rabu, 14 MEI 2014
Jokowi Dicokot Kasus Pengadaan Bus Transjakarta J A K A R TA - M a n t a n Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, tersangka kasus pengadaan bus Transjakarta Udar Pristono mengaku mengenal Michael Bimo Putranto pertama kali di teras Balai Kota DKI Jakarta. Namun, mengenai kapan pertemuan itu terjadi, dia tidak menjelaskan lebih rinci. “Saya ngomong sejujur-jujurnya. Yang saya tahu namanya Bimo. Saya kenal sama Pak Bimo di teras Balaikota,” ungkap Udar di ruangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/5). Kejadian saat itu ketika Pristono hendak menghadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan perihal perhubungan. Dan saat usai, Michael Bimo bersama Ketua Umum Kopaja Nanang Basuki, tengah menunggu Jokowi untuk menghadap. “Tapi Pak Gubernur mau keluar. Akhirnya udah, Pak Gubernur bilang ‘kamu ke Pak Pris aja soal apa diutarakan’,” terangnya. Semenjak pertemuan itu,
hubungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Bimo berlanjut ketika Bimo berniat membantu meramaikan pasar Blok G, Pasar Tanah Abang, tahun lalu. Pristono menambahkan, Bimo sampai menjemput bus untuk mendatangkan sejumlah orang yang telah diberi kupon belanja ke Blok G. “Dia nyewa bus, datengin pengunjung. Baik nggak tuh. Dikasih kupon, orang belanja di situ. Supaya pedagangnya nggak lari,” jelasnya. Pada 12 Maret 2014 lalu, Michael Bimo Putranto mengaku kenal dengan Udar Pristono. Pertemuannya dengan Pristono pertama kali berlangsung di Jakarta. “Ya, kenal beliau pas di sini (Jakarta). Kenalnya pas Pak Pristono nyegat Pak Jokowi, temannya temen saya juga lagi nunggu, terus ada yang nanya ‘Pak ini ada ide bagus, bagusnya apa, tentang solusi mengatasi kemacetan’,” ujar Bimo kala itu. Namun dia mengaku baru menjalin hubungan komunikasi dengan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pemban-
Udar Pristono gunan (TGUPP) itu saat ikut berkontribusi membangun Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. “Dulu ada isu pasar Blok G, pernah ke Blok G? Kasihan kan pedagangnya? Kita mempunyai ide kreatif, kontribusi positif, siapa yang mau memperhatikan Blok G. Saya bicara ke Pak Pristono soal Blok G,” ujar Bimo. Lantas, apa kapasitas Bimo bertemu dengan Pristono untuk membahas masalah Blok
G? Bimo tidak menyebutkan lebih detail. “Ya, pokoknya sebagai warga negara yang baik,” tutupnya. Sementara itu, Kejaksaan Agung terus mengusut dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta. Kemarin, dua pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dipanggil sebagai saksi dengan tersangka Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono. Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/5), Kapuspen Kejaksaan Agung Untung Setia Arimuladi mengatakan, kedua pejabat tersebut adalah Kepala Balai Pengujian Kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Udar Pristono sebagai tersangka. Pristono diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan armada bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun
dan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp 500 miliar. “Tim penyidik kembali menambah jumlah dua tersangka kembali mengingat terdapat bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama,” ungkap Agung kemarin. Hanya saja, Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus Widyo Pramono belum bisa memastikan keterkaitan Gubernur dan Wakil Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dalam kasus korupsi Transjakarta. “Kita melakukan pemeriksaan yang baik itu yang saya monitor, sepanjang ini belum ada,” kata Widyo kemarin. Meski begitu, kata Widyo, tidak menutup kemungkinan Jokowi-Ahok bisa terkait dalam kasus ini. Namun, pihaknya tidak ingin terburu-buru melakukan hal tersebut. “Jangan nafsu kita tunggu proseduralnya saja,” tutupnya. (jpnn/udi)
Jadi Cawapres Hatta Mundur dari Menko Perekonomian JAKARTA - Hatta Rajasa dipastikan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Perpisahan dengan seluruh pejabat eselon I jajarannya telah dilakukan Selasa siang, 13 Mei 2014. Ditemui usai rapat koordinasi terakhir jajaran Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Staf Ahli Menko Perekonomian P u r b a y a Yu d h i S a d e w a memastikan hal tersebut. Dia mengatakan, Hatta memberikan arahan terakhir kepada jajarannya mengenai program-program yang saat ini menjadi tanggung jawab kementerian itu. “Tapi semua stafnya tahu. Bahwa program yang sudah dijalankan selama ini, paling tidak di atas kertas, sudah cukup berjalan baik. Perjelas dan perbaiki lagi ke depan,” ujarnya. Dalam kesempatan berbeda, Deputi Menko Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Rizal Affandi Lukman mengambarkan, ceremony perpisahan Hatta dengan jajarannya berlangsung dramatis. Bahkan sebagai kenang-kenangan, Kementerian memberikan sebuah kolase foto perjalanan Hatta sebagai menteri. Menurut Rizal, Hatta sebagai menteri merupakan panutan yang baik bagi jajarannya. Menurutnya, banyak peninggalan Hatta yang positif dalam ekonomi Indonesia. “Kami kehilangan, namun di sisi lain merasa bangga, karena katakanlah bukan jadi Bapak kami lagi, tapi Bapak bangsa,” ujarnya.
MENTERI AGAMA
WHO Belum Nyatakan MERS-CoV sebagai KLB JAKARTA - Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, hingga kini badan kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) belum pernah menyatakan kasus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Meski demikian, Indonesia tetap menaruh perhatian terhadap kasus tersebut mengingat Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbesar sepanjang tahun dan disusul makin meningkatnya animo jemaah umroh ke Tanah Suci, kata Suryadharma Ali seusai Suryadharma Ali membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tahun 2014 di Balai Kartini Jakarta, Selasa. Risiko terkena serangan MERS-CoV, kata dia, berpotensi pada jamaah umroh atau pun haji untuk usia lanjut. Termasuk wanita hamil dan anak-anak yang menunaikan ibadah umroh. Karena itu, pihaknya telah mengimbau agar jamaah lanjut usia tidak dianjurkan melaksanakan umroh. Jumlah jemaah umroh saja, menurut catatan dari Kemenag, sudah mencapai 150 ribu per bulan. Terkait dengan jamaah usia lanjut yang sudah terdaftar dan masuk dalam kuota haji pada 2014, pihak Kementerian Agama tetap memberangkatkannya. Meski begitu penyakit tersebut harus diwaspadai. Ini resiko tinggi. “Karena itu, kita selalu mengikuti perkembangan yang terjadi bersama Kementerian Kesehatan,” ujarnya. Langkah preventif untuk terhindar dari serangan MERSCoV, lanjut Menag, adalah menjaga pola hidup sehat, cukup istirahat, jangan merokok, rajin mencuci tangan dengan sabun, senantiasa menggunakan masker, tutup mulut ketika batuk, tidak mengunjungi peternakan dan tempat pemotongan hewan, menghindari kontak langsung dengan faslitas kesehatan yang sudah terkena MERS CoV. Jika ada infeksi saliran pernafasan, agar segera berobat. Imbauan tersebut, sudah berkali-kali disampaikan. Ke depan, pihaknya akan membuat selebaran berupa imbauan untuk dibagikan kepada jemaah umroh. “Kita harus menyikapi dengan serius,” katanya. Sebelumnya imbauan serupa disampaikan Kepala Pusat Kesehatan Haji dr. Fidiansyah bahwa situasi kini sudah makin serius dan perlu perhatian. Tapi, belum terjadi darurat kesehatan masyarakat. WHO pun hingga kini tidak menganjurkan penerapan restriksi perjalanan, masih dalam status “travel advise”. Sampai kini, kata Fidiansyah, tidak ada kasus MERS-CoV di Indonesia. (jpnn/udi)
SIDANG TIPIKOR
Divonis 2,3 Tahun Maria Digendong Pegawainya
PAMITAN: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa diwawancarai sejumlah wartawan di kantornya, Selasa 13 Mei 2014. Dia juga menilai, Hatta ikut berperan sehingga perkembangan ekonomi Indonesia saat ini yang menjadi 10 besar di dunia. “Khususnya dia sebagai komandan ekonomi Indonesia,” katanya. Dalam rapat tersebut, Hatta juga berpesan, siapapun pengantinya nanti, sistem yang sudah terbangun saat ini untuk diteruskan. Misalnya, soal penanganan inflasi, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan. “Arahannya kami selaku bagian dari birokrasi dan istitusi harus tetap jalan apapun yang terjadi pada pimpinan kita, harus terus lanjutkan tugas dia (Hatta),” ungkapnya. Hatta mundur dari kursi
menteri agar bisa fokus menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden Juli mendatang. Seperti diketahui, partai pimpinan Hatta, PAN, berkoalisi dengan Gerindra. Sementara itu, kabar Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung (CT), sebagai pengganti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, semakin santer terdengar. Bahkan, terdengar kabar bahwa CT akan dilantik sebagai menteri beberapa hari lagi. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, mengatakan bahwa informasi CT sebagai pengganti tersebut didapat dari
lingkun gan Istana Negara. “Saya tahu informasi itu dari Istana,” kata Sofjan. Dia mengatakan bahwa penunjukan CT sebagai pengganti Hatta sudah tepat. Sebab, dia cukup dikenal di kalangan para menteri. “Kalau Pak CT sebagai Menteri Koodinator Bidang Perekononomian sudah tepat. Dia kenal semua menteri. Dia juga ikut serta rapat kabinet dan ikut serta dengan Presiden SBY,” kata Sofjan. Memang, pengunduran diri Hatta dari kursi menteri ini dirasa tepat oleh pengusaha, meskipun waktunya terasa tanggung, hanya sisa lima bulan. Tetapi, ada sisi positifnya. “Pak Hatta bisa fokus
ke pencapresan, bahkan jadi cawapres Pak Prabowo. Kalau dia jadi menteri, nggak bisa full time. Padahal, pengusaha maunya full time (jadi menteri),” kata dia. Informasinya, pemilik CT Corps ini akan dilantik sebagai menteri oleh Presiden SBY pada awal pekan depan. Namun, menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha masih belum bisa mengkonfirmasinya. Dia juga enggan menuturkan kapan presiden akan mengumumkan secara resmi. “Masih belum bisa konfirmasi. Masih belum tahu. Nanti ya, akan ada resminya dari Presiden,” ujarnya. (jpnn/udi)
Ratu Atut Klaim Jadi Korban Suap Akil Mochtar JAKARTA - Terdakwa kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten, Ratu Atut Chosiyah, mengaku hanya sebagai korban dalam kasus suap yang juga menyeret adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Pengakuan itu disampaikan Ratu Atut saat diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menanggapi kesaksian Susi Tur Andayani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa 13 Mei 2014. Susi juga telah menjadi terdakwa dalam kasus ini. “Saya korban,” kata Ratu Atut di persidangan. Gubernur Banten non aktif itu mengatakan, sejak awal dia sudah mengingatkan kepada pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Lebak, Amir HamzahKasmin untuk tidak menggugat hasil keputusan hasil rekapitulasi
2
SIDANG: Ratu Atut Chosiyah seusai menjalani Sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. KPU Kabupaten Lebak karena selisih perolehan suaranya besar. “Saya pun tidak tahu menahu lagi tentang perkembangangnya, Saudari tahu saya jadi korban?,” tanya Atut kepada Susi Tur di persidangan.
Lalu Susi pun menjawab pertanyaan Ratu Atut dengan suara lemah. “Iya korban, saya minta maaf,” jawab Susi Tur. Dalam surat dakwaaan jaksa penuntut umum KPK, Ratu
Atut didakwa bersama-sama adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, M Akil Mochtar, sebesar Rp1 miliar. Suap tersebut terkait penanganan
gugatan hasil penghitungan suara Pilkada Lebak, Banten di MK. Atut dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam sidang yang pimpinan majelis hakim Matheus Samiadji sebagai ketua itu sejumlah kerabat Ratu Atut tampak duduk di bangku pengunjung sidang. Mereka adalah Andika Hazrumi (anak Ratu Atut) bersama istrinya, Ratu Tatu (adik Ratu Atut), dan lainnya. Agenda sidang mendengar keterangan dua saksi yang dihadirkan tim Jaksa pada KPK. Kedua saksi itu adalah pengacara Susi Tur Handayani dan mantan Letua KPUD Lebak Agus Sutisna. (jpnn/udi)
JAKARTA - Bos PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman langsung digendong layaknya telah memenangkan suatu pertandingan oleh puluhan karyawannya. Padahal Maria baru saja diganjar hukuman dua tahun tiga bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Puluhan karyawan PT Indoguna merayakan dengan gembira bosnya dihukum lebih rigan dari tuntutan jaksa KPK. Dengan sorak sorai Maria digendong dari depan lift lantai dasar sampai ke depan mobil tahanan KPK. Sebelum masuk ke mobil tahanan, Maria sempat meminta karyawan untuk meneruskan perusahaan Indoguna lantaran dirinya bakal menghadapi hukuman penjara. “Sekarang Indoguna you punya (punya kalian). Saya titip Indoguna kepada kalian,” kata Maria kepada puluhan karyawan sebelum masuk ke mobil tahanan KPK, Selasa (13/5/2014). Maria pun meminta agar semua karyawannya kuat dan tegar selama ditinggalkannya. Bahkan, Maria meminta sedianya Indoguna bisa dikembangkan lebih maju lagi. “Kalian kuatkuat ya,” tegas Maria sembari mengangkat tangan dan diiringi sorak-sorai para karyawan. Seperti diberitakan, Maria diganjar hukuman dua tahun tiga bulan panjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Maria dinilai sah dan meyakinkan telah bersama-sama memberikan suap kepada Luhtfi Hasan Ishaaq pada saat menjabat sebagai anggota Komisi I DPR dalam pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. “Pidana penjara dua tahun tiga bulan dikurangi selama masa tahanan,” kata Ketua Majelis Hakim Purwono Edi Santoso saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/5/2014). Hakim juga mengganjar Maria dengan pidana denda. Maria diharuskan membayar denda senilai Rp100 juta. Bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penajara selama tiga bulan kurungan. Adapun dalam membacakan amar putusannya hakim Purwono juga mepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang meringankan adalah Maria memiliki tanggungan karyawan, sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan berusia lanjut. “Sedangkan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi,” ujar Purwono. Vonis hakim lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa KPK yang menuntut dengan pidana penjara selama empat tahun enam bulan. Maria dinilai terbukti dan meyakinkan telah menyuap Luthfi Hasan Ishaaq melaui koleganya Ahmad Fathanah. Namun, majelis hakim tidak sependapat dengan apa yang disampaikan jaksa KPK. Dalam persidangan tidak dapat dibuktikan kaitannya antara uang Rp1,3 miliar dengan pengurusan kuota impor daging sapi. (jpnn/udi)
DIVONIS: Bos PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman mendengarkan majelis hakim membacakan putusan hukuman di Pengadilan Tipikor Jakarta. REDAKTUR: mahmudi, LAYOUTER: ANGGA