Digital
JUMAT
16 DES 2016
|
4 HALAMAN
medialaspela
Menerangi Bumi Serumpun Sebalai
Angkot di Bandung Dilengkapi Bacaan Demi Tingkatkan Minat Baca
Kapolri: Penangkapan Teroris Bukan Drama Tito Tegaskan Siap Dicopot KAPOLRI Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan kasus penangkapan teroris di Bekasi, Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya di Indoneia, bukan skenario pengalihan isu. "Ada yang bilang ini (pengungkapan kasus terorisme) pengalihan isu terkait sidang Saudara Basuki Tjahaja Purnama, saya jawab dengan tegas ini bukan pengalihan isu!" kata Jenderal Tito di Mabes Polri, Jakarta, Jumat. Menurut Tito Karnavian, polisi tidak mungkin melakukan rekayasa kasus terorisme.
"Rekan-rekan yang ada di Densus 88 ini polisi, bukan sutradara. Para tersangka yang ditangkap juga bukan aktor, bukan aktris yang pandai memainkan drama. Untuk apa dia (tersangka) pasang badan seolah-olah mau ngebom? Jadi sekali lagi, tidak ada pengalihan isu," katanya. Ia pun berujar peradilan yang akan mengadili para tersangka kasus terorisme bersifat terbuka sehingga masyarakat bisa mengawal kasus tersebut. "Sistem hukum kita sangat terbu-
Polisi Bukan Sutradara
angkot merupakan donasi dari masyarakat yang dikumpulkan oleh komunitas Rindu Menanti. Jenis bukunya beragam, mulai dari buku cerita anak sampai buku berkonten Islam. "Kita harapkan membuka donasi bagi masyarakat untuk menyumbang buku. Konteksnya ini memakmurkan angkot sekaligus membangun budaya baca di Bandung dan Indonesia," ujarnya. Saat ini, ada sekitar 15 angkot yang telah dilengkapi buku bacaan. Program serupa juga akan dilakukan di bus Trans Metro Bandung (TMB) dan Damri. "Sebetulnya ini kepikiran juga untuk di Damri, tapi dari segi daya tarik Damri sudah ada. Orang mau naik Damri, naik TMB. Kalau naik angkot masih butuh peningkatan kualitas layanan," ucapnya. (kdc)
INDEX
ka. Siapa pun yang ditangkap akan diproses di peradilan terbuka, di mana semua orang bisa melihat bahkan merekam apa yang terjadi," katanya. Siap Dicopot Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyatakan siap dicopot dari jabatannya jika ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa penangkapan terduga teroris jaringan Bekasi baru-baru ini hanya bentuk pengalihan atas isu hukum calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Kalau ada bukti bahwa ini rekayasa, tunjukkan buktinya itu dan kami akan lakukan tindakan tegas. Saya sendiri kalau ini rekayasa siap dicopot," tegas Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (16/12). (cnn/b1)
DINAS Perhubungan Kota Bandung melengkapi sejumlah angkutan kota dengan buku bacaan. Program Angkot Pintar (Antar) ini bertujuan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, program itu terinspirasi dari angkot pustaka yang digagas Pian Sopian, seorang sopir angkot jurusan Soreang-Leuwipanjang. "Diinspirasi oleh angkot Soreang-Leuwipanjang, tapi kita ingin ini menjadi gerakan masif dari masyarakat untuk masyarakat menjadi program partisipatif," ucap Didi dalam kegiatan peluncuran Angkot Pintar di Taman Vanda, Jalan Merdeka, Bandung, Jumat (16/12/2016). Buku yang terpasang di
Hal 2 UMKM Babel Raih Penghargaan Hal 4 Rencana Pengangkatan Honorer
QUOTE Tito Karnavian
Eko “Patrio”
“Setiap orang yang mengajarkan radikalisme, membenci negeranya sendiri, maka sudah dipastikan bahwa orang tersebut adalah salah satu orang yang mendukung aksi terorisme. Kita harus selalu waspada dengan orang-orang ini. Mereka selalu mengawasi kita, maka kita harus terus mengawasi mereka”.
Irit Bicara di Bareskrim Polri ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Eko Hendro Purnomo alias Eko "Patrio" memenuhi undangan Bareskrim Polri, Jumat (16/12/2016). Eko datang untuk dimintai klarifikasi soal berita di media online yang menuliskan bahwa Eko menganggap pengungkapan kasus terorisme yang dilakukan Polri hanya pengalihan isu. Eko tiba di kantor Bareskrim Polri sekitar pukul 13.50 WIB. Ia menumpangi mobil dinas DPR berwana putih dengan nomor polisi B 2 RYN. Saat hendak masuk ke gedung, Eko langsung diminta penjelasan oleh para awak media. Namun, ia tidak mau berkomentar dulu. "Nanti dulu, habis selesai dulu ya," kata Eko di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat. Sedianya, agenda klarifikasi tersebut dilakukan pada Kamis (15/12/2016). Namun, saat itu PAN meminta Eko tak hadir. PAN menilai, Mabes Polri terlalu gegabah dan terburu-buru memanggil Eko. Alasannya, perlu izin Presiden untuk memanggil anggota DPR. Sebaliknya menurut Polri, undangan tersebut bukan panggilan untuk pemeriksaan. Tidak ada sanksi apapun jika Eko tidak memenuhinya. Adapun pemanggilan tersebut untuk menindaklanjuti laporan penyidik Bareskrim. (kdc/f-88)
Download Laspela Mobile Play Store
2
EKONOMI BISNIS
JUMAT
Tiga Pelaku UMKM Babel Raih Penghargaan Kemenakertrans RI PA N G K A L P I N A N G , LASPELA - Plt Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr Yuswandi A. Temenggung menyerahkan penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tahun 2016 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada tiga pelaku UMKM Bangka Belitung dan kepala daerah yang mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penyerahan penghargaan penghargaan itu berlangsung di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang, Kamis (15/12/2016). Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tahun 2016 ini diberikan kepada Toko Pelawan dari Kabupaten Bangka tengah, UMKM Risky dari kabupaten Bangka Selatan, dan JJ house Bakrie dari kabupaten Bangka yang diserahkan langsung Plt Gubernur Babel. Selain itu penghargaan ini juga diberikan kepada masing – masing pemerintah daerah yang turut mendukung UMKM di daerahnya yakni Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Bangka. Yuswandi dalam sambutannya mengungkapkan, penyerahan penghargaan produktivitas Siddhakarya Tahun 2016 kepada tiga pelaku UMKM, di Bangka Belitung dikatakannya unik, hal ini karena Bangka Belitung
merupakan kawasan yang dinobatkan sebagai zonasi wisata nasional dan pelaku UKM ini adalah pendukung untuk menunjang agenda-agenda pariwisata. Ditambahkan Yuswandi, sumber daya alam Bangka Belitung melimpah baik pertambangan, pertaniaan yang dapat dikemas oleh pelaku UMKM untuk dipromosikan keparawisatawan yang bekunjung ke pulau Bangka Belitung. Lebih lanjut Plt Gubernur menyampaikan pesan kepada Direktur Bina Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk disampaikan kepada Dirjen dan Bapak Menteri agar keunggulan-unggulan yang ada di Bangka Belitung dapat dipro-
mosikan juga sehingga bisa berkembang. Kepada para penerima penghargaan Yuswandi juga berpesan agar jangan berpuas diri, dan lebih giat lagi menciptakan produk-produk unggulan Bangka belitung dan kepada yang belum berhasil menerima penghargaan untuk bisa bersaing kembali di event-event lainnya. “Kepada para penerima penghargaan untuk bisa mempersiapkan diri agar bisa bersaing di award nasional bidang UMKM nanti, “ujarnya. Yuswandi di kesempatan itu juga meminta pemerintah kabupaten/kota agar mendukung para pelaku UMKM yang ada didaerah mereka masing-mas-
ing, agar lebih efektif, efesien dan berkualitas. “Dukungan pemerintah daerah yang inovatif untuk membina UMKM ini agar bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya, tapi jangan saling menjatuhkan tapi saling bersinergi untuk memningkatkan produktivitas dibangka Belitung,” ungkap Yuswandi. Apresiasi UMKM Sementara itu Direktur Bina Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hestiadi Hariyani menandaskan, penghargaan ini merupakan apresiasi kementerian kepada pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Produktivitas merupakan
nilai tambah kepada pelaku UMKM mulai dari kabupaen hingga nasional, juga dapat meningkatkan perekonomian bangsa dan dapat meningkatkan daya saing ekonomi bangsa terhadap ekonomi global. “Indonesia berada diperingkat 41 dunia bidang daya saing, peringkat ini turun dari tahun sebelumnya yakni peringkat 37 dari 138 negara, “terangnya. Oleh sebab itu, menurutnya peningkatkan produktifitas nasional perlu diperkuat fungsi dan tugasnya sehingga bisa menggerakan sektor perekonomian dan sektor-sektor lainnya. Sebut Hesti ada 3 (tiga) konsep yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktifitas yakni efektivitas, efensiensi dan kualitas untuk meningkatkan daya saing bangsa. Lanjutnya, peningkatan produktifitas ini mesti didukung oleh pemerintah daerah serta masyarakat untuk menghadapi daya saing dunia global. “Sering-sering sharing berbagi pengalaman kepada para pelaku UMKM lainnya agar kita bisa maju bersama-sama,” ungkap Hesti. Usai melakukan penyerahan penghargaan Plt Gubernur, Direktur Bina Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka Barat serta undangan meninjau langsung produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM penerima penghargaan. (ril/ar)
Pemkab Babar Bantu Gerobak PKL Teluk Rubiah Pertamina Naikkan nanti sudah tidak ada lagi ten- ada lagi tenda permanen, para da-tenda milik para PKL seh- pedagang menggelar dagangan Harga BBM Khusus Hari Ini ingga pengunjung merasa nya- dengan gerobak dan sore harinPT PERTAMINA (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hari ini, Jumat (16/12). BBM jenis Pertamax, Pertalite, dan Dexlite mengalami kenaikan harga Rp150 per liter, sementara BBM jenis Pertamax Turbo tetap. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari website Pertamina dan surat keputusan resmi Direktur Pemasaran Pertamina, harga baru tersebut berlaku mulai 16 Desember 2016 pukul 00.00 WIB. BBM jenis Pertamax, Pertalite, dan Dexlite mengalami kenaikan harga Rp150 per liter. Pertamax semula Rp7.600 menjadi Rp7.750 per liter. Pertalite semula Rp6.900 menjadi Rp7.050 per liter. Kemudian, Dexlite mengalami kenaikan dari semula Rp6.750 menjadi Rp6.900 per liter. Untuk Pertamax Turbo, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex, tidak mengala-
mi perubahan. Direktur Marketing Pertamina M Iskandar mengatakan, perubahan harga Bahan Bakar Khusus (BBK) ini memang dilakukan oleh perseroan setiap dua minggu sekali. Perubahan harga tersebut mengacu pada harga minyak dan kurs dolar Amerika Serikat. "Kalau BBM nonsubdidi memang kita evaluasi dua minggu sekali. Kita lihat kecenderungannya kalau tidak ada penurunan ya pasti akan naik. Nilainya juga tidak signifikan, kan kemarin kita sudah naikan, karena nilai tukar rupiah merosot lagi," jelas Iskandar. Di lain sisi, rival Pertamina, yakni Shell Indonesia masih mempertahankan harga BBM mereka. Menurut pantauan langsung ke SPBU Shell, mereka tidak mengubah harga BBM jenis Super, V-Power, dan Diesel. Untuk Super masih dibanderol Rp7.950 per liter, V-Power Rp9.100 per liter, dan diesel Rp8.850 per liter. (mtc)
MUNTOK, LASPELA Pemerintah Kabupaten Bangka Barat membantu sebanyak 17 unit gerobak untuk para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Teluk Rubiah, Muntok. "Bantuan gerobak sudah disiapkan, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk penyalurannya. Kami harapkan bantuan ini bisa meningkatkan pendapatan para pedagang di kawasan itu," kata Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Barat, Agus Setyadi di Muntok, Kamis (15/12) kemarin. Pemkab juga sudah menyiapkan bantuan kursi plastik sebanyak masing-masing enam unit yang akan dibagikan kepada 17 penerima bantuan gerobak tersebut. Bantuan dimaksudkan agar kawasan yang berada di pinggir pantai tersebut semakin rapi, nyaman dan geliat wisatanya pun semakin berkembang. "Setelah gerobak diserahkan,
man berwisata di lokasi tersebut," tukasnya. Ia menerangkan, bantuan untuk mempercantik kawasan wisata itu bisa direalisasikan menggunakan APBD Kabupaten. Penataan PKL di lokasi itu merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang sekaligus menciptakan lingkungan kawasan wisata rapi dan nyaman. "Ke depan di lokasi itu tidak
ya langsung dibawa pulang," katanya. Tahun ini, kata dia, bantuan gerobak hanya diberikan di satu lokasi, dimana sebanyak 17 gerobak akan disalurkan kepada para PKL anggota kelompok usaha yang ada di lokasi itu. "Semua penerima adalah anggota kelompok usaha masyarakat yang selama ini berjualan di lokasi itu nantinya mereka yang bertanggung jawab atas bantuan yang sudah disalurkan," katanya memungkasi. (atb)
16 DES 2016
JUMAT
POLITIK DAMAI
16 DES 2016
3
Lolos Verifikasi Kemenkum HAM
Partai Idaman Incar Posisi 5 Besar di Pemilu 2019 JAKARTA, LASPELAPARTAI Islam Damai dan Aman (Idaman) resmi berbadan hukum sebagai partai politik setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly mengeluarkan Surat Keputusan dengan No M.HH-31 AH 1101 dan No M.HH-30 AH 1101 Tahun 2016. “Pada Selasa (13/12), Partai Idaman resmi sebagai partai politik berbadan hukum setelah men-
kum dan HAM mengeluarkan SK tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Idaman 2016-2021 dan Pengesahan AD/ART partai,” kata Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama saat jumpa pers di DPP Partai Idaman, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (15/12) kemarin. Bang Haji--begitu Raja Dangdut itu disapa--akan melakukan akselerasi atau percepatan dalam pemenuhan persyaratan yang dikeluarkan KPU agar dapat mengikuti Pemilu 2019 mendatang.
“Target kita tidak muluk-muluk. Paling tidak partai lima besar. Berdasarkan fakta di lapangan, alhamdulillah Partai Idaman mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Kita optimistis menjadi salah satu partai besar di Indonesia,” janji Rhoma. Keputusan itu membawa angin segar bagi seluruh kader. Partai Idaman sempat tidak lolos seleksi administrasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Partai Politik. Kini setelah resmi berbadan hukum, pematangan partai sudah dilakukan sejak jauh hari. Kaderisasi pun dilakukan secara masif. Arahnya tentu untuk penguatan-penguatan tugas dan fungsi partai ke depan.
DPRD Pangkalpinang Perjuangkan Kepesertaan BPJS Tenaga Honorer PA N G K A L P I N A N G , LASPELA- Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang berjanji akan memperjuangkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi tenaga honorer di pemerintahan kota Pangkalpinang. “Masalah ini sebenarnya sudah pernah kami bahas di internal Komisi I pada semester satu 2016. Namun, waktu itu di Pangkalpinang terkendala gaji tenaga honorer yang di bawah standar minimum yaitu Rp1,7 juta,” kata anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, Kamis kemarin. Karena gaji tenaga honorer di bawah Rp1,7 juta maka kepesertaannya adalah mandiri atau kolektif. Beberapa waktu lalu pihaknya mendapat info dari BPJS bahwa proposal untuk pemkot atau DPPKAD kota sudah dikirimkan namun belum ada jawaban.
Menurutnya, kepesertaan BPJS adalah wajib bagi setiap warga negara, sementara regulasinya cukup dinamis dalam artian sering berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Maka Kami melihat terlebih dahulu kebijakan apa yang akan diambil pemkot, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak. Jika memang terbukti merugikan para honorer, maka saya pastikan kami di DPRD tidak akan tinggal diam,” ujarnya. Ia memastikan siapapun yang merasa hak-haknya belum diberikan, padahal ada regulasi yang membolehkan, maka pihaknya dari Komisi I siap memfasilitasi dan memperjuangkannya. “Kami berharap jaminan sosial untuk seluruh tenaga honorer pemkot dapat ditanggung, karena BPJS ini wajib bagi setiap pegawai. Bahkan untuk pegawai yang gajinya tidak sampai UMP kami akan mengusulkan agar masuk menjadi peserta bantuan iuran,” pungkasnya. (atb/*)
Dalam menanggapi banyaknya partai politik bernapas Islam yang sudah lebih dahulu ada, Rhoma optimistis partainya bakal tetap mendapat perhatian positif masyarakat. Sebelum terjun ke dunia politik, Rhoma sudah lebih dahulu dikenal publik sebagai Raja Dangdut pentolan grup musik Soneta.
Hingga saat ini, Soneta pun terus dibawa bersama dengan Partai Idaman yang dipimpin Rhoma. “Soneta itu fardhu ain. Soneta ialah kekuatan dari partai ini.” Menurut Rhoma, antara Soneta dan Partai Idaman memiliki benang merah. Nantinya, Soneta akan diajak di setiap kegiatan partai.(dtk/mi)
POLITIC
Masa Sidang DPR Ditutup, Revisi UU MD3 Tertunda REVISI Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) kembali tertunda, setelah Ketua DPR Setya Novanto menutup masa sidang ke-15 tahun 2016/2017 di kompleks Parlemen, Kamis (15/12) kemarin. Padahal, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Aria Bima mengusulkan sidang diskors sementara, agar revisi UU MD3 yang telah ditetapkan menjadi prolegnas prioritas 2016 oleh Badan Legislasi (Baleg), bisa dibahas pada waktu yang singkat sebelum reses. Menyikapi usulan itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang meminta pandangan pimpinan fraksi-fraksi dalam forum lobi. Hasilnya, disepakati revisi UU MD3 akan diharmonisasi oleh Badan Legislasi saat masa reses. "Hasil lobi, nantinya ada beberapa alat kelengkapan dewan yang akan bersidang di masa reses. Jika diperlukan rapat pengganti Bamus dalam masa reses," kata Fahri. Selain revisi UU MD3, usulan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan dibawa ke rapat pimpinan dan rapat badan musyawarah (bamus) dalam masa reses. Sehingga kedua revisi UU ini baru efektif pembahasannya bersama pemerintah usai reses 10 Januari 2017. (b1)
Pancasila Harus Jadi Ideologi yang Hidup JAKARTA, LASPELA - Anggota MPR dari Kelompok DPD, Abdul Rahmi mengatakan, konsep Empat Pilar MPR merupakan satu hal yang penting karena hidup bangsa ini sangat dinamis. "Saya khawatir bila kita semua tak ambil bagian untuk melindungi eksistensi bangsa. Untuk itu perlu
sosialisasi agar jangan sampai bangsa ini tercerai berai. Empat pilar itu dalam rangka menguatkan kepribadian bangsa. Untuk itu MPR melakukan sosialisasi," katanya. Menurutnya, bangsa Indonesia memiliki tantangan berupa luasnya wilayah negara. Untuk itu dalam melakukan sosialisasi perlu dilakukan semacam multilevel. "Kalau anggota MPR saja tidak mungkin," paparnya.
Dinamika yang ada di masyarakat di kalangan anak muda membuat mereka mencari nilai-nilai tersendiri. Hal demikian, menurutnya, sangat riskan. "Apabila mereka asal comot itu sangat berbahaya," ujarnya. Sementara anggota Lembaga Pengkajian MPR, Hajriyanto Y. Thohari mengatakan agar Pancasila bisa menjadi ideologi yang selalu hidup. "Kurang disebutnya Pancasila di awal reformasi tak bisa dibiarkan,"
ujarnya. Bila Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tak dijadikan ideologi dan konstitusi yang hidup dan bekerja maka Pancasila dan UUD akan menjadi fosil. "Bila pemerintah tak punya kepedulian pada Pancasila untuk memasyarakatkan atau mensosialisasikannya maka MPR mengambil alih peran yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah," katanya. (jpn)
JUMAT
PELANGI EDUKASI 4
16 DES 2016
Rencana Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS
BKD Babel Tunggu Keputusan Pusat PANGKALPINANG, LASPELA – Hasil harmonisasi revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pintu masuk honorer kategori dua (K2) maupun tenaga di luar K2 menjadi PNS masih menunggu ketok palu di Senayan. Ada empat kategori yang jadi target pengangkatan PNS yaitu pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS. Terkait hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BKD Babel) Tarmin AB mengatakan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak dan menunggu petunjuk tertulis dari Kemenpan-RB. “Pengangkatan jadi PNS itu sampai sekarang belum ada petunjuk tertulis. Saya belum bisa berkomentar karena belum ada petunjuk resmi kepada BKD itu sendiri. Jadi kemungk-
inan baru kebijakan pusat tapi cara tertulis belum diberitahukan,” jelas Tarmin kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (14/12/2016). “Memang dengar-dengar ada pengangkatan tenaga honor menjadi PNS, cuma saya sudah baca di beberapa harian atau terbitan dari komisi II (DPR RI-red) yang menyatakan itu, tapi tunggulah. Kami BKD kan pelaksana kebijakan, kalau ada kebijakan pemerintah pusat maka kami tindaklanjuti,” sambung Tarmin. Disinggung mengenai formasi penerimaam CPN yang akan diajukan pada 2017 mendatang, mantan Kepala BPMPD Provinsi Babel tersebut menyatakan, pihaknya mengedepankan tenaga fungsional tertentu, sementara untuk tenaga teknis umum dikurangi.
“Untuk jumlah kita bisa mengusul berapa pun atau tidak terbatas. Tapi pemberian formasi hak pemerintah pusat karena itu menyangkut masalah gaji dan lainnya. Kalau untuk formasi lebih dikedepankan fungsional tertentu, tenaga teknis memang ada cuma porsinya sudah dikurangi,” jelasnya. Rotasi Pegawai BKD sendiri, lanjut Tarmin dalam perencanaan sudah mengusulkan sampai tahun 2017. Hanya saja, mengenai penetapan formasi yang disetujui menjadi kewenangan Kemenpan-RB. “Usulan yang kita sampaikan peta jabatan sudah disampaikan ke Menpan-RB. Bidang apa saja yang kita perlukan sudah kita sampaikan, tinggal tunggu penetapan formasi apa yang disetujui pusat,” kata dia. Dalam penetapan formasi, sam-
bungnya, Menpan-RB melihat data kepegawaian. “Misal provinsi Babel mau ajukan pegawai di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) dan RSUP (Rumah Sakit Umum Provinsi) dan butuh 20 dokter, maka mereka lihat dulu berapa dokter kita dirumah sakit tersebut. Apakah kurang atau sudah cukup, jika mereka lihat kurang mungkin akan diterima pengajuan kita,” beber Tarmin. Menurut Tarmin, jika moratorium penerimaan CPNS pada tahun 2017 nanti belum juga dicabut, pihaknya akan menutup pos yang kosong dengan rotasi dari SKPD yang pegawainya lebih. “Dengan ada yang pensiun dan segala macam, kemungkinan ada kekurangan untuk pegawai terutama bidang tertentu. Kita dianjurkan lakukan penyebaran pegawai, bisa saja pegawai salah satu SKPD ada lebih pegawai, maka akan dipindahkan ke yang kurang. Artinya kita lebih mengedepankan peningkatan kinerja pegawai,” kata dia memungkasi. (ar)
Generasi Muda Berperan Rawat Nasionalisme GENERASI muda Indonesia masa kini dinilai memiliki tanggung jawab untuk merawat jiwa nasionalisme. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Informa-
si dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Dra Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Generasi muda, terutama para mahasiswa mempunyai peran yang sangat besar dalam menjaga dan merawat nilai-nilai nasionalisme tersebut. “Mahasiswa sebagai
agen perubahan diharapkan dapat melawan berbagai pengaruh yang dinilai akan mendegradasi nilainilai nasionalisme,” katanya, Jumat (16/12/2016). Niken juga menjelaskan, ada banyak ancaman yang datang, seperti narkoba, korupsi, teorisme,
hingga ancaman pada penurunan nasionalisme itu sendiri. Selain itu, derasnya perkembangan teknologi yang ada saat ini juga berperan sebagai ancaman besar pada nasioalisme. Banyak aktivitas di dunia maya yang dinilai tidak memiliki tanggung jawab. (afr)
Pemerintah Diminta Tegas Moratorium UN KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan diminta bersikap tegas mengenai moratorium atau penangguhan ujian nasional pada tahun 2017. "Usulan moratorium ujian nasional yang dilakukan menteri pendidikan dan kebudayaan h a r u s jelas, apakah dapat disetujui pemerintah atau tidak," kata pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Medan, Dr Mutsyuhito Solin MPd, di Medan, Rabu (14/12). Menurut dia, bila pemerintah tidak berkenan, dalam penangguhan UN harus ditentukan solusi terbaik pengganti. "Sebab, selama ini para pelajar SMP maupun SMA/SMK dan sekolah merasa cemas dalam menghadapi UN itu, serta takut siswa mereka banyak yang tidak lulus," ujar Solin. Ia menyebutkan, rasa takut yang dialami para pelajar itu, bisa membuat semangat mereka belajar semakin berkurang atau menjadi kendor.Hal yang seperti ini tentunya jangan sampai terjadi dan harus dihindari. Oleh karena itu, katanya, sudah sewajarnya menteri pendidikan
dan kebudayaan mengusulkan moratorium UN tersebut. Hal ini harus didukung pemerintah demi kepentingan pendidikan. "Penangguhan UN itu, sebenarnya sudah cukup lamaditunggu-tunggu oleh sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten dan Kota. Dan semoga moratorium UN dapat disetujui pemerintah," katanya. Solin mengatakan, kewenangan penyelenggaraan UN itu, tidak perlu lagi ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , serahkan saja ke Dinas Pendikan Provinsi dan Dinas Kabupaten/ Kota. Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya bertugas mengawasi pelaksanaan UN yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.Dan apakah memang benar telah sesuai dengan Standar Nasional. "Jadi, Kemendikbud tidak perlu lagi terlibat secara langsung dalam pembuatan soal UN tersebut, percayakan saja ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota," kata dia. (ant)