Issuu on Google+

TOR Diskusi Publik Keterbukaan Informasi “Kasus Mahasiswa Universitas Putera Batam”

“Perjuangan Memperoleh Informasi Publik dan Keadilan oleh Mahasiswa UPB” Jakarta, 12 November 2013

Pendahuluan Berdasarkan UUD 45 pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, 11 mahasiswa dari Universitas Putra Batam, diwakilkan oleh Nampat Silangit, yang merasa bahwa nilai mata kuliah mereka telah direkayasa oleh pihak Universitas meminta pihak Universitas untuk memberi penjelasan atas nilai mata kuliah tersebut. Setelah proses perdebatan dan permintaan yang cukup panjang mengenai status informasi yang diminta oleh para mahasiswa ini, Komisi Informasi Kepulauan Riau memutuskan bahwa informasi tersebut merupakan informasi publik dan mewajibkan pihak universitas untuk segera memberikan informasi yang diminta kepada pemohonberupa salinan lembar jawaban ujian tengah semester 5 untuk 8 mata kuliah dan salinan lembar soal ujian tengah semester 5 untuk 8 mata kuliah(Putusan KI Nomor 003/VII/KI-Kepri-PS/2013 Pasal 2.2). Pihak Universitas yang tidak terima atas putusan KI tersebut kemudian melakukan banding ke Pengadilan Negeri Setempat yang kemudian mengadakan mediasi selama 3 kali namun tidak ditemukan kesepahaman antara dua belah pihak. Sementara usaha atas permintaan informasi ini dilaksanakan, pihak universitas di sisi lain telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa dari 11 mahasiswa yang mengajukan informasi terdapat 2 mahasiswa yang dikeluarkan (Drop Out) dan 5 mahasiswa yang diskors dengan tuduhan yang sama “melanggar tata tertib UPB bab IV pasal 5 butir 16: bersikap dan bertindak yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik almameter UPB” (berdasarkan Peraturan Universitas Putra Batam bab IV pasal 5 butir 16)”. Alasan kenapa terdapat perbedaan hasil skorsing dan DO di antara mahasiswa tersebut pun tidak jelas dan tidak ada penjelasan tambahan dari pihak universitas mengenai hal tersebut. Usaha para mahasiswa yang dikenakan hukuman, baik DO maupun skorsing, untuk menyanggah tuduhan tersebut pun tidak ditanggapi oleh pihak universitas. Proses pengambilan keputusan di tingkat universitas melalui Rapat Senat yang sepihak dan tidak melibatkan pihak berwenang merupakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, dalam rangka menyambut hari pahlawan dan untuk mendukung perjuangan terhadap keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa Universitas Putera Batam, Kami akan menyelenggarakan Diskusi Publik “Perjuangan Memperoleh Informasi FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA 1


TOR Diskusi Publik Keterbukaan Informasi “Kasus Mahasiswa Universitas Putera Batam”

Publik dan Keadilan oleh Mahasiswa UPB” Tujuan Mengetahui apakah informasi yang diminta oleh mahasiswa adalah informasi publik - Mengetahui apakah keputusan DO dan pemusnahan arsip oleh Universitas Putera Batam sudah sesuai dengan aturan atau tidak - Mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Universitas Putera Batam - Mengetahui apakah kepolisian telah melakukan kelalaian terhadap fungsi pelayanan publik -

Keluaran Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain : -

Peserta mengetahui status informasi yang diminta oleh mahasiswa UPB

-

Peserta mengetahui status keputusan DO dan pemusnahan arsip oleh UPB

-

Peserta mengetahui telah terjadi pelanggaran HAM atau tidak oleh UPB

-

Peserta mengetahui apakah kepolisian tidak mengindahkan fungsinya sebagai pelayan publik

-

Pernyataan sikap peserta diskusi publik terhadap kasus mahasiswa UPB

Narasumber & Moderator -

Narasumber 1 Narasumber 2 Narasumber 3 Narasumber 4 Narasumber 5 Moderator

: : : : : :

Mahasiswa UPB (Nampat Silangit) KI Kepri (Bpk. Arifuddin Jalil, S.Ag) Kemendikbud (Bpk. Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si) Ketua Komnas HAM (tbc) Ombudsman RI (Bpk. Danang Girindrawardana) Mantan Ketua KI Pusat (Bpk. Alamsyah Saragih)

Peserta Target sasaran kegiatan atau peserta pertemuan ini adalah jaringan masyarakat sipil dan media di Jakarta.

FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA 2


TOR Diskusi Publik Keterbukaan Informasi “Kasus Mahasiswa Universitas Putera Batam”

Waktu dan Tempat Diskusi akan dilaksanakan pada: Hari & Tanggal

: Selasa & 12 November 2013

Pukul

: 09.00 – 13.00 WIB

Tempat

: Bakoel Koffie (Cikini Raya No. 25 Jakarta)

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi: ariejuna87@gmail.com atau silakan lihat website www.kebebasaninformasi.org

Penyelenggara Sekretariat FOINI Jl. Intan No.81, Cilandak Barat. South Jakarta 12430.INDONESIA. Telpon:+62-21-7591 5546|

Email: alva@pattiro.org atau ariejuna87@gmail.com

FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA 3


TOR Diskusi Publik Keterbukaan Informasi “Kasus Mahasiswa Universitas Putera Batam”

Agenda Waktu

Durasi

Kegiatan

Metode

Pengisi/Pemandu

09.00 – 09.30

30 menit

Registrasi

09.30 – 10.00

30 menit

Sesi 1.1: Pemaparan Kasus oleh Nampat Silangit

Pemaparan

Nampat Silangit (Mahasiswa UPB)

10.00 – 10.30

30 menit

Sesi 1.2: Fakta Persidangan Pemaparan Mediasi di KI

Bpk. Arifuddin Jalil, S.Ag (KI Kepri)

10.30 – 11.00

30 menit

Sesi 1.3: Keputusan DO dan Retensi Arsip Pendidikan

Pemaparan

Bpk. Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si (Kemendikbud)

11.00 – 11.30

30 menit

Sesi 1.4: HAM di wilayah pendidikan

Pemaparan

Ketua Komnas HAM

11.30 – 12.00

30 menit

Sesi 1.5: Respon kepolisian Pemaparan terhadap laporan dan pelayanan publik

Bpk. Danang Girindrawardana (ORI)

12.00 – 13.00

60 menit

Sesi 1.6: Tanya - Jawab

Moderator; Alamsyah Saragih (Mantan Komisioner KI Pusat)

13.00 – 13.15

15 menit

Rangkuman dan Penutup

Diskusi

Moderator

FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA 4


Tor diskusi publik upb