Digital
SABTU 24 DES 2016
|
medialaspela
4 HALAMAN
Menerangi Bumi Serumpun Sebalai Keteladanan Pemimpin dari Bandung
Ridwan Kamil Minta Maaf P
ERLINDUNGAN yang berbuah kenyamanan hidup di negeri Bhineka Tunggal Ika ditunjukkan oleh Para Pemimpin di Bandung dan Jawa Barat. Walikota Bandung Ridwan Kamil menghadiri Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal bersama Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan dan Pangdam III Siliwangi Mayor Jenderal Muhammad Herindra. Ridwan Kamil, Kapolda Jabar dan Pangdam Siliwangi hadir di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) untuk memantau dan memastikan kegiatan ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang digelar pada Jumat (23/12/2016) malam berjalan dengan aman dan damai. Di hadapan sekitar 3.000 jemaat yang hadir, Ridwan menyampaikan permohonan maaf atas terkendalanya ibadah KKR yang semestinya dilaksanakan pada Selasa (6/12/2016) lalu. "Apapun yang terjadi di Bandung, saya sebagai pemimpin menghaturkan permohonan maaf kepada jemaat di sini atas terkendalanya atau ketidaknyamanan di waktu sebelumnya," ucap Emil seperti dikutip kompas.com. Sebelumnya, Acara Kebaktian Kebangunan Rohani atau KKR di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/12/2016) malam dengan pengkotbah Stephen Tong dihentikan setelah sejumlah orang datang ke acara tersebut dan meminta
acara itu dibubarkan. Ketua Pembela Ahlus Sunnah (PAS) Muhammad Roin mengatakan, ia dan sejumlah anggotanya meminta penyelenggara KKR menghentikan sesi kedua acara tersebut pada malam hari. Adapun acara sesi pertama KKR berlangsung pada pukul 13.00-15.00 WIB. Pemimpin yang Adil Lebih lanjut Ridwan Kamil mengatakan, keputusannya untuk menunjuk hari pengganti kegiatan KKR akan menuai pro dan kontra. Namun, ia teringat pesan sang ibu agar selalu menjadi pemimpin yang adil. "Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang adil, dan agama saya mengajarkan, surga dan neraka pemimpin ada di atas adil tidaknya keputusan pemimpin. Batin dan akal sehat saya mengatakan, semua yang saya putuskan saya pertanggungjawabkan. Itulah kenapa saya memutuskan untuk memberi hari pengganti dari tanggal 6 yang terkendala," tuturnya. Kepada para jemaat, Emil pun mengumumkan, Pemkot Bandung bersama seluruh organisasi keagamaan telah mengeluarkan maklumat kebebasan beragama. "Surat itu saya edarkan ke wilayah Bandung silahkan manfaatkan jika di lingkungannya dirasa ada potensi kendala. Kami juga sudah membentuk satgas toleransi, di dalamnya ada semua agama golongan untuk memastikan tidak ada satu pun ibadah terkendala di negeri yang kita cintai ini," ujarnya. (bbs/kcm)
INDEX Hal 2 Hal 4
Download Aplikasi
LASPELA MOBILE ang!!!! r a k e S Play Store
“Tak Ada Ruang bagi Intoleran” “Kalau Intoleran, Silakan Keluar dari Tanah Sunda” Pangdam Siliwangi: TNI akan Turun KEPALA POLDA Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan menegaskan, pihaknya tidak akan memberi secuil ruang bagi tiap tindakan intoleransi di tanah Sunda. Penegasan itu disampaikan Anton saat memberi sambutan di acara ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal 2016 di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari, Bandung, Jumat (23/12/2016) malam. Dengan tegas Anton mengatakan, "Ketika berbicara toleransi, tanah Sunda adalah tempat paling toleran. Kalau ada warga yang intoleran, silakan keluar dari tanah Sunda. Bukan hanya satu umat, satu agama, seluruh masyarakat Sunda yang mengerti filosofi Sunda akan melawan segala bentuk intoleran." Mengacu pada sejarah, tanah Sunda dibangun oleh kedamaian dan toleransi. Bahkan, lanjut Anton, nilai keberagaman telah terpatri dalam Pancasila sebagai dasar negara. Orang nomor satu di Jawa Barat itu menandaskan, "Kita sudah sepakati sejak mulai 1908 kemudian 1928 dan puncaknya tahun 1945 bahwa negara kita berdasar Pancasila. (Sila pertama) Ketuhanan yang Maha Esa, di mana memberikan jaminan bagi setiap warganya untuk memeluk agamanya sesuai ajarannya masing-masing, ini adalah kesepakatan nasional." TNI akan Turun Pangdam III Siliwangi Mayor Jenderal Muhammad Herindra mengingatkan segala aktivitas ibadah dilindungi oleh negera. Maka, lanjut dia, TNI sebagai aparat keamanan punya kewajiban melindungi masyarakat yang tengah melaksanakan ibadah. "Saya sengaja datang dalam rangka memberikan support kepada Anda sekalian untuk melaksanakan KKR Natal 2016. Salah satu tugas dari TNI adalah menegakan kedaulatan negara Indonesia. Kedaulatan negara akan lebih tegak apabila semua aturan yang berlaku di negara kita dapat berjalan sesuai dengan aturannya," ucap Herindra.
Herindra menegaskan pihaknya tak akan pandang bulu terhadap pihak yang sengaja ingin mengusik kegiatan ibadah tiap pemeluk agama. "Itu sudah jelas, bahwa negara melindungi warganya untuk memeluk agama sesuai keyakinannya serta melaksanakan ibadahanya itulah yang kita sepakati bersama. Bagi yang akan mencoba untuk mengganggu dengan tidak mengikuti aturan yang disepakati, maka TNI akan turun," tuturnya. Jelang perayaan Natal 2016 dan Tahun 2017, Herindra menjamin TNI akan terus mengawal dan melindungi aktivitas ibadah masyarakat di Jawa Barat. "Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi warganya beribadah. Saya bersama Kodam III Siliwangi mengucapkan selamat Natal kepada saudara. Kami menjamin perayaan Natal di Bandung Jabar akan terlaksana dengan baik. Bapak ibu akan nyaman tidak ada yang bisa mengganggu sedikitpun. Mari kita jaga kedamaian yang telah terjadi selama ini di bumi parahyangan," jelasnya. Deklarasi Bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengajak seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kota Bandung untuk menyuarakan deklarasi kebebasan dalam menjalankan keyakinan beragama. Penandatanganan deklarasi kerukunan umat beragama digelar di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Selasa (20/12/2016). Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo juga turut menandatangani deklarasi itu. Hadir pula perwakilan organisasi keagamaan di Bandung. "Ada dua hal yang perlu disampaikan pertama kita menguatkan kebulatan tekad lagi antara seluruh pemuka agama untuk berkumpul menyuarakan deklarasi kebebasan dalam menjalankan keyakinan beragama dan ibadahnya," ucap pria yang kerap disapa Emil itu. Deklarasi mencetuskan sejumlah poin kesepakatan. Emil mengatakan, poin pertamai yakni bahwa
beragama merupakan hak setiap warga negara. "Sehingga kegiatan ibadahnya dilindungi negara," kata Emil. Poin kedua, lanjut Emil, penggunaan gedung umum dalam ke-
giatan keagamaan diperbolehkan selama bersifat insidentil. "Kemudian tadi disampaikan kegiatan ibadah tidak perlu pakai izin cukup memberitahukan ke kementrian agama dan kepolisian," katanya. Emil menambahkan, Forkominda Kota Bandung sepakat untuk membuang sikap intolernasi yang kerap menimbulkan gesekan sosial.
"Ketiga, kami bersepakat untuk membuang jauh semangat intoleransi dan semangat pemaksaan terhadap yang sifatnya keyakinan," ucapnya. "Poin tadi ditandatangani oleh seluruh pemimpin agama dari mulai Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu juga dari kepolisian, Kodim, Kemenag dan disaksaksikan oleh saya," tambah Emil. (bbs/kcm)
Pahlawan Wanita di Uang Baru NKRI
Tjut Meutia Gigih Melawan Penjajah PAHLAWAN WANITA diabadikan pada gambar muka uang rupiah kertas dari 12 orang pahlawan nasional Indonesia. Sang pahlawan itu ialah Tjut Meutia, srikandi asal Aceh. Tjut Meutia atau Tjoet Nyak Meutia dilahirkan di Pirak, Aceh Utara, sekitar tahun 1870. Ia dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 107/1964 pada tahun 1964. Bank Indonesia (BI) telah secara resmi mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun emisi 2016, Senin (19/12-2016). Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, jajaran menteri, dan keluarga serta ahli waris 12 orang pahlawan nasional yang diabadikan sebagai gambar muka pada uang tersebut Uang NKRI dengan desain baru ini menghadirkan gambar 12 orang pahlawan nasional, baik pada uang rupiah kertas maupun uang rupiah logam. DIterbitkannya uang rupiah NKRI tahun emisi 2016 mengambil tema "Di Setiap Makna Indonesia". Penerbitan uang NKRI baru ini memiliki lima pesan utama. Salah satu pesannya, kata Agus, penggunaan gambar pahlawan nasional merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para kusuma bangsa tersebut. Penggunaan gambar keanekaragaman pemandangan alam dan budaya bangsa juga merupakan bentuk penghormatan terhadap keindahan alam Indonesia. Siapakah Cut Meutia? Tjut Meutia mulai melakukan perlawanan terha-
dap Belanda bersama suaminya, Teuku Tjik Tunong. Pada Maret 1905, Tjik Tunong ditangkap Belanda dan dihukum mati di tepi pantai Lhokseumawe. Ia gigih melawan penjajah Belandan. Sebelum menghadap Sang Khalik, Tjik Tunong berpesan kepada sahabatnya, Pang Nagroe, untuk menikahi istrinya dan merawat anaknya, Teuku Raja Sabi. Tjut Meutia kemudian menikah dengan Pang Nagroe yang juga berjuang melawan Belanda. Pang Nagroe tewas saat melakukan perlawanan terhadap Belanda pada 26 September 1910. Tjut Meutia terus melakukan perlawanan bersama sisa pasukannya. Pada tanggal 24 Oktober 1910, Tjut Meutia bersama pasukannya bentrok dengan korps Marechausée di Alue Kurieng. Dalam peristiwa itu, Tjut Meutia gugur. Pada 19 Desember 2016 lalu, gambar Tjut Meutia diabadikan pada gambar muka uang rupiah kertas pecahan Rp 1.000. Penetapan gambar Tjut Meutia tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/33/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 217). Selain itu, BI juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/38/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 222). (kcm/bi/bbs)
2
EKONOMI BISNIS
SABTU 24 DES 2016
BKIPM Babel Berkomitmen Majukan Ekspor Perikanan Babel PA N G K A L P I N A N G , LASPELA - Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkomitmen untuk mendukung ekspor di sektor perikanan menuju pasar Eropa. Kepala BKIPM, Dr.Rina, M.si, mengatakan, sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya Kep Babel, sangatlah penting untuk membangun perikanan tangguh maju dan sejahtera. "BKIPM bersama pemprov Babel bersinergi melalui program-program yang selama ini telah dijalankan melalui pelayanan yang cepat dan transparan sesuai dengan amanat UU serta peraturan yg berlaku sebagai wujud menyukseskan program nawacita," katanya, saat serah terima kantor BKIPM dari Pemprov Babel,yang dilaksanakan oleh Plt Gubernur Babel Yuswandi didampingi Sekda Babel Yan Megawandi, Rabu (21/12). Rina juga menjelaskan, bahwa pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana tugas pokok dan fungsi BKIPM
Babel, dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan, keamanan pangan serta jaminan mutu produk perikanan yg dilalulintaskan dan mampu mendorong peningkatan pelopor produk perikanan Babel. Kepala kantor BKIPM Babel, Nandang Koswara menambahkan selama kurun waktu 2014-2016, produk perikanan
Total Utang Pemerintah RI Jelang Akhir Tahun JAKARTA, LASPELA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan total nilai utang pemerintah pusat hingga posisi November 2016 sebesar Rp 3.485,36 triliun. Realisasi utang ini naik signifikan sebesar Rp 45,58 triliun dibandingkan posisi Oktober yang senilai Rp 3.439,78 triliun. Dari data DJPPR, Jakarta, seperti dikutip Sabtu (24/12/2016), dalam denominasi dolar AS, total ‎nilai utang pemerintah pusat yang sebesar Rp 3.485,36 triliun di periode November menjadi US$ 256,98 miliar dibanding pencapaian bulan sebelumnya US$ 263,56 miliar. Data tersebut menunjukkan, utang pemerintah pusat itu berasal dari pinjaman sebesar Rp 744,38 triliun atau US$ 54,88 miliar hingga bulan kesebelas ini. Sementara realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 2.740,98 triliun atau setara US$ 202,09 miliar.
Pencapaian nilai pinjaman tersebut naik Rp 12,4 triliun dari realisasi Oktober 2016 yang sebesar Rp 731,98 triliun. Sedangkan nilai SBN pada periode November ini membengkak Rp 33,17 triliun dari penerbitan SBN hingga Oktober 2016 sebesar Rp 2.707,81 triliun. Data DJPPR menyebutkan, pinjaman senilai Rp 744,38 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 739,30 triliun. Ini terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 326,59 triliun, multilateral Rp 365,99 triliun, komersial bank Rp 46,60 triliun dan suppliers Rp 0,11 triliun. Adapun pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp 5,08 triliun. Utang pemerintah pusat yang bersumber dari penerbitan SBN senilai Rp 2.740,98 triliun, terdiri dari utang dalam denominasi valuta asing Rp 728,91 triliun dan Rp 2.012,07 triliun dari SBN dengan denominasi rupiah. Nilai utang hingga November yang tercatat Rp 3.485,36 triliun setara dengan rasio 27,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 12.627 triliun. (net)
babel mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan kisaran peningkatan kurang lebih 2000 ton/ tahun, nilainya mencapai sekitar Rp 700 miliar. "Peningkatan tersebut dikarenakan produk perikanan Babel mampu menembus pasaran internasional, hal ini dilihat pada tahun 2014 ekspor merambah ke Hongkong, thn 2016 hingga ke Thailand, ser-
ta ekspor perdana ke Australia dengan produk ikan, rajungan, kerapu, tenggiri, udang kipas, daging rajungan dalam bentuk hidup, segar, beku dan olahan," jelasnya. Faktor perluasan serta peningkatan volume ekspor perikanan Babel adalah produk perikanan yg berkualitas, yang mana Babel telah memiliki unit pengolahan ikan (UPI), yang
menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan produk, serta budidaya telah menerapkan keamanan hayati dan telah di sertifikasi HACCP dan CIKB (cara karantina ikan yg baik), oleh kementrian kelautan perikanan. BKIPM Babel memiliki laboratorium pengujian yang telah tersertifikasi ISO 17025:2008 (sistemnjaminan mutu) dan ISO 9001:2008 (SISTEM PELAYAN) oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), menjadi benteng terdepan dalam memberi jaminan keamanan pangan, kualitas produk sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, guna mewujudkan pelayanan yang cepat dan transparan, BKIPM Babel bersama Pemprov Babel berkomitmen bersama mewujudkan pelayanan serta pemerintahan yang anti korupsi, anti pungli ditandai dengan dijalankannya e-payment yag mana masyarakat melakukan penyetoran jasa langsung melalui bank sehingga mampu mewujudkan aparatur sipil negara yg bersih, transparan, profesional, nerintegritas, serta menciptakan pemerintahan yg bersih, bebas korupsi dan pungli.(net)
Jelang Natal, Aktivitas Pasar di Pangkalpinang Meningkat PA N G K A L P I N A N G , LASPELA - Aktivitas jual beli di sejumlah pasar tradisional Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk merayakan Natal pada Minggu, (25/12/2016). Berdasarkan pantauan Antara di Pasar Rumput dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Sabtu pagi warga terlihat memadati pasar sembako, daging, ikan dan peralatan rumah tangga lainnya. Tidak hanya itu warga juga memadati pusat-pusat perbelanjaan modern, sehingga lalu lintas di kawasan pasar itu padat dan terjadi kemacetan, karena sebagian badan jalan dijadikan tempat parkir kendaraan pengunjung pasar itu. Terlihat polisi lalu lintas mengatur lalu lintas, guna menimalisir kemacetan dan keamanan di kawasan pasar itu. "Permintaan cabai, bawang dan kebutuhan bumbu masak lainnya meningkat sekitar 60 persen," kata pedagang sayur mayur, Rina di Pasar Pembangunan Pangkalpinang.
Menurut dia permintaan sayur mayur mengalami peningkatan, karena warga akan merayakan Natal dan juga bertepatan libur akhir pekan. "Alhamdulillah omset mengalami peningkatan sekitar 30 persen dibandingkan hari sebelumnya," ujarnya. Ia mengatakan peningkatan permintaan ini berdampak terhadap harga bawang merah, putih, cabai dan sayur mayur lainnya naik tipis, karena stok cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Misalnya harga bawang merah naik menjadi Rp50.000 dari Rp45.000 per kilogram, bawang putih naik Rp35.000
dari Rp35.000 per kilogram, cabai merah naik Rp60.000 dari Rp55.000 per kilogram. "Rata-rata harga naik Rp5.000 per kilogram, karena permintaan yang meningkat jelang Natal dan liburan akhir pekan ini," ujarnya. Demikian juga pedagang daging ayam, Sulaiman mengaku permintaan daging ayam meningkat sekitar 15 persen dibandingkan hari biasanya dan harga masih bertahan Rp35.000 per kilogram. "Diperkirakan sehari setelah Natal permintaan daging ayam akan kembali normal," ujarnya. (sumber:antarababel.com)
SABTU 24 DES 2016
POLITIK DAMAI
3
Wacana 10 Juta Pekerja Tiongkok
Jokowi: Itu Tidak Benar JAKARTA, LASPELA- Isu membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di Indonesia dibantah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, angka 10 juta tersebut kemungkinan diolah dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). "10 juta turis yang diharapkan masuk dari Tiongkok ke Indonesia," kata Presiden di Kawasan Karawang International Industry City (KIIC), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016) kemarin. Presiden menjelaskan, jumlah tenaga kerja asal Tiongkok tak lebih dari 21 ribu. Angka itu sangat kecil bila dibandingkan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan Hong Kong. "Hitungan kita 21 ribu, sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak. Tenaga kerja kita di Malaysia lebih dari 2 juta, Hong Kong 153 ribu," ungkapnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, angka-angka yang bertebaran di masyarakat mur-
ni soal jumlah kunjungan wisatawan asing. Lagi pula, sambungnya, tenaga kerja asing akan berpikir panjang untuk bekerja di Indonesia karena gajinya lebih kecil. "Amerika paling gede sekarang, nomor dua Uni Eropa. Ini urusan turis, bukan urusan tenaga kerja. Mana mau mereka ke sini (kerja di Indonesia) dengan gaji yang lebih kecil. Jangan sampai rumor berkembang di mana-mana," tandasnya. K o n troversi keberadaan tenaga kerja asal Tiongkok merebak setelah pemberitaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan sepenuhnya oleh buruh Tiongkok di Indonesia. Kebijakan Dievaluasi Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta kebijakan bebas visa dievalusi, karena menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Jika perlu, kebijakan tersebut disetop. Menurut Saleh, belakangan se-
makin banyak yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa untuk bekerja di Indonesia. "Fakta ini tidak bisa dibantah begitu saja. Kemenaker, imigrasi, dan kepolisian telah banyak melakukan penangkapan. Pemerintah harus sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini," kata dia, Jumat kemarin. Saleh menjelaskan, sejumlah alasan permintaannya agar kebijakan bebas visa dicabut. Pertama, tujuan bebas visa untuk menaikkan kunjungan wisatawan mancanegara terbukti tidak berhasil. Data resmi dari pihak Imigrasi, kata Saleh, kunjungan warga asing ke Indonesia pada 2016 terbukti menurun dibandingkan tahun lalu. Pada 2015 jumlah kunjungan WNA sebanyak 8.526.490 orang. Sementara, pada 2016 menurun menjadi 8.278.819 orang. Kedua, lanjut Sale, kebijakan bebas visa telah menghilangkan potensi PNBP (penghasilan negara bukan pajak) sebesar Rp1,3 triliun. Dengan kebijakan bebas visa, penerimaan negara dari biaya penerbitan visa reguler dan on arrival menjadi hilang. Ketiga, kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terharap WNA yang masuk ke Indonesia belum maksimal. Hal itu berimbas banyaknya ditemukan visa kunjungan wisata digunakan untuk kerja. "Koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait juga dinilai belum berjalan dengan baik," ucap Saleh. (b1)
Komisi I Siapkan UU Deteksi Dini Terorisme KOMISI I DPR mendorong Kepolisian mencari jejak Bahrun Naim di jaringan teroris yang tersebar di nusantara. Diduga Bahrun menjadi biang kerok dalam upaya teror yang selama ini terjadi. "Semua yang disangka terlibat terorisme ya perlu diamankan, tanpa terkecuali," kata Wakil Ketua Komisi I Meutya Viada Hafid, melalui pesan singkat, Jumat (23/12). Meutya yakin, kepolisian dapat mengantisipasi jaringan teroris yang berkembang di Indonesia. Maka itu, dia meminta kerja sama antara kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) ditingkatkan apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. "Kita minta polisi, terutama BIN, untuk pencegahan agar dapat bekerja maksimal terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru," ujar Meutya. Sementara itu, Anggota Komisi I lainnya, Bobby Adhtityo Rizaldi, mengatakan salah satu upaya untuk memutus jaringan teroris yaitu melalui penguatan upaya deteksi dini dengan payung hukum.
Bobby mengungkapkan, banyak kejadian deteksi dini atas suatu jaringan teroris, karena dalam ranah pidana, dimana baru bisa 'diamankan' setelah pelaku melakukan tindak teroris atau kriminal. Diharapkan dengan adanya payung hukum dimana deteksi dini yang tervalidasi, bisa mencegah tumbuh dan terkoneksinya jaringan sel teroris. "Kemampuan aparat hukum untuk mendeteksi jaringan sebenarnya sudah mumpuni, tapi terkendala dengan payung hukum yang ada, yang
bisa berpotensi melanggar HAM dan lain-lain," ungkapnya. Maka itu, sambung anggota Pansus RUU Terorisme ini, dalam revisi undang-undang terorisme, akan diupayakan penguatan deteksi dini. Hal itu dimaksudkan agar secara hukum dimungkinkan untuk memutus jaringan sel tersebut sebelum melakukan tindakan teror pada masyarakat. "Oleh karenanya dalam revisi UU teroris secara garis besar penguatan upaya deteksi dini," ungkap Bobby. (mtv)
PELANGI EDUKASI 4
SABTU 24 DES 2016
Natal dengan Spirit Toleransi MOMENTUM NATAL telah tiba. Berbagai persiapan ataupun pengamanan pun dilakukan menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus. Dalam perayaan Natal tahun ini, isu toleransi menjadi hal yang penting. Karena itu, sejumlah gerakan dilakukan dalam menyambut Natal. Seperti yang dilakukan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bersama puluhan pelajar muslim di daerah itu. Mereka melakukan kerja bakti membersihkan gereja di kawasan Purwakarta. Dedi pun terlibat aktivitas membersihkan lingkungan Gereja Bethel Tabernakel, Jalan Hidayat Martalogawa, Purwakarta, Kamis (22/12). "Para pelajar fokus membersihkan gereja di lingkungan sekolahnya saja, juga gereja yang biasa digunakan mereka dalam beribadah sehari-hari. Suasananya menjadi sejuk, pelajar muslim membantu pelajar nonmuslim, tujuan kami membangun semangat toleransi dan kebersamaan," kata Dedi. Pastor Gereja Bethel Tabernakel, Matius Suhardi, mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas inisiasi kegiatan ini. "Saya menyampaikan terima kasih kepada Kang Dedi (Dedi Mulyadi), kepada
pelajar yang biasa saya asuh, juga kepada pelajar muslim yang sudi datang bahkan ikut bekerja bakti membersihkan gereja. Kegiatan ini membuat kami merasa aman dan damai dalam menjalankan ibadah Natal," tutur Matius. Sementara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor dilibatkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan berlangsungnya perayaan Natal. Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Babel, Masmuni Mahatma mengatakan, GP Ansor diminta Kepolisian Daerah (Polda) Babel untuk membantu pengamanan Natal.
"Kita siap demi tolerasi antarumat beragama," kata Masmuni. Dia menyebutkan, jumlah personel Ansor yang dilibatkan dalam pengamanan Natal sebanyak 150 pasukan. Pasukan Ansor akan bergabung bersama jajaran polda. "Kita siapkan 150 pasukan untuk membantu polisi dalam pengamanan Natal," ujarnya. Bahkan, kata dia, terkait dengan Natal dilakukan aktivitas mengenai arti tolerasi beragama di Babel. Antara lain, GP Ansor Babel melakukan nonton bareng film yang bercerita tentang toleransi beragama, yakni film Tanda Tanya, pa-
da Sabtu (24/12) hari ini. "Film Tanda Tanya ini menceritakan tentang kader Ansor yang menyelamatkan bom di malam Natal. Kader kita tewas saat mengamankan malam Natal," ucapnya singkat. Film tersebut, lanjut dia, selain diputar di AlunAlun Taman Merdeka Pangkalpinang, juga akan diputar di seluruh cabang Ansor di Babel. Berbicara positif Terkait toleransi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengimbau para tokoh masyarakat untuk ikut berbicara hal-hal positif melalui berbagai media so-
sial guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. "Kita ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut berbicara di media sosial sehingga bisa menjelaskan persoalan-persoalan bangsa yang dihadapi," kata Ganjar di Semarang, Jumat (23/12) kemarin. Hal tersebut disampaikan Ganjar seusai Rapat Koordinasi Forkompimda Provinsi Jateng menyambut perayaan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Menurut Ganjar, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi orang yang mengerti dan orang baik untuk berbicara mengenai hal yang bertujuan mencegah perpecahan di masyarakat. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengharapkan apa yang ada di berbagai media sosial itu bersifat positif. Hal itu, kata Ganjar, bisa dilakukan orang-orang yang bijaksana, matang, dan baik. Di lain pihak, Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat di daerahnya memanfaatkan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru sebagai ajang perbaikan. Selain itu, ia juga mengingatkan agar perayaan tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan sewajar-wajarnya sehingga tidak memberatkan dan berlebihan. (mi/*)
Jend. Pol. M. Tito Karnavian
“Perbedaan Justru Kekayaan Bagi Kita” KEPALA Polri Jend. Pol. Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., memberikan Kuliah Umum dengan tema “Peran & Kebijakan Polri dalam Menjaga Keutuhan, Kerukunan, dan Toleransi di Indonesia” di Bale Sawala, Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Kamis (22/12) lalu. Menurut Tito Karnavian, dalam berdemokrasi, sebaiknya kebebasan yang dijalani bukanlah kebebasan absolut. Jika kebebasan terjadi secara absolut bahkan kebablasan, dapat membuat adanya benturan di tengah masyarakat. Selain itu, perguruan tinggi di Indonesia juga diharapkan menjadi bagian dalam menjaga kebhinnekaan. Kapolri berharap, perguruan tinggi di Indonesia, menjadi bagian dalam menjaga kebhinnekaan. Perguruan tinggi dinilai sebagai lembaga intelektual yang berisi kaum rasional dan memiliki kemampuan dalam
mempengaruhi orang lain. “Saya juga minta mungkin bisa merumuskan apa yang bisa berkontribusi untuk menjaga kebhinnekaan kita. Indonesia yang besar ini tidak boleh pecah. Perbedaan-perbedaan yang ada ini justru kekayaan bagi kita,” kata Kapolri. Ia pun menyangkan sudah semakin mengendurnya nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat Indonesia. Menurutnya, hal ini terjadi karena nilai-nilai tersebut sudah mulai jarang diajarkan di institusi pendidikan. Ditegaskan Kapolri, pihaknya pun akan menjadi garda terdepan dalam menjaga kebhinnekaan di Indonesia. Apalagi, tantangan dalam menjaga kesatuan bangsa yang dihadapi Indonesia kini bukan hanya dari faktor eksternal, tetapi juga internal. “Kami tetap akan menjadi salah satu garda terdepan dalam rangka untuk menjaga kebhinnekaan NKRI,” tegasnya. (pad)