Survey Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Kota Bandung (Laporan III) Tahun 2018 by Open Data Kota Bandung

RINGKASAN Pembangunan merupakan suatu proses terencana dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya perbaikan terus menerus oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan merupakan salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Bandung

menyelenggarakan Survey Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kota Bandung Tahun 2018. Kegiatan ini merupakan seri dari kegiatan yang sama di tahun sebelumnya yeng bertujuan untuk menemukenali persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap kualitas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Survey Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kota Bandung Tahun 2018 terdiri dari 3 tahap. Tahap ke-1 memiliki tujuan utama untuk menemukenali permasalahan yang dianggap urgent oleh masyarakat. Survey Tahap ke-2 meliputi pendalaman terhadap hasil survey Tahap ke-1, dengan fokus pada kinerja pembangunan relevan dengan permasalahan utama yang diperoleh pada survey Tahap ke-1. Adapun survey Tahap ke-3 memfokuskan pada efektifitas penanganan permasalahan pada Tahap ke-1 serta upaya pemecahan masalahnya di masa yang akan datang menurut persepsi masyarakat. Berdasarkan metode multistage random sampling yang digunakan dalam penentuan sampel, setiap tahap survey dilakukan kepada 6.000 rumah tangga yang tersebar di 600 Rukun Warga (RW) meliputi 30 kecamatan di Kota Bandung dengan menggunakan kuesioner. Observasi tiap tahap survey dilakukan di level rumah tangga yang sama, dengan responden adalah penduduk Kota Bandung berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan survey Tahap 1, diperoleh bahwa 10 permasalahan utama pembangunan di Kota Bandung secara berturut-turut adalah: kemacetan lalu lintas, sampah kota, infrastruktur kota, banjir, sulitnya lapangan pekerjaan, ketersediaan air bersih yang semakin berkurang, keamanan warga, stabilitas harga barang, masalah perekonomian, dan masalah bantuan sosial. Pada survey Tahap 3 ini didalami 4 aspek terkait 10 permasalahan utama pembangunan tersebut yaitu: (1) tingkat toleransi terhadap 10 permasalahan utama pembangunan; (2) tingkat kepuasan penanganan pada 10 permasalahan utama Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

pembangunan;

(3)

preferensi

penanganan

permasalahan

utama

pembangunan; serta (4) korelasi harapan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 10 permasalahan utama pembangunan. Secara umum diperoleh gambaran bahwa tingkat toleransi penduduk relatif paling rendah adalah terhadap masalah kriminalitas (25%). Sementara itu toleransi lebih rendah lainnya terjadi untuk permasalahan pembangunan seperti: kemacetan, pengangguran dan banjir. Artinya, setiap ada kejadian (incidence) kriminalitas dan banjir maka responden sangat terganggu, relatif dibandingkan oleh masalah pembangunan lainnya. Berdasarkan kesepuluh permasalahan tersebut, tingkat kepuasan terhadap penanganan masalah pembangunan sangat beragam, terutama terkait aspek lokasi. Kepuasan responden terhadap permasalahan pembangunan relatif lebih rendah terutama untuk masalah: kemacetan, banjir, pengangguran dan kriminalitas. Sebaliknya, masyarakat memberi penilaian kepuasan relatif tinggi untuk penanganan masalah sampah dan infrastruktur. Usulan altenatif terbanyak dari masyarakat terkait penanganan masalah pembangunan berdasarkan jenis permasalahannya adalah: (1) Kemacetan: pengoperasian bus line; (2) Sampah: peran serta masyarakat mengelola sampah dan kerjasama pengelolaan sampah; (3) Infrastruktur: rehabilitasi jalan, pendataan, pengawasan dan penertiban bangunan; (4) Banjir: pemeliharaan drainase & sumber daya air, pembersihan/keruk sungai; (5) Lapangan kerja: keterampilan berusaha bagi keluarga miskin; sertifikasi BLK berdasarkan keahlian; (6) Air bersih: penyediaan sarana air bersih dan penghijauan; (7) Kemanan: kerjasama dengan TNI/Polri & pembangunan pos ronda; (8) Stabilitas harga: Pemantauan harga dan stok sembako dan pengawasan distribusi perdagangan; (9) Ekonomi: penataan tempat berusaha PKL dan pembinaan pelaku usaha formal; dan (10) Bansos: bansos pendidikan dan bansos kesra. Dari aspek korelasi antara harapan dan kepuasan, penilaian tertinggi adalah untuk aspek: transportasi, angkutan umum, PIPPK dan pelayanan kesehatan. Sementara itu, birokrasi kependudukan merupakan aspek dengan nilai korelasi terendah hampir di seluruh Kecamatan.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

TIM PENELITI INTI CEDS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Dr. Ir. Bagdja Muljarijadi, SE, ME Pipit Pitriyan, SE, MSi Dr. Yusep Suparman, ST, MT Nirwan Maulana, SE, MSc Ade Maulanan R.H., SE Megananda, SE

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

iii

PRAKATA Segala puji kami panjatkan pada Allah SWT, yang dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan kegiatan berjudul â&#x20AC;&#x153;Survey Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Kota Bandung Tahun 2018â&#x20AC;?. Kajian ini merupakan penelitian yang berada di bawah skema kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung dengan CEDS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Laporan ini merupakan laporan terakhir dari 3 rangkaian survey yang telah dilaksanakan dalam kajian ini. Pembahasan laporan ini berfokus pada preferensi masyarakat terkait penanganan permasalahan kota yang paling mendesak. Selain itu, aspek harapan dan kepuasan terhadap penanganan permasalahan Kota juga mendapatkan pembahasan tersendiri untuk mendukung programprogram yang memajukan Kota Bandung ke depannya. Demikian laporan ini disusun untuk memperoleh masukan dan saran konstruktif bagi perbaikan dan penyelesaian laporan. Bandung, 12 November, 2018 Dr. Bagdja Muljarijadi SE, ST, ME

Ketua Peneliti

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

DAFTAR ISI RINGKASAN ........................................................................................................ i TIM PENELITI INTI ..............................................................................................iii PRAKATA .......................................................................................................... iv DAFTAR ISI ........................................................................................................ v DAFTAR TABEL ............................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ ix BAB 1 Pendahuluan ........................................................................................ 1 1.1

Latar Belakang ....................................................................................... 1

1.2

Permasalahan/Rumusan Masalah ......................................................... 2

1.3

Maksud dan Tujuan................................................................................ 4

1.4

Ruang Lingkup Kegiatan ........................................................................ 4

BAB 2 Tinjauan Literatur ................................................................................. 7 BAB 3 Metode dan Instrumen Kajian ............................................................. 9 3.1

Metode Kajian ........................................................................................ 9

3.1.1

Lokasi dan Waktu Penelitian ......................................................... 9

3.1.2

Sifat Penelitian ............................................................................ 10

3.1.3

Metode Pengumpulan Data......................................................... 10

3.1.4

Pedoman Wawancara dan Teknik Pengumpulan Data ............... 15

3.2

Instrumen Kajian .................................................................................. 15

3.2.1

Daftar Data yang Diperlukan ....................................................... 15

3.2.2

Daftar Sumber Data/Narasumber/Responden ............................. 15

BAB 4 Hasil dan Analisis .............................................................................. 16 4.1

Karakteristik Responden ...................................................................... 16

4.1.1

Jenis Kelamin Responden .......................................................... 16

4.1.2

Usia Responden ......................................................................... 16

4.1.3

Etnis Responden......................................................................... 18

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

4.1.4

Lama Tinggal Responden di Kota Bandung ................................ 18

4.1.5

Status Responden Dalam Rumah Tangga .................................. 19

4.1.6

Kepemilikan KTP ........................................................................ 20

4.1.7

Pendidikan Terakhir Responden ................................................. 21

4.2

Preferensi Penanganan Permasalahan Kota........................................ 21

4.2.1

Kemacetan.................................................................................. 22

4.2.2

Sampah ...................................................................................... 29

4.2.3

Banjir .......................................................................................... 35

4.2.4

Infrastruktur Kota ........................................................................ 40

4.2.5

Sulitnya Mendapatkan Pekerjaan (Pengangguran) ..................... 46

4.2.6

Air Bersih .................................................................................... 48

4.2.7

Keamanan dan Kriminalitas ........................................................ 53

4.2.8

Stabilitas Harga........................................................................... 58

4.2.9

Ekonomi ...................................................................................... 62

4.2.10

Bantuan Sosial ............................................................................ 64

4.3

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat.................... 67

4.3.1

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Birokasi Kependudukan ................................................ 70

4.3.2

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Sosial............................................................................ 71

4.3.3

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Transportasi.................................................................. 72

4.3.4

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Kemiskinan ................................................................... 73

4.3.5

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Angkutan Umum........................................................ 74

4.3.6

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Kebersihan ................................................................... 75

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

4.3.7

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Pelayanan Kesehatan................................................... 76

4.3.8

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Pencemaran Udara....................................................... 77

4.3.9

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Permukiman Padat ....................................................... 78

4.3.10

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Fasilitas Umum ............................................................. 80

4.3.11

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah PIPPK ........................................................................... 81

4.3.12

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Kepadatan Penduduk ................................................... 82

4.3.13

Kesimpulan Umum Terhadap Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kota Bandung ..................................... 83

BAB 5 Kesimpulan......................................................................................... 86 5.1

Kesimpulan .......................................................................................... 86

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

vii

DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Contoh Rancangan Sampling di Kecamatan Terpilih ....................... 13 Tabel 4.1 Tingkat

Kepuasan

per

Kecamatan

Dalam

Penanganan

Kemacetan ...................................................................................... 25 Tabel 4.2 Preferensi Penanganan Masalah Kemacetan per Kecamatan ......... 27 Tabel 4.3 Kesediaan Menggunakan Transportasi Massal per Kecamatan ...... 28 Tabel 4.4 Tingkat Kepuasan Responden per Kecamatan Atas Penanganan Sampah ........................................................................................... 32 Tabel 4.5 Preferensi per Kecamatan Dalam Mengatasi Masalah Sampah ...... 34 Tabel 4.6 Kesediaan Responden per Kecamatan Memilah Sampah Rumah Tangga ............................................................................................ 35 Tabel 4.7 Tingkat

Kepuasan

Responden

per

Kecamatan

Atas

Penanganan Banjir .......................................................................... 38 Tabel 4.8 Tingkat

Kepuasan

Responden

per

Kecamatan

Mengenai

Penanganan Infrastruktur ................................................................ 43 Tabel 4.9 Preferensi

per

Kecamatan

Dalam

menangani

Masalah

Infrastruktur ..................................................................................... 45 Tabel 4.10 Preferensi

per

Kecamatan

Dalam

Penanganan

Masalah

Air Bersih ......................................................................................... 52 Tabel 4.11 Preferensi

per

Kecamatan

Mengenai

Penanganan

Masalah

Keamanan dan Kriminalitas ............................................................. 57 Tabel 4.12 Preferensi per Kecamatan Mengenai Penanganan Masalah Stabilitas Harga .............................................................................................. 61 Tabel 4.13 Korelasi Tiap Kecamatan Untuk Tiap Kriteria Masalah .................... 84

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

viii

DAFTAR GAMBAR Gambar 4.1

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin...................................... 16

Gambar 4.2

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia ...... 17

Gambar 4.3

Responden Berdasarkan Etnis.................................................... 18

Gambar 4.4

Responden Berdasarkan Lama Tinggal ...................................... 19

Gambar 4.5

Responden Berdasarkan Status dalam Rumah Tangga.............. 20

Gambar 4.6

Responden Berdasarkan Kepemilikan KTP ................................ 20

Gambar 4.7

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir................ 21

Gambar 4.8

Toleransi Responden Pada Masalah Kemacetan........................ 22

Gambar 4.9

Tingkat Toleransi Kemacetan per Kecamatan ............................. 23

Gambar 4.10 Tingkat Kepuasan Penanganan Kemacetan ............................... 24 Gambar 4.11 Preferensi

Responden

Dalam

Penanganan

Masalah

Kemacetan.................................................................................. 26 Gambar 4.12 Toleransi Responden Pada Masalah Sampah ............................ 29 Gambar 4.13 Toleransi Responden per Kecamatan Pada Masalah Sampah ... 30 Gambar 4.14 Tingkat Kepuasan Penanganan Sampah .................................... 31 Gambar 4.15 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Sampah .... 33 Gambar 4.16 Toleransi Responden Pada Masalah Banjir ................................ 36 Gambar 4.17 Toleransi Responden per Kecamatan Pada Masalah Banjir........ 36 Gambar 4.18 Tingkat Kepuasan Penanganan Banjir ........................................ 37 Gambar 4.19 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Banjir ........ 39 Gambar 4.20 Toleransi Responden Pada Masalah Infrastruktur ....................... 40 Gambar 4.21 Toleransi

Responden

Tiap

Kecamatan

Pada

Masalah

Infrastruktur ................................................................................. 41 Gambar 4.22 Tingkat Kepuasan Penanganan Insfrastruktur ............................ 42 Gambar 4.23 Preferensi

Responden

Dalam

Penanganan

Masalah

Infrastruktur ................................................................................. 44 Gambar 4.24 Toleransi Responden Pada Masalah Pengangguran .................. 46 Gambar 4.25 Tingkat Kepuasan Penanganan Pengangguran .......................... 47 Gambar 4.26 Preferensi

Responden

Dalam

Penanganan

Masalah

Pengangguran ............................................................................ 48 Gambar 4.27 Toleransi Responden Pada Air Bersih ........................................ 49 Gambar 4.28 Tingkat Kepuasan Penanganan Air Bersih .................................. 50 Gambar 4.29 Toleransi per Kecamatan terhadap Masalah Air Bersih............... 49

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.30 Preferensi

Responden

Dalam

Penanganan

Masalah

Air Bersih .................................................................................... 51 Gambar 4.31 Toleransi

Responden

Pada

Masalah

Kemanan

dan

Kriminalitas ................................................................................. 53 Gambar 4.32 Toleransi per Kecamatan terhadap Masalah Keamanan dan Kriminalitas ................................................................................. 54 Gambar 4.33 Tingkat Kepuasan Penanganan Keamanan dan Kriminalitas ...... 55 Gambar 4.34 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Keamanan dan Kriminalitas .......................................................................... 56 Gambar 4.35 Toleransi Responden Pada Masalah Stabilitas Harga................. 58 Gambar 4.36 Tingkat Kepuasan Penanganan Stabilitas Harga ........................ 59 Gambar 4.37 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Stabilitas Harga .......................................................................................... 60 Gambar 4.38 Toleransi Responden Pada Ekonomi .......................................... 62 Gambar 4.39 Tingkat Kepuasan Penanganan Ekonomi ................................... 63 Gambar 4.40 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Ekonomi ... 64 Gambar 4.41 Toleransi Responden Pada Masalah Bantuan Sosial ................. 65 Gambar 4.42 Tingkat Kepuasan Penanganan Bantuan Sosial ......................... 66 Gambar 4.43 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Bantuan Sosial .......................................................................................... 66 Gambar 4.44 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait dengan Masalah Birokrasi Kependudukan ...................... 70 Gambar 4.45 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Sosial ................................................................ 71 Gambar 4.46 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Transportasi ...................................................... 72 Gambar 4.47 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Kemiskinan ....................................................... 73 Gambar 4.48 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Angkutan Umum ............................................ 74 Gambar 4.49 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Kebersihan........................................................ 75 Gambar 4.50 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Pelayanan Kesehatan ....................................... 76

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.51 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Pencemaran Udara ........................................... 77 Gambar 4.52 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Permukiman Padat ........................................... 79 Gambar 4.53 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Fasilitas Umum ................................................. 80 Gambar 4.54 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Fasilitas Umum ................................................. 82 Gambar 4.55 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Kepadatan Penduduk ....................................... 83

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan merupakan suatu proses terencana dan berkesinambungan yang bertujuan utama (ultimate goal) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan amanat Alinea IV UUD 1945. Adapun dalam kerangka pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui perbaikan layanan oleh pemerintah daerah. Hal ini karena

hakikat pembangunan daerah pada

prinsipnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya perbaikan terus menerus oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan erat terkait dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Saat ini paradigma pelayanan berubah dari konsep government menjadi governance. Dalam konsep terdahulu (government), pemerintah memiliki kewenangan sangat besar dalam urusan publik dan memiliki hak eksklusif untuk menentukan siapa yang dapat berpartisipasi didalamnya. Kini, menurut konsep governance urusan publik merupakan urusan bersama para pihak yang terkait dalam pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat (civil society) dan dunia usaha. Fungsi pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk fungsi redistribusi yang diemban oleh pemerintah. Adapun masyarakat sebagai pelaku dan penikmat hasil pembangunan dalam hal ini berperan dalam melakukan kontrol terhadap jalannya pembangunan. Terkait peran tersebut, pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Berjalannya fungsi dari troika pilar pembangunan yaitu: pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha serta interaksi diantara pilar tersebut dengan bersendikan asas akuntabilitas, transparansi, reponsivitas dan partisipatif merupakan wujud good governance yang akan

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

menjamin

pencapaian tujuan

dalam

pembangunan menuju terwujudnya

masyarakat adil dan makmur. Paradigma good governance dan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui Pemerintahan

melalui

Undang-Undang

Daerah

secara

Nomor

fundamental

Tahun

memiliki

2014

tujuan

tentang

untuk

lebih

meningkatkan dan mengupayakan terciptanya pemerataan pembangunan. Sinergitas antar stakholder pembangunan dilandasi oleh Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tujuannya antara lain adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk mengimplementasikan amanat regulasi tersebut, pemerintah daerah berusaha untuk memecahkan permasalahan dan mengakomodasi keinginan penduduk melalui program kegiatan dan kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien. Permasalahan serta harapan masyarakat terhadap pembangunan dapat digali dan dijadikan sumber dasar untuk proses pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh

data

permasalahan

dan

harapan

masyarakat

terhadap

pembangunan ialah dengan melalui survey yang berbasiskan referensi ilmiah.

1.2 Permasalahan/Rumusan Masalah Kota Bandung saat ini merupakan rumah bagi sekitar 2,5 juta penduduk tetap. Pembangunan Kota Bandung mengalami kemajuan pesat terutama dalam aspek pertumbuhan ekonomi, capaian pendidikan, aksesibilitas terhadap kesehatan, dan penataan ruang. Laporan mengenai capaian indikator pembangunan maupun raihan penghargaan bagi Kota Bandung merupakan salah satu bukti keberhasilan kinerja pembangunan di Kota Bandung. Namun demikian terkadang indikator-indikator yang umum dipakai untuk merepresentasikan keberhasilan pembangunan belum sepenuhnya diketahui atau

dirasakan

sepenuhnya

oleh

masyarakat.

Atau

terkadang

aspek

kesejahteraan yang dirasakan penting oleh masyarakat belum tercakup dalam

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

indikator yang secara umum digunakan, padahal dimensi kesejahteraan masyarakat sangat luas. Sebagai contoh, salah satu indikator kinerja pembangunan infrastruktur adalah panjang jalan dalam kondisi baik. Namun bisa jadi di beberapa area, yang urgent dibutuhkan adalah bukan panjang jalan dalam kondisi baik melainkan revitalisasi saluran pembuangan air yang selalu menimbulkan banjir ketika musim hujan tiba. Dengan

demikian,

pembangunan masyarakat

penilaian

secara riil

sebagai

oleh

masyarakat

penting

dan

harus merupakan keberhasilan

penikmat

(beneficiary)

dari

kemajuan

dari persepsi

pembangunan.

Sudah

selayaknya memberikan penilaian mereka terhadap kualitas pembangunan di Kota Bandung, terlebih lagi jika kita memandang masyarakat sebagai pembayar pajak (taxpayer) yang berhak memperoleh pengembalian berupa hasil-hasil pembangunan. Dalam hal ini, sangat memungkinkan terjadi kesenjangan (gap) pembangunan, antara yang diinginkan masyarakat dengan yang disediakan oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengetahui upaya yang diapresiasi positif oleh masyarakat agar kebijakannya dapat diteruskan selama relevan atau dilakukan replikasi di area lain jika memungkinkan. Berdasarkan Survey Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Kota Bandung Tahun 2017, terdapat 4 permasalahan utama dalam pembangunan di Kota Bandung yaitu: kemacetan lalu lintas, sanitasi/kebersihan kota, harga sembako dan tarif listrik yang mahal serta banjir. Disamping itu, penduduk Kota Bandung menyatakan bahwa kenyamanannya tinggal di Kota Bandung terganggu dengan maraknya pengamen dan PKL serta rawannya kriminalitas. Mengingat pembangunan merupakan proses dinamis, juga terdapat potensi terjadinya

perubahan

kualitas

objek

pembangunan,

maupun

repetisi

permasalahan yang kemudian belum dapat terselesaikan, sehingga aspirasi yang sampai pada pembuat kebijakan belum dapat sepenuhnya merefleksikan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Demikian juga permasalahan di atas bisa jadi merupakan masalah permanen atau temporer. Oleh karena itu, perlu dilakukan

kembali

survey

persepsi

masyarkat

untuk

menilai

kualitas

pembangunan sekaligus menemukenali permasalahan yang terjadi dalam pembangunan di Kota Bandung dalam konteks kekinian.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Survey Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Kota Bandung ini adalah

teridentifikasinya

problem

serta

keinginan

masyarakat

terhadap

pembangunan di Kota Bandung yang tepat dan akurat sebagai salah satu bahan acuan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan Kota Bandung. Adapun

tujuan

penyusunan

Survey

Persepsi

Masyarakat

terhadap

Pembangunan Kota Bandung adalah: 1) Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Bandung selama tahun berjalan. 2) Untuk mengetahui penilaian terhadap hasil pembangunan Kota Bandung selama tahun berjalan. 3) Untuk mengetahui aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan di Kota Bandung di masa yang akan datang. 4) Untuk menghasilkan dokumen sebagai bahan masukan/rekomendasi bagi kebijakan pembangunan di Kota Bandung di masa yang akan datang. Secara spesifik, tujuan penyusunan Survey ke-3 Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Kota Bandung adalah: 1) Untuk mengetahui harapan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi dengan kepuasan penanganan atas masalah yang paling mendesak di Kota Bandung selama tahun berjalan. 2) Program atau kegiatan yang dinilai oleh masyarakat dapat mengatasi permasalahan yang paling mendesak di Kota Bandung selama tahun berjalan.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Secara umum lingkup pekerjaan dalam penyusunan Survey Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Kota Bandung Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1) Pembuatan desain survey dan kuesioner survey;

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

2) Pengumpulan dan inventarisasi data primer dengan melakukan survey lapangan; 3) Pemeriksaan ulang terhadap data dan informasi (dokumen hasil survey), validasi dan update terhadap kualitas pekerjaan penyusunan tersebut; 4) Entri dan tabulasi data; 5) Pengolahan

dan

analisis

data

serta

penyusunan

laporan.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR Sejak tahun 2001 Indonesia telah mengimplementasikan desentralisasi fiskal, yang ditandai dengan diberikannya kewenangan lebih luas kepada daerah dalam menentukan kewenangan penerimaan maupun pengeluarannya. Desentralisasi fiskal diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pembangunan. Efisiensi yang dimaksud adalah dalam hal penggunaan sumber daya pembangunan dan meningkatkan kompetisi antar daerah. Hal ini sesuai dengan Tiebout (1956), dimana masing-masing pemerintah daerah akan memiliki kombinasi pajak-pengeluaran (tax-expenditure) yang berbeda-beda dalam rangka menyelenggarakan pembangunan sehingga konstituen lokal akan memilih berada pada tempat yang sesuai dengan preferensinya. Hal ini kemudian akan meningkatkan kompetisi pemerintah daerah untuk membatasi kekuatannya dalam memungut pajak (taxing power) dan pada saat yang bersamaan memaksimumkan upayanya dalam menyelenggarakan layanan publik. Menurut Oates (1986), salah satu keuntungan dari desentralisasi fiskal adalah lebih mendekatkan output pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat (tailoring output to the local tastes). Hal ini senafas dengan perencanaan pembangunan yang dianut di Indonesia yang mengkombinasikan perencanaan yang bersifat top down dan bottom up. Pentingnya memberikan layanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat adalah ketika masyarakat menilai bahwa layanan publik sesuai dengan yang diinginkannya, maka terdapat potensi untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak dan daerah tersebut berkembang menjadi daerah yang lebih maju. Sebaliknya, pemerintah daerah yang gagal menyediakan layanan sesuai keinginan masyarakatnya berpotensi ditinggalkan dan tidak berdaya saing. Survey persepsi pembangunan di Kota Bandung merupakan salah satu alat untuk

meningkatkan

kualitas

pembangunan

sekaligus

mendekatkan

pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Persepsi masyarakat dalam mengukur kinerja pembangunan dapat terbagi menjadi metode persepsi objektif

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

dan persepsi subjektif. Dalam metode persepsi objektif, penilaian masyarakat dilakukan berdasarkan kriteria yang baku. Adapun dalam persepsi subjektif, kepuasan dan perasaan masyarakat merupakan aspek penting (Goharipur dan Karimi, 2011). Hasil dari survey mengenai persepsi masyarakat terhadap pembangunan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu penting pembangunan (Van Ryzn, 2007) dan digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan yang untuk prioritisasi pembangunan di daerah, dalam hal ini Kota Bandung. Dengan memperhatikan dan mengadopsi hasil dari survey persepsi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan selanjutnya, terjadi peningkatan dalam kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah terhadap masyarakat. Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Allen dan Rao (2000) dan Myer (1997). Lebih lanjut, Miller (2005) menyatakan â&#x20AC;&#x153;the six good reasonâ&#x20AC;? pentingnya melakukan citizen survey, yaitu: Untuk mengetahui kebutuhan masyarkat (resource allocation), untuk memandu perencanaan jangka panjang, untuk memandu perencanaan jangka pendek, untuk menilai komunikasi dengan masyarakat, untuk mengevaluasi pelayanan terhadap masyarakat, dan untuk menentukan dukungan kebijakan. Beberapa kajian menggunakan pendekatan yang berbeda dalam melakukan penilaian persepsi konsumen. Salah satu yang biasa digunakan adalah dengan mengajukan

pertanyaan

terstruktur

atau

berdasarkan

indikator

kinerja.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

BAB 3 METODE DAN INSTRUMEN KAJIAN 3.1 Metode Kajian 3.1.1

Lokasi dan Waktu Penelitian

Survey ini dilaksanakan di Kota Bandung, yang meliputi 30 kecamatan. Level observasi dalam survey ini adalah rumah tangga. Jangka waktu penelitian adalah 6 bulan, yaitu Mei â&#x20AC;&#x201C; Oktober, 2018. Selama waktu tersebut, aktivitas kajian secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap survey dengan tujuan masing-masing tahapan sebagai berikut: ď&#x201A;ˇ

Tahap

ke-1

(Juni,

2018):

untuk

mengidentifikasi

karakteristik

sosioekonomi dan demografi responden, melihat aksesibilitas responden terhadap media sosial dan sarana layanan aduan yang disediakan pemerintah. Dalam survey tahap ini juga dikaji pengetahuan responden terhadap Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Tahun 2013-2018 Kota Bandung. Adapun fokus utama pada tahap ini adalah menangkap permasalahan yang merupakan top of mind dari masyarakat Kota Bandung.

Permasalahan

dimaksud

dikerucutkan

menjadi

permasalahan utama untuk mempermudah analisis dan pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Kota Bandung. ď&#x201A;ˇ

Tahap ke-2 (Agustus, 2018): untuk mendalami permasalahan objek yang merupakan 10 permasalahan top of mind berdasarkan Tahap ke-1, dengan memfokuskan pada penilaian masyarakat terhadap perubahan kondisi objek yang bersangkutan selama 6 bulan terakhir di level kecamatan.

Tahap

ini

juga

bertujuan

untuk

mengkonfirmasi

permasalahan dan kebijakan dari perspektif pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah perwakilan pemerintah di tingkat kecamatan dan Kota Bandung serta keterkaitannya dengan rencana pembangunan Kota Bandung.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

ď&#x201A;ˇ

Tahap ke-3 (Oktober, 2018): untuk lebih mendalami dan mengerucutkan inti permasalahan pembangunan di Kota Bandung, dengan memberikan fokus perhatian pada upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung serta harapan masyarakat Kota Bandung akan perbaikan kondisi objek yang menjadi inti permasalahan pembangunan di masa yang akan datang. Berdasarkan survey Tahap ke-3 juga diformulasikan usulan kebijakan bagi pembangunan Kota Bandung di masa yang akan datang.

Diantara setiap survey dilakukan focus group discussion (FGD) dengan stakeholder terkait seperti instansi dan perwakilan kecamatan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan pembangunan serta usulannya dari persepsi pemerintah. 3.1.2

Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian ini berdasarkan pendekatan survey menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis didasarkan pada tabulasi data hasil survey berdasarkan

berbagai

faktor

relevan.

Singarimbun

dan

Effendi

(1995)

menyatakan bahwa, penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan mengumpulkan data mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan variabel penelitian. 3.1.3

Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan setiap tahapan penelitian di atas, pengumpulan data dilakukan dengan survey kepada masyarakat dan wawancara mendalam atau focus group discussion (FGD) kepada perwakilan pemerintah di Kota Bandung. Bagian berikut menjelaskan detail mengenai rencana pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan teknik yang sama dengan survey pada tahun 2017 (Suparman et.al. 2017) dengan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018



Design Sampling

Secara garis besar, pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan design sampling dengan ketentuan sebagai berikut: 

Target Populasi

Rumah Tangga di Kota Bandung



Kerangka Sampling

Daftar RT/RW/Kelurahan/Kecamatan di Kota Bandung



Unit Sampling

Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT)



Unit Analisis

Rumah Tangga (Kepala Keluarga/ KK)



Metode Sampling

Multistage Random Sampling



Metode

Pengumpulan :

Observasi/Kuesioner/Wawancara

Data



Prosedur Pengambilan Sampel

Dalam menentukan sampel untuk survey, ditentukan unit-unit sampling yang ada di tiap Kecamatan kemudian di tingkat Kelurahan dan di tingkat RW. Prosedur yang digunakan mengandalkan multistage random sampling adalah sebagai berikut: 1) Pada tingkat kecamatan seluruh kecamatan yang ada di Kota bandung di teliti (Stratifikasi) 2) Pada tahap pertama (Stage 1) di setiap kecamatan di pilih secara acak unit sampling primer (RW) 3) Pada tahap kedua (Stage 2) pada RW terpilih dipilih secara acak unit sampling sekunder (KK). 4) Responden adalah KK yang terpilih pada tahap kedua. Adapun untuk keperluan FGD, penentuan perwakilan pemerintah yang akan hadir dalam FGD tersebut diperoleh melalui penyebaran undangan oleh Diskominfo Kota Bandung kepada dinas/instansi relevan di Kota Bandung dan kepada perwakilan dari pemerintah di masing-masing kecamatan.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018



Penentuan Ukuran Sampel

Dengan metode sampling multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar B maka rumus ukuran sampel untuk banyak RW (unit sampling primer) adalah sebagai berikut: L

n

N h2 S h2 2 h wh

M h 1 2

 B  2 L N h S h2   N   2 h 1 M h  Z / 2  ……………………………… (3.1)

dimana: 

Banyaknya unit sampling primer dalam populasi



Banyaknya unit sampling primer tiap Kecamatan



S2h

Varians antar unit sampling primer tiap Kecamatan



Banyak Kecamatan



Zα/2

Nilai persentil (1 - α) Normal Baku



Tingkat kekeliruan



Bobot tiap kecamatan

Varians antar unit sampling primer tiap kecamatan diperoleh dari penelitian sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah sampel di alokasi ke tiap Kecamatan secara proporsional. Selanjutnya menentukan ukuran sampel banyak KK (unit sampling sekunder) dengan rumus pendekatan design effect dengan rumus sebagai berikut:

m  deff * mSRS mSRS 

……………………………… (3.2)

MS 2 2

 B    M  S 2  Z / 2  ……………………………… (3.3)

dimana: 

Banyaknya unit sampling sekunder dalam populasi



Varians populasi



Zα/2

Nilai persentil (1 - α) Normal Baku

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

ď&#x201A;ˇ

Îą

Tingkat kekeliruan

ď&#x201A;ˇ

Margin of error

Tahap selanjutnya adalah sampel dialokasi ke tiap Kecamatan secara proporsional. Dengan mengaplikasikan rumus (3.1) hingga (3.3) di atas, contoh rancangan sampling dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. Dari tabel tersebut diperoleh informasi berturut-turut mengenai kelurahan terpilih di setiap kecamatan, RW terpilih di setiap kelurahan, dan banyaknya responden terpilih per RW. Sebagai contoh, di Kecamatan Andir terdapat 6 kelurahan. Di Kelurahan Campaka terpilih bahwa RW yang dikunjungi untuk survey adalah RW 02, RW 05 dan RW 07. Berdasarkan Buku catatan kependudukan di tingkat RW maka di RW 02 dan di RW 05 masing-masing dipilih secara random 12 responden. Adapun di RW 07 dipilih secara random 1 responden. Adapun sebaran responden per kecamatan dapat dilihat pada Gambar 3.1. berikut. Tabel 3.1 Contoh Rancangan Sampling di Kecamatan Terpilih No Urut Kecamatan

No Urut Kelurahan

Kecamatan

Kelurahan

Campaka

Ciroyom

Dunguscariang

Garuda

Kebon Jeruk

Maleber

Andir

RW 2 5 7 3 7 8 10 1 3 5 9 1 6 1 3 8 2 3 6 9

Banyak Responden 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Sumber: Hasil perhitungan

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 3. 1. Sebaran Responden per Kecamatan Sumber: Hasil perhitungan

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

3.1.4

Pedoman Wawancara dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam survey ini data dikumpulkan melalui wawancara yang mengacu pada sebuah daftar pertanyaan (kuesioner). Pada survey gelombang 3, enumerator masih menggunakan Kobotoolbox yang dibantu dengan showcard agar memudahkan responden dalam mengurutkan pilihan solusi penyelesaian permasalahan kota yang sangat mendesak untuk diselesaikan di lingkungan tempat tinggalnya.

3.2 Instrumen Kajian 3.2.1

Daftar Data yang Diperlukan

Data inti yang diperlukan dalam mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pembangunan Kota Bandung adalah pada tahap 3: ď&#x201A;ˇ

Aspek demografi responden

ď&#x201A;ˇ

Preferensi masyarakat mengenai penanganan permasalahan mendesak di Kota Bandung

ď&#x201A;ˇ

Harapan dan Kepuasan masyarakat terkait penanganan permasalahan di Kota Bandung.

3.2.2

Daftar Sumber Data/Narasumber/Responden

Responden adalah 6.000 penduduk Kota Bandung, baik yang memiliki KTP Kota Bandung maupun tidak memiliki KTP Kota Bandung yang sudah diwawancarai pada survey gelombang 1 dan 2. Adapun FGD dilakukan dengan peserta 30 orang perwakilan pemerintahan di Kota Bandung dan kecamatan di Kota Bandung.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

BAB 4 HASIL DAN ANALISIS 4.1 Karakteristik Responden 4.1.1

Jenis Kelamin Responden

Responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa dominasi responden laki-laki masih terjadi pada survey 3 yang terlihat pada gambar 4.1. Sekitar 63,4% (3.805 responden) berjenis kelamin laki-laki dan 36,6% (2.195 responden) merupakan responden dengan jenis kelamin perempuan. Peningkatan jumlah responden perempuan ini terjadi karena banyaknya responden laki-laki yang berstatus sebagai kepala rumah tangga sedang berada di luar rumah sehingga digantikan oleh istri dan atau anaknya.

Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber: Hasil survey

4.1.2

Usia Responden

Gambar 4.2. menunjukkan bahwa distribusi responden dengan rentang usia 5 tahunan mengikuti pola distribusi normal, dimana 3 kelompok usia terbanyak

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

masing-masing adalah: kelompok usia 45-49 tahun, kelompok usia 50-54 tahun dan kelompok usia 40-44 tahun. Pada aspek ini, hasil survey menunjukan angka yang relatif sama dengan survey pada gelombang 1 maupun 2 karena seluruh responden pada tahap 3 merupakan responden yang sudah diwawancara pada survey gelombang 1 dan 2. Persentase kelompok 45-49 tahun dan 50-54 tahun tersebut secara berurutan adalah 14,25% dan 14,15%. Sebaliknya, tiga kelompok usia dengan jumlah terendah dalam survey ini adalah kelompok muda, yaitu kelompok usia 15-19 tahun, kelompok usia 20-24 tahun dan kelompok usia 25-29 tahun dengan persentase masing-masing kelompok adalah 1,4% dan 5,45% dan 6,425%. Adapun kelompok non-usia produktif

(di atas 64 tahun)

hanya berkisar 7%.

Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sumber: Hasil survey

Pola distribusi antara kelompok perempuan dan laki-laki menujukkan sedikit perbedaan, dimana pada kelompok laki-laki, responden terbanyak adalah berusia 45-49 tahun. Adapun pada kelompok perempuan, mayoritas responden adalah berusia 35-39 tahun. Pada kelompok laki-laki, responden terbanyak kedua adalah berusia 50-54 tahun, adapun pada kelompok usia perempuan, responden terbanyak kedua adalah pada kelompok 40-44 tahun. Dengan demikian, secara rata-rata usia responden perempuan lebih muda dari usia responden laki-laki. Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

4.1.3

Etnis Responden

Diantara responden yang diwawancara, mayoritas orang merupakan etnis Sunda atau merepresentasikan 87,90% (5.274 responden) yang terlihat pada gambar 4.3. Etnis non-Sunda yang bukan Campuran yang berpartisipasi dalam survey ini sebanyak 8,95% (537 responden). Adapun etnis Campuran berjumlah 3,15% dari total responden atau sekitar 189 responden.

Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Etnis Sumber; Hasil survey

4.1.4

Lama Tinggal Responden di Kota Bandung

Mayoritas responden adalah penduduk yang telah lama tinggal di Kota Bandung. Sekitar 70% dari responden atau 4.201 orang telah lebih dari 30 tahun tinggal di Kota Bandung. Kebanyakan

dari mereka juga adalah penduduk asli Kota

Bandung atau yang lahir di Kota Bandung. Gambar 4.4 memperlihatkan bahwa frekuensi responden dengan masa mukim kurang dari 20 tahun hanya berkisar 774 orang atau mewakili sekitar 13% responden. Pada aspek ini, hasil survey menunjukkan angka yang relatif sama dengan survey pada gelombang 1 maupun 2 karena seluruh responden pada Tahap 3 merupakan responden yang sudah diwawancara pada survey gelombang 1 dan 2.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Lama Tinggal Sumber: Hasil survey

4.1.5

Status Responden Dalam Rumah Tangga

Dari sisi status responden dalam rumah tangga mayoritas adalah sebagai kepala rumah tangga (KRT) dengan persentase sebesar 60,58% (Gambar 4.5.). Status sebagai pasangan, suami atau istri berkisar 31,57% adapun sisanya terbagai ke dalam yang berstatus anak dan lainnya (orang tua atau keluarga responden yang tinggal bersama responden) dalam rumah tangga.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.5 Responden Berdasarkan Status dalam Rumah Tangga Sumber: Hasil survey

4.1.6

Kepemilikan KTP

Hampir seluruh responden atau sekitar 98,07% (5.884 responden) memiliki KTP Kota Bandung. Gambar 4.6 memperlihatkan bahwa hanya kurang dari 2% responden yang tidak memiliki KTP Kota Bandung.

Gambar 4.6 Responden Berdasarkan Kepemilikan KTP Sumber: Hasil Survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

4.1.7

Pendidikan Terakhir Responden

Pada Gambar 4.7 terlihat bahwa mayoritas atau 47,28% (2.837 responden) berpendidikan SLTA/SMK. Tingkat pendidikan terbanyak kedua diikuti oleh SLTP dan SD dengan porsi masing-masing 17,02% dan 16,95%. Responden dengan tingkat pendidikan S1 berada di urutan keempat responden terbanyak, dengan share 10,67% dari total responden. Hanya sekitar 1,13% dari responden berpendidikan S2/S3 dan 0,13% yang tidak pernah bersekolah atau tidak memiliki ijazah.

Gambar 4.7 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Sumber: Hasil Survey

4.2 Preferensi Penanganan Permasalahan Kota Pada bagian ini disampaikan preferensi penanganan permasalahan Kota yang mendesak di Kota Bandung. Adapun permasalahan yang menjadi fokus perhatian merupakan 10 permasalahan utama yang muncul dari hasil survey gelombang 1, yaitu: 1)

Kemacetan lalu lintas

Banjir

Sampah kota

Sulitnya

Infrastruktur Kota

lapangan

pekerjaan

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Ketersediaan

air

semakin berkurang 7)

Keamanan warga

Stabilitas harga barang

4.2.1 ď&#x201A;§

yang

Masalah perekonomian

10) Masalah

Bantuan

Sosial

(Bansos)

Kemacetan

Tingkat Toleransi dan Penyebab Masalah Kemacetan

Kemacetan merupakan masalah yang dianggap oleh responden sebagai permasalahan utama di Kota Bandung. Sebagian besar responden beranggapan bahwa Kemacetan merupakan permasalahan yang tidak bisa ditolerir. Hasil survey menunjukan bahwa 56,52% (3.391 responden) beranggapan bahwa masalah kemacetan di Kota Bandung tidak dapat ditolerir.

Gambar 4.8 Toleransi Responden Pada Masalah Kemacetan Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.9 Tingkat Toleransi Kemacetan per Kecamatan Sumber: Hasil survey

Jika dilihat per kecamatan, Gambar 4.9 menunjukan bahwa Kecamatan Gedebage (14,74 %), Kecamatan Cicendo (16,46%) dan Kecamatan Buah Batu (16,80%) merupakan tiga Kecamatan dengan tingkat toleransi terendah terhadap permasalahan kemacetan. Sedangkan tiga Kecamatan dengan tingkat toleransi tertinggi

terhadap

permasalahan

kemacetan

secara

berurutan

adalah:

Kecamatan Bandung Kidul (75%), Kecamatan Cidadap (69,70%) dan Kecamatan Bandung Wetan (69,62%). Banyak faktor yang dianggap sebagai penyebab utama kemacetan yang terjadi di Kota Bandung di setiap Kecamatan. Di Kecamatan Cidadap misalnya, responden menyampaikan bahwa semakin bertambahnya destinasi wisata di Bandung Utara menjadi sebab nomor satu kemacetan yang terjadi di wilayah utara Kota Bandung. Adapun di Kecamatan lainnya, responden beranggapan bahwa

jalanan

yang

sempit,

parkir

liar,

tingginya

volume

kendaraan,

pembangunan perumahan dengan akses jalan yang terbatas serta kurang disiplinnya angkutan umum merupakan penyebab utama kemacetan di Kota Bandung.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

ď&#x201A;§

Tingkat Kepuasan Penanganan Masalah Kemacetan

Pada bagian ini responden ditanya mengenai tingkat kepuasan penanganan kemacetan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Mayoritas responden cenderung menganggap upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah kemacetan di lingkungan tempat tinggalnya dalam satu tahun terakhir dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Gambar 4.10 menunjukkan bahwa hanya 9,45% responden yang cenderung puas (sedikit puas, puas dan sangat puas) dengan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menangani kemacetan. Sedangkan 56,65% responden cenderung tidak puas (sedikit tidak puas, tidak puas dan sangat tidak puas). Adapun 33,90% responden lainnya menganggap bahwa upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi Kemacetan dalam satu tahun terakhir biasa-biasa saja.

Gambar 4.10 Tingkat Kepuasan Penanganan Kemacetan Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Tabel 4.1 Tingkat Kepuasan per Kecamatan dalam Penanganan Kemacetan (%) Sangat Tidak Puas

Tidak Puas

Sedikit Tidak Puas

BiasaBiasa

Sedikit Puas

Puas

Sangat Puas

Total

Sukasari

22,95

16,39

48,09

12,57

100,00

Andir Cicendo

29,07 52,32

27,13 28,27

27,13 11,39

15,50 8,02

1,16 -

100,00 100,00

Sukajadi Cidadap

0,40 -

20,00 16,67

27,60 36,36

45,20 43,18

6,40 3,79

0,40 -

100,00 100,00

Coblong Bandung Wetan

0,72 2,53

26,16 35,44

25,45 10,13

40,14 34,18

7,53 16,46

1,27

100,00 100,00

Sumur Bandung Cibeunying Kidul

3,74

21,11 36,45

24,44 27,10

44,44 28,50

10,00 4,21

100,00 100,00

Cibeunying Kaler Bandung Kulon

29,07 28,79

33,72 23,33

31,40 46,97

5,81 0,91

100,00 100,00

Babakan Ciparay Bojongloa Kaler

3,64 1,30

25,45 19,54

27,88 29,32

33,94 42,35

7,58 7,17

1,52 0,33

100,00 100,00

Bojongloa Kidul Astana Anyar

4,27 -

31,28 31,72

23,22 22,58

36,97 29,03

4,27 16,13

0,54

100,00 100,00

Regol Lengkong

0,56

7,25 38,33

51,21 29,44

38,65 26,67

2,90 5,00

100,00 100,00

Kiaracondong Batununggal

1,94 1,37

30,42 19,45

23,62 27,65

28,80 38,23

1,19

12,85 19,64

52,51 23,21

16,76 39,29

0,65 2,05 -

100,00 100,00

Arcamanik Mandalajati

14,56 11,26 17,88

Antapani Ujungberung

0,53 8,43

15,51 24,88 37,64

31,55 31,34 33,71

31,55 31,84

14,88 17,11

1,79 3,74

11,94

100,00 100,00

38,71

33,87

9,55 12,90

6,18 14,52

4,49 -

100,00 100,00

2,87

23,16 4,17 51,23

28,42 16,67 27,87

35,79 75,69

10,53 3,47

2,11 -

100,00 100,00

18,95

31,58

13,11 45,26

4,92 4,21

100,00 100,00

1,23

26,00 26,82

33,50 28,60

32,50 33,90

8,00 8,78

0,67

100,00 100,00

Cibiru Cinambo Panyileukan Bandung Kidul Buah Batu Gedebage Rancasari Kota Bandung

Sumber: hasil survey

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Buah Batu, Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Cibiru merupakan tiga area berfrekuensi tinggi dalam hal tingkat ketidakpuasan responden terhadap penanganan masalah kemacetan. Adapun Kecamatan Antapani, Kecamatan Arcamanik dan Kecamatan Bandung Wetan merupakan tiga area yang berfrekuensi tinggi dalam hal tingkat kepuasan responden terhadap penanganan masalah kemacetan di lingkungan tempat tinggalnya. Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

100,00 100,00

ď&#x201A;§

Preferensi Penanganan Masalah Kemacetan

Mayoritas

responden

menyampaikan

bahwa

pengendalian

disiplin

pengoperasian angkutan umum merupakan upaya yang harus segera dilakukan. Sebanyak 32,90% menjadikan upaya tersebut sebagai pilihan pertama dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Pengoperasian angkutan masal atau bus line dijadikan pilihan pertama oleh 24,55% responden. Sedangkan upaya pengelolaan terminal angkutan darat dijadikan pilihan pertama oleh 17,48% responden sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan yang harus segera dilakukan Pemerintah Kota Bandung. Adapun 25,07% lainnya terdistribusi pada upaya-upaya seperti Pengoperasian sistem bike sharing dan penyediaan sarana dan prasarana sistem transportasi terintegrasi sebagaimana dilihat pada Gambar 4.11 berikut ini.

Gambar 4.11 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Kemacetan Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Tabel 4.2 Preferensi Penanganan Masalah Kemacetan per Kecamatan Kecamatan

Angkutan massal/ bus line

Bike Sharing

Disiplin angkutan umum

Pengelolaan terminal angkutan darat

Penyediaan sarana & prasarana sistem transportasi terintegrasi 15.85

Lainnya

Total

Sukasari

39.89

3.83

26.78

13.66

100

Andir

42.64

5.81

15.50

12.40

0.39

100

Cicendo

22.78

16.03

23.26 33.76

10.55

16.88

100

Sukajadi

24.80

8.00

31.20

100

18.18 27.96

3.79 14.34

13.62

24.24 23.30

100 100

Bandung Wetan

25.32

8.86

23.48 20.79 25.32

24.40 30.30

11.60

Cidadap Coblong

21.52

18.99

100

Sumur Bandung

21.11

3.33

35.56

30.00

10.00

100

Cibeunying Kidul

26.17

9.81

32.24

13.55

18.22

100

Cibeunying Kaler

25.58

5.23

33.72

21.51

13.95

100

Bandung Kulon

22.73

1.82

41.82

9.09

24.24

0.30

100

Babakan Ciparay

20.61

10.30

30.00

23.64

15.15

0.30

100

Bojongoa Kaler

25.41

9.77

29.64

18.24

14.33

2.61

100

Bojongloa Kidul

21.33

11.37

24.64

23.22

18.96

0.47

100

Astana Anyar

19.89

8.60

34.41

21.51

15.59

100

Regol

14.01

1.93

69.57

7.25

100

Lengkong Kiaracondong

25.56 21.68

10.00 9.06

37.78 30.74

12.78 21.36

13.89 17.15

100 100

Batununggal

22.87

4.10

43.00

17.75

12.29

100

Arcamanik

19.55

7.26

28.49

20.11

24.58

100

Mandalajati

31.55

7.74

35.12

12.50

13.10

100

Antapani

24.06

8.02

38.50

13.37

14.97

1.07

100

Ujungberung

25.37

6.47

29.35

19.90

18.91

100

Cibiru

3.93 33.87

0.56

46.07

5.06

44.38

100

19.35

17.74 36.84

16.13

12.90

100

21.05

7.37

100

Cinambo Panyileukan Bandung Kidul

26.32 34.03

14.58

18.75

5.56

100

30.74

5.33

13.19 29.92

13.89

Buah Batu

19.26

14.34

0.41

100

9.47 5.00

33.68 34.50

23.16 25.50

11.58 15.50

100 100

Gedebage Rancasari

22.11 19.50

8.42

Sumber: Hasil survey

Meskipun dapat dilihat bahwa preferensi penegakan disiplin angkutan umum merupakan yang paling banyak dijadikan sebagai pilihan utama, terdapat variasi preferensi yang berbeda diantara berbagai kecamatan tersebut. Berdasarkan Tabel 4.2. di atas, masyarakat di Kecamatan Regol menunjukkan preferensi yang paling tinggi mengenai penegakan disiplin angkutan umum tersebut. Sementara itu masyarakat di Kecamatan Andir menjadikan pengoperasian angkutan masal

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

sebagai pilihan pertama yang paling banyak diusung dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Demikian pula dengan masyarakat di Kecamatan Sukasari. Adapun di Kecamatan Cidadap, pengelolaan terminal angkutan darat merupakan opsi terbanyak yang paling banyak dipandang dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kota Bandung. Tabel 4.3 Kesediaan Menggunakan Transportasi Massal per Kecamatan (%) Kecamatan

Bersedia

Bersedia dengan syarat

Tidak bersedia

Total

Sukasari

80,87

10,93

8,20

100

Andir

77,52

15,89

6,59

100

Cicendo

76,79

17,72

5,49

100

Sukajadi

74,00

19,20

6,80

100

Cidadap

81,06

12,88

6,06

100

Coblong

79,57

17,56

2,87

100

Bandung Wetan

6,33

3,80

100

Sumur Bandung

89,87 90,00

4,44

5,56

100

Cibeunying Kidul

80,37

14,95

4,67

100

Cibeunying Kaler

78,49

13,95

7,56

100

Bandung Kulon

75,76

16,97

7,27

100

Babakan Ciparay Bojongoa Kaler

68,48 85,99

23,33 10,75

8,18 3,26

100 100

Bojongloa Kidul

85,31

11,37

3,32

100

Astana Anyar

76,34

15,59

100

Regol Lengkong

72,46 53,89

3,86 33,33

8,06 23,67 12,78

100

Kiaracondong

79,61

14,89

5,50

100

Batununggal

84,98

3,75

11,26

100

Arcamanik

81,01

14,53

4,47

100

Mandalajati

75,00

8,93

16,07

100

Antapani

73,80

21,39

4,81

100

Ujungberung

80,10

13,43

6,47

100

Cibiru Cinambo

68,54 79,03

26,40 17,74

5,06 3,23

100 100

Panyileukan

7,37

4,21

100

Bandung Kidul

88,42 97,22

1,39

100

Buah Batu

91,80

5,74

2,46

100

Gedebage

75,79

8,42

15,79

100

Rancasari

82,00

13,00

5,00

100

Kota Bandung

78,87

14,15

6,98

100

Sumber: Hasil survey

Jika ditanyakan mengenai kesediaan mereka menggunakan moda transportasi massal sebagai upaya menangani kemacetan (Tabel 4.3), mayoritas dari

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

responden atau 78,87% menyatakan kesediaannya. Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Buah Batu dan Kecamatan Sumur Bandung merupakan tiga kecamatan dengan tingkat kesediaan tertinggi, yaitu masing-masing 97,22%; 91,8% dan 90,00%. Responden di Kecamatan Lengkong merupakan yang paling rendah tingkat kesediaannya. Mereka hanya bersedia menggunakan angkutan massal dengan syarat tertentu. Adapun masyarakat Regol merupakan responden yang paling enggan menggunakan angkutan massal. 4.2.2 ď&#x201A;§

Sampah

Tingkat Toleransi dan Penyebab Masalah Sampah

Sampah merupakan hal yang dianggap oleh responden sebagai permasalahan utama di Kota Bandung. Hasil survey menunjukan bahwa 41,15% (2.469 responden) beranggapan bahwa masalah sampah di Kota Bandung tidak dapat ditolerir, sedangkan 58,85% (3.531 responden) lainnya beranggapan bahwa masalah sampah masih bisa ditolerir. A

Gambar 4.12 Toleransi Responden Pada Masalah Sampah Sumber: Hasil survey

Berdasarkan

pengamatan

per

kecamatan,

Gambar

4.13

dibawah

ini

menunjukkan bahwa tingkat toleransi responden terhadap masalah sampah paling tinggi diberikan oleh responden di Kecamatan Cidadap (95,45%) diikuti oleh Kecamatan Bandung Wetan (86,08%). Adapun tingkat toleransi terendah

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

terhadap sampah

dipersepsikan

oleh responden

Kecamatan

Gedebage

(23,27%). Beragamnya toleransi terhadap keberadaan permasalahan sampah di setiap kecamatan disebabkan antara lain oleh ketepatan waktu pengumpulan sampah di daerah yang bersangkutan.

Gambar 4.13 Toleransi Responden per Kecamatan Pada Masalah Sampah Sumber: Hasil survey

Adapun faktor-faktor yang dianggap menjadi penyebab terjadinya masalah sampah antara lain: (1). Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, (2). Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada

pembuang

sampah

atau

limbah

sembarangan,

(3).

Minimnya

pengetahuan tentang pengelolaan sampah (4). Kurangnya tenaga kebersihan di masing-masing wilayah terutama pada kondisi atau musim tertentu. ď&#x201A;§

Tingkat Kepuasan Penanganan Masalah Sampah

Pada bagian ini responden ditanya mengenai tingkat kepuasan penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Responden cenderung menganggap biasa dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Bandung dalam menangani masalah sampah di lingkungan tempat tinggalnya dalam satu tahun terakhir. Gambar 4.14 menunjukan bahwa 28,6 % responden cenderung puas (sedikit puas, puas dan sangat puas) dengan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menangani sampah, 29,2 % responden cenderung tidak puas (sedikit tidak puas, tidak puas dan sangat tidak puas) dan 42,2% responden mengangap bahwa upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi sampah dalam satu tahun terakhir biasa-biasa saja.

Gambar 4.14 Tingkat Kepuasan Penanganan Sampah Sumber: Hasil survey

Tingkat kepuasan responden per kecamatan terhadap penanganan masalah sampah menunjukkan bahwa di Kecamatan Bandung Wetan adalah yang tertinggi tingkat kepuasannya. Di posisi kedua adalah Kecamatan Antapani. Sebaliknya, Kecamatan Regol merupakan area dengan frekuensi tertinggi “sangat tidak puas” atas penanganan masalah sampah. Adapun Kecamatan Batununggal dan Kecamatan Cibeunying Kidul merupakan dua area dengan frekuensi tinggi untuk persepsi “tidak puas” terhadap penanganan masalah di Kota Bandung.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Tabel 4.4 Tingkat Kepuasan Responden per Kecamatan atas Penanganan Sampah Sangat tidak puas Sukasari Andir Cicendo 1,27 Sukajadi 0,40 Cidadap Coblong 0,36 Bandung Wetan Sumur Bandung Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler Bandung Kulon Babakan Ciparay 0,30 Bojongloa Kaler 0,65 Bojongloa Kidul 1,42 Astana Anyar Regol 1,93 Lengkong Kiaracondong Batununggal 0,34 Arcamanik Mandalajati Antapani 1,07 Ujungberung Cibiru 1,69 Cinambo Panyileukan Bandung Kidul Buah Batu 0,41 Gedebage Rancasari Kota Bandung 0,37 Sumber: Hasil survey

ď&#x201A;§

Tidak puas 6,56 3,10 7,59 6,80 0,76 3,58 7,78 12,15 4,07 1,82 8,48 8,14 8,06 2,15 12,08 6,11 1,94 11,95 1,68 3,57 8,02 6,47 7,87 10,53 2,78 4,92 4,21 3,00 5,83

Sedikit tidak puas 20,77 23,26 28,69 16,80 18,18 26,52 12,66 23,33 21,50 21,51 17,27 26,97 29,32 19,91 17,74 28,02 27,22 23,95 21,16 24,02 17,86 19,25 19,40 26,40 17,74 22,11 9,72 25,82 12,63 26,00 22,37

Biasabiasa 49,18 32,56 39,24 39,20 59,09 47,31 24,05 33,33 35,98 50,58 73,03 33,33 34,53 37,44 44,62 49,76 43,89 35,60 44,71 47,49 40,48 33,16 39,80 16,85 35,48 33,68 72,92 36,89 53,68 39,00 42,22

Sedikit puas 15,85 29,84 16,03 34,40 21,97 18,28 26,58 28,89 26,17 22,67 6,67 30,00 24,43 32,23 24,73 7,73 20,56 28,80 12,97 15,08 21,43 17,65 27,36 26,97 32,26 30,53 13,19 20,08 29,47 30,50 22,45

Puas

Sangat puas

7,65 11,24 7,17 2,40 3,94 32,91 6,67 4,21 1,16 1,21 0,91 2,93 0,95 10,75 0,48 2,22 9,39 8,53 11,73 16,67 20,86 6,97 16,85 14,52 3,16 1,39 11,89 1,50 6,58

Total

3,80 0,32 0,34 3,37 0,18

Preferensi Penanganan Masalah Sampah

Mayoritas responden menyampaikan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan merupakan upaya yang harus segera dilakukan. Sebanyak 33,72% (2.023 responden) menjadikan upaya tersebut sebagai pilihan pertama dalam mengatasi masalah sampah di Kota Bandung. Kerja sama pengelolaan persampahan dari berbagai pihak dijadikan pilihan pertama oleh 18,37% (1.102 responden). Adapun keberadaan pasukan GOBER dijadikan pilihan pertama oleh 12.62% (757 responden) sebagai upaya untuk mengatasi masalah sampah yang harus segera dilakukan Pemerintah Kota Bandung.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Gambar 4.15 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Sampah Sumber: Hasil survey

Adapun 35,3% lainnya terdistribusi pada upaya-upaya sebagai berikut: (1). Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3; (2). Pemberdayaan PKK & Karang Taruna, (3). Penerapan denda bagi pelaku membuang sampah sembarangan; (4). Pemberian insentif/hadiah di tingkat RW bagi RT terbaik dalam pemilahan sampah rumah tangga. Tabel berikut menunjukkan bahwa preferensi per kecamatan mengenai penanganan

sampah

menunjukkan

bahwa

pelibatan

masyarakat

dalam

pengelolaan sampah paling banyak disuarakan responden di Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Coblong, dan Kecamatan Gedebage. Tiga kecamatan

dengan

frekeuensi

tertinggi

yang

menyuarakan

kerjasama

pengelolaan sampah adalah: Kecamatan Lengkong, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan Cibeunying Kidul. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3 paling banyak disuarakan oleh responen di Kecamatan Bandung Kidul, Regol dan Cinambo. Kecamatan Cinambo juga paling banyak menyuarakan adanya pengelolaan sampah dengan pemberdayaan PKK dan Karang Taruna.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Tabel 4.5 Preferensi per Kecamatan dalam Mengatasi Masalah Sampah (%) Peran serta masyarakat Sukasari Andir Cicendo Sukajadi Cidadap Coblong Bandung Wetan Sumur Bandung Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler Bandung Kulon Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Bojongloa Kidul Astana Anyar Regol Lengkong Kiaracondong Batununggal Arcamanik Mandalajati Antapani Ujungberung Cibiru Cinambo Panyileukan Bandung Kidul Buah Batu Gedebage Rancasari Kota Bandung

45,36 31,40 35,44 25,20 22,73 52,33 29,11 21,11 29,91 26,74 55,76 23,64 29,64 20,85 25,27 48,31 32,22 21,04 49,15 26,26 47,62 37,43 27,36 20,79 29,03 31,58 41,67 36,48 40,00 24,50 33,72

Kerja sama pengelolaan 18,58 14,73 21,10 19,20 8,33 13,98 16,46 18,89 26,17 20,35 22,73 16,67 15,31 22,27 23,66 16,43 27,22 20,71 15,70 10,06 18,45 12,83 16,42 12,36 16,13 26,32 16,67 21,31 20,00 21,00 18,37

Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun 6,56 8,91 8,86 10,40 9,09 7,17 8,86 12,22 8,41 10,47 0,91 9,70 8,47 9,95 8,60 14,98 5,00 11,00 6,83 10,06 4,76 9,63 6,97 10,67 14,52 6,32 15,97 10,25 6,32 11,00 8,80

Pemberdayaan PKK & Karang 5,46 4,26 11,81 8,80 9,85 6,81 7,59 3,33 12,62 6,98 3,03 11,82 12,70 14,22 10,22 0,97 19,44 9,71 3,41 13,41 5,36 5,88 13,43 6,18 20,97 9,47 9,72 9,02 10,53 9,00 8,88

Denda bagi pelanggar 6,56 10,47 5,91 14,00 15,15 7,53 11,39 16,67 6,07 8,72 1,52 13,94 10,10 11,37 10,22 3,86 6,67 12,94 7,17 12,29 9,52 10,16 10,95 24,16 6,45 8,42 3,47 9,84 11,58 13,50 9,80

Insentif di tingkat RW bagi pemilah sampah 8,74 9,69 10,13 10,80 12,88 4,66 12,66 13,33 6,54 7,56 5,76 8,18 9,12 8,53 9,14 1,93 3,33 10,03 7,17 10,06 5,95 6,95 10,95 6,45 9,47 4,86 7,79 8,42 8,50 7,82

Pasukan GOBER 8,74 20,54 6,75 11,60 21,97 7,53 13,92 14,44 10,28 19,19 10,30 16,06 14,66 12,80 12,90 13,53 6,11 14,56 10,58 17,88 8,33 17,11 13,93 25,84 6,45 8,42 7,64 5,33 3,16 12,50 12,62

Total

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Tabel 4.6 Kesediaan Responden per Kecamatan Memilah Sampah Rumah Tangga

Sumber: hasil survey

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa kesediaan masyarakat untuk memilah sampah di tingkat rumah tangga cukup tinggi, yaitu 85,98%. Responden di Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Buah Batu merupakan responden dengan tingkat kebersediaan tertinggi untuk memilah sampah rumah tangga. Namun demikian, responden Kecamatan Lengkong merupakan yang paling rendah antusiasmenya. Di sisi lain Kecamatan Andir merupakan Kecamatan yang paling enggan untuk memilah sampah rumah tangga. Demikian juga frekuensi responden di Kecamatan Lengkong merupakan yang paling tinggi untuk kesediaan dengan syarat dalam hal pemilahan sampah rumah tangga. 4.2.3 ď&#x201A;§

Banjir

Tingkat Toleransi dan Penyebab Masalah Banjir

Banjir

merupakan

masalah

yang

dianggap

oleh

responden

sebagai

permasalahan utama di Kota Bandung. Sebagian besar responden beranggapan bahwa masalah banjir merupakan permasalahan yang tidak bisa ditolerir.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.16 Toleransi Responden Pada Masalah Banjir Sumber: Hasil survey

Hasil survey menunjukan bahwa 57,97% responden beranggapan bahwa masalah banjir di Kota Bandung tidak dapat ditolerir, Sedangkan 42,03% lainnya beranggapan bahwa masalah banjir masih bisa ditolerir.

Gambar 4.17 Toleransi Responden per Kecamatan Pada Masalah Banjir Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Berdasarkan gambar di atas, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cidadap dan Kecamatan Regol merupakan tiga area dengan toleransi tertinggi terhadap adanya permasalahan banjir. Sebaliknya, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Gedebage dan Kecamatan Arcamanik adalah tiga area dengan responden relatif paling sedikit yang menyatakan bahwa banjir masih dapat ditolerir. Adapun faktor-faktor yang dianggap menjadi penyebab terjadinya masalah banjir antara lain: (1). Selokan atau tempat penyaluran air yang tersendat karena masih banyaknya pembuang sampah sembarangan; (2). Kurangnya drainase dan dijadikannya daerah resapan air sebagai pemukiman, (3). Sungai yang semakin dangkal dan sempet karena pembangunan. ď&#x201A;§

Tingkat Kepuasan Penanganan Masalah Banjir

Pada bagian ini responden ditanya mengenai tingkat kepuasan penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Responden cenderung menganggap upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah banjir di lingkungan tempat tinggalnya dalam satu tahun terakhir biasa-biasa saja.

Gambar 4.18 Tingkat Kepuasan Penanganan Banjir Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.18 di atas menunjukan bahwa hanya 12.62% responden yang cenderung puas (sedikit puas, puas dan sangat puas) dengan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menangani banjir. Sedangkan 36,27% responden cenderung tidak puas (sedikit tidak puas, tidak puas dan sangat tidak puas). Adapun 51,02% responden menganggap bahwa upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi banjir dalam satu tahun terakhir biasa-biasa saja. Tabel 4.7 Tingkat Kepuasan Responden per Kecamatan Atas Penanganan Banjir Sangat tidak puas -

Tidak puas

Biasa

Sedikit puas

Puas

Sangat puas

Tidak tahu

9,84

Sedikit tidak puas 10,38

69,40

10,38

100,00

10,85

19,38

54,65

15,12

100,00

Cicendo Sukajadi

0,42

12,24

32,49

47,26

5,49

1,27

0,84

100,00

0,40

8,80

21,20

59,60

9,20

0,80

100,00

Cidadap

2,27

21,97

66,67

6,82

2,27

100,00

Coblong

12,90

26,88

51,97

7,89

0,36

100,00

Bandung Wetan

5,06

15,19

58,23

16,46

3,80

1,27

100,00

Sumur Bandung

3,33

15,56

64,44

15,56

1,11

100,00

0,47 -

20,09 16,28

28,50 29,07

41,12 45,93

9,81 8,72

100,00 100,00

Bandung Kulon

2,42

13,64

82,12

1,82

100,00

Babakan Ciparay

8,18

26,67

46,97

15,45

2,73

100,00

Bojongloa Kaler

6,84

28,01

52,12

12,05

0,98

100,00

Bojongloa Kidul

0,47

21,80

28,91

39,34

9,48

100,00

15,59

23,12

48,39

12,90

100,00

Sukasari Andir

Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler

Astana Anyar Regol

Total

6,76

32,37

54,59

6,28

100,00

1,11

11,67

26,11

52,22

7,78

1,11

100,00

Kiaracondong

14,89

19,09

51,13

13,27

1,62

100,00

Batununggal

13,99

19,11

51,19

10,58

5,12

100,00

Arcamanik

7,82

53,07

25,70

13,41

100,00

2,98 -

8,33 11,23

22,62 33,69

50,60 35,29

12,50 15,51

2,98 4,28

100,00 100,00

Ujungberung

12,94

27,36

48,76

10,95

100,00

Cibiru

5,62

12,36

32,58

29,21

16,85

3,37

100,00

Cinambo

14,52

33,87

45,16

4,84

1,61

100,00

Panyileukan

7,37

28,42

43,16

18,95

2,11

100,00

Lengkong

Mandalajati Antapani

Bandung Kidul

0,69

22,22

65,28

11,11

0,69

100,00

Buah Batu

0,41

24,18

42,62

7,38

0,82

0,41

100,00

Gedebage

8,42

25,26

58,95

7,37

100,00

Rancasari

21,00

29,00

39,00

9,50

1,50

100,00

0,20

11,30

24,77

51,02

10,90

1,60

0,12

0,10

100,00

Kota Bandung Sumber: hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Tabel di atas menunjukan bahwa tingkat kepuasan responden terhadap penanganan masalah sampah di Kecamatan Cibiru merupakan yang tertinggi, dimana responden yang menjawab â&#x20AC;&#x153;puasâ&#x20AC;? hampir mencapai 17%. Sementara itu di Kecamatan Buah Batu, Kecamatan Bojongloa Kidul dan Kecamatan Rancasari, kecenderungan responden untuk tidak puas terhadap penanganan masalah banjir merupakan salah satu yang tertinggi. ď&#x201A;§

Preferensi Penanganan Masalah Banjir

Mayoritas responden menyampaikan bahwa pemeliharaan drainase dan sumber daya air merupakan upaya yang harus segera dilakukan. Sebanyak 31% (1.860 responden) menjadikan upaya tersebut sebagai pilihan pertama dalam mengatasi masalah banjir di Kota Bandung. Normalisasi sungai dijadikan pilihan pertama oleh 26,98% (1.619 responden). Sedangkan pembersihan dan pengerukan sungai/kali dijadikan pilihan pertama oleh 20,25% (1.215 responden) sebagai upaya untuk mengatasi banjir yang harus segera dilakukan Pemerintah Kota Bandung.

Gambar 4.19 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Banjir Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Adapun 21,77% lainnya terdistribusi pada upaya-upaya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan hulu-hulu sungai serta upaya membangun irigasi/infrastruktur publik daerah. 4.2.4 ď&#x201A;§

Infrastruktur Kota

Tingkat Toleransi dan Penyebab Masalah Infrastruktur Kota

Infrastruktur merupakan sektor yang dianggap oleh responden sebagai permasalahan utama di Kota Bandung. Namun demikian, sebagian besar responden beranggapan bahwa masalah infrastruktur merupakan permasalahan yang masih bisa ditolerir. Hasil survey menunjukan bahwa 34,92% (2.095 responden) beranggapan bahwa masalah infrastruktur di Kota Bandung tidak dapat ditolerir, Sedangkan 65,08% lainnya (3.905 responden) beranggapan bahwa masalah infrastruktur masih bisa ditolerir.

Gambar 4.20 Toleransi Responden Pada Masalah Infrastruktur Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.21 Toleransi Responden Tiap Kecamatan Pada Masalah Infrastruktur Sumber: Hasil survey

Adapun faktor-faktor yang dianggap menjadi penyebab terjadinya masalah pada sektor infrastruktur antara lain: ď&#x201A;ˇ

Pembangunan kota yang tidak merata

ď&#x201A;ˇ

Perusakan fasilitas umum oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

ď&#x201A;ˇ

Tidak terurusnya infrastruktur yang sudah dibangun dan lahan yang belum dipergunakan.

ď&#x201A;§

Tingkat Kepuasan Penanganan Masalah Infrastruktur Kota

Pada bagian ini responden ditanya mengenai tingkat kepuasan penanganan masalah

infrastruktur

Responden

cenderung

yang

dilakukan

menganggap

oleh upaya

Pemerintah

Kota

yang

dilakukan

telah

Bandung. oleh

Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah infrastruktur di lingkungan tempat tinggalnya dalam satu tahun terakhir biasa-biasa saja.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.22 menunjukan bahwa 28,5% responden cenderung puas dengan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah infrastruktur. Sedangkan 21,05% responden cenderung tidak puas dan 50,45% responden menganggap bahwa upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi masalah infrastruktur dalam satu tahun terakhir sama dengan upaya di tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 4.22 Tingkat Kepuasan Penanganan Insfrastruktur Sumber: Hasil survey

JIka dilihat per kecamatan, tampak dari tabel di bawah ini bahwa responden di Kecamatan Cibiru secara relatif memberikan penilaian puas dan sedikit puas yang lebih tinggi dibanding responden di kecamatan lainnya. Demikian juga responden di Kecamatan Panyileukan dengan persepsi sangat puas yang jauh melampaui rata-rata keseluruhan. Sebaliknya, responden di Kecamatan Bojongloa Kidul dan Kecamatan Lengkong memberikan penilaian sangat tidak puas paling tinggi relatif terhadap Kecamatan lain di Kota Bandung.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Tabel 4.8 Tingkat Kepuasan Responden per Kecamatan mengenai Penanganan Infrastruktur

Sukasari Andir Cicendo Sukajadi Cidadap Coblong Bandung Wetan Sumur Bandung Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler Bandung Kulon Babakan Ciparay Bojongoa Kaler Bojongloa Kidul Astana Anyar Regol Lengkong Kiaracondong Batununggal Arcamanik Mandalajati Antapani Ujungberung Cibiru Cinambo Panyileukan Bandung Kidul Buah Batu Gedebage Rancasari Kota Bandung

Sangat tidak puas 0.42 0.40 0.30 1.90 1.67 0.56 0.18

Tidak puas 1.64 1.94 10.13 1.60 5.02 2.53 3.33 0.93 0.58 0.91 1.82 1.63 3.79 2.15 4.44 0.65 0.68 2.23 2.38 2.14 1.49 9.55 4.84 1.05 2.46 0.50 2.32

Sedikit tidak puas 18.03 20.54 27.85 11.20 12.12 22.58 16.46 18.89 20.09 20.93 7.58 14.24 22.48 20.38 23.66 10.14 10.56 20.06 23.55 34.64 14.29 19.79 20.90 24.16 29.03 15.79 7.64 18.85 11.58 18.50 18.55

Biasabiasa 59.02 36.43 41.77 48.80 51.52 54.84 43.04 44.44 52.34 48.84 73.94 45.76 49.19 52.13 51.61 57.49 52.78 47.57 47.44 48.04 48.21 50.27 54.23 16.85 53.23 52.63 67.36 49.18 58.95 52.50 50.45

Sedikit puas 20.77 36.05 17.72 30.40 34.85 15.41 26.58 32.22 22.43 26.74 16.06 33.33 24.10 20.85 22.04 30.43 23.89 29.45 21.50 13.97 26.19 18.18 22.89 35.39 11.29 23.16 25.00 23.77 29.47 24.50 24.60

Puas 0.55 5.04 2.11 7.60 1.52 2.15 11.39 1.11 4.21 2.91 1.52 4.55 2.61 0.95 0.54 1.93 6.67 2.27 6.48 1.12 7.14 9.09 0.50 12.92 1.61 5.26 5.33 4.00 3.75

Sangat puas 0.34 1.79 0.53 0.56 2.11 0.41 0.15

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber: Hasil survey

ď&#x201A;§

Preferensi Penanganan Masalah Infrastruktur Kota

Mayoritas responden menyampaikan bahwa rehabilitasi dan pemeliharaan jalan merupakan upaya yang harus selalu dilakukan. Sebanyak 29,62% menjadikan upaya tersebut sebagai pilihan pertama dalam mengatasi masalah infrastruktur di Kota Bandung. Pendataan, pengawasan dan penertiban bangunan dijadikan pilihan pertama oleh 24,5% responden. Sedangkan pembangunan dan pemeliharaan trotoar dijadikan pilihan pertama oleh 12% responden sebagai upaya untuk mengatasi masalah infrastruktur yang harus segera dilakukan Pemerintah Kota Bandung.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.23 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Infrastruktur Sumber: Hasil survey

Adapun 33,88% upaya lainnya yang dapat dilakukan terdistribusi pada upayaupaya seperti: 

Pembangunan sarana olah raga



Pembangunan sarana kesehatan



Pembangunan sarana pendidikan



Pembangunan/pemeliharaan perpustakaan kecamatan



Pembangunan/pemeliharaan taman bermain



Pengadaan Ruang Terbuka Hijau



Pembangunan halte bis

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Tabel 4.9 Preferensi per Kecamatan dalam menanganai Masalah Infrastruktur

TaWasTib bangunan 10,38 25,97 33,76 20,40 15,91 32,97 7,59 16,67 20,09 22,67 56,97 15,15 30,94 20,38 22,58 20,77 33,89 15,86 21,50 12,85 38,10 23,53 12,94 6,74 30,65 27,37 40,97 30,74 26,32 15,00 24,50

Rehab jalan 22,95 30,23 28,69 26,40 21,21 22,22 30,38 35,56 30,84 29,65 13,03 33,94 23,13 34,60 29,57 28,02 28,89 34,95 35,49 20,11 29,76 26,20 31,84 63,48 40,32 29,47 25,69 31,15 32,63 37,50 29,62

Rehab Trotoar 32,79 7,36 8,02 12,80 12,12 8,96 13,92 16,67 13,55 11,05 0,91 12,42 12,38 14,22 9,14 14,98 10,00 9,71 19,80 7,26 10,12 4,81 12,94 16,85 9,68 12,63 13,19 13,52 17,89 13,50 12,00

Bangun Saraga 5,46 2,33 4,64 2,00 9,85 5,73 6,33 1,11 5,14 6,40 7,27 2,73 2,61 1,42 6,45 1,45 8,33 6,47 3,07 9,50 2,38 3,74 7,46 1,61 2,11 7,64 1,64 1,05 5,00 4,40

Bangun sarana Bangun sarana kesehatan pendidikan 7,65 15,30 12,40 11,24 7,59 9,70 11,60 16,00 12,88 21,21 6,09 8,60 12,66 22,78 11,11 14,44 7,94 16,82 10,47 5,81 8,18 3,64 11,21 9,09 10,10 14,01 8,06 9,95 14,52 9,14 5,31 25,60 7,22 3,33 13,59 7,44 6,48 8,19 20,11 16,20 6,55 10,71 10,70 22,46 9,95 19,40 2,25 8,43 3,23 8,06 4,21 16,84 3,47 7,64 9,02 10,66 8,42 9,47 9,00 10,50 9,27 11,82 Sumber: Hasil survey

Bangunan perpustakaan 1,16 1,60 0,36 1,16 0,91 2,73 1,30 0,95 1,94 0,34 2,23 0,41 0,50 0,68

Rehab taman bermain 3,28 1,16 2,53 2,00 0,76 0,36 1,27 2,22 0,47 0,58 5,15 3,03 0,98 0,95 3,76 4,44 4,21 0,34 2,23 0,53 0,50 1,05 0,82 1,50 1,67

Pengadaan RTH 2,19 6,98 5,06 5,60 6,06 13,98 5,06 2,22 4,21 11,63 3,94 6,67 3,58 5,21 4,84 3,86 2,22 5,83 3,07 7,26 1,79 6,95 4,98 0,56 6,45 5,26 1,39 2,05 4,21 6,50 5,13

Bangun halte bis 1,16 1,60 0,72 0,93 0,58 3,03 0,98 4,27 1,67 1,71 2,23 0,60 1,07 1,69 1,05 1,00 0,92

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

4.2.5 ď&#x201A;§

Sulitnya Mendapatkan Pekerjaan (Pengangguran)

Tingkat Toleransi dan Penyebab Masalah Pengangguran

Sulitnya

mencari

pengangguran

yang

berpotensi

meningkatkan

jumlah

pengangguran merupakan masalah yang dianggap oleh responden sebagai permasalahan utama di Kota Bandung. Sebagian besar responden beranggapan bahwa masalah pengangguran merupakan permasalahan yang tidak bisa ditolerir.

Gambar 4.24 Toleransi Responden Pada Masalah Pengangguran Sumber: Hasil survey

Hasil survey menunjukan bahwa 54,13% (3.248 responden) beranggapan bahwa masalah pengangguran di Kota Bandung tidak dapat ditolerir, sedangkan 45,87% lainnya (2.752 responden) beranggapan bahwa masalah pengangguran masih bisa ditolerir. Adapun faktor-faktor yang dianggap menjadi penyebab terjadinya masalah pengangguran ini antara lain:

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018



Banyaknya pesaing dari daerah lain yang mencari pekerjaan di Kota Bandung



Kurangnya pengetahuan, keahlian dan keterampilan untuk mencari pekerjaan dan berusaha.



Lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini sebagian besar membutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih dengan pengetahuan yang luas.



Tingkat Kepuasan Penanganan Masalah Pengangguran

Pada bagian ini responden ditanya mengenai tingkat kepuasan penanganan masalah pengangguran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Responden cenderung tidak puas dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah pengangguran di lingkungan tempat tinggalnya dalam satu tahun terakhir.

Gambar 4.25 Tingkat Kepuasan Penanganan Pengangguran Sumber: Hasil survey

Gambar 4.25 menunjukan bahwa hanya 7.97% responden yang cenderung puas (sedikit puas, puas dan sangat puas) dengan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah pengangguran. Sedangkan 48,77% responden cenderung tidak puas (sedikit tidak puas, tidak puas dan sangat tidak puas) serta

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

43.07% responden menganggap bahwa upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi penganguran dalam satu tahun terakhir biasa-biasa saja. ď&#x201A;§

Preferensi Penanganan Masalah Pengangguran

Mayoritas responden menyampaikan bahwa penyediaan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin merupakan upaya yang harus segera dilakukan. Sebanyak 68,7% menjadikan upaya tersebut sebagai pilihan pertama dalam mengatasi pengangguran di Kota Bandung

Gambar 4.26 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Pengangguran Sumber: Hasil survey

Adapun sebagian yang lain lebih menganggap adanya badan latihan kerja yang bersertifikasi berdasarkan keahlian yang diperlukan sebagai pilihan pertama dalam mengatasi pengangguran di Kota Bandung. 4.2.6 ď&#x201A;§

Air Bersih

Tingkat Toleransi dan Penyebab Masalah Air Bersih

Air bersih merupakan masalah yang dianggap oleh responden sebagai permasalahan utama di Kota Bandung. Namun, sebagian besar responden beranggapan bahwa masalah penyediaan air bersih merupakan permasalahan masih bisa ditolerir.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.27 Toleransi Responden Pada Air Bersih Sumber: Hasil survey

Hasil survey menunjukan bahwa 39,6% (2.376 responden) beranggapan bahwa masalah air bersih di Kota Bandung tidak dapat ditolerir, Sedangkan 60,4% lainnya (3.624 responden) beranggapan bahwa masalah air bersih masih bisa ditolerir.

Gambar 4.28 Toleransi per Kecamatan Terhadap Masalah Air Bersih Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Secara keseluruhan, 60,40% responden menyatakan bahwa masalah air bersih masih dapat ditolerir. Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Sumur Bandung merupakan dua area dengan tingkat toleransi tertinggi dalam permasalahan ketersediaan air bersih. Sebaliknya, responden di Kecamatan Gedebage dan Kecamatan

Andir

memberikan

toleransi

yang

paling

rendah

terhadap

permasalahan ketersediaan air bersih. Adapun faktor-faktor yang dianggap menjadi penyebab terjadinya masalah air bersih antara lain: (1). Kurangnya daerah resapan air yang disertai dengan adanya perilaku penggunaan air yang boros; (2). Kurang baiknya kinerja PDAM dalam mensuplai air bersih ke seluruh daerah di Kota Bandung, (3). Panjangnya musim kemarau. ď&#x201A;§

Tingkat Kepuasan Penanganan Masalah Air Bersih

Pada bagian ini responden ditanya mengenai tingkat kepuasan penanganan masalah air bersih yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Responden cenderung menganggap upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah air bersih di lingkungan tempat tinggalnya dalam satu tahun terakhir sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 4.29. Tingkat Kepuasan Penanganan Air Bersih Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.29 menunjukan bahwa hanya 22,57% responden yang cenderung puas (sedikit puas, puas dan sangat puas) dengan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah air bersih. Sedangkan 25,75% responden cenderung tidak puas (sedikit tidak puas, tidak puas dan sangat tidak puas) serta 51,67% menganggap upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi persoalan air bersih dalam satu tahun terakhir biasa-biasa saja. ď&#x201A;§

Preferensi Penanganan Masalah Air Bersih

Mayoritas responden menyampaikan bahwa gerakan penghijauan merupakan upaya yang harus segera dilakukan. Sebanyak 28,20% menjadikan upaya tersebut sebagai pilihan pertama dalam mengatasi masalah air bersih di Kota Bandung.

Gambar 4.30 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Air Bersih Sumber: Hasil survey

Penyediaan sarana air bersih dijadikan pilihan pertama oleh 25,05% responden. Sedangkan pemeliharaan drainase dan sumber daya air dijadikan pilihan pertama oleh 18,68% responden sebagai upaya untuk mengatasi persoalan penyediaan air bersih yang harus segera dilakukan Pemerintah Kota Bandung.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Adapun responden lainnya memilih preferensi yang terdistribusi pada upayaupaya seperti: ď&#x201A;ˇ

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air

ď&#x201A;ˇ

Pemeliharan sarana air bersih

ď&#x201A;ˇ

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber air Tabel 4.10 Preferensi per Kecamatan Dalam Penanganan Masalah Air Bersih Pemeliharaan drainase dan sumber daya air

Sukasari

32.24

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air 11.48

Gerakan penghijauan

Penyediaan sarana air bersih

Pemeliharaan sarana air bersih

15.30

25.68

12.57

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber air 2.73

Andir

23.26

13.18

21.32

25.58

12.02

4.65

Cicendo

15.61

18.99

28.69

27.00

4.64

5.06

Sukajadi

8.00

12.00

39.20

22.00

16.40

2.40

Cidadap

9.85

8.33

29.55

30.30

17.42

4.55

Coblong

27.24

8.24

38.35

15.41

5.73

5.02

Bandung Wetan

15.19

22.78

15.19

26.58

13.92

6.33

Sumur Bandung

6.67

17.78

26.67

27.78

21.11

Cibeunying Kidul

13.08

15.89

29.44

22.90

12.15

6.54

Cibeunying Kaler

23.84

8.14

32.56

23.84

11.05

0.58

Bandung Kulon

39.70

5.76

6.67

39.09

3.64

5.15

Babakan Ciparay

10.00

15.15

36.97

19.09

14.55

4.24

Bojongoa Kaler

17.92

10.10

25.41

24.76

16.94

4.89

Bojongloa Kidul

9.48

11.37

37.91

14.69

19.43

7.11

Astana Anyar

14.52

13.98

27.96

29.57

12.90

1.08

Regol

16.43

2.90

30.92

42.03

7.25

0.48

Lengkong

20.56

20.00

26.67

21.67

9.44

1.67

Kiaracondong

14.89

10.03

28.48

30.10

14.24

2.27

Batununggal

28.67

10.24

22.87

24.57

9.22

4.44

Arcamanik

13.97

16.76

21.79

24.02

20.67

2.79

Mandalajati

23.81

12.50

30.36

22.02

8.33

2.98

Antapani

16.04

19.25

24.06

26.74

8.56

5.35

Ujungberung

11.44

14.93

27.86

20.90

18.91

5.97

Cibiru

18.54

11.80

33.71

31.46

1.12

3.37

Cinambo

12.90

27.42

40.32

12.90

6.45

Panyileukan

9.47

11.58

38.95

24.21

12.63

3.16

Bandung Kidul

29.17

14.58

26.39

16.67

6.25

6.94

Buah Batu

15.16

9.02

25.41

27.05

13.52

9.84

Gedebage

17.89

8.42

40.00

20.00

11.58

2.11

Rancasari

19.00

7.50

35.00

19.50

17.50

1.50

Kota Bandung

18.68

12.18

28.20

25.05

11.78

4.10

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Total

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa preferensi tertinggi mengenai pemeliharaan drainase dan sumber daya air paling banyak disuarakan oleh responden di Kecamatan Bandung Kulon dan Kecamatan Sukasari. Responden Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Gedebage memberikan usulan relatif paling tinggi untuk gerakan penghijauan sebagai upaya penanganan masalah air bersih. Sementara itu responden Kecamatan Regol memberikan preferensi tinggi untuk penyediaan prasarana air bersih. 4.2.7 ď&#x201A;§

Keamanan dan Kriminalitas

Tingkat

Toleransi

dan

Penyebab

Masalah

Keamanan

dan

Kriminalitas Keamanan dan kriminalitas merupakan masalah yang dianggap oleh responden sebagai permasalahan utama di Kota Bandung. Sebagian besar responden beranggapan

bahwa

masalah

keamanan

dan

kriminalitas

merupakan

permasalahan yang tidak bisa ditolerir.

Gambar 4.31 Toleransi Responden Pada Masalah Kemanan dan Kriminalitas Sumber: Hasil survey

Hasil survey menunjukan bahwa 73,97% (4.438 responden) beranggapan bahwa masalah keamanan dan kriminalitas di Kota Bandung tidak dapat ditolerir,

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Sedangkan 26,03% lainnya (1.562 responden) beranggapan bahwa masalah keamanan dan kriminalitas masih bisa ditolerir. Adapun faktor-faktor yang dianggap menjadi penyebab terjadinya masalah keamanan dan kriminalitas antara lain: ď&#x201A;ˇ

Tingginya angka pengangguran dan buruknya kondisi ekonomi rumah tangga yang mengakibatkan banyak orang-orang yang memilih jalan untuk bertidak kriminal.

ď&#x201A;ˇ

Kurangnya meratanya pos keamanan yang memberikan layanan penjagaan keamanan di Kota Bandung.

Gambar 4.32 Toleransi per Kecamatan Terhadap Masalah Keamanan dan Kriminalitas Sumber: Hasil survey

Hampir seluruh Kecamatan memiiki persepsi yang seragam terkait masalah keamanan dan kriminalitas dimana masyarakatnya beranggapan bahwa masalah kriminalitas tidak dapat ditolerir di lingkungan tempat tinggalnya. Kecamatan Gedebage, Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Andir merupakan tiga area yang memiliki tingkat toleransi terendah terhadap masalah kriminalitas. Sedangkan Kecamatan Batununggal,

Kecamatan Cibeunying

Kaler

dan

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Kecamatan Lengkong merupakan tiga area yang memiliki tingkat toleransi tertinggi terhadap masalah kriminalitas ď&#x201A;§

Tingkat

Kepuasan

Penanganan

Masalah

Keamanan

dan

Kriminalitas Pada bagian ini responden ditanya mengenai tingkat kepuasan penanganan keamanan dan kriminalitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Responden cenderung tidak puas dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Kota

Bandung

dalam

menangani

masalah keamanan

dan

kriminalitas di lingkungan tempat tinggalnya dalam satu tahun terakhir.

Gambar 4.33 Tingkat Kepuasan Penanganan Keamanan dan Kriminalitas Sumber: Hasil survey

Gambar 4.33 menunjukan bahwa hanya 17,90% responden yang cenderung puas (sedikit puas, puas dan sangat puas) dengan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah keamanan dan kriminalitas. Sedangkan 43,18% responden cenderung tidak puas (sedikit tidak puas, tidak puas dan sangat tidak puas) dan 38,92% menganggap upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi keamanan dan kriminalitas dalam satu tahun terakhir biasabiasa saja.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

ď&#x201A;§

Preferensi Penanganan Masalah Keamanan dan Kriminalitas

Mayoritas responden menyampaikan bahwa kerja sama penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan ketertiban dari TNI, POLRI dan Kejaksaan merupakan upaya yang harus segera dilakukan. Sebanyak 35,55% menjadikan upaya tersebut sebagai pilihan pertama dalam mengatasi masalah keamanan dan kriminalitas di Kota Bandung.

Gambar 4.34 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Keamanan dan Kriminalitas Sumber: Hasil survey

Pembangunan pos jaga atau ronda dijadikan pilihan pertama oleh 18,10% responden.

Sedangkan

penyiapan

tenaga

pengendali

keamanan

dan

kenyamanan lingkungan dijadikan pilihan pertama oleh 14,47% responden sebagai upaya untuk mengatasi masalah keamanan dan kriminalitas yang harus segera dilakukan Pemerintah Kota Bandung. Adapun 31,88% responden lainnya memilih preferensi yang terdistribusi pada upaya-upaya seperti: ď&#x201A;ˇ

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

ď&#x201A;ˇ

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

ď&#x201A;ˇ

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tabel 4.11 Preferensi per Kecamatan Mengenai Penanganan Masalah Keamanan dan Kriminalitas Kerjasama penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan ketertiban (TNI, POLRI, Kejaksaan) 24,04

Pembangunan pos jaga/ronda

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Total

7,65

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban 10,93

33,88

14,75

Andir

37,98

16,28

13,95

8,74

100,00

11,24

9,30

11,24

Cicendo

40,51

6,75

100,00

12,66

19,41

5,91

14,77

100,00

Sukajadi

30,80

Cidadap

15,91

26,40

12,80

10,80

12,00

7,20

100,00

23,48

16,67

11,36

17,42

15,15

Coblong

100,00

36,56

15,41

8,60

11,11

17,56

10,75

100,00

Bandung Wetan

31,65

16,46

12,66

8,86

16,46

13,92

100,00

Sumur Bandung Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler Bandung Kulon

24,44

25,56

17,78

7,78

12,22

100,00

35,51

12,62

16,36

14,02

12,15

9,35

100,00

26,74

19,19

13,95

10,47

16,86

12,79

100,00

63,94

11,21

13,64

4,55

5,15

1,52

100,00

Babakan Ciparay Bojongoa Kaler

22,42

8,79

15,76

14,85

15,76

100,00

35,50

20,85

12,05

9,12

14,01

8,47

100,00

Bojongloa Kidul

35,07

18,48

7,58

13,27

12,80

100,00

Astana Anyar

37,10

12,37

13,98

13,44

11,29

11,83

100,00

Regol

37,20

14,98

33,33

5,31

6,76

2,42

100,00

Lengkong

42,78

20,00

13,89

8,89

5,56

100,00

Kiaracondong

31,72

18,12

12,30

13,27

10,03

14,56

100,00

Batununggal

26,96

21,84

20,14

8,87

12,97

9,22

100,00

Arcamanik

32,40

16,76

13,97

10,61

11,73

14,53

100,00

Mandalajati

38,10

20,83

20,24

5,36

7,74

100,00

Antapani

44,39

13,90

14,97

8,56

9,63

100,00

Ujungberung

29,35

16,42

12,44

14,43

13,93

13,43

100,00

Cibiru

61,24

7,30

23,03

3,37

5,06

100,00

Cinambo

56,45

4,84

9,68

12,90

3,23

12,90

100,00

Panyileukan

29,47

21,05

17,89

6,32

12,63

100,00

Bandung Kidul

41,67

28,47

12,50

7,64

5,56

4,17

100,00

Buah Batu

32,38

14,75

13,11

16,39

10,25

100,00

Gedebage

31,58

25,26

24,21

7,37

6,32

5,26

100,00

Rancasari

26,50

22,50

9,50

14,00

13,50

14,00

100,00

Grand Total

35,55

18,10

14,47

10,62

11,28

9,98

100,00

Sukasari

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum

Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Tabel di atas memperlihatkan variasi per kecamatan mengenai penanganan permasalahan Keamanan dan Kriminalitas di Kota Bandung. Kecamatan Bandung Kulon dan Kecamatan Cibiru merupakan dua area yang paling banyak memiliki

preferensi

penanganan

melalui

kerjasama

penyelenggaraan

pemeliharaan dan penegakan keamanan dan ketertiban bersama TNI dan Polri. Sementara itu penyiapan tenaga pengendali keamanan dan lingkungan lebih banyak disuarakan oleh responden di Kecamatan Regol. 4.2.8 ď&#x201A;§

Stabilitas Harga

Tingkat Toleransi dan Penyebab Masalah Stabilitas Harga

Gambar 4.35 Toleransi Responden Pada Masalah Stabilitas Harga Sumber: Hasil survey

Stabilitas harga merupakan sektor yang dianggap oleh responden sebagai permasalahan utama di Kota Bandung. Namun sebagian besar responden beranggapan bahwa stabilitas harga merupakan permasalahan yang masih bisa ditolerir. Hasil survey menunjukan bahwa 44,32% (2.659 responden) beranggapan bahwa masalah stabilitas harga di Kota Bandung tidak dapat ditolerir, Sedangkan 55,68% lainnya (3.341 responden) beranggapan bahwa masalah stabilitas harga masih bisa ditolerir. Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Adapun faktor-faktor yang dianggap menjadi penyebab terjadinya masalah sampah antara lain: (1). Adanya musim panen atau suplai tertentu untuk beberapa komoditas di pasar sehingga harga bisa naik dan turun dengan drastis, (2). Harga naik drastis menjelang lebaran dan hari-hari tertentu, (3). Stabilitas nilai rupiah yang sempat melemah terhadap mata uang negara lain khususnya Dollar Amerika ď&#x201A;§

Tingkat Kepuasan Penanganan Masalah Stabilitas Harga

Pada bagian ini responden ditanya mengenai tingkat kepuasan penanganan masalah stabilitas harga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Responden

cenderung

menganggap

upaya

yang

telah

dilakukan

oleh

Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah stabilitas harga di lingkungan tempat tinggalnya dalam satu tahun terakhir biasa-biasa saja.

Gambar 4.36 Tingkat Kepuasan Penanganan Stabilitas Harga Sumber: Hasil survey

ď&#x201A;§

Preferensi Penanganan Masalah Stabilitas Harga

Mayoritas responden menyampaikan bahwa Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan upaya yang harus segera dilakukan. Sebanyak 40,87% menjadikan upaya tersebut sebagai pilihan pertama dalam mengatasi stabilitas harga di Kota Bandung.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri dijadikan pilihan pertama oleh 16,87%

responden.

Sedangkan

Pengawasan distribusi perdagangan dijadikan pilihan pertama oleh 16,50% responden sebagai upaya untuk mengatasi stabilitas harga yang harus segera dilakukan Pemerintah Kota Bandung.

Gambar 4.37 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Stabilitas Harga Sumber: Hasil survey

Adapun responden lainnya memilih preferensi yang terdistribusi pada upayaupaya seperti: (1). Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir, (2). Pengembangan

dan

pemberdayaan

perdagangan

pasar

rakyat,

(3).

Pengembangan kemitraan dan kerjasama antar lembaga Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa pemantauan harga barang dan stok kebutuhan pokok merupakan opsi yang paling tinggi diusulkan oleh responden di Kecamatan Bandung Kulon. Adapun Kecamatan Lengkong memberikan preferensi paling tinggi relatif dibanding dengan kecamatan lainnya untuk

distribusi pengawasan perdagangan.

Sedangkan opsi pembinaan

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir dipilih oleh mayoritas masyarakat Kecamatan Cicendo. Tabel 4.12 Preferensi per Kecamatan Mengenai Penanganan Masalah Stabilitas Harga Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting

Pengawasan distribusi perdagangan

Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir

Pengembangan dan pemberdayaan pedagang pasar rakyat

Pengembangan kemitraan dan kerjasama antar lembaga

12,57

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri 13,66

Sukasari

47,54

13,66

10,38

Andir

35,66

13,18

13,57

Cicendo

36,71

19,83

Sukajadi

34,00

Cidadap

21,21

Coblong Bandung Wetan

2,19

100,00

13,18

20,54

3,88

100,00

26,16

9,28

6,75

1,27

100,00

14,40

16,80

10,80

20,40

3,60

100,00

14,39

15,91

11,36

31,82

5,30

100,00

43,37

10,39

14,34

8,60

21,15

2,15

100,00

34,18

12,66

17,72

13,92

3,80

100,00

Sumur Bandung Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler Bandung Kulon

24,44

20,00

23,33

12,22

18,89

1,11

100,00

28,50

18,69

15,42

17,29

16,82

3,27

100,00

25,00

20,93

16,86

12,21

23,84

1,16

100,00

76,36

13,94

3,03

2,73

3,94

100,00

Babakan Ciparay Bojongoa Kaler

29,09

19,09

11,82

11,21

21,52

7,27

100,00

41,04

13,03

11,07

11,40

20,20

3,26

100,00

Bojongloa Kidul

29,38

12,32

13,74

10,43

27,96

6,16

100,00

Astana Anyar

42,47

19,35

10,75

7,53

19,35

0,54

100,00

Regol

59,42

7,25

15,46

5,31

12,08

0,48

100,00

Lengkong

47,78

28,89

9,44

5,56

7,22

1,11

100,00

Kiaracondong

34,63

16,50

13,92

9,39

23,95

1,62

100,00

Batununggal

39,59

27,65

9,22

5,46

13,65

4,44

100,00

Arcamanik

27,37

24,58

16,76

8,94

16,76

5,59

100,00

Mandalajati

55,95

13,69

8,93

7,74

11,31

2,38

100,00

Antapani

47,06

17,11

14,97

6,95

12,83

1,07

100,00

Ujungberung

30,85

15,92

14,93

14,43

19,90

3,98

100,00

Cibiru

69,10

10,67

7,30

8,99

2,25

1,69

100,00

Cinambo

48,39

20,97

12,90

4,84

11,29

1,61

100,00

Panyileukan

37,89

15,79

16,84

14,74

12,63

2,11

100,00

Bandung Kidul

50,00

17,36

12,50

8,33

6,94

4,86

100,00

Buah Batu

36,48

14,75

14,34

10,25

22,13

2,05

100,00

Gedebage

54,74

9,47

10,53

6,32

18,95

100,00

Rancasari

28,50

19,00

14,00

11,50

25,00

2,00

100,00

Kota Bandung

40,87

16,50

13,30

9,68

16,87

2,78

100,00

Sumber: Hasil Survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Total

4.2.9 ď&#x201A;§

Ekonomi

Tingkat Toleransi dan Penyebab Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan masalah yang dianggap oleh responden sebagai permasalahan utama di Kota Bandung. Sebagian besar responden beranggapan bahwa masalah ekonomi merupakan permasalahan yang tidak bisa ditolerir.

Gambar 4.38 Toleransi Responden Pada Ekonomi Sumber: Hasil survey

Hasil survey menunjukan bahwa 52,60% (3.156 responden) beranggapan bahwa masalah ekonomi di Kota Bandung tidak dapat ditolerir, Sedangkan 47,40% lainnya (2.844 responden) beranggapan bahwa masalah sampah masih bisa ditolerir. ď&#x201A;§

Tingkat Kepuasan Penanganan Masalah Ekonomi

Pada bagian ini responden ditanya mengenai tingkat kepuasan penanganan masalah ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Responden cenderung tidak puas dan menganggap upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya dalam satu tahun terakhir sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.39 Tingkat Kepuasan Penanganan Ekonomi Sumber: Hasil survey

ď&#x201A;§

Preferensi Penanganan Masalah Ekonomi

Mayoritas responden menyampaikan bahwa penataan pedagang kaki lima merupakan upaya yang harus segera dilakukan. Sebanyak 29,57% menjadikan upaya tersebut sebagai pilihan pertama dalam mengatasi masalah ekonomi di Kota Bandung. Pembinaan pelaku usaha formal dan IKM dijadikan pilihan pertama oleh 18,65% responden. Sedangkan Penyelenggaraan Promosi UKM dijadikan pilihan pertama oleh 17,23% responden sebagai upaya untuk mengatasi ekonomi yang harus segera dilakukan Pemerintah Kota Bandung.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.40 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Ekonomi Sumber: Hasil survey

Adapun responden lainnya memilih preferensi yang terdistribusi pada upayaupaya seperti: 

Pengembangan kebijakan dan program pembangunan ekonomi lokal (PEL)



Fasilitasi

peningkatan

perekonomian

masyarakat

kecamatan

dan

kelurahan 

Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif

4.2.10 Bantuan Sosial 

Tingkat Toleransi dan Penyebab Masalah Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan masalah yang dianggap oleh responden sebagai permasalahan utama di Kota Bandung. Namun, sebagian besar responden beranggapan

bahwa

masalah

penyaluran

bantuan

sosial

merupakan

permasalahan yang masih bisa ditolerir.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.41 Toleransi Responden Pada Masalah Bantuan Sosial Sumber: Hasil survey

Hasil survey menunjukan bahwa 30,32% (1.819 responden) beranggapan bahwa masalah bantuan sosial di Kota Bandung tidak dapat ditolerir, Sedangkan 69,68% lainnya (4.181 responden) beranggapan bahwa masalah bantuan sosial masih bisa ditolerir. ď&#x201A;§

Tingkat Kepuasan Penanganan Masalah Bantuan Sosial

Pada bagian ini responden ditanya mengenai tingkat kepuasan penanganan bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Responden cenderung tidak puas dan menganggap upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah bantuan sosial di lingkungan tempat tinggalnya dalam satu tahun terakhir sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.42 Tingkat Kepuasan Penanganan Bantuan Sosial Sumber: Hasil survey

ď&#x201A;§

Preferensi Penanganan Masalah Bantuan Sosial

Mayoritas responden menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial di bidang pendidikan merupakan upaya yang harus segera dilakukan. Sebanyak 33,78% menjadikan upaya tersebut sebagai pilihan pertama dalam mengatasi masalah bantuan sosial di Kota Bandung.

Gambar 4.43 Preferensi Responden Dalam Penanganan Masalah Bantuan Sosial Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Bantuan sosial bidang kesejahteraan dijadikan pilihan pertama oleh 24,13% responden. Sedangkan bantuan sosial di bidang sosial dan keagamaan dijadikan pilihan pertama oleh 15,87% responden sebagai upaya untuk mengatasi masalah penyaluran bantuan sosial yang harus segera dilakukan Pemerintah Kota Bandung. Adapun responden lainnya memilih preferensi yang terdistribusi pada upayaupaya seperti: ď&#x201A;ˇ

Bansos kesehatan

ď&#x201A;ˇ

Bansos perusahaan daerah dan perekonomina

ď&#x201A;ˇ

Bansos pertanian

ď&#x201A;ˇ

Bansos kebudayaan dan adat istiadat, Pariwisata dan Kesenian

4.3 Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Salah satu ukuran dari keberhasilan pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat adalah bagaimana mendekatkan gap antara harapan yang diinginkan dengan capaian kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Informasi mengenai sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik menjadi bahan informasi penting bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan publiknya di masa yang akan datang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik yang dikenal sebagai prinsip utama tata kelola yang baik dari pemerintah, menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar tingkat kepuasan masyarakat bisa di tingkatkan. Oleh sebab

itu

budaya

paternalisme

dimana

para

pejabat

birokrasi

lebih

mementingkan pada kekuasaan dibandingkan dengan pelayanan dalam instansi pemerintah harus terus diminimalkan, dengan cara meningkatkan budaya pelayanan. Salah satu alat untuk menjelaskan keterkaitan antara harapan dan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat adalah dengan mengukur nilai korelasi diantara keduanya. Dikarenakan nilai yang didapat dari kuesioner merupakan nilai-nilai yang memiliki skala ordinal, maka Spearman Correlation digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat keterkaitan antara harapan dan

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarkat. Karena nilai korelasi memiliki rentang dari 0 – 1, maka kriteria penilaian yang dilakukan adalah sebagai berikut: a) Kriteria korelasi sangat rendah, jika nilai korelasi berada pada rentang 0,00 – 0,25 b) Kriteria korelasi rendah, jika nilai korelasi berada pada rentang 0,26 – 0,50 c) Kriteria korelasi sedang, jika nilai korelasi berada pada rentang 0,51 – 0,75 d) Kriteria korelasi tinggi, jika nilai korelasi berada pada rentang 0,76 – 1,00 Adapun pengukuran harapan yang diingikan oleh masyarakat terhadap suatu kondisi pelayanan dilakukan dengan menyusun suatu pertanyaan sebagai berikut: “Sejauh mana kesesuaian upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi masalah tertentu di lingkungan tempat tinggal Ibu/Bapak/Saudara dalam satu tahun terakhir dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara” Jawaban responden terhadap pertanyaan tersebut akan dikategorikan dengan skala Likert kedalam 7 jenjang, mulai dari “jauh dari harapan”, “kurang dari harapan”, “sedikit kurang dari harapan”, “sesuai harapan”, “sedikit lebih dari harapan”, “lebih dari harapan”, dan “jauh lebih dari harapan”. Secara berurut jawaban untuk kategori-kategori tersebut diberi skor 1 sampai dengan 7, sedangkan skor terakhir berangka 8 yang menunjukkan “tidak tahu”. Sedangkan pengukuran kepuasan yang dirasakan oleh oleh masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberikan pelanan dilakukan dengan menyusun pertanyaan sebagai berikut: “Seberapa puaskah Ibu/Bapak/Saudara dengan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah tertentu di lingkungan tempat tinggal Ibu/Bapak/Saudara dalam satu tahun terakhir?” Seperti juga pertanyaan sebelumnya, jawaban yang disediakan untuk jenis pertanyaan ini berupa jawaban dalam skala ordinal/Likert yang dikategorikan kedalam 7 jenjang, mulai dari “sangat tidak puas”, “tidak puas”, “sedikit tidak

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

puas”, “biasa-biasa”, “sedikit puas”, “puas” dan “sangat puas”. Secara berurut jawaban untuk kategori-kategori tersebut diberi skor 1 sampai dengan 7, sedangkan skor terakhir berangka 8 yang menunjukkan “tidak tahu”. Pada sub bab ini akan dihitung dan dianalisis nilai korelasi dari 12 permasalahan yang berasal dari pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung berdasarkan 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Adapun ke-12 pelayanan publik yang dinilai adalah sebagai berikut: a) Permasalahan terkait dengan masalah Birokrasi Kependudukan b) Permasalahan Sosial c) Permasalahan Transporatasi d) Permasalahan Kemiskinan e) Pelayanan Angkutan Umum f)

Permasalahan Kebersihan

g) Permasalahan Pelayanan Kesehatan h) Permasalahan Pencemaran Udara i)

Permasalahan Pemukiman Padat

Permasalahan Fasilitas Umum

k) Permasalahan PIPPK, dan l)

Permasalahan Kepadatan Penduduk

Pengukuran derajat korelasi antara harapan dan tingkat kepuasan masyarakat dilakukan dengan menggabungkan 2 buah pertanyaan di bawah ini, yaitu: “Sejauh mana kesesuaian upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi masalah tertentu di lingkungan tempat tinggal Ibu/Bapak/Saudara dalam satu tahun terakhir dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara?”

Dan

“Seberapa puaskah Ibu/Bapak/Saudara dengan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah tertentu di lingkungan tempat tinggal Ibu/Bapak/Saudara dalam satu tahun terakhir?”

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

4.3.1

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Birokasi Kependudukan

Nilai korelasi antara harapan dan tingkat kepuasan terkait dengan masalah birokrasi kependudukan di setiap kecamatan ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.44 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Dengan Masalah birokrasi kependudukan Sumber: Hasil survey

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa hanya ada 2 kecamatan yang memiliki kesesuaian antara harapan masyarakat dengan kepuasan yang dirasakannya, nilai korelasi dengan kriteria sedang (nilai antara 0,5 â&#x20AC;&#x201C; 0,75), yaitu Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kecamatan Cibeunying Kidul. Sedangkan kecamatan lainnya memiliki nilai korelasi di bawah 0,5 â&#x20AC;&#x201C; kriteria rendah atau sangat rendah, bahkan sebagian besar memiliki kategori sangat rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk masalah birokrasi kependudukan Pemerintah

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Kota Bandung belum bisa mendekatkan gap antara harapan dan tingkat kepuasan masyarakat. 4.3.2

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Sosial

Nilai korelasi antara harapan dan tingkat kepuasan terkait dengan masalah sosial di setiap kecamatan ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.45 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Sosial Sumber: Hasil survey

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa hanya ada 5 Kecamatan yang memiliki kesesuaian antara harapan masyarakat dengan kepuasan yang dirasakannya, nilai korelasi dengan kriteria sedang (nilai antara 0,5 â&#x20AC;&#x201C; 0,75), yaitu Kecamatan

Bojongloa

Kaler,

Kecamatan

Bandung

Kidul,

Kecamatan

Kiaracondong, Kecamatan Bandung Wetan dan Kecamatan Cibeunying Kidul. Sedangkan kecamatan lainnya memiliki nilai korelasi di bawah 0,5 â&#x20AC;&#x201C; kriteria

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

rendah atau sangat rendah, bahkan sebagian besar memiliki kategori sangat rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk masalah sosial Pemerintah Kota Bandung belum bisa mendekatkan gap antara harapan dan tingkat kepuasan masyarakat. 4.3.3

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Transportasi

Nilai korelasi antara harapan dan tingkat kepuasan terkait dengan masalah transportasi di setiap Kecamatan ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.46 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Transportasi Sumber: Hasil survey

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa hanya ada 6 Kecamatan yang memiliki nilai korelasi di bawah 0,5 â&#x20AC;&#x201C; kriteria rendah â&#x20AC;&#x201C; dan tidak memiliki angka korelasi yang sangat rendah. Bahkan sebagian besar kecamatan memiliki kriteria korelasi sedang, bahkan ada 2 kecamatan yang memiliki nilai korelasi tinggi, yaitu Kecamatan Bandung Wetan dan Kecamatan Arcamanik. Akan tetapi nilai Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

korelasi sedang dan tinggi ini menggambarkan bahwa masyarakat memandang harapannya sesuai (49.9%) bahwa tidak ada perbedaan mendasar dalam upaya pemerintah dalam mengatasi masalah transportasi (45,7%).

4.3.4

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Kemiskinan

Nilai korelasi antara harapan dan tingkat kepuasan terkait dengan masalah kemiskinan di setiap Kecamatan ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.47 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Kemiskinan Sumber: Hasil survey

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa terdapat variasi yang cukup besar antara harapan dan tingkat kepuasan pada masalah transportasi di Kota Bandung. Hanya ada 1 kecamatan yang memiliki nilai korelasi di atas 0,75 â&#x20AC;&#x201C; kriteria tinggi - yaitu Kecamatan Bandung Wetan, dan 1 kecamatan dengan

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

kriteria korelasi sangat rendah - yaitu Kecamatan Coblong. 12 Kecamatan ada dalam kriteria berkorlasi sedang dan 14 Kecamatan lainnya memiliki korelasi rendah. Variasi ini menggambarkan belum meratanya persepsi antara harapan masyarakat dan kepuasan yang dirasakan dari upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Bandung. 4.3.5

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Angkutan Umum

Nilai korelasi antara harapan dan tingkat kepuasan terkait dengan pelayanan angkutan umum di setiap Kecamatan ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.48 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Angkutan Umum Sumber: Hasil survey

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa terdapat masing-masing 15 Kecamatan yang memiliki kriteria korelasi rendah dan sedang terkait harapan

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

dan kepuasan terhadap pelayanan angkutan umum di Kota Bandung. Dapat disimpulkan bahwa untuk pelayanan angkutan umum upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sesuai harapan (47,5%) akan tetapi baru sebatas memberikan pelayanan kepuasan yang biasa-biasa saja (46,3%). 4.3.6

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Kebersihan

Nilai korelasi antara harapan dan tingkat kepuasan terkait dengan masalah kebersihan di setiap Kecamatan ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.49 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Kebersihan Sumber: Hasil survey

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa untuk masalah kebersihan sebanyak 16 kecamatan berada pada kriteria korelasi sedang, dan 1 kecamatan dengan kriteria korelasi tinggi, yaitu Kecamatan Bandung Wetan. Kondisi ini menunjukkan pelayanan kebersihan di Kota Bandung minimal sudah memenuhi

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

harapan masyarakat (45,9%) dengan tingkat kepuasan rata-rata (39,4%) dan sedikit puas (35,9%).

Meskipun begitu masih terdapat 2 Kecamatan yang

memiliki kriteria korelasi sangat rendah â&#x20AC;&#x201C; yaitu Kecamatan Astanaanyar dan Kecamatan Cibeunying Kaler dimana di kedua kecamatan ini tingkat kesesuaian masyarakat sedikit lebih tinggi akan tetapi tingkat kepuasannya biasa-biasa saja dengan kata lain tidak berkorelasi antara harapan dengan tingkat kesesuaian yang dirasakan oleh masyarakat. 4.3.7

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Pelayanan Kesehatan

Nilai korelasi antara harapan dan tingkat kepuasan terkait dengan masalah pelayanan kesehatan di setiap Kecamatan ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.50 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Pelayanan Kesehatan Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa untuk masalah pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bandung cenderung memiliki harapan dan tingkat kepuasan yang relatif searah. Hal ini terbukti dari mendominasinya kecamatan dengan kriteria korelasi sedang dan tinggi (sebanyak 21 kecamatan) dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki kriteria korelasi rendah dan sangat rendah (sebanyak 9 kecamatan). Kondisi ini menunjukkan pelayanan kesehatan di Kota Bandung minimal sudah memenuhi harapan masyarakat dengan tingkat kepuasannya. 4.3.8

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Pencemaran Udara

Nilai korelasi antara harapan dan tingkat kepuasan terkait dengan masalah pencemaran udara di setiap Kecamatan ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.51 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Pencemaran Udara Sumber: Hasil survey

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa untuk masalah pencemaran udara sebagian besar kecamatan memiliki kriteria korelasi rendah, bahkan untuk 4 kecamatan

â&#x20AC;&#x201C;

seperti

Kecamatan

Astanaanyar,

Kecamatan

Arcamanik,

Kecamatan Cibeunying Kaler dan Coblong â&#x20AC;&#x201C; memiliki kriteria sangat rendah. Meskipun seperti itu didapatkan 8 kecamatan yang memiliki korelasi rendah, diantaranya adalah Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Lengkong dan Regol, serta Kecamatan Bojongloa Kaler dan babakan Ciparay. Korelasi rendah antara harapan dan tingkat kepuasan menunjukkan bahwa meskipun tingkat harapan akan pencemaran udara di Kota Bandung bisa diturunkan (47,15%), akan tetapi kepuasan terhadap capaian pencemaran udaranya tidak mencapai kepuasan tertinggi tapi hanya berada pada level rata-rata saja (57,25%). 4.3.9

Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Permukiman Padat

Nilai korelasi antara harapan dan tingkat kepuasan terkait dengan masalah permukiman padat di setiap Kecamatan ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.52 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Permukiman Padat Sumber: Hasil survey

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa untuk masalah permukiman padat sebagian besar Kecamatan memiliki kriteria korelasi rendah (ada di 16 kecamatan) dan juga korelasi sedang (ada di 12 kecamatan). Kondisi ini sekali lagi menunjukkan bahwa harapan masyarakat agar permukiman padat penduduk di Kota Bandung bisa dikurangi, ternyata belum bisa terwujud (ditunjukkan dengan skor kepuasan yang hanya menunjukkan rata-rata saja, sebanyak 56,7%). Akan tetapi harapan dan tingkat kepuasan masyarakat yang ada di Kecamatan Bandung Wetan nampaknya relatif lebih terwujud dibandingkan dengan harapan dan tingkat kepuasan masyarakat di Kecamatan Coblong â&#x20AC;&#x201C; yang ditujukan oleh korelasi Kecamatan Bandung Wetan yang tinggi sementara kriteria korelasi Kecamatan Coblong sangat rendah.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

4.3.10 Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Fasilitas Umum Nilai korelasi antara harapan dan tingkat kepuasan terkait dengan masalah fasilitas umum di setiap kecamatan ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.53 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Fasilitas Umum Sumber: Hasil survey

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa untuk masalah fasilitas umum yang ada di Kota Bandung sebagian besar harapan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas umum yang baik dan murah belum terpuaskan. Kondisi ini tergambarkan dari skor korelasi mayoritas kecamatan di Kota Bandung bernilai rendah dan sangat rendah (sebanyak 17 kecamatan memiliki skor rendah dan 3 kecamatan lainnya sangat rendah). Kecamatan yang memiliki nilai skor korelasi spearman yang sangat rendah adalah Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cibeunying Kidul dan

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Kecamatan Coblong â&#x20AC;&#x201C; sementara sepertiga kecamatan lainnya atau 10 kecamatan memiliki skor korelasi yang berkategori sedang. 4.3.11 Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah PIPPK Sebagai upaya untuk memeratakan pembangunan di seluruh wilayah kota, maka sejak 5 tahun lalu Kota Bandung mencanangkan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dengan cara memberikan dana stimulus pembangunan ke setiap kelurahan sebesar Rp. 100 juta setahun, dengan harapan agar masyarakat bisa memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat di masing-masing wilayah, sehingga Pemerintah Kota Bandung bisa mewujudkan kenaikan kepuasan masyarakat dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam kenyataannya hubungan antara harapan dan tingkat kepuasan yang diukur dengan nilai korelasi Pearson untuk masalah PIPPK bisa ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di bawah ini, terlihat bahwa sebagian besar nilai korelasinya bersifat sedang atau tinggi. Hanya 3 kecamatan yang memiliki kriteria nilai korelasi yang tinggi, yaitu Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Batununggal, dan Kecamatan Bojongloa Kaler. Sedangkan 15 kecamatan lainnya memiliki skor korelasi sedang. Di Kecamatan Sukajadi harapan program PIPPK sama sekali tidak sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakatnya (memiliki skor korelasi yang sangat rendah), sementara untuk 11 kecamatan lainnya skor korelasinya bernilai rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh wilayah di Kota Bandung memiliki keselarasan antara harapan dan tingkat kepuasan yang tinggi dari program PIPPK ini.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.54 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Fasilitas Umum Sumber: Hasil survey

4.3.12 Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Kepadatan Penduduk Nilai korelasi antara harapan dan tingkat kepuasan terkait dengan masalah kepadatan penduduk di setiap kecamatan ditunjukkan seperti pada gambar 4.55. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa untuk masalah kepadatan penduduk di Kota Bandung cenderung memiliki harapan dan tingkat kepuasan yang tidak searah. Hal ini terbukti dari mendominasinya Kecamatan dengan kriteria korelasi rendah dan sangat rendah (sebanyak 21 kecamatan) dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki kriteria korelasi sedang dan tinggi (sebanyak 9 kecamatan). Bahkan hanya ada 1 kecamatan yang memiliki nilai korelasi yang tinggi, yaitu Kecamatan Bandung Wetan. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum seluruh harapan masyarakat terkait dengan penyelesaian masalah kepadatan penduduk di Kota Bandung bisa dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung. Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Gambar 4.55 Korelasi Antara Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Masalah Kepadatan Penduduk Sumber: Hasil survey

4.3.13 Kesimpulan Umum Terhadap Pengukuran Harapan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kota Bandung Setelah diuraikan secara singkat keterkaitan/korelasi antara harapan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap beberapa masalah yang dikemukakan. Maka pada bagian ini akan sedikit dipaparkan kesimpulan umum terkait dengan 12 hal yang telah dibahas sebelumnya. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai koefisien korelasi Sperman dari ke-12 hal yang dibahas tersebut.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Tabel 4.13 Korelasi Tiap Kecamatan Untuk Tiap Kriteria Masalah Kecamatan

Birokrasi Kependudukan -0.09 0.48 0.56 0.08 -0.21 -0.06 -0.16 0.43 -0.10 0.46 0.19 0.30 0.23 0.24 0.15 0.19 0.25 0.11 0.39 0.39 0.26 0.10 -0.20 0.13 0.52 0.08 -0.11 0.00 0.00 0.04 0.21

Bandung Kulon Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Bojongloa Kidul Astanaanyar Regol Lengkong Bandung Kidul Buah Batu Rancasari Gedebage Cibiru Panyileukan Ujungberung Cinambo Arcamanik Antapani Mandalajati Kiaracondong Batununggal Sumur Bandung Andir Cicendo Bandung Wetan Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler Coblong Sukajadi Sukasari Cidadap Total Keterangan: 0.00 – 0.25 Korelasi Sangat Rendah

Sosial

Transportasi

Kemiskinan

0.28 0.46 0.67 0.28 0.16 0.32 0.28 0.54 0.25 0.47 0.15 0.36 0.33 0.38 0.38 0.43 0.15 0.37 0.61 0.46 0.31 0.37 0.29 0.64 0.55 0.27 0.04 0.24 0.32 0.25 0.39

0.50 0.67 0.66 0.51 0.38 0.61 0.32 0.40 0.55 0.67 0.70 0.33 0.60 0.68 0.66 0.80 0.70 0.68 0.69 0.50 0.41 0.63 0.58 0.86 0.54 0.55 0.56 0.52 0.53 0.72 0.61

0.30 0.61 0.65 0.43 0.47 0.60 0.33 0.40 0.29 0.67 0.69 0.51 0.37 0.45 0.64 0.62 0.42 0.52 0.61 0.63 0.48 0.60 0.46 0.83 0.29 0.52 0.23 0.44 0.48 0.46 0.56

Korelasi Rendah

0.51 – 0.75

0.26 – 0.50

Angkutan Umum 0.43 0.62 0.56 0.44 0.34 0.64 0.46 0.28 0.42 0.64 0.31 0.41 0.50 0.53 0.59 0.38 0.52 0.60 0.59 0.55 0.48 0.42 0.50 0.74 0.57 0.45 0.35 0.56 0.36 0.60 0.53 Korelasi Sedang

Kebersihan 0.67 0.47 0.72 0.29 0.09 0.57 0.68 0.52 0.41 0.51 0.49 0.28 0.60 0.46 0.61 0.59 0.30 0.52 0.66 0.62 0.61 0.55 0.51 0.78 0.56 0.21 0.45 0.48 0.33 0.31 0.55 0.76 – 1.00

Pelayanan Kesehatan 0.70 0.57 0.71 0.32 0.33 0.63 0.71 0.28 0.56 0.59 0.56 0.18 0.57 0.55 0.67 0.56 0.48 0.66 0.67 0.75 0.55 0.59 0.65 0.85 0.74 0.14 0.38 0.49 0.55 0.48 0.58

Pencemaran Udara 0.38 0.53 0.63 0.39 0.14 0.57 0.52 0.28 0.34 0.50 0.43 0.46 0.42 0.56 0.46 0.25 0.48 0.38 0.48 0.42 0.38 0.42 0.31 0.58 0.54 0.20 0.23 0.38 0.46 0.48 0.47

Pemukiman Padat 0.43 0.49 0.58 0.44 0.40 0.68 0.67 0.42 0.29 0.50 0.67 0.35 0.38 0.46 0.56 0.57 0.50 0.45 0.54 0.38 0.38 0.35 0.34 0.75 0.42 0.42 0.11 0.58 0.60 0.54 0.51

Fasilitas Umum 0.46 0.46 0.52 0.27 0.54 0.52 0.52 0.29 0.34 0.44 0.56 0.17 0.51 0.34 0.47 0.46 0.43 0.38 0.66 0.50 0.55 0.59 0.43 0.70 0.09 0.45 0.21 0.39 0.31 0.33 0.47

PIPPK 0.66 0.51 0.79 0.31 0.40 0.62 0.61 0.46 0.38 0.51 0.54 0.31 0.37 0.35 0.72 0.52 0.53 0.52 0.56 0.83 0.73 0.75 0.57 0.35 0.85 0.44 0.27 0.19 0.51 0.49 0.55

Kepadatan Penduduk 0.22 0.46 0.58 0.37 0.49 0.56 0.56 0.27 0.19 0.52 0.63 0.40 0.27 0.51 0.38 0.65 0.36 0.39 0.47 0.42 0.28 0.37 0.25 0.82 0.24 0.27 0.15 0.49 0.54 0.37 0.45

Korelasi Tinggi

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Bandung Wetan merupakan kecamatan dengan kriteria nilai korelasi Spearman tinggi yang paling banyak (yaitu sebanyak 6 atau 50% dari total permasalahan yang diungkapkan). Sebaiknya Kecamatan Coblong merupakan kecamatan terbanyak yang memiliki kriteria skor korelasi Spearman yang sangat rendah (yaitu sebanyak 7 dari 12 permasalahan yang diungkapkan). Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan kecamatan yang tidak pernah memiliki skor korelasi Spearman dengan kriteria rendah atau sangat rendah (paling tidak nilai skor korelasi Spearman di Kecamatan ini adalah sedang atau tinggi). Sedangkan

dari

sisi

permasalahan

yang

diungkapkan,

terlihat

bahwa

permasalahan birokrasi kependudukan merupakan permasalahan dengan kriteria skor korelasi Spearman sangat rendah terbanyak dibandingkan dengan permasalahan lainnya yang diungkapkan. Bahkan untuk masalah birokrasi kependudukan hanya ada 1 kecamatan yang merasa kriteria skor korelasi Spearmannya bernilai sedang â&#x20AC;&#x201C; sedangkan kecamatan lainnya memiliki kriteria rendah atau sangat rendah â&#x20AC;&#x201C; yaitu Kecamatan Bojongloa Kaler. Sedangkan untuk permasalahan kemacetan dan pelayanan kesehatan merupakan 2 permasalahan degan dominasi skor korelasi ada pada kriteria sedang. Tidak ada permasalahan yang memiliki dominasi skor korelasi dengan nilai tinggi di Kota Bandung tahun 2018 ini.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018

BAB 5 KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan Berdasarkan bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini adalah: 1) Masalah kemacetan, banjir, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, keamanan

dan

kriminalitas

serta

masalah

ekonomi

merupakan

permasalahan di Kota Bandung yang tidak dapat ditolerir oleh sebagian besar responden. Sedangkan masalah sampah, infrastruktur, air bersih, stabilitas harga dan bantuan sosial merupakan masalah yang masih bisa ditolerir oleh sebagian besar responden. 2) Penanganan masalah infrastruktur merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tingkat kepuasan responden tertinggi dibandingkan dengan penanganan masalah yang lain. Terkait masalah selain infrastruktur, tingkat kepuasan responden cenderung tidak puas dan menganggap upaya yang telah dilakukan selama 1 tahun terkahir sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Bandung 2018