Mp2406

selasa, 24 JUNI 2014

9

lintas nasional

Abaikan Masukan, KPU Diadukan ke Bawaslu

FIRMAN/MALANG POST

DEKLARASI: Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Djoko Santoso bersama Inep, mantan Wali Kota Malang tampak berbicang serius setelah Deklarasi Djoko Santoso Center 328 mendukung Prabowo-Hatta, kemarin

Djoko Santoso Center Deklarasi Dukung Prabowo-Hatta MALANG- Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Djoko Santoso pastikan mendukung pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dukungan Djoko Santoso itu diwujudkan dalam Deklarasi Djoko Santoso Center 328 mendukung PrabowoHatta, kemarin. “Kami mendukung Pak Prabowo karena beliau merupakan sosok pemimpin yang peduli kepada masyarakat dan berjiwa sportif,” kata Djoko

usai deklarasi, kemarin.

Alasan lain, lanjut Djoko karena koalisi yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta merupakan koalisi yang memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang kuat. “Pemerintahan yang kuat bisa menciptakan stabilitas Nasional untuk melaksanakan pembangunan nasional,” tandasnya.

Dengan pemerintahan yang kuat, lanjut Djoko, maka program-program peningkatan kesejahteraan rakyat terwujud.

Selain itu, upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat juga dapat terealisasi. Djoko menjelaskan, Djoko Santoso Center sudah dibentuk di ratusan daerah di seluruh Indonesia. Melalui wadah inilah mereka mensosialisasikan tentang visi, misi dan berbagai komitmen Prabowo-Hatta.

Deklarasi kemarin juga dihadiri mantan Wali Kota Malang Drs Peni Suparto. Ia merupakan salah satu tokoh di Malang yang memberi dukungan

untuk pemenangan PrabowoHatta. “Kami sudah bergerak mensosialisasikan pasangan capres-cawapres, PrabowoHatta. Karena pasangan ini layak menjadi pemimpin nasional,” tandas Peni yang juga ketua Red Army ini.

Inep, sapaan akrab Peni Suparto mengatakan, PrabowoHatta merupakan pasangan ideal untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Sebab pasangan capres bernomor urut 1 tersebut merupakan kepedulian yang

nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Kami terus melakukan gerakan pemenangan Prabowo-Hatta di Malang Raya dan sekitarnya,” tandasnya.

Dalam gerakan pemenangan Prabowo-Hatta, Inep tidak berada dalam barisan partai pengusung Prabowo-Hatta.

Ia lebih memilih membangun komunitas masyarakat pendukung Prabowo-Hatta di berbagai kawasan di Malang Raya. (van/udi)

Ditawari Jadi Menteri, Ruhut Dukung Jokowi-JK JAKARTA- Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memilih mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla di Pe­ milu Presiden 2014. Deklarasi dukungan itu digelar Senin malam, 23 Juni 2014. ”Deklarasi saya Senin malam. Kata hati Ruhut Poltak Sitompul untuk mendukung Jokowi-JK,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta.

Anggota Komisi III DPR itu mengungkapkan alasan mendukung calon presiden nomor urut dua itu karena tagline mereka mengakui capaian kerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Jadi tagline Indonesia Hebat itu mengakui 10 tahun kinerja pak SBY,” ungkap dia.

Juru bicara Partai Demokrat itu mengklaim ditawari PDI

Perjuangan posisi menteri jika Jokowi menang di Pemilu Presiden mendatang. Namun, Ruhut membantah keputusan mendukung Jokowi-JK karena tawaran jabatan itu. ”Ya dia menyebutkan (posisi menteri), tapi aku nggak lihat itu,” kata dia.

Ruhut mengaku sudah meminta izin langsung dari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung Joko WidodoJusuf Kalla di Pemilu Presiden 2014. ”Saya sudah minta minta Izin ke Pak SBY, beliau mengatakan iya tidak ada masalah,” ujar Ruhut.

Anggota Komisi III DPR itu mengungkapkan alasannya mendukung Jokowi-JK karena Jokowi suka dengan kritik-kritik yang dia berikan. “Jokowi

Ruhut Sitompul

suka dengan kritikan saya biar semangat bekerja,” ungkap dia.

Terpisah, Fraksi Demokrat akan memberikan sanksi kepada anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul karena mendukung pasangan calon presiden dan

wakil presiden Joko WidodoJusuf Kalla.

Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan pilihan politik Ruhut tidak sejalan dengan keputusan rapat pimpinan nasional Demokrat beberapa waktu lalu.

Dalam Rapimnas Demokrat, sebanyak 56 persen kader yang hadir meminta netral, 22 persen mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan 21 persen ingin membuat poros baru. “Fraksi adalah kepanjangan Dewan Pimpinan Pusat. Selalu ketua fraksi saya bertanggungjawab mengambil tindakan sesuai garis partai, nanti akan kita ambil tindakan,” ujar Nurhayati dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta.

Wakil Ketua Partai De-

mokrat itu mempersilakan Ruhut untuk mundur sebagai kader Demokrat sebelum partai memberikan sanksi kepadanya.”Sebetulnya lebih gentleman kalau dia mundur.

Tidak perlu membawa-bawa SBY,” tegas dia.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh Ruhut akan dibawa ke Dewan Kehormatan Demokrat.

Apalagi, jika nantinya Ruhut mengajak kader Demokrat lain untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua itu. ”Ini kontroversi. Kami sangat menyayangkan sikap Ruhut yang selalu ingin berbeda dengan Partai Demokrat,” kata dia. (jpnn/udi)

JAKARTA- Gerakan Melawan Lupa yang terdiri dari 23 organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, Setara Institute, dan Imparsial bersama korban serta keluarga korban pelanggaran HAM menyampaikan pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengaduan ini terkait atas dugaan pelanggaran hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses dan tahapan Pilpres 2014. ”Permintaan yang disampaikan adalah KPU tidak meloloskan calon presiden dan wakilnya yang terlibat pada pelanggaran HAM,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi, saat diterima Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (23/6).

Dalam laporannya, kata Hendardi, mereka mempersoalkan KPU terkait partisipasi, ketiadaan verifikasi, dan respon atas masukan masyarakat. Padahal pihaknya sudah berupaya berpartisipasi dengan memberikan masukan secara langsung, lisan dan tertulis kepada KPU pada tanggal 14 Maret dan 2 Juni 2014 lalu.

Menurut Hendardi, terdapat berbagai pelanggaran oleh KPU terkait dalam hal pengabaian partisipasi masyarakat. Di �������� antaranya keputusan KPU meloloskan nama Prabowo Subianto sebagai salah satu capres. Keputusan ini dianggapnya sebuah keputusan tidak cermat dan melanggar hukum karena tidak mempertimbangkan masukan dari masyarakat, para korban, dan keluarga korban pelanggaran HAM serta tidak mempertimbangkan berbagai dokumen hukum. “Patut diduga, KPU tidak melakukan tindak lanjut atas masukan yang diberikan, terutama atas nama Prabowo Subianto atas dugaan sejumlah kasus pada 1997-1998,” jelas Hendardi.

“Seharusnya KPU melakukan klarifikasi Keputusan DKP ABRI ke Mabes TNI, Keputusan Pemberhentian ke presiden, proses hukum pelanggaran HAM yang berat ke Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, serta temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Mei 1998 ke presiden,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Koordinator KontraS, Haris Azhar menambahkan, atas pelanggaran hukum oleh KPU tersebut, Gerakan Melawan Lupa mendesak Bawaslu untuk melakukan investigasi. Khususnya yang berkenaan dengan pengabaian KPU atas masukan mengenai rekam jejak capres yang diduga bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat.

“Mendesak Bawaslu melakukan upaya hukum atas kecerobohan KPU, baik yang berimplikasi pada KPU maupun pada capres-cawapresnya, yaitu pembatalan pencalonan presiden dan wakil presiden 2014-2019,” katanya.

Sedangkan Komisioner Bawaslu, Nelson Simanjuntak yang menerima pengaduan tersebut mengatakan, pihaknya akan mendalami laporan tersebut dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki Bawaslu. “Kami mungkin akan memanggil aduan satu dua dari pihak pelapor dan latar belakang kenapa mereka mengatakan melanggar,” jelas Nelson. (jpnn/udi)

Komisi II Minta KPU Bahas Persiapan Pilpres JAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI, Nurul Arifin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk segera melakukan rapat kerja membahas persiapan pemilihan presiden (pilpres). Sebab, kampanye pilpres semakin marak dengan black campaign dan adanya perlakuan tak semestinya terhadap capres tentu.

“Melihat perkembangan cara-cara kampanye yang semakin tidak sehat, dengan maraknya black campaign dan perlakuan diskriminatif pada capres tertentu di beberapa daerah,” kata Nurul di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Ia mencontohkan, saat Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, ada perlakuan diskriminatif terhadap capres tertentu. Kasus di Jateng, saat Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja terkait pilpres pada hari Jumat (20/6). Atribut di daerah tersebut didominasi oleh salah satu calon. Di sisi lain atribut calon lainnya sangat minim dan kalaupun ada sudah dirusak. “Maka dengan alasan tersebut, kami meminta KPU dan Bawaslu untuk rapat kerja dengan DPR. Harapan kami agar pilpres dapat terlaksana dengan aman, tanpa intimidasi dan berintegritas. Dan juga persiapan pemungutan dan penghitungan suara pilpres. Agar sistem berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan,” pungkas Nurul. (jpnn/udi)

debat capres

10 Trending Topic Dunia Dikuasai Indonesia

Pemerintah Akui Pilpres 2014 Lepas dari UUD 1945 J A K A RTA - P e m e r i n t a h mengakui Pemilihan Presiden 2014 terlepas dari aturan yang tertuang dalam UUD 1945 dan juga UU Pilpres.

Ke­d uanya mengasumsikan bahwa pasangan calon pre­ siden dan wakil presiden yang berkompetisi lebih dari dua kandidat atau lebih.

“Kondisi ini seolah me­ ru­pakan kondisi pintas dari ketentuan pasal 6A ayat 4 UUD 1945 dan pasal 159 ayat 2 UU Pilpres yang di dalamnya hanya mensyaratkan perolehan suara terbanyak tanpa batasan prosentase perolehan suara di setiap provinsi,” kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Reydonnyzar Moenek dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 23 Juni 2014.

Reydonnyzar menuturkan sistematika proses pilpres berdasarkan ketentuan pasal

6A UUD 1945 dan pasal 159 UU Pilpres. Pertama, ��������������� terdapat tiga atau lebih pasangan capres dan cawapres. Kedua, pelaksanaan pilpres. Ketiga, pasangan capres dan cawapres yang mendapatkan 50 persen lebih dengan sedikitnya 20 persen suara di setengah jumlah provinsi di Indonesia menang. Keempat, jika tidak ada yang memenuhi persyaratan tersebut, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua akan bertanding pada putaran kedua. ”Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden,” terangnya.

Oleh karena ada ketidaksesuaian antara kondisi yang terjadi saat ini dengan aturan dalam UUD 1945 dan UU Pilpres, Reydonnyzar meminta MK memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Sebab,

sudah menjadi kewenangan MK untuk menguji UU terhadap UUD. ”Dengan kewenangan yang diberikan tersebut Mahkamah dalam mengadili suatu UU wajib berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Reydonnyzar mengatakan bahwa apabila tetap diberlakukan persyaratan sebaran suara dengan pasangan calon yang bertarung hanya dua maka diprediksi perubahan suara pada pilpres putaran kedua tidak akan signifikan. Hal ini hanya akan memperpanjang proses pilpres dan berpotensi mengakibatkan kekosongan kekuasaan (vacuum of power). ”Dalam menyikapi kondisi ini, diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat, pemohon dan komponen negara untuk memahami dan menyepakati suatu kebijakan dalam menentukan arah kenegaraan yang lebih baik, agar

jangan sampai terjadi in efisiensi, inefektifitas dan potensi terganggunya stabilitas keamanan nasional,” urainya.

Sekedar diketahui, Muhammad Asrun yang tergabung dalam Forum Pengacara Konstitusi, Rahmi Sosiawaty, Khoirunnisa Nur Agustyati yang tergabung dalam Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), kemudian Sunggul Hamonangan dan Haposan Situmorang mengajukan judicial review atau uji materi atas pasal 159 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mereka menilai pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian tafsir akibat ketidakjelasan target penerapannya terutama saat ini. Hal itu karena jumlah pasangan calon yang berkompetisi hanya dua.

Setidaknya ada tiga tuntutan yang diajukan para pemohon

ke MK, antara lain: 1. Tidak memberlakukan syarat sebaran suara minimal 20 persen di setengah jumlah provinsi di Indonesia jika hanya ada dua pasangan capres dan cawapres yang berkompetisi dalam pilpres. 2. Memberlakukan pasal 6A ayat 3 UUD 1945 jika pasangan capres dan cawapres berjumlah lebih dari dua pasang. Jika hanya terdapat dua pasangan maka yang berlaku adalah ketentuan pasal 6A ayat 4 UUD 1945 dan menyatakan ketentuan pasal 159 ayat 1 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon dimaksud lebih dari dua pasangan calon (tiga atau lebih).

Dan, ketiga, pasangan capres dan cawapres yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara pada Pilpres 9 Juli 2014 ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. (jpnn/udi)

DEBAT: Debat capres ketiga yang mendapat kicauan tweeps dari Indonesia menguasai 10 trending topic dunia.

JAKARTA - Beberapa saat setelah debat capres ketiga usai, kicauan tweeps dari Indonesia menguasai 10 trending topic dunia. Dari 10 trending topic dari Indonesia, 9 diantaranya terkait dengan debat pada Minggu (22/6) malam. “Ke-10 trending topic dari Indonesia ini terjadi antara pukul 22.1522.16 WIB,” ungkap peneliti social media yang juga CEO VComm Arif Hidayat dalam siaran pers, kemarin.

Monitoring Vcomm, trending topic tersebut yakni #TegasPilih2, #JokowiJK_ADALAHKITA, #DebatCapres3, #No1_PrabowoHatta, #indONEsiaAMAN, Laut China Selatan, Tank Leopard, YesOrNo ButuuuuuuhUaaang, Tutup Kebocoran dan No Drop. “Hanya trending topic YesOrNo ButuuuuuuhUaaang yang tidak terkait dengan debat malam ini,” terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, untuk posisi teratas trending topic ditempati oleh hastag #TegasPilih2 yang ditujukan kepada Jokowi. “Sebanyak 137.189 tweets dengan hastag #TegasPilih2 yang dikicaukan para tweeps,” lanjut Arif.

Sementara hashtag #No1_ PrabowoHatta yang ditujukan kepada pasangan PrabowoHatta hanya di tweets sebanyak 14.067 kali. Arif menambahkan, dari kesuluruhan kicauan twitter seluruh dunia, Indonesia mengambil porsi 19%.

“Bukan saja menguasai trending topic dunia tapi lonjakan kicauan dari Indonesia juga meningkat tajam melebih 1 juta kicauan saat debat berlangsung,” pungkas Arif. (jpnn/udi) REDAKTUR: mahmudi, LAYOUTER: kurdi