Digital
RABU
04 JAN 2017
|
4 HALAMAN
medialaspela
Menerangi Bumi Serumpun Sebalai
Fokus Pemerataan Ekonomi Sidang Kabinet Paripurna Presiden Minta Kerja Mati-matian Tingkatkan Akses Rakyat Dapat Modal KIP Harus Disalurkan Merata
P
RESIDEN JOKO WIDODO (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017). Pada pembukaan sidang kabinet, Jokowi mengungkapkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan yang dicapai oleh Indonesia sepanjang tahun 2016 yang telah menuai apresiasi. “Meskipun kita tahu angka Gini rasio kita sedikit membaik, tapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi. Oleh sebab itu kita harus kerja keras, mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita, baik kesenjangan antar wilayah, angka kesenjangan kaya dan miskin,” kata Jokowi. Presiden menegaskan, program pemerataan (ekonomi) ini akan menjadi sebuah konsen besar pemerintahannya ke depan. Menurut Jokowi, dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, tahun ini dan tahun depan, kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali karena pemerintah ingin rakyat mendapatkan akses
pada tanah. Presiden meminta yang berkaitan dengan konsensi untuk rakyat, berupa tanah-tanah adat, sertifikat untuk rakyat akan menjadi fokus perhatiannya dan akan dilakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini. “Kepada Menteri BPN (Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN) sudah saya sampaikan, kepada Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sudah saya sampaikan agar redistribusi aset leader form ini betul-betul pada yang kita mulai pada akhir tahun 2016 lalu adan 2017 ini harus betul-betul kita kerjakan lebih masif lagi,” tegasnya. Sedangkan untuk pemerataan program rakyat untuk mendapatkan modal, kata Jokowi, perlu ditingkatkan kembali Program KUR pada tahun ini dan tahun depan jangkauannya lebih luas. “Tahun ini dan tahun depan saya kira KUR harus menjangkau banyak rakyat, semakin besar jumlahnya dan semakin mudah cara memperolehnya,” tegasnya. Presiden juga meminta lembaga asuransi juga diberikan pada program ini dan juga perlu
ditingkatkan upaya mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin bankable. Dalam program pemerataan ini, Jokowi juga memerintahkan untuk memperluas akses rakyat untuk mendapat ketrampilan melalui program pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi dan juga vokasional training (latihan vokasi). “Kemarin saya lihat di Kementerian Tenaga Kerja yang sudah bekerjasama dengan Kadin. Saya kira kementerian yang dilibatkan semakin banyak dan dikoordinir oleh menko, saya kira akses rakyat untuk mendapatkan ketrampilan ini benar-benar bukan jumlah ribuan, tapi dalam jumlah jutaan,” katanya berharap. Adapun yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Presiden ingin agar diperluas lagi pemberiannya. “Saya tadi malam sudah telepon kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar Kartu Indonesia Pintar bisa diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita, dan segera ini bisa kita mulai,” ungkap Presiden. (cnn/lp6/kcm)
Kunjungan Wisman China Meningkat BADAN Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) selama Januari hingga November 2016 mencapai 10,41 juta orang. Jumlah ini meningkat 10,42 persen dari tahun lalu di periode sama sebanyak 9,42 juta orang. Jumlah kunjungan tersebut didata melalui 19 pintu utama kedatangan (9,59 juta orang) dan di luar 19 pintu utama (814,36 ribu orang). Jumlah tersebut tentu belum sesuai dengan target Kementerian Pariwisata pada tahun ini sebanyak 12 juta wisman. Sementara, untuk data kunjungan wisman hingga Desember 2016 sendiri masih belum dipublikasikan oleh BPS. Untuk November 2016, kunjungan wisman terbanyak masuk melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, sebanyak 396,2 ribu orang, diikuti Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sebanyak 219,2 ribu orang, dan di Batam sebanyak 107,0 ribu orang. "Pada November 2016, wisman terbanyak berasal dari China mencapai 125,1 ribu kunjungan," kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (3/12). Selanjutnya diikuti oleh wisman asal Malaysia sebanyak 119,5 ribu orang, Singapura sebanyak 118,2 ribu orang, Australia sebanyak 99,1 ribu orang dan Jepang 39,9 ribu orang.
Lokomotif Perekonomian Suhariyanto mengatakan, kunjungan wisman pada November 2016 mengalami kenaikan dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. "Untuk ke depan, pariwisata dan ekonomi kreatif akan menjadi lokomotif baru untuk perekonomian Indonesia," kata Suhariyanto. Dari total jumlah kunjungan wisman pada November 2016 tersebut terbagi dari wisman yang melalui 19 pintu utama sebanyak 878,8 ribu orang dan di luar pintu utama sebanyak 123,4 ribu orang. Wisman yang melalui 19 pintu utama terbagi dari 855,5 ribu orang merupakan wisman reguler dan 23,2 ribu orang merupakan wisman khusus. Sementara di luar 19 pintu utama terbagi dari wisman pos lintas batas sebanyak 47,6 ribu orang dan 75,8 ribu masuk kategori lainnya. Sementara untuk Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi pada November 2016 mencapai rata-rata 55,76 persen atau turun 0,32 poin jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara jika dibanding Oktober 2016, turun 0,37 persen. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang pada November 2016 tercatat sebesar 1,72 hari atau mengalami penurunan 0,03 poin jika dibandingkan tahun lalu. (hnc)
INDEX Hal 2 Hal 4
Download Aplikasi
LASPELA MOBILE ang!!!! r a k e S Play Store
2
EKONOMI BISNIS ECONOMY
Kanwil Kemenag Babel Gelar Bazar Sembako Murah KANTOR Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenag Babel) menggelar bazar sembako murah sebagai bagian dari kegiatan untuk memperingati Hari Amal Bakti ke-71. "Pasar murah atau bazar ini digelar selama tiga hari dan terbuka untuk masyarakat umum," kata Kasubbag Humas Kanwil Kemenag Kepulauan Babel, Sugiyo di Pangkalpinang, Selasa (3/1/2017). Dia menjelaskan, guna mengoptimalkan kegiatan pasar murah pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan distributor agar masyarakat dapat membeli bahan kebutuhan sembako, sayuran, makan olahan hingga pakaian dengan harga terjangkau. "Pasar murah dibuka mulai pukul 09.00 hing-
ga 15.00 WIB di halaman Kantor Kanwil Kemenag," ujarnya. Ia berharap pasar murah ini dapat memberi manfaat untuk masyarakat sekitar degan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain bazar ada juga stan pasar tani yang menjual sayuran dan buah dengan harga murah. "Kita harap ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar," ujarnya. Dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke71 selain menggelar pasar murah Kanwil Kemenag Babel juga melaksanakan kegiatan jalan sehat dan donor darah serta menyantuni anak yatim piatu. "Hari Amal Bakti Kemenag Babel jatuh pada tanggal 4 Januari. Serangkaian kegiatan sudah kita lakukan termasuk upacara bendera," katanya memungkasi. (atb)
Pemerintah Pede Tembus Target 1 Juta Rumah Tahun Ini MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono percaya diri instansinya bisa merealisasikan program pembangunan 1 juta rumah tahun ini, setelah dua tahun berturut-turut tidak berhasil memenuhi ekspektasi. Optimisme Basuki dipicu adanya peningkatan jumlah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhasil dibangun tahun lalu. “Jika 2015 lalu jumlah capaian program hanya sekitar 700 ribuan unit dan 2016 mencapai 805.169 unit rumah, maka tahun ini kami lebih optimis program ini bisa terus ditingkatkan. Apalagi kebutuhan rumah bagi masyarakat di Indonesia terus meningkat setiap tahun,” kata Basuki, dikutip laman Kementerian PUPR, Rabu (4/1). Senada dengan Basuki, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengaku siap men-
capai target tahun ini. Berbagai kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemerintah, serta adanya dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat melalui KPR FLPP diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau. Syarif menerangkan, porsi pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non MBR pada pelaksanaan program 1 juta rumah tahun ini tidak mengalami perubahan yaitu 700 ribu rumah untuk MBR dan sisanya 300 ribu rumah untuk masyarakat non MBR. Untuk mendorong tercapainya target tahun ini, Kementerian PUPR menurutnya akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan di bidang perumahan seperti Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Pengembang, Perusahaan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR), perbankan dan masyarakat. (gen)
RABU 04 JAN 2017
Biaya Pengurusan STNK Motor Naik 100% Mulai Berlaku 6 Januari 2017
BIAYA Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 akan lebih tinggi pada 2017 ini. Biaya STNK sepeda motor naik 100 persen mulai 6 Januari 2017 mendatang. PP tersebut menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2010. Peraturan baru yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia itu mencantumkan tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Beberapa poin penting di antaranya penerbitan (pembuatan) STNK sepeda motor (roda dua atau roda tiga). Misalnya, jika sebelumnya pemilik akan dikenai biaya Rp 50 ribu, maka dengan PP baru itu akan dikenai bea Rp 100 ribu. Sementara untuk pengesahan yang dilakukan setiap tahun usai membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), jika dulu tidak dikenai biaya, maka mulai tahun depan akan dikenakan Rp 25 ribu.
Biaya pembuatan pelat nomor (kaleng) pun akan berubah. Jika sebelumnya dikenai Rp 30 ribu, maka tahun depan siapkan biaya Rp 60ribu. Sedangkan jika sebelumnya penerbitan BPKB untuk sepeda motor baru atau pindah kepemilikan akan terkena tarif Rp 80 ribu, maka dengan peraturan baru itu biayanya menjadi Rp 225 ribu. Dan untuk pemilik sepeda motor yang bermaksud memutasi kepemilikan ke daerah lain akan dikenai biaya Rp 150 ribu, sebelumnya biaya tersebut hanya separuhnya. Alasan Biaya Naik Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan biaya pengurusan STNK dan BPKB naik hingga 100 persen mulai 6 Januari 2017. Alasan utama karena kedua jenis layanan yang menjadi fungsi Kepolisian RI. "Polri sejak 2010 atau sudah 7 tahun tidak pernah melakukan penyesuaian tarif, jadi sekarang Kepolisian RI memperbaiki servis ke masyarakat untuk pengurusan STNK, dan lainnya," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Untuk diketahui, Penerimaan Negara Bukan Hibah
(PNBP) ditargetkan mencapai Rp 250 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Target ini naik dari patokan di APBN-P 2016 sebesar Rp 245,08 triliun dan realisasinya melebihi target yakni sebesar Rp 262,36 triliun atau 107 persen. Sri Mulyani menuturkan, ada beberapa tarif layanan oleh Kementerian/Lembaga akan naik di 2017 seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Pendapatan dari jasa layanan ini akan masuk pada pos PNBP tahun depan. Salah satu yang mengalami kenaikan tarif adalah biaya pengurusan STNK. "Jadi PNBP Kementeri-
Hipmi: Dana Daerah Harus Segera Disalurkan KETUA UMUM Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia menyesalkan keterlambatan transfer dana daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2016. Sebab, keterlambatan ini akan mengganggu pembangunan infrastruktur. Lambatnya kucuran transfer daerah juga bisa membuat pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan bahkan gagal sesuai target. “Kita sesalkan ada keterlambatan transfer dana daerah sampai 50 persen tahun 2016. Jelas ini akan mengganggu program Pemerintah khususnya oleh Presiden Joko Widodo yang ingin mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan mendorong penguatan ekonomi domestik,” ujar Bahlil
melalui siaran pers, Rabu (4/1). Hipmi meminta Kementerian Keuangan bisa mempercepat realisasi transfer dana daerah yang sudah menjadi hak daerah. Apalagi hal ini juga membuat sejumlah pemerintah
daerah (Pemda) banyak berhutang ke pengusaha daerah. Bahlil mengatakan, berdasarkan laporan sejumlah Bupati dari Kader Hipmi, dan pengusaha-pengusaha Hipmi, kas daerah mengalami kekosongan. Akibatnya, sejumlah proyek yang sudah disahkan dan digarap oleh kontraktor lokal terancam tidak dibayar. “Jangan sampai pengusaha
daerah ini nanti dianggap wanprestasi oleh bank dan suplaiernya. Bisa diblacklist nanti dia,” papar Bahlil. Bahlil meminta agar pemerintah mengevaluasi teknis penyaluran bantuan dana ke daerah yang kerap terlambat. Keterlambatan itu menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Minimnya serapan anggaran, ditambah lagi rendahnya ketersediaan infrastruktur membuat ekonomi domestik terancam melemah. Bahlil mengatakan, pemerintah perlu menjaga sisi permintaan (side demand) perekonomian nasional dengan mempercepat belanja modal maupun infrastruktur. Terlebih lagi ditengah situasi ekonomi global yang tidak menentu dan harga komoditas yang belum pulih. “Side demand ini harus kita jaga dengan instrumen yang memang kita bisa kendalikan," paparnya. (prc)
an/Lembaga akan selalu disesuaikan dari faktor inflasi atau servisnya yang lebih baik. Tarif yang ditentukan Kementerian/ Lembaga harus mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, jadi harus menggambarkan bahwa pemerintah lebih efisien, terbuka, tapi masyarakat juga bersedia membayar sesuai tingkat jasa yang diberikan pemerintah," ujar Sri Mulyani. Sementara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menyebutkan, kenaikan tarif STNK dan BPKB berdasarkan temuan BPK dan DPR. Menurutnya, BPK menemukan bahwa harga material
untuk pembuatan STNK dan BPKB telah mengalami peningkatan. Sementara Banggar DPR menilai peningkatan daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor harus dimanfaatkan agar bisa menambah penghasilan negara. "Kenaikan ini bukan karena Polri. Kenaikan ini pertama temuan BPK karena dianggap harga material sudah naik, material itu untuk STNK dan BPKB lima tahun lalu. Kemudian Banggar DPR menemukan ini perlu dinaikan karena Indonesia termasuk terendah di dunia, sehingga perlu dinaikkan," kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/1). (lp6/cnn/f-88)
POLITIK DAMAI Logistik Pilkada 2017 Masih Proses Lelang dan Produksi
RABU 04 JAN 2017
3
POLITIC
Plt Wali Kota Pangkalpinang Lantik 746 ASN
Ditargetkan Selesai pada 15 Januari JAKARTA- Pengadaan logistik pemungutan suara Pilkada 2017 masih dalam tahap proses lelang dan produksi. Komisi Pemilihan Umum menargetkan pengadaan logistik selesai pada Minggu (15/1) mendatang. Komisioner KPU RI Arief Budiman mengatakan, pengecekan proses produksi logistik akan dilakukan pada 15 Januari. Setelah dipastikan selesai, logistik pemungutan suara di 101 daerah penyelenggara Pilkada 2017 dapat langsung didistribusikan. "Pada tanggal itu juga (15 Januari) sudah bisa mulai dis-
tribusi logistik untuk daerah-daerah yang jangkauannya jauh. Untuk daerah-daerah yang jangkauannya dekat itu dua minggu sebelum hari pemungutan suara, baru didistribusikan," tutur Arief di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (3/1). Perbedaan waktu distribusi logistik terjadi karena faktor keamanan. Arief menuturkan, distribusi logistik pemungutan suara di daerah yang mudah dijangkau dilakukan belakangan untuk menghindari penumpukan logistik. Jika penumpukan logistik terjadi, pengamanan akan lebih melebar karena mencakup daerah yang lebih luas. Logistik pemungutan suara akan dipusatkan di kantor KPU Ka-
ASN Diminta Bekerja Maksimal
bupaten/Kota sebelum diberikan ke tiap tempat pemungutan suara (TPS) di suatu daerah. "Kalau jauh hari sudah dikirim bahaya juga karena pengamanannya kan jauh lebih melebar. Setiap KPU di 101 daerah sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun TNI," katanya. Empat Syarat Pembentukan TPS KPU RI juga menerangkan, empat syarat mendirikan TPS untuk Pilkada dan Pemilu. Untuk mendirikan TPS, KPU mensyaratkan TPS tersebut harus mampu diakses seluruh kalangan masyarakat. KPU melarang pemben-
tukan TPS di lokasi yang sulit diakses penyandang disabilitas. Selain itu, TPS juga harus berada di lokasi yang cukup terang. Syarat ketiga, TPS dapat didirikan di lapangan terbuka, dengan catatan harus ada tenda yang menaungi lokasi pemung-
utan suara. Terakhir, KPU mewajibkan pendirian TPS harus di lokasi yang dekat dengan pemilih. Lokasi pemungutan suara juga harus dirancang berada di tempat yang adil bagi masyarakat setempat. (wis/cnn)
Gerindra Ditawari 4 Pos Kementerian WAKIL KETUA UMUM Partai Gerindra Arief Puyono mengaku mendapat kabar dari orang dekat Presiden Jokowi bahwa Gerindra akan ditawari empat pos kementerian. Empat pos tersebut yaitu Menko Polhukam, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Staf Kepresidenan. "Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo,
bahwa Gerindra ditawarkan empat posisi di pemerintahan yaitu Menkopolkam, Mentan, Menaker dan Kepala KSP," kata Arief saat dihubungi, Selasa (3/1/2017). Menurutnya, jika tawaran itu benar, DPP Partai Gerindra akan menggelar rapat pimpinan. Hasil keputusan akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Jokowi akan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia juga menegaskan, seluruh kader partai akan siap mematuhi
instruksi Prabowo terkait keputusan ini. "Untuk berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo-JK yang pasti semua keputusan ada di tangan ketua dewan Pembina Gerindra. Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," tegasnya. Dia juga menyebut tawaran untuk masuk ke pemerintahan memang ada. Hanya saja Prabowo belum menyetujuinya. Prabowo, kata Arief, akan membantu pemerintahan Jokowi yang konstitusional dan program-program pro rakyat dan an-
ti neolib karena sesuai dengan manifesto Gerindra. Arief juga menuturkan sebenarnya keinginan utama seluruh kader adalah mengantarkan Prabowo ke kursi nomor satu di Indonesia, bukan dengan gabung ke pemerintah. "Kader Gerindra di bawah sejak Gerindra berdiri tujuan cuma satu yaitu mengantarkan Prabowo sebagai Presiden. Dan hanya menginginkan kader-kader Gerindra di pemerintahan kalau Presidennya Prabowo, dan bukan
Joko Widodo," ucapnya. Menurut Arief, merapatnya Gerindra ke pemerintah dianggap bisa menurunkan elektabilitas Gerindra dan Prabowo yang akan diusung kembali menjadi calon Presiden 2019. "Karena akan berpengaruh negatif pada elektabikitas Partai dan Prabowo pada pemilu 2019. Sebab awal 2018 sudah tahun politik dan Gerindra mulai memanaskan mesin mesin politik begitu juga dengan parpol lainnya," pungkasnya. (f-88)
PLT WALI KOTA PANGKALPINANG, M Sopian melantik dan mengukuhkan 746 aparatur sipil negara (ASN) guna mengisi posisi dan jabatan yang telah ditetapkan pemerintah kota. "Pelantikan dan pengukuhan ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019. Yang dilantik hari ini merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas," ujarnya di Pangkalpinang, Selasa (3/1/2017). Menurut M. Sopian, pemerintah kota sangat mendukung perubahan struktural mulai dari tingkat kelurahan sampai eselon. Selain itu, pihaknya berharap ASN yang telah ditetapkan posisinya dapat bekerja maksimal. "Perubahan ini juga dilakukan sebagai bentuk efesiensi anggaran, dimana seperti kita ketahui saat ini
pemkot sedang mengalami defisit anggaran," ujarnya. Ia mengtakan, perubahan tersebut juga sekaligus meremajakan struktural yang ada di lingkungan Pemkot Pangkalpinang yang dirasa sudah cukup lama tidak mengalami pergantian. "Penyusunan pejabat baru ini bukan dikarenakan adanya kedekatan dengan pimpinan, akan tetapi melalui berbagai pertimbangan dan dedikasi, loyalitas serta disiplin yang tinggi," ujarnya. Ia mengimbau agar para pejabat dan ASN yang baru saja dilantik dan dikukuhkan dapat bekerja dengan baik sebagai pelayan publik yang profesional. "Bekerjalah dengan baik, profesional dengan penuh tanggung jawab dengan jabatan yang diemban, karena seperti yang kita ketahui jabatan adalah sebuah amanah," katanya. (atb)
PELANGI EDUKASI 4
RABU 04 JAN 2017
PTN-BH Wajib Fasilitasi Mahasiswa Miskin Mahasiswa Miskin di PTN tak Boleh Kurang 20% Kemristekdikti akan Lakukan Evaluasi
SEMARANG - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menegaskan, perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) wajib memfasilitasi mahasiswa miskin. "Mengenai uang kuliah tunggal (UKT), bagi PTNBH sudah bukan lagi tanggung jawab kementerian," katanya di Semarang, Selasa (3/1/2017). Penentuan UKT bagi PTN-BH, kata dia, diserahkan kepada rektor di masing-masing perguruan tinggi, tetapi tidak boleh melupakan akses bagi 20 persen mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Meski penetapan UKT diserahkan masing-masing rektor PTN-BH, kata dia, tetap ada rambu-rambu yang harus ditaati untuk melindungi mahasiswa tidak mampu dari kesulitan biaya masuk perguruan tinggi. "Tidak bisa tidak, wajib hukumnya memfasilitasi mahasiswa miskin. Kami akan evaluasi betul PTN, seperti Undip. Jumlah mahasiswa miskinnya tidak boleh kurang dari 20 persen," katanya. Kalau sampai ada PTN yang memiliki mahasiswa miskin kurang dari 20 persen, kata mantan Rektor Undip terpilih itu, bisa dilaporkan kepada Kemristekdikti untuk
Presiden Instruksikan KIP Disalurkan kepada Semua Anak Yatim 2017, Fokus Pemerataan Kesejahteraan Akses Modal untuk Rakyat Harus Dipermudah
dilakukan evaluasi. Nasir menjelaskan status PTN-BH mengimplementasikan adanya kepercayaan dari pemerintah kepada PTN untuk melakukan pengelolaan sendiri karena diberikan otoritas, baik akademik maupun non-akademik. "Mereka (PTN-BH) diberikan kemandirian karena negara percaya PTN-BH bisa mengelola sendiri dengan inovasi dan kreasi. Namun, harus melindungi anakanak miskin," pungkasnya. Sementara itu, Rektor Undip Prof Yos Johan Utama mengakui saat ini Undip telah memfasilitasi mahasiswa kurang mampu sekitar 30 persen dari total mahasiswa yang diterima PTN tersebut. Ia mengakui PTN-BH memang dituntut melakukan inovasi dan kreasi, termasuk
hilirisasi hasil riset ke dunia industri yang nantinya digunakan untuk membiayai pengelolaan pendidikan. "Ya, supaya pendidikan jadi tidak mahal. Kami saat ini sudah memfasilitasi sekira 30 persen mahasiswa tidak mampu," kata Guru Besar dan mantan Dekan Fakultas Hukum (FH) Undip itu. Mengenai UKT, Yos mengakui memang ada beberapa tingkatan disesuaikan kemampuan ekonomi mahasiswa, tetapi tidak bersifat permanen karena secara berkala dilakukan evaluasi atau peninjauan. "Kami menyadari, mungkin ada yang sekarang kondisi ekonominya di atas, namun bisa juga nanti di bawah. Banyak juga yang kemudian mengajukan penurunan grade UKT," katanya. (oz/f-88)
PRESIDEN JOKO WIDODO menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk memperluas distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia meminta agar KIP disalurkan kepada semua anak yatim di seluruh Indonesia. "Tadi malam saya telepon menteri pendidikan agar kartu pintar bisa diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita, dan segera ini bisa kita mulai," ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna yang membahas
fokus program pemerintah di tahun 2017 di Istana Bogor, Rabu (4/1). Jokowi menitikberatkan fokus pemerintah pada 2017 kepada pemerataan kesejahteraan. Presiden memandang bantuan sosial yang direpresentasikan dalam bentuk KIP merupakan salah satu elemen penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Kemudian, untuk mengurangi kesenjangan sosial, Presiden juga menegaskan bahwa akses permodalan untuk rakyat harus dipermudah. Ia ingin agar
program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2017 lebih banyak menjangkau masyarakat serta besaran kredit yang disalurkan juga meningkat. Selain itu, Presiden juga meminta agar akses rakyat terhadap tanah dipermudah. Karena itu, ia mendorong agar program redistribusi
aset dan legalisasi tanah terus diperkuat. "Saya minta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat yang berkaitan dengan tanah adat, kemudian sertifikat untuk rakyat, harus jadi fokus perhatian kita bersama dan kita lakukan besar besaran selama dua tahun ini," katanya. (prc)
DPR Minta Pemerintah Perbaiki Kualitas Pendidikan Nasional
KOMISI X DPR RI berharap, kualitas pendidikan di Indonesia semakin membaik, terutama pada 2017 ini. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan rumusan kebijakan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. Fikri tidak menampik, masalah pendidikan bukan urusan mudah bagi Kemendikbud. “Karena di usia SD hingga SMA/ SMK, adalah masa emas seorang siswa tersebut dididik,” kata Fikri melalui siaran pers, Selasa (3/1). Jika kualitas di level ini membaik, dia yakin jenjang setelahnya, baik di level perguruan tinggi maupun di dunia kerja, akan semakin mudah. Dengan memasuki masa baru ini, Fikri juga berharap, tidak banyak lagi persoalan politik yang menganggu kinerja pendidikan, seperti reshuffle kabinet. Hal ini karena pergantian kepemimpinan berkonsekuensi pada pergantian kebijakan di tataran riil. Padahal, dunia pendidikan sejatinya bukanlah
dunia coba-coba. “Sebab semua harus dirumuskan dengan bijaksana berdasarkan data,”kata Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini. Dalam Survei Programme International Student Assessment (PISA) yang dirilis terakhir tahun 2015, Pendidikan Indonesia mengalami peningkatan enam peringkat, yaitu dari 71 ke 64 dibandingkan tahun 2012. Survei ini dilakukan di 72 negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang melihat kemampuan membaca, sains, dan matematika pada anak yang berusia 15 tahun dengan dipilih secara acak. Hasilnya, kemampuan membaca naik 10 poin, sains 32 poin, dan matematika 17 poin. Dengan adanya momentum ini, Fikri sangat menekankan adanya perbaikan pendidikan tanah air pada 2017. Hal ini diharapkan dapat dimulai dari perbaikan pengambilan keputusan kebijakan. “Apapun kebijakan yang diambil oleh Mendikbud sejatinya dapat dibahas terlebih dahulu secara matang, baik di internal kabinet maupun kepada mitra Komisi X DPR RI,” tutupnya. (mtc)