Palembang Ekspres Kamis, 14 Maret 2013

SUMSEL PALEMBANG EKSPRES

KAMIS, 14 MARET 2013

Penyerapan Anggaran Masih Minim LUBUK LINGGAU. PE – Kendati telah diwanti-wanti sebelumnya, agar kegiatan yang diprogramkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sejak awal tahun ( Januari/red ), segera dilaksanakan. Namun, masih mengecewakan.

Sejogyanya pada triwulan pertama ( JanuariMaret ), sesuai target, namun kenyataannya masih dibawah 25 persen.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kota Lubuk Linggau, Ir H Parigan HS, MM usai memimpin rapat evaluasi penyerapan anggaran tahun 2013, di Op Room Moneng Sepati, Rabu(13/3) ketika dikonfirmasi Palembang Ekspres mengakui, jika penyerapan minim.

Berdasarkan laporan dari semua Kepala SKPD, pihaknya optimis pada triwulan kedua, apa yang diharapkan akan tercapai. “Masih minimnya penyerapan anggaran dan pendapatan daerah itu, dikarenakan saat ini berbagai program masih dalam tahap pelaksanaan bahkan masih ada beberapa program khususnya proyek fisik, dalam tahap pra tender,” katanya.

Mantan Sekda Kabupaten Musi Banyuasin itu, sangat kecewa, karena hasil laporan yang terima sebagaimana terungkap dalam rapat evaluasi tersebut, ada SKPD belum sama sekali melaksanakan pogramya dengan alasan masih menyusun program. “ Ya, semestinya, tidak ada lagi istilah menyusul karena setiap satuan kerja, sejak awal sudah ada programnya,” katanya.

Dia menambahkan, nanti akan dilakukan evaluasi terhadap kinirja SKPD tersebut.

Namun, dirinya yakin dengan semangat dan kinirja yang tinggi untuk membangun Kota Lubuklinggau. “Karena semua program untuk mensejahterakan masyarakat itu akan terlaksana sebagaimana yang telah ditentukan,” tukasnya. RIF

Halaman 13

Puluhan Supir Truk Mengamuk MUSI RAWAS. PE – Puluhan supir truk mengamuk saat antri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di nomor 2431653 jalan lintas sumatera (Jalinsum), Kecamatan Rupit, Kabupaten Mura.

Kejadian sore sekitar pukul 17.00 WIB, akibatnya sejumlah kaca kantor SPBU pecah, bahkan pegawai SPBU belum melakukan aktifitasnya dengan normal lantaran masih khawatir.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mengamuknya puluhan supir truk di SPBU, diduga lantaran petugas SPBU lebih banyak melayani warga sekitar yang membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan tengki modif. Bahkan, mobil warga yang sudah diisi BBM-nya, kembali mengantri tanpa menghiraukan antrian panjang truk di belakang.

Tak ayal, supir truk yang telah antri berjam-jam menumpahkan kekesalannya kepada petugas SPBU karena BBM habis. Puluhan supir ini mengejar dan menyerang kantor SPBU hingga kaca pecah. Tak hanya itu, petugas SPBU sempat lari tunggang langgang meninggalkan

lokasi karena ketakutan.

“Kita tidak bisa melarang mereka lagi, bahkan sudah diingatkan setiap hari. Tapi mereka tetap saja membandel meminta untuk dilayani pengisian. Padahal kendaraan di belakang sudah antri,” ujar Iwan, petugas SPBU kepada Palembang Ekspres Rabu (13/3).

Menurutnya, penjualan BBM di SPBU tersebut sudah mencukupi target. Tetapi, banyaknya warga yang melakukan pengisian BBM dengan tengki modif membuat BBM cepat habis. “Ini hanyalah kesalahpahaman antara kami dengan supir truk, sedangkan penjualan kami sudah 8 ton kita jual. Namun puluhan supir ini meminta kami menjual dan kami tidak mau menjual lagi, sehingga kami karyawan pengawas diserang konsumen,” bebernya.

Terpisah, Kapolsek Rupit AKP Armansyah SH melalui Kanit Intel Ipda Ujang membenarkan peritiwa mengamuknya puluhan supir truk di SPBU jalan lintas Sumatera, Kecamatan Rupit yang diduga akibat banyaknya warga sekitar

FOTO: IMRON / PALPRES

PECAHAN KACA

Salah seorang menunjukkan pecahan kaca yang berhamburan milik SPBU yang dipecahkan oleh supir yang hendak melakukan antri BBM.

melakukan pengisian BBM menggunakan tengki modif. Dan pasca kejadian, pihaknya terus melakukan pemantauan dan melarang warga

Mubazir Lampu Jalan Hidup 24 Jam

Sekuriti “Dijual” PT TEL ke Tangkas MUARA ENIM. PE - Sekitar ratusan orang sekuriti (pengamanan) PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL), Kecamatan Rambang Dangku merasa dijual atau dicalokan oleh perusahaan pulp and paper ini kepada PT Tangkas Palembang.

Demikian disesalkan perwakilan Persatuan Sarikat Buruh PT TEL, Darwin dihadapan Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim, Taufik Rahman didampingi Asisten I, Bulgani Hasan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Abu Hanifa, di Ruang Rapat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Rabu siang (13/3).

Mewakili ratusan sekuriti PT TEL Darwin mengaku, pihak PT TEL tidak tegas menyikapi dengan bijak terhadap tuntutan sekuriti. Sebetulnya kata dia, sekuriti menginginkan agar lepas dari sistem kerja outsorching yang diterapkan PT Tangkas dan berharap diperkejakan secara tetap. Namun pihak PT TEL bukannya mengindahkan tuntutan akan tetapi malah tetap menerapkan sistem kerja kontrak.

“Sebenarnya jelas kami semua telah dicalokan PT TEL kepada PT Tangkas, padahal kami telah lama bekerja sebelum di outsourching kepada Tangkas,” jelasnya.

Senada disampaikan Koordinator aksi, Ucok Harahap, mengungkapkan, aksi ini dilakukan terkait pelanggaran isi kesepakatan bersama antara Serikat Pekerja Sekuriti (SPS) PT TEL dengan pihak management PT TEL yang telah ditandatangani pada 22 Maret 2012 dan perundingan, mengenai Pelanggaran Perjanjian Bersama (PB) pada 13 April 2012 serta Perjanjian Kerja (PK) tanggal 1 Mei 2012 oleh PT Tangkas dalam hal ini telah diadakan Perundingan Tripatite tiga kali sejak 6-20 Desember 2012 dan 14 Januari 2013, antara SPS PT TEL dengan PT Tangkas.

“Perundingan pada waktu itu tidak pernah ada kesepakatan dan perundingan maka dari itu kita hadapkan masalah ini kepada anggota dewan dan pemerintah,” terangnya.

Bentuk pelanggaran PB dan PK yang di lakukan oleh PT Tangkas, kata dia diantaranya terkait jaminan kesehatan, kelengkapan seragam dan kelengkapan kerja, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang di lakukan secara sepihak oleh pihak PT Tangkas dan sistem kerja. “Semua ini jelas tidak sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan,” tegasnya.

Sekda Muara Enim, Taufik Rahman mengaku, Pemkab tidak bisa memberikan intervensi atau memaksa kepada manajemen PT TEL untuk memenuhi permintaan sekuriti. Maka dari itu, terang dia, dikarenakan dari SPS PT TEL tidak memenuhi kesepakatan dari draft yang dikirim manajemen PT TEL kepada pemerintah daerah.

Untuk itu kita buat berita acara, guna memberikan keputusan yang dapat memutuskan kesepakatan lebih lanjut. “Kita hanya bisa memberi teguran dan keputusan sepenuhnya bisa diputuskan manajemen PT TEL. Akan tetapi, pemerintah akan memberikan teguran keras kepada PT TEL dan melakukan pemanggilan,” ungkapnya.

Sebelum melakukan unjuk rasa di halaman Pemkab Muara Enim sekitar pukul 14.00 WIB, para pengunjuk rasa sempat berdemonstrasi di halaman DPRD Muara Enim sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa diterima pimpinan dan anggota DPRD. Melalui Wakil Ketua DPRD, Akwam menyesalkan rumitnya penyelesaian terhadap permasalahan antara sekuriti dengan PT Tangkas dan PT TEL. “Dewan akan mengirimkan surat kepada Pemkab Muara Enim, agar dapat membantu penyelesaian masalah ini,” tukasnya. HFB

FOTO: IMRON / PALPRES

LAMPU JALAN

Tampak lampu jalan tengah menyala di siang hari dan membuat pemborosan listrik dan dinilai mubazir.

MUSI RAWAS. PE - Sejumlah lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kelurahan O Mangun Harjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Mura terus menyala (hidup) meskipun kondisi sudah siang.

Ironisnya kondisi ini, diketahui Dinas terkait yakni Dinas Pertambangan Kabupaten Musi Rawas, namun langkah konkret guna pengecekan di lapangan ternyata tak kunjung dilakukan. “Sudah dua bulan terakhir, lampu jalan itu memang menyala 24 Jam,” ungkap Hendri (36) seorang penguna jalan warga Kecamatan Sumber Harta.

Dia menjelaskan, hidupnya lampu jalan hingga 24 jam full diketahuinya saat dirinya melintas disekitar lokasi. “Diharapkan dinas terkait dapat segera bertindak, sehingga tidak terjadi pemborosan listrik atau mubazir ,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertambangn dan Energi Kabupaten Mura, Suhendi menjelaskan, pihaknya siap melakukan perbaikan bahkan dalam periode 2014 akab mengangarkan perbaikan khusus untuk lampu jalan. ”Kami minta pihak Kecamatan untuk proaktif dan melakukan pe-

mantauan terhadap lampu jalan yang padam, kita akan melakukan perbaikan tetapi saat ini informasi yang kita dapat sangat sedikit dimana lokasi yang padam,” katanya.

Dia menambahkan, dalam rapat Musrembang yang dilakukan beberapa waktu lalu keluhan mengenai lampu jalan memang banyak yang disampaikan. Tetapi pihaknya juga mengimbau agar pihak Kecamatan ikut serta melakukan pemantauan. ”Penerangan sangat penting sekali untuk menerangi pengguna jalan, sehingga mengurangi kejadian kecelakaan lalu lintas,” tukasnya. IMR

Dishut Panggil Pengusaha Kehutanan MUSI RAWAS. PE - Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Musi Rawas (Mura), memanggil seluruh pemilik sawmil dan pemegang izin perseorangan maupun masyarakat yang memiliki usaha dengan hutan.

Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Mura, Nawawi menjelaskan, pemanggilan itu memberikan penekanan kepada pemahaman terhadap pengertian illegal logging yang berhubungan dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No 30/2012. “Kita harapkan agar tidak ada lagi salah persepsi

terhadap aktivitas kehutanan, sehingga meresahkan masyarakat,” ujar Nawawi, Rabu (13/3).

Menurutnya, pemanggilan dilakukan Senin (18/3) mendatang. Sehingga mereka yang memiliki usaha berhubungan dengan hutan diwajibkan hadir untuk mengetahui aturanaturan yang jelas dan tegas mengenai aktivitas di kawasan hutan.

“Kita harapkan kepada pemilik sawmil, pemegang izin usaha yang berhubungan dengan hutan mengapresiasi langkah yang dilakukan Dishut,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kabupaten Mura, AKBP M Barly Ramadhani mengatakan, pihaknya tetap berkoordinasi dengan instansi yang berwenang mengeluarkan izin terhadap usaha yang dilakukan pemilik kehutanan.

Tetapi jika aktivitas mereka melanggar aturan dan terindikasi illegal logging sangsi tegas diterapkan.

“Kita tidak tebang pilih. Karena jelas aturan yang ada illegal logging pasti disikat tuntas. Sebab sudah menjadi atensi Kapolri dan Kapolda Sumsel,” tutupnya. IMR

LAHAT. PE - Belum rampungnya pengerjaan jalan khusus batubara dilihat langsung anggota DPRD Provinsi Sumsel, Selasa (12/3) lalu. Para anggota legislatif menyusuri jalan khusus batubara, yang dibangun PT Servo Lintas Raya (SLR). Namun perjalanan mereka kandas belum lama ini.

Pasalnya, perjalanan dari Desa Tanjung Jambu, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, yang baru sampai di Desa Belimbing, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, tidak dilanjutkan dengan kondisi jalan rusak berat. Beberapa titik terdapat longsor hingga

menutupi badan jalan yang masih berbentuk tanah kuning, hingga tidak mungkin dilintasi.

Wakil Ketua DPRD Sumsel Drs H Djauhari MM, didampingi 11 anggota Komisi IV DPRD Sumsel mengungkapkan, sampai saat ini ruas jalan khusus batubara belum dapat dilintasi. Keadaan ini tidak sesuai dengan janji PT SLR yang akan menyelesaikan pembangunan dalam waktu tiga bulan, sejak dikeluarkannya SK Gubernur Sumsel, atas larangan angkutan batubara melintas di jalan umum.

“Kami belum sampai tuntas menyusuri jalan sepanjang 120

kilometer ini, kondisinya masih tanah merah yang becek, rusak dan longsor. Dipastikan jalan ini belum dapat dilintasi,” tegas Djauhari.

Bahkan pengerjaannya dinilai tidak serius oleh puluhan supir batubara. Bahkan, mereka menilai sampai saat ini ruas jalan tersebut masih belum layak dilintasi kendaraan besar.

“Dalam keadaan tidak ada muatan saja mobil tidak bisa lewat, apalagi kalau mobil diisi muatan delapan ton.

Jalannya masih becek di mana-mana, tidak mungkin dilewati dengan beban berat,” kata salah seorang sopir batubara, yang menolak keras namanya disebut. KOE

Jalan Khusus Batubara Tidak Kunjung Rampung

yang membeli BBM menggunakan tengki modif.

“Aksi mereka (Supir) ini merusak kantor Staf karyawan, 3 jendela

kaca pecah, 5 pintu kantor rusak.

Saat kejadian karyawan lari dalam hutan ketakutan,” Jelasnya.

Salah seorang dari puluhan supir mengamuk amarahnya dan meninju jendela kaca hingga tangannya terluka parah, sehingga darah berceceran dil antai dan juga pintu dan pelaku tersebut dilarikan ke rumah sakit sobirin di Lubuk Linggau.

Melihat teman mereka terluka dan semua karyawan tidak ada di tempat lagi maka dengan sendirinya para supir membubarkan diri.

“Tangan pelaku Amrul akibatnya terluka dibagian pergelangan tangan kanan dan pelaku langsung dilarikan kerumah sakit,” katanya.

Sementara itu, Hariadi SR Depot Pertamina Kota Lubuk Linggau Kabupaten Mura mengungkapkan, dirinya sudah mendapatkan laporan terkait pengerusakan itu. Untuk penyebab kejadian masih simpang siur, sehingga pihaknya melakukan pengecekan di lapangan. “Penyebab secara pasti belum diketahui sehingga pihaknya melakukan penyelidikan dilapangan,” tukasnya. IMR

BPS Saring 120 Petugas Sensus PRABUMULIH. PE – Guna mengetahui data akurat dan terkini tentang jumlah lahan pertanian, Badan Pusat Statistik menyaring 120 petugas sensus pertanian di kota Prabumulih, dari tanggal 1-31 Mei 2013 mendatang.

Penerimaan anggota sensus ini, dilakukan BPS Prabumulih seiring perkembangan kota tiap tahun yang menyebabkan hampir seluruh lahan pertanian berubah menjadi pusat perekonomian. Selain itu, dana yang akan dihabiskan untuk melakukan kegiatan rutin 10 tahunan ini, yakni berkisar Rp 600 juta. Tidak hanya itu, jumlah petugas yang akan diterjunkan secara langsung mencapai 120 petugas yang harus memiliki pengalaman dan mampu menulis dengan baik.

Kepala BPS kota Prabumulih, Yusron SE mengatakan, kegiatan Sensus Pertanian (ST) rutin dilakukan setiap 10 tahun sekali.

Hal itu dilakukan selain utnuk mendapat data akurat terkait pertanian di seluruh indonesia juga diperlukan untuk mengevaluasi kinerja pertanian.

“Acara ini 10 tahunan, sebagai data acuan survei-survei pertanian juga diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan pertanian di Indonesia khusunya kota Prabumulih,” ujarnya, Rabu (13/3) ketika ditemui diruang kerjanya.

Yu s r o n m e n a m b a h k a n ,

untuk melancarkan kegiatan sensus saat ini pihaknya tengah melakukan seleksi calon petugas ST. “Pihaknya akan menyeleksi petugas hingga mendapatkan 120 petugas yang tangguh. Adapun petugas yang diperlukan yakni sebanyak 30 petugas yang akan dijadikan koordinator tim (kortim) dan sebanyak 90 petugas pencacah lapangan (PCL),” terangnya.

Disebutkannya, adapun penempatan 120 petugas tersebut, menurut Yusron, dipisah ke enam Kecamatan yakni di Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) akan ditempatkan 17 petugas, Kecamatan Prabumulih Selatan sebanyak 16 petugas, Prabumulih Timur 27 petugas, Prabumulih Barat 28 petugas, Prabumulih Utara sebanyak 11 petugas dan Kecamatan Cambai sebanyak 21 petugas. “Petani akan didata di seluruh kota Prabumulih dengan pembagian menjadi 314 blok sensus,” jelasnya.

Selain itu, kata Yusron, adapun jenis cakupan pertanian yang akan didata yakni usaha pertanian di subsektor tanaman pangan, holtikultura, perternakan, peekebunan, perikanan dan kehutanan. “Data yang dihasilkan nantinya diantaranya berupa tentang luas lahan, jenis irigasi, jumlah rumah tangga pertanian, peternakan dan karateristik sosial demografi,” tandasnya. AND

Forum SKPD Prioritaskan RKPD 2014 PRABUMULIH. PE - Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilingkungan Pemkot Prabumulih, Rabu (13/3) mulai membahas prioritas program pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2014.

Rapat forum SKPD tersebut dipimpin oleh Walikota Prabumulih, DR Drs H Rachman Djalili MM diwakili Wawako Prabumulih, Ir Ridho Yahya MM di ruang rapat lantai I, Gedung Pemkot Prabumulih. “Rapat ini sebagai bentuk pertanggung jawaban SKPD, membantu kita dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun,” kata Ridho.

Perencanaan program harus baik, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika tidak dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka tidak akan berhasil. Pada forum SKPD ini, dibahas sinkronisasi anggaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran antar SKPD. “Harus ada koordinasi antar SKPD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran,” katanya seraya menyebutkan itulah fungsi forum SKPD. Melalui rapat forum SKPD ini kata dia, adanya usul-usulan

program yang menjadi program prioritas agar pembanguan di kota ini lebih terarah. “Usulanakan dibahas di Musrenbang dan akan menjadi program prioritas di RKPD 2014,” jelasnya.

Sambungnya, sesuai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, ada 5 prioritas program yang akan dijalankan. Diantaranya, pengembangan ekonomi, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan prasarana dan sarana wilayah, pengembangan tata kelola pemerintah dan pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. “Setiap SKPD diwajibkan melakukan penguatan stake holder dalam mendukung program tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda kota Prabumulih, Drs Yoseph Manjab mengatakan rapat kordinasi ini bertujuan untuk memperkuat rencana kerja (renja) SKPD di RKPD 2014. Selain itu, mempertegas dan mempertajam program yang akan diusulkan dalam RKPD. “Tak jauh berbeda tahun sebelumnya, fokus pembahasan progran difokuskan pada lima kelompok program pembahasan,” tandasnya. AND