Agenda Kota/provinsi
Agenda Pemprov Sumsel 26 September 2012
08:30 WIB Acara : Pembukaan Seminar Evaluasi Kebijakan Program Sekolah Gratis oleh Yayasan Literasi Sumsel Tempat : Ruang Sriwijaya Hotel Swarna Dwipa Palembang Dihadiri : Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan & SDM 09:00 WIB Acara : Pelantikan Sarjana Hukum (Wisuda ke-104), Magister Kenotariatan (Wisuda ke-8) dan Program Pascasarja Ilmu Hukum (Wisuda ke-52) Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tempat : Gedung Serbaguna Program Pasca Sarjana UNSRI Jl. Padang Selasa No. 524 Bukit Besar Palembang Dihadiri : Wakil Gubernur Sumsel 10:30 WIB Acara : Pemberangkatan Kloter kelima Calon Jemaah Haji Embarkasi Palembang 1433 H/2012 M Tempat : Aula Serbaguna Asrama Haji Dihadiri : Sekda Prov. Sumsel
Subuh
04:36 11:56 15:02 18:02 PALEMBANG EKSPRES rabu, 26 september 2012 Customer
3
IPAL Industri Harus Ada Filter
18:10 WIB Acara : Tim Komisi XI DPR RI tiba di Palembang dengan Garuda GA 124 Tempat : Bandara Internasional SMB II Palembang Disambut : Asisten Ekeu & Pembangunan, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Kaban. Pengelola Keuangan & Aset Daerah Prov. Sumsel, Karo Perekonomian
Kabut Asap
Kapal Kecil Dilarang Berlayar Malam PALEMBANG. PE – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang menghimbau kepada nelayan atau angkutan sungai dengan kapal kecil tidak berlayar malam hari. Himbauan itu dikeluarkan lantaran di waktu itu kabut asap semakin pekat sehingga mengganggu jarak pandang. “Kita khawatir kapal-kapal kecil, karena kapal itu tidak disertai alat navigasi yang baik, radio juga tidak ada. Yang ada hanya lampu, itu tidak cukup mengantisipasi keberadaannya saat kabut asap,” terang Kepala Dishub Palembang Masripin Thoyib melalui Kepala Bidang Hubungan Laut dan ASDP (Angkutan Sungai dan Penyeberangan), Said Albar. Dia menilai, sejauh ini jarak pandang masih di atas 1.000 meter. Para nahkoda kapal pun belum memberikan laporan terganggunya pandangan. Meski demikian, jika dalam waktu dekat kabut asap masih tetap pekat, pihaknya akan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dari Kementerian Perhubungan untuk mengeluarkan maklumat pelarangan pelayaran. “Saya rasa Adpel (administrator pelabuhan) Palembang lebih aktif jika kabut asap ini sudah mengganggu jarak pandang pelayaran terutama tidak berlayar di malam hari. Tapi kalau kabut asap masih seperti ini, kita akan mengusulkan untuk dikeluarkannya maklumat. Jangan sampai setelah ada kecelakaan baru ada maklumat,” terangnya. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan pada kapal motor penumpang (KMP), jadwal pelayaran pagi hari di tunda. Biasanya, KMP sudah berlayar pada pukul 08.00 WIB, namun ditunda pada pukul 11.00 WIB. “Kabut asap ini pekat di pagi dan malam hari, karena itulah untuk pemberangkatan pagi hari ditiadakan dan akan berangkat pada pukul 11.00 WIB,” jelasnya. Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT mengatakan, kabut asap yang menyelimuti Palembang ini merupakan kiriman dari daerah tetangga. Menurutnya, harusnya ada koordinasi yang baik antara kabupaten dan kota. “Inikan (kabut asap) bukan dari Palembang, kita harapkan ada yang baik untuk memperhatikan ini, bupati-bupatinya, sehingga persoalan ini bisa diatasi,” kata dia. Diketahui, kabut asap ini membuat kualitas udara tidak baik untuk kesehatan. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang mencatat, Particulate Matte (PM10) sudah 233 μg/NM3, padahal idealnya hanya 150 μg/NM3. Bahkan, beberapa parameter lainnya pun sudah diatas baku mutu yang ditetapkan seperti SO2 diatas 900, NO2 diatas 400 dan CO2 (karbondioksida) diatas 10 ribu lebih. “Ini hasil dari pengukuran kualitas udara di kawasan Kambang Iwak, Bundaran Air Mancur, Jalan Merdeka, Simpang RK Charitas,” jelas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah BLH Kota Palembang. RIS
19:08
Care : 0711 411768 Ext 138 Langganan: 082175107700 Iklan: 0711-7795171, 08127342997
11:00 WIB Acara : Rapat pemantapan persiapan Musi Triboatton Tempat : Ruang Rapat Bina Praja Dihadiri : Kadis. Kebudayaan & Pariwisata prov. Sumsel
Zhuhur Ashar Maghrib Isya
Foto-Foto ist
RAZIA POL PP
Petugas Pol PP Kota Palembang saat menjaring sejumlah warga yang kedapatan tidak membawa KTP. Foto bawah: Petugas saat mengamankan sejumlah barang dagangan milik pedagang yang berjualan sejumlah lokasi yang dilarang.
27 Warga Tanpa Identitas Dijaring Termasuk 10 PKL Ditertibkan
PALEMBANG. PE – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang kembali menggelar razia Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Masjid Lama, Lorong Tengkuruk Permai, 16 Ilir Palembang. Dalam waktu 1,5 jam, setidaknya ada 27 warga tidak membawa kartu identitas di jaring petugas. Tak hanya itu, Satpol PP juga menertibkan 10 PKL yang menggelar dagangannya di kawasan terlarang.
Hasil pantauan, razia ini dimulai pukul 10.00 WIB. Saat sampai di lokasi, puluhan petugas SatPol PP langsung menyisir lorong-lorong dan beberapa titik keramaian di sekitar pasar. Setiap warga yang melintas langsung didekati petugas dan ditanyai kepemilikan identitas. Bagi warga yang tidak membawa, langsung disidang yustisi. “Saya punya KTP, tapi lupa membawanya. Kebetulan tadi mau cepat ke pasar ada yang mau diurus,” ujar
Rizal, salah seorang PNS yang terjaring razia. Hasil sidang yustisi dari Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang dengan hakim Porman Situmorang SH MH, Panitera M Sholeh, dan Jaksa Rizal Purwanto diketahui, pelanggar KTP dikenakan sanksi denda Rp 50 ribu sementara PKL dikenakan Rp 200 ribu. Kepala SatPol PP Kota Palembang, Drs H Aris Saputra mengatakan, razia yang dilakukan sebagai upaya menjalankan Perda Kota Palembang No 44 Tahun 2002 tentang Kemanan dan Ketertiban Umum, Perda No 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Perda No 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Retribusi Persampahan dan Kebersihan dan Perda lainnya. “Setiap hari Selasa kami selalu melakukan razia seperti ini, tempatnya berbeda-beda tapi yang jelas razia dilakukan di sejumlah titik keramaian seperti pasar, terminal dan tempattempat lainnya,” kata dia. Dalam razia ini, pihaknya bekerjasama dengan TNI, Polri, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri Palembang. “Sanksi denda yang diberlakukan sebagai efek jera saja,” terangnya. RIS
PALEMBANG. PE – Sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dimiliki kawasan industri, harus menggunakan filter. Artinya, pengelolaan air limbah harus ada pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Dengan begitu, air limbah tidak merusak kualitas baku mutu air. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang, Drs Agoeng Noegroho menjelaskan, pengelolaan B3 ini pada prinsipnya harus ada di rumah sakit, hotel, mall, dan lainnya. Sebab, pada sektor tersebut berpotensi menimbulkan limbah berbahaya dan beracun. “Filter grease trap ini Filter grease trap bentuknya kecil jadi ini bentuknya hanya bisa dipasang kecil jadi hanya pada IPAL hotel dan bisa dipasang mall”, kata Agoeng, pada IPAL hotel diselasela, bimbdan mall ingan teknis penge---------------------------lolaan limbah bahan Drs Agoeng Noegroho berbahaya dan beraKepala Badan Lingkungan cun, di Hotel Swarna Hidup Kota Palembang Dwipa, Selasa, (25/09). Sementara bimtek teknis pengelolaan B3 ini dihadiri Asisten Deputi Verifikasi Pengelolahan Limbah Domestik Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH), Drs Ir Wiryono Kusmujiharjo. Kasubid Pengelolah Limbah Domistik dan B3 Hardian menjelaskan tujuan diselenggarakan bimbingan ini untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan industri dan rumah sakit serta lainnya tentang penting pengelolaan limbah B3. “Masih banyak perusahaan dan industri yang belum mengetahui pengelolaan limbah B3. Apalagi industri kecil,” ungkapnya. Contoh limbah B3 yakni oli bekas, jarum suntik dan lainnya. “Khusus jarum suntik masih banyak ditemukan dibuang begitu saja di TPA. Padahal, sebenarnya hal itu tidak diperbolehkan. Seharusnya jarum itu dimusnahkan dengan cara dibakar dengan alat khusus yakni isimirator,” jelasnya. Asisten Deputi Verifikasi Pengelolahan Limbah Domestik Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH), Drs Ir Wiryono Kusmujiharjo menjelaskan, saat ini perusahaan sudah mulai patuh dan taat dalam melakukan pengelolaan B3. “Hal ini dikarenakan semakin ketatnya UndangUndang yang mengatur tentang kerusakan dan pencemaran limbah B3. Dalam Undang-Undang ini ada sanksi tegas bagi pelanggar,” jelasnya. Pengelolaan limbah ini diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. “Selain diatur dalam UU, diatur juga dalam Peraturah Pemerintah No 18/1999 dan PP No 85/1999 tentang pengelolahan limbah B3,” katanya. RIS
MUKTAMAR IPM
Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin saat berbincang dengan Prof DR H Romli SA MAg, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumsel terkait dipercayanya Sumsel menjadi tuan rumah Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) se-Indonesia Foto humas pemprov
Sumsel Siap Jadi Tuan Rumah Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) XVIII PALEMBANG. PE – Akhir tahun ini Sumsel akan dipercaya menjadi tuan rumah Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) se-Indonesia yang akan digelar di Palembang, 25-29 Oktober mendatang. Dijelaskan, Prof DR H Romli SA M Ag, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumsel. “Ini kesempatan Sumsel untuk menampilkan yang terbaik, karena nantinya banyak pertunjukkan yang akan dilaksanakan pada 25-29 Oktober mendatang,” ujar Romli, kepada Palembang Ekspres Selasa (25/9). Sementa itu, Danik Eka Rahmaningtyas, Pimpi-
nan Pusat IPM didampingi Fajar Febriansyah, Ketua IPM Sumsel usai audiensi menjelaskan, kegiatan ini akan dibuka dengan launching film Nilai Tanpa Angka. “Film ini sendiri menceritakan tentang arti nilai-nilai kejujuran dan akan memecahkan rekor MURI sebagai film pertama yang dibiayai pelajar,” jelasnya. Sambungnya, selain launching, pemutaran perdana film ini akan dilaksanakan di Bumi Sriwijaya. Tidak hanya itu, rangkaian kegiatan lainnya adalah pentas seni dari 18.798 ranting sekolah Muhamadiyah, marching band dan penampilan band asal
Sumsel, Armada. “Kita sangat bangga karena Sumsel terpilih menjadi tuan rumah perhelatan akbar ini usai bersaing ketat dengan daerah lainnya seperti Sulsel, Sumbar dan Jawa Barat,” katanya. Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin mengatakan, kegiatan skala nasional memang kerap dilaksanakan di Sumsel, itu artinya Sumsel dipercaya dan menunjukkan perkembangan di Sumsel sangat pesat. “Kita berharap, kegiatan positif ini dapat bermanfaat dan lebih dikemas dengan baik,” harapnya. DYN