PALEMBANG EKSPRES
SELASA, 31 DESEMBER 2013
HALAMAN 13
Satpam Dituntut Profesional LAHAT.PE - Satuan Pengamanan (Satpam) dituntut profesional dan diharapkan mampu sebagai penunjang petugas keamanan, guna membantu memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga khususnya yang ada diwilayah tugas masing-masing. Kapolres Lahat, AKBP Budi Suryanto menilai, peran satpam cukup membantu khususnya dalam melakukan pengamanan. karena itu seluruh anggotanya wajib mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang baik, agar dalam melaksanakan tugas tidak terjadi kesalahpahaman. Dikatakannya, Polres Lahat siap membantu tugas anggota Satpam dimanapun berada. Apalagi dengan bertambahnya usia tentu kedewasaan harus segera dimiliki. “Jika anggota satpam dilatih, tentu mereka akan tahu tugas dan fungsinya kedepan. Dengan begitu, meningkatkan nilai jual satpam itu sendiri,” tegasnya, saat memimpin upacara HUT Satpam ke-33, di Halaman Polres Lahat, kemarin (30/12). Menurutnya, Kabupaten Lahat termasuk wilayah yang kondusif.
Indikatornya, sangat jarang terdengar laporan jika anggota satpam tersebut tersandung masalah atau melanggar kode etik. Atas kondisi inilah, kinerja satpam harus dipertahankan mengingat peran satpam begitu penting. “Anggota pengamanan, jangan pernah mengeluh bertugas dimana pun, yang terpenting lingkungan tempat kerja harus aman dari gangguan apapun,” katanya. Sementara itu, Wakil Bupati Lahat Marwan Mansyur, menyampaikan apresiasinya atas peringatan HUT Satpam pada tahun ini. Dengan keberadaannya saat ini, dirinya berharap tenaga pengamanan ini tetap menjalankan tugas sebaik mungkin. Saat ini, lanjutnya, tidak hanya swasta yang membuntuhkan jasa pengamanan melainkan instansi Pemerintah juga membutuhkan security dan Pemkab Lahat akan mendukung aktivitas dan kinerja yang dilakukan oleh Satpam dan manapun berada. “Mulai dari sekolah hingga perusahaan besar pasti menggunakan jasa pengamanan. Kita sangat bangga jika kabupaten kita tergolong kondusif
Lintas
Dana�Hibah Plafon�Tanpa�Batas MUARA ENIM.PE - Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim menyediakan dana hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Menurut Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesra) Pemkab Muara Enim, Rusdi Hairullah, ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 32 tahun 2011 pasal 7 ayat 1 dan 2. Dalam permendagri ini, terangnya, hibah kepada masyarakat persyaratannya paling sedikit harus memiliki kepengurusan yang jelas dan hibah kepada Ormas persyaratan paling sedikit memiliki syarat, telah terdaftar pada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat sekurangkurangnya tiga tahun, berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemda yang bersangkutandan memiliki sekretariat tetap. Ketentuan ini juga dikuatkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Muara Enim No 34 tahun 2011 pasal 7 ayat 1. Dimana untuk syarat hibah kepada masyarakat harus memiliki kepengurusan jelas, berkedudukan di wilayah Kabupaten Muara Enim, memiliki sekretariat tetap, tidak terjadi konflik internal, memiliki tanah yang sah dan memiliki rekening bank atas nama lembaga. Kemudian lebih lanjut pada ayat 2, dijelaskannya, untuk Ormas paling sedikit terdaftar pada Pemda minimal tiga tahun, berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemda, memiliki sekretariat tetap dan tidak terjadi konflik internal. Lalu memiliki tanah yang sah dan memiliki rekening bank atas nama Ormas. “Pengajuan dana hibah tanpa batas maksimal ini baik untuk ormas seperti PWI dan untuk masyarakat seperti karang taruna, harus melalui proposal. Ketentuannya, bila diajukan tahun 2014 maka akan dianggarkan tahun 2015 melalui persetujuan dewan,” katanya. Dimana, sambungnya, proposal yang masuk ke bagian Kesra Pemkab Muara Enim akan diverifikasi oleh tim anggaran yang terdiri dari Sekda, Kesra dan PPKAD. Setelah mendapat persetujuan DPRD Muara Enim, maka akan dilimpahkan selanjutnya pada SKPD terkait. “Seperti hibah untuk organisasi PWI akan berkordinasi dengan Kantor Informasi Komunikasi,” bebernya. Masih menurut Rusdi, dana hibah yang diberikan tidak bisa setiap tahun. Dalam artian, bila tahun 2014 mendapatkannya untuk kelang setahun berikutnya baru bisa mendapatkannya lagi. “Lebih penting lagi, dalam penggunaan danah hibah ini, demi akuntabiltas, transparansi dan tanggung jawab terhadap penggunaan dana, maka akan diaudit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke penerima hibah yang menjadi objek pemeriksaan. Karena tanggung jawabnya besar dan bila salah akan berurusan dengan hukum pidana,” pungkasnya. HFB
dari ancaman apapun dan ini merupakan kerjasama seluruh pihak tak terkecuali Satpam,” bebernya. Sementara menurut Kapolres Muara Enim, AKBP Mohamad Aris SIk, sebagai penyelenggara pengamanan swakarsa, satpam harus mengemban fungsi Polri. Ada sejumlah hal yang harus dilakukan seluruh personil satpam sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. “Harus terus menjaga disiplin dan dedikasi kerja. Kemudian satpam harus memperluas wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan satpam untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan,” terangnya. Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar menegaskan, peran satpam sebagai mitra Polri sangat penting dalam penyelenggaraan pengamanan swakarsa. “Sebagai bentuk pengamanan swakarsa, peran satpam diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mendukung upaya pemeliharaan Kamtibmas,” tukasnya. HKY/HFB
FOTO; HENGKY/PALPRES
PERAGAKAN
Para Satpam memperagakan cara menangkis dengan borgol dalam mengantisipasi ganguan Kamtibmas. Peragaan itu ditunjukan dalam memperingati HUT Satpam di Halaman Polres Lahat, kemarin (30/12).
Sambut Tahun Baru, Kabinet Dirombak
Empat Kepala Dinas Bakal Tergusur
PAGARALAM.PE - Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati MKes, akan membuat suasana lain menyambut tahun baru 2014 dan ingin tampil beda dengan melakukan mutasi besar-besaran tepat pukul 24.00 WIB. Bahkan langsung melakukan pelantikan terhadap sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau kepala dinas. Sejumlah kepala SKPD yang santer
bakal digusur yaitu Kepala Dinas Pertanian, Jumaldi Jani SP, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Sukman SE MM, Kepala Bappeda, Zulkifri Idrus SE, Kepala Lingkungan Hidup, Hermawan SE, Kepala Dinas K3P, Siaful Amri SE dan sejumlah pejabat eselon III dan IV lainnya. “Memang Walikota ingin menyambut malam pergantian tahun dari 2013 kepada 2014 dengan memulai suasana baru di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam yaitu akan dilakukan pelantikan sejumlah pejabat eselon II,III dan IV,” kata Kabag Humas Pemkot Pagaralam, M
Helmi SE, kemarin (30/12). Menurutbnya, memang informasi akan ada pergantian atau pelantikan pejabat baru ini sudah berkembang di lingkungan sekretarait Pemkot Pagaralam dan termasuk Satuan Kerja (Satker). “Tapi untuk kepastianya menunggu detik-detik pelantikan. Saat ini masih meraba-raba siapa pejabat yang akan diganti atau dilatik Walikota,” ungkapnya. Dikatakannya, kalau untuk kepastian akan ada pelatikan atau pergantian pejabat di berbagai SKPD menunggu pelaksaan, termasuk siapa saja pejabat yang akan dimutasi
Jalur Gunung Dempo Satu Arah PAGARALAM.PE – Guna menghindari kemacetan di kawasan wisata Gunung Dempo pada libur tahun baru ini, pihak Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pagaralam bakal mengalihkan sementara rute kunjungan wisatawan menuju ke sejumlah objek wisata yang ada. Seperti tahun sebelumnya, di kawasan dimaksud akan diberlakukan jalur satu arah. Kapolres Pagaralam, AKBP Saut P Sinaga melalui Kasat Lantas, AKP Heri Widodo mengatakan, rencana pengalihan di kawasan wisata khususnya yang ada di Gunung Dempo tidak lain untuk menghindari kemacetan. Baik itu, mulai dari pintu masuk hingga disejumlah titik menuju ke sejumlah objek wisata yang ada. “Seperti tahun-tahun sebelumnya,
jalurnya diberlakukan satu arah untuk menghindari kemacetan kendaraan pada saat puncak kunjungan wisatawan di libur pergantian tahun nanti. Rencananya, pengalihan jalur akan mulai diberlakukan H-2 pergantian tahun. Tapi, kita akan melihat situasi kunjungan atau booking kamar dari para wisatawan di sejumlah hotel atau villa,” urai Heri. Ditegaskannya, mulai dari pintu masuk menuju kawasaan wisata Gunung Dempo, baik itu dari Portal (gerbang masuk, red) yang berada di Dusun Pagarjaya, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagaralam Utara, belok ke kiri menuju kompleks perkantoran satu arah merupakan jalur naik. Demikian juga akses masuk dari Dusun
Tegur Wangi, Kelurahan Pagarwangi, Kecamatan Dempo Utara menuju kebun teh Gunung Dempo. Sementara jalur turun, dari pabrik teh PT PN VII turun atau kembali ke Portal merupakan jalur turun. “Kita akan memasang rambu tanda panah, mulai pintu masuk hingga menuju jalur turun bagi para wisatawa. Sehingga pengunjung yang berkendaraan tidak terjebak di kemacetan. Akses yang dimaksud, digunakan para wisatawan untuk mengunjungi sejumlah objek wisata yang ada, diantaranya, Tangga Seribu, Antan Delapan, perkebunan teh, Tugu Rimau, Cughup Mangkok, Cughup Embun, dan Hutan Bambu,” terangnya. Untuk menghindari kemacetan, lanjut Heri, kendaraan khususnya roda empat
Kantor�Pemkab�dan�DPRD�Belum�Rampung
Akhir�Tahun, Gelar�Bakti�Sosial PRABUMULIH.PE - Dipenghujung tahun 2013, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Prabumulih menggelar bakti sosial berupa penyemprotan asap (fogging) ke sejumlah wilayah di Kota Prabumulih, yang dinilai rentan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD) dan juga sunatan massal. Selain itu, KNPI juga membagi-bagikan 250 paket peralatan sekolah seperti buku dan tas bagi pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) yang berasal dari keluarga tidak mampu (keluarga miskin). “Semua ini sebagai bentuk kepedulian kita (KNPI) terhadap dunia pendidikan dan juga kesehatan. Selain bakti social berupa sunatan massal dan fogging sebelumnya kita juga telah menggelar kegiatan olah raga disetiap kecamatan dan puncaknya pertandingan sepak bola,” ujar Ketua KNPI Kota Prabumulih, Hamsi, ketika dibincangi wartawan diselasela kegiatan pengasapan, kemarin (30/12). Dijelaskan Hamsi, sunatan massal yang digelar KNPI diikuti oleh puluhan anak dari berbagai kelurahan dan desa yang ada di Kota Prabumulih. Begitu juga dengan pembagian paket peralatan sekolah, menurut pria yang ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD ini, sedikitnya 250 paket berhasil disalurkan. Masih kata Hamsi, dana kegiatan tersebut bersumber dari dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih. “Oleh karena itu, kita memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menghibahkan dananya semoga kedepan KNPI kembali mendapat kucuran dana sehingga KNPI dapat berbuat yang lebih bagi masyarakat,” terangnya. Lebih lanjut Hamsi berharap, apa yang dilakukan KNPI dapat menggugah masyarakat yang mampu untuk ikut serta membantu warga yang tidak mampu. “Kita sifatnya hanya menstimulus atau merangsang, harapan kita nantinya pihak lain ikut mencontoh apa yang kita lakukan ini,” bebernya. Bakti sosial yang digelar KNPI mendapat dukungan dari masyarakat, masyarakat berharap kegiatan seperti itu jangan hanya dilakukan satu kali dalam setahun. “Jangan hanya menjelang akhir tahun saja, baiknya ini dilakukan rutin dan terjadwal,” pungkasnya. RAY
atau dilakukan pergantian. “Kita minta semua tidak terpengaruh dengan akan ada pergantian atau mutasi, agar roda pemerintahan berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya. Dilanjutkannya, pergantian atau alih jabatan sudah merupukan hal yang biasa dalam rangka mendukung kinerja seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Pagaralam. “Tapi yang paling penting kinerja dan kerja untuk mendukung program Walikota dalam memajukan Kota Pagaralam dalam berbagai bidang,” ujarnya. KOE
FOTO; IMRON/PALPRES
BELUM RAMPUNG
Pembangunan Kantor Pemkab Mura dan kantor DPRD Mura yang ada di kawasan Angropolitan Center (AC) Muara Beliti, hingga sekarang belum rampung.
MUSIRAWAS.PE - Walaupun sudah dua tahun berjalan Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) serta dengan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di kawasan Angropolitan Center (AC) Kecamatan Muara Beliti, hingga sekarang belum rampung. “Saat ini pengerjaan kedua proyek tersebut masih dilakukan, kendati sudah masuk ketahapan finishing. Tapi, di 2014 nanti, kedua kantor tersebut belum selesai pengerjaannya dan kemungkinan di 2015 mendatang baru dapat ditempati lantaran masih perlu perapian serta penambahan interior,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya (CK) Kabupaten Mura, Karyasid. Karyasid menjelaskan, target selesai diakhir Desember ini, tetapi
kantor tersebut belum ada yang bisa ditempati. Pembangunan kantor Pemkab Mura dan DPRD sudah berjalan sejak pertengahan 2011 hingga sekarang. Pembangunan kantor Pemkab Mura sudah menelan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mura senilai Rp30 miliar yang dimulai sejak tahap pertama, kedua dan berlanjut ketahapan ketiga di 2014. Sedangkan proyek pembangunan kantor DPRD Kabupaten Mura, Karyasid mengungkapkan pembangunanya sudah masuk tahap ke tiga yakni untuk di 2014. Dana yang disuntikan Rp6 miliar untuk penyelesaiannya. “Pembangunan keduanya selalu terbentur anggaran. Jadi kita tidak bisa menargetkannya sebelum-sebe-
lumnya. Mudah-mudahan di 2015 sudah dapat ditempati,” jelasnya. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mura, Suhari mengatakan, dirinya tidak mempermasalahkan soal belum bisa ditempatinya kantor DPRD dan Pemkab Mura. Sebab, pihaknya masih dapat menggunakan kantor yang lain sembari menunggu selesainya kantor baru. “Tidak usah terburu-buru dan diharapkan mengutamakan kualitas pembangunan,” ujarnya. Suhari menambahkan, agar pihak rekanan mengerjakan sesuai rancangan awal pembangunannya. Sehingga hasilnya baik sesuai yang diharapkan. “Kami tidak memungkiri kalau bangunan itu harusnya selesai pasca pemilu 2014. Dan awal 2014 ini, sudah masuk tahap finishing,” pungkasnya. IMR
tidak boleh parkir di sembarang tempat di sepanjang jalur menuju objek wisata. Dan diberlakukan parkir satu arah saja. “Juga disiapkan dua kantung parkir di kawasan wisata Gunung Dempo ini, yakni di Lapangan Bola, Desa Talang Darat tidak jauh Pabrik Teh PTPN dan lapangan Tangga Seribu,” ujarnya. Sementara, untuk pengalihan jalur bagi arus lau lintas di jalan Negara, tidak mengalami perubahan. Namun, tetap dimonitor oleh petugas yang melakukan penjagaan di Pos PAM Ops Lilin 2013. “Yang jelas, personil lantas tetap akan melakukan pengawasan dengan melakukan patroli khususnya di jalur wisata pada saat puncak kunjungan wisatawan,” ujar Heri. KOE
Kepala�SKPD�Harus� Jadi�Contoh EMPATLAWANG.PE - Wakil Bupati Empat Lawang, H Syahril Hanafiah menegaskan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Empat Lawang harus menjadi contoh bagi pegawai di kantor yang dipimpinnya. Tidak hanya sekedar memberikan perintah, namun juga terdepan dalam segala hal bersangkutan dengan intansi yang dipimpin. “Harus jadi contoh, tidak hanya bisa memerintah anak buah. Apalagi sampai melemparkan tanggung jawab dengan alasan tidak tahu keberadaan anak buah dan menghindari pertanyaan alasan bukan tugasnya,” kata Syahril Hanafiah, kepada wartawan koran ini, kemarin (30/12). Syahril, engan menyebutkan kepala SKPD mana saja yang belum berupaya menjadi tauladan bagi anak buah. Namun, dirinya memastikan itu ada dan akan terus dilakukan pemantauan oleh pihaknya. “Tidak semuanya begitu namun berdasarkan pantauan ada beberapa yang seperti itu,” terang Syahril. �Diterangkannya, bisa saja memberikan delegasikan wewenang kepada anak buah, namun tidak halnya dengan tanggung jawab. Pasalnya, Kadis-lah yang bertanggung jawab dengan segalanya. Apalagi saat ini Kadis bisa memberhentikan anak buah langsung kepada PNS yang melanggar PP 31 tentang kepegawaian melalui prosedur berlaku. “Sekarang ini bukan lagi BKD, tapi Kadis yang bisa memberikan sanksi pemberhentian kepada anak buahnya,” terangnya. S � yahril memastikan besok (hari ini, red) terkait hari terakhir akhir tahun 2013, pihaknya tetap akan memantau kinerja kepala SKPD, karenannya tidak ada alasan bagi kepala SKPD bermalas-malasan bahkan libur duluan alasan tahun baru. “Hari kerja akhir tahun dan awal tahun juga akan kita pantau, nanti kelihatan kepala SKPD mana yang tidak hadir,” imbuh Syahril. D � engan ini, di tahun 2014 pihaknya tidak segansegan untuk memberikan sanksi bagi abdi negara yang malas. Karena dengan sanksi tegas nampaknya displin PNS baru dapat ditingkatkan. AR