Modul Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah Kota/Kabupaten

INSTRUMEN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDOMAN UNTUK GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DIREKTORAT DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2019

INSTRUMEN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDOMAN UNTUK GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

DIREKTORAT DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2019

KATA PENGANTAR Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut kreativitas dan inovasi dari aparatur pemerintah daerah dalam membangun dan menerapkan manajemen pemerintah yang efisien dan efektif. Keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah berupa kualitas dan kuantitas sumber daya, baik anggaran, SDM maupun sarana dan prasarana, tidak sepatutnya menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama daerah yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang bekerjasama, melalui pendekatan saling membutuhkan dan saling melengkapi, maka daerah yang menjalin kerja sama diharapkan dapat menemukan solusi dari keterbatasan yang ada selama ini.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan yang sangat kuat dan rinci bagi terselenggaranya kerja sama daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 363 s.d Pasal 369. Dalam rangka memastikan kerja sama daerah dapat terselenggara dengan baik, Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan. Pasal 368 ayat (1) dan (2) memandatkan pada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.

Sedangkan terhadap kerja sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, pemantauan dan evaluasinya dimandatkan kepada Menteri Dalam Negeri. Amanat UU No. 23 Tahun 2014 ini ditegaskan kembali dalam Pasal 44 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

viii

Dalam rangka mendukung peran Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah tersebut, maka dipandang penting adanya instrumen sebagai pedoman bagi Gubernur dalam memantau dan mengevaluasi kerjasama yang dilakukan daerah kabupaten/kota agar dapat mencapai tujuan kerjasama sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Kanada, yang melalui program National Support for Local Investment Climate/National Support for Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED) yang telah turut memfasilitasi penyusunan instrumen pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten/kota. Hadirnya instrumen ini diharapkan dapat semakin mendorong pemanfaatan kerja sama daerah yang semakin efektif dan efisien.

Jakarta, Desember 2019

Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama

Sugiarto, SE, M.Si NIP. 19680406 199503 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d)

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

ix

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal ScannedDalam

by CamScanner Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Negeri 2019

x

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

vii

SURAT PENYAMPAIAN INSTRUMEN PEMBINAAN

ix

DAN PENGAWASAN KERJASAMA DAERAH KABUPATEN/KOTA DAFTAR ISI

x

1. Latar Belakang

13

2. Dasar Hukum

15

3. Tujuan

15

4. Manfaat

16

5. Prinsip Dan Kriteria

16

6. Pelaporan

17

7. Penutup

18

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

xi

Daftar Tabel Penilaian Dan Bobot Indikator Pembinaan

19

Dan Pengawasan Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota A. Komponen Kebijakan

19

B. Komponen Kelembagaan

19

C. Komponen Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) 20 D. Komponen Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

26

Matriks Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Daerah (KSD) 32 Lampiran Lampiran 1. Format pelaporan

36

Lampiran 2. Tata Cara Penghitungan Skor

38

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

1. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia semakin hari semakin menuntut kemampuan yang tinggi dari pemerintah daerah, terutama bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dinamika dan tantangan yang dihadapi serta keterbatasan yang dimiliki menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kerja sama daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Kerja Sama Daerah (KSD) ini dipandang dapat mendorong percepatan terwujudnya visi-misi Daerahnya, karena pendekatan ini menitikberatkan pada aspek sinergi, efisiensi dan efektifitas kegiatan pembangunan. Pemanfaatan KSD sebagai salah satu strategi pembangunan Daerah sangat tepat untuk menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Kerja sama daerah juga merupakan upaya transformasi ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal secara sinergis dan meningkatkan kerja sama antarpelaku (public-private partnership) dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi daerah. Daya saing dapat diartikan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang dimiliki untuk dikembangkan melalui inovasi dan produktivitas yang tinggi.

Sedangkan dalam Penjelasan PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; menyerasikan pembangunan daerah; menyinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri; serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah.

14

Dalam rangka memastikan terselenggaranya kerja sama daerah kabupaten/kota yang efektif, efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, maka diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan secara langsung oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ini terhadap kerja sama daerah kabupaten/kota ini merupakan bagian dari pengawasan umum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 375 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis. Pembinaan yang bersifat umum meliputi: Kerja Sama Daerah. Selanjutnya pada Pasal Pasal 378 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Peran Gubemur ini juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten/kota oleh Gubenur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka perlu disusun pedoman berupa instrumen pembinaan dan pengawasan mengenai kerja sama daerah yang dapat digunakan oleh Gubernur agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

15

2. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. TUJUAN Secara umum pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah Kabupaten/ Kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kerja sama daerah yang telah dan sedang dilaksanakan yang dilihat dari beberapa kriteria, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutannya. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil dan manfaat kerja sama daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Secara khusus instrumen pembinaan dan pengawasan ini ditujukan untuk: a. Melakukan pemetaan mengenai penyelenggaraan kerja sama daerah yang telah dan sedang dilaksanakan di Kabupaten/Kota.

Melalui pembinaan dan pengawasan ini diharapkan diperoleh peta mengenai penyelenggaraan kerja sama daerah di dalam wilayah provinsi, terutama dari jenis, bentuk dan efektivitasnya, serta jumlah daerah yang meningkat daya saingnya melalui kerja sama daerah yang dilaksanakan. b. Mengidentifikasi berbagai masalah terkait dengan penyelenggaraan kerja sama daerah kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi dan alternatif solusinya dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sama daerah kabupaten/kota. c. Mengidentifikasi potensi-potensi kerja sama daerah kabupaten/ kota yang dapat dilaksanakan sekaligus mengoptimalkan kerja sama daerah yang sedang dan telah dilaksanakan daerah kabupaten/kota.

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

16

4. MANFAAT Manfaat dari pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten/ kota adalah sebagai berikut: a.

Diperolehnya peta penyelenggaraan kerja sama daerah Kabupaten/Kota, termasuk jumlah daerah yang meningkat daya saingnya melalui kerja sama daerah di bidang ekonomi. b. Diketahuinya berbagai permasalahan dan alternatif solusi dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sama daerah Kabupaten/ Kota. c. Teridentifikasinya potensi-potensi kerja sama daerah kabupaten/ kota yang dapat didukung untuk direalisasikan dalam rangka mengoptimalkan kerja sama daerah kabupaten/kota. d.

Diperolehnya masukan yang dapat disampaikan kepada Pemerintah Pusat mengenai penyelenggaraan kerja sama daerah kabupaten/kota dalam rangka mendorong peningkatan daya saing daerah.

5. PRINSIP DAN KRITERIA Pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten/kota harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: Menghargai proses dan hasil Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan menghargai prosesproses terkait penyelenggaraan kerja sama daerah yang telah dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota serta mengapresiasi hasil yang sudah diperoleh sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. a. Mengacu pada asas manfaat.

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan harus membawa manfaat yang jelas, dalam arti tersedianya saran, masukan atau rekomendasi untuk perbaikan kerja sama daerah kabupaten/kota di masa mendatang. b. Dilakukan secara obyektif.

Pembinaan dan pengawasan harus dilaksanakan secara obyektif,

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

17

sehingga laporan yang disampaikan sesuai dengan hasil temuan atau kondisi sebenarnya di lapangan.

Pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: a. Relevansi Yaitu sejauh mana kerja sama daerah yang dilakukan sejalan dengan prioritas dan kebijakan. b. Efektivitas Yaitu sejauh mana tujuan kerja sama daerah dapat dicapai atau diharapkan dapat dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keadilan gender, terutama kaum miskin, perempuan, kelompok marjinal dan kelompok rentan. c. Efisiensi Yaitu ukuran perbandingan antara keluaran yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan. d. Dampak Yaitu apa perubahan atau manfaat yang dihasilkan dari kerja sama daerah yang dilaksanakan, baik jangka pendek atau jangka panjang, langsung atau tidak langsung, direncanakan atau tidak direncanakan. e. Keberlanjutan Yaitu apakah manfaat dari kerja sama daerah dapat berkelanjutan atau tidak.

6. PELAPORAN Pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat diharapkan menghasilkan sebuah laporan yang menggambarkan secara utuh gambaran pelaksanaan kerja sama daerah kabupaten/kota beserta permasalahan dan rekomendasinya.

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

18

7. PENUTUP Instrumen ini disusun dalam rangka mendukung upaya pembinaan dan kerja sama daerah kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Melalui penyusunan instrumen ini, diharapkan Gubernur dan perangkatnya dapat melakukan tugasnya secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DINAMIKA DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI SERTA KETERBATASAN YANG DIMILIKI MENUNTUT PEMERINTAH DAERAH LEBIH KREATIF DAN INOVATIF. SALAH SATU UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN ADALAH MELALUI KERJA SAMA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

19

PENILAIAN DAN BOBOT INDIKATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA DAERAH KABUPATEN/KOTA INDIKATOR

BUKTI/DOKUMEN PENDUKUNG

A. KOMPONEN KEBIJAKAN

BOBOT 9

1.

Kerja Sama Daerah (KSD) terpayungi dalam RPJMD

Naskah RPJMD yang memuat tentang KSD

3

2.

Teralokasikannya penganggaran KSD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD (tahun yang dievaluasi)

DPA APBD yang memuat alokasi anggaran untuk KSD

2

3.

Memiliki Perda/Peraturan Kepala Daerah tentang KSD

Dokumen Perda/Perkada tentang KSD

1

4.

Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang KSD

Dokumen SOP tentang KSD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

1

5.

Memiliki Kesepakatan Bersama KSD Wajib

Dokumen Kesepakatan Bersama KSD Wajib

1

6.

Memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi KSD

Dokumen Monitoring dan Evaluasi KSD

1

B. KOMPONEN KELEMBAGAAN

6

1.

Terdapat Bagian Kerja Sama atau perangkat daerah lain dengan tugas dan fungsi KSD

Dokumen SOTK yang menunjukkan struktur, tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani kerjasama

2

2.

Terdapat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)

Surat Keputusan Kepala Daerah tentang TKKSD

3

3.

Fungsi KSD terintegrasi pada masing-masing perangkat daerah

Dokumen SOTK perangkat daerah yang menunjukkan adanya tugas dan fungsi KSD pada masing-masing perangkat daerah

1

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

20

C. KOMPONEN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)

48

I. PEMETAAN KSDD

9

1. Perangkat daerah melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan sesuai potensi dan karakteristik daerah yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi kerja sama bersama perangkat daerah yang membidangi perencanaan

Laporan proses pemetaan dari perangkat daerah

3

2. Terdapat dokumen pemetaan yang dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai jangka waktu kerja sama dan skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD

Dokumen Pemetaan dalam bentuk Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang akan dikerjasamakan

2

3. Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi

Laporan pembahasan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dikerjasamakan dalam Musrenbang Provinsi atau Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek)

3

4. Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

Dokumen Berita Acara yang ditandatangani Kepala Daerah

1

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

21

II. PERSIAPAN KSDD

6

1. Terdapat kerangka acuan kerja KSDD yang disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD

Dokumen Kerangka Acuan Kerja, yang memuat paling sedikit: a. Latar belakang dan permasalahan yang perlu diselesaikan melalui KSDD. b. Maksud dan tujuan; c. Lokasi KSDD; d. Ruang lingkup; e. Jangka waktu; f. Manfaat; g. Analisa sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan, yang meliputi sekurang-kurangnya: • Dampak bagi masyarakat miskin, perempuan, kelompok marjinal dan rentan • Keberlanjutan lingkungan, dalam arti aspek manfaat ekonomi tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan atau terjaganya kualitas dan kelestarian lingkungan; dan h. Pembiayaan.

2. TKKSD melakukan pengkajian terhadap usulan rencana KSDD, yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD

Notulensi/prosiding pembahasan usulan rencana KSDD oleh TKKSD

3

3. Hasil kajian disampaikan kembali oleh TKKSD kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD

Naskah rekomendasi TKKSD mengenai rencana usulan KSDD

1

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

22

III. PENAWARAN KSDD 1. TKKSD menyiapkan surat penawaran KSDD yang ditanda-tangani Kepala Daerah atau yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra, yang dilengkapi dengan kerangka acuan kerja

3 • Surat Penawaran KSDD • Kerangka Acuan Kerja • Tanda terima Surat Penawaran KSD dari daerah calon mitra

2. Kepala Daerah calon mitra Surat Tanggapan Kepala Daerah calon mitra memberikan tanggapan atas KSDD penawaran berupa penerimaan KSDD IV. PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA

1

2

3

1. Terdapat Rancangan Kesepakatan Bersama (MoU) KSDD yang disusun oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD

Dokumen Rancangan Kesepakatan Bersama (MoU) KSDD

1

2. Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD disampaikan ke TKKSD dan dibahas bersama pihak terkait

Laporan Pembahasan Rancangan Kesepakatan Bersama (MoU) KSDD yang difasilitasi oleh TKKSD

2

V. PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA 1. Terdapat dokumen Kesepakatan Bersama (KB) yang ditandatangani oleh Kepala daerah pemrakarsa dan kepala daerah mitra KSDD

Dokumen Kesepakatan Bersama KSDD yang ditandatangani oleh Kepala daerah pemrakarsa dan kepala daerah mitra

VI. PERSETUJUAN DPRD 1. Terdapat persetujuan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD atas kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama (PKS) yang membebani masyarakat dan Daerah dan/ atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan

1 1

1 Dokumen Persetujuan DPRD terhadap Kesepakatan Bersama dan rancangan PKS

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

1

23

VII. PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

3

1.

Terdapat rancangan PKS KSDD yang disusun oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD

Dokumen rancangan PKS KSDD

1

2.

Rancangan PKS KSDD disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas dengan melibatkan pihak terkait

Laporan Pembahasan Rancangan PKS KSDD yang difasilitasi oleh TKKSD

2

VIII. PENANDATANGANAN PKS 1.

Terdapat Naskah PKS KSDD yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama daerah atau oleh kepala perangkat daerah yang diberi kuasa a. Tidak memiliki naskah PKS =0 b. Memiliki naskah PKS wajib dan/atau sukarela (1 PKS = nilai 1; 2 PKS = nilai 2; 3 PKS = nilai 3; 4 PKS = nilai 4; 5 PKS dan atau lebih = nilai 5)

5 Dokumen PKS KSDD

IX. PELAKSANAAN KSDD

5

3

1.

Terdapat sekretariat bersama yang menangani KSDD yang sudah berjalan

Dokumen yang menunjukkan adanya sekretariat bersama

1

2.

TKKSD melakukan pertemuan rutin membahas kemajuan pelaksanan KSDD

Laporan pertemuan rutin kemajuan pelaksanaan KSDD

2

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

24

X. PENATAUSAHAAN KSDD

4

1.

TKKSD memfasilitasi • Laporan kegiatan TKKSD terkait penyusunan, pembahasan dan proses penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen penandatangan KSDD. KSDD serta menyimpan 1 • Dokumen asli naskah KSDD yang dimiliki (satu) eksemplar dokumen asli TKKSD naskah KSDD

3

2.

Memiliki tata kelola kearsipan KSDD yang memadai

1

• Dokumen SOP kearsipan • Laporan berkala pengelolaan kearsipan KSDD

XI. PELAPORAN KSDD

3

1.

Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan laporan pelaksanaan KSDD kepada Kepala Daerah setiap semester

Laporan Pelaksanaan KSDD dari Perangkat Pemrakarsa KSDD kepada kepala daerah, yang memuat paling sedikit: a. Judul KSDD; b. Bentuk naskah KSDD; c. Para pihak; d. Maksud dan tujuan; e. Objek; f. Jangka waktu; g. Permasalahan; h. Upaya penyelesaian permasalahan; dan i. Hal-hal lainnya yang disepakati.

2

2.

Bupati/Wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDD kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi

Laporan Pelaksanaan KSDD dari Bupati/ Wali kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

1

XII. MANFAAT DAN TINDAK LANJUT KSDD 1.

Hasil KSDD memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah

Dokumen laporan KSDD yang memperlihatkan adanya manfaat langsung bagi pemerintah daerah berupa, antara lain: a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah; b. Terselesaikannya konflik antar daerah; c. Berkurangnya biaya untuk menyelenggarakan pelayanan publik; d. bertambahnya jumlah investor yang menanamkan modalnya; e. meningkatnya daya saing daerah;

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

7 2

25

f. meningkatnya pendapatan daerah; g. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik; h. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.

2.

Hasil KSDD memberikan manfaat langsung bagi masyarakat

Dokumen laporan KSDD yang memperlihatkan adanya manfaat langsung bagi masyarakat berupa, antara lain: a. Meningkatnya pendapatan petani, masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan lainnya; b. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap; c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan meningkatnya kualitas pelayanan publik; d. Berkurangnya jumlah anak putus sekolah; e. Berkurangnya biaya atau tidak adanya biaya untuk mendapatkan pelayanan publik; f. Terjadinya rehabilitasi lingkungan atau berkurangnya kerusakan lingkungan hidup; g. Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum; h. Meningkatnya perekonomian masyarakat.

3

3.

Terdapat rencana keberlanjutan kerja sama daerah

Dokumen rencana keberlanjutan KSD

2

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM KSDPK a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam KSDD(Sebutkan dan pada tahapan apa!) b. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan dimaksud (Jelaskan!).

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

26

D. KOMPONEN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)

37

I. STUDI KELAYAKAN KSDPK

2

1.

Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan sesuai potensi dan karakteristik daerah dalam bentuk daftar rencana kerja sama tiap tahun yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan menyusun studi kelayakan (dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pemerintah daerah) atau Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa KSDPK menyusun dokumen studi kelayakan KSDPK (dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga)

• Dokumen pemetaan potensi kerja sama.

• Dokumen studi kelayakan, yang memuat paling sedikit: a. Latar belakang latar belakang dan permasalahan yang perlu diselesaikan melalui KSDPK. b. Dasar hukum; c. Maksud dan tujuan; d. Objek kerja sama; e. Kegiatan yang akan dilaksanakan; f. Jangka waktu; g. Analisis manfaat dan biaya; dan h. Kesimpulan dan rekomendasi.

II. PERSIAPAN KSDPK 1.

Terdapat kerangka acuan kerja KSDPK yang disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK

2

5 Dokumen Kerangka Acuan Kerja, yang memuat paling sedikit: a. Latar belakang; b. Maksud dan tujuan; c. Lokasi KSDPK; d. Ruang lingkup; e. Jangka waktu; f. Manfaat; g. Analisa sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan, yang meliputi sekurang-kurangnya: • Dampak bagi masyarakat miskin, perempuan, kelompok marjinal dan rentan.

• Keberlanjutan lingkungan, dalam arti aspek manfaat ekonomi tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan atau terjaganya kualitas dan kelestarian lingkungan; dan h. Pembiayaan.

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

2

27

2. TKKSD melakukan pengkajian terhadap usulan rencana KSDPK, yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK

Notulensi/prosiding pembahasan usulan rencana KSDPK oleh TKKSD

2

3. Hasil kajian disampaikan kembali oleh TKKSD kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK

Naskah rekomendasi TKKSD mengenai rencana usulan KSDPK

1

III. PENAWARAN KSDPK 1. TKKSD menyiapkan surat penawaran rencana KSDPK yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada pihak ketiga calon mitra KSDPK yang dilengkapi dengan kerangka acuan kerja

3 • Surat Penawaran KSDPK • Kerangka Acuan Kerja • Tanda terima Surat Penawaran KSDPK dari Pihak Ketiga calon mitra

1

2. TKKSD dengan Perangkat Laporan pembahasan penawaran KSDPK Daerah/pihak terkait mengkaji dan rekomendasinya dari TKKSD penawaran KSDPK yang diajukan oleh pihak ketiga dengan mempertimbangkan: a. Kesesuaian rencana KSDPK dengan RPJMD dan rencana strategis sektor terkait; b. Kesesuaian lokasi program/ kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c. Keterkaitan antar sektor dan antar wilayah; d. Kelayakan biaya dan manfaatnya; e. Dampak terhadap pembangunan Daerah; f. Bonafiditas calon mitra KSDPK; g. Pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; h. Komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

2

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

28

IV

IV. PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA

3

1.

Terdapat dokumen Rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK yang disusun oleh TKKSD

Dokumen Rancangan Kesepakatan Bersama (MoU) KSDPK

1

2.

Rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK dibahas antara TKKSD dengan Pihak Ketiga

Laporan Pembahasan Rancangan Kesepakatan Bersama (MoU) KSDPK yang difasilitasi oleh TKKSD

2

V. PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA 1.

Terdapat naskah Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Pihak Ketiga

Dokumen Kesepakatan Bersama KSDD yang ditandatangani oleh Kepala daerah dan Pimpinan Pihak Ketiga

VI. PERSETUJUAN DPRD 1.

1 1

1

Terdapat persetujuan DPRD yang Dokumen Persetujuan DPRD terhadap ditandatangani oleh pimpinan Kesepakatan Bersama dan rancangan PKS DPRD atas kesepakatan bersama serta profil pihak ketiga calon mitra KSDPK dan rancangan perjanjian kerja sama (PKS) dan profil Pihak ketiga calon mitra kerja sama, yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan

VII. PENYUSUNAN KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

1

3

1.

Terdapat rancangan kontrak/ PKS KSDPK yang disusun oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK

Dokumen rancangan PKS KSDPK

1

2.

Rancangan PKS KSDPK disampaikan kepada TKKSD untuk selanjutnya dibahas dengan Pihak Ketiga

Laporan Pembahasan Rancangan PKS KSDPK yang difasilitasi oleh TKKSD

2

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

29

VIII. PENANDATANGANAN KONTRAK/PKS

3

1. Terdapat Kontrak/PKS KSDPK Dokumen rancangan PKS KSDPK yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama daerah atau oleh kepala perangkat daerah yang diberi kuasa dengan Pimpinan Pihak Ketiga a. Tidak memiliki naskah PKS = 0 b. Memiliki naskah PKS (1-2 PKS = nilai 1; 3-4 PKS = nilai 2; 5 PKS dan atau lebih = nilai 3) IX. PELAKSANAAN KSDPK 1. TKKSD melakukan pertemuan rutin membahas kemajuan pelaksanan KSDPK

3

2 Laporan pertemuan rutin kemajuan pelaksanaan KSDPK

X. PENATAUSAHAAN KSDPK

2

4

1. TKKSD memfasilitasi • Laporan kegiatan TKKSD terkait penyusunan, pembahasan dan proses penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen penandatangan KSDPK KSDPK serta menyimpan 1 (satu) • Dokumen asli naskah KSDpk yang eksemplar dokumen asli naskah disimpan oleh TKKSD KSDPK

3

2. Memiliki tata kelola kearsipan KSDPK yang memadai

1

• Dokumen SOP kearsipan • Laporan berkala pengelolaan kearsipan KSDPK

XI. PELAPORAN KSDPK

3

1.

Perangkat Daerah Pelaksana KSDPK menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPK kepada Kepala Daerah setiap semester

Laporan Pelaksanaan KSDD dari Perangkat Daerah Pelaksana KSDPK kepada kepala daerah, yang memuat paling sedikit: a. Judul KSDPK; b. Bentuk naskah KSDPK; c. Para pihak; d. Maksud dan tujuan; e. Objek; f. Jangka waktu; g. Permasalahan; h. Upaya penyelesaian permasalahan.

2

2.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPK kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi

Laporan Pelaksanaan KSDPK dari Bupati/ Wali kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

1

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

30

XII. MANFAAT DAN TINDAK LANJUT KSDPK

7

1. Hasil KSDPK memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah

Dokumen laporan KSDPK yang memperlihatkan adanya manfaat langsung bagi pemerintah daerah berupa, antara lain: a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah; b. Berkurangnya biaya untuk menyelenggarakan pelayanan publik; c. Bertambahnya jumlah pengguna yang dapat dilayani d. Bertambahnya jumlah investor yang menanamkan modalnya; e. Meningkatnya daya saing daerah; f. Meningkatnya aset dan pendapatan daerah; g. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik; h. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.

2

2. Hasil KSDPK memberikan manfaat langsung bagi masyarakat

Dokumen laporan KSDPK yang memperlihatkan adanya manfaat langsung bagi masyarakat berupa, antara lain: a. Meningkatnya pendapatan petani, masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan lainnya; b. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap; c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan meningkatnya kualitas pelayanan publik; d. Berkurangnya jumlah anak putus sekolah; e. Terjadinya rehabilitasi lingkungan atau berkurangnya kerusakan lingkungan hidup; f. Berkurangnya biaya atau tidak adanya biaya untuk mendapatkan pelayanan publik; g. Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum; h. Meningkatnya perekonomian masyarakat.

3

3. Terdapat rencana keberlanjutan KSDPK

Dokumen rencana keberlanjutan KSDPK

2

TOTAL

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

100

31

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM KSDPK a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam KSDPK (Sebutkan dan pada tahapan apa!) b. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan dimaksud (Jelaskan!).

REKAPITULASI JUMLAH KERJA SAMA DAERAH • Jumlah KB KSDD Wajib • Jumlah PKS KSDD Wajib • Jumlah PKS KSDD Wajib yang Dilaksanakan • Jumlah KB KSDD Sukarela • Jumlah PKS KSDD Sukarela • Jumlah PKS KSDD Sukarela yang Dilaksanakan • Jumlah KB KSDPK • Jumlah PKS KSDPK • Jumlah PKS KSDPK yang Dilaksanakan • Jumlah KB KSDPL • Jumlah PKS KSDPL • Jumlah KB KSDLL • Jumlah PKS KSDLL

: : : : : : : : : : : : :

Catatan: • KB = Kesepakatan Bersama atau MoU • PKS = Perjanjian Kerja Sama • KSDPL = Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri • KSDLL = Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

(2)

(1)

(3)

Jenis KSD (4)

Mitra KSD (5)

Perangkat Pelaksana (6)

Anggaran (7)

Keluaran (8)

Manfaat (9)

Kendala

KETERANGAN: Kolom (1) 00 diisi nomor urut Kolom (2) 00 diisi Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan KSD Kolom (3) 00 diisi jenis KSD yang diterapkan di Kabupaten/Kota, yaitu: KSDD Wajib, KSDD Sukarela atau KSDPK Kolom (4) 00 diisi mitra pelaksana KSD, yaitu pemerintah daerah mitra atau pihak ketiga Kolom (5) 00 diisi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pelaksana KSD Kolom (6) 00 diisi anggaran penerapan SPM di Kabupaten/Kota Kolom (7) 00 diisi keluaran/hasil dari KSD di Kabupaten/Kota Kolom (8) 00 diisi manfaat dari KSD yang dilaksanakan, baik untuk pemerintah daerah kabupaten/ kota dan/atau untuk masyarakat Kolom (9) 00 diisi kendala/hambatan dalam pelaksanaan KSD di Kabupaten/Kota Kolom (10) diisi keberlanjutan dari KSD yang dilaksanakan (bila ada) Kolom (11) diisi rekomendasi pelaksanaan KSD di Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota

No

MATRIKS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA DAERAH (KSD)

(10)

Keberlanjutan (11)

Rekomendasi

32

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

33

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

34

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

LAMPIRAN

36

LAMPIRAN 1

FORMAT PELAPORAN

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

37

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN Pendahuluan meliputi hal-hal yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan gambaran umum wilayah provinsi: A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Wilayah Provinsi C. Struktur Organisasi Perangkat Gubernur PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT Bab ini berisi tentang hasil pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang disusun berdasarkan unit kerja pelaksana: A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Bidang Pemerintahan B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Bidang Hukum dan Organisasi C. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Bidang Keuangan D. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Bidang Perencanaan E. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Bidang Pemerintahan

BAB III

LAPORAN AKUNTABILAS PENGGUNAAN ANGGARAN

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Bab ini berisi tentang permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran

LAMPIRAN

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

38

LAMPIRAN 1

TATA CARA PENGHITUNGAN SKOR 1. Setiap komponen terdiri dari indikator. Setiap indikator memiliki bobot masing-masing; 2. Bobot itu diberi skor sesuai yang tertera pada instrumen; 3. Skor tiap indikator kemudian dijumlahkan, sehinggga diperoleh skor komponen; 4. Skor tiap komponen kemudian dijumlahkan menjadi total skor, seperti berikut ini; No.

Kabupaten/ Kota

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

8

H

9

I

10

...

Skor Setiap Komponen Kebijakan

Kelembagaan

KSDD

KSDPK

Total Skor

5. Setelah total skor diperoleh, ditentukan kategori masing-masing daerah kabupaten/kota, yaitu:

• Rendah, dengan skor < 50 (di bawah 50)

• Sedang, dengan skor 50 – 75

• Tinggi, dengan skor > 75 6. Berdasarkan total skor dan kategori setiap daerah kabupaten/kota, dilakukan pemeringkatan sebagai berikut:

Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota Pedoman untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

39

No.

Kabupaten/Kota

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

8

H

9

I

10

...

Total Skor

Kategori

Peringkat

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Kementerian Dalam Negeri 2019

NSLIC/NSELRED Project: World Trade Center (WTC) 5, 10th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia Tel: +62 21 5262282, +62 21 526 8668 www.nslic.or.id

NSLIC Project

@NslicNselred