Surat Kabar News PATROLI Edisi 231

Bantah Hentikan Penyidikan, KPK Akui Bantah Hentikan Penyidikan, KPK Akui Bantah Hentikan Penyidikan, KPK Akui Bantah Hentikan Penyidikan, KPK Akui Bantah KPK

Dilema Ungkap Skandal ‘Kardus Durian’ Dilema Ungkap Skandal ‘Kardus Durian’ Dilema Ungkap Skandal ‘Kardus Durian’ Dilema Ungkap Skandal ‘Kardus Durian’ Dilema Ungkap Skandal ‘Kardus Durian’

perkara a quo,” ujar Rudy.

KPK Dilema Usut Kardus Durian

KPK sempat mengaku dilema karena masalah waktu pengusutan terhadap kasus lawas tersebut. Kala itu Karyoto yang masih menjabat Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK mengaku pernah bertanya kepada koleganya kenapa skandal ‘kardus durian’ tidak diselesaikan ketika kasus itu masih hangat. Menurut dia, persoalan waktu ini menimbulkan banyak pertanyaan di publik.

Mantan Kapolrestabes Surabaya Mantan Kapolrestabes Surabaya Mantan Kapolrestabes Surabaya Mantan Kapolrestabes Surabaya

Jakarta - News PATROLI

KPK digugat lewat jalur

praperadilan oleh Masyarakat Anti

Korupsi Indonesia (MAKI) terkait

sah atau tidaknya penghentian

penyidikan kasus ‘kardus durian’ yang menyeret nama Ketua Umum

PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Tim Biro Hukum KPK Iskandar

Marwanto membantah menghentikan penyidikan dugaan suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2011.

“Bahwa upaya termohon (KPK) dalam menindaklanjuti tentang adanya keterlibatan Menakertrans

Muhaimin Iskandar dalam perkara tersebut telah dilakukan oleh penuntut umum termohon yang dimulai dari penyusunan surat dakwaan yang mencantumkan

nama Muhaimin Iskandar sebagai pihak yang bersama-sama (penyertaan) menerima uang dari

Dharnawati selaku kuasa PT Alam

Jaya Papua,” kata Iskandar Marwanto di Jakarta, dikutip (5/4/ 2023)

Diketahui, MAKI menilai KPK telah melakukan penghentian penyidikan. Kuasa Hukum MAKI, Rudy Marjono mengungkapkan,

pihaknya telah melakukan somasi terhadap Pimpinan KPK pada 4 April 2022.

Somasi dilakukan sebagai langkah meminta KPK itu untuk menindaklanjuti penyidikan kasus yang diduga melibatkan Cak Imin. Namun, KPK tidak melakukan tindaklanjut atas somasi tersebut. Oleh karenanya, MAKI layangkan gugat praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Bahwa tindakan termohon jelas dan nyata merupakan bentuk penghentian penyidikan secara materiil yang tidak sah dan melawan hukum, sehingga oleh karenanya termohon seharusnya tetap melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan KUHAP,” kata Rudy dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (3/4/2023).

Rudy berpandangan bahwa tindakan KPK yang tidak menindaklanjuti perkara tersebut menjadi dasar MAKI untuk mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. “Bahwa terhentinya proses penanganan perkara dugaan tindak pidana a quo oleh termohon merupakan wujud ketidakseriusan pihak termohon selaku penegak hukum dalam menyelesaikan

“Sebenarnya bagi kami kalau waktunya seperti ini jadi dilema. Tapi dalam penegakan hukum sebetulnya tidak boleh ada dilema seperti itu,” kata Karyoto dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Selasa (22/11/2022).

Kedeputian Penindakan mengaku memiliki beberapa pilihan karena mengantongi surat perintah penyelidikan. Namun demikian, Karyoto menuturkan pihaknya sudah pernah melakukan ekspose skandal kardus durian.

Menurut Karyoto, ekspose atau gelar perkara skandal kardus durian yang dilakukan forum pimpinan KPK sudah sangat objektif dan transparan. Hanya saja, kata Karyoto, pihaknya belum mengambil keputusan paling mutakhir mengingat adanya kemungkinan informasi baru dari penyidik dan jaksa yang sebelumnya mengusut serta menyidangkan kasus itu.

Tak Hanya Lukas Enembe, Anggota Dewan di Papua Minta KPK Juga Usut para Bupati

“Kami belum berani mengatakan kepada rekan-rekan karena keputusannya belum diambil. Karena penyidik-jaksanya sendiri sudah banyak yang terpisah. Kasus durian dua ribu berapa? 2011. Sekarang sudah berapa tahun, 11 tahun,” ujar Karyoto kala itu.

Resmi Jabat Waka Polda Jawa Timur Waka Polda Jawa Timur Timur

Resmi Jabat Waka Polda Jawa Timur Waka Polda Jawa Timur

Surabaya - News PATROLI

Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan resmi dilantik sebagai Waka Polda Jawa Timur, sesuai Surat Telegram (STR) nomer 295/II/KEP/ 2023 tertanggal 24 Pebruari 2023.

Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Toni

Harmanto dan diikuti oleh Seluruh Pejabat Utama Polda Jatim serta

Kapolres jajaran, Senin (3/4/2023) di Gedung Mahameru Mapolda Jatim.

Brigjen Akhmad Yusep Gunawan, sebelumnya menjabat

Kapolrestabes Surabaya, berpangkat Kombes Pol dan pada Jumat 31 Maret 2023 lalu, pangkatnya naik satu tingkat menjadi Brigjen Po. Sedangkan Posisinya sebagai Kapolrestabes Surabaya digantikan oleh Kombes Pol Pasma Royce.

Pada, Senin (3/4/2023) Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan resmi dilantik sebagai Wakapolda Jatim, menggantikan posisi Irjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, yang saat ini mendapat tugas baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lamdiklat Polri. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan, mutasi jabatan ini adalah hal yang biasa dilakukan dalam rangka penyegaran institusi Polri, sehingga organisasi dapat terus bergerak maju untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin berat.

“Kepada pejabat yang baru diharapkan dapat meneruskan dan meningkatkan kebijakan maupun kinerja, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi Polda Jatim dan dapat mewujudkan harkamtibmas yang kondusif di wilayah Jatim,” ucapnya.

Kini mantan Kapolrestabes Surabaya itu dengan pangkat barunya bintang satu, atau Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan telah resmi menjabat sebagai Wakapolda Jawa Timur. (Mar/Jhons)

Bakti Kesehatan dan Sosial Gencar Bakti Kesehatan dan Sosial Gencar Bakti Kesehatan dan Sosial Gencar Bakti Kesehatan dan Sosial Gencar dan

Dilakukan Polresta Sidoarjo Dilakukan Sidoarjo Dilakukan Polresta Sidoarjo Dilakukan Sidoarjo Dilakukan

Tingkatkan

Keandalan Pasokan Listrik PLN UP3

Tingkatkan Keandalan Pasokan Listrik PLN UP3

Tingkatkan Keandalan Pasokan Listrik PLN UP3

Tingkatkan Keandalan Pasokan Listrik PLN UP3 PLN

Surabaya Barat Operasikan Penyulang Antares

Surabaya Barat Operasikan Penyulang Antares

Surabaya Barat Operasikan Penyulang Antares Surabaya Barat Operasikan Penyulang Antares Barat

Surabaya – News PATROLI

Bertepatan dengan momentum

Ramadhan 1444 H PLN UP3

Surabaya Barat mengoperasikan

penyulang baru bernama Antares di Gardu Induk Karang Pilang, Jumat (31/3) pagi. Pembangunan penyulang ini telah dilaksanakan secara bertahap sejak November 2022 lalu.

Penyulang Antares melayani

pelanggan di wilayah kerja ULP

Karang Pilang, salah satu unit kerja PLN UP3 Surabaya Barat dan mensuplai listrik untuk wilayah Cangkir, Bambe dan Driyorejo. Sebelumnya, aliran listrik sekitar 600 pelanggan di tiga wilayah ini dipasok dari penyulang Cangkir.

Sebelum adanya penyulang Antares, beban penyulang cangkir yang mensuplai beberapa wilayah memiliki beban yang tinggi sehingga perlu dilakukan pemecahan beban.

Tujuannya tak lain adalah menjaga keandalan jaringan sehingga pasokan listrik kepada pelanggan tetap terjaga

Asistant Manager Jaringan PLN UP3 Surabaya Barat, M. Gora Sandy mengatakan upaya pemecahan beban ini menjadi penting dan harus segera dilakukan untuk menghindari overload beban di penyulang. “Kini, listrik di wilayah

Pelaksanaan pengoperasian penyulang baru melibatkan lintas bidang dan sinergi antar unit yakni Bagian Jaringan UP3 Surabaya Barat, Seksi Teknik ULP Karang Pilang serta tim dari UP2D. (Ags/ Red)

Sidoarjo – News PATROLI

Membangun rasa peduli di Bulan Ramadhan terus digelorakan Kapolresta Sidoarjo Komisaris Besar Polisi Kusumo Wahyu Bintoro bersama anggota, dengan turun langsung ke masyarakat tingkat pedesaan.

Kali ini, Kapolresta Sidoarjo mengunjungi warga di Desa Tebel, Gedangan melalui kegiatan bakti kesehatan dan penyaluran bansos kemanusiaan untuk negeri.

“Kami memberikan layanan pengecekan kesehatan, pengobatan gratis hingga vaksinasi booster,” ujar Kombes Wahyu, Sabtu (8/4/2023). Ia mengatakan kedepan kegiatan bakti kesehatan Polri terus dilakukan terutama ke wilayah pedesaan.

Meskipun sedang berpuasa, pesan Kapolresta Sidoarjo warga di imbau untuk tetap mengontrol kondisi fisiknya.

“Asupan gizi, stamina tubuh dan pola istirahat harus diperhatikan saat berpuasa,”tambah Kombes Wahyu.

Pada kegiatan itu pula, pihaknya memberian paket sembako dan snack kepada warga.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat membantu warga di sini,” ungkap Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro.

Turut mendampingi Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro pada kegiatan itu, Wakapolresta Sidoarjo AKBP Deny Agung Andriana dan Forkopimka Gedangan.

“Kami ajak Forkopimka di sini turun langsung ke perkampungan, menyapa masyarakat sambil membagikan bansos kemanusiaan. Harapannya dapat mengetahui langsung apabila ada keluhan kamtibmas dari warga,” pungkas Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro. (Ags/MW)

Cangkir, Bambe dan Driyorejo semakin handal dan bisa dinikmati dengan aman dan nyaman.” tutur Gora.

Nusantara

Satu lagi, Mantan Pejabat Satu lagi, Mantan Pejabat Satu lagi, Mantan Pejabat Satu lagi, Mantan Pejabat Satu Pejabat

Pemkab Takalar Jadi Tersangka Pemkab Takalar Jadi Tersangka Pemkab Takalar Jadi Tersangka Pemkab Takalar Jadi Tersangka Takalar Jadi Tersangka

Kota Makassar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan Covid.

Penahanan terhadap tersangka GM berdasarkan Surat Perintah

Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Selatan Nomor : Print- 57/ P.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 30 Maret 2023, selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Makassar.

Terkait Dinas Kesehatan Maros, Terkait Dinas Kesehatan Maros, Terkait Dinas Kesehatan Maros, Terkait Dinas Kesehatan Maros, Terkait Dinas Kesehatan Maros,

Makassar SulSel – News PATROLI

Satu lagi oknum pejabat

Pemerintahan Kabupaten Takalar di

jebloskan ke tahanan gegara

terindikasi kasus korupsi tambang

pasir. Kejaksaan Tinggi Provinsi

Sulawesi Selatan menetapkan satu

orang tersangka dalam perkara

tindak pidana penyimpangan

penetapan nilai pasar/harga dasar

pasir laut di BPKD kabupaten Takalar

tahun 2020 sebagaimana siaran

pers Nomor : PR-002/P.4.3.6/M.6.3/

Kph.3/03/2023 yang disampaikan

oleh Kepala Seksi Penerangan

Hukum Kejaksaan Tinggi Provinsi

Sulawesi Selatan Soetarmi, SH, MH

pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022.

Oleh Soetarmi, penyidik

Kejaksaan Tinggi Sulsel telah

menaikkan status seorang saksi

menjadi tersangka dalam perkara

tindak pidana korupsi penyimpangan

penetapan nilai pasar atau harga

dasar pasir laut pada Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Takalar dalam Kegiatan

Penambangan Pasir Laut Tahun

Anggaran 2020 atas nama tersangka

GM selaku Mantan Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Takalar tahun 2020, berdasarkan Surat Penetapan

Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Selatan Nomor : 67/P.4/

Fd.1/03/2023 tanggal 30 Maret 2023.

Bahwa GM ditetapkan sebagai

tersangka setelah penyidik

mendapatkan minimal dua alat bukti

sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Setelah ditetapkan sebagai

tersangka, penyidik selanjutnya

melakukan pemeriksaan kesehatan

oleh tim dokter dari Dinas Kesehatan

Adapun kasus yang menjerat dan menjadikan tersangka GM dikenakan dengan Pasal, PRIMAIR

: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat

(1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat

(1) KUHP. SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo. Undang-Undang RI

Nomor : 20 tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-undang RI

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1

KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (Irwan)

Maros SulSel – News PATROLI

Kesalahan penganggaran mencuat ketika pimpinan OPD beserta staffnya keliru mengimplementasikan regulasi yang sudah ditetapkan sehingga BPK memberi koreksi agar di tahun depan tidak terjadi lagi kesalahan yang sama.

Waduh, Dana Hibah Cair Tanpa Proposal ? Waduh, Dana Hibah Cair Tanpa Proposal ?

Waduh, Dana Hibah Cair Tanpa Proposal ?

Waduh, Dana Hibah Cair Tanpa Proposal ? Waduh, Dana Hibah Cair Tanpa Proposal ?

Pangkep SulSel – News PATROLI

Setiap Pencairan dana wajib mengikuti mekanismme serta regulasi yang sudah diatur apalagi kalau anggaran tersebut uang Negara, ada prosedur yang harus diikuti, salah satunya adalah proposal dimana dalam proposal tersebut menerangkan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang dibutuhkan serta nama lembaga yang memohon.

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Perwakilan SulSel menemukan kejanggalan dalam pencairan dana hibah yang tidak dilengkapi proposal permohonan di Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tahun 2021.

Pemberian bantuan dana hibah tersebut, BPK menemukan selain tidak dilengkapi proposal juga tidak disertai NPHD dan Pakta Integritas sehingga kondisi tersebut

bertentangan dengan Peraturan

Bupati terkait pengelolaan hibah yang menyatakan bahwa

permohonan hibah dilakukan dengan

penyampaian secara tertulis kepada

kepala daerah serta penyaluran dan penyerahan hibah dari pemerintah

daerah kepada penerima hibah

dilakukan setelah penandatanganan

NPHD. Penandatanganan NPHD

dilakukan oleh Kepala Dinas

Pertanian dengan penerima hibah.

Pengajuan proposal sebelumnya. Bahkan, proposal diajukan setahun

sebelum dana tersebut dicairkan.

Lembaga LP3N

mempertanyakan, “kenapa bisa ada dana hibah cair tanpa ada permohonan. ( proposal ) Ini sudah menyalahi aturan pencairan dana hibah,” terang RH Idris anggota investigasi LP3N. Dia mendesak agar Aparat

Penegak Hukum melakukan penyelidikan terkait pemberian bantuan dana hibah tersebut dan dugaan penyalahgunaan administrasi serta terjadinya potensi kerugian negara atas ketidak patuhan terhadap pengelolaan keuangan dan anggaran negara.

“APH mesti masuk menindak

lanjuti temuan BPK tersebut, sudah jelas ada perbuatan melawan hukum disini, apa yang tejadi pada Dinas Pertanian Pangkep ini patut diusut tuntas,”tegas RH Idris saat dii konfirmasi via chat, Rabu, (5/4/ 2023).

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep,

Agustina Wangsa yang dikonfirmasi awak media via HP terkait tindak lanjut temuan BPK tersebut mengungkapkan Dia telah mendapat rekomendasi dari Inspektorat sebagai APIP untuk melakukan perbaikan kedepan, demikian pula terkait temuan PPTK baru membuat NPHD, Pakta Integritas, dan BAST atas pekerjaan jalan tani, jalan produksi, dam parit, dan embung yang diserahkan kepada kelompok tani.

“Dokumen yang diserahkan kepada tim BPK pada tanggal 20 April 2022. Untuk kepentingan administrasi, Sementara tanggal yang tertera pada BAST hibah yaitu 30 Desember 2021 hanya terjadi kesalahan pengimputan tanggal dan sudah diluruskan. “Jadi kami anggap dengan adanya rekomendasi dari Inspekrorat sebagai APIP untuk melakukan perbaikan kedepan sudah cukup, dan terjadinya kesalahan pengimputan tanggal tersebut,” jelas Agustina. (Irwan)

Sejumlah aktivis pun dan pegiat antikorupsi terus memberi sorotan dan kritikan keras kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Bupati diminta tidak tutup mata atas ketidak patuhan pengelolaan keuangan negara pada Dinas Kesehatan. Salah satunya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021 lalu, terdapat pengelolaan anggaran belanja modal tidak sesuai dengan penganggaran, dimana Dinas Kesehatan melakukan kegiatan belanja modal berupa kegiatan belanja penimbunan dan penataan Halaman Puskesmas Marusu (DID) berupa Belanja Modal Jalan Lainnya (Penimbunan dan Penataan Halaman Puskesmas Marusu (DID) 1 senilai Rp2.178.786.000,00 dengan realisasi Rp.2.294.166.000,dan sebesar Rp.947.109.953,- digunakan untuk penimbunan halaman puskesmas Marusu tercatat pada LRA sebagai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang seharusnya berdasarkan SAP tercatat sebagai Belanja Modal Tanah.

Kepada semua kepala OPD yang terindikasi bermasalah terhadap pengelolaan keuangan negara, seperti temuan-temuan BPK bisa dijadikan salah satu indikasi untuk segera melakukan evaluasi tersebut. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Muhammad Yunus S.Ked. M.Kes yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu terkait tindak lanjut temuan BPK memaparkan, “soal penimbunan dan Penataan Halaman Puskesmas Marusu yang tercatat Belanja Modal Jalan Lainnya menurut BPK harusnya Belanja Modal Tanah dan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Marusu yang tercatat Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut BPK harusnya Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan oleh karena itu, mengklarifikasi hal tersebut diatas, sesuai dengan hasil LHP BPK Nomor 44.B/LHP/XIX.MKS/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 Tahun Anggaran 2021 bahwa temuan tersebut telah dijawab dan tertuang pada LHP, dengan catatan Wajib melakukan koreksi dan koordinasi pada APIP dalam setiap menyusun dokumen Anggaran untuk tahun selanjutnya, agar tidak terulang Kesalahan Penganggaran tersebut,” paparnya ( Irwan )

Ketua Gapoktan ...... Sambungan Hal 5

” Kejaksaan Negeri Bondowoso sejak tahun 2023 telah menyikapi soal dugaan adanya penyimpangan bantuan handtraktor. Adanya keterangan keterangan terkait siapa dan dimana saja adalah merupakan Pengumpulan keterangan (Pulbaket), untuk melengkapi penyelidikan, dan ada yang sudah naik ke tahap penyidikan,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso ( Puji ) menjelaskan” saat ini masih terus mendalami terhadap bantuan traktor, siapapun nama nama terkait yang disebut oleh saksi-saksi saat Kejaksaan melakukan pemeriksaan, maka terus akan dikejar dan dikembangkan, sampai kasus ini terungkap menjadi terang benderang” pungkasnya.

Dilanjutkannya lagi “Ketika alat bukti itu sudah cukup terpenuhi siapapun itu kami tidak ada urusan, maka akan kami tetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya.

Dia juga menjabarkan “Akibat korupsi traktor ini, kerugian negara dalam 1 traktor kurang lebih Rp.412 juta”.

Dijelaskannya, untuk tersangka S mendapatkan bantuan 3 traktor pada tahun 2018. Namun dalam perjalanannya bantuan yang diterima itu sudah raib.

“Akibat perbuatan S, kerugian Negara ditaksir mencapai Rp.1 M, 236 juta. Dan akibat perbuatannya tersangka diancam dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor,” pungkasnya. (Dik)

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

Nusantara - Lampung Utara

Pemdes Ogan Jaya Berikan Bantuan Kepada

Pemdes Ogan Jaya Berikan Bantuan Pemdes Ogan Jaya Berikan Bantuan Kepada Pemdes Ogan Jaya Berikan Bantuan Pemdes Berikan Bantuan

Pasutri yang Terlantar di RS Handayani Pasutri yang Terlantar di RS Handayani Pasutri yang Terlantar di RS Handayani Pasutri yang Terlantar di RS Handayani Pasutri yang

ogan jaya langsung bergerak cepat datang untuk memberikan bantuan kepada keluarga Pak Nasib berupa uang tunai,” Ungkapnya. Senin (03 Maret 2023).

Triwanto berharap bantuan yang diberikan dapat membantu keluarga pak Nasib serta meringankan biaya pengobatan istrinya di rumah sakit handayani. jelas triwanto.

Sementara itu, di tempat yang sama, Nasib dan keluarga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Desa Ogan Jaya dan jajarannya atas bantuan yang telah di berikan kepada kami, semoga bantuan yang di berikan kepada kami dapat bermanfaat, dan semoga Allah SWT membalas kebaikan yang di berikan kepada kami. imbuh Nasib.(Heri)

Lampung Utara – News PATROLI

Kepala Desa Ogan Jaya yang di

wakili Sekretaris Desa (Sekdes)

Triwanto, beserta jajaran

Pmerintahan Desa (Pemdes) Ogan

Jaya datang mengunjungi di kediaman Dewi untuk melihat kondisi warganya, yang terlantar di Rumah Sakit Handayani. Senin, (03/ 04/2023).

Diketahui dari pemberitaan yang telah viral di media Sosmed, pasangan Suami Istri asal Desa

ogan jaya, Kecamatan Sungkai

Utara yang terlantar di Rumah Sakit Handayani karna tidak mempunyai biaya persalinan istrinya.

Kepala desa ogan jaya melalui sekretaris desa, Triwanto langsung sigap untuk membantu dan melihat keluarga Nasib.

Gunakan Dana Desa, Pemdes Hujan Mas Gunakan Dana Desa, Pemdes Hujan Mas Gunakan Dana Desa, Pemdes Hujan Mas Gunakan Dana Desa, Pemdes Hujan Mas Desa, Hujan Buka Akses Jalan Pertanian Buka Akses Jalan Pertanian Buka Akses Jalan Pertanian Buka Akses Jalan Pertanian Buka Akses Jalan Pertanian

dibuka di dusun satu, sepanjang 932 meter dengan lebar 3 meter, sebagai jalan pertanian, agar masyarakat semakin mudah ke kebun melalui jalan tersebut”. Jelasnya.

Yuli yanti berharap, dengan dibukanya jalan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat Ujan Mas, khususnya para petani.

“Semoga bisa mempermudah Mobillitas pengangkutan hasil panen petani,” pungkasnya.

Memasuki Bulan Suci Ramadhan, Memasuki Bulan Suci Memasuki Bulan Suci Ramadhan, Memasuki Bulan Suci Memasuki Bulan Suci Ramadhan, Pasar Negara Batin Dibuka Pasar Dibuka Pasar Negara Batin Dibuka Pasar Dibuka

Lampung Utara – News PATROLI

Melalui dana desa (DD) 40% ,

Pemerintah Desa ( PEMDES )

Hujan Mas, Kecamatan Abung

Barat, Kabupaten Lampung Utara, mulai melakukan berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Salah satunya membuka badan jalan onderlah sepanjang 932 meter dan lebar 3 meter.

Pembiayaan kegiatan pembu kaan jalan Onderlagh sepanjang 932 meter dan lebar 3 meter tersebut, menggunakan Dana Desa (DD) tahap pertama 20% Ketahanan Pangan.

Kepala Desa Hujan Mas, Yuli Yanti, mengatakan pembukaan badan jalan pertanian tersebut

digelar di dusun satu.

“Ya jalan onderlagh tersebut

Hadir dalam pembukaan jalan tersebut, kepala desa ujan mas, Yuli yanti, Babinsa, bhabinkamtibmas, aparatur desa, dan masyarakat setempat.(Heri)

Lampung Utara – News PATROLI

Upaya untuk membantu membangkitkan perekonomian pelaku usaha dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dan Idul Fitri 1444 H, Pemerintah desa Negara Batin, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, mempercepat pembukaan aktifitas pasar. Kegiatan Pembukaan aktivitas pasar dilakukan dengan membagikan doorprizer kepada masyarakat dan para pedagang yg hadir di pasar baru di Negara Batin.

Dalam pelaksanaan tersebut di gelar di halaman Pasar Negara Batin, yang dihadiri camat Sungkai Utara, Antoni Effendi, SH, MM anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Drs. Santosa Hamim, Beberapa kepala desa di sungkai utara, pedagang dan masyarakatnya Negara Batin, Senin, (13/03/2023).

” Sebagai wujud apresiasi saya kepada masyarakat Negara Batin, saya memberikan hadiah kepada mereka, dengan memakai dana pribadi, dan hadiah sejumlah uang dari anggota DPRD dari praksi Nasdem Santoso Hamim”.jelas Bahri Yusuf. Beliau adalah Kepala Desa Negara Batin.

Dan beliau mengatakan pasar tradisional ini bertujuan menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar Desa Negara Batin khususnya dan Kecamatan Sungkai Utara Umumnya.

Di samping itu, untuk menumbuhkan rasa percaya diri pelaku UMKM dalam berkreasi dan pemasaran produk lokal. Membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan jelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 1444 H.

Kemudian, lanjutnya pasar ini juga memfasilitasi pelaku usaha sosialisasi dan berpromosi serta mendorong terus berinovasi dengan produk-produk baru.

“Pasar baru Negara Batin ini nantinya akan diisi para pelaku UMKM, perusahaan dan distributor yang akan berpromosi, sosialisasi dan memasarkan kebutuhan masyarakat terutama jelang Ramadhan dan Idul Fitri,” kata Bahri Yusuf.

Ditempat yang sama, Camat Sungkai Utara, Antoni Effendi, SH, MM berterima kasih kepada Pemerintah desa Negara Batin, masyarakat dan para pelaku usaha, serta mitra/relasi yang mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

“Kita berharap Pasar tradisional ini berlangsung sukses dan bisa menjadi kegiatan rutin dalam membantu bangkitnya dunia usaha dan perekonomian masyarakat,”jelas Antoni Effendi SH, MM. (Heri)

“Kami mewakili Kepala desa

Safari Ramadhan di Desa Klatan, Bupati Ikfina Safari Ramadhan di Desa Klatan, Bupati Ikfina Safari Ramadhan di Desa Klatan, Bupati Ikfina Safari Ramadhan di Desa Klatan, Bupati Ikfina Safari Ramadhan di Desa Klatan, Bupati Ikfina

Serahkan Bantuan dan Santunan Anak Yatim Serahkan Bantuan dan Santunan Anak Yatim Serahkan Bantuan dan Santunan Anak Yatim Serahkan Bantuan dan Santunan Anak Yatim Serahkan Bantuan dan Santunan Anak Yatim

yang rutin yang digelar setiap tahunnya ini, pihaknya melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat guna memberikan fasilitas pengobatan gratis untuk masyarakat.

“Untuk penyakit yang kami berikan pengobatan tidak terfokus pada penyakit tertentu, artinya yang umum saja yang diderita oleh masyarakat. Karena melakukan pengobatan gratis juga bagian dari ibadah,” ungkapnya.

Dinkes Kab. Mojokerto Bahas Peningkatan Kab. Mojokerto Dinkes Kab. Mojokerto Bahas Peningkatan Kab. Mojokerto

PAD Melalui Pelayanan Kesehatan PAD Melalui Pelayanan Kesehatan PAD Melalui Pelayanan Kesehatan PAD Melalui Pelayanan Kesehatan PAD Melalui Pelayanan Kesehatan

Mojokerto - News PATROLI

Momen bulan suci Ramadhan

1444 Hijriah diisi Bupati Mojokerto

Ikfina Fahmawati dengan rangkaian

kegiatan Safari Ramadhan di Masjid

Baitur Rahman, Desa Kalen

Kecamatan Dlanggu, Kamis, ( 06 /

Bupati Ikfina mengatakan program

Safari Ramadhan yang digelar

selama bulan puasa menjadi ajang

untuk penguatan komunikasi antara

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mojokerto dengan warga di wilayah tersebut.

“Safari Ramadhan juga bertujuan untuk memperkuat silaturahim dan media komunikasi antara Pemkab Mojokerto, Forkopimda dan masyarakat,” kata Bupati Ikfina saat safari ramadhan di Masjid Baitur Rahman, Desa Kalen, Kecamatan Dlanggu, Kamis, (6/4) malam.

Dalam momen tersebut, Bupati Ikfina juga meminta masyarakat dan stakeholder di wilayah Kecamatan Dlanggu untuk menjaga keamanan

wilayah setempat. Mengingat saat ini akan memasuki tahun politik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tak hanya itu, ia juga berharap sinergi antara Pemerintah Kota Batu, Forkopimda dan masyarakat bisa menjaga wilayahnya tetap kondusif.

“Semoga sinergi antara Forkopimda Kabupaten Mojokerto, tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat terus terjalin dengan baik untuk masyarakat yang lebih baik.” ujarnya.

Dalam kegiatan safari ramadhan

Dalam kesempatan ini, Bupati Ikfina menyerahkan bantuan senilai Rp.250 juta untuk pembangunan sarana ibadah masjid Baitur Rahman. Tak hanya itu, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto itu juga memberikan santunan kepada 64 anak yatim dari masing-masing desa se-Kecamatan Dlanggu.

Turut hadir, Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Sekda Kabupaten Mojokerto, segenap Kepala OPD dan Kepala Bagian Setda se-Kabupaten Mojokerto, Forkopimca Dlanggu, Kepala Puskesmas Dlanggu, Kepala Desa Kalen (Kartono)

Bapenda Kabupaten Mojokerto Jelaskan Kepada Bapenda Kabupaten Mojokerto Jelaskan Kepada Bapenda Kabupaten Mojokerto Jelaskan Kepada Bapenda Kabupaten Mojokerto Jelaskan Kepada Kabupaten Kepada

Mojokerto, News PATROLI.

Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kesempatan ini, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati meminta peningkatan PAD tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mojokerto.

“Pemerintah pusat terus menargetkan kepada pemerintah daerah terkait capaian UHC (Universal Health Coverage). Salah satu yang dinilai adalah bagaimana pelayanan kita kepada masyarakat, pelayanan ini harus terus ditingkatkan,” ujarnya di smart room Satya Bina Karya Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Selasa (4/4/2023).

Bupati Ikfina mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak boleh hanya fokus terhadap pelayanan, tetapi juga harus memikirkan upaya untuk meningkatkan PAD.

“Kita tidak boleh fokus ke pelayanan saja, kita harus putar otak, karena salah satu potensi meningkatkan PAD juga dari bidang kesehatan,” katanya seperti dipublikasikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Oleh karena itu, bupati dengan latar belakang dokter ini meminta agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto terus ditingkatkan sembari meningkatkan PAD.

“Pemda tidak meminta Anda untuk membiayai kegiatan pemda, saya minta tolong, pelayanan kesehatan terus ditingkatkan sebaikbaiknya, sehingga berimbas dalam mendongkrak PAD Kabupaten Mojokerto,” tuturnya.

Dengan meningkatnya PAD dari bidang kesehatan, lanjut Ikfina, untuk pembiayaan terkait pelayanan kesehatan bisa menggunakan anggaran yang dihasilkan dari bidang kesehatan.

Publik Terkait Permasalahan Pajak Galian C Publik Terkait Permasalahan Pajak Galian Publik Terkait Permasalahan Pajak Galian C Publik Terkait Permasalahan Pajak Galian

Publik Terkait Permasalahan Pajak Galian C

Mojokerto, News PATROLI

Kepala Badan Pendapatan

Daerah ( Bapenda ) Kabupaten

Mojokerto Hj. Mardiasih SH MH, memberikan kepada publik atau

masyarakat terkait dengan pajak

Galian C yang berizin dan tidak berizin atau ilegal yang ada di Kabupaten Mojokerto, hal ini

menyusul setelah dirinya melakukan

audiensi dengan LSM Barracuda

Indonesia dibawah Kepemimpinan

Hadi Purwanto SH, ini.

Kepala Bapenda Kabupaten

Mojokerto, Mardiasih langsung

menerangkan bahwa ada 133 titik pertambangan di Kabupaten

Mojokerto. Terdiri dari 36 yang diketahui masih beroperasi, sedangkan 75 titik sudah tidak beraktivitas. “ Nanti data 133 titik tersebut akan diberikan kepada secara Barracuda secara tertulis, dan

Galian C yang berizin dan yang saat ini masih beroperasi ada sebanyak 15 titik. Perlu diketahui, target pajak minerba tahun 2022 adalah sebesar Rp 23 miliar dan realisasi 100 %. dan di tahun 2023 target pajak minerba naik menjadi sebesar Rp 55 miliar dengan upaya

kami bersurat di 3 lembaga, yakni KPK, Kemenkeu dan Kemendagri,” ucap Mardiasih Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto menjelaskan kepada wartawan yang melakukan peliputan.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiasih juga akan mengkaji tentang boleh tidaknya pihak Bapenda memuggut pajak bagi Galian C Elegal. “ Kami meminta dasar hukum, bisa atau tidak menarik pajak galian ilegal di

Kabupaten Mojokerto. Mengingat sebelumnya, kami telah mengada kan rapat dua kali dan belum ada kesepakatan dengan Forkopimda. Rapat pertama, Kapolresta Mojokerto dan Kapolres Mojokerto saat itu tidak hadir. Kemudian rapat kedua semua instansi diwakilkan, baik itu Polres Mojokerto, Polresta Mojokerto, DLH, Satpol PP dan Perizinan,” lanjut mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto ini.

Sebagai tindak lanjut Bapenda Kabupaten Mojokerto akan mempersiapkan e-portal menuju transparansi agar tidak timbul kecurigaan baik yang ditimbulkan orang lain maupun oknum staf Bapenda Kabupaten Mojokerto.

“Jadi dapat kami utarakan, tentunya kami tidak bisa memantau semua staf kami. Kalau Barracuda menemukan hal negatif, sudah laporkan saja. Hal itu bukan perintah dari saya, melainkan inisiatif dari oknum staf Bapenda itu sendiri,” terang Mardiasih yang meminta kepada Wartawan jika menemukan ada Oknum Staf Bapenda Kabupaten Mojokerto yang nakal ketika bertugas di lapangan.

Selama ini kata Mardiasih, ada

“Kalau PAD dari kesehatan meningkat, untuk kesehatan tidak lagi menggunakan anggaran yang lain, melainkan dari hasil pelayanan kesehatan itu sendiri,” jelasnya.

Sementara itu acara pembahasan Peningkatan PAD Melalui Pelayanan Kesehatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, dr. Ulum Rochmat Rahmatan, Direktur RSUD Prof Dr Soekandar Mojosari, dr. Djalu Naskutub, Direktur RSUD RA Basoeni Mojokerto dr. Rasyid Salim SpKJ ( Jiwa ) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ( YANKES ) dr. Ferdiana, hadir pula para Kapus dan Camat se Kabupaten Mojokerto. ( Kartono )

beberapa titik pertambangan di Kabupaten Mojokerto yang sudah pernah ia datangi, dan pihaknya mengedepankan bicara dari hati ke hati, bertanya mengapa ada tunggakan pajak.

“ Jika ada pemilik Galian C yang tidak mau bayar pajak, maka dirinya langsung turun ke lokasi tempat Galian C tersebut melakukan Saat di lokasi Galian C, . “ Saat kami melakukan Sidak Galian C, kami tidak menuntut pajak galian C harus dilunasi pajaknya , minimal ada pembayaran karena hal itu sudah menunjukkan ada itikad baik dari wajib pajak. Jadi seperti itu solusi terkait adanya pemblokiran salah satu pemilik Galian C beserta anak dan istrinya,” ungkap Mardiasih panjang lebar.

Dirinya pun ber - umpama, jika ada pembayaran Rp 50 juta saja, kami langsung bersurat ke Bank untuk membuka blokir rekening

pemilik Galian C beserta anak istrinya. Atau solusi kedua bisa dengan surat kuasa pemindah bukuan dari wajib pajak pemilik Galian C tersebut,” lanjut Mardiasih. Sementara itu Terkait reklamasi Galian C itu tupoksinya bukan wewenang Bapenda Kabupaten Mojokerto untuk menjawab. Hal itu merupakan wewenang pihak terkait yang telah memberikan izin pertambangan Galian C, atau Dinas Perijinan.

“Mengenai masalah CV Musika bisa Barracuda bisa menanyakan ke KPP Pratama, karena CV Musika bukan termasuk wajib pajak minerba. Besaran pajak yang sudah dibayar dan wajib dibayar oleh wajib pajak CV Musika bisa dijawab oleh KPP Pratama,” lanjut Mardiasih mengkhiri keterangan nya kepada wartawan yang datang di Kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto. (Safiul/Adv)

Bupati Ikfina Fahmawati didampingi Camat Dlanggu dan Kepala Desa Kalen H. Sunyoto bersama anak yatim.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda ) Kabupaten Mojokerto Hj. Mardiasih SH MH

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati saat meminta peningkatan PAD dari sektor pelayanan kesehatan

Bupati Ikfina didampingi Camat Dlanggu foto bersama Kepala Desa Se-Kecamatan Dlanggu

Lampung Utara, Akhirnya Menyerahkan Diri Ke Mapolres Lampung Utara. Minggu (02/04/23)

Awaludin Berhasil Ditangkap Selepas dia menyerahkan diri ke Polsek Banjit Kabupaten Waykanan dan Langsung Diamankan Ke Polres Lampung Utara.

Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail Diwakili oleh KBO Reskrim Joko menjelaskan Kronologis kejadian tersebut berawal Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 08.00 wib terduga pelaku atas nama Awal melintas di depan rumah korban menuju ke kawasan gunung kemudian korban Siswanto Azis langsung menyusul dan menyamperi terduga pelaku, selepas dari situ mareka berdua beradu cekcok argumen dan korban Siswanto sempet mencekik leher pelaku dan mengancam ingin membunuh pelaku dikarenakan pelaku tidak membuka jalan tanah kebun dan masih ada dendam lama, lantas dari situ kejadian dan pertikaian tak bisa lagi dihindarkan, selang beberapa menit warga bernama Yansor, yang kebetulan turun dari atas gunung melihat korban Siswanto azis sudah tergeletak berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Ujarnya.

Lanjut KBO Reskrim Lampung Utara itu juga menjelaskan bahwa korban dan pelaku ini masih ada hubungan sudara yang mana istri dari mareka berdua yaitu korban dan pelaku adalah Kaka beradik dan Untuk diketahui terduga pelaku pembunuhan tindak pidana ini kita kenakan pasal 338 KUHP Pidana Subsider pasal 351 dengan ancaman penjara 15 (Lima Belas Tahun Penjara).

Luka yang diderita korban :Korban dalam kondisi meninggal Dunia dengan luka di bagian dada, tulang iga, bagian perut dan di bagian punggung tengah

Barang bukti yang diamanakan: 1 (satu) bh Topi warna coklat, 1 (satu) bh sarung pisau garpu, 1 (satu) stel pakaian korban yang berlumur darah. (Heri )

Suratno, mengatakan penangkapan tersangka Erayanthi terkait dengan 13 laporan polisi menyangkut kasus penipuan dan penggelapan dengan kendaraan dan dokumen yang memiliki nilai ekonomis.

“Kejahatan ini fantastis kerugiannya kalau kita kalkulasikan kerugian sampai Rp5 miliar dari hitungan awal karena laporan polisi dari polres belum masuk dengan objek kendaraan dan dokumen SHM (sertifikat hak milik),” kata Suratno di depan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Denpasar, Kamis, 6 April 2023.

Suratno mengatakan satu modus yang dipakai oleh pelaku saat menipu para korbannya, yakni meyakinkan korban dengan trik sedemikian rupa agar korban tidak mengira sosok seperti pelaku dapat melakukan kejahatan.

“Dia menyewa kendaraan kemudian seolah-olah itu kendaraan punya dia, kemudian digadaikan atau dijual. Modus kedua, dia mendatangi seseorang kemudian mengutang kepada yang bersangkutan dengan jaminan kendaraan yang dia sewa,” kata Suratno.

Suratno mengatakan kebanyakan korban yang melaporkan mengaku tidak mengetahui modus penipuan yang dilakukan tersangka karena menurut mereka, tampilan luar perempuan yang sudah berkeluarga tersebut sangat meyakinkan dan tidak terlihat sebagai penipu. “Ternyata dalam aksinya, tersangka melakukan penipuan terhadap pemilik rental dan menipu pembeli kendaraan dengan dibantu kaki tangannya,” jelas Suratno.

Untuk meyakinkan korban pembeli mobil sewaan tersebut bahwa mobilnya masih dalam keadaan baru, pelaku mengganti pelat kendaraan yang relatif baru. Padahal kenyataannya mobil tersebut milik rental di Kota Denpasar dan Badung.

Penipuan yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp5 miliar tersebut dilakukan tersangka sejak Agustus 2022 sampai Maret 2023. Rata-rata mobil yang disewa dan dijual tersangka bermerek Innova Reborn dan Mitshubishi Xpander. Di samping itu, ada mobil lain, seperti Pajero Sport, Wuling Convero, KIA, dan Honda Jazz. Mobil-mobil tersebut disewakan tersangka dalam jangka waktu satu sampai tiga Minggu.

“Dia ini cukup lihai melakukan penipuan dengan modus berbeda, ini pemalsuan dokumen, hampir mirip. Jadi, (dia) menawarkan SHM dengan objek tertentu kemudian meminjam uang, ternyata setelah dicek oleh pemilik uang, ternyata dokumen SHM (tersebut) palsu, tidak diakui BPN. Nilai utangnya cukup besar Rp700 juta,” ungkapnya.

Dalam kasus penipuan dokumen SHM, pelaku mencatut nama orang tuanya sebagai pemilik SHM.

Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 372 tentang Penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, 266 KUHP tentang Pemalsuan dokumen berharga dan Pasal 65, 64 KUHP.

Tersangka sendiri ditangkap pada 4 April 2023 setelah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Agustus 2022 karena dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Setelah dilakukan pencarian oleh Tim Resmob Ditreskrimum Polda Bali dan dibantu tim IT, pelaku berhasil ditangkap di sebuah kos-kosan di wilayah Muding, Kabupaten Badung, Bali.

“Kita sudah mengetahui identitas pelaku tapi selalu berpindah-pindah tempat tinggal, pindah indekos itu yang menyulitkan kita sehingga kita terbitkan DPO,” Terangnya. (Dedy)

tersangka oleh penyidik

Satresnarkoba Polres madiun Kota ini ditangkap di masing – masing tempat yang berbeda.

Kapolres Madiun Kota AKBP Suryono, SH., SIK., MH.melalui

Kasat Narkoba AKP Eka membenarkan bahwa pihaknya menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba pada Sabtu (1/4/) sekitar pukul 00.15 WIB.

“Benar, kami amankan 5 tersangka yang mempunyai peran berbeda dalam kasus Narkoba ini dan sekarang tahap proses pengembangan,”ujar AKP Eka, Minggu (2/4).

Penangkapan berawal saat pada Sabtu dini hari sekitar pukul 00.15 WIB diteras Indomart Jalan

Cokroaminoto Kelurahan Kejuron

Kecamatan Taman Kota Madiun Tim Resnarkoba Polres Madiun Kota menangkap F.H warga Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Diketahui bahwa FH akan menjual narkotika jenis sabu kepada D.A yang merupakan suruhan dari

ACS yang beralamat kost Jakarta.

“Dari tangan F.H Polisi

mendapatkan Barang bukti Sabu seberat 1,06 gram dan alat hisab (bong lengkap) kemudian 1 (satu)

kantong plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat 0,66 gram yang akan diserahkan ke tersangka D.A. namun sayangnya keburu ditangkap petugas”ujarnya.

Melalui pengembangan selanjutnya petugas menangkap

tersangka lainnya yaitu H.W, dan B.W yang mana keduanya warga

Kota Madiun.

Selain itu Polisi juga

mengamankan tersangka A.C.S yang mempunyai KTP beralamat di Boyolali sedangkan ACS sendiri

diketahui tinggal disebuah tempat kost di Jakarta.

“Jadi total barang bukti yang disita sebanyak 1.06 gram Narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan elektrik warna Silver merk ”KOBE”, 4 Handphone dan satu buah sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopol AE 42XX NY tanpa STNK,”pungkas AKP Eka. Akibat perbuatan kelima tersangka akan dijerat dengan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Subs. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (l) ke 1e KUHP Sub Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. (Marsudi/But)

diamankan setelah diduga

melakukan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang pada

Pelepasan Hak tanah Kas Desa

Tambak Baya untuk pembangunan

jalan tol Serang – Panimbang sesi II tahun 2021 di kp. Pasir Haleuang Desa Tambakbaya, Kec. Cibadak, Kab. Lebak.

Dalam Press Conference Sat

Reskrim Polres Lebak yang dihadiri

oleh Kapolres Lebak Polda Banten

AKBP Wiwin Setiawan, SIK MH

didampingi Kasat Reskrim Polres

Lebak Iptu Andi Kurniady Eka

Setyabudi,S.T.K, S.I.K., KBO Sat

Reskrim Polres Lebak Iptu Mulyadi, Kasie Humas Polres Lebak Iptu

Aminarto dan Kanit Tipikor Sat

Reskrim Polres Lebak IPDA Putu Ari Sanjaya, S.Tr.K, Kapolres Lebak Polda Banten

AKBP Wiwin Setiawan, SIK MH mengatakan, “Kasus ini berawal Pada tahun 2022, didapat informasi bahwa Ketika PT. Wika kontruksi akan melakukan clearing lokasi

Pembangunan jalan tol serang panimbang tepatnya di kp. Pasir Haleuang Desa Tambakbaya, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, dihalangi oleh BPD dan beberapa perwakilan pihak Desa Tambakbaya, karena salah satu bidang yang akan dilakukan clearing adalah tanah Desa yang belum selesai proses ruislag nya / tukar menukar tanahnya, Kemudian pihak Wika kontruksi menunjukan dokumen yang mana Bidang tanah tersebut sudah dibayarkan ke atas

nama mantan Kepala Desa Tambak Baya inisial YAA (48).,” Ujar Wiwin, Selasa (21/3/2023).

“Setelah itu penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan dan telah ditemukan dua alat bukti yang sah termasuk keterangan Ahli pidana, ahli pertanahan dan ahli audit penghitungan Kerugian keuangan negara, maka penyidik unit tipikor Polres Lebak melakukan gelar perkara penetapan tersangka, dan Tersangka ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 maret 2023, dan langsung dilakukan penangkapan dan penahanan di Hari yang sama, dan saat ini sedang menjalani penahanan untuk 20 hari kedepan,” terangnya.

“Akibat perbuatan tersangka atau Pelaku negara dirugikan Sebesar rp. 591.360.000,- sesuai dengan penghitungan Kerugian negara dari ahli auditor inspektorat kab. Lebak,” tutur Wiwin.

“Barang bukti yang telah diamankan 1 (satu) unit kendaraan nissan juke warna putih , 1 (satu) bundle akta pendirian PT. Intan permana sakti, 1 (satu) bundle dokumen pengajuan ugr bidang 00149 Desa Tambakbaya , 1 (satu) bundle dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas a dan b pengadaan tanah, 1 (satu) lembar dokumen sanggah hasil inventarisasi dan Identifikasi bidang 00149, 1 (satu) lembar berita acara perubahan hasil inventarisasi Dan identifikasi bidang 00149, 1 (satu)

lembar berita acara perubahan nama hasil Penghitungan apreisal, 1 (satu) bundle hasil penghitungan apreisal, 1 (satu) lembar peta bidang objek pajak kp. Pasir haleuang ds. Tambakbaya kec. Cibadak, Kab. Lebak,1 (satu) bundle DHKP ds. Tambakbaya kec. Cibadak, kab. Lebak,1 (satu) bundle dokumen pencairan ugr dan pelepasan hak Tanah bidang 00149, 1 (satu) bundle peraturan desa 05 tahun 2017 tentang Kepemilikan aset desa tambakbaya berikut lampirannya, 1 (satu) buah buku register perdes, 1 (satu) bundle laporan aset desa tambakbaya tahun 2021, 1 (satu) bundle dokumen ruislag bidang 00149, bidang 00172 Dan bidang 00185, 1 (satu) bundle dokumen ruislag bidang 00172 dan bidang 00185,” ungkapnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Lebak Polda Banten Iptu Andi Kurniady Eka Setyabudi,S.T.K, S.I.K menambahkan, “Uang dari hasil korupsi tersebut atas pengakuan tersangka digunakan untuk melakukan take over PT. Intan permana sakti Seharga Rp. 160.000.000,-, dibelikan kendaraan r4 merk nissan Juke seharga Rp. 120.000.000,-, membeli kendaraan roda 2 merk Kawasaki w175 seharga Rp. 53.000.000,- , pembelian dan Pemasangan paving block di mushola sebesar Rp. 15.000.000,-, Pembelian dan pemasangan paving block di Pesantren sebesar Rp . 15.000.000,-, merenovasi madrasah ibtidaiyah dan sisanya digunakan pribadi,” terang Andy.

“Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Pelaku dikenakan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 8 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana Maksimal 20 tahun / seumur hidup,” Tukasnya.(Yudi)

enggan berkata-kata lebih lanjut. Ia juga enggan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarganya.

Selain itu, dia juga enggan membantah sangkaan dari KPK bahwa dirinya melakukan tiga dugaan tindak pidana korupsi.

Adapun KPK menetapkan Adil dan dua orang lainnya menjadi tersangka korupsi. Dua orang lainnya itu adalah Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Fitria Nengsih

serta Ketua Tim Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) Perwakilan Riau M. Fahmi.

Wakil Ketua Alexander Marwata

mengatakan, Adil terlibat dalam tiga klaster kasus korupsi. Pertama, penerimaan fee dari jasa travel umrah sebesar Rp 1,4 miliar.

Uang itu diterima melalui Fitria yang juga menjabat sebagai pimpinan cabang PT Tanur

Polda Jateng ......

Banjarnegara.

Dukun Slamet kemudian melakukan tes kepada korbannya untuk menelan tablet yang mengandung klonidin sebelum meminum cairan sianida.

“Korban dites pakai klonidin itu. Kalau tidak ngantuk berhasil dan kemudian diberi sianida itu. Itu bisa dikuatkan dengan keterangan ahli,” terang Kapolda

Terkait upaya scientific crime investigation yang dilakukan Polda Jateng, Kabid Labfor Kombes Pol Slamet Iswanto mengatakan, pihaknya mulai melakukan identifikasi jenazah tersebut di

tahun ajaran 2023 kurang lebih 352

murid SD Kalang Tubung I menumpuk di 5 ruangan belajar yang di gunakan saat ini.

Salah satu orang tua murid

mengaku bernama ibu Lina ketika ditemui di pelataran SD kalang tubung kamis (06/04/23) berharap

pembangunan 3 ruang kelas pasca

kebakaran segera di laksanakan, “kasihan anak anak, terlalu padat, bisa dibayangkan ruang belajarnya cuma 5 petak di isi dengan jumlah

muridnya 352 orang, itukan tidak ideal,” ujar ibu Lina.

Sambungnya lagi, “peristiwa kebakaran ini terjadi tahun 2019 saat wabah covid melanda Indonesia kok

sampai tahun 2023 berarti sudah

jelang 4 tahun Pemkot Makassar

Dalam hal ini Dinas Pendidikan

penguatan terhadap KPK, khususnya dalam tugas pemberantasan korupsi,” kata Sigit kepada wartawan di Tangerang, Banten, Rabu (5/4/2023).

Lebih dalam, Sigit memastikan, Polri menghormati dan taat azas terhadap seluruh aturan yang berlaku terkait personel-personel Kepolisian yang melakukan penugasan di luar struktur kementerian dan lembaga termasuk KPK.

Muthmainnah yang bergerak dalam jasa travel umrah.

Kemudian, Adil juga diduga memungut setoran uang dari Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setoran itu bersumber dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) masing-masing SKPD.

“Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan Adil dengan kisaran 5 persen sampai dengan 10 persen untuk setiap SKPD,” ujar Alex.

Selanjutnya, ia juga diduga menyuap Fahmi sebesar Rp 1,1 miliar terkait pemeriksaan BPK di Pemkab Kepulauan Meranti. Adapun

KPK menahan Adil dan Fitria di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada

Gedung Merah Putih, sedangkan

Fahmi ditahan di Rutan KPK pada

Pomdam Jaya Guntur.

“Terhitung mulai tanggal 7 April 2023 sampai dengan 26 April 2023,” kata Alexander. (Red)

Polres Banjarnegara pada Selasa, 4 April 2023.

“Hasilnya ditemukan, 2 butir serbuk (apotas) dan dua butir tablet warna putih. Dua butir apotas positif mengandung zat potasium sianida.

Sedangkan, dua butir tablet mengandung klonidin,” ungkapnya Kabid Labfor menjelaskan, Sianida adalah senyawa beracun dapat menyebabkan kematian pada sel-sel tubuh ketika tertelan.

Sedangkan, klonidin adalah obat antihipertensi golongan penghambat reseptor alfa agonis kerja sentral.

Diterangkannya, potasium sianida mampu merusak efek

kurang memperhatikan sekolah ini,” tandas Ibu Lina.

Di lain pihak, R. Kawengian salah satu pemerhati pendidikan menyayangkan lambannya

pembangunan ruang kelas SD

Kalang Tubun I, seharusnya Dinas pendidikan Makassar dalam hal ini bidang sarana harus tanggap dan merespon kejadian ini, pasca kebakaran segera melakukan

langkah langkah agar bagaimana

pembangunan ruang kelas yang habis terbakar segera di bangun

kembali, tegas R Kawengian.

“kejadiannya tahun 2019, ya paling lambat di bangun ruang belajar

tahun 2021, tapi koq sudah tahun 2023 belum juga dilaksanakan pembangunannya, ada apa sebenarnya. Semestinya Walikota

Terkait Brigjen Endar, Sigit mengungkapkan, sebelum penugasan di KPK, Endar telah melakukan proses Open Bidding yang cukup berat dan ketat oleh pansel KPK.

“Brigjen Endar tentunya ditempatkan di KPK saat itu telah

melalui proses Open Bidding oleh Pansel KPK yang cukup berat, yang tentunya bersaing dengan beberapa calon lain dan kemudian terpilih,” ujar Sigit. Disisi lain, Sigit menyatakan bahwa, Polri telah menerbitkan surat perpanjangan penugasan Brigjen Endar di KPK. Oleh karenanya, Sigit pun menghormati langkah-langkah yang diambil Brigjen Endar terkait dengan pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

“Tentunya kalau saat ini Brigjen Endar kemudian melakukan langkah-langkah karena memang beberapa waktu lalu, yang bersangkutan masih di perpanjang dan saat ini beliau ambil langkah itu.

Kami lihat itu adalah urusan internal Brigjen Endar sebagai anggota KPK dengan KPK,” ucap Sigit.

“Sehingga tentunya bisa diselesaikan dengan mekanismemekanisme internal yang ada disana. Apakah itu dari Inspektorat apakah itu dari Dewas,” tutur Sigit.

Yang pasti, Sigit menekankan bahwa, Polri akan terus berkomitmen untuk memperkuat KPK sekaligus mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Yang jelas Polri berkomitmen untuk terus memperkuat KPK. Kalau dua orang pada posisi strategis di KPK secara bersamaan kita tarik, tentunya justru melemahkan KPK,” tutup Sigit (Red)

bermuatan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dengan 3 orang terperiksa," ucap Admin Bea Cukai Madura saat dikonfirmasi, Rabu (5/ 4/2023).

pelimpahan kasus dari Polres Bangkalan. Pembongkaran dilakukan pihak terkait pada Selasa (4/4/2023) sekira pukul 23.58 WIB.

Sambungan Hal 1

merusak sel-sel di dalam tubuh dalam rentang waktu sekitar 1 menit – 5 menit. Jika ditelan dalam jumlah yang cukup banyak, orang bisa meninggal dalam 5 menit.

“Dua belas korban itu positif mengandung sianida. Jadi bisa diambil kesimpulan korban meninggal karena sianida,” tegas Kabid Labfor

Dalam praktiknya lanjutnya, kedua pelaku menggunakan dua zat tersebut sebagai syarat dalam ritual penggandaan uang. Pelaku diminta untuk menelan dua zat tersebut. (Marsudi)

Makassar memprioritaskan

pembangunannya dari tahun 2020, terkesan Walikota Dany Pomanto tutup mata turup telinga terkait pembangunan SD Kalang Tubung I,” papar R Kawengian via chat.

Sementara Kadis Pendidikan

Kota Makassar Muhyiddin SPd saat di temui di salah satu acara yang bertempat di LPMP pekan lalu msngatakan, ” terkait SD Kalang

Tubung I dimana ruang belajarnya habis terbakar, tahun 2019 sudah dianggarkan pembangunannya, ” kalau tidak salah proyek pembangunan ruang kelas SD Kalang Tubung I sudah di mulai proses lelang, kami prioritaskan itu pungkas Muhyiddin sambil berlalu. (Irwan)

"Bea Cukai Madura menerima pelimpahan dari Polres Bangkalan pada Selasa, 4 April 2023, yaitu kendaraan berupa truk fuso

"Pelimpahan rokok ilegal ke Bea Cukai Madura sejumlah 2.880.000 batang dengan potensi kerugian negara Rp2.284.545.600,00. dan 3 orang terperiksa dengan inisial D, Z dan T," paparnya menambahkan. Polres Bangkalan melakukan penindakan di daerah Junok, yang merupakan wilayah hukumnya. Namun, Bea Cukai Madura belum memberi keterangan soal merek, motif pelaku, dan tujuan truk muat rokok ilegal yang diamankan kemarim malam. (Hen/Sah)

(satu) buah gunting,1 ( satu ) buah korek api gas, 1 ( satu ) buah kaca silinder,( satu ) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 ( satu ) bungkus plastik klip merk c-tik,dan 1 ( satu ) buah tas pinggang.

Pengungkapan kasus Narkoba tersebut, Kata Adib, berawal dari informasi masyarakat, yang menyebut adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu di Rumah terduga.

mengamankan seorang Pria di Desa

Nisa Kecamatan Woha Kabupaten

Bima, Selasa (03/04/23) sekitar

Pukul 16.30 Wita.

Pria yang berinisial IF kelahiran

1994 itu diamankan di rumahnya, karena menguasai dan memiliki

Narkotika Jenis Shabu.

“Saudara IF diamankan atas

dugaan melakukan Tindak Pidana

Narkotika sebagaimana diatur Dalam

UU RI NO. 35 tahun 2009 Tentang

Narkotika,” ujar Kapolres Bima, AKBP Hariyanto, SH, S.I.K, lewat

Kasi humas Iptu Adib Widayaka.

Bersama IF, petugas juga ikut

mengamankan, 4 poket yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu,1 buah dompet,1 ( satu ) unit Handphone, sebilah parang,Uang tunai Rp. 1.252.000,1 buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1

Merespon laporan tersebut, empat personil Sat Resnarkoba Polres Bima langsung diterjunkan menuju TKP, serta menemukan terduga Sedang membagi Narkoba jenis Sabu untuk di Pasarkan atau Jual.

Tanpa membuang waktu Tim Opsanal Sat-Resnarkoba yang dipimpin Kanitnya Aiptu Arif Rahman SSos. langsung melakukan upaya hukum dengan menggerebek dan menggeledah Bandan terduga dan atau area sekitar TKP.

Penggeledahan tersebut ikut disaksikan oleh Staf Desa Setempat dan Beberapa Warga Sekitar Jelasnya.

Saat diinterogasi oleh petugas terkait asal usul barang haram itu IF berbelit-belit alias Bungkam sehinga Tim Opsanal Sat-Resnarkoba kesulitan untuk melakukan Pengembangan.

Setelah itu IF bersama dengan sejumlah barang bukti langsung digiring menuju Mapolres Bima untuk diproses hukum lebih lanjut Pungkas Adib. (Ony)

Wabup

Blusukan di Sribasuki Sambil Berbagi Blusukan di Sribasuki Sambil Berbagi Blusukan di Sribasuki Sambil Berbagi Blusukan di Sribasuki Sambil Berbagi Blusukan Sambil

Lampung Utara – News PATROLI

Mengisi waktu sore untuk berbagai di bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah, Wakil Bupati

Lampung Utara Ardian Saputra didampingi Kepala Dinas Sosial dan pihak swasta, keliling ke masyarakat sekitar kota, Jumat (31/03/ 2023).

Bersama jajarannya, antaranya Sekertaris

Diskominfo Luzirwan, Camat Kotabumi Juni Riyadi, Lurah Sribasuki dan perangkatnya. Ardian bertandang ke masyarakat di seputar Kelurahan Sribasuki.

Dengan berjalan kaki, Ardian membagikan buah tangan ke masyarakat setempat sambil menyapa dan melihat langsung keadaan masyarakat nya.

“Pemberian sembako yang dibantu BRI, ini bertujuan meringankan masyarakat di bulan suci ramadhan ini.” Jelas Ardian, usai pembagian sembako, Jumat, 31 Maret 2023.

Seraya bercanda, ia mengatakan isi yang dibagikan antaranya, beras, susu, kopi, gula, sarden untuk keperluan saur dan berbuka.

“Kita harapan bisa membantu meringankan beban masyarakat di Lampung Utara, Insya Allah akan terus berlanjut.” Ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lampung Utara, Gadriyanto Abung, S.STP.,M.H., mengungkapkan bahwa sudah sejak lama program kolaborasi dengan swasta ini dilakukan.

Seperti sebelumnya bersama dengan pihak swasta telah dibagikan 3.500 telur di wilayah Kecamatan Abung Semuli. Hari ini dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI), kedepan pihaknya akan menjajaki ke PTPN 7, pabrik kertas dan kedepan beberapa perusahan yang ada di Lampung Utara.

“Kita tidak minta CSR tapi kita menggugah hati mereka para pengusaha untuk sama

sama membantu warga di Lampung Utara. Sasaran mereka yang tidak mampu, penyandang disabilitas, lansia, anak anak terlantar. Ini juga kita tujukan ikut mensuporting pemulihan ekonomi di Lampung Utara.” Jelas Gadriyanto.

Terpisah, Asisten manager operasional

BRI Cabang Kotabumi, Sekrining Wati, menjelaskan, bantuan ini merupakan entuk peduli dari BRI dan beberapa serikat pekerja. “Ini kita sedikit berbagi bentuk kepedulian kami, dari serikat pekerja dan yayasan peduli. Insya Allah nanti ada ditempat lain.” Pungkasnya. (ADV/KOMINFO)

ke-59 Provinsi Lampung, Memperingati HUT ke-59 Provinsi Lampung, Memperingati HUT ke-59 Provinsi Lampung, Memperingati HUT ke-59 Provinsi Lampung, DPRD Lampura Gelar Paripurna Istimewa DPRD Lampura Gelar Paripurna Istimewa

Lampura Gelar Paripurna Istimewa DPRD Lampura Gelar Paripurna Istimewa DPRD Lampura Gelar Paripurna Istimewa

Lampung Utara, News PATROLI

Dalam rangka memperingati hari jadi

Provinsi Lampung yang Ke- 59 tahun, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )

Kabupaten Lampung Utara, Gelar Paripurna

Istimewa, digelar digedung Sekretariat DPRD setempat. Senin (20/03/2023).

Mesti tidak banyak dihadiri anggota DPRD

lain nya, namun kegiatan tersebut berjalan lancar.

Dalam sambutan, Ketua DPRD Lampung Utara, Wansori menjelaskan, kondisi infrastruktur khususnya jalan di Lampung

Utara, kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, saya berharap agar Pemprov Lampung dapat segera memperbaiki jalanjalan provinsi di daerahnya.

“Mohon kiranya Pemprov Lampung untuk memperbaiki jalan provinsi di sini karena sudah banyak yang rusak,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah ( Sekda ) Lampung Utara, Drs.H.Lekok. MM., Menyampaikan sambutan dari gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengatakan, Pemprov Lampung sangat mengapresiasi peranan yang telah dilakukan oleh pihak legislatif. Mulai dari penyusunan anggaran, pengawasan, dan kontrol kebijakan pemerintahan daerah.

“Apresiasi tinggi juga diberikan pada semua pihak yang selama ini terus bersamasama semasa terjadinya pandemi Covid-19 dan pasca pandemi. Tanpa itu, mungkin kita akan sangat kesulitan untuk melewati pandemi ini,” paparnya.

Di kesempatan itu ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan II tahun 2022 menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan pencapaian sebesar 9,12 persen. Pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh peningkatan produksi dan nilai tambah pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto/PDRB.

“Kondisi perekonomian itu berhasil

menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,16 persen dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan yang kemiskinan yang cukup signifikan dari 12,62 persen per Maret 2021 menjadi 11,44 persen per Maret 2022,” tutur dia.

Tak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung juga mengalami peningkatan dan berada di status tinggi. Sebelumnya, IPM Lampung hanya berada di angka 69,9 persen, kini jumlahnya berada di angka 70,45 persen.

‘Pemprov Lampung juga mengucapkan terima kasih pada ahli waris Achmad Akuan atas penyerahan dokumen rekam jejak perjuangan Achmad Akuan pahlawan daerah Lampung untuk dilestarikan,” katanya. Usai membacakan sambutan tertulis tersebut, Lekok juga mengajak semua pihak untuk terus bersama-sama memberikan kontribusi yang positif pada Lampung Utara. Dengan demikian, ?Lampung Utara dapat lebih berkembang dan maju di masa mendatang.Tutupnya. (ADV/Heri)