Rekomendasi Regulasi tentang Kemudahan Usaha untuk Direview

Program undertaken with the financial support of the Government of Canada provided through Global Affairs Canada

Daftar Rekomendasi Regulasi tentang Kemudahan Usaha untuk Direview (Rekomendasi ini dihasilkan setelah pembahasan dengan Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada Agustus 2018) National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED)

Kelompok Masalah Pokok: Regulasi Kemudahan Berusaha Bentuk Produk Hukum

Masalah

Rekomendasi

1.

UU 3/1982 tentang Wajib Daftar Lapor Perusahaan

UU 3/1982 mengatur kewajiban tanda daftar perusahaan (TDP) yang tumpang tindih dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin sektoral lainnya, sehingga menambah prosedur baru pada tahapan memulai usaha. Selain itu, TDP yang diatur di dalam UU 3/1982 masih mengatur kewajiban perpanjangan TDP dan unsur biaya administrasi yang sudah tidak relevan dengan arah kebijakan pemerintah.

•

Revisi UU 3/1982 merevisi ketentuan berikut ini: • Merevisi ketentuan masa berlaku TDP lima tahun (Pasal 22) menjadi tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan data perusahaan; • Menghapus ketentuan biaya TDP (Pasal 30); • Menambah ketentuan bahwa TDP diterbitkan secara langsung bersamaan dengan penerbitan izin sektoral.

2.

Permendag 36/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan sudah terlalu banyak (tiga kali), selain itu terdapat Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kepengurusan SIUP secara simultan

•

yang diubah tiga kali terakhir dengan Permendag 7/M-DAG/ PER/2/2017

dengan TDP. Dengan demikian perlu penyederhanaan regulasi/deregulasi terhadap pengaturan SIUP.

Mencabut seluruh Peraturan Menteri Perdagangan tentang SIUP dan TDP, kemudian membuat satu jenis Peraturan Menteri Perdagangan yang mengakomodri SIUP dan TDP (Di dalam ketentuan tersebut mengakomodir ketentuanketentuan di dalam Permendag tentang SIUP dan TDP serta mengakomodir atas rekomendasi terhadap revisi UU 3/1982)

A Project implemented by

Bentuk Produk Hukum

Masalah

Rekomendasi

3.

Permendag 37/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana diubah dengan perubahan terakhir Permendag 08/M-DAG/PER/2/2017 masih mengatur tentang ketentuan perpanjangan TDP.Ketentuan ini sangat tidak relevan dengan sosialisasi kebijakan pemerintah yang akan menghapus perpanjangan TDP..

•

Permendag 77/M-DAG/ PER/12/2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP sebagaimana diubah dengan Permendag 14/M-DAG/ PER/3/2016

4.

Permendag 36/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diubah tiga kali terakhir dengan Permendag 7/M-DAG/ PER/2/2017

5.

UU Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatsblad 1926 No. 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 No. 450

Revisi regulasi perizinan sektoral: bahwa untuk mengurus izin sektoral lainnya, TDP dapat langsung terbit secara otomatis bukan diurus secara simultan.

Selain itu, Permendag tentang pengurusan TDP dan SIUP secara simultan berpotensi tidak efektif jika salah satunya membutuhkan prosedur perpanjangan, berbeda dengan SIUP yang tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan.

•

• •

Izin Gangguan sudah dicabut dengan Permendagri 19/2017, tapi di banyak daerah masih, izin gangguan masih tetap diberlakukan karena mengacu kepada UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta UU Hinder Ordonnantie/ HO).

Pada dasarnya UU HO tidak dijadikan konsideran dalam peraturan perundangundangan manapun kecuali Perda di beberapa daerah; Adapun di dalam UU HO Terdapat ketidakjelasan dan ketidaklengkapan yuridis yang terdiri dari: • fungsi regulasi tidak relevan • penggunaan nomenklatur yang tidak sesuai (kota praja, dewan harian, dan lainnya) • ketentuan per pasal tidak efisien, ketidakpastian ketentuan persyaratan izin gangguan • Tidak ada penjelasan terkait dengan definisi gangguan yang dimaksud • Fungsi pengawasan lingkungan di HO sudah diakomodir di dalam izin lingkungan dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Mencabut keberadaan izin gangguan pada seluruh peraturan perundang-undangan: • Mencabut Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) • Revisi terhadap UU 28/2009 yakni mencabut ketentuan Pasal 141 huruf c dan Pasal 144 ayat (1) UU 28/2009. otomatis bukan diurus secara simultan.

A Project implemented by

Bentuk Produk Hukum

Masalah

6.

•

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

•

7.

PP 86/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Rekomendasi

Izin Gangguan sudah dicabut dengan Permendagri 19/2017, tapi di banyak daerah masih, izin gangguan masih tetap diberlakukan karena mengacu kepada UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta UU Hinder Ordonnantie/ HO).

UU 28/2009 masih mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Retribusi Perizinan Tertentu)

PP 86/2013 mengatur sanksi jika pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan tenaga kerja dalam BPJS maka diberikan sanksi meliputi teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu ini dilakukan oleh pemerintah atau pemda atas permintaan BPJS, di antaranya perizinan usaha, izin dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjaan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja, maupun izin mendirikan bangunan (IMB). Pemberian sanksi administrasi ini turut diberlakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, Kendari, dan Baubau ketika perusahaan tidak mendaftar kepesertaan BPJS. Ketentuan demikian menyebabkan praktik di daerah membuat prosedur baru dengan kewajiban pendaftaran BPJS sebagai syarat di awal untuk pengurusan berbagai macam perizinan. Hal ini tentu membebani pelaku usaha, karena pada praktiknya, pelaku usaha sudah dibebankan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan pada iuran pertama. Sedangkan di sisi lain, pelaku usaha sendiri baru akan memulai usahanya (belum memiliki tenaga kerja yang jelas dan terstruktur). Keluhan ini sudah terjadi di beberapa daerah termasuk diantaranya pelaku usaha di Pemerintah Kota Gorontalo, Kendari, dan Baubau.

Merevisi ketentuan Pasal 9, dengan menambahkan Pasal 9 ayat (2) bahwa “sanksi pelayanan administrasi diberlakukan dengan penolakan layanan perpanjangan perizinan atau mencabut izin-izin pemberi kerja” Hal demikian dilakukan untuk memperkuat pengawasan keanggotaan BPJS melalui skema monitoring operasional usaha.

A Project implemented by

Kelompok Masalah Pokok: Regulasi Perizinan Teknis Bentuk Produk Hukum

Masalah

Rekomendasi

1.

Syarat SITU (Surat Izin Tempat Usaha) muncul dalam persyaratan distributor pupuk bersubsidi. SITU pada dasarnya merupakan jenis dokumen dan izin yang tidak memiliki dasar hukum dan tujuan manfaat yang jelas.

• Ketentuan tersebut berbenturan dengan ketentuan mengenai syarat kesesuaian dengan RTRW/RDTR yang dibentuk daerah dalam penataan lokasi/tempat/ domisili usaha; • SKD dipersyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu sehingga memperpanjang proses perizinan; • Keberadaan SITU telah menambah jenis perizinan usaha dan berpotensi menimbulkan adanya beban waktu dan biaya (potensi pungli); • Bahkan beban SITU dapat berdampak pada kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang membutuhkan.

Revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/ PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian:

Syarat SKD (Surat Keterangan Domisili) muncul dalam beberapa persyaratan.

SKD pada dasarnya merupakan jenis dokumen dan izin yang tidak memiliki dasar hukum dan tujuan manfaatnya yang jelas. Lebih lanjut ketentuan tersebut berbenturan dengan ketentuan mengenai syarat kesesuaian dengan RTRW/RDTR yang dibentuk daerah dalam penataan lokasi/tempat/domisili usaha. Selain itu, SKD dipersyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu sehingga memperpanjang proses perizinan.

Revisi Permen Pertanian No. 05/Permentan/OT. 140/1/2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman

2.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/OT. 140/1/2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman

Hapus syarat SITU (Pasal 4 ayat (2) huruf c) *Eksistensi SITU juga terdapat juga pada peraturan-peraturan sektoral lainnya. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dihilangkan secara menyuluruh dengan melihat seluruh peraturan sektoral.

Mencabut syarat SKD (Surat Keterangan Domisili); (Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 18 ayat (2) huruf d, Pasal 18 ayat (3) huruf e) *Eksistensi SKD (Surat Keterangan Domisili juga terdapat juga pada peraturan-peraturan sektoral lainnya. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dihilangkan secara menyuluruh dengan melihat seluruh peraturan sektoral.

A Project implemented by

Bentuk Produk Hukum

Masalah

Rekomendasi

3.

Keberadaan Tanda Daftar Usaha Proses Produksi (TDU-P), Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen (TDU-PP) dan Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU) berbenturan dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan. Ketentuan demikian tidak relevan dan tumpang tindih.

Merevisi Permen Pertanian No. 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan: • Mencabut ketentuan TDU-P, TDU-PP dan TDU untuk syarat usaha budidaya tanaman pangan (mengacu kepada rekomendasi pertama penerbitan izin sektoral akan secara otonomatis diterbitkan juga TDP) • Mencabut ketentuan syarat izin lokasi di dalam Pasal 11 huruf g dan Pasal 12 huruf i • Mencabut ketentuan syarat Surat Keterangan Domisili (SKD) di dalam Pasal 11 huruf d dan Pasal 12 huruf d) • Menambah ketentuan mengenai tidak dikenakannya biaya pengurusan IUTP-P, IUTP-PP dan IUTP sebagaimana TDU-P, TDU-PP dan TDU. • Menambahkan ketentuan mengenai kewenangan penerbitan IUTP-P, IUTP-PP dan IUTP serta TDU-P, TDU-PP dan TDU adalah PTSP di daerah.

Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/ OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Syarat IUTP-P, IUTP-PP dan IUTP mengandung syarat-syarat tertentu yang tidak relevan, seperti adanya izin lokasi (tidak ada landasan hukum) padahal syaratnya yang lain sudah terdapat syarat kesesuaian dengan RTRW/RDTR. Lebih lanjut bahkan SKD (tidak ada landasan hukum) juga dipersyaratkan untuk memperoleh IUTP-PP. Hanya ketentuan TDU-P, TDU-PP dan TDU yang ditentukan tidak dikenakan biaya dalam pengurusannya namun Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P), Izin Usaha Tanaman Pangan Pasca Panen (IUTP-PP) dan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP) tidak diatur. Hal ini menimbulkan ketidakpastian apakah IUTP-P, IUTP-PP dan IUTP kemudian dikenakan biaya atau tidak (kekosongan hukum). Jika berbiaya maka hal ini berpotensi berbenturan dengan ketentuan UU 28/2009 yang mengenal pungutan daerah bersifat closed list.

Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/OT.140/6/2010 mengatur bahwa untuk penerbitan IUTP-P, IUTP-PP dan IUTP harus dengan pertimbangan teknsi dinas pangan. Hal ini tentunya perlu disinkronsasi dengan kewenangan penerbitan izinnya yang seharusnya ditambahkan ketentuan mengenai kewenangan penerbitan oleh PTSP. Sebagaimana ketentuan di dalam UU 23/2014 yang telah mengamanatkan seluruh kewenangan penerbitan izin diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah.

A Project implemented by

Bentuk Produk Hukum

Masalah

Rekomendasi

4.

Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standard Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal

Mengandung syarat izin yang tidak relevan, yakni izin gangguan (telah dihapus oleh Permendagri 19/2017) dan izin usaha perindustrian (UU Perindustrian hanya mengenal istilah izin usaha industri bukan izin usaha perindustrian), ketentuan demikian berpotensi menambah jenis izin dan menambah beban pelaku usaha

Revisi Permen Pertanian No. 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standard Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/PERMENKP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan

Terdapat perpanjangan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) yang berpotensi menimbulkan beban waktu dan biaya. Sebagai bagian dari izin sektoral maka jika dibandingkan dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang sudah tidak lagi perlu diperpanjang (Permendag 7/2017) selama tidak ada perubahan usaha, maka sepatutnya usaha di bidang perikananpun dapat diberlakukan demikian.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha di bidang perikanan.

5.

• •

Revisi istilah Izin Usaha Perindustrian menjadi Izin Usaha Industri (Pasal 5 huruf e) Cabut syarat izin gangguan (Pasal 17 huruf e)

Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/ PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan: Cabut Pasal 14 ayat (2) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.

Selain itu, ketentuan di dalam Peraturan Mentari Kelautan dan Perikanan No. 49/ PERMEN-KP/2014 juga terjadi konflik norma, yakni antara Pasal 14 ayat (2) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dan Pasal 14 ayat (1) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

A Project implemented by

Kelompok Masalah Pokok: Mendapatkan izin-izin Mendirikan Bangunan

Bentuk Produk Hukum

Masalah

Rekomendasi

1.

Terdapat inkonsistensi ketentuan pendanaan dalam verifikasi dokumen lingkungan, pada Pasal 69 ayat (1) dan (2)

Merevisi PP 27/2012 dan Permen LH 8/2013: • Mencabut Pasal 69 ayat (2) PP 27/2012 tentang pembebanan biaya jasa penilaian dokumen lingkungan hidup kepada pemrakarsa; • Mencabut Pasal 30 ayat (3) Permen LH 8/2013 tentang pembebanan biaya jasa penilaian dokumen lingkungan hidup kepada pemrakarsa.

2.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Pada Pasal 69 ayat (1) bahwa penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi amdal dan tim teknis di danai oleh APBD/APBN sedangkan pada Pasal 69 ayat (2) jasa penilaian Amdal dan UKL/UPL yang dilakukan oleh komisi amdal dan tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa Sama halnya dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Permen Lingkungan Hidup 8/2013: Pasal 30 ayat (1) mengatur bahwa dana kegiatan penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL/UPL dialokasikan dari APBN dan APBD sedangkan Pasal 30 ayat (3) bahwa dana kegiatan penilaian Amdal dan UKL/UPL dapat dibebankan kepada pemrakarsa.

*Perlu melihat regulasi sektoral yang mengatur biaya tambahan karena berdasarkan UU 28/2009 sudah menetapkan pungutan daerah secara tertutup (closed list).

Ketentuan demikian menimbulkan ketidakpastian di daerah. Beberapa daerah menggunakan dana pemrakarsa sedangkan di daerah lainnya menggunakan dana APBD. Dengan demikian hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di daerah sebagaimana kasus di Kota Kendari. Kota Kendari diatur di dalam Perda 4/2009 mengatur besaran pungutan untuk dokumen AMDAL dan UKL/UPL. Bahkan lebih lanjut ketentuan biaya tambahan pada prosedur sektoral ini bertentangan dengan UU 28/2009 yang telah menetapkan pungutan daerah secara closed list.

A Project implemented by

Kelompok Masalah Pokok: Regulasi Terkait dengan RPH Bentuk Produk Hukum

Masalah

Rekomendasi

1.

Permentan 381/2005 persyaratan yang masih mensyaratkan SKDU (tidak memiliki dasar hukum dan fungsi yang jelas) dan HO (sudah dicabut melalui Permendagri 19/2017) • Waktu tunggu pemeriksaan dokumen membutuhkan waktu yang terlalu lama dan tidak realistis. Untuk pemeriksaan persyaratan administrasi saja dilakukan selambat-lambatnya 30 hari dan persetujuan untuk penerbitan NKV paling lambat 14 hari.

• Berdasarkan Permentan 13/2010 terkait dengan RPH harus memenuhi standard yang telah ditetapkan berdasarkan SNI RPH (SNI 01-6159-1999).

Standard tersebut cukup rumit dengan detail syarat lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan dan peralatan.

• Bahkan termasuk setiap tenaga kerja harus memiliki keahlian (sertifikasi), di antaranya dokter hewan, tenaga pemeriksa daging, juru sembelih dan tenaga ahli pemotong.

• Kasus di daerah Pemda tidak memiliki cukup biaya untuk melatih tenaga pemeriksa daging dan juru sembelih karena sebelumnya harus ada pelatihan.

Sehingga sulit untuk memenuhi standard yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Merevisi Permen Pertanian No. 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan:

2.

Peraturan Menteri Pertanian No. 13/Permentan.OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)

Peraturan Menteri Pertanian No. 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

• • • •

Menghapus syarat SKDU dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Menghapus syarat Izin HO dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e Merevisi jumlah hari batasan waktu pemeriksaan dokumen administrasi dalam Pasal 9 ayat (1) Merevisi jumlah hari batasan waktu penerbitan NKV di dalam Pasal 10 ayat (5)

Merevisi Permen Pertanian No. 13/Permentan.OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) • •

Penyederhanaan syarat dan standard yang ditetapkan di dalam regulasi untuk membangun rumah potong hewan.

Membuat kategorisasi standard rumah potong hewan yang dapat diimplementasikan di daerah sehingga dapat berjalan efektif.

A Project implemented by

Kelompok Masalah Pokok: Regulasi tentang Rumput Laut dan Jagung Bentuk Produk Hukum

Masalah

Rekomendasi

1.

Di dalam Perka BPOM tersebut, untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pelaku usaha mengajukannya dari Dinas Kesehatan sebagai salah satu prasyarat. Sertifikat tersebut harus dilalui dengan mengikuti serangkaian program penyuluhan keamanan pangan dari pemerintah daerah. Tetapi meskipun demikian, terdapat permasalahan di daerah bahwa untuk mendapatkan SPP-IRT hanya dapat dilakukan penyuluhan oleh PNS. Sebagaimana dalam Lampiran I Perka BPOM:

Revisi Lampiran I Perka BPOM HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan Kepala BPOM HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Merevisi definisi kriteria tenaga penyuluh keamanan pangan bahwa tidak hanya PNS melainkan juga pihak Swasta.

“Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota�.

Sedangkan pihak swasta tidak dapat berperan karena kewenangan pemberi pelatihan hanya diserahkan hanya kepada PNS berdasarkan Perka BPOM. Hal ini berdampak pada terhambatnya program sertifikasi IPRT. Program pelatihan untuk sertifikasi IPRT di daerah masih terkendala oleh minimnya anggaran karena harus melibatkan PNS semata. Sebagai contoh pelaku usaha Gorontalo bahkan harus menunggu sampai 1-2 tahun untuk mendapatkan pelatihan. Padahal terdapat pihak swasta lainnya yang bersedia memberikan dukungan program pembinaan.

A Project implemented by

Bentuk Produk Hukum

Masalah

Rekomendasi

2.

PP No. 36 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013 tentang Resi Gudang

•

3.

Permen Perdagangan 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang

Merevisi PP 36/2007 sebagaimana diubah dengan PP 70/2013: • Merubah ketentuan persetujuan badan pengawas untuk pengelola gudang penerbitan resi gudang dapat direvisi dan diserahkan kewenangannya kepada daerah (Pasal 2 ayat (1) • Dibutuhkan adanya penyederhanaan syarat pengelola resi gudang (dapat dilakukan evaluasi atas tidak efektifnya penyelengaraan resi gudang di daerah) • Menghapus syarat beban biaya dalam memperoleh persetujuan pengelola resi gudang (Pasal 49 ayat (4)

• •

4.

5.

Permen Keuangan No. 171/ PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang

Perka Bappebti Nomor 15/ BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang sebagaimana diubah dengan Perka Bappebti 21/ BAPPEBTI/PER-SRG/07/2015

6.

•

Proses kepengurusan resi gudang yang harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas/Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas) di Kementerian Perdagangan menyulitkan pengelola gudang di daerah. Karena meskipun sudah terdapat mekanisme online, pemohon tetap harus mengambil berkas secara fisik di UPTP II Jakarta (Perka Bappebti 2/2017). Selama ini juga Pemda tidak dilibatkan dalam keberadaan resi gudang, sehingga tidak berjalan dengan baik di daerah.

PP 36/2007 sebagaimana diubah dengan PP 70/2013 memiliki persyaratan yang rigid dan cukup rumit untuk ditindaklanjuti.

Terdapat beban biaya dalam memperoleh persetujuan di dalam sistem resi gudang yang belum diatur. Sebaiknya dalam menentukan biaya mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha. Misalnya bentuk badan koperasi, kelompok tani, kelompok tani perempuan dan PT yang besar.

Permendag 66/M-DAG/PER/12/2009 dan PMK 171/PMK.05/2009. Di dalam ketentuan tersebut petani atau kelompok tani harus memenuhi berbagai persyaratan standard yang diajukan serta harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Bank.

Revisi Permendag 66/M-DAG/PER/12/2009 dan PMK 171/ PMK.05/2009 tentang subsidi resi gudang: • penyederhanaan persyaratan kepada petani/kelompok tani untuk memperoleh subsidi, sehingga memberikan kemudahan Merevisi Perka Bappebti 2/2017, dengan mengatur mekanisme pelayanan online tanpa harus mengurus datang ke Pemerintah Pusat (UPTP II Kemendag)

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jenis Perizinan Dalam Sistem Resi Gudang, Prosedur Operasional Standard (Standard Operating Procedure) dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement)

A Project implemented by

Bentuk Produk Hukum

Masalah

Rekomendasi

7.

•

Perlu dilakukan kajian (evaluasi) terhadap batasan waktu pada Perka BPOM No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Ketentuan yang memakan waktu terlalu lama dapat membebani perkembangan kegiatan usaha di daerah.

Perka BPOM No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan

• • •

•

Proses persetujuan pendaftaran pangan olahan di BPOM masih memakan waktu yang cukup lama: • Hasil evaluasi permintaan kelengkapan atau klarifikasi data (30 hari) • Keputusan hasil verifikasi dan validasi (rekomendasi persetujuan) (35 hari) • Penerbitan Izin Edar (10 hari), dan • Persetujuan Pendaftaran atau Penolakan Pendaftaran pangan olahan secara manual: Pangan Olahan Tertentu diterbitkan paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari; Pangan Fungsional/Pangan berklaim, Pangan dengan herbal diterbitkan paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari; Pangan Iradiasi, Pangan Hasil Rekayasa Genetika, BTP perisa, Pangan Organik, susu dan hasil olahnya, daging dan hasil olahnya, ikan dan hasil olahnya, serta minuman beralkohol diterbitkan paling lama 100 (seratus) Hari; dan BTP selain perisa dan pangan lainnya diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) Hari.

NSLIC/NSELRED Project World Trade Center (WTC) 5th Building, 10th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia Tel: +62 21 5262282, +62 21 5268668 www.nslic.or.id

A Project implemented by