STUDIO PROJECT

Kecamatan Lemahabang termasukkedalamsalahsatu Pusat Kegiatan Lokal di KabupatenCirebon
● BeradadiwilayahpengembanganKabupatenCirebonTimur
● TermasukbagiandarikawasanMetropolitanRebana
● Akandikembangkansebagaikawasanperkotaan
● Fungsiutamasebagaiwilayahpengembanganindustrisertaperdagangandan jasa
Pusat kegiatan perkotaan merupakan kawasan perkotaan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Perwujudan PKL terdiri atas penyusunan dan/atau revisi RDTR dan peraturanzonasikawasanperkotaan(RTRWKabupatenCirebon2018-2038)
Kecamatan Lemahabang belum memiliki RDTR dan PZ
Tujuan
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Lemahabang bertujuan untuk mendukung perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi utama kawasan peruntukan industri serta perdagangan dan jasa yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan rebana di wilayah pengembangan Kabupaten Cirebon Timur.
Sasaran
Adapunsasarandalampenyusunantersebutsebagaiberikut:
1. MewujudkankonsistensidankeserasianpengembanganKPLemahabang
2. MewujudkanpengaturandanpemanfaatanprasaranadiKPLemahabang
3. Mewujudkanpengaturanpemanfaatanzonalindungdanzonabudidayadi
KPLemahabang
4. Mewujudkandasarpenyusunandanpertimbanganuntukrencanayang lebihrinci
5. MewujudkanpemanfaatanruangyangberkesinambungandiKP
Lemahabang
6. Mewujudkanpengendalianpemanfaatanruangmelaluiperaturanzonasi
Landasan hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Detail TataRuang(RDTR)danPeraturanZonasiKPLemahabangsebagaiberikut:
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PenataanRuang
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota]
4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan RencanaDetailTataRuang
5. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten/Kota
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang RencanaTataRuangWilayahKabupatenCirebonTahun2018-2038
1. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten Cirebon yang dilengkapidenganperaturanzonasi.
2. Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat KP adalah bagian dari kabupaten Cirebon dan/atau kawasan strategis kabupaten dalam hal ini adalahKecamatanLemahabang.
3. Sub Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub KP adalah bagian dari KPyangdibatasidenganbatasanfisikdanterdiriatasbeberapablok.
4. Zona adalahkawasanatauareayangmemilikifungsidankarakteristikspesifik.
5. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yangbersangkutan
6. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencanajaringanjalandanrencanajaringanprasaranalainyangsejenissesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan
Kedudukan RDTR dan PZ
RDTR disusun untuk melengkapi RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2041 sebagai acuan lebih detail dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Cirebon dan peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang padaRDTRditentukansebagaizonayangpenanganannyadiprioritaskan.
Fungsi RDTR dan PZ
● KendalimutupemanfaatanruangwilayahkabupatenberdasarkanRTRW
● Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatanruangyangdiaturdalamRTRW
● Acuanbagikegiatanpengendalianpemanfaatanruang
● Acuanbagipenerbitanizinpemanfaatanruang;dan
● AcuandalampenyusunanRTBL
Manfaat RDTR dan PZ
a. Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkunganpermukiman dengan karakteristik tertentu;
b. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasanpelaksanaan pembangunan fisik kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,swasta,dan/ataumasyarakat;
c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai denganfungsinyadidalamstrukturruangkabupatensecarakeseluruhan;dan
d. Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untukdisusunprogram pengembangankawasandanpengendalianpemanfaatanruangnyapadatingkat
KPatauSubKP
Kab. Cirebon memiliki potensi pariwisata dan komoditas agribisnis yang tinggi,
RPJPN RPJPD Jawa Barat RPJPD Kab. Cirebon Pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, berkurangnya kesenjangan antarwilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.
FungsipenunjangPKLLemahabang industri, pertanian,perumahan, pariwisata, pelayanan sosial ekonomi, pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan, penunjang fungsi PKN
RTRWN
Raperda
dan Astanajapura
Kriteria PKN Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama
kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, dan/atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
Kabupaten Cirebon diarahkan sebagai PKN dengan kegiatan utama industri, kelautan, bisnis, pertanian dan pertambangan
PKL Lemahabang dengan fungsi utama industri serta perdagangan dan jasa. Lemahabang sebagai kawasan budidaya dengan peruntukan kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan batu, kawasan pariwisata buatan manusia, dan kawasan permukiman perdesaan.
Kemampuan Lahan
memiliki kemampuan lahan yang Sehingga Kecamatan Lemahabang memiliki
terpusat
KetersediaanSaranadanPrasaranaKerjaPemerintah
Fasilitas perizinan terdapat di DPMPTSP seperti layanan OSS dan DPUPR bertugas untuk mengecek kesesuaian. Untuk fasilitas pelayanan publik tersebar di dinas-dinas lain. Untuk ketercukupan fasilitas perizinan dan pelayanan publik di Kabupaten Cirebon masih tertinggal dibandingkan oleh kota-kota lain dan masih di tahap pengembangan untuk mengejar ketertinggalan.
ProdukPengaturanPemanfaatanRuang
AktoryangTerlibatdalamPerencanaan,Pemanfaatan,danPengendalian PemanfaatanRuang(Organisasinonpemerintah,perguruantinggi,masyarakat)
PembiayaandanPembelanjaan
Pembiayaan sudah cukup mendukung pengembangan wilayah, namun masih perlu ditingkatkan.
Definisi
Tujuan penataan Kawasan Perkotaan merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian.
Fungsi
a. Sebagai acuan untuk penyusunan rencana pola ruang, penyusunan rencana struktur ruang, penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang, penyusunan peraturan zonasi
b. Untuk menjaga konsistensi dan keserasian pengembangan wilayah perencanaan dengan RTRW Kabupaten
Cirebon
TujuanpenataanWPdirumuskanberdasarkan:
a. Arahan pencapaian RTRW
b. Isu strategis Kawasan Perkotaan Lemahabang
c. Karakteristik Kawasan Perkotaan Lemahabang
TujuanpenataanWPmempertimbangkan:
a. Keseimbangan dan keserasian antar bagian dari wilayah kabupaten/kota
b. Fungsi dan peran WP
c. Potensi investasi
d. Keunggulan dan daya saing WP
e. Kondisi sosial dan lingkungan WP
f. Peran dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
g. Prinsip-prinsip yang merupakan penjabaran dari tujuan tersebut
A. Definisi
Rencana susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan di Wilayah Pengembangan (WP), dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatanskalaWP.
B. Fungsi
● PembentuksistempusatpelayanandidalamWP;
● Dasar perletakan jaringan serta rencana pembangunan prasarana dan utilitas dalamWPsesuaidenganfungsipelayanannya;dan
● DasarrencanasistempergerakandanaksesibilitaslingkungandalamRTBLdan rencanateknissektoral.
C. Kriteria
● Memperhatikan rencana struktur ruang WP lainnya dalam wilayah kabupaten/kota;
● Memperhatikan rencana struktur ruang kabupaten/kota sekitarnya yang berbatasanlangsungdenganWP;
● Menjamin keterpaduan dan prioritas pelaksanaan pembangunan prasarana danutilitaspadaWP;
● Mengakomodasi kebutuhan pelayanan prasarana dan utilitas WP termasuk kebutuhanpergerakanmanusiadanbarang;dan
● Mempertimbangkaninovasidan/ataurekayasateknologi.
D. Dasar Perumusan Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Lemahabang
● RencanastrukturruangyangtermuatdalamRaperdaRTRWKabupatenCirebon Tahun2022-2041;
● KebutuhanpelayanandanpengembanganbagiKPLemahabang;dan
● Ketentuanperaturanperundang-undanganterkait.
E. Kerangka Perumusan Rencana Struktur Ruang
KerangkaPerumusanTujuanKP
Pencapaian
Pencapaian
RencanaPengembanganPusatPelayanan
Sub KP: Sindanglaut, Leuwidingding, Cipeujeuh Kulon, Asem, Picungpugur, Belawa, Wangkelang
829,36Ha Jumlah Penduduk (2042): 84.000Jiwa
Fungsi utama: Pusat Pelayanan Skala
Kecamatan,PerdagangandanJasa
Luas: 1.495,81Ha
Jumlah Penduduk (2042): 55.000Jiwa
Fungsi utama: Industri, Pertanian dan
Perkebunan
RencanaJaringanTransportasi
Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi
1. Penambahanjalankolektorsekunder
2. PengembanganStasiunSindanglaut
3. PembangunanTerminalTipeC
Ilustrasi Penampang Jalan
Rencana Jalan Kolektor Sekunder
RencanaJaringanPrasarana
a. Rencana Pengembangan Jaringan Listrik
1. PemeliharaanJaringanListrik
2. 100%WilayahPermukimanterlayanilistrik
b. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
1. Peningkatansistemterestrialdanprasaranatelekomunikasi
2. Peningkatanpelayanantelekomunikasidanteknologiinformasi
3. Peningkatanpelayananjaringaninternetdenganmendirikan30menaraBTS
4. Peningkatanpemanfaatanmenarabersamatelekomunikasi
ArahanPencapaianKP
PKL(PusatKegiatanLokal)
Fungsi utama sebagai kawasanindustri,perdagangan,danjasa
Fungsi pendukung sebagai kawasanindustri,pertanian,perumahan,pariwisata,pelayanansosialekonomi, pertambangan,pendidikankejuruan,industrihasilhutan
TujuanPenataanKPLemahabang
Mewujudkan Kawasan Perkotaan Lemahabang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diCirebon
Timurdenganperuntukan zona industri dan perdagangan jasa yang berkelanjutan dan berdaya saing investasi
PrinsipPenataanKawasanPerkotaan
1. Mewujudkan zona industri dan perdagangan jasa yang berkelanjutan
2. Mengembangkan zona industri yang tidak mencemari lingkungan
Optimalisasi Tanggul banjir dan pelindung tebing Sungai Singaraja di Kecamatan Lemahabang
4. Optimalisasi Bendung Agung diKecamatanLemahabang
d. Rencana Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
1. Pembangunan1IPLTdiDesaBelawa
2. Pembangunan13IPALKomunaldisetiapdesapadaKPLemahabang
3. PembangunanjaringanSPAL
e. Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan
1. Penambahan Tempat Penampungan Sementara atau TPS tipe 3 yang berjumlah 51 buah dengankapasitasmasing-masingsebesar6m3yangtersebardiseluruhdesaKecamatan Lemahabang.BerikutrincianrencanapembangunanTPSdimasing-masingdesa.
Asem :3TPS Picungpugur : 1 TPS
Belawa :4TPS Sarajaya :4TPS
CipeujeuhKulon :5TPS Sigong :10TPS
CipeujeuhWetan :8TPS Sindanglaut :4TPS
Lemahabang :2TPS TukKarangsuwung :4TPS
LemahabangKulon :2TPS Wangkelang : 2 TPS
Leuwidingding :2TPS
2. Pembangunan TPA di Desa Cipeujeuh Kulon dan di Desa Kubangdeleg
f. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
1. Penambahansalurandrainasetersier
2. Peningkatan kapasitas saluran drainase primer dan sekunder, dengan memprioritaskan lokasititikgenanganbanjir: a. Jl.Leuwidinding-TukKarangsuwung
b. Jl.Sigong c. DesaLemahabang
Pengembangan unit distribusi yang melintasi setiap ruas jaringan jalan kolektor sekunder, Bukan Jaringan Perpipaan Pembangunanbakpenampunganairhujansertaterminalair
RencanaJaringanPrasaranaLainnya
a. Rencana Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana
Membangun tempat evakuasi terpusat di gedung pemerintahan dan pelayanan umum di KecamatanLemahabangyangmemilikihalamanataulapangan,dandilaluijalurevakuasi.
b. Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana
Menyediakanjalurevakuasidi
-sepanjang jalan lokal dari Desa Wangkelang (paling Barat) hingga ke Desa Lemahabang (arahTimur), -lalu ke luar kecamatan (arah Selatan) melalui Desa Sindanglaut - Picungpugur, Desa Tuk Karangsuwung-Leuwidingding,danDesaLemahabang.
c. Rencana Pengembangan Jalur Pejalan Kaki
Definisi
Upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub Kawasan Perkotaan yang diprioritaskan
Tujuan
Bertujuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki, mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau melaksanakan revitalisasi di kawasan yang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan Sub Kawasan Perkotaan lainnya
Fungsi
a. Dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral
b. Dasar pertimbangan dalam penyusunan indikasi program prioritas RDTR
PenetapanSubKawasanPerkotaanyangdiprioritaskanpenanganannya
ditetapkanberdasarkan:
a. Tujuan penataan Kawasan Perkotaan
b. Nilai penting Sub Kawasan Perkotaan yang akan ditetapkan
c. Kondisi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan Sub Kawasan Perkotaan yang akan ditetapkan
d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kawasan Perkotaan
e. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
PenetapanSubKawasanPerkotaanyangdiprioritaskanpenanganannya
harusmemuat:
a. Lokasi Sub Kawasan Perkotaan yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta
b. Tema penanganan (program utama untuk setiap lokasi)
KondisiEksistingLokasiSubKawasanPerkotaanPrioritas
TemaPenangananSubKawasanPerkotaanPrioritas CipeujeuhKulon
1. Pengembangan kembali prasarana dan sarana kawasan perdagangan dan jasa yang berdaya saing untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
2. Pembangunan baru prasarana dan sarana kawasan industri yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Secara umum, kawasan peruntukkan pengembangan baru industri masih berupa lahan kosong
IndikasiProgramPerwujudanStrukturRuang
1 Revitalisasi Alun-alun KP Lemahabang sebagai pusat Kawasan perkotaan Lemahabang
2 Revitalisasi Alun-alun Sub KP Sindang laut sebagai Sub Pusat Kawasan Perkotaan Lemahabang
3 Penambahan Jalan Kolektor Sekunder
4 Pembangunan terminal penumpang tipe C
5 Pengembangan stasiun kereta api Sindang Laut
6 Pemeliharaan Jaringan Listrik 7 Peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi dan teknologi informasi dengan membangun menara BTS
Pembuatan saluran irigasi baru
Optimalisasi pemanfaatan sumber mata air sebagai sumber air bersih 10 Optimalisasi Tanggul banjir dan pelindung tebing Sungai Singaraja di KP Lemahabang;
Pembangunan Bak Penampung air hujan di blok A.6
31 Penyediaan RTH Taman RW
Penyediaan RTH Taman RT 33 Penyediaan Kawasan Pemakaman 34 Pembangunan
Secara umum, kawasan peruntukan perdagangan berupa kawasan perdagangan jasa yang diperlukan untuk dikembangkan Sumber gambar : googlemaps.com, 2022
Pembangunan Tempat Evakuasi Bencana
Penambahan jalur pejalan kaki di jalan lokal
Penambahan jalur pejalan kaki di sepanjang jalan arteri dan kolektor KP Lemahabang
Rencana distribusi zona pada Wilayah Pengembangan (WP) yang akan diatur sesuaidenganfungsidanperuntukannya.
Fungsi
● Alokasiruanguntukkegiatansosialbudaya,ekonomi,dankegiatanpelestarian fisiklingkungan
● Dasarpenerbitankonfirmasikesesuaiankegiatanpemanfaatanruang
● DasarpenyusunanRTBLdanrencanateknislainnya
● Dasarpenyusunanrencanajaringanprasarana
Kriteria
● Mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW kabupatenCirebon
● Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan infrastrukturdalamWP;
● Memperkirakan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan, khususnya untuk kawasan perkotaan yang memiliki kegiatan yang berpotensi menimbulkan bangkitan yangcukupbesar;
● Mempertimbangkanketersediaanruangyangada;
● Memperhatikanrencanapolaruangbagianwilayahyangberbatasan;
● Memperhatikan mitigasi dan adaptasi bencana pada WP, termasuk dampak perubahaniklim;dan
● Menyediakan RTH dan RTNH untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomimasyarakat.
Persentase Zona Lindung 20,51%
Persentase Zona Budidaya 79,49%
Utilitas Lain 3,86%
Zona Perlindungan Setempat
Peruntukanruangyangmerupakanbagiandarikawasanlindungyangmempunyai fungsipokoksebagai perlindungan terhadap sempadan sungai dan rel kereta api
Zona Ruang Terbuka Hijau
1. Rimba Kota (RTH-1) Dapat berbentuk bergerombol atau menumpuk, menyebar, atau berbentuk jalur luasareayangditanami(ruanghijau)
2. Taman Kecamatan (RTH-3) Lokasi taman kecamatan berada pada pusat kecamatan Kawasan Perkotaan Lemahabang
3. Taman Desa (RTH-4) LokasitamanberadapadawilayahdesaKawasanPerkotaanLemahabang
4. Taman RW (RTH-5) Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah pendudukyangdilayani
5. Taman RT (RTH-6) Lokasitamanberadapadaradiuskurangdari30mdarIrumah-rumahpenduduk yangdilayani
6. Pemakaman (RTH-7) Pemakamandibagidalambeberapa blok,luasdanjumlahblokdisesuaikandengankondisipemakaman
Zona Badan Air Bagiandarikawasanlindung berupa sungai yang harus dipertahankan atau dirawat sebagai alur atau wadah air alamidan/ataubuatanberupajaringan pengaliranairbesertaairdidalamnya,mulaidarihulusampaimuara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan
Zona Sarana Pelayanan Umum
1. Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) LokasiSPUdapatdisebarpadatitik-titikstrategisatausekitarpusatkecamatan, dikembangkandiDesaLemahabangKulon
2. Sarana Pelayanan Umum Skala Desa (SPU-3) LokasiSPUdapatdisebarpadatitik-titikstrategisatausekitardesa
3. Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) LokasiSPUdapatdisebarpadatitik-titikstrategisatausekitarpermukiman
Zona Perkantoran
Lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran pemerintah. Melayani kantor pemerintahan tingkat kecamatan, kelurahan, serta kantor atau instalasi hankam. Untuk pemerintah tingkat kecamatan dan dibawahnya aksesibilitas minimum adalah jalan lingkungan utama. Tersebar di seluruhdesa,dengankantorpemerintahkecamatanterletakdiLemahabangKulon danKantorPolisiterletakdiLemahabang
Zona Ruang Terbuka Non Hijau
Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. RTNH juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat Tersebar di beberapadesa berupa lapangan olahraga
Zona Transportasi
Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi. Terdapat di Sindanglaut berupa stasiun kereta api
Zona Transportasi
Kawasan wisata yang dikembangkan untuk mengakomodasi wisata. Terletak pada Desa Belawa. Wisata ini memiliki sumber daya alam satwa unik berupa labi-labi danlokasiinitelahditetapkansebagaicagaralamyangdilindungi
Zona Pertanian
Pengembangan pertanian disesuaikan dengan biofisik dan sosial ekonomi di lokasisertaberbasispadakomoditaslokalyangmengacupadakesesuaianlahan.
- Tanaman Pangan (P-1) :PadidanJagung - Hortikultura (P-2) :UbijalardanUbikayu - Perkebunan (P-3) :TebudanKelapa - Peternakan (P-4):Sapipotong,kerbau,kambing,domba,kudadankelinci.
Zona Peruntukan Lainnya
1. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (PL-4) - Memperhatikan sistem pembuangan air limbah permukiman dan industri yang berlakudisuatuwilayah - Memperhatikan standar-standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalampembangunanIPAL - Tidakberbatasanlangsungdenganzonaperumahandanindustri
2. Pergudangan (PL-6) - Pada pola ruang RTRW termasuk ke dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang
Zona Perumahan
1. Perumahan Berkepadatan Tinggi (R-1)
Memiliki kepadatan bangunan 100 rumah/hektar. Terletak di sub KP A dan sub KPBdengankonsentrasidipusatpertumbuhan.Memilikiluas 160,2 Ha
2. Perumahan Berkepadatan Sedang (R-2)
Memiliki kepadatan bangunan 40 rumah/hektar Terletak tersebar di sub KP A dansubKPB.Memilikiluas 248,75 Ha
3. Perumahan Berkepadatan Rendah (R-3)
Memiliki kepadatan bangunan 10 rumah/hektar Terletak di sub KP A dan sub KPB.Memilikiluas 489,55 Ha
Zona Peruntukan Industri
● PenentuanlokasiindustriberdasarkanarahanRTRW
● Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembanganlahanindustri
● Tersebardibagiantimur,terutamadiDesaSigongdanDesaSarajaya
● Totalluas111Ha
Zona Perdagangan dan Jasa
1. Perdagangan dan jasa skala KP (K-2)
● Beradapadalingkungandengantingkatkepadatanrendahsampaisedang
● Skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat kecamatanataudesa
● Jalanaksesminumanadalahjalankolektor
● Berupapasar
2. Perdagangan dan jasa skala sub KP (K-3)
● Lingkungandengantingkatkepadatansedangsampaitinggi
● Skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat lingkungan
● Jalanaksesminimumadalahjalankolektor
● Sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung denganperumahanpenduduk
Definisi
Rencana susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan di Wilayah Pengembangan (WP), dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatanskalaWP.
Fungsi
● PembentuksistempusatpelayanandidalamWP;
● Dasar perletakan jaringan serta rencana pembangunan prasarana dan utilitas dalamWPsesuaidenganfungsipelayanannya;dan
● DasarrencanasistempergerakandanaksesibilitaslingkungandalamRTBLdan rencanateknissektoral.
Kriteria
● Memperhatikan rencana struktur ruang WP lainnya dalam wilayah kabupaten/kota;
● Memperhatikan rencana struktur ruang kabupaten/kota sekitarnya yang berbatasanlangsungdenganWP;
● Menjamin keterpaduan dan prioritas pelaksanaan pembangunan prasarana danutilitaspadaWP;
● Mengakomodasi kebutuhan pelayanan prasarana dan utilitas WP termasuk kebutuhanpergerakanmanusiadanbarang;dan
● Mempertimbangkaninovasidan/ataurekayasateknologi.
Dasar Perumusan Rencana Struktur Ruang
Kawasan Perkotaan Lemahabang
● RencanastrukturruangyangtermuatdalamRaperdaRTRWKabupatenCirebon Tahun2022-2041;
● KebutuhanpelayanandanpengembanganbagiKPLemahabang;dan
● Ketentuanperaturanperundang-undanganterkait.
Kerangka Perumusan Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Prasarana
Rencana Jaringan Listrik dan Telekomunikasi
Rencana Jaringan Persampahan
Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan
1.Penambahan Tempat Penampungan Sementara atau TPS tipe 3 yang berjumlah 51 buah dengan kapasitas masing-masing sebesar 6 m3 yang tersebar di seluruh desa Kecamatan Lemahabang. Berikut rincian rencana pembangunan TPS di masing-masing desa.
Asem : 3 TPS
Belawa :4TPS CipeujeuhKulon :5TPS
CipeujeuhWetan :8TPS
Lemahabang :2TPS
LemahabangKulon : 2 TPS
Leuwidingding :2TPS Picungpugur :1TPS Sarajaya :4TPS
Sigong :10TPS
Sindanglaut :4TPS
TukKarangsuwung :4TPS
Wangkelang :2TPS
2.Pembangunan TPA di Desa Cipeujeuh Kulon dan di Desa Kubangdeleg
Rencana Jaringan Drainase
Rencana Pengembangan Jaringan Listrik
1.PemeliharaanJaringanListrik
2.100%WilayahPermukimanterlayanilistrik
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
1.Peningkatansistemterestrialdanprasaranatelekomunikasi
2.Peningkatanpelayanantelekomunikasidanteknologiinformasi
3.Peningkatanpelayananjaringaninternetdenganmendirikan30menaraBTS
4.Peningkatanpemanfaatanmenarabersamatelekomunikasi
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
1.Penambahan saluran drainase tersier
2.Peningkatan kapasitas saluran
Sumber : Arahan Raperda RTRW Kabupaten Cirebon
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Rencana Tempat dan Jalur Evakuasi Bencana
Rencana Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
1.Pembuatan saluran irigasi baru dengan mempertimbangkan kelerengan, luas kawasanpertanian,kebutuhanair,danjarakdarisumberair
2.Optimalisasi pemanfaatan sumber mata air sebagaisumberairbersih
3.Optimalisasi Tanggul banjir dan pelindung tebing Sungai Singaraja di KecamatanLemahabang
4.Optimalisasi Bendung Agung diKecamatanLemahabang
Rencana Jaringan Air Minum
Kulon, Lemahabang, CipeujeuhWetan,Sigong,Sarajaya,Tuk Karangsuwung
Luas: 829,36Ha Jumlah Penduduk (2042): 84.000Jiwa Fungsi utama: Pusat Pelayanan Skala Kecamatan,PerdagangandanJasa
Sub KP: Sindanglaut, Leuwidingding, Cipeujeuh Kulon, Asem, Picungpugur, Belawa, Wangkelang
Luas: 1.495,81Ha Jumlah Penduduk (2042): 55.000Jiwa
Fungsi utama: Industri, Pertanian dan Perkebunan
Rencana Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana
Membangun tempat evakuasi terpusat di gedung pemerintahan dan pelayanan umum di Kecamatan Lemahabang yang memiliki halaman atau lapangan, dan dilalui jalur evakuasi.
Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana
Menyediakanjalurevakuasidi
-sepanjang jalan lokal dari Desa Wangkelang (paling barat) hingga ke DesaLemahabang(arahtimur), -lalukeluarkecamatan(arahselatan) melalui Desa SindanglautPicungpugur, Desa Tuk Karangsuwung - Leuwidingding, dan DesaLemahabang.
Rencana Jalur Pejalan Kaki
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum Jaringan Perpipaan Pengembangan unit distribusi yang melintasi setiap ruas jaringan jalan kolektor sekunder,lokal,danlingkungan
Bukan Jaringan Perpipaan Pembangunanbakpenampunganairhujansertaterminalair
Rencana Pengelolaan Air Limbah
Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi
1.Penambahan jalan kolektor sekunder
2.PengembanganStasiunSindanglaut
3.PembangunanTerminalTipeC
Ilustrasi Penampang Jalan: Rencana Jalan Kolektor Sekunder
Sumber PP No 34 Tahun 2006
Rencana Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
1.Pembangunan1IPLTdiDesaBelawa
2.Pembangunan13IPALKomunaldisetiapdesapadaKPLemahabang
3.PembangunanjaringanSPAL
Rencana Pengembangan Jalur Pejalan Kaki
Industri Manufaktur, Industri Karet dan Plastik, Industri Furniture, Industri Konveksi, Industri Bahan Kimia, Industri Bahan Bangunan
Perdagangan dan Jasa
Toko/Warung, Pangkas Rambut/Salon, Pasar/Pusat Perbelanjaan, Pegadaian, Asuransi, Koperasi Simpan Pinjam, Pergudangan, Perbankan, Jasa Pengiriman Barang, Jasa Bengkel, Jasa Laundry, Jasa Publikasi dan Percetakan
Perumahan Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Susun
Perkantoran Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Polisi, Kantor Pos, KUA, Kantor Lainnya
Sarana Pelayanan Umum
Peruntukan
Masjid, Mushola, Gereja, Vihara, Pemadam Kebakaran, PDAM, TK, SD, SMP, SMA, Pesantren, Tempat Bimbingan Belajar, Gedung serbaguna, Lapangan Olahraga, Kolam Renang, Posyandu, Balai Pengobatan Warga, Klinik Bersalin, Puskesmas, Praktik Dokter, Apotek, Terminal, Stasiun
Lainnya Pos Keamanan, TPS, SPBU, Toilet Umum, Tempat Evakuasi Sementara (TES), Halte, Tower Telekomunikasi, IPAL, Pariwisata
RTH Tempat Pemakaman Umum (TPU), Jalur Hijau, Sempadan, Lapangan
RTNH Tempat Parkir, Pedestrian/trotoar, Jaringan Jalan
Pertanian Pertanian Padi, Pertanian Sayuran, Buah, Aneka Umbi, Pertanian Bukan Padi
Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan (Aturan Dasar)
KetentuanKegiatandanPenggunaanLahan
Kode Klasifikasi Keterangan
I Pemanfaatan
Diperbolehkan/ Diizinkan
T Pemanfaatan
BersyaratSecara
Terbatas
B Pemanfaatan BersyaratTertentu
X PemanfaatanYang
TidakDiperbolehkan
Pertimbangan Umum
Sesuai dengan peruntukan ruang yang
direncanakan
kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan
ketentuan:
T1 = Pembatasan pengoperasian (waktu operasi
atau waktu pemanfaatan),
T2 = Pembatasan intensitas ruang (pembatasan luas
maksimum untuk tidak mengurangi dominasi
pemanfaatan ruang di sekitarnya)
T3 = Pembatasan jumlah pemanfaatan
Untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan diperlukan persyaratan umum dan persyaratan khusus, seperti
B1 = Dokumen AMDAL
B2 = Dokumen UKL-UPL;
B3 = Pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan
Tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan, dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
berlaku untuk semua jenis penggunaan lahan
1. Kesesuaian dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten
Cirebon
2. Keseimbangan kawasan lindung dan kawasan budidaya
3. Kelestarian lingkungan
4. Perbedaan sifat kegiatan bersangkutan terhadap fungsi zona terkait
5. Definisi zona
6. Kualitas lokal minimum
7. Toleransi terhadap tingkat gangguan dan dampak terhadap peruntukkan yang
ditetapkan
8. Kesesuaian dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah kabupaten Cirebon
Pertimbangan Khusus
berlaku untuk masing-masing karakteristik guna lahan, kegiatan yang akan dibangun
1. Rujukan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang
2. Rujukan mengenai ketentuan dalam peraturan bangunan
setempat
3. Rujukan mengenai ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau
komponen yang dikembangkan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
KDB adalah suatu koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling Sehingga, total luas lantai dasar yang diperkenankan adalah LLD = %KDB x Luas Persil.
KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedungdanluaspersil/kavling.
KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauandenganluaspersil/kavling.
(KDH = 100% - %KDB - %RTNH)
Zona Lindung
Zona Budidaya
Ketentuan Tata Bangunan
Ketinggianbangunan(TB)maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika. Jarak antar bangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.
ALUR BERPIKIR RENCANA
- Berada di titik koordinat : 108° 33’-108°42’BT dan 6°45’-6°55’
LS
- Terdiri dari 8 Kecamatan dengan total luas 21.646,89 Ha
Ekonomi
- PDRB tahun 2019 : Rp5 milyar
Sesuai fungsi PKL, sektor PDRB terbesar: Industri Pengolahan
Kependudukan - Jumlah penduduk : 412.031 Jiwa - Kepadatan penduduk : 19
Jiwa/Ha - Laju pertumbuhan penduduk : 0,8% Wilayah PKL Lemahabang Kab. Cirebon
Batas Administrasi
Utara : Laut Jawa
-
Selatan : Kabupaten Kuningan
Barat : Kota Cirebon, Kecamatan Greged, & Kecamatan Beber
Timur : Kecamatan Gebang, Kecamatan Babakan, & Kecamatan Waled
Jenis Tanah
- Litosol - Aluvial - Grumosol
- Latosol - Regosol
PERAN & FUNGSI WILAYAH
Topografi
0 - 400 mdpl
Potensi Tantangan
● Kawasan prioritas percepatan
Pembangunan Infrastruktur
● Pusat pengembangan kegiatan
ekonomi Cirebon Timur
● Mendukung 4 pilar Visi Misi
Indonesia 2045 dalam pemerataan
pembangunan
● Penduduk usia produktif sebagai motor penggerak ekonomi
● Industri pengolahan berkontribusi
besar pada PDRB PKL Lemahabang
VISI & MISI PENGEMBANGAN
Visi Pengembangan
● Pentingnya peningkatan kapasitas sumberdaya dan SDM dalam rangka implementasi konsep green industry
● Konsep green industry belum diterapkan secara optimal di wilayah PK Lemahabang
● Gap pelayanan infrastruktur masih lebar secara kuantitas, kualitas, dan cakupan
● Urgensi tata kelola infrastruktur yang mendukung pencapaian PKL Lemahabang sebagai kawasan green industry
Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan prinsip berkelanjutan di PKL Lemahabang guna mendukung pengembangan kawasan green industry
Misi Pengembangan
Mengembangkan infrastruktur untuk
memenuhi kebutuhan domestik dan non-domestik di wilayah PKL Lemahabang
Mewujudkan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan di wilayah PKL Lemahabang
TUJUAN & SASARAN PENGEMBANGAN
Tujuan Pengembangan
Mewujudkan pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan kawasan green industry di wilayah PKL Lemahabang berdasarkan prinsip - prinsip berkelanjutan
Peraturan Presiden No. 87
Tahun 2021
Wilayah PKL Lemahabang yang berlokasi di Kab. Cirebon termasuk ke dalam segitiga emas rebana yang merupakan kawasan prioritas percepatan pembangunan di Jawa Barat.
Rencana Induk Pengembangan
Industri Nasional 2015 - 2035
Adanya arahan memprioritaskan
Industri Hijau (Green Industry) yaitu melalui regulasi eco product, energi terbarukan dan ramah lingkungan.
ISU STRATEGIS
Hasil Observasi, 2022
Wilayah PKL Lemahabang memiliki potensi pengembangan infrastruktur green industry yang berkelanjutan yang masih dapat didorong lebih jauh untuk mencapai optimasi pengembangan kawasan baik dalam konteks lokal maupun dalam fungsinya di skala nasional
Sasaran Pengembangan
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur domestik yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di wilayah PKL Lemahabang
Terdukungnya pengembangan infrastruktur non domestik yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di wilayah PKL Lemahabang
SKENARIO & KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
Skenario Tren
Memenuhi kebutuhan infrastruktur domestik dan non-domestik sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan daerah
Kebijakan Tren
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur domestik & non-domestik serta pemerataan jangkauan pelayanan di wilayah PKL Lemahabang
Skenario Target
Memenuhi kebutuhan infrastruktur domestik dan non-domestik dengan percepatan pembangunan, penerapan inovasi, dan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan
Kebijakan Target
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur domestik & non-domestik serta pemerataan jangkauan pelayanan infrastruktur domestik melalui percepatan pembangunan, penerapan inovasi, & implementasi prinsip green industry yang berkelanjutan
FAKTA DAN ANALISIS
Supply - Demand Infrastruktur Air Bersih Kelembagaan & Pembiayaan
-22.331.797 m³/tahun Gap air bersih pada tahun 2042 berdasarkan tren
35.746.566.586 m³/tahun Gap air bersih pada tahun 2042 berdasarkan target
-63,68% Gap infrastruktur air bersih jaringan perpipaan
5,82% jiwa Belum terlayani akses air bersih
Stakeholder yang paling berpengaruh DPUTR, PDAM Tirta Jati, Kementrian PUPR, Bappelitbangda, dan DKPP
Potensi & Tantangan Pengembangan Sistem Air Bersih Berkelanjutan
1.500-3.500 mm Curah hujan yang tergolong cukup tinggi dapat dimanfaatkan untuk supply air bersih
Terdapat rencana penerapan RWH yang dapat mendukung infrastruktur air bersih berkelanjutan
KONDISI EKSISTING
19 Mata Air yang tersebar di Kecamatan Lemahabang, Susukan Lebak,Astanajapura, Karangsembung, Sedong, dan Karangwareng
Tercapainya peningkatan kapasitas produksi air pada sumur dalam
Terlaksananya pemeliharaan sumur air dalam
8,4% penduduk yang terlayani oleh PAMSIMAS yaitu beberapa desa di Kecamatan Mundu, Pangenan, Susukan Lebak, dan Sedong.
Tersusunnya DED unit transmisi, reservoar offtake, dan reservoar distribusi
Terbangunnya unit transmisi dan 2 unit reservoar offtake
Terbangunnya unit transmisi dan 4 unit reservoar distribusi
Terlaksananya pemeliharaan unit transmisi dan reservoar
Terlaksananya rapat koordinasi setiap 3 bulanan dan/atau tahunan
Terlaksananya sosialisasi pada setiap kecamatan di PKL Lemahabang
Terlaksananya pemberian intensif di PKL Lemahabang
Adanya sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta Penyediaan dan perawatan infrastruktur RWH memerlukan biaya yang cukup mahal
Tersusunnya DED infrastruktur SPAM PAMSIMAS
Terbangunnya jaringan perpipaan SPAM PAMSIMAS di 14 desa
Terlaksananya pemeliharaan SPAM PAMSIMAS
20.553.546 m³ Volume air hujan yang dapat ditampung oleh infrastruktur RWH hingga tahun 2042
1,57% penduduk yang terlayani oleh PDAM yaitu masyarakat Kecamatan Mundu, Lemahabang, dan Karangsembung
Tersusunnya DED infrastruktur RWH
Terlaksananya pembangunan RWH individual di beberapa desa PKL Lemahabang
Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur RWH
Terlaksananya pembiayaan penyediaan infrastruktur RWH yang bersumber dari pihak swasta
1.892.160.000 m3/tahun debit Sungai Cimanis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air pemenuhan kebutuhan air domestik & non domestik
Stakeholder yang paling berpengaruh Pemda Kabupaten Cirebon, DPUTR, BBWS, dan Bappelitbangda
Adanya berbagai sumber pembiayaan dari APBN,APBD, masyarakat, dan swasta
Sosialisasi drainase berwawasan lingkungan
Beroperasinya ecodrain dan dilakukan pemeliharaan secara rutin
Terbentuknya dokumen perencanaan pembangunan kolam detensi, infiltration, dan swales
Jumlah kolam detensi Luas infiltration strips
Jumlah swales
Terbentuknya kerangka regulasi drainase berwawasan lingkungan di dalam masterplan
KONDISI
Dilaksanakannya kegiatan kerja
bakti 6 kali setahun
Terbentuknya dokumen perencanaan gorong-gorong
Pembangunan gorong-gorong menuju drainase primer
Terbentuknya dokumen
perencanaan pelebaran saluran drainase buatan
Panjang saluran drainase yang diperlebar atau diperdalam
Pengerukan sungai
Kerja sama antar stakeholder
Terbentuknya kerangka regulasi masterplan drainase
FAKTA DAN ANALISIS
Supply - Demand Infrastruktur Air Limbah Kelembagaan & Pembiayaan
Stakeholder yang paling berpengaruh DLH, Bappelitbangda, DPUTR
Adanya berbagai sumber pembiayaan dari APBD Provinsi maupun Kabupaten
Potensi & Tantangan Pengembangan Sistem Air Limbah Berkelanjutan
Potensi penerapan teknologi NEWater yang dapat menjangka u domestik dan non domestik
Potensi penerapan teknologi Andrich Tech yang bersifat kontinyu dan praktis, tidak memerlukan lahan yang luas
KONDISI EKSISTING
diterapkanny a teknologi ramah lingkungan untuk mengelola air limbah di PKL Lemahabang
Potensi penerapan teknologi Biofilter yang sesuai dengan kondisi PKL Lemahabang dan direkomenda sikan menggunaka n sistem air limbah on-site
1 IPAL Puskesmas di Kecamatan Lemahabang
9 IPAL Industri yang tersebar di Kecamatan Mundu, Pangenan, dan Astanajapura
Tersusunnya rencana penambahan infrastruktur air limbah yang menggunakan
teknologi ramah lingkungan yang berkelanjutan
Terbangunnya 2 unit
Infrastruktur Air Limbah NEWater
Terlaksananya kegiatan penyuluhan terkait penerapan teknologi pengelolaan air limbah ramah lingkungan minimal
satu kali dalam satu tahun
Terbangunnya 6 IPLT yang menggunakan teknologi ramah lingkungan
Adanya kontrak kerjasama antara stakeholder dalam pengadaan infrastruktur berbasis green industri serta
2 Air Limbah Tinja di Kecamatan Lemahabang dan Mundu
3.983 MCK Bersama yang tersebar di Kecamatan Mundu dan Karangsembung
2022 - 2026 2027 - 2031 2032 - 2036
Tersusunnya rencana penambahan infrastruktur air limbah komunal
Bertambahnya IPAL Komunal
sebanyak 2 unit dan IPLT sebanyak 6 unit
Terbangunnya jaringan SPAL yang menjangkau PKL Lemahabang
Terbangunnya 3445 MCK
Terlaksananya sosialisasi
pengelolaan air limbah minimal 1 kali/tahun
Terlaksananya pengawasan
setiap 6 bulan sekali terhadap industri
Terlaksananya pengawasan
setiap 1 tahun sekali terhadap
infrastruktur dan pengelolaan air limbah domestik
fasilitas TPS
Dominasi Sampah Organik pada Komposisi Sampah sebesar 49,35% dari permukiman dan 14,5% dari non permukiman
Zero Waste belum diterapkan secara sempurna karena terkendala dalam infrastruktur dan perilaku masyarakat
Anggaran bersumber dari APBD dan tahun ini sebesar 18,6 miliar
Stakeholder yang paling berpengaruh DPUTR, PDAM Tirta Jati, Kementrian PUPR, Bappelitbangda, dan DKPP
Tidak adanya LSM yang bergerak di bidang persampahan
sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta
Terdapat penyusunan Ranperda yang membahas pengelolaan sampah
Stakeholder yang paling berpengaruh adalah DLH, DPUTR namun perannya belum maksimal
10 dari 16 TPS tidak ada jadwal pengangkutan ke TPA dan rute penyisiran yang belum menjangkau seluruh wilayah
23% masyarakat membakar dan 8% membuang sampah di sungai yang dapat menjadi kebiasaan
FAKTA DAN ANALISIS
Supply - Demand Infrastruktur Transportasi Kelembagaan & Pembiayaan
Tidak ada rute angkutan umum dari dan menuju Kecamatan Mundu mempengaruhi aksesibilitas antar kecamatan
94.708 Pergerakan th 2022
Jumlah Bangkitan Tarikan Pergerakan terbesar berasal dari Mundu
< 30 menit waktu tempuh Nilai indeks aksesibilitas yang tinggi dari industri menuju simpul transportasi nasional
A-C Los th 2022 mengalami kejenuhan pada tahun 2026
122.065 Pergerakan th 2042 Jumlah Bangkitan Tarikan Pergerakan terbesar berasal dari Mundu
Stakeholder yang paling berpengaruh Pemda Kabupaten Cirebon, DPUTR, BBWS, dan Bappelitbangda
Adanya berbagai sumber pembiayaan dari APBN,APBD, masyarakat, dan swasta
Potensi & Tantanga Pengembangan Transportasi Berkelanjutan
Hanya sebesar 25%
Penerapan green transportation di PKL Lemahabang dengan bentuk penerapannya yaitu Jalur pejalan kaki, Jalur Sepeda,Angkutan Umum, dan shared transport.
KONDISI EKSISTING
Kecamatan dengan Pergerakan Tertinggi
Belum terdapat regulasi terkait penerapan green transportation
Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan salah satu upaya untuk mencapai penerapan green transportation
TARGET CAPAIAN
Skenario Target
Penyusunan dokumen rencana pembangunan infrastruktur transportasi di PKL Lemahabang yang berwawasan lingkungan
Pengadaan sistem transportasi angkutan umum dengan skema pembiayaan non konvensional
Peningkatanja kelengkapan fasilitas, jaringan angkutan umum
Peningkatan pengembangan fasilitas pejalan kak serta pengembangan rute sepeda
Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dalam moda transportasi angkutan desa sebagai bentuk penerapan green transportation
MASTERPLAN
Pengoptimalan fasilitas pelayanan
Terminal Harjamukti Kota Cirebon
Pengoptimalan revitalisasi Stasiun
Sindanglaut di Kecamatan
Lemahabang
Penambahan rute angkutan umum di Kecamatan Mundu
Pemeliharaan, pengecekan tingkat pelayanan jalan dan kualitas jalan dari dan menuju lokasi industri
Peningkatan kualitas jalan degan
Perbaikan jalan rusak di Kec.
Karangsembung
Pengadaan sistem transportasi angkutan umum yang terintegrasi
Pengoptimalan tingkat pelayanan jalan dengan Pelebaran Jalan di Jl.Kanci-SIndanglaut
Pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Lemahabang
Penyusunan dokumen rencana induk transportasi di Kabupaten Cirebon
Membuat regulasi/rencana Transportasi dengan wilayah perbatasan PKL Lemahabang
FAKTA DAN ANALISIS
Supply - Demand Infrastruktur Energi -Tele Kelembagaan & Pembiayaan
Stakeholder yang paling berpengaruh Kementerian ESDM, PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Energi Prasarana, PT PLN
Adanya sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta
Potensi & Tantangan Pengembangan Energi Berkelanjutan
KONDISI EKSISTING
2022 - 2026 2027 - 2031 2032 - 2036
Terbangunnya gardu induk yang
dapat memenuhi 100%
kebutuhan sektor domestik dan non domestik
Terbentuknya jaringan transmisi yang dapat menjangkau seluruh
PKL Lemahabang
Terbangunnya jaringan fiber optic yang menjangkau seluruh PKL
Lemahabang
Terbangunnya sejumlah menara telekomunikasi yang dapat
memenuhi kebutuhan sektor industri dan domestik di PKL
Lemahabang
0% blank spot di PKL
Lemahabang
Terbangunnya PLTS yang
dapat membangkitkan daya
sebesar 780 ribu kW untuk sektor industri
Tersampaikannya sosialisasi
mengenai skema
permohonan pemasangan PLTS untuk sektor rumah tangga dan industri wilayah PKL Lemahabang
Rasio elektrifikasi 100%
Terbangunnya PLTS yang dapat membangkitkan daya sebesar 376 ribu kW untuk sektor rumah tangga
Terbangunnya menara telekomunikasi dengan jenis jaringan 5G untuk kebutuhan sektor industri
Terbangunnya menara telekomunikasi dengan jenis jaringan 5G untuk kebutuhan sektor rumah tangga
FAKTA DAN ANALISIS
Supply - Demand Infrastruktur Energi -Tele Kelembagaan & Pembiayaan
Stakeholder yang paling berpengaruh Kementerian Kominfo, BUMN, BUMD, Kontraktor, Penyedia menara
Adanya sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta
Potensi & Tantangan Pengembangan Telekomunikasi Berkelanjutan
57 Menara akan diupgrade ke jaringan 5G
361 Menara Telekomunikasi akan dibangun dengan jaringan 5G
Biaya pembangunan dan peningkatan jaringan 4G cukup tinggi sebesar 427 Miliar
KONDISI EKSISTING
Sinyal Lemah Kecamatan Mundu
Sinyal Lemah Kecamatan Pangenan
Terbangunnya PLTS yang dapat membangkitkan daya sebesar 780 ribu kW untuk sektor industri
Tersampaikannya sosialisasi mengenai skema permohonan pemasangan PLTS untuk sektor rumah tangga dan industri wilayah PKL Lemahabang
Rasio elektrifikasi 100%
Terbangunnya PLTS yang dapat membangkitkan daya sebesar 376 ribu kW untuk sektor rumah tangga
Terbangunnya menara telekomunikasi dengan jenis jaringan 5G untuk kebutuhan sektor industri
Terbangunnya menara telekomunikasi dengan jenis jaringan 5G untuk kebutuhan sektor rumah tangga
Sinyal Lemah
Kecamatan Sedong 2022 - 2026 2027 - 2031 2032 - 2036
Terbangunnya gardu induk yang dapat memenuhi 100%
kebutuhan sektor domestik dan non domestik
Terbentuknya jaringan transmisi yang dapat menjangkau seluruh
PKL Lemahabang
Terbangunnya jaringan fiber optic yang menjangkau seluruh PKL
Lemahabang
Terbangunnya sejumlah menara
telekomunikasi yang dapat
memenuhi kebutuhan sektor industri dan domestik di PKL
Lemahabang
0% blank spot di PKL
Lemahabang