DKPP RI yang juga mantan Ketua Bawaslu RI, serta Komisioner Bawaslu dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Edi Irawan mengatakan, tujuan dari kegiatan raker ini merupakan salah satu rangkaian tugas Bawaslu Provinsi Babel dalam melakukan pembinaan kepada Bawaslu kabupaten/kota untuk menghadapi pelaksanaan Pemilu 17 April 2019. "Jadi salah satu pembinaannya yakni melalui rapat kerja teknis seperti ini. Ini perlu dilakukan dalam rangka kita me-refresh ulang terkait dengan tugas-tugas pemahaman tentang pengawasan," ujar Edi. Disebutkannya, kegiatan raker itu bertujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalitas para Komisioner Bawaslu kabupaten/kota dalam menjalankan
fungsi pengawasan. "Dalam pengawasan Pemilu itu, kita berkeinginan hasil optimal dan maksimal dari pengawasan yang dilakukan temanteman yang punya kapasitas dan punya profesionalitas," sebutnya. Indikasi pelanggaran tahapan Pemilu dengan kuantitas yang sangat kecil menurut dia bukan berarti menunjukkan kegagalan tugas Bawaslu, namun dikatakannya waktu yang digunakan peserta Pemilu yang belum maksimal. "Selain itu praktek cerdas yang kita lakukan dapat ditingkatkan kembali untuk mendorong semangat pengawasan yang dilakukan masyarakat," terangnya. Memotivasi Komisioner Bawaslu Edi menambahkan raker ini juga diharapkan dapat memotivasi para komisioner Bawaslu kabupaten/kota untuk tetap terus belajar, sehingga prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa dilaksanakan dengan baik. "Kita berharap temanteman di pengawas kabupaten/ kota tetap terus belajar. Belajar itu tidak cukup hanya dengan memahami semua peraturan perundang-undangan tetapi juga perlu juga memahami secara moral, etika, dan sebagainya dan itu perlu," tegas Edi.
Sementara itu, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si. mengingatkan komisioner Bawaslu kabupaten/ kota se-Bangka Belitung untuk memahami kode etik penyelenggara pemilu. "Kode etik merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas salah satunya ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang juga berintegritas," tuturnya. Ia menegaskan kode etik merupakan perihal kewajiban atau larangan, tindakan atau ucapan yang baik atau tidak baik dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu para komisioner agar dapat menegakkan asas profesionalitas dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya. "Kode etik perlu ditegakkan karena masih adanya penyelenggara pemilu di beberapa daerah yang tidak mematuhi kode etik," ungkapnya. Untuk itu, kata Muhammad, melalui momentum raker tersebut setiap komisioner dapat mengambil intisari dari kegiatan yakni terjadinya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang berorientasi pada peningkatan pengawasan Pemilu sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai UU no 7 tahun 2017 maupun melalui peraturan Bawaslu. "Kalau aturan sudah ditegakkan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka dapat meminimalisir pengaduan pihak penyelenggara Pemilu ke DKPP," pungkas mantan Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 ini. (adv/wa)