Media Satya Laskar Pelangi

Digital

SELASA

22 NOV 2016

|

4 HALAMAN

medialaspela

Menerangi Bumi Serumpun Sebalai Jokowi Ambilkan Nasi buat Megawati

DOA KESELAMATAN BANGSA - Sebanyak 15.000 lebih anggota TNI dan Polri serta pemuka dari lima agama menggelar doa bersama di Markas Kodam V Brawijaya Surabaya, Selasa (22/11/2016). Doa bersama digelar untuk keselamatan dan kelancaran Pilkada 2017, termasuk Pilgub DKI. Doa bersama digelar serentak di tiga lokasi berbeda. Untuk umat Islam bertempat di lapangan Makodam V Brawijaya, umat Nasrani di Balai Prajurit, sementara Hindu dan Budha di gedung lainnya.

Kapolri: Ada Upaya Makar Panglima TNI: Cari Sutradara Demo 2 Desember 2016

K

APOLRI Jenderal Tito Karnavian mencurigai adanya gerakan makar dalam aksi yang akan digelar pada 25 November 2016 mendatang.

Polri dan TNI akan siap menjaga dan mengawal aksi tersebut dengan mempertebal pengamanan di gedung MPR-DPR. Pada aksi 25 November 2016 mendatang, kata Tito, ada usaha dari massa aksi untuk menduduki kantor dewan tersebut.

Orang nomor satu di Polri itu menandaskan, "Ada upaya-upaya, rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain. Di antaranya upaya melakukan makar.

Beberapa kelompok yang ingin masuk dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR." Tito menegaskan, "Kita akan lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat gedung DPR MPR sekaligus juga membuat rencana kontigensi.".

Ditegaskannya, aksi menduduki kantor anggota dewan merupakan tindakan melanggar hukum. Maka, sambung Tito, pihaknya bakal mengambil langkah tegas guna mencegah hal tersebut terjadi.

Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Namun, sebagian kelompok masih belum menerima keputusan itu.

Karena tidak puas, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan menggelar aksi lanjutan pada 2 Desember 2016. Terkait rencana demo Desember nanti, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan bakal menerbitkan maklumat larangan demo 2 Desember. Polri melarang demonstrasi dilakukan di tempat umum.

"Kami akan buat maklumat.

Hari ini kami akan finalisasi, sinkronisasi dengan Divisi Hukum Polri untuk disebarkan ke masyarakat," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Senin.

"Adapun maklumat itu berisi larangan berdemo di tempat umum. Tentunya, terdapat pasal-pasal yang akan kami cantumkan dalam maklumat tersebut.

Itu arahan dari Bapak Kapolri," sambung Iriawan.

TNI Cari Sutradaranya Atas aksi demo tersebug 2016,

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo menegaskan, pihak intelijen TNI dan Polri bekerja sama mencari otak yang mengajak aksi demonstrasi 2 Desember.

"Kerja sama intelijen TNI dan Polri untuk melihat, mencari, dan menemukan siapa pun yang mengajak demo, baik sutradara maupun aktornya," kata Gatot kemarin.

Gatot menambahkan, "Diidentifikasi, mereka yang bertanggung jawab. Tidak hanya yang mengajukan izin ke Polri. Selanjutnya, bila seperti yang dikatakan Polri bahwa ada tindakan makar, bukan urusan Polri saja, tapi TNI." Jenderal Gatot mengatakan, jajarannya siap mengamankan Indonesia dari segala bentuk perpecahan. Salah satunya, ancaman perpecahan makar atau penggulingan pemerintah.

"Untuk diketahui masyarakat, prajurit TNI sudah memenuhi syarat-syarat. Untuk melakukan jihad, prajurit saya bukan penakut," kata Jenderal Gatot.

Guna mewujudkan rasa aman akibat adanya polarisasi para pendukung calon yang berkontestasi di pilkada, Gatot mengatakan, pihaknya sudah mengamanatkan kepada jajaran kewilayahan untuk bekerja sama dengan Polri.

"Tujuannya untuk wujudkan rasa aman dan nyaman masyarakat. Untuk itu menyiapkan segala kemungkinan-kemungkinan dari efek demo yang dimanfaatkan atau berubah menjadi merusak suasana," Gatot menegaskan.

"Sehingga tempat-tempat yang harus dilindungi, ya dilindungi.

Saya perintahkan Pangkotama bertugas melindungi masyarakat.

Apabila ada penjarahan, masyarakat biasa yang membiarkan juga kena hukum, apalagi petugas," Gatot menambahkan.

Gelar Sajadah Pemimpin FPI, Rizieq Shihab, mengatakan, aksi 2 Desember nanti akan diikuti berbagai elemen organisasi Islam. Aksi akan dimulai dengan ibadah salat Jumat berjamaah. Dia menamakan aksi tersebut sebagai Aksi Bela Islam Jilid III. "Kita akan gelar salat Jumat di sepanjang Sudirman-Thamrin, dari Semanggi hingga Istana dengan khotib di (bundaran) Hotel Indonesia. Maka kami sebut juga itu Jumat Kubro dan Maulid Akbar, karena jatuh di awal bulan Maulid.

Aksinya ibadah, gelar sajadah," ucap Rizieq, Jumat 18 November 2016.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melarang warga di luar DKI Jakarta untuk mengikuti demonstrasi ada 25 November 2016. Oleh karena itu, dia menginstruksikan seluruh kapolda mengikuti maklumat larangan yang dikeluarkan Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan.

"Kapolda Metro mengeluarkan maklumat larangan itu dan kemudian akan diikuti oleh polda-polda lain yang kantong-kantong massa yang akan mengirim dari wilayah lain," kata Tito saat memberikan keterangan persnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta.

"Maklumat untuk melarang berangkat bergabung kegiatan yang melanggar undang-undang

tersebut dan kemudian akan dilakukan tindakan-tindakan seandainya tetap memaksa," Tito menegaskan.

Dengan demikian, Tito meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak menggelar aksi serupa seperti 4 November 2016. Dia mengatakan hal itu dapat mengganggu ketertiban umum.

"Kita akan bertindak tegas apalagi sampai nanti mengarah kepada agenda-agenda tertutup yaitu menggulingkan pemerintahan yang sah," Tito Karnavian menandaskan.

Kasus Ahok Beda Sementara menanggapi sejumlah kelompok yang menuntut

agar cagub DKI nomor urut 2 itu ditahan., Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin punya pandangan lain. Dia menilai era sekarang tak bisa dilakukan seperti itu.

"Kasusnya Ahok, kita berada di era seperti sekarang. Aturan regulasi hukumnya berbeda dengan rezim lalu (orde baru)," ucap Menteri Lukman di Kantor Menko Polhukam, Jakarta.

Kasus dugaan penistaan agama yang pernah menjerat Permadi, HB Yasin dan Arswendo semua terjadi pada rezim orde baru (orba) di mana kekuasaan melekat dengan hukum.

Ia mengatakan, "Ketika itu ada undang-undang subversif yang masih berlaku.” (lip6/bbs)

Polri Kejar Penyebar Isu Rush Money 70 Akun Media Terdeteksi Sebar Isu BI Babel Imbau tak Perlu Rush DIREKTORAT Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipid Eksus) Bareskrim Polri mendata sebanyak 70 akun media sosial diduga menebar isu rush money. Akun-akun tersebut kini dibidik kepolisian.

Direkur Tipid Eksus Bareskrim Brigjen Agung Setya di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, menandask a n , " Ya n g kita identifikasi di akun Twitter, di Facebook, itu ada sekitar 70 akun yang kita identifikaskan. Penyidik Subdirektorat Cyber Crime, kata Agung, tengah menyelidiki pemilik dan juga keberadaan akun-akun tersebut.

Agung tidak menampik bila akun-akun tersebut menebar isu rush money terkait dengan aksi 25 November 2016. Ini muncul di beberapa sosial media dan kita telusuri semuanya," kata Agung.

Identifikasi sementara, akunakun tersebut bergerak sendiri

dalam menebar isu rush money.

"Sepertinya sendiri sendiri.

Kita identifikasi terus hari ini dan kita akan mengambil langkah konkret untuk masalah ini," ujar Agung.

Rugikan Nasabah Mabes Polri menyebut isu tersebut keliru dan rugikan nasabah."Soal rush money, sesuatu ajakan yang tidak tepat. Jadi ini isu yang keliru, yang tidak baik dan tidak ada bagus-bagusnya.

Ini yang perlu disikapi masyarakat. Agar masyarakat tidak mengikuti, karena merugikan bagi nasabah," ujar Agung Setya.

Menurut hasil rapat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), semua keadaan perbankan dan likuiditas berjalan normal.

"Kondisi perbankan dan likuiditas bank normal. Semuanya mendukung kegiatan ekonomi Indonesia," jelas Agung.

BI Perwakilan Babel juga mengimbau para nasabah untuk

MEGA WATI SOEKARNOPUTRI, Ketua Umum PDIP i tiba-tiba mendatangi Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Megawati datang sendiri dan hanya ditemani staf Istana.

Megawati tiba sekitar pukul 12.30 dengan mengenakan baju batik hijau kemerahan dan celana panjang hitam.Saat memasuki Istana Merdeka, Jokowi langsung menyambut Megawati.

Setelah keduanya bersalaman, Jokowi langsung mengajak Megawati ke ruang makan. Di meja bundar ruang makan tersebut tampak beragam menu makanan sudah dihidangkan. Mega duduk di sisi kiri Jokowi. Terlihat Jokowi mengambilkan nasi ke piring Mega.

Beberapa menu yang disajikan adalah mi goreng, tahu, tempe, cumi, beberapa jenis sayur, dan buah buahan. Belum diketahui agenda pertemuan tersebut. Sebelumnya, Presiden juga telah menerima kunjungan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, pada Kamis, 17 Desember 2016.

Dalam pertemuan lalu, Jokowi dan Prabowo kembali memperlihatkan keakraban. Bahkan keduanya mengingatkan pentingnya menjaga hubungan persahabatan dan silaturahmi meski pernah menjadi rival.

"Hari ini saya tadi bertemu dengan Bapak Prabowo di Istana.

Ini kunjungan balasan beliau. Saya kira saling mengunjungi, saling bersilaturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita," kata Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis lalu.

Senada dengan Jokowi, Prabowo mengatakan, bahwa pertemuannya kali ini dengan Jokowi untuk menunjukkan kepada generasi muda bahwa keduanya pernah menjadi rival tapi tetap bersahabat.

"Beliau pernah rival saya tapi kita tetap bersahabat. Masalah perbedaan politik itu hal yang biasa, tidak boleh menjadi masalah perpecahan yang berkelanjutan," ujar Prabowo yang duduk di samping Jokowi. (bbs/lip6)

tidak melakukan rush. “Kondisi perbankan dan Likuiditas Bank di Babel aman. Tidak ada alasan untuk melakukan rush. Nasabah justru akan rugi jika melakukan rush,” tandas Bayu Martanto, Kepala BI Perwakilan Babel.

Bayu dan segenap staf BI dan perbankan lainnya menyebar imbauan untuk tidak rush melalui media sosial dan poster-poster.

Sementata Agung menegaskan, bahwa isu dan ajakan melakukan rush money, adalah keliru. Karena iklim ekonomi tengah positif. "Isu ini sangat menganggu. Data dari Bank Indonesia dan OJK, sangat positif. Jadi ajakan ini keliru," kata Agung.

Menurut Agung, beragam risiko mengancam para nasabah bila uang diambil dalam jumlah besar. "Bagi para nasabah. Kalau pegang uang kan resikonya besar. Uang cash bisa hilang. Bisa dicuri. Sistem keuangan juga sudah memakai sistem online. Ini akan merugikan kalau nasabah tidak punya simpanan di bank.

Ini hal yang merugikan secara langsung," Agung membeberkan. (lip6)

INDEX Hal 2

Menkeu Segera Reformasi Ditjen Pajak

Hal 4

Kampus Jadi Pilar Kemajuan Bangsa

QUOTE 学是常珍的西，从任何源泉吸收都不可耻 Xué wèn shì yì cháng zhēn guì de dōng xi, cóng rèn hé yuán quán xī shōu dōu bù kě chǐ Ilmu Pengetahuan adalah sesuatu yang sangat berharga, Oleh karena itu, Jangan merasa malu untuk mendapatkannya dari sumber manapun

2

EKONOMI BISNIS

SELASA

Menkeu Segera Reformasi Ditjen Pajak OTT Pejabat DJP

JAKARTA, LASPELAKementerian Keuangan segera meluncurkan tim reformasi perpajakan, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh di internal Ditjen Pajak guna membersihkan praktik pungli, korupsi, dan suap.

Seperti diberitakan, Senin (21/11/2016) malam, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pejabat eselon III Ditjen Pajak berinisial HS dengan dugaan meneri-

ma suap dengan nilai di atas Rp1 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, selain mengawal revisi paket Undang-undang Perpajakan, tim reformasi perpajakan juga mengubah internal DJP secara menyeluruh.

“Saya sebetulnya hari ini berencana melakukan pengumuman tim reformasi perpajakan. Jadi, tim ini nanti akan dibuat, bahkan Pak Darmin sebagai menko dan bekas dirjen pajak beliau juga ingin membantu. Nanti,

Kepercayaan WP Tidak Terpengaruh

saya umumkan kalau sudah selesai formatnya,” tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/11/2016).

Sri Mulyani yakin, bahwa kepercayaan wajib pajak (WP) dan pelaksanaan program amnesti pajak tidak terpengaruh dengan penangkapan pegawai pajak tersebut.

Menkeu justru berharap WP akan membantu menangkap oknum-oknum DJP yang nakal, dan juga perusahaan yang memang mau mangkir.

“Jadi saya ingin menga-

takan, justru ini adalah langkah untuk menunjukkan bahwa Anda [WP] boleh percaya pada kita, dan kita sangat mendukung ini.

Saya tidak akan menutup-nutupi, bahkan saya akan mempercepat supaya proses pembersihan bisa berlangsung secara lebih efektif.

Ini momentum yang baik,” ujarnya.

Sri menyakini masih banyak pegawai yang berintegritas dan bekerja sungguh-sungguh melayani masyarakat, meski ada segelintir pegawai DJP yang berbuat tercela dan tertangkap tan-

gan menerima suap.

Sri memastikan langkah-langkah pembersihan pegawai DJP yang nakal akan terus dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada para pembayar pajak yang patuh.

"Kami akan melakukan secara konsisten, untuk menyampaikan kepada tax payer dan masyarakat Indonesia, bahwa kami akan terus melakukan pembersihan di dalam dan kepada pembayar pajak yang tidak membayar pajak," kata Sri. (lp6/kdc)

Mewaspadai Investasi Bodong

Pemerintah Cicil Utang Rp 450 T Dalam 10 Bulan JAKARTA, LASPELA Hingga akhir Oktober 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.439,78 triliun, turun tipis dibandingkan akhir September 2016, yaitu Rp 3.444,82 triliun.

Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (22/10/2016), total pembayaran cicilan utang pemerintah pada Januari hingga Oktober 2016 adalah Rp 450,885 triliun, atau 93,87% dari pagu, atau yang dialokasikan di APBN. Pembayaran pokok utang

pada periode itu mencapai Rp 293,977 triliun, terdiri dari pokok pinjaman Rp 52,743 triliun atau 76,18% dari pagu APBN. Kemudian pembayaran pokok Surat Berharga Negara (SBN) Rp 241,235 triliun atau 106,67% dari pagu APBN. Sementara untuk pembayaran bunga utang, pada periode itu adalah Rp 156,907 triliun atau 84,84% dari pagu APBN. Pembayaran bunga pinjaman sepanjang periode itu adalah Rp 12,452 triliun (74,01% dari pagu APBN). Sementara untuk SBN, bunga yang dibayar tercatat Rp 144,455 triliun (85,93% dari pagu APBN). (wdl/dtk)

JAKARTA, LASPELAMasyarakat perlu meningkatkan pengetahuannya tentang investasi agar tidak terjerat persoalan investasi bodong.

Pada aspek ini, masyarakat perlu mengetahui salah satu ciri-ciri utama dari investasi bodong adalah menawarkan imbal hasil yang terbilang tinggi tapi tidak dibarengi dengan sejumlah ketentuan yang berlaku dari otoritas terkait.

Presiden Direktur Manulife Aset Manajemen Indonesia Legowo Kusumonegoro menegaskan, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan menempatkan sejumlah dana di perbankan dalam bentuk instrumen tabungan atau instrumen deposito. Hasilnya masyarakat enggan belajar lebih banyak untuk mengetahui alternatif investasi lain.

"Jadi, tingkat masyarakat kita secara umum tentang investasi memang sangat rendah. Padahal, di saat suku bunga turun dan banyak tawaran investasi yang menggiurkan maka sifat serakah kita keluar karena ada imbal hasil tinggi yang ditawarkan,"

kata Legowo, di Jakarta, Selasa (22/11).

Namun sayangnya, lanjut Legowo, masyarakat sering lupa produk investasi yang ditawarkan dengan imbal hasil tinggi juga diikuti dengan tingkat risiko yang tinggi. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan investasi di titik ini yang membuat masyarakat sering tertipu dengan investasi bodong.

"Umumnya kesalahan kita adalah terlalu mudah percaya karena orang lain sudah menggunakan dan kita langsung percaya. Kita akhirnya melepas nalar dan logika untuk tidak berhati-hati dan waspada," tutur Legowo.

Legowo menilai, masyarakat perlu lebih berhati-ha-

ti sebelum membeli suatu produk investasi. Setidaknya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk terhindar dari investasi bodong. Pertama, investasi bodong biasanya menawarkan imbal hasil yang relatif tinggi. Kedua, perlu memeriksa organisasi di balik produk investasi dengan imbal hasil yang tinggi itu.

Ketiga, masyarakat diminta tidak mudah percaya meski orang itu sudah sangat dikenal dalam hal membeli produk investasi yang imbal hasilnya sangat tinggi.

"Jangan mudah percaya walau orang itu kita kenal, meski itu teman kita atau saudara kita. Jangan percaya gitu saja.

Periksa lagi," tegas Legowo. (mnc)

22 NOV 2016

POLITIK DAMAI 3 Calon Sekda Babar Ikuti Seleksi Penulisan Makalah Menjaga Bersama

SELASA

22 NOV 2016

POLITIC

MUNTOK, LASPELASebanyak 5 orang kandidat yang berjuang memperebutkan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Barat mengikuti tahapan seleksi penulisan makalah yang berlangsung di Sasana Menumbing, Senin (21/11/2016).

Lima kandidat yang mengikuti seleksi penulisan makalah sebagai tahapan kedua tersebut yaitu HM Efendi SE, ir Noviar Ishak, Drs.Yunan Helmi Msi, Drs. Ridwan Msi dan drg. Ahmad Syaefudin.

Tahapan penulisan makalah yang dimulai pada pukul 09.00 wib sampai dengan 11.30 Wib itu, diawasi langsung oleh Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Sahirman Jumli.

"Dari enam kandidat Sekda Babar, ada lima kandidat yang lolos tahap seleksi administrasi (tahap pertama-red) dan berhak untuk mengikuti tahap Penu-

lisan makalah,"kata Sahirman Jumli, Senin kemarin.

Dikatakan Sahirman, tahap penulisan makalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana gagasan kelima kandidat jika terpilih menjadi Sekda Bangka Barat nantinya. Tujuan lain juga untuk mengetahui wawasan yang disesuaikan dengan pencapaian visi dan misi kabupaten Bangka Barat.

"Jadi dalam penulisan makalah ini, kelima kandidat baru mengetahui temanya setelah tiba di ruangan. Para kandidat menulis makalah dengan panjang tulisan 6 sampai 7 halaman, dan nanti kita nilai seperti apa ide-ide, gagasan, wawasan dan originalitas tulisan mereka terkait langkah -langkah strategis dalam membangun Bangka Barat sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati saat ini, " jelas Sahirman kepada LAS PELA. Di tempat yang sama, Kepala BKPPD Bangka Barat Is-

manto mengatakan, tidak ada perubahan untuk tahapan -tahapan seleksi calon Sekda Babar. "'Ya sama seperti sebelumnya yang sudah kami sampaikan,setelah tahap penulisan makalah, kelima kandidat akan mengikuti assesment di polda pada tanggal 23 November, yang dilanjutkan dengan tahap wawancara yang akan dilaksanakan 29 November mendatang,"ujarnya.

Ismanto menjelaskan, berdasarkan penilaian terhadap kelima calon sekda itu Tim pansel selanjutnya akan menyerahkan 3 nama kepada Bupati Bangka Barat.

"Setelah para kandidat mengikuti berbagai tahapan, selanjutnya akan masuk tiga besar. Nama-nama ini lalu oleh tim pansel diserahkan ke Bupati. Selanjutnya Bupati akan memilih satu nama. Satu nama tersebut oleh Bupati lalu diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),"pungkasnya. (kris)

Pilkada Bermartabat

Golkar akan Angkat Lagi SetNov Jadi Ketua DPR JAKARTA, LASPELA– Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, Ketua Umum Golkar Setya Novanto akan diangkat kembali menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Alasannya, harkat dan martabat Setya Novanto perlu dikembalikan setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan tentang kasus “papa minta saham” yang pernah menjeratnya.

“Putusan MK jelas, apa yang pernah dipersoalkan tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum,” kata Nurdin saat dihubungi, Senin, 21 November 2016.

Saat itu, MK memutuskan penyadapan terhadap Novanto dalam kasus “papa minta saham” ilegal.

Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan belum pernah menjatuhi hukuman kepada Novanto atas dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus papa minta saham.

Meski persidangan MKD telah digelar, Setya memutuskan mundur dari Ketua DPR sebelum MKD memberikan putusan.

Menurut Nurdin, alasan inilah yang membuat DPP mengkaji untuk mengangkat kembali Setya sebagai Ketua DPR. “Keputusan sudah bulat di DPP,” ucapnya.

Saat ini Golkar hanya

menunggu waktu yang tepat dan melihat perkembangan politik untuk mengganti Ade Komarudin dengan Setya.

Keputusan ini diyakini Nurdin akan diterima oleh Ade. “Pak Akom—sapaan Ade—taat asas. Dia senior di Golkar, bukan kader karbitan,” ujarnya.

Sebelum menjadi Ketua DPR, Akom menjabat Ketua Fraksi. Tapi, kata Nurdin, belum ada keputusan dari partai apakah akan mengembalikan Akom ke posisi itu. “Belum sampai ke sana,” ucapnya.

Langkah DPP Golkar selanjutnya, kata Nurdin, adalah melakukan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk memutuskan pergantian Ketua DPR. Putusan ini juga akan disampaikan kepada para Dewan Pembina. “Akan kami sampaikan,” ujarnya.

Sementara Presiden Joko Widodo seperti dilansir Kompas.com enggan berkomentar banyak soal keputusan Partai Golkar untuk mengembalikan Setya Novanto sebagai ketua DPR. Jokowi mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada proses internal Partai Golkar dan proses internal di DPR. "Itu urusannya Partai Golkar dan itu urusan internalnya DPR. Dasar hukum penetapan ketua DPR kan oleh rapat paripurna DPR ya. Wilayahnya DPR," kata Jokowi di teras Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016). (tdc)

PEMERINTAH menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 yang digelar serentak di 101 daerah, akan berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan keamanan.

Namun jaminan tersebut kata Menko Polhukam Wiranto, tidak cukup hanya datang dari pemerintah. Perlu komitmen dari semua elemen masyarakat, terutama pihak-pihak terkait. Seperti penyelenggara, pasangan calon, partai politik pengusung, maupun simpatisan masing-masing calon.

"Bahwa Pilkada itu akan aman, itu jaminan. Tapi jaminan tidak boleh sepihak, tidak ada pemerintah yang menginginkan pilkada rusuh. Ta-

pi mungkin anda sendiri tahu, mungkin ya, ada pihak-pihak yang memang menginginkan pilkada rusuh," ujar Wiranto usai menggelar silaturahmi dengan tokoh tokoh lintas agama di Kemenko Polhukam, Senin (21/11).

Menurut Wiranto, pilkada harus dijaga bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Agar dapat berjalan damai, sukses dan bermartabat.

"Saya mengajak, ayo buat pilkada ini indah dan bermartabat dan berkualitas. Sebab tatkala pilkada rusuh, pasti hasilnya enggak bagus. Ini yang harus dijaga bersama, jangan hanya andalkan pemerintah," tutur Wiranto.(jpnn)

Paloh: Pentingnya Jaga Stabilitas KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan perlunyas menjaga stabilitas nasional. Dia pun sependapat dengan Presiden Joko Widodo yang ingin mencegah tumbuhnhya paham radikalisme di Tanah Air. "Poinnya adalah pentingnya stabilitas dan itu tidak bisa ditawar-tawar," kata Surya di beranda Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016).

Menurut dia, bangsa Indonesia memiliki paham nasionalisme luar biasa yang patut dijaga. Paham itu tidak bisa dijaga dengan baik bila paham radikalisme dibiarkan berkembang.

Dia pun meminta komponen bangsa turut memberikan perhatian pada masalah ini. Para elite, kata dia, juga harus memberikan keteladanan kepada masyarakat.

"Kalau ada keteladanan, sikap itu akan lahirkan negarawan," jelas dia.

Sementara itu, pada pertemuan yang dibarengi dengan sarapan pagi dengan Surya Paloh, Jokowi mengaku membahas pemantapan kembali ideologi Pancasila. Semua produk yang dikeluarkan DPR dan kebijakan Pemerintah harus bermuara pada Pancasila.

Jokowi juga menilai, perlunya penguatan kembali semangat kemajemukan dan pluralisme.

Anak bangsa harus saling menghargai, menghormati, mengasihi, dan menyayangi. "Ketiga, ini yang sangat penting, pemerintah bertekad dengan semua kekuatan untuk mencegah tumbuh kembangnya paham radikalisme di Indonesia," tegas Jokowi. (mi/*)

SELASA

PELANGI EDUKASI 4

22 NOV 2016

Kampus Jadi Pilar Kemajuan Bangsa PERAN perguruan tinggi atau kampus strategis dalam mencetak pemimpin bangsa untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Karena itu, kampus harus difungsikan sebagai tempat penyemaian nilai-nilai luhur keindonesiaan dengan menyosialisasikan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Peran kampus dan perguruan tinggi menjadi pilar penting bagi kemajuan negara sebab di situlah tempat mencetak pemimpin bangsa di bidang apa pun, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kampus juga basis dan penyemaian nilai luhur keindonesiaan kita dalam empat pilar kebangsaan," kata Ketua MPR, Zulkifli Hasan, seusai menjadi keynote speaker pada seminar Peran Pemuda Melanjutkan Perjuangan Pahlawan Nasional dalam Kerangka Empat pilar Kebangsaan di kampus Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta, Senin (21/11) kemarin.

Sebelumnya, pada pembukaan seminar tersebut, Zulkifli mengungkapkan keprihatinannya tentang melunturnya nilai persaudaraan kebangsaan serta kesenjangan yang ter-

Sebab itu, lanjut Zulkifli, MPR telah mengusulkan kepada Presiden untuk mengadakan kembali sosialisasi empat pilar itu dengan formula yang sesuai dengan kekinian.

Pada kesempatan itu, Zulkifli juga mengingatkan agar para pemimpin Indonesia dalam bertindak dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang disinari Tuhan berdasarkan agama masing-masing.

jadi di Tanah Air karena tidak meratanya kesejahteraan.

Sejatinya, kata dia, sistem demokrasi yang dianut Indonesia seharusnya menciptakan pemerataan kesejahteraan. Namun, kenyataannya kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta mereka yang mempunyai dengan yang tidak memiliki tanah semakin melebar.

Mantan Menteri Kehutanan itu mencontohkan belum terimplementasikannya dengan baik Pancasila khususnya sila kelima. Menurut dia, hasil jajak pendapat yang dilaku-

kan MPR mengungkapkan 96% menyatakan perwujudan sila kelima semakin melemah dan hanya 4% yang menyatakan menguat. Hal itu menunjukkan peran negara, mulai pemerintah pusat, gubernur, bupati, wali kota, dan camat dalam mewujudkan keadilan sosial amat lemah.

"Nah di manakah posisi kita sekarang? Kenapa ini terjadi? Sekarang sudah tidak ada lagi model penataran P4 dan sejenisnya. Jika kondisi ini terus terjadi, 50 tahun ke depan amat membahayakan negara kita," cetusnya.

Cermin Indonesia Rektor Untar, Agustinus Purnawirawan, dalam kesempatan yang sama, menyatakan Untar merupakan cerminan Indonesia mini yang memiliki mahasiswa dan dosen berasal dari Aceh hingga Papua. "Untar merupakan kampus Bhinneka Tunggal Ika. Kami berkontribusi pada empat pilar kebangsaan negara kita," tegasnya.

Sementara itu, pembicara seminar Jonni Marrizal, Plt Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora, dan Ahmad Redi, Dosen Fakultas Hukum Untar, berpesan agar para pelajar dan mahasiswa menjaga diri dari bahaya narkoba serta menyiapkan diri dengan lebih baik dalam kompetensi bidang ilmu serta bahasa asing untuk menghadapi era globalisasi atau era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tengah berlangsung. (b1)

Kemendikbud Dorong Anak Usia Sekolah Manfaatkan PIP Penerima PIP Anak Usia 6-21 Tahun Tak Ada Lagi Alasan Tidak Sekolah karena Biaya

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya mendorong anak usia sekolah bisa memanfaatkan Program Indonesia Pintar (PIP), untuk penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Sesditjen Dikdasmen), Thamrin Kasman mengatakan, PIP merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk membantu peserta didik berlatar ekonomi tidak

mampu melanjutkan pendidikannya. “Kartu Indonesia Pintar (KIP) di-

2017, 45 Ribu Kelas Direhabilitasi KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menggenjot perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Ditargetkan pada 2017 mendatang sebanyak 45 ribu ruang belajar akan direhabilitasi.

"Kita ingin menyelesaikan perbaikan sarana dan prasarana sekolah dengan baik. Pada 2017 kita jadwalkan sebanyak 45 ribu ruang belajar dapat terselesaikan," kata Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi, seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Didik menjelaskan, pembahasan bersama Komisi X DPR tersebut meliputi skema kontribusi daerah dan masyarakat dalam perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra, mengatakan sarana dan prasarana sekolah amat penting agar pendidikan Indonesia tidak ketinggalan. (mi/*)

harapkan bisa membantu peserta didik yang kesulitan dalam biaya pen-

didikannya. Selain itu bagi mereka yang putus sekolah bisa kembali masuk sekolah formal maupun nonformal. Tidak ada alasan bagi anak usia sekolah untuk tidak bersekolah karena alasan biaya," tutur Thamrin, Minggu (20/11) lalu.

Thamrin menambahkan, saat ini pemerintah pusat sedang melakukan pendataan ulang jumlah penerima KIP, sehingga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Dia juga berharap, tidak ada anak Indonesia yang berusia sekolah tidak mendapatkan pendidikan. Karena dengan KIP mendorong anak yang putus sekolah kembali bersekolah, baik di sekolah formal maupun non formal. Calon penerima PIP anak usia 6– 21 tahun yang berasal dari peserta didik Penerima Kartu Harapan (PKH). (jpn/*)