Buku panduan pemilih

Panduan Pemilih cerdas

Buku yang hadir ke hadapan pembaca ini adalah bagian dari upaya untuk menyukseskan penyelenggaran pemilu dengan cara memberikan informasi mengenai apa dan bagaimana Pemilu 2009.

Pemilu yang dimaksud adalah seperti apa yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan baik bagi penyelenggara pemilu maupun warga masyarakat untuk bersamasama menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2009.

Sukses penyelenggaraan pemilu adalah satu langkah untuk menghadirkan wakil-wakil rakyat yang diharapkan mampu mengemban amanat konstitusi.

Salam, Tim Penulis

o y A ! h i l i m me Apa dan

Pemilu Bagaimana

2009

Isi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pemilu

Prakata -1

Tahapan Pemilu - 3 Pemenyelenggara Pemilu Pemilih

- 11

- 14

Peserta Pemilu - 16 Pencalonan - 18 Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan - 20 Kampanye dan Dana Kampanye - 22 Pemungutan Suara - 27

10 Perhitungan Suara - 32

11 12 13 14 15

Penetapan Calon Terpilih

- 37

Pengawasan - 38

- 41 Perselisihan Hasil Pemilu - 47

Pelaporan Pelanggaran

Apa yang Anda Lakukan Sebagai Pemilih Cerdas- 48

ISBN: 999-4444-22-1 Diterbitkan oleh: CETRO (Centre for Electoral Reform) Jl. Hang Jebat 8 No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Telp. (021)7397522, Fax: (021)72794258, email: cetro@cetro.or.id, website: cetro.or.id Bekerjasama dengan: Partership for Goverment Reform, Indonesian Parliamentary Centre (IPC), Lembaga Studi Pers & Pembangunan (LSPP), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Tim penyusun : Yusak Farhan, Erika Widyaningsih, Ismail Fahmi Editor : Refly Harun Desain dan layout : Esthi

emilu 2009 akan menjadi pemilu ketiga pada era reformasi pasca-tumbangnya rezim Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Pemilu ini, bersama Pemilu Presiden 2009, akan menjadi pijakan penting bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia, yang hingga kini bisa disebut sebagai the third largest democratic country in the world setelah India dan Amerika Serikat. Keberhasilan Pemilu 2009 tidak hanya berarti bagi Indonesia, melainkan juga bagi dunia, karena akan menunjukkan kemenangan demokrasi yang kesekian atas sistem politik yang ada di dunia.

P

Namun, tantangan pemilu tidak kecil. Pemilu harus mampu menjawab tantangan bangsa ke depan. Bagi rakyat Indonesia, pemilu harus menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengemban dan mengawal amanat konstitusi, yaitu melindungi, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa hal ini, pemilu tidak banyak artinya. Pemilu hanya akan menjadi semacam ritual demokrasi yang menghamburkan triliunan rupiah.

Buku yang hadir ke hadapan pembaca ini adalah bagian dari upaya untuk menyukseskan penyelenggaran pemilu dengan cara memberikan informasi mengenai apa dan bagaimana Pemilu 2009. Pemilu yang dimaksud adalah seperti apa yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan baik bagi penyelenggara pemilu maupun warga masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2009. Sukses penyelenggaraan pemilu adalah satu langkah untuk menghadirkan wakil-wakil rakyat yang diharapkan mampu mengemban amanat konstitusi.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Partnership for Governanve Reform (PGR) yang telah memberikan dukungan finansial yang memungkinkan buku ini terbit dan teman–teman dari IPC, LSPP, dan PSHK yang tergabung bersama CETRO dalam Koalisi LSM untuk Penyempurnaan Paket UU Politik.

Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, 31 Desember 2008 Tim Penulis

Ayo !

Ayo !

memilih

memilih

Sambutan

Sambutan

milu 2009

imana Pe a dan Baga

Ap

S

ambutan anggota KPU................................................

milu 2009

gaimana Pe

Apa dan Ba

S

ambutan Bawaslu...........................................

1

lembaga perwakilan rakyat di daerah provinsi yang anggota nya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi juga berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah lima tahun.

Pemilu T J

Apa itu pemilu?

Proses untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan kepala daerah.*

Apa itu DPR? Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, beranggotakan paling banyak 560 orang dengan masa jabatan lima tahun.

T J

:T J

T J

T J

T J

Kapan pemilu dilaksanakan?

Kamis, 9 April 2009

T J

Mengapa kita harus ikut berpartisipasi dalam pemilu?

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, serta menciptakan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan, berkualitas, dan berintegritas.

T J

T J

Sistem yang digunakan dalam Pemilu 2009 ?

Untuk pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten / kota adalah sistem proposional terbuka. • Untuk pemilu Anggota DPD adalah sistem distrik berwakil banyak.

•

Apa yang dimaksud dengan sistem proporsional terbuka?

Sistem pemilu proporsional yang memungkinkan pemilih memilih langsung caleg yang diinginkan.

Apa itu DPD? Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga negara yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi masing-masing berjumlah empat orang dengan masa jabatan lima tahun.

Apa itu DPRD provinsi?

Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau DPRD provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah provinsi yang anggota nya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi juga berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah lima tahun.

Apa itu DPRD kabupaten/kota?

Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau DPRD provinsi adalah

Keterangan T J

Tanya Jawab

* buku ini hanya memuat panduan untuk Pemilu Legislatif

1

A y o m e m i l i h ! | Pe m i l u

A y o m e m i l i h ! | Pe m i l u

2

2

KPU provinsi KPU membentuk tim seleksi yang nama-namanya diajukan oleh gubernur. Tim seleksi mencari 10 nama bakal calon KPU provinsi untuk selanjutnya diserahkan ke KPU untuk kemudian diseleksi menjadi 5 orang dan disahkan.

Penyelenggara Pemilu 2009 T J

KPU kabupaten / kota KPU provinsi membentuk tim seleksi yang nama-namanya diajukan oleh bupati/walikota. Tim seleksi mencari 10 nama bakal calon KPU kabupaten / kota untuk selanjutnya diserahkan ke KPU provinsi untuk kemudian diseleksi menjadi 5 orang dan disahkan.

Penyelenggara Pemilu 2009?

Komisi Pemilihan Umum (KPU). keterangan

KPU Pusat Terdiri atas 7 orang anggota

KPU Kab/Kota Penyelenggara Pemilu di tingkat Kab/Kota Terdiri atas 5 orang anggota

3

KPU Provinsi Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi Terdiri atas 5 orang anggota

T J

Berapa lama masa keanggotaan KPU? Lima tahun.

T J

Bagaimana anggota KPU/KPUD dipilih?

KPU Presiden membentuk tim seleksi, untuk mencari 21 nama bakal calon KPU. Tim seleksi menyerahkan 21 nama ke presiden untuk selanjutnya ditetapkan dan diserahkan ke DPR untuk diseleksi sehingga mendapat 7 orang dan disahkan oleh presiden.

A y o m e m i l i h ! | Pe n y e l e n g g a r a Pe m i l u 2 0 0 9

T J

Apakah tugas dan wewenang KPU? a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengenda likan semua tahapan; e. Memutakhirkan data pemilih dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi; g. Menetapkan peserta pemilu; h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk pemilu DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU provinsi untuk pemilu DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitun gan suara; i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara; j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya;

A y o m e m i l i h ! | Pe n y e l e n g g a r a Pe m i l u 2 0 0 9

4

k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR dan DPRD untuk setiap parpol peserta pemilu; l. Mengumumkan calon anggota DPR dan DPD terpilih dan membuat berita acaranya; m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan; n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelang garan kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, PPLN, dan KPPSLN; o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan Bawaslu; p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU,, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tinda kan yang mengakibatkan terganggunya tahapan peny elenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; r. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

T J

5

Siapa yang menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, luar negeri dan TPS? • Untuk tingkat kecamatan disebut PPK; • Untuk tingkat kelurahan /desa disebut PPS; • Untuk tingkat luar negeri disebut PPLN; • Untuk tingkat TPS disebut KPPS/KPPSLN.

A y o m e m i l i h ! | Pe n y e l e n g g a r a Pe m i l u 2 0 0 9

T J

T J

T J

Berapa jumlah keanggotaan penyelenggara di tingkat PPK, PPS, PPLN dan TPS/TPSLN? • 5 orang untuk PPK • 3 orang untuk PPS • 7 orang untuk PPLN • 7 orang untuk KPPS, KPPSLN Berapa lama massa keanggotaan penyelenggara di tingkat PPK, PPS, PPLN? PPK, PPS, PPLN dibentuk paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara.

Apa tugas, wewenang, dan kewajiban PPK? a. Membantu KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT; b. Membantu KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilu; c. Melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU kabupaten/kota; e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri saksi peserta pemilu; g. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta pemilu; i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota; j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan panwaslu kecamatan; k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya;

A y o m e m i l i h ! | Pe n y e l e n g g a r a Pe m i l u 2 0 0 9

6

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; q. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu; r. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan s. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberi kan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota; n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberi kan oleh undang-undang.

T J

7

Apa tugas, wewenang, dan kewajiban PPS? a. Membantu KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan, daftar pemilih tetap; b. Membentuk KPPS; c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih; d. Mengumumkan daftar pemilih; e. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS; f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS; g. Menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT; h. Mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK; i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; j. Melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK; k. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; l. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; m. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS; n. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan pengawas pemilu lapangan; o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan pemilu di wilayah kerjanya; p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang

A y o m e m i l i h ! | Pe n y e l e n g g a r a Pe m i l u 2 0 0 9

T J

Apa tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS? a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS; b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas pemilu lapangan; c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas pemilu lapangan, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara; f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib meny erahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, dan PPK melalui PPS; h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan penga was pemilu lapangan; i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

A y o m e m i l i h ! | Pe n y e l e n g g a r a Pe m i l u 2 0 0 9

8

9

T J

Apa tugas, wewenang, dan kewajiban PPLN? a. Membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, daftar pemilih hasil perbaikan, dan DPT; b. Membentuk KPPSLN; c. Mengumumkan DPS, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengu mumkan daftar pemilih hasil perbaikan,, dan menetapkan DPT; d. Menyampaikan daftar pemilih WNI kepada KPU; e. Melaksanakan tahapan pemilu yang telah ditetapkan KPU; f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya; g. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya; h. Menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU; i. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara; j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan pemilu di wilayah kerjanya; k. Melaksanakan sosialisasi pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri; l. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberi kan KPU; dan m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberi kan undang-undang.

T J

Apa tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLN? a. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN; b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas pemilu luar negeri; c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN; d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN; e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan saksi, pengawas pemilu luar negeri, peserta pemilu, dan masyarakat

A y o m e m i l i h ! | Pe n y e l e n g g a r a Pe m i l u 2 0 0 9

pada hari pemungutan suara; f. Mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara; g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib meny erahkannya kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas pemilu luar negeri; h. Menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN; i. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan KPU; dan j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan undang-undang.

A y o m e m i l i h ! | Pe n y e l e n g g a r a Pe m i l u 2 0 0 9

10

3

han Penyera5 April , 4 P D 2008

Tahapan Pemilu 2009 T J

Bagaimana tahapan pemilu?

KPU menetapkan jadwal tahapan untuk pelaksanaan Pemilu 2009 mengacu UU Nomor 10/2008.

Jadwal yang telah ditetapkan dimuat dalam peraturan KPU. 1.

• • • • • • • • •

Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

• Penyerahan Data Kepen dudukan (Data Penduduk dan DP4) dan Data Kependudukan (Data Penduduk dan DP4) bagi WNRI di luar negeri; • Pemutakhiran Data Pemilih; Pemindahan data kependudukan menjadi data pemilih berdasarkan rencana perancangan TPS/TPSLN; Penyediaan dan pengiriman formulir pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; Pencocokan dan penelitian data pemilih; Penyusunan dan pengesahan DPS/DPSLN; Pengumuman DPS/DPSLN; Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS/ DPSLN; Perbaikan DPS awal dan perbaikan DPSLN; Pengumuman DPS/DPSLN hasil perbaikan; Penyusunan dan Penetapan DPT.

2.

A y o m e m i l i h ! | Ta h a p a n P e m i l u 2 0 0 9

dari Masukan at Masyarak ust 2008 8 – 21 Ag

umu Peng DPT, man kt 2008 24 O

Pendaftran peserta pemilu.

Partai politik • Pengumuman pendaftaran Parpol peserta pemilu; • Pendaftaran parpol ; • Verifikasi administrasi ; • Verifikasi faktual; • Penetapan nomor urut ; • Pengumuman Parpol Peserta Pemilu.

Pen d Par aftar pol an 7A p M e ril – 1 i 20 2 08

Verifikasi administras 10 April – 30i Mei 2008

Verifikasi faktual 3 Juni – 2 Juli 2008-11-28

tapan Pene or Nom Urut 2008 4 Juli

ugumrpol Penan Pa m serta Pe milu 008 Pe uli 2 5J

Perseorangan • Pendaftaran Calon; • Verifikasi administrasi; • Verifikasi faktual; • Pengumuman DCS; • Pengumuman DCT. ftaran Pendan lo ca i – 14 27 Jun 008 Juli 2

3.

11

Peng DPS, umuman Agus 8 – 14 2008

Verifika adminissi 6 – 19 Jutrasi li 2008

Verifikasi faktual 22 Juli – 2 Agus 200 2 8

umu Peng DCS n a m 26 12 – 2008 Sept

ugum Pen n DCT008 ma Okt 2 31

Penetapan peserta pemilu.

A y o m e m i l i h ! | Ta h a p a n P e m i l u 2 0 0 9

12

4.

5.

6.

Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil.

• Penyusunan dan penetapan jumlah alokasi kursi untuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten /kota; • Penetapan jumlah lursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

• Pengambilan formulir pencalonan; • Pengajuan bakal calon oleh pengurus parpol; • Verifikasi kelengkapan administratif bakal calon; • Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS); • Pengumuman dan penyampaian tanggapan masyarakat atas DCS; • Penyusunan Daftar Calon Tatap (DCT).

Masa Kampanye.

• Penyusunan jadwal pelaksanaan kampanye • Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye • Pelaksanaan kampanye

4

Pemilih TT : JJ:

Siapa yang boleh memilih?

Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara dan/atau sudah pernah menikah serta harus terdaftar sebagai pemilih.

TT :

Bagaimana caranya agar pemilih cacat dapat memberikan suara?

Penyandang cacat yang memerlukan bantuan dapat membawa pendamping atau bisa dibantu oleh petugas KPPS.

JJ:.

T

JJ:

T

7.

Masa tenang.

Merupakan masa persiapan pemilu. Masa tenang tanggal 6-8 April 2008.

8.

Pemungutan suara dan penghitungan suara.

• Pemungutan suara • Penghitungan suara

9.

Penetapan hasil pemilu.

• Penetapan hasil Pemilu • Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih • Pemberitahuan kepada calon terpilih

J

Siapa yang bisa memilih di TPS lain?

Pemilih yang menjalankan tugas di luar daerah, sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam, dan lain sebagainya.

Bagaimana agar pemilih dapat memberikan suara di TPS lain ?

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih namun tidak dapat memilih di TPS yang telah ditentukan selambatlambatnya pada tanggal 5 April 2009 harus:

memin surat ta pemberita huan pin TPS dari Pdah P S dimana dirinya terdaftar

membawa surat pindah kepada PPS/KPPS di TPS yang akan digunakannya (PPS/KPPS mencatatnya kedalam DPT Tambahan)

hari Pada ungutan pema pemilih ng suar at langsu dap bawa rimemt pembeB sura an DPT tahu

10. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD.

13

A y o m e m i l i h ! | Ta h a p a n P e m i l u 2 0 0 9

A y o m e m i l i h ! | Pe m i l i h

14

T:T J:J

Apa yang menjadi hak anda sebagai pemilih?

• Terdaftar sebagai pemilih bila telah memenuhi syarat sebagai pemilih; • Memberikan suara secara langsung, bebas, dan rahasia; • Memperoleh informasi selengkapnya; • Melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilu; • Melaporkan pelanggaran atau tindak pidana pemilu.

5

Peserta Pemilu T J

:T J

T :J

15

A y o m e m i l i h ! | Pe m i l i h

Siapa peserta Pemilu 2009?

• Peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota adalah 38 parpol dan khusus Aceh terdapat enam parpol lokal Aceh.

• Peserta pemilu anggota DPD adalah perseorangan.

Berapakah jumlah anggota DPD? Anggota DPD dari setiap provinsi berjumlah empat orang.

Dengan demikian anggota DPD seluruhnya akan berjumlah 132 orang yang berasal dari 33 provinsi.

Apa saja syarat partai politik menjadi peserta pemilu? a. Badan hukum; b. Kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi; c. Kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten / kota di provinsi yang bersangkutan; d. Sekurang-kurangnya 30 persen perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat; e. Anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap kepengurusan parpol yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; f. Kantor tetap untuk kepengurusan; g. Mengajukan nama dan tanda gambar parpol kepada KPU.

A y o m e m i l i h ! | Pe s e r t a Pe m i l u

16

Peserta Pemilu 1

2

3

4

5

Partai Hati Nurani Rakyat

Partai Karya Peduli Bangsa

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

Partai Peduli Rakyat Nasional

Partai Gerakan Indonesia Raya

6

7

8

9

10

Partai Barisan Nasional

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Amanat Nasional

Partai Perjuangan Indonesia Baru

11

12

13

14

15

6

Pencalonan T

Bagaimana proses pencalonan anggota DPR dan DPRD?

J

3 Daftar bakal calon diserahkan kepada KPU Bakal dan KPUD calon yang telah lolos 4 verifikasi 5 KPU dan KPUD disusun dalam melakukan verifikasi Da ftar Calon terhadap daftar Smentara bakal calon yang (DC S) baru

2

Partai Kedaulatan

Partai Persatuan Daerah

Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Pemuda Indonesia

Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme

16

17

18

19

20

Partai Demokrasi Pembaruan

Partai Karya Perjuangan

Partai Matahari Bangsa

Partai Penegak Demokrasi Indonesia

Partai Demokrasi Kebangsaan

21

22

23

24

25

Partai Republik Nusantara

Partai Pelopor

Partai Golongan Karya

Partai Persatuan Pembangunan

Partai Damai Sejahtera

26

27

28

29

30

Partai Nasionalis Benteng Kemerdekaan Indonesia

Partai Bulan Bintang

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Bintang Reformasi

Partai Patriot

31

32

33

34

35

Partai Demokrat

Partai Kasih Demokrasi Indonesia

Partai Indonesia Sejahtera

Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Partai Aman Sejahtera

36

37

38

39

40

Partai Daulah Aceh

Partai Suara Independen Rakyat Aceh

Partai Rakyat Aceh

Partai Aceh

Partai Bersatu Aceh

41

42

43

44

Partai Merdeka

Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indosia

Partai Sarikat Indonesia

Partai Buruh

1 Parpol mel ukan seleksiak b ak al calon ang o ta DPR dan DgPR D

mParpol mftear buat da lon untuk bakal caaerah setiap dan pemilih yang

calon 6 Baklaahl lolos verifikasi te dalam disusun alon Daftar C ra (DCS) Smenta

Parpol melakukan seleksi 7 bakal calon anggota DPR dan DPRD

T J

Parpol mem- 8 9 Daftar bakal buat daftar bakal calon diserahcalon untuk kan kepada KPU setiap daerah dan KPUD pemilihan

Apa yang harus diperhatikan dari daftar bakal calon?

• Paling banyak 120% calon dari jumlah kursi di setiap dapil; • Memuat paling sedikit 30% perempuan; • Setiap tiga calon laki-laki ada satu calon perempuan.

* Partai lokal di NAD

17

A y o m e m i l i h ! | Pe s e r t a Pe m i l u

A y o m e m i l i h ! | Pe n c a l o n a n

18

T J

T J

Apa syarat untuk bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD? • WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih; • SMA, madrasah aliyah, SMK, atau lainnya yang sederajat; • Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia; • Terdaftar sebagai pemilih; • Bersedia bekerja penuh waktu; • Mengundurkan diri serta bersedia untuk tidak rangkap jabatan sebagai PNS, anggota TNI, kepolisian, pengurus BUMN/BUMD, serta badan lain yang anggarannya dari keuangan negara; • Hanya dicalonkan untuk satu lembaga perwakilan dan satu dapil. Bagi calon anggota DPD harus mendapat dukungan minimal dari pemilih dari dapil tempatnya dicalonkan; • Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; • Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan tidak melakukan pekerjaan sebagai penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara dan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai angggota DPR, DPD, dan DPRD. • Anggota peserta pemilu.

Apa syarat dukungan bagi calon perseorangan untuk ikut pemilu ?

Dukungan pemilih Dukungan Jumlah Penduduk berdasarkan jumlah Pemilih penduduk minimal 1.000 0 - 1 Juta tersebar di 50% di kabupaten/kota yang 2.000 > 1 Juta - 5 Juta ada di provinsi tersebut.

3.000 > 5 Juta - 10 Juta > 10 Juta - 15 Juta Lebih 15 Juta

19

A y o m e m i l i h ! | Pe n c a l o n a n

7

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan T J

Berapa jumlah kursi legislatif yang diperebutkan ?

• 560 kursi untuk DPR; • 132 kursi untuk DPD; • Kursi untuk DPRD provinsi disesuikan jumlah penduduk; • Kursi untuk DPRD kabupaten kota. disesuaikan jumlah penduduk.

DPRD Provinsi Jmlah Penduduk 0 – 1 Juta > 1 Juta – 3 Juta > 3 Juta – 5 Juta > 5 Juta – 7 Juta > 7 Juta – 9 Juta > 9 Juta – 11 Juta Lebih 11 Juta

DPRD Kab./Kota Kursi 35 45 55 65 75 85 100

Jmlah Penduduk Kursi 0 – 100 Ribu 20 > 100 Ribu – 200 Ribu 25 > 200 Ribu – 300 Ribu 30 > 300 Ribu – 400 Ribu 35 > 400 Ribu – 500 Ribu 40 > 500 Ribu – 1 Juta 45 Lebih 1 Juta 50

:T :J

Apa yang dimaksud daerah pemilihan?

Suatu wilayah geografis tertentu di mana satu atau lebih wakil rakyat mewakili masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut.

:T

Apakah dapil itu sama dengan batasan administratif (provinsi/kabupaten/kota/kecamatan) ?

Dapil tidak selalu sama dengan batasan wilayah administratif (provinsi/kabupaten/kota/kecamatan).

J

4.000 5.000

A y o m e m i l i h ! | Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

20

T J

T J

Bagaimana batasan pembagian daerah pemilihan itu dibuat? a. Dapil untuk Pemilu DPR RI adalah provinsi atau bagianbagian provinsi. b. Dapil untuk Pemilu DPRD provinsi adalah kabupaten / kota atau gabungan kabupaten / kota. c. Dapil untuk pemilu DPRD kabupaten / kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan Berapa jumlah kursi per dapil?

Untuk daerah pemilihan DPR adalah 3-10 kursi, sedangkan untuk daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota adalah 3-12 kursi. (Kecuali daerah yang penduduk nya lebih banyak dan tidak dapat dipecah dapil nya).

T J

Siapa yang membuat dapil?

Pada dasarnya daerah pemilihan dibuat oleh KPU, tetapi untuk dapil DPR dalam Pemilu 2009 telah dibuat oleh anggota DPR dan ditetapkan dalam lampiran UU Nomor 10 Tahun 2008.

T J

Berapa jumlah dapil untuk pemilu ditiap tingkatan?

• 77 dapil untuk DPR; • 33 dapil untuk DPD; • 217 dapil untuk DPRD provinsi; • 1.847 dapil untuk DPRD kabupaten/kota.

8

Kampanye dan Dana Kampanye T J

Apa itu kampanye pemilu?

Kegiatan yang dilakukan peserta pemilu (parpol dan perseorangan) untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.

T J

Kapan kampanye dilakukan?

Kampanye dilaksanakan mulai dari 13 Juli 2008 hingga 5 April 2009. Pelaksanaan kampanye bagi 38 parpol diatur oleh KPU, yakni dalam bentuk zonasi kampanye.

Metode Kampanye Pertemuan terbatas Pertemuan tatap muka Media massa cetak dan elektronik Penyebaran bahan kampanye kepada umum Pemasangan alat peraga di tempat umum Rapat umum Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundangan T J

contoh pembagian daerah pemilihan

21

Ayo memilih! |

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

Jadwal 13 Juli 2008 – 5 April 2009 13 Juli 2008 – 5 April 2009 13 Juli 2008 – 5 April 2009 13 Juli 2008 – 5 April 2009 16 Maret – 5 April 2009

Apa saja metode kampanye?

Metode kampanye terdiri atas : a. Pertemuan terbatas • Dilaksanakan dalam ruang tertutup dengan jumlah peserta maksimal 1000 orang di tingkat

A y o m e m i l i h ! | Kam p anye d an D an a Kam p anye

22

•

pusat, 500 orang di tingkat provinsi, dan 250 orang di tingkat kabupaten / kota.

Hanya diperbolehkan membawa atau menggu nakan tanda gambar, simbol, pataka, dan atau bendera atau umbul-umbul. Untuk pemasangannya hanya sampai dengan halaman tempat pertemuan.

gambar, dan atau slogan peserta pemilu.

b. Pertemuan tatap muka • Dilakukan dalam bentuk dialog interaktif di dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta paling banyak 250 orang.

• Hanya diperbolehkan membawa atau menggu nakan tanda gambar, simbol, pataka, dan atau bendera atau umbul-umbul. Untuk pemasangannya hanya sampai dengan halaman tempat pertemuan. c. Media massa cetak dan elektronik • Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye dengan mematuhi peraturan perundangan dan kode etik jurnalistik.

• Media massa cetak dan elektronik menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu.

• Media massa dilarang menjual blocking segment (blocking time).

• Batas maksimum pemasangan iklan peserta pemilu di televisi secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik. Untuk radio, secara kumulatif 10 spot dengan durasi paling lama 60 detik. d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum • Penyebaran dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat umum.

• Bahan kampanye yang dimaksud adalah selebaran, stiker, topi, barang-barang cinderamata, atau barang lain (buku, korek api, gantungan kunci, aksesori, minuman atau makanan kemasan) dengan logo,

23

A y o m e m i l i h ! | Kampanye dan Dana Kampanye

•

•

e. Pemasangan alat peraga di tempat umum • Alat peraga tidak boleh ditempat kan di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerin tah, lembaga pendidikan, jalan protokol, dan jalan bebas hambatan.

Pemasangan alat peraga harus sesuai dengan peraturan daerah setempat. Apabila terdapat pelang garan, pemda dan aparat keamanan yang berwenang dapat mencabut atau memindahkan tanpa seiizin peserta pemilu.

Alat peraga wajib dibersihkan paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara.

f. Rapat umum • Dimulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 16.00.

Dilaksanakan di lapangan atau stadion atau alunalun dengan dihadiri massa baik dari anggota maupun pendukung dan warga masyarakat.

• Dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain. g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundangan Berbentuk acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olah raga, istighosah, jalan santai, tablig akbar, kesenian, dan bazar T J

Apa yang dilarang dalam kampanye?

• Mempersoalkan Pancasila, UUD 1945, dan bentuk NKRI; • Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keutuhan NKRI; • Menghina seseorang, suku, agama, ras, calon dan/atau peserta pemilu yang lain;

A y o m e m i l i h ! | Kampanye dan Dana Kampanye

24

• • • • • • • T J

Siapa yang tidak boleh ikut serta dalam kampanye? a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia; d. pejabat BUMN/BUMD; e. f. g. h. i. j.

T J

25

Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau pun masyarakat; Menggangu ketertiban umum serta; Mengancam untuk melakukan dan menganjurkan kekerasan; Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye; Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; Menggunakan atau membawa tanda gambar dan/atau atribut selain atribut dan/atau tanda gambar peserta pemilu yang bersangkutan; Menjanjikan atau memberikan uang kepada masyarakat dan peserta kampanye lainnya.

Pegawai negeri sipil; Anggota TNI dan Polri; Kepala desa; Perangkat desa; Anggota badan permusyaratan desa; WNI yang tidak memiliki hak memilih.

T J

Dari mana sumber dana kampanye yang boleh diterima oleh peserta pemilu?

Partai politik • Partai politik; • Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; • Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Anggota DPD • Calon anggota DPD yang bersangkutan; • Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

T J

Pihak manakah yang dilarang memberikan sumbangan?

• Pihak asing; • Penyumbang yang tidak jelas identitasnya; • Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau • Pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

T

Berapa batasan sumbangan dana kampanye yang boleh diberikan kepada peserta pemilu?

Sumbangan untuk Partai Politik ; • Perseorangan maksimal tidak boleh melebihi Rp. 1 milyar.

• Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp. 5 milyar.

J

Sumbangan untuk anggota DPD ; • Perseorangan tidak boleh melebihi Rp. 250 juta.

• Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp. 500 juta.

Apa itu dana kampanye?

Dana kampanye merupakan sumbangan yang diberikan oleh orang-perorangan, lembaga, dan perusahaan bukan milik pemerintah, BUMN, dan BUMD kepada pelaksana kampanye.

A y o m e m i l i h ! | Kampanye dan Dana Kampanye

A y o m e m i l i h ! | Kampanye dan Dana Kampanye

26

• • • • • • • T J

Siapa yang tidak boleh ikut serta dalam kampanye? a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia; d. pejabat BUMN/BUMD; e. f. g. h. i. j.

T J

Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau pun masyarakat; Menggangu ketertiban umum serta; Mengancam untuk melakukan dan menganjurkan kekerasan; Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye; Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; Menggunakan atau membawa tanda gambar dan/atau atribut selain atribut dan/atau tanda gambar peserta pemilu yang bersangkutan; Menjanjikan atau memberikan uang kepada masyarakat dan peserta kampanye lainnya.

Pegawai negeri sipil; * Anggota TNI dan Polri; Kepala desa; Perangkat desa; Anggota badan permusyaratan desa; WNI yang tidak memiliki hak memilih.

T J

Dari mana sumber dana kampanye yang boleh diterima oleh peserta pemilu?

Partai politik • Partai politik; • Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; • Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Anggota DPD • Calon anggota DPD yang bersangkutan; • Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

T J

Pihak manakah yang dilarang memberikan sumbangan?

• Pihak asing; • Penyumbang yang tidak jelas identitasnya; • Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau • Pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

T

Berapa batasan sumbangan dana kampanye yang boleh diberikan kepada peserta pemilu?

Sumbangan untuk Partai Politik ; • Perseorangan maksimal tidak boleh melebihi Rp. 1 milyar.

• Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp. 5 milyar.

J

Sumbangan untuk anggota DPD ; • Perseorangan tidak boleh melebihi Rp. 250 juta.

• Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp. 500 juta.

Apa itu dana kampanye?

Dana kampanye merupakan sumbangan yang diberikan oleh orang-perorangan, lembaga, dan perusahaan bukan milik pemerintah, BUMN, dan BUMD kepada pelaksana kampanye.

* PNS boleh ikut sebagai peserta kampanye tetapi tidak boleh memakai Atribut PNS.

25

A y o m e m i l i h ! | K a mp a nye d a n D ana Kampanye

A y o m e m i l i h ! | Kam p anye d an D an a Kam p anye

26

9

T J

Pemungutan Suara T J

Surat Suara DPR

Bagaimana cara memilih?

Pendaftaran pemilih di TPS

Pemilih mendapat surat suara

TT : J

Pemilih memberikan suaranya di bilik suara

Apa kriteria suara sah?

Suara dianggap sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan pemilih memberikan tanda satu kali pada kolom nama partai politik atau kolom nomor urut caleg atau kolom nama caleg yang dipilih. Tanda yang digunakan untuk memberikan tanda adalah centang (√).

Surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara

99

99

99

Bagaimana memberikan pilihan di surat suara?

Pemilih hanya memberikan tanda satu kali pada surat suara. Tanda yang digunakan adalah centang (√)

Surat Suara DPD T J

T J

27

Bagaimana jika pemilih menerima surat suara rusak?

Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.

Bagaimana jika pemilih keliru dalam memberikan surat suara?

Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti satu kali, selama surat suara cadangan masih tersedia.

A y o m e m i l i h ! | Pe m u n g u t a n S u a r a

3 99

4 100

Drs. Hasan Boya

Rachmaniar, SH

A y o m e m i l i h ! | Pe m u n g u t a n S u a r a

28

29

A y o m e m i l i h ! | Pe m u n g u t a n S u a r a

A y o m e m i l i h ! | Pe m u n g u t a n S u a r a

30

10

DENAH TPS

Penghitungan Suara

4

5

2

MASUK

1

Keterangan 1.

2.

3.

4.

5.

6.

31

Daftar Tempat duduk pemilih Pengambilan surat suara Meja/bilik pemberian suara Kotak suara Tempat pencelupan jari

6

KELUAR

3

T

Bagaimana penghitugan suara untuk kursi anggota DPR ?

J

1. Parpol yang diikut kan dalam penentuan kursi DPR hanya parpol yang memperoleh suara minimal 2,5% suara sah secara nasional.

Simulasi Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional

Keamanan TPS Papan tempat daftar calon Saksi-saksi Papan perhitungan suara

A y o m e m i l i h ! | Pe m u n g u t a n S u a r a

NO

PARTAI POLITIK

1

PARTAI A

15.000

2

PARTAI B

45.000

1,14%

3

PARTAI C

850.000

21,52%

4

PARTAI D

75.000

1,90%

5

PARTAI E

950.000

24,05%

6

PARTAI F

80.000

2,03%

7

PARTAI G

875.000

22,15%

8

PARTAI H

25.000

0,63%

9

PARTAI I

1.000.000

25,32%

10

PARTAI J

35.000

0,89%

3.950.000

100 %

SUARA

%

KETERANGAN

0,38%

LOLOS PT

LOLOS PT

LOLOS PT

LOLOS PT

2. Setelah parpol memenuhi ketentuan minimal 2.5% suara sah secara nasional maka mulailah dihitung berdasarkan dapil yang bersangkutan.

A y o m e m i l i h ! | Pe n g h i t u n g a n S u a r a

32

3. Dari hasil penghitungan suara sah di dapil hitung angka BPP DPR di dapil tersebut.

BPP =

Jumlah suara sah parpol peserta pemilu Jumlah kursi di satu dapil

4. Setelah angka BPP didapat lakukan penghitungan kursi tahap pertama dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh parpol di suatu dapil dengan angka BPP. Jumlah suara sah parpol di dapil Kursi Tahap I =

BPP

Rekapitulasi Penghitungan Suara di Dapil Dapil : Coklat 1 Jumlah kursi : 4 kursi BPP : 325.000 NO 1

33

PARTAI POLITIK

SUARA

PARTAI A

2

PARTAI B

3

PARTAI C

4

PARTAI D

5

PARTAI E

6

PARTAI F

7

PARTAI G

8

PARTAI H

9

PARTAI I

10

PARTAI J

5. Jika dalam hal ini masih terdapat sisa kursi lakukan penghitungan kursi tahap dua yaitu dengan cara mem bagi kepada parpol yang memperoleh sisa suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP DPR.

KURSI TAHAP I

SISA SUARA

-

%

KURSI TAHAP II

TOTAL KURSI

-

-

-

-

-

-

75.000

23,1%

0

1

-

-

-

300.000

92,3%

1

1

-

-

-

225.000

69,2%

1

1

-

-

-

50.000

15,4%

0

1

400.000

1

300.000

0

225.000

0

375.000

1 -

-

-

1.300.000

2

2

4

-

-

-

A y o m e m i l i h ! | Pe n g h i t u n g a n S u a r a

Rekapitulasi Penghitungan Suara di Dapil Dapil : Coklat 2 Jumlah kursi : 6 kursi BPP : 130.000

NO

PARTAI POLITIK

SUARA

KURSI TAHAP I

SISA SUARA

%

KURSI TAHAP II

TOTAL KURSI -

1

PARTAI A

-

-

-

2

PARTAI B

-

-

-

-

3

PARTAI C

50.000

38,5%

0

1

4

PARTAI D

-

-

-

5

PARTAI E

105.000

80,8%

1

3

-

-

-

50.0000

38,5%

0

0

-

-

-

55.000

42,3%

0

1

6

PARTAI F

7

PARTAI G

8

PARTAI H

9

PARTAI I

10

PARTAI J

180.000

1

365.000

2

50.000

0

185.000

1 -

-

-

780.000

4

1

5

-

Pada penghitungan di dapil Coklat 2 ada satu kursi yang belum terbagi.

6. Jika masih terdapat sisa, dilakukan penghitungan tahap tiga yaitu sisa suara parpol peserta pemilu dari tiap dapil dikumpulkan di provinsi kemudian dihitung angka BPP DPR baru di provinsi.

7. Selanjutnya, diberikan kursi kepada parpol yang mencapai angka BPP. 8. Jika masih terdapat sisa kursi, penetapan perolehan kursi dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada parpol satu demi satu secara berurutan berdasarkan sisa suara terbanyak.

A y o m e m i l i h ! | Pe n g h i t u n g a n S u a r a

34

Rekapitulasi Penghitungan Suara di Provinsi Provinsi : Coklat Jumlah kursi : 1 kursi BPP : 910.000

NO

:T J

T J

PARTAI POLITIK

SUARA

KURSI TAHAP I

SISA SUARA

Denah Rapat Penghitungan Suara

%

KURSI TAHAP II

TOTAL KURSI -

1

PARTAI A

-

-

-

2

PARTAI B

-

-

-

-

3

PARTAI C

125.000

13,7%

0

0

4

PARTAI D

-

-

-

5

PARTAI E

405.000

44,5%

1

1

-

-

-

275.000

30,2%

0

0

-

-

-

105.000

11,5%

0

0

6

PARTAI F

7

PARTAI G

8

PARTAI H

9

PARTAI I

10

PARTAI J

125.000

0

405.000

0

275.000

0

105.000

0 -

-

-

910.000

0

1

1

-

Apa yang dimaksud dengan BPP ?

BPP adalah bilangan pembagi pemilihan, yaitu jumlah total suara sah dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan dalam satu dapil.

Apa yang dimaksud dengan Parliamentary treshold (PT) ?

Ambang batas parpol peserta pemilu untuk dapat masuk didalam parlemen.

Keamanan TPS Papan tempat daftar calon Saksi-saksi Papan perhitungan suara

35

A y o m e m i l i h ! | Pe n g h i t u n g a n S u a r a

A y o m e m i l i h ! | Pe n g h i t u n g a n S u a r a

36

33

11

Penetapan Calon Terpilih T J

T J

Siapa yang menetapkan calon terpilih?

Calon terpilih; • anggota DPR dan DPD ditetapkan oleh KPU. • anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi. • anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

Bagaimana penetapan calon terpilih?

Yang memperoleh suara terbanyak dari daftar calon di suatu dapil. Calon ditetapkan sebagai calon terpilih untuk parpol yang mendapatkan kursi.

Contoh parpol mendapatkan 1 kursi.

NO. URUT

NAMA CALEG

( Lk )

PEROLEHAN SUARA

% BPP

1

CALON A

23,266

15.51%

2

CALON B

( Lk )

38,601

25.73%

3

CALON C

(Pr)

75,256

50.17%

4

CALON D

( Lk )

28,486

18.99%

5

CALON E

(Pr)

6 7

CALON F CALON G

( Lk ) ( Lk )

36,896 36,999

24.60% 24.67%

27,986

18.66%

Calon Jadi

A y o m e m i l i h ! | Pen e t ap a n C a l o n Ter pilih A y o m e m i l i h ! | Pe m i l u 2 0 0 9

37

12

Pengawasan Siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu?

Bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten / kota, panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri.

T J

T J

T J

Berapa jumlah anggota Bawaslu?

Lima orang, yang terdiri dari kalangan profe sional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.

Apa tugas Bawaslu? a. Mengawasi tahapan pemilu; b. Menerima laporan dugaan pelanggaran perundangundangan mengenai pemilu; c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti; d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi berwenang; e. Menetapkan standar pengawasan tahapan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan; f. Mengawasi pelaksanaan penetapan dapil dan jumlah kursi pada setiap dapil berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pega wai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU

A y o m e m i l i h ! | Pe n g a w a s a n A y o m e m i l i h ! | Pe m i l u 2 0 0 9 34

38

kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan pemilu; h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pemilu; dan i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetap kan oleh undang-undang.

T J

Siapa itu Panwaslu?

Panitia pengawas pemilu yang bersifat sementara.

T J

Berapa orang anggota panwaslu?

Panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten / kota dan panwaslu kecamatan masing-masing berjumlah tiga orang anggota.

T J

39

Apa tugas pengawas pemilu lapangan? a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/kelurahan; b. Menerima laporan dugaan pelanggaran tahapan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran tahapan pemilu kepada instansi berwenang; d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti; e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu; f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pemilu; dan g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan panwaslu kecamatan.

T J

Siapakah yang dimaksud dengan pengawas pemilu luar negeri?

Pengawas pemilu yang bertugas untuk menjalankan pengawasan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

T J

Apa tugas panitia pengawas luar negeri? a. Mengawasi tahapan pemilu di luar negeri; b. Menerima laporan dugaan pelanggaran tahapan pemilu; c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran tahapan pemilu kepada instansi berwenang; d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti; e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu; f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pemilu; dan g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan Bawaslu.

T J

Apa saja bentuk pelanggaran pemilu? pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Berapa lama massa keanggotaan Bawaslu?

Massa keanggotaan Bawaslu lima tahun.

T J

T J

T J

Apa tugas panwaslu? a. Mengawasi tahapan pemilu di wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan b. Menerima laporan dugaan pelanggaran perundangundangan mengenai pemilu; c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi untuk ditindaklanjuti; d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi berwenang; e. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat provinsi; f. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris, dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang men gakibatkan terganggunya tahapan pemilu; g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pemilu; dan h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Siapa yang dimaksud pengawas pemilu lapangan?

Pengawas pemilu yang bertugas di setiap desa/kelurahan.

A y o m e m i l i h ! | Pe n g a w a s a n

A y o m e m i l i h ! | Pe n g a w a s a n

40

Tabel Jenis-jenis Pelanggaran Pidana Pemilu

13 T J

T J

Pelaporan Pelanggaran Siapa yang berhak melaporkan pelanggaran pemilu?

Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu.

Apa saja yang harus dimuat dalam laporan pelanggaran?

Nama dan alamat pelapor, pihak yang dilaporkan, waktu dan tempat kejadian perkara, serta urutan kejadian.

T J

Kapan batas waktu penyerahan laporan pelanggaran?

Paling lama tiga hari sejak terjadinya pelanggaran.

T

Bagaimana mekanisme penyelesaian laporan pelanggaran?

J

p Pela

or

aslu Bawaslu, Panw aslu provinsi, Panw nwaslu kab/kota, Pa, Pe ngawas kecamatan ngan dan Pemilu Lapa ilu Luar Pengawas Pem Negeri

Penga Tinggidilan

41

No.

Pengadilan negeri

Bawaslu, Panw provinsi, Pa aslu aslu kab/kota, Panw kecamatan, nwaslu Pengawas Pem dan Pengaw ilu Lapangan Negeri pid as Pemilu Luar

Penuntut umum

A y o m e m i l i h ! | Pe l a p o r a n Pe l a n g g a r a n

Sanksi

1.

Sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih.

Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan serta denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 24 juta rupiah.

2.

Sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.

Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan serta denda paling sedikit 3 juta rupiah dan paling banyak 12 juta rupiah.

3.

Menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada.

Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan serta denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 36 juta rupiah.

4.

Sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD.

Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan serta denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 36 juta rupiah.

5.

Sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah.

6.

Sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing peserta pemilu.

Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan serta denda paling sedikit 3 juta rupiah dan paling banyak 12 juta rupiah.

7.

Sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu.

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan serta denda paling sedikit 6 juta rupiah dan paling banyak 24 juta rupiah.

8.

Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan serta denda

ana

idik penyolisian p e k

Jenis Pelanggaran

A y o m e m i l i h ! | Pe l a p o r a n Pe l a n g g a r a n

42

No.

Jenis Pelanggaran imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

9.

Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas.

paling sedikit 6 juta rupiah dan paling banyak 24 juta rupiah.

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah.

No.

Jenis Pelanggaran

Sanksi

17.

Sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS pada saat pemungutan suara.

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan serta denda paling sedikit 6 juta rupiah dan paling banyak 18 juta rupiah.

18.

Sengaja menggagalkan pemungutan suara.

Pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan serta denda paling sedikit 24 juta rupiah dan paling banyak 60 juta rupiah.

19.

Majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan serta denda paling sedikit 6 juta rupiah dan paling banyak 12 juta rupiah.

20.

Sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.

Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan serta denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 36 juta rupiah.

21.

Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.

Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan serta denda paling sedikit 3 juta rupiah dan paling banyak 12 juta rupiah.

10.

Sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu.

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan serta denda paling sedikit 6 juta rupiah dan paling banyak 24 juta rupiah.

11.

Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye.

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan serta denda paling sedikit 6 juta rupiah dan paling banyak 24 juta rupiah.

12.

Lembaga survei yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang.

Pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan serta denda paling sedikit 3 juta rupiah dan paling banyak 12 juta rupiah.

13.

Ketua KPU yang sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.

Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan serta denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 240 juta rupiah.

22.

Petugas pembantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.

Perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU.

Pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 48 bulan serta denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.

Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan serta denda paling sedikit 3 juta rupiah dan paling banyak 12 juta rupiah.

23.

Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang.

Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan serta denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 36 juta rupiah.

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel.

Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan serta denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

24.

Sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara.

Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain.

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan serta denda paling sedikit 6 juta rupiah dan paling banyak 18 juta rupiah.

Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan serta denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

25.

Sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu.

Pidana penjara paling singkat 60 bulan dan paling lama 120 bulan serta denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

14.

15.

16.

43

Sanksi

A y o m e m i l i h ! | Pe l a p o r a n Pe l a n g g a r a n

A y o m e m i l i h ! | Pe l a p o r a n Pe l a n g g a r a n

44

No. 26.

27.

28.

Jenis Pelanggaran

Sanksi

No.

Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan serta denda paling sedikit 6 juta rupiah dan paling banyak 12 juta rupiah.

4.

Setiap KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS

Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan serta denda paling sedikit 3 juta rupiah dan paling banyak 12 juta rupiah.

Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara.

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan serta denda paling sedikit 6 juta rupiah dan paling banyak 18 juta rupiah.

Jenis Pelanggaran Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menjual blocking segment atau blocking time untuk kampanye pemilu.

Sanksi a. b. c. d. e. f.

5.

Iklan kampanye yang mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.

a. b. c. d. e. f.

Tabel Jenis-jenis Pelanggaran Administratif Pemilu 6.

No.

Jenis Pelanggaran

1.

Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

2.

PNS yang menggunakan atribut partai atau atribut PNS pada saat menjadi peserta kampanye.

3.

Sengaja atau lalai dalam pelaksanakan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu.

Sanksi

a. b. c. d. e. f.

a.

b. c.

45

Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye pemilu.

penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu; pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.

A y o m e m i l i h ! | Pe l a p o r a n Pe l a n g g a r a n

teguran tertulis; penghentian sementara mata acara yang bermasalah; pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; denda; pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. teguran tertulis; penghentian sementara mata acara yang bermasalah; pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; denda; pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. teguran tertulis; penghentian sementara mata acara yang bermasalah; pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; denda; pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.

A y o m e m i l i h ! | Pe l a p o r a n Pe l a n g g a r a n

46

14 :T

J

Apakah yang dimaksud dengan perselisihan/sengketa hasil pemilu?

Perselisihan/sengketa hasil pemilu yang terjadi antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang berpengaruh terhadap perolehan kursi peserta pemilu.

J

Siapa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan?

Peserta pemilu (parpol dan perseorangan).

T J

Kepada siapa permohonan harus diajukan?

Mahkamah Konstitusi

T

Berapa lama peserta pemilu dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi?

Dalam waktu 3 x 24 jam sejak diumumkan hasil pemilu secara nasional oleh KPU.

T

J

47

Perselisihan Hasil Pemilu

A y o m e m i l i h ! | Pers e l i s i h a n H a sil Pemilu

15

Apa Yang Dapat Anda Lakukan Sebagai Pemilih Cerdas?

1

Mencari informasi yang lengkap dan benar tentang pemilu dari KPU, media massa dan lembaga lain yang memiliki wewenang dalam memberi informasi tentang pemilu.

2

Mencari tahu tentang latar belakang para calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi / DPRD kabupaten/kota sebelum menentukan pilihan. Informasi dapat dicari di media massa, internet, dll.

3

Mencari tahu tentang program parpol dan calon serta memastikan bahwa program parpol dan calon sesuai dengan kepentingan anda sebagai pemilih sebelum menentukan pilihan.

4

Tanyakan dan diskusikan hal-hal yang belum diketahui tentang parpol/calon dilingkungan keluarga, dengan teman kantor dan teman dilingkungan tempat tinggal sebelum menentukan pilihan

5

Memastikan bahwa parpol yang Anda pilih memiliki keberpihakan terhadap perempuan dengan mencalonkan caleg perempuan sekurang-kurangnya 30%.

6

Tidak menentukan pilihan hanya berdasarkan penampilan parpol/calon kampanye di media massa.

7

Menentukan pilihan secara mandiri tanpa paksaan, bujukan atau karena ‘hadiah’ dari pihak lain, termasuk dari peserta pemilu.

A y o m e m i l i h ! | Ti p s Pe m i l i h C e rd as

48

Daftar Singkatan Bawaslu BPP BUMD BUMN Caleg Dapil DCS DCT DPD DPR DPRD DPS DPT KPPS KPPSLN KPU KPUD Panwaslu Parpol Pemilu Polri PPK PPLN PPS TNI TPS

49

A y o m e m i l i h ! | Perselisihan Hasil Pemilu

: Badan Pengawas Pemilu : Bilangan Pembagi Pemilih : Badan Usaha Milik Daerah : Badan Usaha Milik Negara : Calon legislatif : Daerah pemilihan : Daftar Calon Sementara : Daftar Calon Tetap : Dewan Perwakilan Daerah : Dewan Perwakilan Rakyat : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Daftar Pemilih Sementara : Daftar Pemilih Tetap : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri : Komisi Pemilihan Umum : Komisi Pemilihan Umum Daerah : Panitia Pengawas Pemilu : Partai politik : Pemilihan Umum : Polisi Republik Indonesia : Panitia Pemilihan Kecamatan : Panitia Pemilihan Luar Negeri : Panitia Pemungutan Suara : Tentara Nasional Indonesia : Tempat Pemungutan Suara