Modul Instrumen Penilaian Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT PEDOMAN UNTUK GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DIREKTORAT DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2019

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

PEDOMAN UNTUK GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

DIREKTORAT DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2019

KATA PENGANTAR Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut kreativitas dan inovasi dari aparatur pemerintah daerah dalam membangun dan menerapkan manajemen pemerintah yang efisien dan efektif. Keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah berupa kualitas dan kuantitas sumber daya, baik anggaran, SDM maupun sarana dan prasarana, tidak sepatutnya menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama daerah yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang bekerjasama, melalui pendekatan saling membutuhkan dan saling melengkapi, maka daerah yang menjalin kerja sama diharapkan dapat menemukan solusi dari keterbatasan yang ada selama ini.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan yang sangat kuat dan rinci bagi terselenggaranya kerja sama daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 363 s.d Pasal 369. Dalam rangka memastikan kerja sama daerah dapat terselenggara dengan baik, Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan. Pasal 368 ayat (1) dan (2) memandatkan pada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.

Sedangkan terhadap kerja sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, pemantauan dan evaluasinya dimandatkan kepada Menteri Dalam Negeri. Amanat UU No. 23 Tahun 2014 ini ditegaskan kembali dalam Pasal 44 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

viii

Dalam rangka mendukung peran Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah tersebut, maka dipandang penting adanya instrumen sebagai pedoman bagi Gubernur dalam memantau dan mengevaluasi kerjasama yang dilakukan daerah kabupaten/kota agar dapat mencapai tujuan kerjasama sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Kanada, yang melalui program National Support for Local Investment Climate/National Support for Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED) yang telah turut memfasilitasi penyusunan instrumen pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten/kota. Hadirnya instrumen ini diharapkan dapat semakin mendorong pemanfaatan kerja sama daerah yang semakin efektif dan efisien.

Jakarta, Desember 2019

Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama

Sugiarto, SE, M.Si NIP. 19680406 199503 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d)

Instrumen Penilaian Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

ix

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal ScannedDalam

by CamScanner Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Negeri 2019

x

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

vii

SURAT PENYAMPAIAN INSTRUMEN PEMBINAAN

ix

DAN PENGAWASAN KERJASAMA DAERAH KABUPATEN/KOTA DAFTAR ISI

x

1. Latar Belakang

13

2. Dasar Hukum

15

3. Tujuan

16

4. Manfaat

16

5. Prinsip dan Kriteria

17

6. Pelaporan

18

7. Penutup

18

Instrumen Penilaian Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

xi

Daftar Tabel Instrumen Penilaian Kinerja Gubernur Sebagai

19

Wakil Pemerintah Pusat dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota A. Komponen Kebijakan

19

B. Pembinaan Umum dan Teknis

19

C. Pengawasan Umum 22 D. Pelaporan 25

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

1. LATAR BELAKANG Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 373 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. Selanjutnya Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi ini secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya pada Pasal 374 ayat (2) dinyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi: kerja sama daerah.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya terkait kerja sama daerah ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018, yaitu pada Pasal 283 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini kemudian dirinci pada Pasal 305 bahwa Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama. Lebih rinci lagi dinyatakan pada Pasal 316 bahwa Subdirektorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang penyelesaian perselisihan antardaerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas terkait pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah, maka dipandang penting adanya instrumen bagi Pemerintah Pusat, dalam hal ini Subdirektorat Kerja Sama dan

14

Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah, Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri memiliki panduan untuk mengawasi kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten/kota.

Kerja sama daerah (KSD) ini dipandang dapat mendorong percepatan terwujudnya visi-misi Daerahnya, karena pendekatan ini menitikberatkan pada aspek sinergi, efisiensi dan efektifitas kegiatan pembangunan.

Pemanfaatan KSD sebagai salah satu strategi pembangunan Daerah sangat tepat untuk menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Kerja sama daerah juga merupakan upaya transformasi ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal secara sinergis dan meningkatkan kerja sama antarpelaku (public-private partnership) dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi daerah. Daya saing dapat diartikan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang dimiliki untuk dikembangkan melalui inovasi dan produktivitas yang tinggi.

Sedangkan dalam Penjelasan PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; menyerasikan pembangunan daerah; menyinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri; serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah.

Dalam rangka memastikan terselenggaranya kerja sama daerah kabupaten/kota yang efektif, efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, maka diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan secara langsung oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ini terhadap kerja sama daerah kabupaten/kota ini merupakan bagian dari pengawasan umum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 375 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis. Pembinaan yang bersifat umum meliputi: Kerja Sama

Instrumen Penilaian Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

15

Daerah. Selanjutnya pada Pasal Pasal 378 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Peran Gubemur ini juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten/kota oleh Gubenur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka perlu disusun pedoman berupa instrumen pembinaan dan pengawasan mengenai kerja sama daerah yang dapat digunakan oleh Gubernur agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. DASAR HUKUM a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

16

3. TUJUAN Secara umum pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah Kabupaten/ Kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kerja sama daerah yang telah dan sedang dilaksanakan yang dilihat dari beberapa kriteria, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutannya. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil dan manfaat kerja sama daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Secara khusus instrumen pembinaan dan pengawasan ini ditujukan untuk: a. Melakukan pemetaan mengenai penyelenggaraan kerja sama daerah yang telah dan sedang dilaksanakan di Kabupaten/Kota.

Melalui pembinaan dan pengawasan ini diharapkan diperoleh peta mengenai penyelenggaraan kerja sama daerah di dalam wilayah provinsi, terutama dari jenis, bentuk dan efektivitasnya, serta jumlah daerah yang meningkat daya saingnya melalui kerja sama daerah yang dilaksanakan. b. Mengidentifikasi berbagai masalah terkait dengan penyelenggaraan kerja sama daerah kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi dan alternatif solusinya dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sama daerah kabupaten/kota. c. Mengidentifikasi potensi-potensi kerja sama daerah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan sekaligus mengoptimalkan kerja sama daerah yang sedang dan telah dilaksanakan daerah kabupaten/kota.

4. MANFAAT Manfaat dari pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten/ kota adalah sebagai berikut: a.

Diperolehnya peta penyelenggaraan kerja sama daerah Kabupaten/Kota, termasuk jumlah daerah yang meningkat daya saingnya melalui kerja sama daerah di bidang ekonomi. b. Diketahuinya berbagai permasalahan dan alternatif solusi dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sama daerah Kabupaten/ Kota.

Instrumen Penilaian Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

17

c. Teridentifikasinya potensi-potensi kerja sama daerah kabupaten/ kota yang dapat didukung untuk direalisasikan dalam rangka mengoptimalkan kerja sama daerah kabupaten/kota. d.

Diperolehnya masukan yang dapat disampaikan kepada Pemerintah Pusat mengenai penyelenggaraan kerja sama daerah kabupaten/kota dalam rangka mendorong peningkatan daya saing daerah.

5. PRINSIP DAN KRITERIA Pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten/kota harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: Menghargai proses dan hasil Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan menghargai prosesproses terkait penyelenggaraan kerja sama daerah yang telah dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota serta mengapresiasi hasil yang sudah diperoleh sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. a. Mengacu pada asas manfaat Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan harus membawa manfaat yang jelas, dalam arti tersedianya saran, masukan atau rekomendasi untuk perbaikan kerja sama daerah kabupaten/kota di masa mendatang. b. Dilakukan secara obyektif Pembinaan dan pengawasan harus dilaksanakan secara obyektif, sehingga laporan yang disampaikan sesuai dengan hasil temuan atau kondisi sebenarnya di lapangan.

Pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: a. Relevansi Yaitu sejauh mana kerja sama daerah yang dilakukan sejalan dengan prioritas dan kebijakan. b. Efektivitas Yaitu sejauh mana tujuan kerja sama daerah dapat dicapai atau diharapkan dapat dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keadilan gender, terutama kaum miskin, perempuan, kelompok marjinal dan kelompok rentan.

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

18

c. Efisiensi Yaitu ukuran perbandingan antara keluaran yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan. d. Dampak Yaitu apa perubahan atau manfaat yang dihasilkan dari kerja sama daerah yang dilaksanakan, baik jangka pendek atau jangka panjang, langsung atau tidak langsung, direncanakan atau tidak direncanakan. e. Keberlanjutan Yaitu apakah manfaat dari kerja sama daerah dapat berkelanjutan atau tidak.

6. PELAPORAN Pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat diharapkan menghasilkan sebuah laporan yang menggambarkan secara utuh gambaran pelaksanaan kerja sama daerah kabupaten/kota beserta permasalahan dan rekomendasinya.

7. PENUTUP Instrumen ini disusun dalam rangka mendukung upaya pembinaan dan kerja sama daerah kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Melalui penyusunan instrumen ini, diharapkan Gubernur dan perangkatnya dapat melakukan tugasnya secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Instrumen Penilaian Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

19

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.

Uraian

Capaian Kinerja (Beri Tanda ✔) Ya

Tidak

Bukti/Dokumen Pendukung

A. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN 1.

Alokasi program pembinaan dan pengawasan KSD dalam dokumen RKPD

Dokumen RKPD yang mencantumkan program pembinaan dan pengawasan KSD

2.

Alokasi anggaran pembinaan dan pengawasan KSD dalam APBD

Dokumen APBD yang mencantumkan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan KSD

3.

Koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan KSD kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/ wali kota

Korespondensi Gubernur dan bupati/ wali kota tentang jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan KSD

B. PEMBINAAN UMUM DAN TEKNIS I. FASILITASI 1.

Melaksanakan sosialisasi mengenai KSD kepada daerah kabupaten/kota di wilayahnya

• Slide materi sosialisasi • Notulensi dan dokumentas sosialisasi

2.

Memfasilitasi pertemuan dalam rangka sinkronisasi potensi KSD antar daerah kabupaten/kota di wilayahnya

• Notulensi dan dokumentasi pertemuan • Rencana KSD kabupaten/ kota di wilayahnya

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

20

3.

Memfasilitsi Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (Musrenbangprov) atau Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) di provinsi dalam rangka membahas Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan

• Notulensi dan dokumentasi Forum Musrenbangprov atau Rakortek • Daftar Rencana Program dan Kegiatan dari setiap urusan pemerintahan yang dikerjasamakan dari seluruh kabupaten/ kota

4.

Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan yang terjadi antar kabupaten/kota di wilayahnya

Daftar permasalahan/ perselisihan dan rekomendasi penyelesaiannya

5.

Fasilitasi pelaksanaan KSDD wajib kabupaten/kota di wilayahnya

Laporan bentuk kegiatan fasilitasi pelaksanaan KSDD wajib kepada kabupaten/kota

6.

Fasilitasi pembentukan sekretariat KSDD kabupaten/kota untuk KSD yang memenuhi kriteria kompleks

• Daftar KSDD kabupaten/ kota yang memerlukan sekretariat • Nama, lokasi dan waktu pembentukan sekretariat KSDD kabupaten/kota

II. KONSULTASI 1.

Memberikan konsultasi terhadap permasalahan/ kendala yang dihadapi daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan KSD

• Daftar masalah/kendala yang dikonsultasikan • Daftar daerah kabupaten/ kota yang melakukan konsultasi dan bentuk konsultasi (langsung dan tidak langsung) • Rekomendasi dan/ atau tindak lanjut dari konsultasi

2.

Memantau pelaksanaan dari tindak lanjut hasil konsultasi yang diberikan

• Daftar kabupaten/kota yang melakukan tindak lanjut hasil konsultasi dan hasilnya

Instrumen Penilaian Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

21

III. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.

Melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan KSD

Notulensi dan dokumentasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang sekurangkurangnya memuat: • Nama, topik/tema dan jenis pendidikan dan pelatihan • Waktu dan durasi • Peserta • Materi yang disampaikan • Rekomendasi dan tindak lanjut dari pendidikan dan pelatihan

IV. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.

Melakukan pendataan KSD kabupaten/kota di wilayahnya

• Data jumlah KB dan PKS KSDD wajib • Data jumlah KB dan PKS KSDD Sukarela • Data jumlah KB dan PKS KSDPK

2.

Melaksanakan kajian mengenai pengembangan potensi KSD kabupaten/ kota di wilayahnya, sehingga diketahui peran, risiko dan dampak dari KSD

Data potensi urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dapat dikerjasamakan

3.

Melaksanakan analisis mengenai permasalahan dan solusi KSD di wilayahnya

Data permasalahan dan solusi KSD kabupaten/ kota

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

22

V. FASILITASI KHUSUS 1.

Memberikan fasilitasi khusus kepada daerah kabupaten/kota yang kinerjanya kurang baik dalam penyelenggaraan KSD

• Daftar kabupaten/ kota yang kinerjanya kurang baik dalam penyelenggaraan KSD • Bentuk fasilitasi khusus yang diberikan

2.

Menyediakan pusat informasi mengenai KSD dalam rangka mendorong kabupaten/kota melakukan KSD yang memuat sekurang-kurangnya mengenai: perencanaan, pembiayaan, aspek hukum, pembinaan dan pengawasan dan dukungan kebijakan

Laporan, aplikasi, dan/ atau situs pusat informasi mengenai KSD

VI. PEMBERIAN PENGHARGAAN 1.

Memberikan penghargaan kepada daerah kabupaten/ kota yang memiliki kinerja baik dalam penyelenggaraan KSD

• Daftar kabupaten/ kota dan kinerja KSD di wilayahnya.

• Daftar kabupaten/kota penerima penghargaan dan jenis penghargaan yang diberikan

C. PENGAWASAN UMUM I. REVIEW 1.

Melakukan reviu/ penelaahan ulang terhadap penyelenggaraan KSD kabupaten/kota untuk memastikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, norma dan/ atau rencana yang telah ditetapkan

Instrumen Penilaian Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Dokumen/laporan review penyelenggaraan KSD kabupaten/kota dan rekomendasinya

23

II. MONITORING DAN EVALUASI 1.

Melakukan monitoring tentang kemajuan pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) kabupaten/ kota di wilayahnya

• Daftar kabupaten/kota yang telah memiliki TKKSD • Daftar masalah kabupaten/kota yang belum memiliki TKKSD • Rekomendasi untuk memecahkan masalah pembentukan TKKSD

2.

Melakukan monitoring tentang kemajuan pelaksanaan KSD kabupaten/kota

• Daftar kabupaten/kota dan jenis KSD yang dilaksanakan • Daftar kemajuan, dan kendala/hambatan dalam pelaksanaan KSDD wajib, KSDD sukarela dan KSDPK kabupaten/kota • Rekomendasi terhadap pelaksanaan KSD kabupaten/kota

3.

Melakukan evaluasi tentang penyelenggaraan KSDD kabupaten/kota

• Dokumen evaluasi penyelenggaraan KSDD wajib dan KSDD sukarela kabupaten/ kota, yang memuat sekurangkurangnya: a. Hasil yang dicapai b. Perbandingan hasil/ prestasi KSDD dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan • Rekomendasi, dan/atau tindak lanjut dari hasil evaluasi

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

24

4.

Melakukan evaluasi tentang penyelenggaraan KSDPK kabupaten/kota

• Dokumen evaluasi penyelenggaraan KSDPK kabupaten/ kota • Rekomendasi, dan/atau tindak lanjut dari hasil evaluasi

III. PEMERIKSAAN 1.

Melakukan pengujian terhadap laporan penyelenggaraan KSD kabupaten/kota

• Daftar kabupaten/ kota yang diuji laporan penyelenggaraan KSDnya.

• Bentuk pengujian yang dilakukan sesuai dengan standar audit • Pihak yang terlibat dalam pengujian (APIP) • Rekomendasi hasil pengujian

2.

Melakukan penilaian atas manfaat penyelenggaraan KSD kabupaten/kota

• Daftar kabupaten/kota yang dinilai manfaat penyelenggaraan KSDnya • Bentuk penilaian yang yang dilakukan • Hasil dari penilaian dan rekomendasinya

IV. PENGAWASAN LAINNYA 1.

Melakukan pengawasan lainnya tentang penyelenggaraan KSD kabupaten/kota di wilayahnya

Instrumen Penilaian Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

• Laporan bentuk pengawasan lainnya yang dilakukan terhadap penyelenggaraan KSD kabupaten/kota • Rekomendasi dari bentuk pengawasan lainnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan KSD kabupaten/kota

25

D. PELAPORAN 1.

Menyusun laporan pembinaan dan pengawasan KSD kabupaten/kota

• Dokumen laporan pembinaan dan pengawasan KSD kabupaten/kota. • Rekomendasi dalam rangka optimalisasi KSD kabupaten/kota di wilayahnya

2.

Menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan KSD kabupaten/kota kepada Menteri

Tanda terima penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan KSD kabupaten/kota dari Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

NSLIC/NSELRED Project: World Trade Center (WTC) 5, 10th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia Tel: +62 21 5262282, +62 21 526 8668 www.nslic.or.id

NSLIC Project

@NslicNselred