PEMILU
2014
KAMIS, 27 februari 2014
Nasdem Pertanyakan Moratorium Iklan Kampanye JAKARTA- Partai Nasdem mempertanyakan munculnya kebijakan moratorium iklan kampanye politik yang terkesan mendadak. “Suatu hal yang bagus jika dikeluarkan moratorium iklan kampanye, tapi menjadi sesuatu yang aneh, karena muncul begitu saja, terkesan mendadak, apalagi menjelang masa kampanye terbuka,” kata Ketua Bappilu Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (26/2). Menurut dia, aturan itu berlebihan dan memperlihatkan kekurangsiapan lembaga terkait. Sementara, definisi kampanye melalui media sudah sangat jelas batasannya. Lebih lanjut Ferry mengatakan, seharusnya lembaga bersangkutan lebih spesifik dengan langsung melarang materi penyiaran yang mengandung unsur kampanye. Jika moratorium sekedar melarang semua jenis penyiaran oleh peserta pemilu, maka hal tersebut tentu dapat dipandang sebagai sikap “a-media” atau anti media.
“Bukankah keharusan kita justru menggunakan media dalam mempermudah utuk menjangkau masyarakat dalam melakukan pendidikan politik,” tambahnya. Menurut dia lagi, keputusan tentang moratorium iklan kampanye mirip dengan pengaturan yang membatasi pemasangan alat peraga dalam bentuk zonasi. Sampai hari ini tindakan yang dilakukan adalah sekedar menurunkan alat peraga partai dan caleg oleh aparat tanpa ada kejelasan tentang definisi zona mana yang boleh atau tidak boleh memasang alat peraga. “Semuanya sepertinya dibiarkan menjadi tafsir suka-suka oleh aparat,” tekannya. Pihaknya berharap KPK dapat lebih detail menjelaskan tentang landasan hukum, maksud, dan tujuan pemberlakuan kebijakan moratorium iklan kampanye. “Jangan nanti dalam pelaksanaan pengawasannya lemah, dan pada akhirnya penerapan Moratorium Iklan Kampanye justru menjadi tindakan
yang diskriminatif kepada peserta Pemilu dan para caleg,” pintanya. DI Perjuangan berharap moratorium iklan kampanye maupun iklan politik di media massa dapat dijalankan secara konsisten oleh parpol peserta Pemilu 2014. “Kalau ini berlaku adil kepada semua pihak, dan ini pasti sudah dipikirkan dan diputuskan secara matang, tentunya ini perlu didukung,” ujar Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga di gedung DPR, Senayan. Dia menambahkan, meski telah ada moratorium, politisi maupun calon presiden yang juga memiliki stasiun televisi dan media massa sendiri dapat mengemas dengan berbagai acara yang menarik minat masyarakat. “Kalau aturan ini dijalankan, harus jelas batasan apa yang dikategorikan mengiklankan diri atau mengajak masyarakat untuk memilih partai maupun pribadi yang akan maju menjadi calon di pilpres mendatang,” jelas Eriko yang juga anggota Komisi V DPR. (jpnn/aim)
8
IKLAN : Seorang warga melintas di tembok yang menawarkan pembuatan alat peraga kampanye untuk iklan diri para caleg.
Polisi SP3 Dugaan Pelanggaran Pemilu Elit Parpol
Irjen Pol Ronny F Sompie
JAKARTA - Bareskrim Mabes Polri menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas beberapa kasus dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu. Dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik dan elit partai seperti Hatta Rajasa (HR), Aburizal Bakrie (ARB) dan Hari Tanoesudibjo (HT) ini, dihentikan sejak 25 Februari 2014. “Dihentikan karena cacat formil. Misalnya Bawaslu terima laporan
tentang tindak pidana pemilu tidak segera dilaporkan ke kepolisian setelah melalui Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Olek karena itu dia cacat karena itu dihentikan,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie di kantornya, Jakarta, Rabu (26/2). Selain itu, tambah Ronny, penghentian dilakukan lantaran unsur yang dilaporkan tidak masuk dalam unsur pelanggaran pemilu. Kalau salah satu kasus tidak masuk dan tidak cukup bukti, maka kasus dihentikan.
Berikut enam kasus tindak pidana pemilu yang dihentikan proses hukumya sesuai laporan polisi Bareskrim Mabes Polri, 425/ BAWASLU/VII/2013 Tanggal 2 Juli 2013 tentang Penelusuran agar Pemilu ditindaklanjuti dengan LP/581/VII/BARESKRIM/ Tanggal 3 JULI dengan PELAPOR Nasrullah (Komisioner Bawaslu) dengan Terlapor Raditya Benito Venansius. Pasal yang dilanggar 298 UU 8/2012 Tentang Tindak Pidana Pemilu, soal Pemalsua surat, di SP3 Karena demi hukum
dan kadarluarsa. 586/BAWASLU/VIII/2013 Tanggal 20 AGUSTUS 2013 HAL Tindak lanjut Nomor 015/LP/PILEG/VIII/2013 LP/688/VIII/2013/ BARESKRIM TANGGAL 20 AGUSTUS 2013 Pelapor Endang Wihda Tiningtyas (Komisioner Bawaslu) Terlapor Pihak Gerindra, yakni A.D Ariseno N Ridhwan dan Daniel Foluan, tentang tindak pidana pemilu kampanye diluar jadwal pasal yang dilanggar 276 UU Nomor 8/2012, di SP3 karena tidak masuk dalam tindak
pidana Pemilu.588/BAWASLU/ VIII/2013 TGL 20 AGUSTUS 2013 tentang Laporan Pileg Nomor 01 /LP/PILEG/VIII/2013 Ditindaklanjuti dengan LP/689/ VIII/2013/BARESKRIM Tanggal 20 AGUSTUS 2013 adapun Pelapor Endang W (Komisioner Bawaslu). Adapun terlapor 1. Rizal Malarangeng 2. Aburizal Bakrie. Diduga Tindak Pidana Pemilu soal Kampanye diluar jadwal. Pasal yang dilanggar 276 UU NO 8/2012. Di SP3 bukan tindak pidana Pemilu. (jpnn/aim)
REDAKTUR: MUHAIMIN, LAYOUTER: ABDEE