Natuna Pos edisi 125

KORAN PERTAMA DI NATUNA

Visit our website: www.natunapos.com | Facebook: Natuna Pos | Twitter: @NatunaPos | Google+: Natuna Pos

Vol. IX | No. 125 | 16-31 Januari 2017 | Rp5.000

Susi anggarkan Rp 4 miliar angkat harta karun di laut Natuna

Uni Eropa akan promosikan wisata Natuna

Bupati Natuna Hamid Rizal menyerahkan cenderamata kepada Perwakilan Kedutaan Besar Uni Eropa Rafael De Bustamante Tello Bukit Arai (NP) - Perwakilan Kedutaan Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Mr. Rafael De Bustamante Tello berkunjung ke Kabupaten Natuna disambut langsung oleh Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dan sekaligus melihat lokasi wisata pulau Senoa, pada Rabu (18/01).

Bersambung ke halaman 2

»

Syamsurizal: 16 tahun mengabdi di Natuna banyak kenangan yang tak terlupakan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama rombongan di pelabuhan rakyat Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur, Natuna saat menaiki pompong menuju kapal perang TNI AL. Jakarta (NP) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berencana mengangkat harta karun bawah laut atau Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan Natuna pada 2017. Lokasi ini disebutsebut yg yaitu titik kapal tenggelam paling favorit para penjarah ilegal.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP), Nasfri Adisyahmeta Yusar mengatakan, program prioritas KKP adalah meningkatkan pengawasan di 3 lokasi titik BMKT pada 2017.

"Program pengawasan BMKT kami tahun ini di 3 lokasi, yakni Pulau Natuna, Selayar, dan Bangka Belitung karena daerahdaerah ini rawan penjarahan," kata dia ketika Konferensi Pers

Dr. M. Syamsurizal menerima kado dari Plt. Kadis Kesehatan Natuna, Faizal Hasibuan.

Ranai (NP) - "Meskipun harus berpisah karena tugas negara di tempat yang baru, kami berharap Bapak dr. H. M. Syamsurizal tetap mengingat dan tidak melupakan kami di Natuna". Demikian harapan sahabat sesama dokter yang disampaikan dr. Aga mewakili dokter-dokter yang bertugas di

Bersambung ke halaman 2

»

Hamid akan sidak pegawai honorer Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menggelar konferensi pers.

di kantor KKP, Jakarta, Jumat (6/1/).

Sementara itu, Kasubdit Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan KKP Halid Yusuf dalam kesempatan yang sama juga, mengatakan, pemerintah melalui KKP bakal mengangkat harta karun atau BMKT di Natuna pada tahun ini.

"Kita masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) izin lokasi, izin pengangkatan, dan izin pengelolaan disahkan pemerintah awal tahun ini. Karena RPP itu menjadi acuan kegiatan pengangkatan," ujar Halid.

Ia menuturkan, estimasi pengangkatan harta karun oleh pemerintah diperkirakan Rp 4 miliar di sesuatu lokasi pengangkatan. Anggaran tersebut lebih rendah dibanding perhitungan

Bersambung ke halaman 2

Pemerintah Australia menunggu kepastian hukum dulu baru mau investasi di Natuna Oknum pns Natuna ditangkap saat menjual sabu.

Ranai (NP) - Bupati Natuna Drs H Abdul Hamid Rizal Berbagai kebijakan di implementasikan agar program pembangunan berjalan sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna kedepan.

Hamid, menekankan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer bekerja profesional. Sehingga, pegawai memiliki keunggulan kompetitif melalui pembinaan manajemen ASN. Hal ini semata untuk

Bersambung ke halaman 2

»

Ranai (NP) - Pemerintah Australia tertarik dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Natuna, itu dibuktikan dengan kunjungan Kedutaan Australia di Jakarta Minister Counsellor (Political and Public Diplomacy Branch) Dr. Bradley Armstrong PSM. Kedatangan Konsulat Ausralia tersebut disambut langsung oleh Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti di ruang kerjanya belum lama ini.

Wakil Bupati Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti mengatakan bahwa saat ini pembangunan Kabupaten Natuna mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah

Pusat sebagai daerah perbatasan pulau Terdepan melalui percepatan pembangunan lima sektor, yaitu Sektor Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Migas, Pertahanan dan Keamanan serta Sektor Lingkungan Hidup yang diterapkan berdasarkan potensi dan Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan.

"Pemerintah menyambut baik dengan kunjungan Perwakilan Kedubes Australia ke Natuna akan membawa dampak positif terutama terhadap sektor perekonomian Natuna," kata Ngesti.

Bersambung ke halaman 2

»

Perwakilan Duta Besar Australia bersama Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti dan sejumlah pejabat Pemkab Natuna.

»

Wakil Bupati minta ada ruang pendataan anak yatim di Masjid Agung Natuna

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti didampingi H. Harmidi pengurus NGU. Ranai (NP) - Wakil Bupati Natuna Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, M.A menggelar pertemuan dengan Badan Pengurus dan Pengelola Natuna Gerbang Utaraku (BP2 NGU), didampingi beberapa pejabat eslon II dan III dilinggkungan Pemkab Natuna di Aula Asrama Haji, Ranai, jum’at (06/01) .

Ngesti memta kepada pengelolaan Komplek NGU dan segenap pengurus dapat menjalankan tugas sebaik mungkin. Karena ini sangat penting dilakuka mengingat Masjid Agung adalah merupakan bangunan yang bersifat ikon daerah. Maka perawatan dan perbaikan berbagai sarana pendukung maupun bangunan fisik utama harus selalu dijadikan perhatian bersama.

"Kita menyadari bahwa untuk merehabilitasi kondisi bangunan induk akan membutuhkan proses yang lama dan anggaran cukup besar, oleh karenanya diharapkan kepada koordinator pengelola untuk dapat mendata dan menginventarisir berbagai kerusakan aset yang ada agar dapat segera diperbaiki dan diajukan dalam Musrenbang," kata Ngesti.

Bersambung ke halaman 2

Hamid berharap nantinya PT Astra tidak hanya membagikan kacamata saja Ranai (NP) - PT Astra International Tbk melalui program Gener AKSI Sehat Indonesia (GSI) menyerahkan bantuan kacamata dengan total sebanyak 2.000 buah untuk anak-anak di daerah perbatasan Indonesia.

Pembagian kacamata baca tersebut merupakan program dari Corporate Social Responsibility (CSR) yang termasuk kepedulian sosial bagi dunia pendidikan khususnya di pulau perbatasan Turut hadir dalam rombon-

gan PT. Astra Internasional pada kesempatan itu, Kepala Divisi CSR PT Astra Internasional Rizal Deliansyah, Ilham Abdilah, Perwakilan Kementerian Kesehatan Direktur Kesehatan Keluarga dr.

Heny Gustina, Mph, Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, Ketua DPRD Natuna Yusripandi, Wakil Bupati Natuna Dra. Hj Ngesti Yuni Suprapti, para FKPD Natuna, Anggota DPRD Natuna, para kepala SKPD, para Tokoh agama, tokoh Masyarakat, PMI Natuna dan para Kepala Seko-

lah Tingkat Dasar Se Kabupaten Natuna.

Bupati Natuna Hamid Rizal kepada wartawan mengatakan, dia menyambut baik kedatangan PT Astra ke Kabupaten Natuna adalah salah satu kebanggaan bagi Natuna. Selain itu ini bisa menjadi pintu gerbang bagi para investor untuk bisa mendatangi Natuna.

"Kita menyambut baik bantuan yang diberikan PT Astra kepada dunia pendidikan khususnya di Natuna," kata Hamid

Rizal di SD 007 Ranai Darat, Rabu (11/1).

Selain itu Bupati Hamid juga mengatakan, bantuan kacamata baca tersebut sangat berarti guna membantu siswa dalam mendapatkan pengelihatan yang jelas terutama saat sedang belajar.

"Kita berharap program bantuan CSR tersebut akan terus berlanjut, tidak hanya untuk bidang kesehatan akan tetapi

Bersambung ke halaman 2

»

Bupati Natuna menerima CSR PT Astra untuk siswa sekolah di Natuna.

»

2 NEWS

16 - 31 JANUARI 2017

SAMBUNGAN Susi anggarkan swasta bagi pengangkatan harta karun bawah laut yg mencapai US$ 4,5 jutaUS$ 6,5 juta.

"Kalau pemerintah yg ngangkat kan dapat lebih efisien sesuai kesanggupan anggaran. Kalau perhitungan swasta US$ 4,5 juta-US$ 6,5 juta lebih mahal

dari hal.1 bagi sewa kapal, bayar arkeolog yg menyelam, biaya angkut dari laut ke darat," Halid menuturkan.

Data menunjukkan, sejak berlakunya moratorium izin pengangkatan BMKT hingga ketika ini, baru ada 1 kali pengangkatan harta karun di Kep-

Uni Eropa

ulauan Riau berdasarkan rekomendasi Menteri Susi dan izin dari Gubernur Kepulauan Riau.

"Pengangkatan BMKT atau harta karun bawah laut ini mulai berakhir pada Februari 2017," ujar Halid.

(Lis)

dari hal.1

Bupati Natuna Hamid Rizal dan Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti saat mengadakan pertemuan dengan perwakilan Duta Besar Uni Eropa, Rafael Bustamante Tello.

Kunjungannya ke Natuna untuk melihat secara langsung potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Hal ini dilakukan setelah Natuna menjadi headline dalam pemberitaan media nasional, hingga menjadi perbincangan hangat dikancah internasional.

Bupati Natuna, Hamid Rizal dalam pertemuannya mengatakan, banyak hal mengenai Natuna terutama sekali sektor pariwisata, perikanan dan infrastruktur daerah kepada perwakilan Duta Besar Uni Eropa, Rafael Bustamante Tello.

“Natuna ini indah, bahkan lebih indah lagi dari pada Bali. Mr Rafael bisa saksikan sendiri gambaran keindahan Natuna,” ujar Bupati dalam presentasinya sambil menunjuk slide show yang dipajang melalui layar proyektor.

Lebih jauh dikatakannya, Natuna ini kaya sumber daya ikan. Berdasarkan perhitungan tahun 2015 data perikanan tangkap sebesar 1.143.341 ton pertahun ini dasi sisi perikanan tangkap saja sementara potensi yang ada sebesar 49.698.84 ton perikanan tangkap.

“Ini belum dari sisi perikanan budidayanya. Hal ini juga merupakan satu sektor yang layak untuk berinvestasi,” ujar Hamid.

Sementara itu Perwakilan Dubes

Uni Eropa, Rafael mengaku bangga bisa berkunjung ke Natuna dan ia mengaku tertarik dengan potensi Natuna sebagaimana yang telah dipaparkan Bupati Natuna.

“Terima kasih atas sambutannya.

Natuna memang indah. Keberadaan Natuna akan saya sampaiakn ke Uni Eropa bukan hanya kepada pemerintahnya melainkan juga kepada pengusahanya agar mereka dapat berinvestasi di Natuna,” kata Rafael.

Salah satu poin yang ingin diketauinya secara langsung adalah masalah sektor kelautan dan perikanan. Disamping itu juga ingin mengetahui potensi pariwisata di Natuna.

Pulau Senoa digadang-gadang bakal menjadi salah satu ikon wisata Natuna. Karenanya Mr Tello melihatnya secara langsung potensi disana.

Dalam kunjungannya ke Senoa, didampingi Kadis Perhubungan, dan sejumlah staf dinas Pariwisata. Ia melihat kondisi sarana prasarana pendukung, pasir pantai, dan spot karang.

Diakuinya, setelah melihat langsung, kepulauan Natuna sebenarnya lebih cantik dari Bali.

Semntara Erson Gempa Apriadi, Kepala Dinas Pariwisata Natuna mengatakan, pada bulan Februari mendatang akan dibentuk tim percepatan

Syamsurizal Kabupaten Natuna pada malam perpisahan di Rumah makan Sisir basisir, Selasa (10/1).

Dr Aga menambahkan, perpisahan seringkali mendatangkan kesedihan yang mendalam. Apalagi jika kita akan meninggalkan atau ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, seperti halnya sekarang ini kita telah di tinggalkan oleh sosok sahabat kita yang amat kami kagumi. Dr M Syamsurizal seorang yang selalu memberi motivasi semangat kami untuk melaksanakan tugas selam ini . ‘’Untuk itu dari hati yang dalam saya atas nama Dokte yang bertugas di wilayah Kab Ntuna menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Dr Syamsurizal yang telah menasehatin kami sebagai senior. Yang mungkin selama ini membut marah, sakit hati dalam tingka kami, baik yang di sengaja maupun tidak disengaja, ‘’kata Dr Aga. Diacara yang turut di hadiri oleh mantan Bupati Natuna, Drs H Ilyas Sabli,Msi, Dirut RSUD Natuna, dr.

Faisal dan tokoh masyarakat H.Jamil

dari hal.1 dan rekan sahabatnya Wan Suhardi beserta Dokter se Natuna, Syamsu Rizal mengungkapkan, pengabdiannya selama bertugas di Natuna.

“Setelah mengabdi 16 tahun di Kabupaten Natuna, banyak pengalaman terkenang. Hampir sebagian hidup saya ada di Kabupaten Natuna ini.

Namun, Allah masih memberikan saya untuk mengabdi di Kabupaten Lingga,” ucap Syamsul.

Syamsu yang biasa disapa Pak Haji ini juga dipercayakan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan di Kabupaten Lingga.

“Masih sama jabatannya, sebagai Sekretaris dan Plt Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga,” kata Samsul.

Dr Syamsul memohon kepada seluruh hadirin kiranya dapat mengiringi langkah kepergian kami dengan doa yang tulus agar Allah Yang Maha Kuasa dapat meridhai perjalanan hidup kami sehingga nantinya kami menjadi orang-orang yang bermanfaat dan sukses dunia wal akhirat. Selama kami bertugas disini mungkin ada tutur kata dan tingkah laku kami yang

Hamid akan sidak memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memacu pembangunan di Kabupaten Natuna.

Hamid, akan turunlansung dengan meninjau para pegawai disetiap kantor secara tiba-tiba adalah merupakan penilaian kepada para pegawai yang rajin dan tidak dan rencana pihaknya akan secara rutin mengecek seluruh dinas maupun kantor dilingkungan pemkab Natuna. “keinginan untuk meningkatkan etos kerja selalu kita akan terapkan kepada seluruh pegawai maupun honorer dilingkungan pemkab Natuna. hal ini guna menciptakan para pegawai yang handal,”kata Bupati Natuna Hamid Rizal di kantor Bupati Natuna saat meninjau kesetiap kantor maupun dinas. Rabu (28/12).

Hamid, juga ingin mengontrol bagi para PTT di lingkungan Pemkab Natuna yang rencananya akan segera diterapkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimana Honorer nantinya akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat (PPPK atau P3K).

“Jadi kita sekaligus akan mengontrol para PTT mana yang rajin dan mana yang tidak, hal ini juga bersangkutan

pengembangan pariwisata Natuna.

Tergabung dalam tim nanti merupakan lintas SKPD, dinas pariwisata dalam hal ini hanya berperan untuk menentukan titik-titik pariwisata yang bakal dikembangkan.

“Tahun ini kita akan melakukan kajian dulu untuk wisata selam paporit, rencananya kita yang diangkat brandingnya dulu, harus beda apa yang kita jual nanti”,kata Erson.

Hal ini sudah disampaikan kepada Konsulat Uni Eropa untuk Indonesia, agar dipromosikan kepada negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

“Mereka sangat senang dan tertarik dengan konsep kita. Kemudian kita juga ingin jika wisatawan datang ke Natuna nanti ada edukasi, makanya ada kita buat museum”kata Erson.

Konsep wisata yang ditawarkan berupa Marine Eco dan Arkeologi. Natuna sangat beruntung punya arkeologi, karena tidak semua daerah memilikinya. Sedangkan bentuknya bisa saja berupa wisata massal, konservasi dan eksklusif.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 158, beberapa lokasi wisata yang bakal dikembangkan diantaranya, Pulau Senoa, Pantai Sisi, Pantai Tanjung, Teluk Depeh. (L)

dengan rencana pemerintah untuk menjadikan PTT jadi P3K yang sesuai dengan UU ASN,”ujar Hamid.

Hamid menambahkan, sejauh ini pemerintah daerah masih menunggu regulasi tentang impementasi dari UU ASN tersebut paling tidak ada aturan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) terkait penerapan P3K itu.

“Selama ini yang pasti kita masih menunggu regulasinya dari peraturan MenPAN-RB yg menjelaskan tata cara sistim penerimaan P3K itu dan apakah akan dibuka secara umum atau tidak. dan apakah P3K ini sebagai pengganti dari PTT atau bukan. makanya kita masih menunggu aturan itu,”jelas Hamid.

Hamid mengaharapkan, pada penerapan aturan nanti, bisa lebih terinci karena di Natuna banyak juga Honorer atau PTT yang sudah bertahun-tahun berprestasi namun kesempatan untuk menjadi pegawai disetiap tes CPNS tidak bisa ikut lagi karena umurnya sudah melebihi batas.

“Makanya kita akan lihat nanti aturannya jika memang ada Kesetaraan itu sudah layak di realisasikan akan kita utamakan, karena jasa

kurang berkenan bagi Bapak/Ibu serta seluruh jajaran di Dinas kesehatan Natuna kami mohon dibukakan pintu maaf atas kesalahan kami tersebut. semoga kedepan dapat lebih baik lagi dalam mengemban tugas yang baru.

Dikesempatan itu, Ilyas Sabli menyempatkan dirinya untuk menguapkan kata perpisahan terhadap Syamsu Rizal.

“Pak dokter, ditempat yang baru bisa lebih baik karena mempunyai prestasi yang baik di Natuna,” imbuh Ilyas.

Ilyas juga mengucapkan terimakasih kepada Syamsu Rizal yang menjabat Plt Dinas Kesehatan Kabupaten Natua semasa kepemimpinannya sebagai Bupati Natuna.

“Dokter mu, Dokter ku dan Dokter kita semua,” kata Ilyas.

Diakhir acara perpisahan itu juga dilakukan pemberian cenderamata kepada Dr. Syamsu Rizal dan para dokter se Natuna yang hadir turut terharu dengan pelepasan Dr Syamsurizal berangkat dari Natuna esok harinya ke Batam untuk mengabdi di Kabupaten Lingga. (P)

Pemerintah Australia Namun diakui Ngesti, saat ini Pemerintah Daerah masih menghadapi kendala dalam pembenahan beberapa infrastruktur utama bagi menarik minat investor, diantaranya adalah roda transportasi udara yang masih terbatas, demikian pula transportasi laut terutama bagi pemenuhan pasokan barang dan angkutan manusia antar pulau, mengingat Kabupaten Natuna merupakan Wilayah Kepulauan yang berada di perbatasan, sektor penerangan (listrik) yang belum merata di seluruh kecamatan, jaringan komunikasi seluler, air bersih dan beberapa kendala lainnya.

Terlepas dari beberapa hambatan diatas, untuk mendukung percepatan pembangunan yang sedang dilaksanakan, Pemerintah Daerah merasa hambatan yang harus menjadi perhatian utama adalah mempersiapkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berkompetensi sebagai ujung tombak pelaku percepatan pembangunan itu sendiri.

Pada kesempatan tersebut, Minister Councellor Kedutaan Australia, Dr. Bradley Armstrong PSM mengatakan bahwa letak secara geografis Kabupaten Natuna sangat strategis karena berada pada Jalur Alki 1 merupakan salah satu jalur utama perdagangan antar benua. "Hendaknya kondisi ini dapat dimanfaatkan bagi menciptakan peluang bagi mendukung pembangunan daerah khususnya dan Indonesia pada umumnya," ujarnya.

Oleh karenanya, Pemerintah Australia akan siap untuk mendukung melalui

berbagai bentuk bantuan serta berencana mendatangkan investor untuk mengoptimalkan potensi yang ada, namun sebelumnya harus ada kepastian hukum dan regulasi yang jelas, sarana dan infrastruktur sebagai pendukung serta perhitungan pajak yang jelas.

Bradley Armstrong mengatakan, bahwa Pemerintah Australia sangat mendukung Pemerintah Kabupaten Natuna dalam upaya menciptakan stabilitas pertahanan NKRI terutama di Laut Cina Selatan karena saat ini kedua negara telah menjalin kerjasama yang sangat penting terutama berbagai hal diantaranya, sektor ekonomi, pariwisata, perikanan, telekomunikasi, teroris, tranportasi dan pendidikan.

Usai pertemuan Dr Bradley menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

"Kami datang untuk silaturahmi, ingin mengenal lebih dekat, melihat secara langsung Natuna," kata Bradley.

Bradly mengaku, senang dengan sambutan Wakil Bupati bersama rekan kerjanya cukup baik. Ada beberapa hal yang dibicarakan diantaranya sektor ekonomi, komunikasi, turism, terorisme dan pertukaran pelajar antara Australia dengan Indonesia.

"Kami juga berbicara tentang program Presiden dan menterinya Susi tentang sektor perikanan," jelas Bradley.

Agenda Bradley di Natuna selama dua hari disamping melihat pembangunan dari program Jokowi beliau juga akan melakukan pertemuan dengan alumni pelajar Australia di Natuna.

"Hari ini saya akan mengunjungi beberapa titik pembangunan di Natuna

dari hal.1 dan besok saya juga akan diajak kunjungan ke objek wisata serta makan siang bersama dengan alumni pelajar dari sini," ungkap Bradley .

Bradely mengatakan, turis dari Australia sangat banyak berkunjung ke Indonesia tiap tahun satu juta orang.

Natuna punya potensi pariwisata yang dapat menjadi daerah kunjungan. Sebab selama ini turis dari negaranya hanya mengenal Bali dan jikapun ke Kepri hanya mengenal Bintan. "Dari jendela pesawat saya lihat Natuna sangat indah sekali, sangat berpotensi apa lagi Natuna juga tidak jauh dari Bintan dan Batam," ungkap Bradley.

Bradley juga mengaku tranportasi menjadi kendala ke daerah itu. Ia berharap ada penerbangan langsung dari Australia ke Natuna dengan waktu tempuh sekitar 5 jam.

"Para Wisatawan mau suasana yang berbeda," ungkap Bradley seraya menambahkan kedepan Kedutaan Australia akan terus menjalain komunikasi tentang investasi berbagai sektor.

Bradley mengatakan Pemerintahan Australia akan mengundang Wakil Bupati Natuna ke Jakarta, agar bisa lebih banyak membicarakan tentang pembangunan Natuna kedepan. Autralia akan semakin melebarkan sayapnya di Indonesia yang ditandai dengan investasi disetiap provinsi tidak terkecuali di provinsi Kepri.

"Selama ini kami telah berinvestasi di Bintan, Natuna bisa saja jadi sasaran berikutnya. Jika di tanya potensi apa yang kami lihat di Natuna, sangat banyak sekali," jelas Bradley. (Lis)

Wakil Bupati Ngesti juga mengharapkan, kedepan disediakan sebuah gedung/ruangan yang dikhususkan bagi pendataan dan pembinaan bagi anak-anak yatim

dari hal.1 piatu, sehingga kedepan informasi dan pemetaan keberadaan anak-anak tersebut dapat dilaksanakan secara lebih baik, sehingga akan mempermu-

dah untuk penyelenggaraan berbagai urusan seperti penyaluran santunan, pembinaan dan pendidikan agama.

(H/L)

Hamid berharap juga di bidang pendidikan,” tambah Hamid.

Sementara itu, Riza Deliansya, Kepala Devisi CSR PT Astra Internasional Riza mengatakan, program Generasi Aksi PT Astra Internasional merupakan bentuk program Aksi Indonesia sehat untuk Indonesia , Program ini memanfaatkan media sosial (Medsos) seperti Instagram, Facebook sehingga sudah tercapai 60606 seluruh Indonesia mendapat sambutan baik oleh Mentri Kesehatan RI dalam

dari hal.1 bentuk partisipasi perusahan swasta di bidang Kesehatan dalam bergabi keuntungan.

Program Generasi Aksi Sehat PT Astra bergerak melalui partisipasi di daerah garda terdepan Indonesia serta menyelaraskan program pembangunan Presiden RI Joko Widodo dengan Nawa Cita, dikabupaten Natuna yang merupakan salah satu pilihan oleh PT Astra.

Selanjutnya, sambung Reza kegiatan Indonesia sehat PT Astra Gener

Aksi akan di lanjutkan di Talaut Sulauwesi Utara.

Reza berharap dengan program Gener Aksi PT Astra ini hendaknya dapat memberikan konstribusi kesehatan terhadap para pelajar sekolah dasar. “dengan alat bantu kaca mata ini, kita berharap para pelajar dapat terbantu dalam proses belajar di sekolah sehingga kedepanya kita berharap masyarakat dapat melakukan aksi sehat ini”, ujarnya. (Pil)

Kepri urutan keempat peredaran narkoba di Indonesia Ranai (NP) - Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kepri AKBP Darsono, mengatakan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menempati peringkat ke empat sebagai tempat peredaran Narkoba dan pintu masuk narkoba di Indonesia.

"Provinsi Kepri, khususnya Batam berada di peringkat keempat peredaran narkoba di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan dan Kepri," kata Darsono, di sela-sela acara "Kampanye Akbar Stop Narkoba" di Gedung Sri Serindit Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bungu-

ran Timur, Kabupaten Natuna belum lama ini Adapun jenis narkoba yang paling popular dikonsumsi di Kepri adalah ganja 64 persen, shabu 38 persen, ekstasi 18 persen, heroin 13 persen, methadon 9 persen, sebutex 8 persen, xanax 7 persen dan pil koplo 4 persen.

Sepanjang tahun 2016, BNN Kepri telah melakukan berbagai kegiatan di lapangan untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. Antara lain dengan memperdayakan dan mendorong peran serta

masyarakat dalam melakukan pembinaan terhadap pecandu narkoba.

"Pembinaan yang telah dilaksanakan di Batam terhadap pecandu narkoba di 2 komunitas yang ada, yakni Belakangpadang dan Bukit Senyum yang tercatat sebanyak 70 orang," kata Darsono Masih kata Darsono, beberapa tahun lalu dan sekarang sudah ada beberapa orang pecandu narkoba dari Batam yang telah dibawa ke UPT BNN Lido Bogor untuk menjalani program terapi dan rehabilitasi dari kecanduan narkoba. (L)

dari hal.1 para PTT ini juga sangat membantu sekali bagi percepatan pembangunan Natuna,” jelas Hamid.

Hamid juga menyoroti kinerja ASN yang diangkat dari tenaga honorer sebagian mereka banyak yang pemalas. Padahal, sebelum tenaga honorer diangkat menjadi ASN sangat rajin. Namun mereka berubah menjadi pemalas setelah mendapat jaminan kesejahteraan dari pemerintah yang jumlahnya lebih besar dari sebelum menjadi ASN. “Saya banyak menerima laporan kalau banyak tenaga honorer berubah malas ketika sudah diangkat menjadi ASN,” terang Hamid Perubahan sikap semacam itu kata Hamid, sangat disayangkan. Sebab diangkatnya tenaga honorer menjadi ASN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jika demikian, ASN yang sudah dikenal kinerjanya lemah, akan semakin menambah daftar track record ASN yang kurang baik.

“Saya akan memantau secara serius kinerja ASNdari semua unsur, baik guru, tenaga administrasi hingga tenaga kesehatan. Sanksi tegas perlu diterapkan agar ASN semakin giat bekerja dan lebih bertanggung jawab lagi atas pekerjaannya,” imbuh Hamid. (L)

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal didampingi Ketua DPRD Natuna Yusripandi menerimam stiker Stop Narkoba dari Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kepri AKBP Darsono

NEWS 3

16 - 31 JANUARI 2017

OPINI Peran Humas Mensukseskan Program Pemerintah Oleh: Darlis

H

umas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu, humas sebagai corong atau sumber informasi, dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.

Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik.

Untuk meningkatkan kemampuan, perangkat humas harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Lebih penting lagi, humas harus menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan, agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik.

Humas merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya.

Jadi pada prinsipnya, pada era keterbukaan informasi publik, posisi pranata humas harus berperan penting dalam menjaga citra positif lembaga pemerintahan, agar sembilan program pemerintah Jokwi dan JK yang biasa disebut program “Nawa Cita� dapat dilaksanakan dengan penuh semangat kerja. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Seiring semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi yang beredar di tengah masyarakat sebagai akibat dari tuntutan zaman, humas harus mampu menggunakan perangkat teknologi tersebut, guna mendistribusikan inforrmasi kepada publik secara cepat, tepat dan efektif.

Para praktisi humas mengungkapkan bahwa dunia public relation sedang memasuki masa kebangkitan dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaannya membuat

para praktisi humas mampu mencapai sasarannya kepada publik secara langsung tanpa intervensi pihak-pihak yang dapat mengh a m b at ke g i at a n komunikasinya.

Teknologi informasi dibutuhkan keberadaanya sebagai alat penunjang dan media.

Dalam melaksanakan relasi/ hubungan yang baik, penggunaan teknologi informasi dapat memberikan ruang bagi praktisi humas dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Contoh dari teknologi informasi yang digunakan dalam praktek public relation adalah komputer dan internet. Para praktisi humas dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan publik yang perlu mereka ketahui dan gunakan dalam relasinya.

Selain itu, teknologi komunikasi yang dapat digunakan dalam public relation adalah internet dan telepon. Internet bukan hanya sarana untuk mencari informasi, melainkan sarana yang baik untuk berkomunikasi.

Misal, dengan e-mail, media social, website, semua kegiatan komunikasi dan hubungan dapat berjalan dengan lancar. Jadi dengan teknologi komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan, jauh lebih mudah dan efektif.

Humas Bersinergi dengan Wartawan Humas pemerintah harus mampu bersinergi/bermitra dengan wartawan (Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial), serta lembaga pers lainnya dalam membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi program pembangunan kepada masyarakat.

Jadi, pada prinsipnya bahwa sinergitas atau hubungan kemitraan antara Humas dan Wartawan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat diwujudkan secara optimal, maka ada beberapa hal yang sangat penting dilaksanakan oleh setiap pejabat atau pranata humas, diantaranya: 1. Hubungan Humas dengan wartawan bersifat professional; 2. Humas harus mengetahui seluk beluk wartawan, termasuk irama kerjanya wartawan serta fungsi media massa; dan 3. Humas harus memiliki kemampuan praktik jurnalisme seperti meliput wawancara, memotret, menulis berita langsung, berita khas (feature news) dan artikel.

Selain itu, humas harus mampu mengenali wartawan dan redaktur secara personal. Serta humas jangan bersifat diskriminatif terhadap wartawan/media massa, namun harus memperlakukan secara adil terhadap wartawan. n

Agar Dana Desa Tepat Sasaran

S

emenjak berlakunya otonomi daerah yaitu pada tahun 1999 desa memiliki wewenang dalam mengatur urusan pemerintahannya termasuk dalam mengatur keuangannya. Otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2014.

Jadi dengan undang-undang tersebut daerah memiliki kekuasaan terhadap wilayahnya. Artinya Indonesia sudah menganut sistem pemerintahan desentralisir, yaitu sistem pemerintahan yang meberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur daerahnya.

Dengan adannya otonomi daerah ini desa memilik kekuasaan terhadap wilayahnya seperti kekuasaan dalam hal kekuangan. Karena itu daerah memilki APBD untuk mengatur keungan daerah melalui pedoman pendapatan dan belanja daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan yang menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan fungsi APBD tersebut menunjukkan bahwa daerah mempunyai wewenang dalam mengatur keuangannya. Terutama fungsi alokasi dan distribusi yang ada pada APBD. Kedua fungsi tersebut dapat membuat masyarakat desa lebih sejahtera. Karena hakekatnya fungsi alokasi adalah memanfaatkan dana daerah atau desa untuk mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Sedangkan fungsi distribusi mengharuskan pemanfaatan dana desa atau daerah memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, artinya pemanfaatan dana desa harus tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan dan digunakan untuk hal yang memang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat desa dan daerah.

Sumber pendapatan daerah dan desa diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil usaha masyarakat seperti membuka warung, hasil aset desa seperti pasar desa, swadaya dan partisipas, dan hasil gotong royong. Kemudian pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN, dalam APBN ini termasuk kedalam anggaran belanja negara yaitu anggaran transfer ke daerah dan dana desa.

Pendapatan daerah yang selanjutnya adalah pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah sekitar 10%.

Desa juga mendapatkan uang dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sumber pendapatan daerah yang selanjutnya adalah bantuan keungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Dan sumber pendapatan daerah yang terakhir adalah hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Good Governence dalam Pemanfaatan Dana Desa Prinsip Good Governence ada 10 yaitu partisipasi, penegakan hukum,

transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan profesionalisme.

Kesepeluh prinsip itu perlu diterapkan dalam pemerintahan di daerah. Penerapan prinsip Good Governence dapat menimbulkan kepercayaan dalam masyarakat terutama dalam pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran. Jadi penerapan prinsip Good Governence sangat diperlukan agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran.

Saya akan menjelaskan kesepuluh prinsip Good Governence dengan pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran. Prinsip yang pertama adalah partisipasi, tujuan dari prinsip partisipasi ini adalah agar masyarakat menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Instrumen dasar prinsip partisipasi adalah peraturan yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan prinsip Good Governence partisipasi, dalam pemanfaatan dana desa yang diperoleh perlu ada partisipasi dari masyarakat terkait masalah penggunnaannya. Hal ini bia dilakukan dengan musyawarah bersama warga untuk menentukan prioritas penggunaan dana yang diperoleh oleh desa. Dengan begini maka

mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio, serta televisi lokal.

Bedasarkan prinsp ketiga Good Governence, maka tranparansi diperlukan dalam masalah pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran. Infomasi tentang dana desa tersebut sangat diperlukan dalam tranparansi dana desa, dan pemerintah perlu memberikan iformasi tentang tentang dana desa tersebut.

Informasi yang diberikan pemerintah adalah tentang pemanfaatan dana tersebut. Jadi dengan transparansi pemanfaatan dana desa maka dana desa yang digunakan bisa tepat sasaran.

Prinsip yang keempat dari Good Governence adalah kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung, seperti mereka yang miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian khusus diberikan kepada kaum minoritas agar mereka tidak tersingkirkan. Jadi prinsip kesetaraan disini berguna agar dana desa yang diperoleh digunakan untuk memberikan peluang kepada masyarakat. Dana bisa digunakan untuk memberikan modal kepada masyarakat yang miskin untuk membuka usah dan berwirausaha. Dengan begitu dana desa yang diadapat oleh pemerintah bisa digunakan secara tepat sasaran.

Penerapan prinsip Good Governence sangat diperlukan agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran. Prinsip Good Governence ada 10 yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan profesionalisme. kemungkinan pemanfaatan dana desa bisa tepat sasaran karena ada partisipasi masyarakat dalam menentukan pemanfaatan dana desa.

Prinsip yang kedua penegakkan hukum, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundan-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi prinsip penegakan hukum dalam prinsip Good Governence diperlukan agar pemanfaatn dana yang ada dimasyarakat desa bisa tepat sesuai sasaran. Karena dengan penegakkan hukum penyelewengan terhadap penggunaan dana desa bisa berkurang bahkan hilang.

Dan dengan begitu pemanfaatan dana desa bisa lebih optimal dan tepat sasran karena hukum yang sangat tegas di masyarakat.

Prinsip yang ketiga adalah transparansi, tujuannya adalah, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif Pemerintah daerah perlu

Prinsip Good Governence yang selanjutnya adalah daya tanggap. Tujuan dari prinsip daya tanggap adalah meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Pemerintah daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat, talk show, layanan hotline, prosedur komplain.

Berdasarkan prinsip kelima dari Good Governence, maka disini pemerintah diminta untuk lebih peka terhadap masyarakat. Pemerintah harus lebih peka terhadap keinginan dan keluhan masyarakat tentang pemanfaatan dana desa. Ini bisa dilakukan melalui diskusi antara masyarakat dan pemerintah. Jadi dengan begitu pemanfaatan dana desa bisa lebih tepat sasaran karena pemerintah peka terhadap keinginan dan keluahan masyarakat tentang pemanfaatan dana desa.

Prinsip keenam Good Governence dalah wawasan kedepan. Tujuan prinsip ini adalah membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. Tujuan penyusunan visi dan strategi adalah untuk memberikan arah pembangunan secara umum sumberdaya secara lebih efektif. Jadi berdasarkan prinsip keenam ini, visi dan strategi untk kemajuan desa kedepannya adalah hal yang penting. Visi dan strategi dalam masalah pemanfaatan dana desa ini perlu ada peran dari masyarakat di desa tersebut. Dengan

adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pemanfaatan dana desa ini maka masyarakat ikut bertanggung jawab terhadapa pemanfaatan dana desa tersebut. Dengan begitu pemanfaatan dana desa bisa tepat sasaran.

Selanjutnya prinsip ketujuh dari Good Governence adalah akuntabilitas.

Tujuan prinsip ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada masyarakat. Itu artinya prinsip ketujuh ini mengharuskan pemerintah bisa mempertanggung jawabkan kebijakannya. Begitu pun dalam hal pemanfaatan dana desa, pemerintah harus bertanggungjawab terhadap kebijakan pemanfaatan dana desa ini, misalnya untuk apa saja dana desa yang diperoleh pemerintah. Jadi prinsip ini mengharuskan pemerintah bertanggungjawab terhadap pemanfaatan dana desa tersebut agar tepat sasaran.

Prinsip Good Governence yang kedelapan adalah pengawasan. Tujuan prinsip ini yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang perlu memberi peluang bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kerja. Prinsip kedelapan ini adalah pengawasan terhadap penyelengaraan terhadap pemerintahan.

Pengawasan ini diperlukan dalam pemanfaatan dana desa oleh pemerintah.

Karena pemanfaatan ini termasuk dalam pemerintahan. Masyarakat dan seluruh elemenya perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa oleh pemerintah. Dengan adanya pengawasan ini maka kemungkinan danan desa yang digunakan bisa tepat sasaran.

Prinsip kesembilan dari Good Governence yaitu efisiensi dan efektifitas.

Tujuannya adalah menjamin terselenggaranya pelayanan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya. Berdasarkan prinsip ini maka pemanfaatan dana desa perlu dilakukan dengan efisien dan efektif.

Dana desa yang diperoleh pemerintah harus digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus efisien dan efektis. Pemanfaatan dana desa ini pun harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan menerapkan prinsip ini maka dana desa bisa lebih tepat sasaran.

Prinsip yang terakhir atau kesepuluh dari Good Governence adalah profesionalisme. Tujuan prinsip ini adalah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi profesional yang dapat efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi seluruh prinsip dalam Good Governence perlu diterapkan dalam pemanfaatan dana desa agar dana desa yang diperoleh pemerintah lebih tepat sasaran. n

Prostitusi berkedok Cafe menjamur di Natuna Ranai (NP) - Lokasi kecamatan Bunguraan Timur memang tidak begitu banyak penduduknya, tapi praktik maksiat tumbuh subur di kecamatan ini. Warung remang-remang begitu merebak di tengah kota, hingga pelosok desa. Begitu juga dengan praktik prostitusi liar. Tak heran jika kecamatan Bunguran Timur dicap sebagai "kota maksiat". Tulisan ini mengungkap misteri kehidupan malam kecamatan Bunguran Timur.

Secara geografis, Bungran Timur hanya jarak tempuh pakai kapal Pelni (Bukitraya) menuju Kalimantan Barat hanya memakan waktu sekitar 12 jam.

Namun, soal maksiat di Kecamatan Bunguran Barat lebih fulgar. Warung remang-remang yang menyediakan karaoke dan minuman berhakohal (Miras) makin menjamur di kecamatn Bunguran Timur ini.

Sekitar 100 –an Cafe berdiri di Pusat Ibu Kota Kabupaten Natuna ini, yang mayoritas dipusatak di daerah Sinumbing dan Batu Kapal. Mulai

Penerbit: PT. NATUNA POS MEDIA GROUP

kelas teri, menengah. Tentu saja, pemilik Cafe-cafe jalanan itu menyediakan minuman berlakohol. Juga PSK, sebutan perempuan yang siap menemani tamunya bernyanyi dan minum hingga mabuk.

Diperkirakan, terdapat sekitar 100 PSK di kecamatan Bunguran Timur.

Dari sejumlah pengakuan PSK menyebutkan, hampir 90 persen dari 100 PSK berstatus janda. Baik janda tanpa anak hingga janda beranak. Sedang 20 persen merupakan wanita yang belum menikah. Tragisnya, beberapa di antaranya berstatus pelajar. Bagi mereka yang bertatus janda memilih menjadi PSK tetap. Sebaliknya, yang masih pelajar sebagai PSK freelance atau lepas.

Yuyu, salah seorang PSK asal Kalimantan Barat yang bekerja di salah satu Cafe berlokasi di sinumbing mengaku lebih enak jadi PSK lepas.

"Kalau PSK tetap tidak bisa leluasa dan penghasilan tak seberapa, paling banyak Rp 3 juta sebulan. Sedang PSK

Penasehat Pemimpin Umum Pemimpin Perusahaan Pemimpin Redaksi Wapemred/Redaktur Pelaksana Sekretaris Redaksi/Keuangan

lepas bisa dibooking kemana-mana hingga bobok di hotel. Penghasilan bisa mencapai Rp 10 juta sebulan," tutur Yuli sambil tersenyum.

Informasi yang dihimpun, layanan yang ditawarkan PSK ini beraneka ragam. Ada yang bisa memijat, menyanyi sambil berjoget, bahkan bisa juga diajak menemani tidur. Tarif yang mereka tawarkan mulai dari Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu. Bergantung pada wajah dan bodi. Tapi tidak semua murah, ada yang berani pasang tarif sampai Rp 1 juta.

Dengan berdandan bagaikan artis, PSK yang sudah terpesan melalui jasa makelar berangkat dengan menumpang ojek menuju tempat pesanan. Sesampai di hotel tempat pesanan, sang PSK mulai beraksi. Mengetuk pintu dan tanpa ragu langsung nyelonong masuk kamar.

"Pelanggan boleh meminta layanan apapun. Seliar apapun," tutur Ina, PSK lainnya.

Maraknya kafe remang-remang dan

Drs. H. Daeng Rusnadi Drs. ABDUL KADIR IBRAHIM, MT DARLIS RAMAYULIS PILIANG JAMILUS DT. R. BATAMPAT ARMIYANTI

prostitusi liar ini, mendapat sorotan tajam sejumlah tokoh nayarakat di Natuna. Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Natuna, Daeng Rumadi misalnya, misalnya. Menurut dia, kondisi itu bisa merusak generasi muda.

"Kalau ini dibiarkan sangat berbahaya ke depan. Namun kalau saya menyarankan ada penaganan strategis agar tidak semakin liar," ungkapnya.

Hamid Rizal, Bupati Natuna kepada wartawan menegaskan akan menutup Cafe remang-remang di Kabupaten Natuna ini.

"Saya tidak akan main-main masalah menjamuurnya Cafe remang-remang," kata Hamid.

Ketika ditanya mengenai nasib pekerjanya ketika tempat mereka ditutup Hamid menegaskan akan memulangkan mereka ke kampung halamannya masing-masing.

"Kita suruh saja pulang kampung.

Sebab kita tahu sebagian besar pekerja itu berasal dari luar Natuna," tegas Hamid. (L)

Pekerja kafe remang-remang di Natuna.

Dewan Redaksi: ABDUL KADIR IBRAHIM, RAMAYULIS PILIANG, RIDHA ZIKRA, DARLIS, Ir. CATRAWALDI THAMSIN, ZAKIRMAN TANJUNG Koordinator Liputan: DARLIS, HELFI YULLINDA Reporter: JHON NERI, ST BIRO Tanjungpinang: SUDIRMAN (Kepala), PERDAMAYATA INDRA, ZAHERMAN, SAGITO PERDANA P, RAHMADI, DESI NATALIA, DESI BIRO Batam: JASMAN, SE (Kepala), NASRUL CHAN BIRO Lingga: ALI BIZAR, YULIADI BIRO Anambas: CHANDRA MINATA (Kepala) IRWANSYAH BURHANUDDIN GRAFIS/Layout: MOHD. SYARIF ZULFIRDAUS Alamat Redaksi: Jl. Pattimura No.34, Ranai, Natuna TelP: 081536069788, 081270042189, FaX: (0773) 31405 Email: natunapos@ymail.com, redaksinatunapos@ gmail.com WEBSITE: www.natunapos.com Bank: BANK BRI CABANG RANAI Percetakan: PT. Ripos Bintana Press (Isi di luar tanggungjawab percetakan)

Tarif Iklan: Iklan Umum/BW Rp4.000/mm kolom Iklan Ucapan Selamat Rp3.000/mm kolom Iklan duka cita Rp. 2.500/mm kolom Iklan hiburan Rp4.000/mm kolom Iklan 1 halaman/BW Rp6.000.000 Iklan 1 halaman (fullcolour) Rp10.000.000 Iklan 1/2 halaman/BW Rp3.000.000 Iklan 1/2 halaman (full colour) Rp5.000.000 Iklan jitu Rp.10.000/terbit Iklan info Rp15.000/terbit.

Wartawan Natuna Pos dilarang meminta dan menerima apapun dari narasumber dan dalam bertugas selalu dibekali dengan identitas dari redaksi.

4 NEWS

16 - 31 JANUARI 2017

NATUNA

Tahun 2016, kasus pencabulan meningkat di Natuna

Imalko usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Kepala Satpol PP Natuna, Syawal memasang segel Tempat hiburan malam yang tidak punya Izin.

Terbukti nikmati dana bansos, Imalko divonis 22 bulan penjara Tanjungpinang (NP) - Imalko, mantan wakil Bupati Natuna periode 2011-2016 divonis satu tahun dan 10 bulan penjara.

Uang negara yang dihibahkan Pemkab Natuna kepada LSM BP Migas disalahgunakan Imalko untuk kepentingan pribadi.

Sidang mendengarkan amat putusan ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Kamis (16/11/2016).

Ketua Majelis Hakim Zulfadly memaparkan fakta hukum selama persidangan. Penyalahgunaan wewenang sebagai wakil Bupati Natuna terbukti dilakukan, Imalko.

“Dana hibah yang dikucurkan kepada LSM BP Migas atas permintaan terdakwa telah merugikan negara,” kata Zulfadly..

Uang negara yang dinikmati Imalko sekitar Rp410 juta. Namun, uang negara ini sudah dikembalikan seluruhnya kepada jaksa penuntut umum agar dikembalikan ke kas negara.

“Atas pertimbangan tersebut, kami memutuskan untuk menghukum terdakwa selama satu tahun dan sepuluh bulan penjara. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mengajukan dua tahun dan enam bulan penjara,” ujar Zulfdly.

Imalko juga didenda Rp50 juta. Bila uang denda tak sanggup dibayar, maka hukumannya ditambah enam bulan kurungan.

Perkara ini berawal saat belanja hibah dialokasikan Pemkab Natuna bagi LSM BP Migas pada 2 Januari 2011. Dana hibah itu sebesar Rp200 juta.

Pada 3 Maret, Muhammad Nazir (Ketua LSM BP Migas Natuna) bersama Said Arfiandi (alm) selaku Sekretaris LSM BP Migas mengajukan permohonan proposal ke Bupati Natuna (saat itu dijabat Ilyas Sabli). Nilai pengajuan bantuan sekitar Rp354 juta.

Setelah dana itu dicairkan Rp200 juta, Nazir dan Erianto alias Ujang Kecik (Bendahara LSM BP Migas) menarik uang tersebut dari rekening LSM BP Migas secara bertahap di Bank Riau cabang Ranai. Pengurus LSM BP Migas kembali mengajukan proposal pada 14 Juni 2011.

Bantuan dana yang diajukan Rp3.685.962.500. Proposal itu diserahkan langsung kepada Darmanto, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Natuna waktu itu.

Darmanto “dipaksa” dengan kata-kata aspirasi wakil bupati Natuna. Ucapan itu disampaikan Nazir agar dana hibah bagi LSM BP Migas Natuna dicairkan.

Permintaan itu ditolak Darmanto. Sebab, LSM BP Migas sudah pernah mendapat bantuan hibah sebelumnya.

Penolakan itu disampaikan Nazir kepada Imalko. Beberapa saat kemudian, Darmanto didatangi Imalko.

Darmanto dibawa ke ruangan bupati Natuna. Dalam pertemuan itu, Darmanto diperintahkan Ilyas Sabli memproses pencairan dana hibah ke LSM BP Migas sebesar Rp2,4 miliar. Dana ini terus dicairkan dengan nilai yang berbeda tiap tahun hingga 2013.

Hasil audit BPKP Kepri, kerugian negara mencapai Rp3.259.274.751. Temuan kerugian negara itu berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat pengurus LSM BP Migas. Hasilnya, penggunaan dana hibah tidak didukung bukti-bukti sesuai proposal.

Dalam perkara yang sama, Muhammad Nazir dihukum lima tahun penjara pada 4 November lalu. Sedangkan Erianto dihukum tiga tahun dan enam bulan penjara. (L)

Tim Pekat segel 32 tempat hiburan malam yang tidak kantongi izin

Kapolres Natuna AKBP Charles Panuju, Sik dan Ketua Komisi III DPRD Natuna Wan Sofyan.

Ranai (NP) - Kasus pencabulan mendapat atensi khusus dari kepolisian. Di Kabupaten Natuna , kasus pencabulan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kapolres Natuna, AKBP Charles Sinaga mengatakan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur meningkat di Natuna.

Hal ini sesuai perbandingan data bulanan dan tahun lalu yang dilakukan pihaknya.

“Dalam beberapa bulan terakhir dari perbandingan yang kami lakukan dengan tahun lalu meningkat. Dalam tahun 2016 ini ada 5 kasus yang kita tangani,” kata Charles belum lama ini.

Charles berpendapat, jika mindset atau pola pikir orang tua dan keluarga yang kerap terlalu permisif dalam mengawasi putra-putrinya harus dirubah.

Dalam kata lain pengawasan orangtua harus lebih dinamis “Ini kayaknya mindset yang agak kurang dalam pengawasan. Hal itu yang perlu ditingkatkan, begitu juga kualitas pemahaman orang tua terkait bagaimana mengawasi anaknya,” saran Charles Pihak kepolisian menurutnya selama ini aktif turun ke masyarakat lewat program seperti Polisi Gek Kampong hingga Blusukan Srikandi. Selain itu sosialisasi juga kerap dilakukan pihaknya.

“Yang jelas, kami akan proses tegas semua tindak kriminal terkait pencabulan ini,” ujarnya.

Diantaranya kasus pencabulan yang telah ditangani oleh jajran Polres Natuna selama tahun 2016.

• Anggota Dewan

Ditangkap atas Kasus Pencabulan Abil Hanafi, Ketua Komisi II DPRD Natuna dari Partai Amanat Nasiona dilaporkan pada April 2016 karena sudalah membawa kabur pelajar di bawah umur berusia 14 tahun. Abil juga sudah melakukan hubungan badan dengan gadis tersebut.

Pada penyidikan tahap 1, Abil hanya menjadi tahanan kota.

Kasusnya ditangani Polda Kepri.

Pada Desember 2016, berkas Abil resmi diserahkan polisi ke Jaksa.

Bukti-bukti berupa pakaian, keterangan saksi, hingga rekaman CCTV turut diserahkan dan ia pun harus ditahan.

• Seorang gadis Diperkosa di Depan Kantor DPRD Natuna Seorang gadis CR (18) disekap dan diperkosa di dalam sebuah

rumah yang berada di depan kantor DPRD Natuna pada Oktober 2016. Pelaku berinisial DN masih dicari polisi. Namun hingga kini 2017, Polres Natuna belum berhasil menangkap DN. • Gadis 11 Tahun Digilir Pelajar SMA Beramairamai Masih ingat kasus siswi MTs di Sedanau yang diperkosa 7 pelajar SMA pada tahun 2014. Pada 2016 lagi-lagi hal serupa terjadi di ibukota Kabupaten Natuna, Ranai. Kali ini siswi SD berusia 11 tahun ditelanjangi dan digilir pelajar SMA di sebuah ruko kosong yang baru dibangun di Jalan Pramuka Ranai pada Desember 2016.

Polisi kini sedang menanangi kasus ini. Tiga pelajar berusia 17 tahun ditangkap dan satu pemuda 21 tahun dikenakan wajib lapor. (L)

Asmara Juana jabat Camat Bunguran Timur, Ferizaldi jadi Camat Bunguran Barat Ranai (NP) - Pada hari Kamis, (5/1) bertempat Gedung Sekretariat Kecamatan Bunguran Timur, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur mengadakan Serah Terima Jabatan Camat Bunguran Timur dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Bunguran Timur.

Serah terima jabatan Camat Bunguran Timur dilaksanakan dari Camat lama, Ferizaldi SH, Msi kepada, Asmara Juana Suhardi sebagai Camat Bunguran Timur yang sebelumnya menjabat camat Bunguran Barat dan sekarang camat Bungran Barat dijabat oleh Ferizaldi Sedangkan, Sekretaris Camat Bunguran Timur dijabat oleh Bukhary STP.MAP yang sebelumnya menjabat sebagai Kasusbag Protokoler Humas Pemkab Natuna. Sementara, Sekcam Bunguran Timur sebelumnya, H. Wan Suhardi SE kini menjabat sebagai Kepala Bidang Pegelolahan Informasi dan Komunikasi di Dinas Infokom Natuna.

Dalam sambutannya, Ferizaldi yang 4 tahun memimpin Kecamatan Bunguran Timur ini mengucapan selamat kepada Lurah Ranai Kota, Idris yang kini menjabat sebagai Camat Suak Midai. Selain itu, Ferizaldi juga berharap, apabila dimasa kepemimpinannya masih banyak kekurangan, dirinya memohon

Serah terima jabatan Camat Bunguran Timur Asmara Juana Suardi dan Ferizaldi yang sekarang menjabat camat Bunguran Barat. maaf kepada staf kecamatan dan unsur lainnya.

“Harapan masyarakat begitu luas. Sementara, kita SKPD tidak mampu, baik anggarannya, kewenangannya dan lainnya. Kita hanya bisa berbuat infrastruktur dan berharap Sekcam, Lurah dan Kepala Desa agar bisa berjalan baik,” kata Ferizaldi.

Ferizaldi mengutarakan, semasa pemerintahannya, secara teknis lebih banyak kepembinaan, adminstratif, membina kerukunan umat beragama dan menciptakan rasa persatuan bangsa dan mendapat penilaian hampir WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Inspektorat.

“Satu hari setelah pelantikan, diadakan penilaian dan menda-

pat penilaian hampir WTP. Salah satu menjadi kendala masih banyak aset tidak jalan seperti roda dua dan empat dan asset dikuasai aparatur lainnya seperti Pengadilan Negeri dan Mess yang masih menjadi asset Camat Bunguran Timur,” ujar Ferizaldi.

Dia mengemukakan, Kecamatan Bunguran Timur merupakan satu – satunya Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) dengan Standart Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang merupakan Kantor Camat pertama diresmikan oleh Bupati Natuna sebelumnya, yakni Ilyas Sabli.

Sedangkan, untuk perizinan hiburan malam, Ferizaldi mengaku hanya baru satu yang

melakukan izin ulang yaitu JFC dan yang lain belum dapat perizinan, karena belum mendapat syarat ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan itu, Camat Bunguran Timur yang baru dilantik, Asmara Juana Suhardi mengungkapkan penyamarannya dalam meninjau bagian pemerintahan Kecamatan Bunguran Timur.

“Dengan memakai kumis palsu, sepatu buruk dan jalan senget. Saya meninjau beberapa lokasi walaupun beberapa orang mengetahuinya,” ujar Hai panggilan akrapnya.

Masih kata Hai, penyamaran yang dilakukannya hanya untuk melihat bagaimana pelayanan prosedure yang berlangsung di Kantor Desa dan Kelurahan.

“Saya harus meninjau dan memetakan karakter, karena Sekcam Bungtim juga ikut diganti. Jadi saya harus meninjau ulang kembali,” ujar Hai. Hai mengemukakan, selama penyamarannya di lapangan, pelayanan cukup bagus. Oleh karena itu, dirinya berharap besar dan berterimakasih kepada Ferizaldi selama memimpin Kecamatan Bunguran Timur.

Dalam serah terima itu turut dihadiri jajaran Pemerintahan Kecamatan Bunguran Timur, Polsek Bunguran Timur dan para tokoh masyarakat Bunguran Timur. (L)

Ranai (NP) - Pemerintah Kabupaten Natuna menyambut tantangan anggota DPRD Natuna dan organisasi massa Islam, yang meminta agar segera menutup tempat-tempat karaoke tak berizin minuman beralkohol (minol). Selasa (3/1) malam, Pemkab Natuna melalui Tim Pekat yang di ketuai Setda Natuna telah melakukan penyegelan 32 tempat karaoke yang belum melengkapi perizinan.

Hal ini dikatakan Kasat Pol Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Natuna Syawal Saleh, SE kepada Wartawan di Kantor Satuan Pamong Praja (Sat PP), Selasa(03/01/).

Syawal menjalaskan, razia Pekat malam ini merupakan tidak lanjut daripada razia sebelumnya yang telah di laksanakan, khususnya buat Tempat Hiburan Malam yang belum memiliki perizinan.

“Para pemilik tempat hiburan malam sudah, kita himbau dan adakan peretemuan pada waktu lalu untuk segera melenkapi perizinan dalam berusaha khususnya tempat hiburan malam dan itu pun sudah kita beri peringatan Surat Pemberitahuan (SP) 1 dan SP 2 untuk segera mengurus perizinanya,” jelas Syawal.

Untuk razia Pekat malam malam selasa tanggal 3 kita mulai pada pukul 20.30 Wib dengan menyisir kesemua tempat Hiburan malam yang sudah pernah kita data .Dan hasil malam itu tim pekat berhasil menyegel 32 tempat karoke Tempat Hiburan Malam(THM) dengan jumlah tempat karoke (VIP Karoke ) sebanyak 60 room. Ini dilakukan semuanya sudah melalui proses himbauan atau pemberitahuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna kepada pemilik Tempat Hiburan Malam yang berada di Kota Ranai.

Razia dimulai menyisir tempat hiburan malam yang berada di Puja Sera 36, Kafe di daerah Puak ,Tempat Karoke yang berada di daerah batu kapal dan Jemengan, Kafe yang berada di Lapangan bola Jarmin, Tempat Karoke JFC dan Karoke Cempions yang kesemuaanya itu berada di Kota Ranai Kecamatan Bunguran Timur.

Syawal menghimbau kepada pemilik Tempat Hiburan Malam yang sudah dipasang segel oleh Tim Pekat jangan sekali kali untuk mencopot segel yang sudah dipasang sebelum perizinannya disiapkan.

“Kalau ada pencopotan atau pelepasan Kertas Segel maka si pemilik akan berurusan dengan Hukum,” tegas Syawal .

Syawal juga menambahkan, setelah Tempat Hiburan Malam Tim Pekat juga akan melaksanakan gelar razia di tempat koskosan, penginapan dan hotel yang berada di Kota Ranai guna memberikan rasa keamanan ketertiban lingkungan buat masyarakat dari ganguan Penyakit Masyarakat kata syawal.

Tim Pekat merupakan Tim gabungan yang sudah di bentuk oleh Pemerintah daerah Kabupaten Natuna yang di Ketuai oleh Sekda Natuna, Kepolisian, TNI melalui POM AD,POM AL,POM AU, Instansi terkait (Disperindak, Disnaker, Bakesbangpol), Camat Bunguran Timur, Lurah Ranai, unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan para Wadah Wartawan. (L)

Hamid Rizal jenguk warga Kelarik yang diterkam buaya Ranai (NP) - Bupati Natuna, Hamid Rizal, menjenuk Kunah (65), warga Desa Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara. Wanita itu menjadi korban keganasan buaya muara.

Kunah saat ini masih dirawat di RSUD Natuna. Nenek ini diterkam buaya yang muncul dari kolong jamban kamar mandi papan di rumahnya yang tidak menggunakan kloset.

Beberapa warga rumah pelantar di Desa Kelarik memang masih belum memakai kloset. Aktifitas pembuangan MCK di kamar mandi rumah-rumah pelantar mereka masih banyak berupa papan yang diberi celah atau lobang langsung ke sungai.

Hamid yang dimintai komentarnya terkait populasi buaya yang rawan ini, mengakui hal itu sebagai keadaan alam yang biasa. “Biasa lah itu,” ujar Hamid, Rabu (4/1).

Menurutnya warga perlu hati-hati

dengan tempat-tempat yang rawan dengan hewan buas seperti buaya.

Hamid masih belum mau berkomentarr banyak soal antisipasi ke depan.

“Kalau nggak mau diterkam buaya jangan main di sungai lah subuhsubuh,” kata Hamid.

Beberapa lokasi di Natuna memang dikenal banyak populasi buaya, seperti di antaranya, sungai dan muara wilayah Selat Lampa, bendungan tapau, sungai hingga muara Desa Kelarik dan beberapa daerah lainnya.

Warga khawatir populasi buaya bertambah dari tahun ke tahun.

Buaya sepanjang 4 meter sempat ditangkap warga di Selat lampa beberapa waktu lalu karena memangsa hewan peliharaan warga seperti anjing, itik dan lainnya. Sementara di desa kelarik warga juga kerap melihat penampakan buaya.

Terkait antisipasi pemerintah terhadap serangan buaya, Hamid mengaku akan meminta Dinas Kehutanan.

“Wah itu nanti lah kita pikirkan.

Dinas Kehutanan nanti tu,” sebut Hamid.

Sementara itu Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti menyebutkan Keganasan buaya menurutnya menjadi perhatian Pemda Natuna dan perlu solusi. Sungai di Kelarik memang kerap dijumpai buaya sebelumnya. Namun setelah sekian lama, baru kali ini ada lagi kasus warga yang dimangsa buaya.

“Ini menjadi perhatian, terkait populasi buaya, karena mengancam keselamatan warga. Kita akan koordinasi dengan dinas terkait, pihak desa dan kecamatan. Karena saya dapat info memang banyak buaya yang dilihat warga. Bahkan ada yang pe-

lihara buaya dulu sampai diserang,” ujar Ngesti.

Kepala Desa Kelarik Air Mali, Ali Imran mengakui memang banyak warga yang menggunakan kamar mandi dengan bentuk MCK yang langsung berhubungan ke sungai.

“Iya memang yang pakai closet ada.

Tapi yang bolong langsung ke sungai juga ada. Biasa lah warga desa,” ujarnya.

Saat pasang naik, jarak air dengan injakan lantai kamar mandi berlantai papan cukup dekat.

Ali mengatakan bahwa pihak desa akan melakukan sosialisasi dan imbauan bagi warga untuk berhatihati.

“Di kawasan ini memang banyak buayanya, kita akan cari solusi,” ujarnya.

Beruntung buaya tersebut tidak meyeret Kunah hingga ke dalam air

Bupati Natuna Hamid Rizal menjenguk Mak Kunah, warga Kelarik yang di terkam Buaya di RSUD Natuna. dan cepat melepaskan gigitannya.

Peristiwa itu terjadi pagi tadi, Senin (2/1) sekitar pukul 05.30 WIB. Kunah yang awalnya pagi itu se-

dang bersih-bersih di Sungai Air Mali pagi sekitar pukul 05.30 WIB kaget saat gigi hewan buas itu menerkam badannya. (R)

5

16 - 31 JANUARI 2017

GALERI FOTO

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal melantik dan mengambil sumpah Wan Siswandi sebagai Sekda Kabupaten Natuna.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menandatangani berita acara pelantikan disaksikan Sekda Wan Siswandi dan Asisten Sekretariat Pemkab Natuna.

Bupati Lantik Wan Siswandi Gantikan Syamsurizon Sebagai Sekda Kabupaten Natuna Hamid: Jabatan bukan hadiah tapi itu amanah yang diberikan masyarakat tolong dijalankan dengan sebaik mungkin

S

Buati Natuna menberikan sambutan pada acara pelantikan Wan Siswandi sebagai Sekda Kabupaten Natuna.

Bupati Natuna Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna Hj. Ngesti Yuni Suprapti dan Ketua DPRD Natuna Yusripandi.

ecara resmi Bupati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si melantik Wan Siswandi, S.Sos, MSi menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna di Gedung Sri Serindit Ranai, Kamis (29/12).

Wan Siswandi dilantik berdasarkan SK Bupati nomor 143/BKD/2016. Tentang pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna. Ditetapkan di ranai 28 Desember 2016.

Acara pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung dalam suasana hikmat. Dihadiri Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, Ketua DPRD Natuna Yusripandi dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna, anggota (FKPD) forum komunikasi perangkat daerah, Para Kepala dan Staf Perangkat Daerah, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat.

Bupati Natuna Hamid Rizal dalam kata sambutannya mengingatkan kepada pejabat baru Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dan di pertanggungjawabkan.

"Jabatan yang diberikan bukanlah Hadiah melaikan amanah yang dipercayakan untuk menjalankan Visi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka pengembangan dan Pembangunan Kabupaten Natuna," kata Hamid.

Hamid menambahkan, Sekda terpilih ini merupakan hasil seleksi terbuka, diikuti pejabat Natuna yang memiliki kompetensi terbaik. Peserta telah mengikuti seluruh tahapan, serta melibatkan pihak luar sebagai tim penguji.

Sebelumnya, seleksi calon Sekda Natuna diikuti tiga peserta, diantaranya, Wan Siswandi, Drs H Agus Supardi (Kadis Pend) dan Tasrif Asisten serktariat Pemkab Natuna akhirnya Wan Siswandi terpilih menjadi Sekda menggantikan Syamsurizon. “Hendaknya Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna dapat memberikan pencerahan di dalam bertugas nantinya sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Natuna ini, dan dalam bekerja nantinya dapat bersinergi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Natuna , FKPD sereta SKPD dalam meng-

isi pembangunan sesuai dengan Visi Pemerintahan Kabupaten Natuna," pesan Hamid.

Hamid menyampaikan harapan kepada Sekda yang baru dilantik untuk dapat membantu Bupati dan Wakil Bupati Natuna dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Natuna.

Hal yang sama juga disampaikan kepada mantan Sekretaris Daerah, Samsurizon, SH, MSi. Hamid mengucapkan terima kasih atas kinerjanya selama ini dan diharapkan juga terus membantu beliau dalam membangun Natuna ke depan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi,Ssos.Msi merupakan putra terbaik kelahiran 2 Januari 1969 Desa Sungai Hulu Kecamatan Bunguran Timur dengan menempuh jenjang karier yang sangat Cemerlang .

Wan Siswandi, S.Sos, M.Si lahir di Sungai Ulu, 2 Januari 1969. Memiliki 5 orang anak, Wan Wahyu Liandra, Wan Rahayu Utami, Wan Esi Tri Utami, Wan Muhammad Riandra dan Wan Sesi Azifha.

Menempuh pendidikan di SDN Sepempang Ranai, SMPN Ranai, SMAN Ranai kemudian melanjutkan pendidikan S.1 di Universitas Islam Riau dan S.2 di Univeristas Islam Riau.

Sebelum menduduki posisi sebagai Sekda, Wan Siswandi sebelumnya telah memulai karier yang cukup panjang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Karier Wan Siswandi saat diterima menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dimulai dengan menjadi Staf Setda Kabupaten Natuna (2001), Staf Dinas Tenaga Kerja (2002), Plt Lurah Ranai Kecamatan Bunguran Timur (2002-2003), Sekretaris Kelurahan Ranai Kec Bunguran Timur (2003), Kepala Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur (2004-2005), Camat Bunguran Timur (2005-2006), Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Natuna (2006-2008), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (2008-2010), Staf Badan Kepegawaian Daerah (2011), Kepala Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi (2011-2012),Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (2016) dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna (2016). (Lis)

Sekda lama Syamsurizon, Wakil Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar bersama FKPD saat menghadiri pelantikan Sekda, Wan Siswandi.

Jajaran FKPD Natuna yang hadir pada pelantikan Sekda Natuna.

Sekda Natuna, Wan Siswandi usai dilantik bersama kerabat dan istri.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal saat mengambil sumpah jabatan Wan Siswandi sebagai Sekda Kabupaten Natuna.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal memberikan ucapan selamat kepada Wan Siswandi usai dilantik sebagai Sekda Kabupaten Natuna.

Ketua PKK kabupaten Natuna Nurhayati Hamid Rizal bersama istri sekda yang baru Wan Sisiwandi dan istri sekda yang lama Syamsurizon.

6 NEWS

16 - 31 JANUARI 2017

NATUNA

Plt. Dirut Perusda Natuna, Ilham Kauli.

Perusda Natuna bangkrut, terpaksa PHK 80 karyawan Ranai (NP) - Manajemen Perusahaan Derah (Perusda) Kabupaten Natuna ‘terpaksa’ menghentikan atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sekitar 80 orang tenaga di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.

Pemberhentian ini dilakukan untuk kepentingan efisiensi keuangan Perusda Natuna.

“Mereka terpaksa kita berhentikan disetiap kecamatan Saat ini yang tertinggal hanya sekitar 20-an orang saja," kata Pjs Direktur Utama Perusda Natuna Ilham Kauli belum lama ini.

Ilham mejelaskan ini terpaksa dilakukan karena anggaran kepada Pemerintah Daerah (Pemda) masih kentara, sehingga membebani keuangan daerah.

Perbaikan sedang dilakukan pasca berakhirnya masa jabatan Dirut Perusda sebelumnya. Posisi Dirut Perusda saat ini diduduki pejabat eselon Pemkab Natuna untuk sementara waktu sebagai pelaksana tugas menunggu proses seleksi Dirut Perusda.

Dirut yang akan dipilih nantinya melalui tahapan hingga fit and proper test.

Empat bulan terakhir, Ilham Kauli yang sebelumnya non job usai menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) sementara waktu menggawangi Plt Dirut Perusda.

Kendati beberapa hari lalu Ilham pun sudah dilantik lagi sebagai Kepala Dinas Kependudukan (Disduk), namun ia mengakui tetap punya tanggungjawab besar terkait penunjukan ini sebelumnya.

"Saya sedang berusaha membenahi ini.

Saya bersyukur ditunjuk ke Perusda. Walau banyak yang bilang saya ditempatkan 'di neraka', namun saya yakin banyak ilmu yang akan saya serap dalam beberapa waktu ke depan," ujar Ilham.

Kondisi keuangan Perusda Natuna, memang sedang tidak sehat. Namun menurutnya hal itu harus menjadi motivasi pembenahan agar lebih baik.

"Yang jelas perlahan kita harus bergerak.

Yang perlu dipikirkan bagaimana mengurangi kecenderungan ketergantungan Perusda kepada Pemda dalam pendanaan.

Aset yang ada harus dimaksimalkan hingga menjadi perusahaan yang benar-benar mandiri," jelas Ilham..

Ilham mengatakan, pihaknya tengah menginventarisir semua aset-aset produktif milik Perusda, salah satunya pasar tradisional Ranai. Menariknya, perampingan secara ketat jumlah karyawan di Perusda pun sudah dilakukan. Menurutnya Perusda fokus ke kualitas bukan kuantitas "Sebelumnya ada 100-an karyawan mulai dari tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Kini hanya tersisa 20-an. Kinerja jumlah karyawan yang ada tidak berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Makanya rampingkan dulu. Kita fokus ke kualitas saat ini," terang Ilham.

Penyesuaian gaji dan pengurangan tunjangan juga terpaksa dilaksanakan Perusda sebagai langkah menyehatkan keuangannya yang sedang kronis ini. Pesangon untuk para karyawan yang diputus hubungan kerja pun tengah dicari solusi ditengah kemampuan anggaran yang kurang memadai.

Menurut Ilham, peluang-peluang lini bisnis yang dijalankan Perusda selama ini tidak maksimal. Lini usaha lama bisa saja kembali dimunculkan semisal, perniagaan gas LPG, sektor pemecahan batu granit dan sebagainya. Bahkan ada rencana mengoperasikan kapal untuk tol laut. (L)

Ketua KPUD Natuna, Affuandris.

Jaksa sudah periksa 22 orang saksi dugaan korupsi di KPU Sekda Natuna Wan Siswandi saat memimpin apel perdana di halaman Kantor Bupati Natuna.

Wan Siswandi pimpin apel perdana Bukit Arai (NP) - Baru selesai dilantik sebagai Sekretaris Daerah Natuna, Wan Siswandi langsung menggelar apel bersama jajaran ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna di halaman Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Selasa (3/1).

Wan Siswandi dalam sambutanya mengatakan, pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang diselenggarakan baru-baru ini merupakan pelantikan serentak di seluruh Indonesia, sebagai implementasi regulasi baru penyelenggaraan

Pemerintah Daerah yang disesuaikan atas dasar perubahan beberapa kewenangan yang sudah diambil alih oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Dia mejelaskan, ini terpaksa dilakukan karena ada perampingan dan perubahan nomenklatur instansi pemerintah daerah, yang secara otomatis berdampak pula sehingga berkurang jumlah posisi jabatan eselon yang ada.

Kebijakan tersebut sangat berat hati harus diambil oleh Pemerintah Daerah.

"Saya meminta kepada para

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk bersabar dan menerima penempatan baru ( jabatan) dengan lapang dada, mengingat formasi jabatan yang sudah diatur akan mengalami evaluasi dan kajian lebih lanjut bagi lebih mengoptimalkan produktifitas SKPD yang telah ditetapkan saat ini," kata Wan Siswandi.

Wan Siswandi jmengharapkan, dengan adanya perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ada, secara otomatis para staf juga

akan diserahkan Surat Keputusan Penempatan yang baru.

"Saya berharap kepada pejabat yang baru dilantik dan ASN yang dapat penempatan surat tugas baru agar dapat menjalankan tugas secara profesional, jangan dipolitisir sebagai kebijakan yang mempertimbangkan kedekatan terhadap pimpinan. Karena hal ini akan merusak suasana kerja yang akan berimbas pada menurunnya kualitas kerja dan pelayanan yang harus diselenggarakan bagi masyarakat," harap Wan Siswandi. (H/L)

Walaupun dinasnya baru, Minwardi akan berusaha meningkatkan PAD Ranai (NP) - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Natuna melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Atap Kabupaten Natuna akan segera mengoptimalkan seluruh investasi yang mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk daerah.

"Peningakatan PAD ini, salah satunya mengundang investor agar menanamkan modal dan usahanya di Kabupaten Natuna,” kata Minwardi di kantor Bupati Natuna, Kamis (05/01).

Minwardi optimis, dirinya yakin akan semakin banyak investor yang berminat menanamkan modalnya di Natuna.

"Dengan banyaknya investor yang beriventasi, tentunya PAD kita juga akan meningkat,” ujar Minwardi.

Minwardi mendan penanaman jelaskan, untuk modal demi memencapai itu, senambah pundimua jajaran Pepundi penerimerintahan Daermaan daerah. ah, harus diiringi Mantan Kadis dengan peningkaPekerjaan Umtan kualitas Sumum ini meyaber Daya Manusia kini, dengan (SDM) dan profemenggenjot persionalitas kinerja izinan dan penkhususnya dalam anaman modal, memberikan pebanyak sekali layanan terbaik. sektor yang ber"Begitu, pasti- Drs. Minwardi, Kepala Dinas peluang untuk n y a k i t a a k a n Penanaman Modal dan meningkatkan siap dan dapat Perizinan Kabupaten Natuna. Pendapatan Asberkompetisi di li Daerah (PAD) kancah internasional," jelas Natuna.

Minwardi “Disini kita akan menggenjot Minwardi mengatakan, mu- sektor perizinan Natuna, karena lai tahun ini pihaknya akan banyak sektor yang bisa dijadimenggenjot sektor perizinan kan PAD," jelas Minwardi.

Kendati masih belia menduduki jabatan ini, bukan berarti tidak memiliki beban kerja dan pekerjaan rumah. Justru disitulah kinerja instansinya diuji untuk meningkatkan sektor perizinan dan penenaman modal.

“Di situlah kinerja kita ditingkatkan mulai dari perzinan dan penanaman modal. Karena dinas ini tempatnya orang-prang kaya untuk investasi dan menanam modal,” kata Minwardi.

Ketika ditanya sektor mengenai mana saja yang bakal menjadi prioritas, Minwardi masih enggan berkomentar. Namun ia meminta dukungan dari semua pihak, sehingga potensi-potensi Natuna bisa tergarap dengan baik dan menyumbang bagi PAD Natuna. (L)

Ranai (NP) - Dugaan korupsi dana hibah Pemerintahan Kabupaten Natuna kepada Komisi Pemiliahan Umum Dearah (KPUD) Kabupaten Natuna sebesar Rp 200 juta lebih tahun anggara 2016 yang dilaporkan olek Ketua KPUD Natuna, Affuandris, S.Kom kepada kejaksaan Negeri Natuna beberapa bulan lalu sudah memasuki tahapan Lidik.

Kepala Seksi intelijen Kajari Natuna, Hendri Sipayung, SH kepada wartawan di ruangan kerjanya belum lama ini menjelaskan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

"Laporan Ketua KPUD Natuna Affuandris sudah memasuki tahap Lidik," kata Hendri.

Hendri mengatakan, dugaan korupsi yang dilakuak oleh bendahara KPUD Natuna, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi termasuk Ketua KPUD Natuna sebagai saksi terlapor.

Terkait penetapan tersangka dalam kasus ini, Hendri belum mau buka suara.

"Nantilah, semua teman teman media akan tau siapa tersangkanya. Teman-teman kan tahu intruksi presiden kita penegak hukum dilarang untuk terlalu banyak exspos.

Tunggu sajalah kalau semuany sudah rampung akan ada tersangkanya," ujarnya.

Terkait ksus ini terlapor terancam UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberntsan tindak pidana korupsi, pasal 209 dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) thun dan denda Rp.50 juta, dan pling tinggi 5 tahun penjra dan denda 250 juta rupiah.

Ketua KPUD Natuna, Affandri mejelaskan, dilaporkannya ke Kejaksaan Negeri Natuna dugaan korupsi dana hibah bantuan penyelenggaraan pilkada Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2016.

Sebelum menempuh jalur hukum, Affuandris telah melakukan rapat internal terlebih dahulu dengan seluruh komisioner dan stafnya yang bertugas di KPU Natuna untuk menanyakan adanya kejanggalan penggunaan dana tersebut, dia meminta kepada yang merasa menikmati atau menyelewengkan uang itu untuk mengembalikannya.

Menuru Affandris, sampai batas waktu yang ditentukan tidak satupun yang mengembalikan, bahkan semuanya mengaku tidak ada yang menikmati uang negara tersebut. "Saya marah dan langsung melaporkanya ke kejaksaan Negeri Natuna," kata Afandris.

Affandris mengatakan, disaat itu pihak kejaksaan tidak lansung melakukan proses hukum , terlebih dahulu melakukan mediasi kepada pihak terlapor untuk mengembalikan uang tersebut, namun sesuai waktu yang ditentukan untuk pengembalikan oknum terlapor tidak bisa mengembalikan uang itu. "Sehingga kasus ini harus harus dilanjutkan." ujar Afandris. (L)

Kesenian rakyat meriahkan HUT ke-10 Desa Batu Gajah Batu Gajah (NP) - Waktu memang cepat berlalu tidak terasa desa Batu Gajah sudah berusia 10 Tahun. Untuk mengenang sepuluh tahun terbentuknya Desa Batu Gajah masyarakat dan jajara Pemerintaha Desa menggelar beberapa antaraksi permainan Rakyat dan kesenian budaya desa setempat Pada malam harinya, menjelang pergantian tahun 2016, Sabtu (31/12/), Kades bersama staf dan lembaga desa mengadakan jamuan makan malam dan do’a bersama masyarakat dihalam kantor desa Batu Gajah.

Bahtiar Kepala Batu Gajah mengatakan, kesenian daerah merupakan warisan budaya yang harus dikembangkan dimasa mendatang. Untuk itu, pihaknya selalu berupaya menampilkan pertunjukan kese-

nian daerah yang ada didesanya, dengan tujuan agar masyarakat bisa melihat dan mempelajari kesenian tradisi daerah untuk dilestarikan kepada generasi penerus nanti.

Bahtiar menjelaskan, peringatan hari jadi desa Batu Gajah selalu bertepatan dengan pergantian tahun baru, menggelar pertunjukan kesenian dan budaya daerah merupakan waktu yang tepat disamping menunggu detik-detik pergantian tahun baru.

“Kita berharap dengan penampilan kesenian daerah ini, masyarakat luas bisa tau, bahwa di desa ini memiliki kesenian budaya yang terus dilestarikan keberadaanya kepada anak cucu dan generasi penerus," kata Bahtiar.

Disamping itu juga, pertunju-

Atraksi permainan kesenian rakyat Desa Batu Gajah. kan seni daerah untuk memberi motivasi kepada anak – anak sekaligus menarik minat mereka, betapa pentingnya mencin-

tai kesenian budaya daerah yang telah di tinggal nenek moyang kita, ujar Batiar.

Bahtiar meyakini semakin

sering ditampilnya kesenian dan budaya daerah yang dimiliki, akan menambah antusias masyarakat terhadap kesenian budaya daerah di desa ini.

"Mudah–mudahan kecintaan masyarakat terhadap kesenian daerah masih tinggi, untuk kedepannya kesenian budaya daerah di desa ini tidak akan pernah pudar dari generasi ke generasi," harap Bahtiar Bahtiar menjelaskan, desa Batu Gajah memiliki tiga kesenian budaya khas daerah yang terus dilestarikan keberadannya, seperti seni bela diri pencak silat dari kelompok seni mandiri, permainan alu dan hadrah dari sanggar dendang bermadah.

Kesenian ini terus kita kembangkan, pemerintah desa sangat mensuport kegiatan seni budaya ini, melalui sanggar seni

yang telah terbentuk di desa.

"Kita sangat apresiasi kepada pelaku seni ini, baik secara moril maupun meteri, sebab mereka sangat konsisten dalam melestarikan kesenian budaya yang ada didesa ini," jelas Bahtiar.

Selain itu, pada malam penutupan HUT desa ini, pihaknya juga menyampaikan realisasi pengunaan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Desa (APBDes) tahun 2016 kepada masyarakat.

Hal tersebut, tujuan agar seluruh masyarakat desa bisa mengetahui, tentang penggunaan anggaran desa selama tahun 2016, walaupun penyampaian dalam kesempatan itu tidak diterangkan secara detail, setidaknya secara gambaran garis besar masyarakat sudah bisa mengetahui penggunaan dana desa selama tahun 2016.

Ditempat yang sama Wahyudin, Ketua BPD desa Batu Gajah memberikan apresiasi kepada pemerintah desa beserta aparatur yang telah berhasil membawa desa Batu Gajah menjadi desa berprestasi dan dikenal oleh masyarakat luas.

“Pada tahun ini, desa Batu Gajah memperoleh juara I pada ajang lomba desa tingkat kabupaten dan meraih juara III ditingkat Provinsi Kepri, prestasi ini merupakan suatu kebanggaan dan pencapaian yang bagus buat pemerintah desa batu gajah," kata Wahyudin.

Wahyudin berharap, pada tahun–tahun berikutnya desa Batu Gajah terus memberikan yang terbaik, baik secara prestasi maupun program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (L)

NEWS 7

16 - 31 JANUARI 2017

NATUNA

Syamsurizon, mantan Sekda Kabupaten Natuna bersama Wakil Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar dan Wakapolres Natuna Kompol Joko menghadiri pelantikan Sekda yang baru, Wan Siswandi.

Bustami, Kades Seleman terpilih periode 2017-2022.

Bustami terpilih jadi Kades Seleman Seleman (NP) - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Bunguran Timur Laut tepatnya desa Seleman berlangsung pada tanggal 27 November lalu berjalan sangat alot berjalan dengan lancar dan aman dengan kemenangan berada dipercayakan masyarakat kepada Bustami.

Bustami merupakan sosok yang pernah menjabat kepala desa Seleman pada periode 2011 s/d 2016 jadi tidak salah pilih apabila Masyarakat Desa Seleman memilihya kembali untuk menata Desa Seleman lebih baik dari sebelumya di setiap sektor.

Pilkades Seleman diikuti oleh 3 kandidat yang kesemuanya puya Visi dan Misi yang baik maka dari itu Masyatakat Desa Seleman harus selektif untuk memilih karena semua kandidat sama sama meyajikan suatu program yang sangat baik. Akan tetapi Masyatakat Desa Seleman sudah mulai pintar memilih, maka dari itu masyarakat menjatuhkan pilihan sama Bustami karenakan bisa membawa program-program untuk kemajuan Desa Seleman lebih baik dan pula akan meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa Seleman.

Bustami dalam hal ini meyampaikan bahwa dengan amanah yang diberikan oleh Masyarakat Desa Seleman akan kami laksanakan sebaik baikya, dengan ini prioritas yang akan kami laksanakan adalah mengentaskan kemiskinan dengan komitmen bagaimana Masyarakat bisa meningkatkan inkam perkapita dengan cara nanti akan berkolaborasi dengan pemerintah agar supaya Masyarakat bisa mendapat suntikan dana, guna mendapatkan perkembangan usaha.

Bustami mengatakan, program yang telah dicanangkannya itu antara lain dalam bidang perbaikan infrastruktur umum seperti jalan, draenase dan sarana umum lainnya. Selain itu, dirinya juga akan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakatnya berupa pengolahan batu granit.

"Di Desa kami ini batu sangat banyak, jadi sayang jika tidak diolah. Nanti bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan, mereka bisa memecah batu, nanti pihak desa yang akan beli batu mereka, melalui BUMDes. Bagi yang tidak memiliki lahan batu, nanti akan kita usahakan agar tetap bisa mengolah batu warga lain yang memiliki lahan batu, biar mereka bagi hasil," kata Bustami belum lama ini.

Selain pengolahan batu dia juga akan menggalakkan program penanaman bibit kelapa hibrida bagi masyarakat petani yang ada di Desanya. Rencananya nanti ia akan membagikan bantuan bibit kelapa unggul tersebut melalui kelompok tani.

"Satu kelompok ada 5 orang anggota, nanti kita bagikan kepada kelompok tersebut, biar kelompok sendiri yang akan membagikan ke setiap anggotanya," ujar Bustami.

Bustami menambahkan, masih ada lagi satu program unggulan yang akan digalakkannya, namun kali ini dibidang peternakan sapi. Pembagian sapi ini nantinya juga melalui kelompok peternak yang ada di Desa yang berpenduduk sekitar 270 jiwa dari 120 kepala keluarga yang ada.

"Semua program tersebut rencananya akan kami laksanakan pada tahun 2017 ini, melalui anggaran dana desa (ADD, red) Selemam tahun 2017. Ditahun ini anggaran kita sekitar Rp. 1 milyar lebih, hampir Rp. 2 milyar lah. Dan saya berharap program ini benar-benar menyentuh rakyat kecil," kata Bustami berharap. (L)

Hamid beri apresiasi kepada Syamsurizon

Hamid berharap tahun 2017 pembangunan Bandara Kelarik terealisasi Kondisi jembatan menuju Kecamatan Bunguran Utara yang butuh perhatian serius dari pemerintah.

Ranai (NP) - Bupati Natuna Drs H Abdul Hamid Rizal berharap pembangunan Kabupaten Natuna kususnya pulau-pulau terluar bakal lebih cepat dengan adanya dukungan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan.

"Kami harapkan pembangunan Kab Natuna bisa lebih cepat dengan dukungan Inpres," kata Hamid Rizal di gedung Serindit belum lama ini.

Program percepatan pembangunan Natuna dalam ekonomi maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo diharapakan Pemerintah Daerah direalisasi tahun 2017.

"Pemerintah Daerah sudah mengusulkan program pendukung percepatan pembangunan senilai Rp 4,7 triliun," ujar Hamid Rizal.

Hmid Rizal mengatakan, usu-

lan Pemerintah Daerah sebesar Rp 4,7 triliun adalah permintaan Presiden Joko Widodo, dalam mendukung percepatan pembangunan Natuna.

Usulan dari Pemerintah Daerah tersebut sambungnya, diperkirakan sudah direalisasi Presiden ditahun 2017. Harapan Pemerintah Daerah, masing masing Departemen terkait secepatnya merealisasi.

“Usulan daerah merupakan program pembangunan kepada Presiden. Pelaksananya di Departemen terkait, mudah mudahan tahun 2017 usulan Natuna dilaksanakan,” harap Hamid Riza Dijelaskan Hamid, usulan Pemerintah Daerah sebesar Rp 4,7 triliun berupa pembangunan infrastruktur yang selama ini didambakan masyarakat.

Hamid merinci, usulan infstruktur yang diusulkan adalah pembangunan jembatan pen-

ghubung dari Pulau Bunguran menuju Pulau Sedanau.

Jembatan pengubung pulau Bungùran ke pulau Sedanau ini panjangnya sekitar 7 kilo meter dari Tanjung Kudu . Desain fisiknya disiapkan Pemerintah Provinsi.

"Ada pertimbangan kenapa perlu dibangun jembatan penghubung itu, pertama mempelancar arus barang dan orang.

Tentu ini pengaruhi ekonomi masyarakat," jelas Hamid Rizal.

Tidak hanya itu, pertmbangan lain adalah bisa mengatasi krisis air bersih di pulau Sedanau.

Melalui pemasangan pipa air bersih dari pulau Bunguran. Dan bisa memasok listrik yang cukup.

“Terutama itu air bersih. Di sana (Sedanau,red) kalau sudah kemarau, air sudah seperti emas,” ungkap Hamid Rizal.

Hamid mengatakan, usulan sebesar Rp 4,7 triliun bukan per-

encanaan yang mendadak. Namun sudah lama disiapkan oleh bapak BJ Habibi yang dikonsep dalam Badan Pengelola Percepatan Pembangunan Natuna (BP3N) sepuluh tahun lalu.

Tidak hanya itu, dalam usulan juga terdapat pembangunan Bandar Internasiona di kecamatan Bunguran Utara (Kelarik) dan infrastruktur jalan, bermula pelebaran ruas jalan kota Ranai, serta pembangunan jalan lingkar laut dari pantai Batu Hitam hingga pantai Batu Kapal.

Pemerintah Daerah juga mengusulkan perbaikan fasilitas pelayanan masyarakat serta peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

"Sekolah kita di Natuna perlu dibangun teknik kemaritiman yang bagus dengan tenaga pengajar yang handal," ujar Hamid Rizal. (L)

Ranai (NP) - Bupati Natuna Hamid Rizal memberi apresiasi kepada pejabat lama Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna Syamsurizon, SH, Msi yang sudah mengabdi mengemban tugas dengan baik penuh amanah untuk membangun Natuna selama ini.

“Saya ucapkan terima kasih, kepada saudara Syamsurizon yang sudah menjalankan tugas dengan baik sebagai Sekda selama ini, mudahan-mudahan kita masih bisa bekerja sama membangun Natuna, meskipun dijabatan lain bukan lagi sebagai Sekda," ujar Hamid Rizal ketika melantik Sekda terpilih Wan Siswandi di gedung Sri Srindit Ranai, Kamis (29/12/2016).

Menurut Hamid, peran Syamsurizon sebagai Sekda selama ini, telah banyak capaian dalam membantu kepala daerah menjalankan roda pemerintahan, mudah–mudahan dedikasi itu, terus berlanjut dijabatan lain.

Saat ini, Syamsurizon menjabat sebagai staf ahli dilingkungan Pemkab Natuna.

“Jabatan sebuah amanah yang bisa datang dan pergi, secara pribadi dan atas nama masyarakat saya mengucapkan terima kasih, atas jasa dan pengabdian (Sekda Samsurizon)," ujar Hamid.

Sementara kepada pejabat baru, Wan Siswandi, Bupati Hamid berpesan agar mengemban amanah dengan bijaksana penuh tanggung jawab. Sebab jabatan bukan merupakan hadiah tapi amanah yang dituntut pertanggung jawabannya baik didunia maupun diahirat.

“Saya berharap kepada Sekda baru terpilih dapat mengemban amanah, dengan sebaik-baiknya penuh dedikasi dan tanggung jawab, dalam membantu kepala daerah menjalankan roda pemerintahan demi memajukan Natuna yang kita cintai," harapan Hamid. (L)

Bupati Lantik Ibrahim Yakub sebagai Ketua Baznas Natuna

Bupati Natuna Hamid Rizal melantik ketua Baznas, Drs. Ibrahim Yakub.

Ranai (NP) - Bupati Natuna, Drs H Abdul Hamid Rizal secara resmi melantik, Drs Ibrahim Yakub sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS )Kabupaten Natuna di Gedung Sri serindit, Minggu (18/12).

Hamid Rizal dalam sambutanya menekankan kepada kepengurusan Bazns Natuna untuk bisa lebih meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam pengelolaan zakat yang dikeluarkan masyarakat khusus umat Islam.

Menurutnya pembentukan Baznas yang digagas sejak 8 tahun yang lalu, dimana kalangan pemimpin islam dan umat islam Indonesia sudah lama menginginkan agar pengelolaan zakat diatur melalui kewenangan pemerintah untuk mengangkat amil zakat.

"Aspirasi para pemimpin Is-

lam dan umat Islam di nilai bagi pemerintah sangat bagus sekali, dan sebagian sudah terwadahi dalam Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun menurut kita masih kurang maksimal dan belum mencapai hasil seperti yang diharapkan," kata Hamid.

"Usulan itu, dinilai sangat baik karena wajib zakat itu sudah menjadi kewajiban kita, dan kalau bisa Baznas menjadi satusatunya lembaga pengelolaan zakat di Indonesia dari tinggkat nasional sampai desa maupun kelurahan," ujar Hamid.

Hamid mengharapkan kepada para pengurusan baru Baznas Natuna kedepanya bisa mengarahkan untuk lebih mempertegas fungsi Baznas sebagai amil zakat yang transparan dan akuntabel.

"Sebagai lembaga publik Baznas perlu secara rutin dan trans-

Pemkab Natuna bentuk tim sapu bersih pungli Ranai (NP) - Pemerintah Kabupaten Natuna siap melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Joko Widodo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan menindaklanjuti Surat Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 05 Tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungutan liar ( Pungli) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Bupati Natuna, Drs H Abdul Hamid Rizal yang juga ditunjuk sebagai Ketua mengaku sudah menerima instruksi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang sudah membentuk Satgas Pemberantasan Pungli beberapa hari lalu.

"Maka kami secepatnya dibentuk di tingkat kabupaten," kata Hamid Rizal kepada wartawan di Kantor Bupati Bukit Arai belum lama ini.

Hamid menjelaskan, sesuai

Selama ini kinerjanya cukup bagus

arahan Pemerintah Provinsi, Tim Sapu Bersih (Saber) akan dibentuk secara gabungan dari instansi Pemerintah didaerah.

Baik Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi lainnya.

“Mengatasi Pungli ini, kita juga akan bentuk Tim Saber. Tentu timnya gabungan bersama Instansi lainnya,” kata Hamid.

Dikatakan Hamid, Tim Saber tugasnya untuk perangi praktik pungutan liar oknum pelayan masyarakat. Tujuannya untuk mengurangi kebocoran anggaran, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Namun menurut Hamid, khususnya di Natuna, praktik pungli tidak mencolok. Namun Tim Saber harus dibentuk, agar celah Pungli bisa ditekan sekecil mungkin.

Diakuinya, praktik Pungli yang paling dominan adalah layanan di Perhubungan. Tidak hanya itu, celah Pungli juga bisa terjadi di pelayanan Kecamatan

dan Kelurahan. “Masyarakat bisa laporkan kepada Tim Saber, jika menjadi korban praktik Pungli,” tegas Hamid.

Hamid mengaku selama ini memang ada laporan masuk kepada dirinya terkait praktikpraktik pungli di lingkungan Pemkab Natuna . Biasanya, kata Hamid , pungli dialami orangorang yang mengurus mutasi, kenaikan pangkat, gaji, atau pelayanan publik lainnya.

Jumlahnya pun bermacammacam. "Berapa pun nilainya itu tidak diperbolehkan. Presiden saja mengatakan meski nominal Rp10 ribu jangan dilakukan," kata Hamid.

Menurutnya, penanganan pejabat yang melakukan praktik pungutan liar selama ini dikenai berbagai sanksi. Ia juga menegaskan kepada masyarakat agar melaporkan secara tertulis jika ditarik pungutan ketika mengurus ke instansi-instansi pemerintah. (Lis)

Bupati Natuna Hamid Rizal memimpin rapat pembentukan tim saber pungli.

paran dalam menginformasikan kepada masyarakat tentang hasil penerimaan zakat, infaq dan sadaqoh serta pendistribusiannya terlepas dari banyak atau sedikitnyadana yang terkumpul," jelas Hamid.

Ketua Baznas Natuna yang baru Drs.Ibrahim Yaqub mengatakan pihaknya akan senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat yang dikeluarkan masyarakat. Sehingga segala kepercayaan yang sudah diberikan bisa tepat sasaran.

"Kita akan terus berusaha meningkatkan Baznas Natuna menjadi lebih baik lagi, dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat yang transparan sesuai yang di amanatkan oleh undangundang," kata Yakub. (Hu)

8

16 - 31 JANUARI 2017

GALERI FOTO

Bupati Natuna saat melantik dan mengambil sumpah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Natuna.

Bupati Natuna menandatangani berita acara pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Natuna.

Hamid Akan Pantau Kinerja Pejabat yang Baru Dilantik "Saya tidak mau pejabat bekerja asal bapak senang. Laksanakan tugas dengan baik, layani masyarakat!"

B

upati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal melakukan perombakan total jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari tingkat Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Badan, Kasi, Kabid, Kasubag, Camat dan Lurah di Gedung Sri serindit Ranai, Jum’at siang (30/12) .

Sesuai dengan SK Bupati Nomor 145/BKD/2016 tersebut pejabat yang dilantik kembali dan dikukuhkan pada kesempatan itu adalah 1 orang pejabat eselon II A yakni Sekda Wan Siswandi yang sebelumnya sudah dilantik menjadi Sekda Natuna kembali dikukuhkan lagi.

Hamid Rizal dalam sambutannya meminta kepada para pejabat eselon yang dilantik agar bekerja dengan baik dengan memperhatikan kepedulian kepada masyarakat bawah.

Hamid Rizal, janji akan terus mengawasi kinerja para pejabat struktural dan mengevaluasinya. Apabila tidak baik, mereka harus siap diganti.

"Saya tidak mau keluar kalimat ABS, asal bapak senang dengan saya, kerja dengan bagus tunjukan etos kerja dengan benar ikuti aturan berlaku,” kata Hamid.

Hamid mengatakan, Drs. Minwardi diangkat sebagai Dinas Penanaman Modal dan pelayana terpadu satu atap ditantang untuk mencari investor sebanyak banyaknya.

“Pak Minwardi, saya tantang, sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berapa banyak investor dia bisa bawa ke Natuna,sebab tugas baru di amanahkan di pundak beliau tentu harus dijalankan dengan serius, nanti kita, pak Minwardi ada yang bawa ke Tiongkok, Jepang dan Eropa harus berhasil membawa investasi ke Natuna,” ujar Hamid.

"Pejabat Dinas harus mampu menjemput dana APBN bawa Ke natuna, karena APBN untuk transfer ke daerah udah dikurangi, makanya bangun ko-

Camat se Kabupaten Natuna yang baru dilantik berfoto bersama Bupati Natuna Hamid Rizal. munikasi ke kementerian pusat.

Harus pandai minta kegiatan, buat kegiatan sesuaikan kultur daerah agar daerah kita tetap terbangun. Jangan pula pergi ke Jakarta malah pergi ke karaoke, malah tidak jemput anggaran sampai ke Jakarta tak nampak batang hidung ke kementerian, wah.. itu yang kacau,” ujar Hamid.

Hamid juga menyampaikan, bahwa usai tahun baru nanti akan mengunjungi setiap SKPD dan menanyakan program kerjanya.

Tak hanya itu, kinerja para pejabat

yang habis dilantik ini akan dievaluasi setiap tahunnya.

“Para pejabat eselon ini harus memerhatikan soal kepedulian terhadap masyarakat lapisan bawah. Kepedulian ini harus menjadi program penting masing-masing SKPD. Saya akan cek dan awasi terus kinerjanya, jadi akan saya evaluasi setiap satu tahun,” katanya.

Ia mengatakan, sesuai UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 tahun 2016, Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk mendukung program pemban-

gunan atau menjadi mesin pembangunan yang efektif dan efisien.

Hamid minta para ASN dipimpin pejabat baru dilantik melihat kondisi masyarakat khususnya di Natuna.

“Penyederhanaan ini tidak mengubah efektivitas. Jadi efektivitas dulu baru efisiensi,” kata Hamid.

Lebih lanjut disampaikan Hamid ,bahwa SKPD yang memiliki layanan publik agar terus melakukan inovasi, dimana satu layanan publik, satu inovasi (one public service, one innovation).

“Ini jadi ringan kalau kondisi kita aman dan nyaman. Faktor eksternal adalah politik. Kalau politiknya nyaman kita akan jalan.dan jangan pernah memperlambat urusan masyarakat ,supaya lancar semua kegiatan pembangunan di kabupaten,” imbuh Hamid.

Dalam pelantikan ini, Hamid Rizal ,melantik 19 pejabat Eselon II dan 334 Pejabat Eselon III. dan IV. Pelantikan hari ini juga merupakan bagian dari reformasi struktural, dimana ada 19 SKPD, 3 Badan, 1 RSUD. Pejabat Eselon II.a ,1 orang,pejabat

selelon IIb 18 orang,pejabat eselon IIIa 38 orang,pejabat eselon III.B 63 orang,pejabat eselon IV.A 244 orang,pejabat Eselon IV.B 25 orang.

Diantaranya Ir. Wahyu Nogroho, masih tetap percaya menjabat posisi strategis yakni kepala Dinas Perikanan. Sedangkan Marka DJ, percaya mimpin Kepala dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga. Dan yang menduduki jabatan Kadis Tenaga Kerja dan transmigrasi dipercayakan kepada Husaini.

Untuk Kepala dinas koperasi, usaha kecil perindustrian dan perdagangan adalah mantan Kabag Humas, Helmi Wahyuda, selanjutnya kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan di jabat oleh, Erson Gempa Aspandi.

Sedangkan menjabat sebagai kepala dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Plt Faisal sedangkan Kepala Rumah Sakit umum daerah RSUD Natuna, di tetap dipercaya oleh Dr.Faisal.

Untuk kepala dinas Perhubungan diamanahkan oleh Iskandar Dj, mantan Kabag Humum Pemda Natuna.

Sedangkan Agus supardi, menjabat sebagai kepala dinas perumahan kawasan pemukiman,penataan ruang dan pertanahan.

Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah di percaya oleh Hardinansyah, Untuk posisi kepala dinas perizinan dan penanaman modal terpadu dijabat Minwardi mantan Kadis PU. Dinas Perpustakaan dan arsip di percayakan kepada Ir Basri, Sekretaris Dewan masih dipercayakan kepada Ir. Marzuki.

Kepala kepegawaian pendidikan dan pelantikan, Ewita Yuda, Sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan sosial tetap dipercayakan kepada ibu Tina Riauwita.

Kepala Dinas Pertanian dipercaya kan kepada Tengku Fauzan Tambusai, Kepala Pengolahan keuangan daerah dipercayakan kepada Diki. (L)

Bupati Natuna Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti dan Ketua DPRD Natuna Yusripandi.

Bupati Natuna Hamid Rizal memberi sambutan pada pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Natuna.

Bupati Natuna Hamid Rizal memasang tanda pangkat kepada camat dan lurah yang baru dilantik.

Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikuti pelantikan.

NEWS 9

16 - 31 JANUARI 2017

SEPUTAR KEPRI Nurdin lantik 800 pejabat Pemprov, termasuk pejabat hasil lelang Tanjungpinang (NP) - Gubernur Kepri, Dr. H. Nurdin Basirun. S.Sos, M.Si, telah melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, di Aula Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Senin, (16/01/2017).

Inilah Nama-Nama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Kepri yang baru dilantik : 1. Jabatan Asisten Administrasi : HM. Hasbi, 2. Staf Ahli Bidang pemerintahan dan Hukum : Sahrul Rizal, 3. Staf Ahli Bidang Sosial

Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan SDM : Drs. Syamsuardi, 4. Kepala Biro Organisasi Korpri : Any Lindawaty, 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan: Aries Fahriandi, 6. Kepala Biro administrasi Ekonomi : Herry Andrianto, 7. Kepala Biro Humas, Prot o ko l e r d a n Pe n g h u b u n g : Nilwan, 8. Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan: Haryono, 9. Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan : Ir Abu Bakar, 10. Kepala Dinas Peruma-

han dan Pemukiman : Heru Sukmoro, 11.Kepala Dinas Perhubungan : Jumhur Ismail, 12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral : H Amjon, 13. Kepala Dinas Perindusteriaan dan Perdagangan : H Burhanuddin, 14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan: Ahmad Izhar, 15. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Andri Rizal, 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran : H Subandi.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional.

RSUD Lingga datangkan empat dokter spesialis dan dapat suntikan dana Rp 12 miliar

Dr. Syamsurizal, Kadis Kesehatan Kabupaten Lingga.

Dabo (NP) - Guna memperkuat fungsi pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Dabo Singkep dan Daik , Pemerintah Kabupaten Lingga mendatangkan empat orang Dr sepesialis.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Lingga, Dr Mohammad Syamsu Rizal mengatakan, dengan adanya penambahan tenaga ahli ini, diharapkan akan semakin menguatkan dan melengkapi berbagai jenis pelayanan spesialis di Rumah Sakit Dabo singkep dan Daik.

“Alhamdulillah kita sudah ada 2 dokter spesialis datang, insya Allah kita akan dapat 4 orang dokter spesialis dalam bulan ini,” kata Syamsurizal kepada Wartawan, Rabu (11/01).

Disampaikannya, adapun nanti dokter spesialis yang bertugas di Kabupaten Lingga yakni, spesialis penyakit dalam, kandungan serta spesialis bedah.

“Kita kan di Lingga untuk dokter kandungan sama anak sudah ada, jadi kita dapat tambahan 3, jadi keempat dasar sebagai tipe c, sebagai rumah sakit kabupaten sudah tipe B. Meski nanti mereka gantian tugasnya antara RSUD Daik dan Dabo,” jelas Syamsul.

Syamsul juga menambahkan, DKPPKB Kabupaten Lingga mendapat tambahan dana dengan total sebesar Rp12 miliar dari Pemprov Kepri. Dana tersebut diperuntukkan untuk pengadaan alat kesehatan (Alkes) serta rehab rumah sakit.

“Dinas kesehatan mendapat bantuan dari provinsi sebesar Rp3 miliar untuk alkes dan untuk rehab rumah sakit Dabo kita dapat Rp9 miliar,” kata Syamsul.

Terkait dana yang akan diterima tersebut, Syamsu menyampaikan, dirinya telah menghadap kepala dinas kesehatan Provinsi Kepri bersama Komisi III DPRD Lingga.

Pertemuan tersebut, dijelaskannya guna terus memantau agar pagu anggaran untuk dinas kesehatan tidak dipangkas.

“TAPD sudah menggagarkan itu, tinggal banggar dari DPRD. Ini yang dikawal pemerintah provinsi dengan gubernur. Jangan sampai dicoret mereka,” ujar Syamsul.

“Tapi, insya Allah banggar sudah positif bahwa kita sudah mendapatkan Rp9 miliar untuk rumah sakit Dabo dan Rp3 miliar untuk alkes. Untuk alkes ini bisa di puskesmas bisa di rumah sakit,” kata Syamsul. (Lis)

Warga serasan berharap KM Bukitraya menggunakan pelabuhan yang sudah siap

Kontrak Blok East Natuna batal awal 2017 Konsorsium kontraktor Blok East Natuna saat ini masih mengkaji teknik dan pemasaran (TMR) dari hasil gas yang diproduksi blok tersebut Jakarta (NP) - Keinginan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melangsungkan penandatanganan kontrak Blok East Natuna pada awal tahun ini batal. PT Pertamina (Persero) selaku pemimpin konsorsium tersebut memperkirakan penandatanganan kontrak baru bisa terlaksana akhir tahun 2017.

Senior Vice President Upstream Strategic Planning and Operation Evaluation Pertamina Meidawati mengatakan, penan-

datanganan itu belum bisa terlaksana karena saat ini konsorium masih mengkaji teknik dan pemasaran (TMR) dari hasil gas yang diproduksi blok tersebut.

Kajian ini untuk meminimalkan risiko dalam mengelola ladang gas tersebut.

Jadi, menurut Meida, para anggota konsorsium belum bisa menandatangani kontrak bagi hasil PSC East Natuna selama kajiannya masih belum rampung.

"Belum bisa tanda tangan da-

lam waktu dekat, masih perlu pembahasan lebih lanjut antara konsorsium dan ESDM," kata Meida kepada Wartawan di kantor menteri ESDM belum lama ini.

Selain itu, konsorsium yang terdiri dari Pertamina, ExxonMobil dan PT TEP juga masih membahas besaran porsi bagi hasil (split) yang akan diperoleh.

Alhasil, penandatanganan PSC Blok East Natuna ditargetkan paling lambat pada kuartal IV tanun ini.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah masih terus berdiskusi dengan Pertamina selaku pemimpin konsorsium Blok East Natuna. Padahal, awalnya ia menargetkan penandatanganan kontrak bisa berlangsung awal tahun ini.

Ada beberapa kendala yang membuat penandatanganan kontrak Blok East Natuna belum bisa dilaksanakan. Salah satunya adalah syarat dan ketentuan di dalam kontrak.

"Masih kendala di term and condition-nya," kata Arcandra di Kementerian ESDM, beberapa hari lalu.

Cadangan minyak di Blok East Natuna mencapai 36 juta barel (MMBO). Sedangkan volume gas di tempat yang ada di Blok East Natuna (OGIP) mencapai 222 triliun kaki kubik (tcf ).

Meski memiliki kandungan karbondioksida (CO2) hingga 72 persen, cadangan gas yang ada di Blok East Natuna masih bisa mencapai 46 tcf. (Red)

Km Bukit Raya yang mengarungi Rute Kabupaten Natuna.

Serasan (NP) - Warga Kecamatan Serasan mengharapkan kepada kapal penumpang milik PT Pelni, KM Bukit Raya untuk merapat dipelabuhan yang bauru saja di bangun oleh Pemerintahan Pusat.

Sejak rampungnya pembangunan pelabuhan tersebut pada pertengahan tahun 2016 lalu, hingga sekarang belum ada KM Bukit Raya yang menyandar sekalipun di pelabuhan tersebut . Setiap minggunya hanya terlihat penumpang naik turun menggunakan angkutan pompong kecil menuju dermaga atas kapal.

“Masyarakat selalu mempertanyakan kapan pelabuhan bisa digunakan, saya sudah sangat sering menyampaikan hal

itu kepada dinas perhubungan, namun sampai saat ini belum ada jawaban,” kata Camat Serasan Edi Priyoto Zaman kapada Wartawan di kantor Bupati Natuna belum lama ini .

Edi mengaku prihatin dengan kondisi ini. Terlebih jika menghadapi musim utara “Yang membuat masyarakat kesal adalah pelabuhan itu sudah ada di depan mata tapi kenapa belum bisa digunakan,” ujar Edi. Edi berharap pelabuhan kapal tersebut, cepat diresmikan dan bisa beroperaasi.

“Kita takut terjadi lagi musibah seperti tahun 2009, kami berharap pemerintah cepat melihat hal tersebut,” tegas Edi. (L)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menggelar konferensi pers.

Kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Natuna.

KKP tangkap kapal Malaysia yang mencuri ikan di perairan Natuna Pontianak (NP) - Kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan menahan empat kapal asing berbendera Malaysia yang melakukan pencurian ikan di Perairan Natuna.

Penangkapan terjadi pada Kamis, 8 Desember 2016. Kapal tersebut kemudian digiring ke dermaga PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di

Pontianak.

Kapal itu tiba di dermaga pada Minggu dinihari, 11 Desember 2016. "Setelah sempat tertimpa cuaca buruk,” kata Kepala Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Erik Tambunan.

Keempat kapal ikan asing itu adalah KM Suria Timur GT 105 yang ditangkap di Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pukul 13.02 WIB. Alat tangkapnya pair trawl dengan jumlah awak kapal 5 orang.

Kapal kedua adalah KM Suria Timur 11 GT 90 ditangkap di ZEEI Laut Cina Selatan pukul 13.07 WIB. Alat tangkapnya pair trawl dengan jumlah awak kapal 17 orang.

Kapal ketiga adalah KM PAF

4457 GT 85 ditangkap di ZEEI Laut Cina Selatan pukul 13.45 WIB dengan alat tangkap trawl dengan jumlah awak kapal 13 orang. Sedangkan kapal keempat adalah KM JHF 8918T GT 70 yang ditangkap di ZEEI Laut Cina Selatan pukul 14.16 WIB, dengan alat tangkap bubu, dengan 5 orang awak di kapal tersebut.

Semua awak di keempat kapal

tersebut diduga berkewarganegaraan Vietnam.

"Keempat kapal tersebut telah melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia,” kata Erik.

Empat kapal dan 40 orang awak kapal saat ini telah diamankan di PSDKP Pontianak.

(Red)

10 NEWS

16 - 31 JANUARI 2017

PARLEMENTARIA DPRD

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyematkan pangkat kepada kepala desa yang baru dilantik.

Ketua TP PKK Kabupaten Natuna Nurhayati Hamid Rizal melantik Ketua TP PKK Kecamatan se Kabupaten Natuna.

Hamid lantik 29 kades secara serentak l Anggaran besar Kepala Desa harus bekerja dengan baik agar tidak terjerat hukum Ranai (NP) - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal secara serentak melantik sebanyak 29 Kepala Desa (Kades) terpilih Periode 2017-2022, di Gedung Sri Serindit. Dalam kesempatan itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Natuna, Nurhayati Hamid Rizal melantik 13 Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, di gedung Sri serindit, Selasa (17/01/2017).

Bupati Natuna Hamid Rizal dalam sambutanya mengatakan, pelantikan ini merupakan penetapan awal bhakti 29 Kepala Desa untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat desa dan setelah resmi dilantik,

Kades harus melakukan pembenahan sosial yang pecah pada saat pemilihan berlangsung.

Tidak ada kubu-kubu lagi, semua masyarakat harus disatukan kembali karena sempat berbeda pandangan dan politik.

"Setelah resmi dilantik hari ini, Kades mempunyai tugas melakukan pembenahan sosial yang terpecah pada saat pemilihan berlangsung. Tidak ada lagi kubu-kubu, semua masyarakat harus disatukan kembali karena sempat berbeda pandangan dan politik", kata Hamid.

Hamid menyebutkan, berbeda pilihan dalam politik itu hal biasa, namun setelah Kades ter-

pilh masyarakat harus disatukan kembali.

"Tidak ada kelompok-kelompok dalam sebuah kepemimpinan seorang Kades, masyarakat harus diberlakukan sama agar

yaran rupiah untuk membangun Desa. Disatu sisi, aparatur Desa harus bekerja dengan baik, terutama masalah administrasi, sehingga tidak terjerat hukum dibelakang hari.

Dalam kesempatan itu, Hamid juga memberikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat, selama Pilkades serentak berlangsung. Sehingga Pilkades serentak di Natuna berjalan lan-

Setelah resmi dilantik hari ini, kades mempunyai tugas melakukan pembenahan sosial yang terpecah pada saat pemilihan berlangsung. Tidak ada lagi kubu-kubu, semua masyarakat harus disatukan kembali karena sempat berbeda pandangan politik. HAMID RIZAL pembangunan di Desa bisa berjalan baik dan tepat sasaran,"ujar Hamid Hamid menjelaskan, Desa menjadi perhatian penuh pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah menganggarkan mil-

"SDM yang ada di desa harus terus ditingkatkan, terutama dalam pelayanan dan urusan administrasi harus teliti dan berdasarkan aturan berlaku, agar tidak menjadi bumerang dikemudian hari," pinta Hamid.

car dan sukses.

"Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menjalankan tugas secara profesional sehingga pemilihan Kades berlangsung aman dan lancar", kata Hamid.

Kepala Desa dilantik berdasarkan SK Bupati nomor 369 tahun 2016, tentang pengesahan Kades terpilih, ditetapkan di Ranai, tanggal 30 Desember 2016.

Berikut nama-nama Kades yang dilantik diantaranya, Kades Tanjung Balau A Kadir, Kades Tanjung Setelung Hatta Satim, Kades Kampung Hilir Samsurisal, Kades Air Payak Ariani, Kades Arung Ayam Doni Firnando, Kades Air Ringau Sarmedi.

Kades Subi Subi Besar Timur Dani, Kades Meliah Alfian, Kades Subi Besar Vero, Kades Meliah Selatan Ajudin, Kades Pulau Kerdau Said Haman.

Kades Batu Belanak Suhardi, Kades Air Kumpai, Suhardi SE, Kades Sebelat Dedi Yuliadi, Kades Air Putih Zurirudin.

Kades Sepempang Junaidi, Kades Sungai Ulu Hermanto, Kades Ceruk A Ramli, Kades Selemam Bustami, Kades Harapan Jaya Evan Suhandir, Kades Cemaga Tengah Zaidan.

Kades Mekar Jaya Muhammad Izhak, Kades Sumedang Jaalehkub, Kades Seluan Barat Mansyur, Kades Kelarik Samsul Bahri, Kades Belakang Gunung Rausman, Kades Gunung Durian Amran, Kades Selading Suhaimi, dan Kades Kadur Said Muhammad. (L)

Pilkades dinilai sukses, Ketua DPRD Natuna beri apresiasi Ranai (NP) - Ketua DPRD Natuna, Yusripandi memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Pilkades serentak di 29 desa yang menurutnya berjalan cukup aman dan lancar.

Hal itu diungkapkanya ketika menghadiri pelantikan 29 kepala desa secara serentak di geding Sriserindit, Selasa (17/1), dengan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Natuna terutama desa-desa yang baru saja melaksanakan agenda Pilkades.

“Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Natuna terutama desa-desa yang baru saja melaksanakan agen-

da Pilkades di 29 desa sudah punya pemimpin barur,” kata Yusripandi.

“Walaupun terkadang pada saat pesta demokrasi terjadi sedikit ada benturan karena berbeda pilihan diantara warga, saya harap setelah melaksnakan Pilkades ini dapat bersatu kembali dan dapat memberikan dukungan kepada kepala desa yang telah dilantik,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Yusripandi juga menyampaikan harapannya, kepada Kades yang baru dilantik dapat merangkul kembali kompetitornya agar mampu mewujudkan pogres pembangunan di setiap desa.

“Kepada kades yang baru dilantik rangkul kembali kompetitor untuk mewujudkan progress pembangunan,persatuan dan kesatuan di setiap desa, sebab tanpa ada mereka belum tentu pemenangnya kita,” kata Yusripandi.

Yusripandi menambahkan, walau pun pelaksanaan pilkades serentak baru pertama kali berlangsung di Kabupaten Natuna, namun cukup sukses dan tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehandaki.

“Persiapan nampaknya sudah matang, hal itu sangat kita apresiasi sehingga pilkades bisa berjalan lancar,” ucap Yusripandi. (L)

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal melantik 29 Kepala Desa dan 13 Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan di Gedung Sri Serindit Ranai.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi, Bupati Natuna Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti dan Ketua PKK Kabupaten Natuna Nurhayati Hamid Rizal bersama kepala desa yang baru dilantik.

Ketua TP PKK Kabupaten Natuna Nurhayati Hamid Rizal saat memberikan sambutan.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi, Bupati Natuna Hamid Rizal dan Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Wakil Bupati Ngesti Yuni Suprapti memberikan ucapan selamat kepada kades yang baru dilantik.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi, Bupati Natuna Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti dan Ketua TP PKK Kabupaten Natuna Nurhayati Hamid Rizal bersama ketua TP PKK Kecamatan yang baru dilantik.

NEWS 11

16 - 31 JANUARI 2017

DAERAH Hendri pindah ke Pariaman digantikan David

Serah teriama jabatan dari Hendri ke pada David Johnie.

Ranai (NP) - Kejaksaan Negeri Natuna menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Seksi Intelejen yang sebelumnya dijabat oleh Hendri Sipayung, SH, secara resmi digantikan oleh David Johnie, SH sebelumnya menjabat sebagai Kasipidsus di Kejari Solok Selatan, Sumatera Barat.

Sedangkan Hendri Sipayung, SH akan menduduki jabatan barunya sebagai Kasipidsus di Kejaksaan Negeri Pariaman, Sumatera Barat.

Kajari Natuna Efrianto, SH. MH mengatakan, penempatan jabatan ini biasa terjadi dilingkungan institusi, tidak hanya di Kejaksaan Negeri Natuna, namun hampir diseluruh kejaksaan se-Indonesia.

“Hal ini sudah menjadi dinamika selama bertugas, dimanapun bertugas disitulah kita junjung rasa nasionalisme.

Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada pejabat lama Hendri Sipayung, saya ucapkan terimakasih atas dedikasinya lebih kurang 4 tahun lamanya tugas di Kejari Natuna”, kata Efrianto di aula kejaksan Natuna, Rabu (11/01).

Efrianto menambahkan, pihaknya juga berterimakasih selama 6 bulan kenal dirinya, selalu menjaga dan menjalin hubungan baik dengan para

media yang ada di Natuna, sehingga koordinasi baik bisa terus terjalin.

“Jujur saja banyak hal yang telah dilakukan saudara Hendri dalam menjembatani antara media dengan kejaksàan supaya bisa terus terjalin dengan akrab hingga sekarang. Saya selaku pimpinan dalam mengambil sikap yang dirasakan kurang berkenan saya meminta maaf, dan satu lagi pesan saya jangan pernah lupakan Natuna dimanapun bertugas”pesan Efrianto.

Sementara itu, Hendri Sipayung sangat berterimakasih kepada seluruh kerabat dilingkungan Kejari Natuna dan teman Media yang telah membantunya selama bertugas sebagai Kasi Intel, diharapkan kerjasama tersebut bisa terus terjalin. “kita berharap kepada kawankawan media koordinasi yang baik antara kejaksaan dan Media bisa terus terjalin. karena berkat media lah segala informasi dan masukan bagi kita dikejaksaan sangat berarti,” kata Hendri.

Sementara itu, Kasi Intel baru David Johnie menuturkan, ia siap mengemban tugas yang sudah menjadi kewajiban dan siap menjalankan perintah.Dia berharap hubungan baik selam ini selalu terjaga. (P)

Pemkab Padang Pariaman lakukan survei kepuasan pelayanan publik

Bupati Padang Pariamann Ali Mukhni di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman.

Padang Pariaman (NP) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padangpariaman, melakukan survei tingkat kepuasan pelayanan publik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Survei tersebut sebagai langkah untuk melihat apa yang harus diperbaiki dalam pelayanan publik sehingga tercipta pelayanan yang prima di Padang Pariaman," kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Padang Pariaman, Hendra Aswara di Parit Malintang, Selasa (17/1).

Hendara mengatakan pelayanan prima terhadap masyarakat tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Jokowi untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat pembangunan, kata Hendra.

Menurutnya selain melakukan survei ada hal-hal lain yang perlu didorong dalam rangka percepatan pembangunan, misalnya di bidang pelayanan publik yaitu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta perbaikan citra layanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan.

"Program survei kepuasan masyarakat dan Pelayanan Ter-

padu Satu Pintu akan menjadi program strategis ke depan untuk meningkatkan pembangunan di Padangpariaman," ujar Hendra.

Ia mengatakan sebagai tahap awal dirinya akan melakukan pembenahan pada ruang layanan, fasilitas layanan, standar operasional prosedur, pengawasan, dan media pengaduan masyarakat dan lainnya di dinas yang ia pimpin tersebut.

Nantinya ruang kepala dinas akan berada di ruang pelayanan agar dirinya dapat melihat langsung pelayanan yang diberikan oleh anggotanya kepada masyarakat, sedangkan ruang tamu untuk kepala dinas akan diletakkan di tempat khusus.

Di beberapa tempat, lanjutnya, juga disediakan kamera Closed Circuit Television (CCTV) untuk melihat apa yang dilakukan oleh dirinya dan anggotanya guna terhindar dari tindakan pungutan liar.

"Saya juga memasang nomor telepon pribadi di spanduk agar masyarakat dapat menghubungi saya ketika ada pungutan liar yang dilakukan oknum di lingkungan dinasnya," kata Hendra.

(A/P)

Bupati Padang Pariaman melantik pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Padang Pariaman.

Ali Mukhni Lantik 30 Pejabat Eselon II.B Padang Pariaman (NP) - Memasuki awal tahun 2017, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni dan Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur untuk pertama kali sejak menjabat kedua kalinya menjadi Bupati Padang Pariaman menggelar mutasi besar-besaran dengan melantik 30 orang pejabat Eselon II.B di lingkungan Pemkab Padang Pariaman. Mutasi dan pengukuhan terkait perubahan struktur organisasi baru tahun 2017 dilaksanakan di aula kantor bupati, Paritmalintang, Kamis (12/1/2017) .

Pengukuhan dan pelantikan pejabat tinggi pratama Administrator dan pengawas dilingkup Pemkab Padang Pariaman hari ini adalah konsekuensi dan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai pengganti peraturan pemerintah No 41 Tahun 2007

tentang organisasi perangkat daerah.

“Ini terlihat adanya pergeseran paradigma dari hemat struktur, kaya fungsi menjadi tepat ukuran, tepat fungsi sehingga perangkat daerah yang baru dibentuk tidak semata-mata untuk kepentingan perampingan organisasi melainkan berdasarkan besarnya bobot beban tugas masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” kata Ali Mukni.

Ke-30 Pejabat Eselon II.B itu adalah: 1. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Hukum dan Politik: Suarni Murad 2. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan: Dewi Roslaini 3. Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan SDM: H Taslim SH MM

4. Asisten Pemerintahan Setdakab: Iddarussalam 5. Asisten Pembangunan Setdakab: Netty Warni 6. Asisten Administrasi Umum Setdakab: Fakhriati 7. Sekretaris DPRD: Drs Muhadek Salman Dt Batuah 8. Inspektur Daerah: Syafriwal SE MM 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Drs. Rahmang, MM 10. Kepala Dinas Kesehatan: Aspinuddin 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang: -(belum dilantik) 12. Kepala Satpol PP dan Damkar: Rianto SH MSi 13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak: Drg H Arman Adek SH MM 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan

Pemukiman & Pertanahan: Ir Yuniswan MSi 15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Muhammad Fadhly S AP MM 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa: Erman S.Sos 17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & KB: Yutiardi Rivai, SKM 18. Kepala Dinas Perhubungan: Budi Utama 19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi: Zahirman S.Sos, MM 20. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & UKM: Nurhelmi 21. Kepala Dinas Penanaman Modal, Yandu & Perindustrian: Hendra Aswara 22. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga: Jon Kenedi 23 Kepala Dinas. Kearsipan &

Perpustakaan: Hendri Satria 24. Kepala Dinas Perikanan: -- (belum dilantik) 25. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan: Yurisman SP MM 26. Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan: Bustanul Arifin SP 27. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan: Ir Ali Amran MP 28. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD): H Hanibal SE MM 29. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM): Anwar 30. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Amiruddin Selain pejabat eselon II.B, pada kesempatan yang sama Bupati Ali Mukhni juga melantik sejumlah pejabat eselon III seperti 17 camat. (R)

Bupati: Datang jam 7 pulang jam 4 tapi tidak ada hasil percuma saja Padang Pariaman (NP) - Bupati Padang Pariaman, Drs H Ali Mukhni dan Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur memanggil dan mengumpulkan seluruh oraganisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran pemerintah kabupaten.

Ali Mukhni meminta setiap OPD memiliki keunggulan dan inovasi masing-masing. Dalam 100 hari kerja, kata dia harus ada perubahan dalam pelayanan yang mengacu kepada visi dan misi kepala daerah.

"Mementingkan program yang besar daripada kantor yang megah. Biar kantornya kecil, tapi hatinya lapang. Intinya pelayanan masyarakat diutamakan dan di atas segala-galanya," kata Ali Mukhni di Ruang Rapat Kantor Bupati, Parit Malintang, Senin (16/1).

Ali Mukhni mengatakan, mengawali tahun anggaran

Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menggelar rapat dengan jajaran kepala dinas.

2017 dia mencetuskan motto yaitu-- Saatnya Masyarakat Menikmati. Artinya,kata Ali Mukhni selama 12 tahun memimpin Padangpariaman tentunya

masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

"Jadi jangan normatif saja, datang jam 7 pagi pulang jam

4 sore. Tapi hasil tak ada. Jangan salahkan saya kalau ditindak tegas nantinya," tegas Ali Mukhni.

Sementara itu Sekda Jon-

priadi menambahkan, masing-masing OPD agar segera menyerahkan nama Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara.

"Paling lambat diserahkan besok (17/1) ke BPKD. Jadi langsung kita tetapkan dengan SK Bupati sehingga percepatan kegiatan dapat terealisasi," kata Jon. Terkait pekerjaan fisik, tambah Jonpriadi, agar segera dikoordinasikan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Diharapkan bulan Januari telah dimulai di beberapa OPD. Begitu juga dengan kegiatan rutin, agar kelengkapan administrasi keuangan untuk dipercepat.

"Saat ini kita punya cukup banyak uang, jika tidak segera dicairkan akan mengendap di kas daerah," kata Jon. (P)

Ali Mukhni turun langsung awasi penggunaan dana DAK Padang Pariaman (NP) Sebanyak 34 ruas jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) khusus tambahan sebesar 46 Milyar yang masuk pada akhir tahun 2016 telah tuntas dikerjakan semuanya. Bupati Ali Mukhni apresiasi kepada rekanan yang mempunyai manajemen terstruktur dan berkomitmen dalam pelaksanaan pekerjaan agar segera dinikmati masyarakat. Padahal waktu yang tersedia hanya selama dua bulan sehingga butuh kematangan dan metode pekerjaaan yang jelas.

“Alhamdulillah, seluruh ruas jalan dari DAK tuntas 100%.

Sekarang masyarakat sudah bisa menikmati sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi,” kata Bupati Padangpari-

aman Ali di Parit Malintang, Senin (9/1/2017).

Padahal, kata Ali Mukni, waktu yang tersedia hanya selama dua bulan untuk pengerjaan ke 34 paket proyek tersebut, sehingga butuh kematangan dan metode pekerjaaan yang jelas, dari para rekanan.

Ali Mukni mengatakan, tuntasnya pekerjaan fisik dalam waktu yang sempit itu merupakan bukti bahwa pihaknya serius dalam penyerapan anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi. “Kita juga dapat apresiasi dari Kementerian PU sebagai daerah terbaik dalam serapan anggaran DAK di Indonesia,” ujar Ali Mukni.

Sementara itu Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Padangpariaman, Rahim, mengata-

kan, kunci keberhasilan serapan DAK tidak lepas dari motivasi dan pengawasan langsung Bupati Ali Mukhni.

Bahkan dalam hujan lebat dan malam hari pun, kata Rahim, Ali Mukhni turun ke lapangan tanpa memberi tahu melihat proses pembangunan atau serapan anggaran DAK akhir tahun tersebut.

“Hampir setiap hari Bapak Bupati berkeliling memonitor pekerjaan fisik di wilayah Padangpariaman. Bahkan ketika umroh pun, beliau selalu kontak dan minta dikirim progress pekerjaan melalui Whatsapp,” kata Rahim.

Berikut daftar 34 ruas jalan yang dikerjakan melalui DAK sebesar Rp46 milyar tahun 2016. (P)

Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni turun lansung meninjau pekerjaan proyek.

12

16 - 31 JANUARI 2017

GALERI FOTO

Bupati Natuna Hamid Rizal menandatangani berita acara pengesahan APBBD Natuna 2017 didampingi Wakil Bupati Ngesti Yuni Suprapti disaksikan Ketua DPRD Yusripandi dan Wakil Ketua DPRD Natuna.

Bupati Bupati Natuna Hamid Rizal menerima Buku Perda Pangesahan APBD 2017 Dari Ketua DPRD Natuna Yusripandi disaksikan Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti disaksikan Wakil Ketua DPRD Natuna.

DPRD setuju APBD Natuna Rp 1,19 triliun Pemerintah harus mengedepankan program prioritas, bukan hanya menambah fasilitas aparatur setiap tahun

S

eluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Natuna, menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2017 untuk disahkan menjadi Perda. Hal ini sebagaimana hasil rapat paripurna DPRD, terkait kata akhir fraksi terhadap laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Natuna (19/1).

Meski seluruh fraksi secara umum sepakat, menyetujui Ranperda APBD 2017 untuk disahkan menjadi Perda. Namun dari lima fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Natuna, sebagian besar menorehkan rekomendasi dan catatan kecil kepada pihak eksekutif.

Fraksi-fraksi yang ada di DPRD

Kabupaten Natuna yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Perjuangan Nurani Rakyat (PNR) dan Gerindra Nasdem (Gernas) sepakat menyetujui RAPBD 2017 disahkan menjadi APBD senilai Rp1,19 triliun.

Juru bicara Fraksi Demokrat Demokrat Henry FN meminta Pemkab segera membayarkan gaji honor guru dan juga memperhatikan kesejahteraan pegawai tidak tetap (PTT).

Fraksi ini juga meminta TAPD Pemkab kedepannya agar lebih cepat dalam penyusunan anggaran agar tidak molor dibahas oleh Banggar DPRD. "Pemkab harus lebih cepat dalam penyusunan anggaran agar pembahasan tidak molor kedepannya," kata

Henry.

Sementara itu, Harken dari Fraksi PPP menegaskan penyelanggaraan APBD harus transparan dan akuntable. Selain itu, sektor PAD menurutnya perlu digenjot.

"Kami meminta Pemkab serius mendongkrak sektor pajak. Eksekutif dan legislatif harus punya komitmen tinggi, agar pemda tidak terkendala karena keterbatasan anggaran," ujar Harken.

Untuk meningkatkan PAD, Fraksi PPP meminta adanya penghimpunan data objek dan subjek pajak. Fraksi PPP juga meminta kesejahteraan guru dan PNS termasuk honorer dan PTT bisa diperhatikan.

Selain itu honor bagi guru swasta juga harusnya jadi prioritas Pemkab dalam menunjang kualitas pendidikan di Kabupaten Natuna.

"Sudah tiga tahun guru swasta tidak pernah dapat honor," terang Harken.

Fraksi Golkar menyampaikan saran kepada pemerintah kesehatan, pendidikan dan infrastruktur agar diperhatikan.

"Kami dapat menyetujui RAPBD ini untuk segera disahkan menjadi APBD. Akan tetapi Pendidikan, kesehatan, pariwisata perlu ditingkatkan lagi. Infrastrukturnya harus dilengkapi dan sumber daya yang berpotensi mendatangkan pendapatan daerah

perlu digali secara maksimal," kata Sudirman.

Setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggarran Pemerintah Daerah (TAPD), APBD Natuna disahkan Rp 1,19 triliun.

Estimasi sebesar Rp 1,04 trilun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 74 milyar, dana perimbangan Rp 834,57 milar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 131,62 miliar.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2017 senilai Rp 1,185 triliun, SILPA 2016 sebesar Rp 150 miliar dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5 miliar.

Di akhir sidang paripurna, Ketua

DPRD Kabupaten Natuna Yusripandi mengharapkan Pemerintah Kabupaten Natuna mempunyai kebijakan yang terintegrasi, mengarah pada kesejahteraan kolektif dari dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan. “Hal ini menjadi suatu anomali dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Natuna khususnya dibidang perencanaan dan penganggaran. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Natuna harus menetapkan program prioritas, bukan hanya fasilitas aparatur yang terus ditambah dari tahun ketahun,� kata Yusripandi. n Narasi dan Foto: Darlis

Ketua DPRD Natuna Yusripandi menandatangani berita acara pengesahan APBD 2017 di saksikan Bupati Natuna Hamid Rizal, Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra dan Daeng Amhar.

Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra menandatangani berita acara pengesahan APBD Natuna 2017 didampingi ketua DPRD Yusripandi dan wakil ketua disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Natuna.

Wakil ketua DPRD Daeng Amhar menandatanganii berita acara pengasahan APBD 2017 didamping ketua DPRD Natuna Yusripandi dan Wakil ketua DPRD Hadi Candra disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Natuna.

Ketua Fraksi PAN Joharisbro menyampaikan pandangan akhir RAPBD 2017.

Ketua Fraksi Gernas Jarmin Sidik menyampaikan pandangan akhir fraksinya.

Ketua Fraksi PPP Harken menyampaikan Pandangan Akir RAPBD 2017.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi, Bupati Natuna Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra dan Daeng Amhar.

Jajaran FKPD Kabupaten Natuna.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi Bupati Natuna Hamid Rizal, Ketua Komisi III DPRD Natuna Wan Sofyan dan FKPD Natuna.