URGENSI PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

URGENSI PENYUSUNAN

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL Tahun 2025-2055 Executive Summary

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Sumber Foto: Silas Bhaisch (Unsplash), 2022

Sumber: Khusna Faiq (Unsplash), 2022

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.6 Wing C Jln. Gatot Subroto, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat

www.menlhk.go.id

2

I

Executive Summary

informasiLHK

informasimenlhk

Daftar Isi 1

Pengertian RPPLH Nasional

Mengapa Perlu RPPLH Nasional?

2

a. b. c. d. e. f.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

18

Status Terkini Pemetaan Definisi Muatan RPPLH Nasional Klarifikasi Definisi Muatan RPPLH Nasional Operasionalisasi Muatan RPPLH Nasional Harmonisasi Lingkup Pengaturan RPPLH Nasional dengan Aturan Sektor Terkait Sinkronisasi RPPLH Nasional dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kontekstualisasi Muatan RPPLH Nasional Pasca UU CK dalam Berbagai Matra Ruang Resetting Waktu RPPLH Nasional dengan Berbagai Rencana Sektor di Tingkat Nasional Memastikan Arah RPPLH Nasional Berdasarkan Tujuan dari Masing-Masing Rencana Sektoral Menentukan Indikator Keberhasilan RPPLH Nasional Berdasarkan Masing-Masing Target Pembangunan Sektoral

Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya?

4

4

Mencapai Peradaban Ekologis Pelaksanaan Amanat Konstituti cq. UU RPPLH Mewarnai Agenda Strategis Pembangunan Nasional Negara Perlu Beradaptasi dengan Perubahan Global yang Cepat Pemerintah Perlu Memperbaiki Jejak Ekologisnya Daerah Membutuhkan Arah, Bukan Hanya Saran Mengenai PPLH

Status dan Tantangan Terkini RPPLH Nasional

3

2

a. Perencanaan Lingkungan Hidup di Beberapa Negara (Enviromental Planning) b. Konsepsi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

32

a. Pengaturan Penyelenggaraan PPPLH di Pusat dan Daerah (Regelling) b. Penerapan Arah dan Ketentuan PPLH Nasional Berbasis Ekoregion (Beschikking)

Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

1

1. PENGERTIAN

RPPLH NASIONAL

Sumber: Filippo Cesarini (Unsplash), 2022

Permasalahan lingkungan hidup sudah menjadi bagian dari masalah masyarakat dunia. Untuk mencegah dampak negatif permasalahan tersebut, beberapa negara menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup agar tetap dapat dimanfaatkan

generasi selanjutnya. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup baik dari aspek potensi sumber daya alam dan permasalahan lingkungan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup.

A. Perencanaan Lingkungan Hidup di Beberapa Negara (Environmental Planning) Berikut ini adalah beberapa perencanaan lingkungan yang tengah berjalan di beberapa negara: 1. Environmental planning in the Philippines is defined, as the multi-disciplinary art and science of analyzing, specifying, clarifying, harmonizing, managing and regulating the use and development of land and water resources, in relation to their environs, for the development of sustainable communities and ecosystems (Republic Act 10587). In the Philippines, environmental planning is treated synonymous with Urban and regional planning, City planning, Town and country planning, and Human settlements planning. Penekanan pencapaian pada perencanaan lingkungan di Filipina adalah pada keberlanjutan sumber daya manusia (komunitas) dan ekosistem lingkungan. Level perencanaannya 2

I

Executive Summary

setingkat dan tercakupi dalam perencanaan wilayahnya.

2. Environmental Planning in China: China’s Five-Year Plan (FYP) sets medium-term goals for China’s social and economic development and is the barometer against which progress is measured. 2020 is the last year of the 13th Five-Year Plan, the major target is to actualize an overall improvement in the country’s environment with green practices in production and daily life, less pollution, and stable biological diversity (news.cgtn. com, 2020). Perencanaan Lingkungan di China: Rencana Lima Tahun China (FYP) kebijakan yang menetapkan tujuan jangka menengah untuk pembangunan sosial dan ekonomi, dengan target utama di lingkungan hidup untuk mewujudkan perbaikan menyeluruh di lingkungan negara dengan praktik hijau dalam produksi dan kehidupan sehari-hari,

mengurangi polusi, dan menjaga kestabilan keanekaragaman hayati.

3. Environmental Planning according to the country of Canada has 2 movements, namely CEPA and ECCC which define specific environmental planning for high priority sectors such as climate change, acid rain and smog to protect and preserve natural heritage, and ensure a clean, safe, and

healthy environment. Perencanaan Lingkungan hidup Canada memiliki 2 gerakan yaitu CEPA dan ECCC yang mengdefinisikan perencanaan lingkungan hidup spesifik untuk sektor prioritas yang tinggi seperti perubahan iklim, hujan asam dan kabut asap untuk melindungi dan melestarikan warisan alam, dan memastikan lingkungan yang bersih, aman, dan berkelanjutan.

B. Konsepsi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional Perumusan konsepsi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional disusun dengan mempertimbangkan konsepkonsep dalam ketentuan umum UU 32 2009. Disebutkan bahwa RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu (Pasal 1 ayat 4).

Dengan menggunakan benchmarking dari beberapa negara dan perkembangan praktek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia maka didefinisi operasionalkan pengertian RPPLH. Setidaknya terdapat tiga konsep yang digunakan untuk merumuskan definisi operasional tersebut, yaitu: 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU 32/2009 P1a1).

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UU 32/2009 P1a2).

3. Peradaban Ekologis adalah Kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin terhadap hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan (kondisi) alam

sekitarnya (lingkungannya) (kbbi.web.id, 2021).

Dengan menggabungkan ketiga konsep tersebut, definisi operasional RPPLH adalah: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan terpadu berbasis ekoregion sebagai upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat menuju peradaban ekologis Berdasarkan UU 32/2009 Pasal 9 Ayat 1, penyusunan RPPLH terdiri atas RPPLH Nasional, RPPLH Provinsi, dan RPPLH Kabupaten/Kota. RPPLHN dapat diartikan sebagai berikut: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional adalah dokumen perencanaan di tingkat nasional yang disusun secara sistematis dan terpadu berbasis ekoregion sebagai upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat menuju peradaban ekologis.

RPPLH Nasional memiliki tiga peran penting dalam sistem perencanaan di Indonesia: 1.

Mewarnai agenda strategis pembangunan nasional.

2. Sebagai bagian dari rencana peningkatan kesadaran lingkungan manusia dan perilakunya.

3. Menjadi acuan standar keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan nasional jangka panjang.

Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

3

2. MENGAPA PERLU

RPPLH NASIONAL?

Sumber: Bagur Bahana (Unsplash), 2022

A. Mencapai Peradaban Ekologis Sebagai tujuan RPPLHN, peradaban ekologis perlu dimaknai secara komprehensif. Menurut CCICED (2020), Peradaban ekologis dalam arti luas diartikan sebuah penghormatan terhadap alam dan nilai-nilai kemakmuran bersama dengan alam yang selaras dengan pondasi ekonomi dan metode produksi, serta perkembangan budaya yang menyeluruh dan kemakmuran sosial yang berkelanjutan.

Sedangkan menurut Small dan Soerjani (2014), peradaban ekologis diartikan sebagai kemampuan manusia mengendalikan dorongan dasar kemanusiaannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam hal melakukan hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan antara makhluk hidup dengan semua faktor dalam lingkungan hidup.

“Ecological civilization in a broad sense includes not only respecting nature and sharing the values of common prosperity with nature but also encompasses the method of production, economic foundation and superstructure, i.e. the institutional system developed under the guidance of such values”.

Mencermati dua pengertian diatas, peradaban ekologis merupakan suatu kondisi masa depan yang dicita-citakan dan untuk mencapainya bergantung pada kemampuan manusia dan kapasitas masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Secara singkat peradaban ekologis dapat diartikan sebagai berikut:

P

“

eradaban ekologis adalah kemajuan kebudayaan manusia dalam membangun hubungan timbal balik yang setara dan berkelanjutan dengan alam dan sesama manusia untuk mencapai kesejahteraan (well being) bersama dan keadilan sosial.

4

I

Executive Summary

Gambar Ilustrasi Konsep RPPLH Nasional Sumber: Tim Penyusun, 2022

Untuk menuju peradaban ekologis di Indonesia diperlukan suatu RPPLH Nasional yang mampu menjawab tantangan dan perubahan global maupun lokal. Beberapa faktor penghambat yang harus dikurangi risikonya seperti ancaman perubahan iklim, bencana, biodiversity loss, dan kejahatan lingkungan, agar kecepatan waktu menuju peradaban ekologi tidak melambat.

Juga sebaliknya Indonesia harus mampu memaksimalkan peluang dari beberapa konsep perencanaan yang menjadi tuas pendorong percepatan menuju peradaban ekologis.

Dalam perjalanannya, diharapkan RPPLH Nasional ini juga mencapai target pada rentang tahun yang ditentukan seperti diilustrasikan pada gambar diatas. Tahun

2030, ditargetkan telah terpenuhi standar lingkungannya, yang mencakup indikator kualitas air, udara, tutupan lahan, kesehatan laut, dan kualitas lingkungan hidup. Tahun 2045, ditargetkan telah meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan indikator kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kemudian, tahun 2060, ditargetkan mencapai tujuan utama, yaitu terwujudnya peradaban ekologis dengan indikator kebahagiaan, spiritual, dan lainnya. Sejalan dengan rentang tahun tersebut, RPPLH Nasional juga menjadi acuan standar keberhasilan dalam pelaksanaan agenda strategis nasional seperti SDGs 2030 dan Paris Agreement, Visi Indonesia 2045, dan Net Zero Emission 2060.

Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

5

+ Faktor Pendorong Bioprospecting

Circular Economy

Sumber: barisan.co, 2022

Green Investment

Sumber: asiafinancial.com, 2022

A. Circular Economy Konsep ekonomi dalam alur lingkaran tertutup, yang mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber daya, bahan baku maupun produk jadi yang bisa dipakai ulang untuk selama mungkin, dan menghasilkan sampah atau limbah seminimal mungkin.

Dimana dalam konsep tersebut menerapkan prinsip 5R yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Recovery dan Repair (sustaination.id, 2021).

Beberapa contoh Circular Economy yang telah berkembang, antara lain: 1. Simbiosis Kalundborg, Denmark: produk sampingan /produk sisa dari satu perusahaan dapat menjadi sumber daya yang berguna bagi perusahaan lain (greeners.co, 2020).

2. Pengelolaan sampah plastik, Swedia: persentase daur ulang mencapai 53% (katadata.co.id, 2019).

3. Silo Restaurants, Inggris: pengiriman dan pengolahan makanan dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalisir sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan pun diolah menjadi kompos (60 kg/24 jam) (waste4change.com, 2019).

B. Low Carbon Development Platform pengembangan baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan intensitas emisi GRK yang rendah serta mengurangi penggunaan sumber daya alam (LCDI, 2021). Beberapa 6

I

Executive Summary

Sumber: helpmerecycle.com

Low Carbon Development

Sumber: thesustainablecity.ae, 2021

contoh Low Carbon Development yang telah berkembang, antara lain: 1. The Sustainable City, UEA: pengembangan kawasan rendah karbon 114 Ha melalui pendekatan Holistik untuk aspek berkelanjutan (kompas.com, 2021).

2. Zero Carbon House, Inggris: konsep hunian dengan struktur membran yang dapat menghentikan udara dan panas keluar (kompas, 2021).

3. Council House 2, Australia: bangunan yang fasadnya dirancang untuk melacak pergerakan matahari (kompas.com, 2021).

C. Green Invesetment Investasi keuangan yang mengalir ke proyekproyek pembangunan berkelanjutan dan inisiatif, produk lingkungan, dan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan (Höhne, et al, 2012).

1. Organic Agriculture, Uganda: mentranformasikan investasi produksi pertanian konvensional ke organik (detik. com, 2010).

2. Green Investment Financing, China: menekankan pada pemanfaatan energi yang terbarukan dan efisiensi energi (detik, 2010).

3. Kebijakan Investasi FIT, Kenya: mewajibkan perusahaan energi memenuhi kebutuhan jaringan listrik nasional dengan membeli listrik yang berasal dari energi terbarukan (news.detik.com, 2010).

4. Sustainable Urban Planning (SUP), Brazil: pengendalian kepadatan penduduk di perkotaan tanpa timbulnya polusi dan tanpa mengurangi ruang-ruang publik (detik.com, 2010).

D. Bioprospecting Penelusuran sistematik, klasifikasi, dan investigasi untuk tujuan komersial dari sumber senyawa kimia baru, gen, protein, mikroorganisme, dan produk lain dengan nilai ekonomi aktual dan potensial yang ditemukan dalam keanekaragaman hayati (Kehati, 2021)

1. INBio dan Merck&Co., Costa Rica: pengambilan sampel biologis dari kawasan konservasi untuk penelitian farmasi. Hasil royaltinya diinvestasikan bagi pengelolaan kawasan konservasi (Gunawan dan Mukhlisi, 2013).

2. Conservation International dan Missouri Botanical Garden, Suriname: pengambilan sampel etnobotani yang hasilnya menjadi koleksi nasional. Pengembangan produk dilakukan oleh Bristol Myers Squibb lalu hasilnya dibagi dengan Suriname dan juga untuk pendanaan Forest People’s Fund (Gunawan dan Mukhlisi, 2013).

- Faktor Penghambat Bencana Karhutla

Global Warming

Sumber: Unsplah, 2022

A. Global Warming Indonesia mengalami peningkatan suhu udaha tahunan 0,3-1,4 °C. Kerugian ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh pemanasan global di empat sektor diperkirakan sebesar 102,3 Triliun pada 2020 dan 115,4 Triliun pada 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 12,76% (Bappenas, 2019). Dampak perubahan iklim adalah termasuk risiko jangka panjang yang berimplikasi pada kondisi makroekonomi. UNEP FI & NIESR (2021), memperkirakan tiga skenario kondisi makroekonomi kedepan, yaitu terjadinya: (a). kenaikan harga karbon (pasar karbon) yang signifikan; (b). lonjakan harga minyak dunia; dan (c). terjadinya perang dagang (trade war).

B. Biodiversity Loss Berdasarkan data yang diperoleh Indonesia mememiliki flora dan fauna yang terancam punah. Terancam punah (fauna): 140 species burung, 63 spesies mamalia, 21 spesies reptil (Conservarion on Biological Diversity, 2021) Sudah punah (flora): 1 jenis tumbuhan di Indonesia 3 jenis di alam; Terancam Punah:

Sumber: Unsplah, 2022

778 jenis tumbuhan; Status Kritis: 146 jenis tumbuhan; Status Terancam: 250 jenis; dan Status Rentan: 382 jenis (Kusumah, PRKTKR,2021) C. Kebencanaan Jumlah kejadian bencana cenderung meningkat tiap tahunnya, tahun 2020 merupakan tahun terbesar dengan 4.977 kejadian bencana (BNPB, 2022). Kerugian ekonomi akibat Bencana sebesar 22,8 Triliun (Kemenkeu, 2021).

D. Kejahatan Lingkungan Kejahatan Lingkungan Biasa (antropogenik, ex: pencemaran dll); Kejahatan Lingkungan Luar Biasa (Korupsi lingkungan hingga kerusakan ekologis) 27 Kasus tipikor di sektor SDAtama Kehutanan (KPK, 2021); Kerugian illegal logging ± 30-42 triliun per tahun (KPK, 2019); Tipikor karena kerugian ekologis ± 2,7 triliun di Pulau Kabaena (KPK, 2018).

Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

7

B. Pelaksanaan

Amanat Konstitusi cq. UU RPPLH

UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia dari dampak buruk kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang memiliki hak asasi untuk bertempat tinggal di lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena lingkungan hidup menjadi nilai penting yang meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial apabila dimanfaatkan dengan baik dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Didalam lingkungan hidup terdapat sumber daya alam hayati, pada UU No.5/1990 disebutkan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu untuk di konservasi secara bijaksana pada aspek kesinambungan dan keterpengaruhannya. Senada dengan itu lahirlah UU No.26/2007 yang mengatur keterpaduan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dari dampak negatif aktivitas pemanfaatan ruang ke lingkungan. Lebih lanjut, UU No.32/2009 lahir mengamanatkan untuk melakukan upaya sistematis terpadu dalam bentuk perencanaan tertulis yang berisi langkah untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dari potensi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan.

Pada tahun 2020, Pemerintah menetapkan UU No.11/2020 untuk mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi dengan penekanan pada cara mengelola risiko lingkungan. Dalam mendorong kemudahan tersebut, fungsi Amdal menjadi dasar “uji kelayakan” lingkungan. Lalu, luas kawasan hutan disuaikan dengan perkembangan saat ini.

Untuk itu, pengelolaan risiko lingkungan menjadi urgensi tersendiri. Ada 4 cara mengelola risiko yaitu: risk sharing, risk transfer, risk financing, risk modeling.

Gambar Landasan Hukum RPPLH Nasional Sumber: Tim Penyusun, 2022

8

I

Executive Summary

Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

9

C. Mewarnai Agenda Strategis Pembangunan Nasional Berdasarkan Global Risk Perception Survey 2022, 5 dari 10 risiko terbesar dalam 10 tahun ke depan berkaitan dengan risiko lingkungan, terutama perubahan iklim. Dampak dari kegagalan aksi perubahan iklim menjadi isu dengan risiko terbesar di Indonesia. Hal tersebut ditambah dengan kecenderungan kondisi sumber daya alam (hayati dan non hayati) dan kualitas lingkungan hidup yang menurun. Indonesia tengah mentransformasi ekonominya dengan pendekatan Ekonomi Hijau melalui Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim yang juga sekaligus menjawab tantangan risiko lingkungan.

Maka disusunlah agenda strategis lingkungan hidup nasional yg berfokus pada empat isu strategis lingkungan hidup. Disinilah peran RPPLH Nasional yang akan mewarnai agenda strategis tersebut dengan beberapa instrumennya sebagai bagian dari rencana peningkatan kesadaran manusia dan perilakunya terhadap lingkungan. RPPLH Nasional ini juga akan menjadi acuan standar keberhasilan dalam pelaksanaan agenda strategis lingkungan hidup dan pembangunan nasional seperti SDGs 2030 & Paris Agreement, Visi Indonesia 2045, dan Net Zero Emission 2060.

3

RPPLH Nasional menjadi acuan standar k e b e rh a s i l a n dalam m e l a k s a n a ka n a g e n d a s t ra te g i s pembangunan nasional

Gambar Peran RPPLHN Pada Agenda Strategis Nasio Sumber: Diolah dari Bappenas, 2022

10

I

Executive Summary

1

RPPLH Nasional m ewa rn a i agenda s t ra te g i s pembangunan nasional

2

RPPLH Nasional s e b a g a i b a g i a n d a ri re n c a n a p e n i n g k a t a n ke s a d a ra n m a n u s i a d a n p e r i l a k u nya

onal Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

11

D. Negara Perlu Beradaptasi Dengan Perubahan Global yang Cepat Dinamisnya perubahan pada banyak aspek kehidupan dalam konteks global yang kemudian banyak dikenal dengan megatrend dunia 2045, memberikan tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam kedepan. Sebagai bagian dari

Gambar Megatren Dunia 2045 Sumber: Bappenas, 2022

12

I

Executive Summary

komunitas global, maka Indonesia perlu mempertimbangkan perubahan peradaban dalam proses perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi pembangunan mengikuti tren dan kebutuhan yang terjadi pada skala global hingga nasional.

Dua tren dan kebutuhan masa depan yang akan mempengaruhi pengelolaan lingkunagan hidup dan sumber daya alam : 1. Megatren dunia 2045 : bonus demografi, mobilitas manusia (electric vehicles, hyperloop, dll), financial technology, middle income trapped, cyber community, circular economy, land grabbing, food technology, dll 2. Tren risiko masa depan : risiko perubahan iklim, risiko bencana, ketahanan pangan, energi, dan air, dlll

Va c l av S m i l d a l a m b u k u nya “ H ow T h e Wo rl d R e a l l y Wo rk s” m e m b e r i ka n p a n d a n g a n d a n j u g a i nfo r m a s i ya n g d a p at m e m b a ntu d a l a m p e nyu s u n a n re n c a n a p e n g e l o l a a n l i n g k u n g a n di Indonesia dari sudut pandang g l o b a l . B u k u te r s e b u t m e n ce r i ta ka n b a g a i m a n a t re n d i d u n i a d a l a m b a nya k h a l d a r i e n e rg y, p a n g a n , h i n g g a r i s i ko l i n g k u n g a n b a i k d a r i m a s a l a m p a u h i n g g a ke m u n g k i n a n b e s a r ya n g te r j a d i d i m a s a d e p a n .

7 To p i k d a l a m b u k u “ H ow T h e Wo rl d R e a l l y Wo rk s” 1.

U n d e rs t a n d i n g E n e rg y : Fu e l s a n d E l e c tr i c i t y 2 . U n d e rs t a n d i n g F o o d P ro d u c t i o n : E a t i n g Fo s s i l Fu e l s 3.

U n d e rs t a n d i n g O u r M a t e ri a l Wo rl d : Th e Fo u r P i l l a r s of M o d e r n C i v i l l iza t i o n 4 . U n d e rs t a n d i n g G l o b a l i z a t i o n : E n g i n e s , M i c ro c h i p s , a n d B eyo n d 5.

U n d e rs t a n d i n g R i s k : Fro m V I r u s e s to D i e t s to S o l a r F l a re s 6 . U n d e rs t a n d i n g t h e E nv i ro n m e n t : Th e O n l y B i o s p h e re We H a ve 7.

U n d e rs t a n d i n g t h e F u t u re : B e t we e n A p o ca l yp s e a n d Singularity A p p e n d i x: U n d e rs t a n d i n g N u m b e rs : O rd e s of M a g n i tu d e

Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

13

E. Pemerintah Perlu Memperbaiki Jejak Ekologisnya Jejak ekologis adalah salah satu instrumen untuk menghitung (accounting tool) dan mengestimasikan kebutuhan manusia terhadap konsumsi sumber daya alam. Dari beberapa sumber, Indonesia mulai mengalami defisit pada nilai sumber daya alamnya pada medio 2000-2010. Saat ini bahkan menurut Global Footprint Network, Indonesia telah mengalami peningkatan defisit ekologi hingga 42%. Maka dari itu perlu sebuah dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan untuk mengendalikan defisit ekologi tersebut, bahkan hingga pada kondisi yang ekuilibrium dimana konsumsi tidak lebih besar dari produksi ekologinya. Arahan dan kebijakan hijau akan dapat memandu Indonesia menuju kondisi tersebut.

Tabel Nilai Jejak Ekologi Indonesia

Sumber: PU, 2010

Grafik Perbandingan Ecological Footprint dan Biocapacity

Sumber: PU, 2010

14

I

Executive Summary

Hasil kajian jejak ekologis Indonesia menunjukkan bahwa sumber daya alam yang digunakan relatif lebih rendah dari kuota ketersediaannya.

Tingkat biokapasitas masih cukup tinggi dan jejak ekologis masih rendah (Kementerian PU, 2010). Hasil perhitungan tersebut juga tidak berbeda jauh dengan perhitungan berdasarkan GFI (2007) dimana nilai jejak ekologi Indonesia adalah 1,21 gha/orang dengan biokapasitas sebesar 1,35 gha/ orang artinya Indonesia masih dalam keadaan berkecukupan

Gambar Grafik Biocapacity Indonesia

Sumber: Global Footprint Network, 2017

Pengukuran data dari tahun 1961 menunjukan bahwa Indonesia masih memiliki angka reserve biocapacity yang cukup besar yaitu 1,2 gha, hingga 50 tahun kemudian neraca jejak ekologi ini berada pada angka 0 gha, dan terus meningkat nilai jejak

ekologinya hingga defisit sebesar 0,5 gha di tahun 2018 (GFI, 2018). Tren defisit ini perlu dikendalikan agar keberlanjutan dari lingkungan alam di Indonesia tetap dapat dinikmati di masa mendatang.

Gambar Peta Jejak Ekologis Dunia 2022

Sumber: Global Footprint Network, 2020

Indonesia mengalami defisit ekologi sebanyak 18% di 2017 dan 42% di 2020. Angka ini menunjukkan, konsumsi terhadap sumber daya alam lebih tinggi

daripada yang saat ini tersedia dan akan menyebabkan daya dukung alam terus berkurang (Global Footprint Network, 2020)

Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

15

F. Daerah Membutuhkan Arah, Bukan Hanya Saran Mengenai PPLH Saat ini KLHS masih menjadi dokumen yang perannya sebagai assessment atau mainstreaming tools baik dalam perencanaan ruang maupun RPJM daerah.

KLHS lebih berfungsi memberikan saran atau perizinan kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Kedepan, peran RPPLH akan menjadi instrumen pengarah atau powerfull steering tools pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Muatan pada RPPLH Nasional akan menjadi arahan dan basis data pada enam aspek muatan dalam penyusunan KLHS. Namun, RPPLH Nasional tidak menghapus keberadaan KLHS, sebaliknya KLHS akan tetap ada baik melalui jalur formal (arahan dan berhubungan langsung dengan RPPLH Nasional), maupun melalui jalur informal (tercakup/embedded dalam dokumen RTRW dan RPJM Daerah). Nantinya daerah dapat mengacu pada RPPLH Nasional.

Grafik Perda dan Dokumen RPPLH di Provinsi Sumber: KLHK, 2021

Saat ini status Provinsi yang telah memiliki Dokumen RPPLH Provinsi adalah 24 dari 34 Provinsi. Sedangkan untuk Perda RPPLH Provinsi adalah 3 dari 34 Provinsi.

Grafik Perda dan Dokumen RPPLH di Kabupaten Sumber: KLHK, 2021

Sedangkan untuk RPPLH Kabupaten status Kabupaten yang telah memiliki Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota adalah 41 dari 514 Kabupaten/Kota dan Perda RPPLH Kabupaten 3 dari 514 Kabupaten/Kota.

16

I

Executive Summary

Gambar Kanalisasi RPPLH Melalui KLHS Sumber: Tim Penyusun, 2022

Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

17

3. STATUS DAN TANTANGAN TERKINI

RPPLH NASIONAL

Sumber: Hugo Matilla (Unsplash), 2022

A. Status Terkini Penyusunan RPPLH Nasional saat ini harus merespon filosofi kemudahan berusaha dan investasi yang tertuang dalam UU Cipta Kerja. Dalam PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan PPLH terdapat tujuh muatan yang terkait dengan RPPLH Nasional, yaitu: (a)Perlindungan dan pengelolaan mutu air, udara, dan laut; (b) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup; (c) Pengelolaan

limbah B3, B3, Sampah dan non B3 lainnya; (d) Pemulihan fungsi lingkungan hidup (dana penjaminan); (e) Sistem Informasi Lingkungan Hidup; (f) Pembinaan dan pengawasan; dan (g) Sanksi Administratif (restorative justice).

Oleh karena itu, muatan RPPLH Nasional akan sangat dipengaruhi oleh ketentuan yang diatur dalam UU CK dan aturan turunannya.

Gambar Beberapa Aturan Turunan UU 32 Tahun 2009 Sumber: Tim Penyusun, 2022

Pada gambar tersebut jika dipetakan setelah adanya UU 32/2009, terdapat beberapa aturan yang sudah ditetapkan, bahkan beberapa sudah dicabut pasca UU CK (kotak berwarna abu-abu). Sementara aturan yang masih berlaku (kotak berwarna hijau) 18

I

Executive Summary

seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPPLH Nasional. Selain itu, juga perlu dioptimalkan momentum penyusunan RPJP Nasional dan RPJMN 2025 sebagai proses yang nantinya akan diwarnai oleh RPPLH Nasional.

B. Pemetaan Definisi Muatan RPPLH Nasional Di dalam muatan substansi RPPLH yang diamanatkan di UU PPLH 32/2009 (Pasal 10 ayat 4) terdapat 4 kelompok yang harus ada yaitu: 1.

Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam 2. Pemeliharaan dan Perlindungan kualitas

3.

4.

dan/atau fungsi lingkungan hidup Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian sumber daya alam Adaptasi dan Mitigasi terhadap perubahan iklim.

Gambar Pemetaan Definisi Muatan RPPLHN Sumber: Tim Penyusun, 2022

Apabila diperinci, empat kelompok tersebut dapat dirumuskan kembali menjadi sembilan pokok muatan. Pada gambar di atas hasil pemetaan menunjukkan masih terdapat tiga pokok muatan yang belum dijelaskan definisi operasionalnya. Terdapat pula satu pokok

muatan yang memiliki definisi yang berbeda antara batang tubuh dan penjelasannya dalam UU 32/2009. Selain itu, terdapat beberapa pokok muatan yang memiliki kemiripan definisi atau kesamaan definisi.

Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

19

C. Klarifikasi Definisi Muatan RPPLH Nasional Dari hasil pemetaan maka dapat dilakukan klarifikasi telaah definisi muatan RPPLH yaitu terdapat empat kategori yaitu kemiripan arti,

kejelasan arti, definisi arti operasional, serta pengelompokan arti.

Gambar Klasifikasi Definisi Muatan RPPLHN Sumber: Tim Penyusun, 2022

Kemiripan arti terdapat di pokok muatan rencana pemeliharaan dan pelestarian, hal ini dapat dilihat bahwa definisi pokok muatan rencana pelestarian merupakan bagian dari pokok muatan Pemeliharaan. Untuk definisi pokok muatan rencana pemeliharaan dapat menarik pokok muatan adaptasi dan mitigasi yaitu pelestarian fungsi atmosfer, termasuk pokok muatan rencana pencadangan. Untuk pokok muatan

20

I

Executive Summary

rencana pemantauan yang tidak memiliki definisi merupakan bagian dari kegiatan pencegahan yang ada di pokok muatan rencana pengendalian.

Sedangkan yang dapat berdiri sendiri adalah pokok muatan rencana pendayagunaan yang memiliki artian memaksimalkan pendayagunaan dengan perizinan yang saat ini setelah adanya UU Cipta Kerja menjadi perizinian berbasis resiko.

D. Operasionalisasi Muatan RPPLH Nasional Dari hasil pemetaan definisi dan klarifikasi muatan RPPLH dapat disimpulkan bahwa muatan RPPLH Nasional yang akan disusun nantinya memiliki Kelompok Muatan Rencana yang baru yaitu Kelompok Muatan Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengendalian, dan Pendayagunaan. Hal yang baru dalam muatan rencana salah satunya

adalah pokok rencana pemeliharaan memiliki tiga pokok rencana yaitu pencadangan, pelestarian dan perlindungan. Selain itu, pokok rencana pendayagunaan diusulkan berdiri sendiri karena akan memuat perizinan berbasis resiko yang diamanatkan undang-undang cipta kerja. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar.

pendayagunaan berbasis resiko

Gambar Operasionalisasi Muatan RPPLHN Sumber: Tim Penyusun, 2022

Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

21

E. Harmonisasi Lingkup Pengaturan RPPLH Nasional dengan Aturan Sektor Terkait Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam terbagi beberapa sektor sumber daya yaitu sumber daya air, sumber daya laut, sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya energi, sumber daya mineral dan sumber daya udara yang dimana sumber daya udara juga mencakup sumber daya antariksa.

Dari masing-masing sektor sumber daya sudah menyebar dan mengatur di berbagai level pengaturan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Pada pengaturan yang sudah mengatur berbagai sektor tersebut maka perlu disinkronisasikan untuk penyusunan RPPLH.

S u m b e r Daya Ai r

UU

UU U U 17/2 01 9 Sumber Daya A i r

U n d a ng U n d a ng

Pe r tu ra n Pe m e ri nta h / Pe ratu ra n Pres id e n

UU 1

Pe rp re s 3/2 01 1 JA K NA S S DA

Pe ratu ra n M e nte ri

Gambar Sikntronisasi Lingkup Pengaturan deng Sumber: Tim Penyusun, 2022

F. Sinkronisasi RPPLH Nasional dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengimplementasian perizinan yang terkait pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan tentang perizinan tersebut.

Salah satunya adalah PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Gambar disamping menunjukkan hubungan antar masing-masing PP dengan berbagai produk rencana sektoral di tingkat nasional. Jumlah dan besaran kegiatan perizinan seharusnya mengacu pada ketentuan dalam perencanaan.

Sumb A

P P Pe nyel e ng g a raa n / Pe ri z i na n

Re nca na N a s io na l

P P 12 Pe ng usa h Day

Pe rp res JAKNA

Gambar Perizinan Penyelenggaraan Rencana Na Sumber: Tim Penyusun, 2022 22

I

Executive Summary

S u m b e r Daya Laut

S u m b e r Daya Ke h u ta na n

S u m b e r Daya L a ha n

U 3 1 /2 0 0 4 Pe r i ka n a n

U U 2 2 /2 01 9 S i s te m B u d i Daya Pe r ta n i a n B e r ke l a n j u ta n

U 3 2 /2 014 Ke l a u ta n

U U 3 4/2 014 Pe r ke b u n a n

U U 5/ 1 9 9 0 Ke a n e ka ra g a m a n H ayati

U U 41 / 1 9 9 9 Ke h u ta n a n

U U 5 / 1 9 6 0 Pe ratu ra n Da s a r Po ko k- Po ko k Ag ra r i a /2 014 Pe n g e l o l a a n W i l aya h Pe s i s i r d a n P u l a u - P u l a u Ke c i l 014 Pa n a s U U 3 0/2 0 07 E n e rg i U U 2 1 /2 Bumi

P P 14/2 01 5 RIPIN

U U 2 2 /2 0 01 M i nya k dan Gas Bumi

P P 5 0/2 011 R I PA R NA S

U U 3/2 02 0 Pe r ta m b a n g a n M i n e ra l d a n B atu b a ra

I n p re s 6/2 01 9 R A Pe r ke b u n a n S aw it B e r ke l a n j u ta n

P P 1 8/2 02 1 R efo r m a Ag ra r i a

P P 1 3/2 017 RTRWN

P P 3 2 /2 01 9 RTR L a u t P P 79/2 014 KEN

P P 9 6/2 02 1 WPN

P P 2 5/2 02 1 W i l aya h Ke r j a

P P 2 3/2 02 1 KPH Pe rp re s 2 2 /2 017 RUEN

Pe rm e n LH 49/2 011 R K TN

gan UU

b e r Daya Ai r

2 1/2 01 5 haa n Su m b er ya Ai r

33/2 011 AS S DA

S u m b e r Daya Laut P P 27/2 02 1 Pe nye l e ngga raa n b i da ng Ke la uta n da n Peri ka na n

S u m b e r Daya L a ha n P P 2 3 1/2 02 1 Pe nye l e ngga raa n Pe nataa n R ua ng

P P 2 3/2 02 1 Pe nye l e ngga raa n Ke h uta na n P P 2 5/2 02 1 Pe nye l e ngga raa n B i da ng E n e rg i da n Su m b er daya M i n era l

P P 13/2 017 RTRWN P P 32 /2 01 9 RTR L a ut

S u m b e r Daya Ke h u ta na n

P P 79/2 014 K E N Pe rp res 2 2 /2 017 RUEN

Pe rm e n P. 41/2 01 9 Re n ca na Ke h uta na n Ti ng kat N as io na l

asional Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

23

G. Kontekstualisasi Muatan RPPLH Nasional Pasca Terhadap UU CK dalam Berbagai Matra Ruang Status terkini paska pengesahan UU CK terdapat beberapa perubahan, penghapusan, ataupun penambahan pasal. Dalam perubahan ini terbagi beberapa ruang yaitu ruang udara, ruang darat, ruang laut dan ruang bawah laut.

Dari ruang udara terdapat Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan perubahan pasal mengenai pesawat udara, sertifikat kelaikudaraan standar, perizinan berusaha dalam mengoperasikan pesawat udara dan perubahan pasal sanksi, lalu di ruang darat juga mengalami perubahan salah satunya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dengan perubahan yang sama yaitu mengenai perubahan proses perizinan berusaha dan perubahan penghapusan pasal sanksi.

Lalu, dari ruang laut juga terdapat 3 (tiga) Undang-Undang yang mengalami perubahan salah satunya yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu perubahan penambahan pasal mengenai perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penambahan pasal proses perizinan berusaha dan penambahan pasal sanksi. Lalu untuk ruang bawah bumi terdapat beberapa Undang-Undang yang mengalami perubahan salah satunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengalami perubahan penambahan pasal mengenai pelaku usaha dan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB. Dari terjadinya paska perubahan undang-undang cipta karya tersebut dominan membahas perizinan berusaha dan sanksi pada setiap kegiatan terkait masingmasing sumber dayanya.

24

I

Executive Summary

UU No. 5

U d a ra

Perubahan Pasal mengenai r perizinan berusaha dalam me sanksi

Da rat

Perubahan proses perizinan berusaha dan perubahan penghapusan pasal sanksi

Laut

B awa h Bumi

Perubahan penambahan proses perizinan berusaha dan penambahan pasal sanksi

Perubahan penambahan pasa mengenai pelaku usaha dari pemegang UP, IUPK, IPR atau

Gambar Status Terkini Pasca UU CK Sumber: Tim Penyusun, 2022

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati, dan Ekosistemnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

rancang pesawat udara, sertifikat keikutsertaan standar, engoperasikan pesawat udara dan perubahan pasal

UU No. 1/2009 Penerbangan

UU No. 17/2019 SD Air UU No. 41/1999 Kehutanan UU No. 34/2014 Perkebunan UU No. 22/2019 Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan

Perubahan proses perizinan berusaha dan perubahan sanksi sosial

Perubahan penambahan pasal mengenai perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penambahan pasal proses perizinan berusaha dan penambahan pasal sanksi

al

u SIPB

Perubahan penambahan pasal mengenai perizinan berusaha dan penambahan serta perubahan saksi sosial

Perubahan proses perizinan berusaha dan perubahan pasal sanksi

Perubahan pasal mengenai kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan panas bumi, perubahan pasal perizinan berusaha dan perubahan pasal sanksi

UU No. 27/2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU 32/2014 Kelautan UU No. 31/2004 Perikanan

UU No. 3/2020 Pertambangan Mineral dan Batubara UU No. 22/2001 Minyak dan Gas Bumi UU No. 21/2014 Gas Bumi

Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

25

H. Resetting Waktu RPPLH Nasional dengan Berbagai Rencana Sektor di Tingkat Nasional

We Are Here 2015

2020

Pengaturan waktu atau masa berlaku RRPLH Nasional haruslah mengikuti/menyesuaikan waktu perencanaan sektoral di tingkat nasional yang saat ini sudah ada baik itu setelah adanya UU PPLH tahun 2009 dan perubahannya dalam UU CK tahun 2020.

RIPARNAS PP 50/2011

Rencana sektoral tingkat nasional tersebut tentunya memiliki muatan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. RPPLH Nasional haruslah bisa mengikat seluruh muatan rencana sektoral tersebut. Selain itu diharapkan RPPLH Nasional menjadi latar belakang untuk mewarnai penyusunan rencana sektoral tersebut khususnya dalam keberlanjutan lingkungan hidup. RPPLH memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk mengikat semua rencana yang ada.

JAKNAS SDA Pepr

TPB Nasional

RAPT TN&KPN Pepres 5

Target waktu kunci (milestone) seperti target SDGs yang berakhir tahun 2030 dan Visi Indonesia Emas di tahun 2045 harus dijadikan rujukan dalam menentukan tahapan RPPLH Nasional.

RA Sawit Inpres 87/2

RIN Pembangunan Kebudayaan Permend

R

RAN-API

RA

RAN-GRK

PP

ALL

EKONOMI

E

LINGKUNGAN

EKOLH

SO

HIDUP

Gambar Hubungan Waktu antar Rencana Sektor d Sumber: Tim Penyusun, 2022

26

I

Executive Summary

2025

2030

2045

2035

VISI INDONESIA EMAS 2045 RPJP UU 17/2007

KEN PP 79/2014 RIPIN PP 14/2015 RTRWN PP 13/2017 RTR Laut PP 32/2019

res 33/2011 RUEN Pepres 22/2017

l Pepres 59/2017

56/2019 RIPB & RENAS PB Pepres 87/2020

2020

dikbud

RKTN PermenLHK 41/2019 LTS CC NET ZERO RPPEG PermenLHK 246/2020

AN-KI Sedang disusun

PRK Sedang disusun

EKSOS

RPPLH NASIONAL??

LHSOS

OSIAL

di Tingkat Nasional

Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

27

Memastikan Arah RPPLH Nasional Berdasarkan Tujuan dari Masing-Masing Rencana Sektoral

I.

Pada pententuan arahan pengukuran dalam dokumen rencana sumber daya alam tingkat nasional masingmasing peraturan nasional memiliki tujuan pada level Peraturan Perundang-Undangan nasional yaitu RPJP Nasional tahun 2005-2025 salah satunya pada muatan pemanfaatan/pencadangan mengatakan pembangunan yang direncanakan akan merata di seluruh wilayah.

Pada level Peraturan Pemerintah terdapat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 pada muatan pengendalian/pemantauan/ pendayagunaan/pelestarian menyatakakan dalam penentuan daya dukung dan regulasi terhadap pengembangan pembangunan sarana prasarana kepariwisataan. Lalu juga terdapat Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 menyatakan penentuan pada proyeksi kapasitas produksi dan kebutuhan bahan baku atau sumber daya alam dan kebutuhan energi. Pada RTRW Nasional dari salah satunya muatan pemanfataan/ pencadangan menyatakan arahan pemanfaatan ruang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan struktur ruang maupun pola ruang. Lalu pada Rencana Tata Ruang Laut dari salah satunya dari muatan pemanfaatan/pencadangan menyatakan adanya arahan pemanfaatan umum.

Terakhir pada level peraturan pemerintah terdapat Kebijakan Energi Nasional salah satunya dari muatan pemanfaatan/pencadangan menyatakan arahan penyediaan dan pemanfaatan energy dan dari segi pemeliharaan/perlindungan terdapat arahan konservasi energi dan sumber daya energi.

Lalu selanjutnya terdapat level Peraturan Presiden dimana terdapat Jaknas Sumber Daya Air salah satunya dari segi muatan pemanfaatan/pencadangan menyatakan bahwa peruntukan air pada sumber air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.

Pe ma nfaata n / Pe nca d a ng a n U n d a ng U n d a ng

PP

pembangunan yang sem merata ke seluruh wilaya

Penentuan Proyeksi Kap Produksi dan Kebutuhan Bahan Baku/ Sumber Da Alam, Kebutuhan Energi (Matek)

Arahan pemanfaatan ru yang merupakan indikas program utama jangka menengah lima tahunan Struktur maupun Pola R (Matek)

Arahan Pemanfaatan Um Arahan Penyediaan dan Pemanfaatan energi

Pe rp res

Peruntukan air pada sum air untuk memenuhi berb kebutuhan sesuai denga daya dukung dan daya tampung sumber air

RPJPN

RIP

Gambar Tujuan Masing-Mas Sumber: Tim Penyusun, 2022 28

I

Executive Summary

n

makin ah

Pe ng e n d a l ia n /Pe ma nta u a n / Pe n d ayag u naa n / Pel esta ria n

Pe m el i ha raa n / Perl i n d u ng a n

Penentuan daya dukung lingkungan dan regulasi terhadap pengembangan pembangunan sarana prasarana kepariwisataan (Pasal 26 huruf c) Pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi (Matek) Penentuan fungsi kawasan lindung di setiap pulau (Pasal 7 ayat 2b)

n Ruang

mum

mber bagai an

PPARNAS

Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia.

Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam.

pasitas n aya i

uang si

Ad a pta s i d a n M itig a s i

Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup termasuk perubahan iklim dan Arahan peraturan Zonasi(Pasal 8 ayat 3)

Arahan Strategi Kawasan Konservasi & KSNT Arahan Konservasi Energi dan Sumber Daya Energi

Memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan RPSDA pada WS

RIPIN

- Memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana pada seluruh WS - Intergrasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir

RTRWN

RTR LAUT

KEN

JAKNAS SDA

sing Rencana Sektoral dalam Muatan RPPLH Nasional Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

29

J. Menentukan Indikator Keberhasilan RPPLH Nasional Berdasarkan MasingMasing Target Pembangunan Sektoral Pada level Peraturan Pemerintah yaitu adanya target pencapaian dari Rencana Tata Ruang Nasional dimana salah satunya dari segi pemanfaatan/pencadangan adanya perwujudan struktur ruang yaitu 178 jalan tol, 676 pelabuhan, 76 bandar udara, 102 wilayah sungai (termasuk PSN) dan dalam target untuk perwujudan pola ruang yaitu 745 kawasan andalan dan 76 KSN. Selanjutnya terdapat KEN salah satunya dari segi pemanfaatan/ pencadangan memiliki target untuk tahun 2050 yaitu 100 MTOE, lalu 3.2 TOE, 430 GW, 7000 KWH, dan pemakaian gas Bumi 24%. Lalu pada RIPIN dari segi pemanfaatan/pencadangan memiliki target untuk tahun 2035 yaitu besi baja 40 juta ton, nikel 17 juta ton, tembaga 4 juta ton, alumunium 2 juta ton, gas 19,70 juta ton, minyak bumi 105 juta ton, batubara 33,50 juta ton, kakao 1,85 juta ton, sawit 47,50 juta ton dan kayu 56,29 juta ton.

Pada level Peraturan Presiden terdapat RAPT TN dan KKPN salah satunya dari segi pemanfaatan/ pencadangan memiliki target untuk tahun 2025 yaitu database dan informasi peta lingkungan pantai, sumber daya hayati dan potensi hayati kawasan di 7 TN dan 10 KKPN, dokumen RZWP3K di 8 Provinsi yang memiliki TN, dokumen penataan kawasan destinasi wisata, dan 21 unit dermaga, 16 IKK, 15 SPAM, dan 6 KKPN jaringan listrik.

Pada level Peraturan Menteri terdapat RKTN dari segi pemanfaatan/pencadangan memiliki target untuk tahun 2030 yaitu HKHP 56,25 juta ha, dari segi pemeliharaan/perlindungan untuk target tahun 2030 yaitu HK 27,43 juta ha dan HL 29,33 juta ha dan dari segi adaptasi dan mitigasi target untuk tahun 2030 yaitu penurunan GRK 23% begitupun dengan RAN GRK/PPRK.

Pe ma nfaata n / Pe nca d a ng a n

Perwujudan Struktur Rua :178 jalan tol, 676 Pelabu 76 bandar udara, 102 wil sungai (termasuk PSN) Perwujudan Pola Ruang Kawasan Andalan, 76 KS

PP

Target 2050 : 1000 MTOE, 3,2 TOE, 43 7000 KWH, Pemakaian G Bumi 24%

Target 2035 : Besi Baja 40 juta ton, Nik 17 juta ton, Tembaga 4 ju ton, Aluminium 2 juta ton 19,70 juta ton, Minyak bu 105 juta ton, Batubara 33 juta ton, Kakao 1,85 juta t Sawit 47,50 juta ton

Pe rp res

Pe rm e n

Target 2025 : Database dan informasi lingkungan pantai, sumb daya hayati, dan potensi hayati kawasan di 7 TN & KKPN Dokumen RZWP3K 8 Pro yang meiliki TN Dokumen Penataan Kaw Destinasi Wisata 21 unit dermaga, 16 IKK, 1 SPAM, 6 KKPN Jaringan HKHP 56,25 juta ha

RTRWN

K

Gambar Indikator Keberhasi Sumber: Tim Penyusun, 2022 30

I

Executive Summary

n

ang uhan, layah

:745 SN

30 GW, Gas

Pe m el i ha raa n / Perl i n d u nga n Perwujudan Kawasan Berfungsi Lindung : Pulau Sumatera 40%, Jawa Bali 30%, Kalimantan 45% , Sulawesi 40%, Papua70%, Maluku 30%, Nusa Tenggara 30%

Pe ng e n d a l ia n /Pe ma nta u a n / Pe n d ayag u naa n / Pel esta ria n

Ad a pta s i d a n M itig a s i

Target 2050 : Minyak Bumi kurang turun 20%, Batubara turun 25%, EBT naik 31%

kel uta n, Gas umi 3,50 ton,

peta ber i & 10

ovinsi

Target 2025 : 13 IPAL, 15 TPS 3R, 15 TPA, 15 TPST Rehabilitasi lahan diluar mangrove 160 ha (20 ha per tahun

Target 2025 : 10 Pokmaswas Database informasi pencemaran dan sumber pencemaran 7 TN & 10 KKPN

wasan

Target Penurunan GRK 58%

15 listrik

KEN

Target 2025 : Early warning system perubahan iklim 7 TN & 10 KKPN

Target 2030 : HK 27,43 juta ha HL 29,33 juta ha

Target 2030 : Penurunan GRK 23 % Target 2030 : Penurunan GRK 29 %

RIPIN

REUN

RAPT TN & KPPN

RKTN

RAN GRK/PPRK

ilan RPPLH Nasional Berdasarkan Target Pemabangunan Sektoral Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

31

4. APA YANG HARUS

DIL AKUK AN SEL ANJUTNYA?

Sumber: Geio Tischler(Unsplash), 2022

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dan review terhadap draft RPPLH Nasional tahun 2020, maka kegiatan yang harus dilaksanakan selanjutnya adalah (1)

merumuskan mekanisme atau pengaturan penyelenggaraan PPLH baik di pusat maupun daerah dan (2) Arah menyusun arah PLLH untuk seluruh wilayah Indonesia.

A. Pengaturan Penyelenggaraan PPLH di Pusat dan Daerah (Regeling) Di dalam RPPLH Nasional tentunya harus tetap berada di dalam format regeling (peraturan) yang memiliki sifat umum dan dapat diberlakukan ditujukan ke seluruh pihak yang tentunya memiliki kepentingan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara nasional.

1.

Presiden selaku Kepala Pemerintah sesuai UUD adalah menetapkan RPPLH Nasional sebagai peraturan pemerintah yang nantinya untuk mejalankan UU 32 tahun 2009 tentang PPLH. 2. Untuk tugas dan fungsi Kementerian dan Lembaga selaku pemerintah pusat RPPLH Nasional nanti akan digunakan sebagai acuan atau dasar pertimbangan dalam menentukan rencana sektor masing-masing kementerian dalam menjalan fungsi masing-masing.

3. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah RPPLH Nasional tentunya sebagai 32

I

Executive Summary

4.

5.

acuan dalam menyusun RPPLH Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Selain itu juga di atur hak dan kewajiban masyarakat adat, dunia usaha, dan Lembaga pembiayaan di dalam RPPLH Nasional yang tujuannya adalah memberikan gambaran kepada seluruh pelaku pemanfaatan Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup agar tetap satu jalur dengan tujuan yang ada di dalam RPPLH Nasional yaitu menuju peradaban ekologis.

Tambahan penting lainnya adalah pelibatan peran non-state actors khususnya perguruan tinggi dan asosiasi profesi untuk menambahkan kajian-kajian akedemik khususnya berkaitan dengan Lingkungan Hidup agar dapat lebih dinamis dalam peningkatan kapasitas penyelenggaraan PPLH.

B. Penetapan Arah dan Ketentuan PPLH Nasional Berbasis Ekoregion (Beschikking) RPPLH Nasional memuat lima output rencana, sebagai berikut: 1.

2.

Arah pada muatan; (a) Pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA; (b).

Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup; (c) Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA dan; (d) Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim. Pada tujuh kawasan ekoregion pulau dan kepulauan yaitu Ekoregion Jawa, Ekoregion Sumatera, Ekoregion Kalimantan, Ekoregion Sulawesi, Ekoregion Papua, Ekoregion Bali Dan Nusa Tenggara serta Ekoregion Kepulauan Maluku.

Arah pengendalian mutu kualitas atau kesehatan perairan laut pada 18 kawasan ekoregion laut yaitu Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera, Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa, Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Karimata, Laut Jawa, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Banda Sebelah Selatan Sulawesi, Laut Banda sebelah Timur Sulawesi, Perairan Bali dan

3.

4.

5.

Busa Tenggara, Laut Halmahera, Laut Banda, Samudera Pasifik sebelah Utara Papua, Laut Seram dan Teluk Bintuni, Laut Arafura, dan Teluk Cendrawasih.

Masukan substantif pada rencana sektoral yang sudah ada dengan pendekatan perencanaan berbasis ekoregion.

Ketentuan Pelaksanaan PPLH melalui (1)Kemudahan Investasi Hijau dan (2) Kegiatan Berusaha yang Rendah Karbon, (3) Inovasi Pembiayaan serta (4) Mekanisme insentif dan disinsentif.

Sehingga kedepan seluruh sektor, dunia usaha, hingga masyarakat, merujuk pada dokumen ini sebagai bagian dari pengelolaan yang terpadu.

Matriks Kebutuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Instrumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga diarahkan untuk melihat capaian target kualitas lingkungan hidup ke depan atau standar keberhasilan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Gambar 7 Ekoregion Pulau dan Kepulauan Indonesia Sumber: Tim Penyusun, 2022

Urgensi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

I

33

www.menlhk.go.id

informasiLHK

informasimenlhk