Notulen diskusi UU KIP dan Transparansi di Kampus

Diskusi Kampus tentang Keterbukaan Informasi (Indonesian Parliamentary Center)

Notulen : Desiana Samosir Tanggal : 7 September 2013 Tempat : RM. Sederhana – Cikini, Jakarta Pusat

Pembukaan Arbain : Selamat datang dalam diskusi yang kita selenggarakan. Untuk awal, mari kita memperkenalkan diri.

Arbain : Dari mana teman-teman memperoleh informasi kegiatan ini ?

Peserta : Informasi diperoleh dari facebook.

Arbain : Apakah punya akun twitter semua ? Apakah teman-teman pernah dengar UU KIP ?

Peserta : Tahu ada undang-undang tersebut, tidak tahu isinya. Ada yang tidak tahu ada undang-undangnya.

Arbain : Apakah pernah dengar Komisi Informasi ?

Peserta : Baru dengar saat ini, belum pernah dengar sebelumnya.

Arbain : Pernahkah baca berita beberapa rektor terkena kasus korupsi ?

Peserta : Pernah, UNJ Pembantu Rektor 3 kena. Tahu informasinya dari berita.

Arbain : Pernah dengar mahasiswa di DO karena minta informasi soal kejelasan nilai ke kampusnya ?

Peserta : Belum pernah dengar.

Arbain : Ada banyak kasus soal keterbukaan informasi. Apakah teman-teman pernah punya pengalaman baik dan buruk soal keterbukaan informasi ?

Slamet : Di UNJ, kasus korupsi laboratorium komputer. Ada kasus internal juga

muncul soal transparansi anggaran pengelolaan uang parkir UNJ. Sempat mahasiswa bikin penelitian, ke petugas parkir dan karyawan. Pendapatan bisa capai 4 milyar dalam 1 tahun. Sampai sekarang tidak ada keterbukaan soal dana itu. BEM pernah bertanya tapi dilempar sana-sini.

Diskusi dilanjutkan dengan pengantar oleh Hanafi.

Hanafi : Bersama kita telah hadir Mas Agus dari Komisi Informasi Pusat. Beliau sudah 2 (dua) periode menjadi Staf Komisi Informasi Pusat.

Untuk membantu teman-teman memahami bagaimana implementasi keterbukaan informasi disekitar kita, silahkan ke website www.kebebasaninformasi.org yang dikelola oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC).

Untuk diskusi kali ini, alur kita adalah : Pembukaan ďƒ Brainstorming ďƒ Penjelasan oleh Mas Agus ďƒ Penutup.

Tujuan acara kita kali ini adalah untuk memperkenalkan UU KIP, yang progresif membantu masyarakat sipil. Pasca reformasi, ada 3 (tiga) undang-undang yang sangat baik membantu perbaikan pengelolaan negara yaitu UU KIP, UU Yanlik, UU HAM. Ketiga undang-undang tersebut kalau dipadukan akan membantu masyarakat sipil.

Hari ini kita spesifik bahas UU KIP, dalam konteks keseharian teman-teman sebagai mahasiswa.

Perkenalan (masing-masing peserta memperkenalkan diri dan bercerita mengenai pengalamannya dalam hal keterbukaan informasi).

Dila, ada pengalaman di organisasi soal transparansi di UIN. Ada beberapa oknum yang tidak transparan soal kinerja. Hanya menyebut program dan hanya dipekerjakan. Tidak transparan dalam perencanaan, ada rasa sebel, ada kecurigaan.

Belum pernah dengar soal KI atau KIP. Nanik, saya mahasiswa baru. Belum ada pengalaman. Cuma merasa kurang, misal di organisasi dianggap anak bawang.

Ahmad Adrik, dari UIN Ciputat. Pengalaman soal keterbukaan, mengkonfirmasi soal KIP. Saya lihat, KIP itu Komisi Informasi Pusat. Lihat ada ruang Mas Yanu dan Rumadi.

Pengalaman belum ada. Tapi saya ingin bertanya, kira-kira melihat partai yang banyak jadi lumbung uang, boleh tidak kita mempertanyakan keuangan partai ?

Misal sampai pada soal keuangan presiden ?

Luka Sugati, dari kampus STIA BUDHA NALANDA, pengalaman dibahas bareng saja.

Belum pernah dengar KI dan KIP. Supardi, STIA BUDHA NALANDA. Pengalaman saya soal nilai mahasiswa, standarisasi nilai kita tidak tahu. Kalau ditanya ke dosen, jawabannya mahasiswa selalu dianggap tidak punya kapasitas. Padahal mahasiswa merasa bisa mengerjakan ujian. Iri rasanya sama teman. Pernah Tanya ke kampus, dosen menjawab mereka punya otoritas memberi nilai.

Rian, STIA BUDHA NALANDA. Di kampus, basicly karena Budha maka dapat bantuan DEPAG soal beasiswa. Di NALANDA biasanya dapat beasiswa dari DEPAG, tapi mahasiswa hanya disuruh tanda tangan kwitansi kosong di atas materai. Kita tidak tahu jumlah sebenarnya. HIKMABUDHI (organisasi mahasiswa Budha) mencium ada korupsi di KEMENDAG, minta transparansi tapi tidak dikasih walau sudah menyurati sampai 3 kali. Kita cuma diberitahu ada kegiatan dan uangnya dan fotonya. Akhirnya kami aksi di kantor Bimas budha. Ada dosen yang tanya ke DEPAG tapi dapat cap dari dinas Bimas Budha.

Ali, dari UI. KIP ada 2 mata pisau. KIP coba buat transparansi dalam pemerintahan dan non pemerintahan. Bisakah KIP buka anggaran yang tidak diketahui masyarakat.

Misal hambalang, dll. Berani tidak KIP bongkar dana partai ? Menelisik BIN yang sangat tertutup. Sejak lahir, 2 tahun tapi masyarakat belum cukup tahu UU KIP. Ada pengalaman di kampus soal bantuan kampus di UI yang menyeret rektor. Disadari atau tidak disini peran UU KIP buat masy dan mahasiswa untuk memperjelas.

Apakah kasus UI bisa menyeret rektornya, justru stafnya yang terseret. Ketika media mengangkat, justru kasus ini dapat perlawanan dari orang-orang UI yang tidak terima.

Rifai, FIS Ilmu Agama Islam. Mahasiswa sering kesulitan minta dana kegiatan, sering dioper akhirnya mahasiswa cari dana keliling untuk membiayai kegiatan.

Slamet, Sosiologi UNJ. Tahu ada undang-undangnya. Tidak tahu fungsi dan efektifitas undang-undang ini di masyarakat. Di UNJ ada kasus tidak transparan soal lahan parkir, 4 milyar dalam 1 tahun. Di UNJ, ada koperasi UNJ, mahasiswa sulit tahu transparansinya.

Faisal FISIP Sosiologi UNJ. Biaya parkir tinggi tapi gedung gitu-gitu saja. tidak ada perbaikan.

Angel FISIP Sosiologi UNJ. Pengalaman kampus seringkali dioper-oper. Pengalaman pribadi saya soal SBMPTN, bukan soal dana saja. Transparansi nilai, lulus itu nilainya berapa ? Kenapa tidak lulus tidak tahu alasannya ? Kalau mau mengadu kemana ?

Hanafi :

Dari perkenalan dan pengalaman teman-teman tersebut, terlihat bahwa ada persoalan ketika terjadi ketertutupan. Ketertutupan menimbulkan : 1. Kecurigaan.

2. Merepotkan.

3. Merugikan.

4. Ada ancaman ďƒ Personal dan riil.

Selain itu, ketertutupan juga berpotensi menimbulkan : 1. KKN. 2. Otoriter soal nilai.

3. Mengurangi partisipasi.

Pertanyaannya kemudian, mampukah UU KIP mengubah kondisi ini dari kecurigaan ke kepercayaan pada badan publik, menjadi tidak merepotkan, menjadi aman, menjadi tidak KKN, menjadi tidak otoriter, menjadi partisipatif.

Untuk memahami mengenai undang-undang keterbukaan informasi dan Komisi Informasi Pusat, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Mas Agus.

Agus : (Menjelaskan latar belakang lahirnya undang-undang dan bagaimana undangundang dan komisi informasi pusat membantu masyarakat dalam sengketa informasi).

Pasca reformasi, banyak kecurigaan soal kehadiran lembaga baru. Apakah lembaga yang selama ini ada belum bisa beri jalan keluar ? Kehadiran lembaga quasi ini juga dianggap bagi-bagi kekuasaan, menghamburkan uang. Ada 60-70 lembaga baru pasca reformasi. Disepakati atau tidak inilah fasenya. Ada ketidakpercayaan, lembaga quasi yang diharapkan menjawab ketidakpercayaan tersebut.

Meski ada UU, tapi ternyata tidak cukup diketahui. Saat saya masih di lembaga mahasiswa, kita bisa belajar mengelola negara. BEM dan Senat misalnya, ini adalah miniatur negara, ada proses pengawasan yang terjadi. Tidak disadari bahwa yang dikelola, adalah dana mahasiswa juga. Harusnya ketika kita sudah membayar pajak dll, dikembalikan dalam bentuk layanan.

Teman-teman dikejar supaya cepat selesai, padahal ada tanggungjawab soal pengelolaan dana mahasiswa tersebut. Ketidaktahuan masyarakat dan ketidakpedulian masyarakat (mahasiswa, orang tua dll) kemudian juga disebabkan oleh tekanan menyelesaikan kuliah secepatnya.

Mengenai keterbukaan informasi di partai politik, ada 7-8 sengketa informasi dari FITRA yang diputus Komis Informasi.

Soal SNMPTN, misalnya selesai di mediasi. Peduli tapi tidak tahu mengadu kemana.

Soal nilai mahasiswa, sistem penilaian tidak diumumkan lagi. Nilai terdistribusi ke akun masing-masing. Apakah baik atau tidak ? Kalau terbuka (ditempel) ada kompetisi yang terbangun. Itu menurut saya.

Mengenai undang-undang keterbukaan informasi yang dibentuk pada tahun 2008, amanatnya membentuk Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2009, Komisi Informasi Pusat terbentuk, ada PP No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik. Serta beberapa aturan turunannya.

Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pertama, soal apa itu informasi publik.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kedua, soal apa itu badan publik.

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbagan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Berdasarkan dua hal tersebut, maka perguruan tinggi masuk badan publik karena pembiayaannya, meski bentuknya hibah dll bersumber dari negara atau masyarakat.

Karakteristik pendidikan sifatnya nirlaba, Bagaimana dengan Badan Hukum Pendidikan ? Sebagaimana diatur dalam UU Yayasan, yayasan tidak otomatis bisa menyelenggarakan pendidikan. Yayasan harus membentuk badan usaha untuk menjalankan bidang usaha yang sesuai dengan tujuannya.

Soal partai politik dll, dengan kondisi biaya politik tinggi. Partai hanya mau bertanggungjawab biaya yang dikeluarkan dari APBN/APBD. Laporan keuangan hanya soal itu.

Lembaga mahasiswa, dicek lagi apakah badan publik atau tidak. Cek sifatnya.

Jika tidak masuk badan publik, itu yang perlu kaji lebih dalam.

Yg terjadi di KI saat ini, lembaga ini adalah lembaga penyelesaian sengketa. Ada tahapan penyelesaian sengketa.

Kalau tidak ada PPID, badan publik meletakkan tugas ini di bagian kehumasan atau bagian informasi. Tidak sembarang bertanya pada siapapun supaya tidak salah informasi.

Maka badan publik harus punya PPID, ada meja khusus melayani soal permintaan informasi.

Informasi ada klasifikasinya. Selain soal dua ketentuan tersebut, ada asas yang dianut oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu : 1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik (maximum access limited exemption).

2. Informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

3. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

4. Pengecualian informasi harus didasarkan pada uji konsekuensi dan uji kepentingan publik.

Informasi yang dikecualikan, nilai termasuk dikecualikan. Bisa dibuka hanya kepada yang memiliki nilai tersebut. Ini tidak tepat, untuk nilai akademis buka saja agar ada kompetisi, kecuali soal jabatan karier dan pejabat publik silahkan tertutup.

Soal semester pendek, setiap kebijakan badan publik harus ada dasar. Kenapa semester pendek lebih mahal ?

Informasi yang dikecualikan bisa dilihat di pasal dalam Undang-Undang KIP. Mengenai perguruan tinggi, KI baru sekali sengketa informasi, UNTIRTA dosennya

minta informasi soal jumlah mahasiswa yang mengambil skripsi dalam waktu tertentu, secara fisik skripsi itu ada atau tidak. Ada kecurigaan, pembuatan skripsi tidak dilalui.

Ada kasus CPNS, di internet namanya ada tapi di media cetak tidak ada namanya.

Sengketa tersebut dibawa ke komisi informasi, soal nilainya. Putusannya nilai dibuka untuk dia secara khusus.

Sebenarnya bicara laporan keuangan, yang perlu diperhatikan harus jelas jangan sampai tidak jelas. Laporan keuangan ada banyak hal. Ada yang cuma eksekutif summary, jika hanya minta informasi, informasinya apa dan tujuannya apa.

Tujuan ini membantu penyedia informasi untuk menyiapkan informasi tersebut.

Badan publik punya waktu 10 hari untuk informasi yang disediakan.

Laporan keuangan kampus, ada 2 website yang dicek, belum ada bagian khusus yang berisi keterbukaan .

Bagi mahasiswa, yang bersentuhan saja yang didorong transparansinya. Misal soal nilai, proposal penelitian, kompetisi beasiswa dll harusnya terbuka prinsipnya.

Di GATRA, FITRA merilis korupsi pendidikan sangat banyak. Korupsi infrastruktur dll.

Perlindungan pemohon, di KI tidak ada soal ini. Tidak tahu penyebabnya karena akses informasi atau memang sudah masuk kualifikasi untuk Drop Out. Hanafi : itu tadi penjelasan yang bisa diberikan, sekarang mari kita berdiskusi, apakah ada pertanyaan ?

Adrik : yang saya tangkap, KI memoderasi pemohon dan termohon soal informasi.

Untuk KIP sendiri, bolehkah kita mengakses informasi ke KIP ? Apakah dibolehkan.

Agus : setiap badan publik wajib punya PPID, komisi informasi juga wajib.

Saat ini belum ada meja informasi, tapi ada petugas informasi yang melayani informasi. Sekretariat diwajibkan juga punya PPID yang menyediakan informasi berkala. Contoh lihat website KIP. Di KIP, belum cukup baik. Sementara di kementerian lain, informasi yang disediakan lebih baik dari KIP. Ketika teman-teman mengakses informasi, institusi KIP bisa diuji konsekuensi. Disengkatakannya ke komisi informasi terdekat, jika KIP maka di komisi informasi DKI. KIP pernah dipermasalahkan di PTUN, lebih pada soal penyelesaian sengketanya.

Agus : Asosiasi pedagang cikini dan gondangdia minta informasi soal revitalisasi stasiun. Apakah hanya menghilangkan PKL saja atau ada kebijakan relokasi pedagang ? Syarat pemohon informasi : KTP, WNI, perseorangan atau badan hukum yang berlokasi di Indonesia.

Games :

Sebutkan satu kata soal keterbukaan di kampus.           

Tidak terbuka soal keuangan Sistematika keuangan tidak terbuka Keuangan Ganti rektor baru Penilaian dan ancaman Otoriter Keuangan Tidak terbuka dan keuangan Plong dari kebebasan dan Kacau Bobrok.

Pejamkan mata, setelah mendengarkan materi apa itu keterbukaan informasi.

Masing-masing peserta menggambarkan hal yang diharapkan dalam 1 kalimat.  Pelayanan terbuka  Apa adanya tanpa tertutupi  Pelayanan terbuka  Peluang untuk mendapat pelayanan  Tidak ada yang ditutupi  Cerdas tangkas aksi  Terbuka biar sama-sama enak  Komitmen

   

KIP dipenuhi pemohon Pelayanan Pelayanan Keterbukaan.

Agus : Informasi yang dibutuhkan teman-teman masuk kategori yang harus diumumkan, tidak perlu meminta karena kampus wajib diumumkan. Mau lihat boleh, tidak dilihat juga boleh. Harus dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Banyak yang coba salah gunakan akses informasi, tujuannya bukan untuk pengawasan tapi transaksional. Sebelumnya, teman-teman harus menjaga diri walaupun adalah hak. Jangan salah gunakan, karena akan mendistorsi UU KIP. Keterbukaan bukan untuk kongkalikong tapi untuk efektifitas dan transparansi.

Laporan keuangan harus ada di web masing-masing kampus tapi berpartisipasi.

Jangan sampai makna partisipasi dimaknai sempit, waspadai sebelum tergiur dengan legitnya proses transparansi ini.

Break 15 menit.

Mulai sesi 4.28 wib.

Hanafi : 1. Informasi apa yang dibutuhkan teman-teman mahasiswa tapi tidak diberikan kampus ?      

Beasiswa Transparansi dana parkir dan koperasi Studi banding/rencana kegiatan.

Anggaran penelitian dan Keterbukaan keuangan pejabat rektorat Data Mahasiswa daerah yang kuliah di UNJ Kerjasama dengan pihak lain soal pekerjaan  contoh UIN kerjasama dengan lembaga lain, tdk hanya soal penyaluran kerja. Dengan negara Iran misalnya harus menyediakan besaran kerjasama dan untuk apa tujuanya Iran Corner.

Ada klasifikasi informasi, badan publik memiliki daftar informasi yang dimiliki dan ada masing-masing bidang yang memiliki informasi ini. Ini sifatnya informasi publik, yang berkala harus dibuka dengan diminta atau tidak diminta.

Contoh sederhana : Tiap bayar SPP, ada komponen kesehatan. Kalau dananya tidak digunakan, kemana dana ini dialokasikan ?

2. Bagaimana mencari informasi publik dengan resmi ?  Mencari dari informasi alternatif : browsing.  Demo  Mendatangi desk informasi/Bertanya ke yang berwenang/Meminta langsung ke pihak kemahasiswaan/Minta ke badan administrasi Dari sini terlihat, masih menggunakan cara-cara alternatif. Padahal ada UU KIP. 3. Jika kampus sudah memiliki PPID, kita bisa minta ke PPID. Bagaimana temanteman merespon hal ini ?  Minta kampus bentuk PPID  Student Unit Cost  membentuk jaringan antar kampus  Melakukan penelitian  Sosialisasi UU KIP

Berdasarkan 3 pertanyaan yang diajukan tadi, bagaimana mendorong keterbukaan informasi di kampus ? Silahkan direnungkan.

Penutup Terima kasih atas partisipasi teman-teman mahasiswa, jika teman-teman butuh diskusi mendalam mengenai keterbukaan informasi silahkan menghubungi IPC atau Komisi Informasi yang ada.

Selamat sore.