Presiden Jokowi : Pers Bagian Penting Negara

EDISI 9 | TAHUN I | 15 -30 FEBRUARI 2017

WWW.MITRAPOL.COM

Ongkos Cetak Rp 10.000 ,- (Luar Kota + Ongkos Kirim)

PRESIDEN RI BERI Arahan ke TNI-Polri Se-Solo Raya HPN 2017 DI BITUNG Diwarnai Unjuk Rasa Pekerja Pers Infrastruktur Jalan Trans Papua HAMPIR RAMPUNG

PRESIDEN JOKOWI:

Pers Bagian Penting Negara

n a g n a u j r e P e g a o T k l u e D Am h Suka Penu

2

OPINI

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

Hari Pers Nasional 2017 Ambon dan Hoax Penulis: Ignatius Haryanto Peneliti Senior Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), P engajar jurnalistik

PERINGATAN Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini mengambil tempat di Kota Ambon, Maluku, suatu wilayah yang pernah menjadi headline berbagai media pada akhir tahun 1990-an hingga pertengahan tahun 2000-an. Tak bisa tidak kita akan mengenang bahwa salah satu wilayah di Indonesia timur ini pernah sangat mencekam karena adanya gesekan dalam kelompok masyarakat di sana dan pers di Pulau Maluku ini pun sempat terbelah di antara kelompok yang saat itu bertikai. Ambon tidak sendirian karena sebelumnya pernah terekam juga kerusuhan yang terjadi di Situbondo, Tasikmalaya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan sejumlah wilayah lainnya.

Syukurlah bahwa kondisi tersebut sudah lewat, dan banyak orang belajar dari apa yang terjadi dari situasi konflik pada masa itu. Penulis sendiri berkali-kali datang ke wilayah Maluku ini antara tahun 2003 hingga tahun 2013. Ambon kini ialah kota yang cantik, bersih, rapi, dan telah me-

Diterbitkan dan dikelola oleh : PT. BALADIKA BHAYANGKARA DIGJAYA REDAKSI/ TATA USAHA : Jl. Pulo Harapan Indah No 12.A Cengkareng, Jakarta Barat Telp. (021) 29030434 - 082113883387 Website : www.mitrapol.com e-Mail : tabloid.mitrapol@yahoo.com - redaksi@mitrapol.com Rek BCA No : 5310378234 a.n Dadang Rachmat PEMIMPIN PERUSAHAAN: Yuliana, SH PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB/DIREKTUR UTAMA : Dadang Rachmat WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Giri Putra WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : Samsudin Dayan DEWAN REDAKSI : Dadang Rachmat, Giri Putra, Andrey, Zuliadi.

REDAKTUR PELAKSANA : Andrey REDAKTUR : Shelli, Muhibuddin Wali SEKRETARIS REDAKSI : Endy Pamungkas LITBANG : Vera Ghagana, Moch. Mudini, Emillia.

MARKETING : Fitri Wijayani, Andry Zb KONSULTAN HUKUM : Mintarno. SH, Mara NK Siregar SH, Eddy S. Sriyadi SH. SIRKULASI/DRIVER : Dede Jaelani, Supriyatna,Yahya., Angga P. ISTANA NEGARA : D. Karta Kusuma

MABES POLRI : Tri Wibowo

MABES TNI: Ali

INFOTAINMENT: Dino Sidin, Mugi Rahayu STAF REDAKSI | Abdir Rahmansyah, Abdul Rauf, Abiden Hutabarat, Achmad Sugeng Santoso, Agung, Agus Wahyono, Albert Sutanto, Alex Saputra, Alexander George, Andika Suranta Tarigan, Andri Saputra, Ali Rachmat Salim, Ali Agus, Arif Ridwan, Aryadi Lukman, Asep Irawan, Asmarudin, Bayu Nugraha, Benny Setiawan, Bernad Fernando, Briyan Fernando,Dana, Darmansyah, Dedy Poster S, Dery Andi, Desrapoin Gulo, Djulianto, Iskandar, Demarius Halawa, Dwi Hadmoko, Dencik MR, Ebet Hadi Satrio, Edy Koesworo, Elkana, Fajar Indah, Georgorius Michel, Hj. Ajijah, H. Tatang S, H. Usman, Hendri, Hermansyah, Hermawan, Ibrahim dt basa, Ibnu Hajar, Ijaludin, Ingrid Ismailian, Irvanus Okber Kimbal, Ismail, Jaenudin, Jamal SM, Jayana, Jordani Siahaan, Joyo, Juwoto Ryanto, Krisna, Liu Jono, M. Januar Surya Permana, M. Kosman, M. Ramli HR, Ma’mun Muhyidin, Misra MM, Mohamad Imron, Mohamad Yasin, Nasiri, M Sofian, Muklis, Mulyono, Naga Saki, Nurul lailah, Oki Muharno, Racmad Santoso Djaya, R.A Gunawan, Rikky Rahardja, Rully Mustari, Saepul Azis, Sahat Ebet Sagala, Salwadi, Samaludin, Samriyanto, Sandro Ruben Aritonang, Saprudin Pwn, Saputro, Sawaludin Alamsyah, Selamet Riyadi, Soejoto, Sokim, Stephen, Sukemi, Sukino Adi Musthopa, Sunaryo,Sutarto, Supri, Suhanto Gunawan,Sugihanto Gunawan,Turpin Sihombing,Tohonan Leornardo, Wahyudi Efendi, Waluyo, Yaperius Gulo, Yayan Hediyana,Yanto, Yogi Saputra, Zainal Abdi, Didik S, Mansil, SH.,MH, Yoko Gunawan, Garry Bernard Nelson, Ade Suhendra, Suhatman, Yonas Alex Ibrahim, Sulaiman, Saleh Sabar Diman, Sutedja Budiman, Abu Sopyan Hermawan, Even Grefit, Alexander H Gerrits, Fernand Gerrits, Sugito Gunawan, M. Syukur, Muhammad Ichsan S, Antony, Mig Budi Hartono, Midan, A Ismail, Bambang S, Muhamad Haris, Rubel Warno Aritonang, Herman, Ferron Sidik, Susharwanto, Iqbal Romi Santo, Kikih Ageng Budi, Irman Suseno, Hendra Priyatno, Epansah, Harry Ferdinan, Naryo, M. Hadi Mansyur, Budi Santoso, Bejo Santoso, Frans Adolf Pondaag, OTH Herijanto, Syahludin, Pujo Santoso, Abet Nego Siahaan, Tugino, Untung Bejo Laksono, H Dede Arifin, Anita, M Rohani, Kimta, Nahriyadi, Antok Suprasongko, Herry Chandra, Pho Pin, Aldi Pangestu, Firmansyah, Liberto Marbun, Siti Fatimah, Romelih, Wiliam B Noya, A.A.N Nata Suta Laksana, Nursyamsu, Madina, Mardiansyah, Achmad Chandra, Jatmiko, Sugiman, Ronny Sutanto, Rinaldy Adya Putra, M Adya Laksana, Agus Surdiana, Indria Octavia Muaja, Benny Simin, Sarju, Sumarno, Aan Ramdani, Ardhy Kusumah, Din Ramot Aritonang, Slamet Juwanto, Meti Matduri, Hilda Ardhi Sari, Manan, Muhamad Sail, Wandi Setiadi, Rizky.

nata dirinya serta bangkit dari situasi konflik beberapa waktu lalu. Jika tahun ini Ambon dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan HPN, ini menunjukkan bahwa citra Ambon membaik di kalangan pers nasional.

Pemerintah pun memberi kepercayaan agar tanah pejuang Pattimura ini terekspos ke luar dengan pemberitaan yang lebih positif jika dibanding masa sebelumnya. Sedikit banyak konflik di Ambon tempo hari berasal juga dari informasi-informasi yang tak jelas juntrungan.

Kalau hari ini banyak orang bicara soal hoax, mungkin Ambon ialah salah satu kota yang paling awal jadi korban dari informasi yang tak selalu terverifikasi tersebut. Akibatnya, ribuan orang menjadi korban, baik menjadi korban jiwa, korban sebagai pengungsi, maupun korban karena trauma yang dideritanya. Dalam situasi konflik, kita tidak bisa menerapkan 'matematika konflik'.

Maksudnya ialah korban pihak mana yang jatuh paling banyak, siapa yang lebih menderita, dan siapa yang sesungguhnya menang. Tak relevan menjawab itu semua karena semua pihak jadi korban, turut menderita, dan sesungguhnya tak ada pihak mana pun yang menang.

Kita pun jadi belajar banyak bahwa informasi jika tidak diverifikasi lebih dahulu akan mudah menyulut konflik. Oleh karena itu, sejumlah blogger di Ambon pun turut meredakan suasana ketika sejumlah media nasional mengabarkan situasi Ambon yang tidak kondusif (lihat film dokumenter Lini Massa 2, karya ICT Watch dan Watch Doc). Bagaimana merRedaksi

Menerima Kiriman Surat Pembaca.

Info lebih lanjut Hubungi: redaksi@mitrapol.com

espons hoax? Sejak akhir 2016 kita disibukkan dengan pembicaraan soal hoax, yaitu berita yang faktanya salah, tidak jelas atau tidak terverifikasi. Kita membicarakan ini karena ada juga kaitannya dengan persaingan politik yang terjadi dalam pilkada di DKI, yang sering dibilang pilkada dengan rasa pilpres. Di luar itu ada banyak hal yang berkaitan: kelompok radikal memanfaatkan media sosial dan media online untuk sarana propaganda dan rekrutmen anggota, ada upaya untuk menertibkan sejumlah media online tersebut, media yang partisan, dalam media sosial banyak perseteruan terjadi dan saling menebarkan berita bohong kepada pihak lainnya.

Saya ingin menegaskan bahwa hoax bukanlah bagian dari demokrasi karena pada dasarnya hoax berurusan dengan fakta yang dipergunakan untuk menghasilkan berita. Jika kita percaya bahwa kebebasan informasi ialah oksigen bagi demokrasi, hoax ialah hawa racun yang akan merusak kehidupan demokrasi. Hal lain yang bisa dikatakan ialah bahwa opini atas suatu hal/peristiwa ialah bebas. Namun, jika menyangkut fakta, fakta diperlakukan dengan suci, yang tak boleh ada manipulasi di dalamnya sehingga prinsip truth (kebenaran) atas fakta, atau informasi harus didahulukan. Itu pelajaran dasar untuk menjadi seorang jurnalis.

Masyarakat perlu lebih cerdas merespons berita hoax dengan terus-menerus kritis terhadap informasi yang bombastis, sensasional, dan datang dari situs berita yang tak kredibel. Lalu apa yang perlu dilakukan terYTH Redaksi MITRAPOL

Saya ingin menanyakan status hukum Ojek Pangkalan Mitra Polri, apakah mereka bagian dari institusi berdasarkan UU Kepolisian?. Atau apakah mereka diberikan kewenangan secara hukum oleh Polri untuk melakukan sweeping, ancaman, tindakan kekerasan, penganiayaan dan perusakan kendaraan kepada

hadap situs berita tertentu yang menebarkan hoax?

Saya kira ini sudah bukan ranah jurnalistik, dan untuk itu korban dari berita hoax bisa mengadu ke kepolisian. Media yang kredibel harus bekerja keras untuk melakukan verifikasi atas fakta yang hoax tersebut. Fakta sesungguhnya harus dikedepankan. Misalnya, ketika muncul isu soal '10 juta pekerja asal Tiongkok yang datang ke Indonesia', ternyata angka 10 juta tersebut ialah angka target pemerintah untuk meraih kunjungan 10 juta wisatawan asal Tiongkok dalam lima tahun ke depan. Hingga akhir tahun 2015 saja target itu baru tercapai 1,5 juta kunjungan wisatawan asal Tiongkok. Jadi bukan 10 juta pekerja asal Tiongkok.

Memang pemerintah harus gerak cepat merespons berita hoax semacam ini dan pemerintah harus peka bahwa ketika sejumlah media tertentu mulai 'menggoreng' berita-berita tertentu, klarifikasi harus segera diberikan, sebelum kerugian lebih jauh terjadi.

Soal barcode oleh dewan pers Peristiwa lain yang juga masih berkaitan ialah upaya dari pihak Dewan Pers untuk membuat barcode untuk melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers yang ada. Terhadap rencana ini ada banyak respons: antara yang mendukung dan menolak penerapan barcode tersebut. Ada pihak yang meragukan, apakah penerapan barcode ini tidak merupakan suatu bentuk 'izin' sebagaimana pernah diberlakukan di zaman Orde Baru. Saya pribadi paham dengan latar belakang mengapa

pihak Dewan Pers menerapkan sistem barcode tersebut. Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dan berbagai pihak lain yang puluhan tahun harus berhadapan dan media dan orang yang 'menyalahgunakan' profesi jurnalis.

Mereka yang profesional dan tunduk pada ketentuan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tidak perlu takut meminta barcode. Ini cara untuk membedakan mana media yang profesional dan mana yang tidak.

Dewan Pers sendiri punya ketentuan yang mengatur masalah standar perusahaan pers, yang gunanya melindungi kepentingan masyarakat luas dari pihak yang menyalahgunakan profesi jurnalis tersebut. Saya kira barcode bukanlah suatu izin semacam SIT atau SIUPP pada masa Orde Baru karena Dewan Pers bukan institusi yang memberikan izin pendirian perusahaan pers. Media berbasis jurnalistik yang hendak menjalankan kegiatannya ya harus patuh pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jika hal itu tidak dilakukan, UU Pers pun tak bisa melindungi media tersebut dan orang yang menyalahgunakan profesi jurnalistik.

Memang tantangan dunia pers dari masa ke masa tak pernah sepi, tetapi guna menanggapi masalah ini harus dilakukan secara proporsional dan lebih bijak. Kembali ke dasar saja: fakta itu suci, opini itu bebas.

Melawan hoax, ya dengan menyuguhkan fakta yang sesungguhnya. Jika pers mainstream kalah dengan media penyebar hoax, perlahan-lahan media ini telah mulai kehilangan relevansinya dalam masyarakat.

pengemudi transportasi online dan kendaraan pribadi masyarakat pengguna jalan?.

Matioezip Sipahutar

semacam itu, masyarakat langsung lapor ke kepolisian terdekat supaya pelaku Ojek Pangkalan Mitra Polri di proses secara hukum.

Jawab

Mereka Ojek Pangkalan Mitra Polri tidak diperkenankan melakukan Sweeping dan lain-lain karena itu salah. Kalau ada yang bertindak

Kombes Pol Drs. Martinus Sitompul, M.Si., Kasi Penum Divisi Humas Mabes Polri

PERWAKILAN DAN BIRO PROVINSI ACEH : Abdul Manaf, Buckhori, Jamaliah, Manasir Yusa, Eli Tamara, Safdar S, Juliar Taufik, Faisal Kamaruddin, Firnalis PROVINSI SUMATERA UTARA : Sulaiman, M Ichsyan, Wesli P. Nadapdap, SS, Hermansyah, M Arifin Ardiansah Saragih, Ambara Nasution, Adlis Efendi, Surianto, Efendi Huang, Sulaiman, M Ichsyan Suwandi, Andi Rianto, Handi Wijaya, Sudarto, Husin, Syariffudin Selian, Mardiah Astuti Sari, Putrie Rizky Ananda, Charles Jonathan, Nathanel Jhoni, Putra Wijaya, Ahmad S Nasution, Barlet, Safruddin Hamzah, Tiopan Tua Rasoki, Berlin Hutajulu.

BIRO LABUAN BATU & LABUSEL: Ramlan Manullang.,ST, Indra Julianus Simanjuntak, Suyono, Jekson Sihombing BIRO NIAS: Hatiaro Laia (Kaperwil) Yohanes S Waruwu, Safenia Gulo, A. Zendato, Hernirma Jaya Zega, Otolis Gea. Obalazi Zai. NIAS SELATAN : Tandronafaudu Laia. KOTA GUNUNG SITOLI : Ferry S Laoli, Ya’atulo Gea, Hendrik, Hinoki Gulo.BA NIAS BARAT : Fahasa Daeli. BIRO SIBOLGA : Nurhayati Siregar, Hot Manggontang, Sabar Tinambunan, Rintonius Simbolona. BIRO PALAS : Armansyah Siregar, Bonardo, Asrul Azis, M Jamil Hasibuan, MHD Irsan Daulay, Mahmud Pauzi Sitompul, M Sutan Hasibuan, Budi Abdulla Umar, Budi Abdulah Umar, Alamsyah Harahap, Hamdan Harahap, Samsir Siregar, Muhamad Aminudin, Muhajir Ghajaly.

BIRO PAKPAK:Opel Melky Malau, Lamhot Pernus Malau PROVINSI SUMATERA SELATAN: Zainal Arifin, SH (Ketua Perwakilan), Busra Romi Wijaya (Wakaperwil), Adri, Rudi Martian, Aryandi, M.Effendi,S.Sos, Bambang Irawan, M.Riva’i, Mulyono, Arie Satria, Leki Pranata, A. Aziz, Leman.S, Drs.Hendra, Kasman, Arios.H, Budi Noandri, Herry Eddy, Dian Henandar, Muhammad Ali, M Anang Herly M.A., Zaibun, SH, M Ali, Dedy Suharyono, Hafish Safawi, Hari Apriyanto. BIRO PALEMBANG : Hadi (Ka Biro), Dendi, Dedy, Sandy Molie, Dedi Feryatno, Sepriyanto, Joni Salim, Joko Winarto,SH. BIRO PRABUMULIH : Salahuddin (Kabiro), James. BIRO MUBA : Ariyanto (Kabiro), Indrian JS, Samsul, Irwan, Herman Sawiran, Susdedi Hirawansyah, Edi Sucipto. BIRO MUARA ENIM: Salahuddin AK BIRO OKU : Alis Kelana (Kabiro) BIRO OKI: Baharuddin Ishak. BIRO OGAN ILIR: Burmansyah (Kabiro), M. Efriansyah, Abdul Gatmir. BIRO PALI : Salahudin BIRO MURATARA : Dahroni (kabiro), Aji Algozazi. PROVINSI KEP. RIAU : Jon Herry (Kaperwil), Bambang Irawan (Wakaperwil), Herli Elizar. TANJUNG BALAI KARIMUN/KEPRI : Theddy V Pasaribu PROVINSI RIAU: Aprinaldi, Arizal, David Prada Oktavianus, Agus Daniel, Amirudin, Zulkifli, Elendra, Riduan Sabam Sinaga, Marzuki. BIRO PEKAN BARU : Sastrawan Bangun (kabiro) PROVINSI JAMBI: Marzuki, Thoha, M Abdullah, Herman, Dahroni. BANGKA BELITUNG: Edi Muslim SUMATERA BARAT: Novrizal Alam, Yulfatrial, Hafram Mainas, Siti Hudiah, Sultan M Natsir, Adek Petrip, Zurial, Efendi, Oki Ahmad Saputra. KOTA PADANG: Novrizal Alam. KAB. SOLOK : Yulfatrial. KAB.PESISIR SELATAN: Sutan M Nasir, Siti Hudiah, Hafran Mainas, Oki Ahmad Saputra, Efendi, Zurial, Adek Patria. KAB. DHARMASRAYA:Bandiyono SH., MM, Sugianto. PROVINSI LAMPUNG : Zainal. SH, Ibrahim Sopyan, Ubay Abdullah, Sulaiman. PROVINSI BANTEN : BIRO KAB. PANDEGLANG : Muklis (Kabiro), Yayan, Ahmad Fauzi, Juhanda. BIRO SERANG : Muhamad Sidik BIRO LEBAK : Aan Nuralamsyah , Anton Hermawan, Soleh, Usman, Muhamad Sidik, Agus Hidayat, Susharwanto, Marcel Ardiansyah. BIRO KOTA TANGERANG : Jusman Pangabean, Djannyanto Chudri, Arsyad, Edwar Sibarani, Jaenal Purba, Sontang Siringoringo, Antoni Gultom.BIRO KAB.TANGERANG : Luber Sitanggang (Kabiro), Agus Suhartono, Deden Sunandar SE, Reza Ruswandi, Muhamad Subron, Selamet Juwanto, S.P Pangabean. BIRO TANGERANG SELATAN : Ahmad Fauzi , Agus Fauzi. PROVINSI JAWA BARAT : Mudini, PH Sihombing, Asep Supriyanto,Yaya Sunarya,Darvan Nainggolan, Demar Halawa, Dedeng Suherman, Asep Karyana.

BIRO KAB. BANDUNG : Cecep Supriyadi (Kabiro), Anang Ruswendi, Robinson Mukti, Dedeng Suherman, Asep Karyana. BIRO BANDUNG BARAT : Agusman, Tata Supriatna.BIRO SUKABUMI: Dadang Sukanda (kabiro), Suhanda Mulyana, Ihin Solihin, Dedi Rusmana, Iskandar Nairin, Devi Rustandi, ACM Barkah Faozi, Nurhani Dadi Kusnadi. BIRO KAB BOGOR: Wawan Kuswanto (Ka Biro), Mulyono asep supriyatmo, Iwan Suharma, Dimas AF Sulistio, Moch Amir Sodikin, Irvan Setiawan, Abdul Kodir , Arif Riyanto. Irvan Setiawan, Mujiyono A Sipriyatmo, Nana Anis, Umang Zulkarnaen, Idris Palar, Syamsuri.. BIRO DEPOK: H M Anwar Saiful, Elfachri. BIRO KOTA BEKASI: Banggas Rajagukguk (Kabiro), G Panjaitan. BIRO KAB BEKASI: Nenni Triyatna (Kabiro), Hendra Sukarta, Adiansyah Ermawan, Mangadar Siahaan, Nensiana Ratu, Dicky Machruzar, Salam BIRO CIREBON : Darto S, Syahrul Anwar. BIRO INDRAMAYU : Afifudin, Asep Supriyadi, Soleh Akbar, Nuril Anwar Rimita. BIRO KARAWANG : H M Yusuf Umar. BIRO SUBANG : Ade Carnita , Sumintarja. Nana Suryana, Andra, Aidil Fitri Syah. KORWIL PANTURA : H.M. Herman. BIRO KUNINGAN: Haries Suwarto, Haries Suwarto, Dede Supriatna. BIRO SUMEDANG : Joel Simamora, Jeky Eep Saepudin, J. Batu Bara, . PROVINSI JAWA TENGAH BIRO, PEKALONGAN : R.H Choerul Anwar (Ka.Biro), Bambang Sudaryoono, Herry, Kukuh Pramudi. BIRO CILACAP : Maryono (Ka.Biro), Irawan Sugianto, Sadmoko, Slamet Mujiono. BIRO PATI : A.S Agus Samudra, Zhenvia Trimuldiana, Aris Sugiyono. BIRO JEPARA: Siswanto. PROVINSI JAWA TIMUR : Ham Jabir, Mulyono. BIRO BOJONEGORO: Djailani (Ka Biro), Maimuddin, Rustamadji, Fahid Ahmad S. BIRO MADURA : Suharto MPd, Muhammad Ali, Mulyo Sutiono. BIRO MALANG : Jun Arif Wibowo BIRO NGAWI : Agung Purwikanto, W. Nardianto, Didik. K. PROVINSI BALI : PROVINSI KALIMANTAN : Topan Lawi, Djoni S. PROV KALTENG: BIRO KAB. BARITO: Wendy Hartono. BIRO KAB.KAPUAS: Topan Lawi, Djoni. BIRO KALSEL : H Baharudin, Hermanto, Zaini Sava. PROV KALBAR : Firdaus, Silverius E Sebastian, Klasmen Bria, Valentinus SULAWESI SELATAN: Mirwan Hamid BIRO BANTAENG : Supriadi Sanusi. SULAWESI BARAT: Rizal Wahyudi HR, Abdul Aziz H, Suharno, H Ardhi, Sukri K, Sunardi. SULAWESI UTARA: Serdi Kakauhe SULAWESI TENGGARA : M Sahwan (Kaperwil) BIRO MINAHASA SELATAN: Hemsy Pieters. SULAWESI TENGAH: BIRO PALU : Mardison Bou PROV KALTIM : SAMARINDA : A N Huda. PROVINSI MALUKU, BIRO MALUKU : Drs.A Gani Kaliki, Rasyid Leka,Ono Wali, Jamal Riri, Arsad Pegatong, M Samin Warang. BIRO TUAL : Rasid Difinubun PROVINSI PAPUA : Adi Manopo, Rahmawan, Muhamad Munir, Arnold P Saudila. BIRO MERAUKE : Alqodri M, Muhammad Pradi. MM., Ensepty Batsan Meslay. BIRO TIMIKA : Hanafi R, Ahmad Darji D, Alqodri. BIRO NABIRE : Feyby Tataming, Nasarudin SP, Muh Kasim, Nasarudin SP, Muh Kasim. BIRO MAPPI : Yohanes. O Noya. BIRO SORONG : David Warmasen. BIRO PANIAI : Ronald Karambut, Priyono. Percetakan: PT ALIANSI TEMPRINA NYATA GRAFIKA (Jawa Pos Group) Tangerang, Banten

WARTAWAN TABLOID MITRAPOL NAMANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI. DALAM TUGASNYA DIBEKALI KARTU IDENTITAS DAN SURAT TUGAS

FOKUS UTAMA

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

3

Presiden Joko Widodo saat berpidato di Hari Pers Nasional 2017 di Maluku.

Presiden Jokowi:

Pers Bagian Penting Negara MITRAPOL, MALUKU - Pers merupakan bagian penting dalam pembangunan Negara, namun media kini dihadapkan dengan sebuah tantangan besar, hadirnya Media Sosial (Medsos). Demikian dikatakan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2017 yang juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di lapangan Tantui, Kota Ambon, Maluku, Kamis (9/2/2017).

Hari Pers Nasional tahun 2017 kali ini mengambil tema “Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut”, Rangkaian HPN 2017 di Kota Ambon diawali dengan beberapa kegiatan di antaranya, pembukaan pameran atau expo, acara Talkshow IKWI, Seminar inovasi pelayanan publik dan Konferensi kerja nasional pengurus PWI pusat dan PWI daerah serta diskusi

publik HPN. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo mengatakan bahwa Medsos kini digandrungi banyak orang, mulai kalangan masyarakat, pejabat pemerintah daerah dan pusat, hingga Presiden.

“Semuanya bermain Medsos, ada yang senang main Twitter, Instagram, Path, Facebook, semuanya gandrung media sosial,” ujarnya.

“Sementara satu per satu media arus utama yang tidak mampu bersiasat dan beradaptasi mulai berguguran, ini kecenderungan di seluruh dunia, dan kita harapkan di Indonesia tidak terjadi,” tutur Presiden RI Joko Widodo.

Presiden RI Joko Widodo menjelaskan bahwa, Medsos tidak hanya menjadi tantangan media namun juga membuat pusing pemerintah dan hal ini pun terjadi di banyak negara. “Media sosial juga memusing-

kan pemerintah, ini yang saya dengar dari Perdana Menteri, Presiden yang saya temui semua mengeluhkan,” ucapnya.

“Kalau media arus utama, masih bisa kita ajak komunikasi dan bicara tapi Medsos siapa yang bisa memagari. Inilah keterbukaan dimana hampir semua negara menghadapi hal ini, jadi bukan hanya Indonesia saja menghadapi fenomena ini, tapi seluruh negara,” terang Presiden RI. Lebih lanjut Presiden RI Joko Widodo juga menyampaikan bahwa, meski digempur media sosial, namun media arus utama (mainstream) tidak akan hilang. Sebagaimana radio tidak akan hilang walaupun sudah ada televisi, keduanya akan sama-sama eksis, karena bisa saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. “Medsos

unggul karena kecepatan dan aktualitas, sementara media arus utama menonjol karena akurasi dan kedalaman materinya,” ungkapnya.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa, maraknya pemberitaan hoax yang sering membuat kegaduhan akan semakin mendewasakan bangsa Indonesia. Untuk itu, tidak perlu mengeluh saat mendengar berita yang ada di media sosial.

“Saya mempunyai keyakinan bahwa ini nantinya justru akan semakin mendewasakan kita, akan semakin mematangkan kita, akan menjadikan kita tahan uji. Jadi kita nggak perlu mengeluh kalau mendengar hal yang ada di Medsos, karena ini fenomena semua negara,” ulas Presiden RI. Terkait hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo meminta kepada semua pihak, terutama media arus utama agar bisa turut membantu menghentikan berita hoax. “Stop berita bohong atau hoax, berita yang memecah belah dan fitnah harus kita hadapi dan seharusnya media arus utama harus mampu meluruskan, menjernihkan kekeliruan di Medsos dan tidak lantas ikut larut dengan isu-isu yang belum terverifikasi sebagai bahan berita,” katanya.

Presiden RI mengatakan bahwa media arus utama tidak boleh luntur dalam menjunjung etika jusnalistik yang menuntut faktualitas, menuntut objektifitas, menuntut disiplin dalam melakukan verifikasi. “Oleh karenanya kita sekarang ini bisa lihat kalau ada tranding topik di Medsos justru

itu dipakai untuk berita tanpa verifikasi, apakah berita itu benar atau tidak,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi upaya Dewan Pers yang melakukan verifikasi perusahaan media massa, cetak maupun elektronik.

“Selain menjamin profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan dengan verifikasi, masyarakat juga bisa tahu media mana yang bisa dijadikan rujukan dan media mana yang bisa dipercaya dalam pemberitaan,” katanya.

Mengakhiri sambutannya Presiden RI berharap, peringatan Hari Pers Nasional di Kota Ambon agar dapat memperteguh komitmen bersama membangun Indonesia yang harmoni dan mewujudkan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2017 juga dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Dewan Pers dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tentang kerjasama perlindungan kemerdekaan pers.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Menkominfo RI Rudiantara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek, Menteri Pariwisata RI Arief Yahya dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. (d karta/d2ng)

Komisaris: Yuliana, SH. Direktur Utama : Dadang Rachmat Dikelola dan diterbitkan oleh: PT BALADIKA BHAYANGKARA DIGJAYA Website : www.mitrapol.com e-Mail: redaksi@mitrapol.com tabloid.mitrapol@yahoo.com

Pemimpin Umum: Jenderal Pol. (Purn) Drs. Roesmanhadi, SH., MH Penasehat : Irjen Pol (Purn) Drs. Putera Astaman, Mayjen TNI (Purn) Tulus Sihombing, Drs. Susno Duadji,. SH, M.sc., Irjen Pol (P) Dr. H Hadiman,. SH, Spko,M.sc Pembina : Kombes Pol (Purn) Husni Wiryo, Kombes Pol (P) Drs. Arya Wirawan, A.H. Bimo Suryono, SE., SH, Erfan Supardi SH. Suwandi, SE.

Redaksi/Tata Usaha :Jl. Pulo Harapan Indah No.12A Cengkareng Jakarta Barat Telp. (021) 2903 0434 HP. 0821 1388 3387

4

INFO BNN

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

20 Kg Sabu dalam Ban Mobil Terungkap

BNN Bongkar Penyelundupan Narkotika dari Malaysia MITRAPOL, KALBAR - Peredaran gelap Narkotika yang melibatkan narapidana dari balik Rutan kembali digagalkan Badan Narkotika Nasional (BNN), Sabtu (4/2). BNN bersama dengan BNN Provinsi Kalimantan Barat dan Kanwil Direktorat Bea Cukai Bagian Kalimantan Barat mengamankan 6 (enam) orang tersangka bersama barang bukti 20 kilogram sabu yang berasal dari negeri Jiran, Malaysia. Hal itu diungkapkan dalam Konferensi Pers, Rabu (8/8/2017).

Kepala BNN Budi Waseso mengatakan, bahwa terungkapnya kasus ini berawal dari penyelidikan selama 3 bulan tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis sabu yang dikirim dari Kucing, Malaysia menuju Indonesia melalui Kalimantan.

Penyelidikan yang dilakukan oleh petugas dengan mengikuti sebuah mobil berwarna abu perak metalik, hingga akhirnya mengamankan 2 orang tersangka berinisial BW alias Planet dan H alias Iyan di Jalan Parit Naim rt.03/rw.01, Kelurahan Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (4/2) sekitar pukul 22.45 WIB. Dari keterangan tersangka petugas menemukan 20 bungkus sabu yang terpasang pada kedua ban kiri dan kanan belakang mobil. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan menangkap tersangka GV alias Valen dan N alias Nonot sebagai

pihak yang akan menerima barang.

GV dan Nonot diamankan di depan sebuah hotel di Jalan 28 Oktober, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan pada saat hendak mengambil mobil tersebut pada pukul 00.10 WIB, minggu dini hari.

“Berdasarkan hasil introgasi pada 4 orang tersangka yang telah diamankan, didapatkan keterangan bahwa mereka dikendalikan oleh 2 orang yang berinisial DH alias Mangap bin Harun dan S alias Boy Bin Ahmad. Keduanya diketahui merupakan penghuni Rutan Klas II.A, Pontianak. Setelah melakukan koordinasi dengan Kepala Rutan, petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap DH dan S serta meminjam keduanya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, ungkap Buwas.

Selain mengamankan barang bukti dengan total + 20100 gram sabu, petugas juga menyita se-

Konferensi Pers BNN.

buah mobil, beberapa handphone, paspor, dan kartu identitas para tersangka. Ke-enam tersangka terjerat Pasal 114 ayat (2), Junto Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2)

Junto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman maksimal pidana mati.

“Dengan gagal edarnya barang

bukti sabu tersebut BNN telah menyelamatkan 100.500 orang dari bahaya penyalahgunaan Narkoba,” pungkasnya. (firdaus/silverius/sabastian)

Kepala BNNP Sumsel bersalaman sesaat sebelum meresmikan Masjid An Nur.

Peresmian Masjid An Nur.

Masjid An Nur di BNNP Sumsel Diresmikan MITRAPOL, PALEMBANG - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kini memiliki masjid baru bernama Masjid An Nur, degan luas bangunan 12×10 meter persegi. Peresmian masjid tersebut, dilakukan oleh Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Drs M Iswandi Hari, Jumat (3/2/2017).

Ketua Panitia Dr H Much Bary-

adi, SE, MM, mengatakan, ada sebelas donatur pembangunan masjid itu. Di antaranya tokoh masyarakat Sumsel, Kms H. Halim Ali, H. Umar Halim, Anggota DPD RI, Siska Marleni, tokoh masyarakat H. Aswari Rivai, Waluyo, Richard Cahyadi, Fitriana, Ketua PITI Sumsel H. Ahmad Afandi serta Bank Sumsel Babel.

Baryadi mengatakan, pembangunan masjid ini diharapkan da-

pat memberikan kemudahan bagi karyawan BNN terutama tamu, tahanan BNN, untuk shalat atau ibadah, fasilitas AC di dalam masjid lengkap dengan tempat wudhu dan toilet.. “Warga sekitar juga bisa menggunakan fasilitas ini dan hari ini masjid ini kami serahkan ke BNNP Sumsel,” katanya.

Menurut Ketua Paguyuban Jawa Sumatera (Pujasuma) Provin-

si Sumsel, pembangunan masjid ini berawal dari obrolan ringan, dengan kepala BNNP Sumsel dan beberapa tokoh masyarakat. “Berawal dari obrolan lalu tercetuslah rencana pembangunan masjid, kita membangun masjid bisa digunakan bagi masyarakat luas dan akan menjadi tabungan di akhirat,” ungkapnya.

Kepala BNN Sumsel Brigjen Pol Drs M Iswandi Hari mengucapkan berterima kasih atas penyerahan Masjid An Nur tersebut. “Dengan adanya masjid di lingkungan BNNP Sumsel, mempermudah kita dalam beribadah dan memanfaatkan masjid ini bukan hanya kita saja, tapi juga warga sekitar,” ujarnya.

Walikota Palembang Harnojoyo yang berkesempatan hadir, mengapresiasi acara tersebut. “Saya mengapresiasi berdirinya masjid di lingkungan BNNP Sumsel dan kalau komitmen Pemkot Palembang memberantas penyalahgunaan Narkoba sangat besar, apalagi

pendidikan anti narkoba sudah dilakukan pada anak-anak sekolah di Kota Palembang,” jelasnya.

Acara juga diselingi dengan penyerahan dokumen penyerahan Masjid An Nur, penandatanganan prasasti, pemotongan tumpeng atas ulang tahun ke-54 Kepala BNN Sumsel Brigjen Pol Drs M Iswandi Hari dan penyerahan bingkisan dari Walikota Palembang Harnojoyo kepada Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Drs M Iswandi Hari dan dilanjutkan dengan Shalat Jumat bersama.

Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Sekretaris FPK Sumsel Ahmad Marzuki, Dirut Bank Sumsel M Adil, Rektor Universitas Taman Siswa Palembang Joko Siswanto, anggota DPD RI Siska Marleni, dan Head Of Branch South Sumatera Area (Manager) PT Persada Palembang, Ade Rupawan, SH, MM, M.Kn. (herry/adri)

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

INFO POLRI

5

Polres Metro Jakarta Barat Sosialisasi Hak Pilih Para Napi MITRAPOL, JAKARTA - Polres Jakarta Barat sosialisasikan hak pilih para Tahanan dalam Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, sosialisai tersebut dilaksanakan di Rutan Mapolsek Tanjung Duren Restro Jakarta Barat jalan Tanjung Duren raya no.1 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Rabu (08/02/201).

Pelaksanakan sosialisasi penyampaian hak hak tahanan terkait Pemilukada dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Metro Jakarta Barat Kompol Egman, SH., bersama staf Tahti Akp Azwar, dimana dalam sosialisasi tersebut didampingi oleh Wakapolsek AKP H.Risris Priyatna,

SH., Pawas Polsek Tanjung Duren Panit Narkoba Ipda Rachmad Wibowo, SH., Kanit Provos Iptu Rohwandi, Ka SPKT Aiptu Surawan, Ba Tahti Polsek Tanjung Duren Aiptu Rafiun Siagian dan Piket Jaga Tahanan Aiptu Joko P. Dalam kesempatan itu, Kasat Tahti Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Egman SH dalam arahannya kepada tahanan menyampaikan hak hak tahanan tentang Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017. “Kami sosialisasikan hak hak tahanan terkait Pemilukada yakni mengenai Formulir A5, dimana ada 18 orang tahanan yang mempunyai KTP DKI,” ungkapnya. (suhatman/awal/tommy)

Rapat Koordinasi Wilayah Polda Pantai Timur Sumatera Bagian Utara, (06/02).

Kapolri Pimpin Rakorwil Polda Pantai Timur Sumatera Bagian Utara MITRAPOL, SUMUT - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Polda Pantai Timur Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), bertempat di The Hill Hotel Sibolangit Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara, Senin (06/2/2017).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kabaharkam Polri, Kadiv TI Polri, Asops Polri dan Staf Ahli (Sahli) Kapolri, para pejabat utama dan para Kapolres yang berada di jajaran 6 (enam) Polda Sumbagut. Rakowil Polda Pantai Timur Sumbagut tersebut meliputi, Polda Aceh, Polda Sumut, Polda Kepulauan Riau, Polda Riau,Polda Sumbar dan Polda Jambi itu diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan doa.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel menyampaikan, kegiatan itu dilaksanakan sebagai penjabaran direktif Presiden dan Kapolri untuk bersinergi merapatkan barisan menangani masalah yang terjadi.

Rakorwil itu dilaksanakan juga atas dasar biografi enam Polda Pantai Timur Sumbagut yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand. “Sinergitas ini untuk menga-

tasi tantangan masalah kejahatan, seperti penyelundupan senjata api, komoditas dan narkotika, perdagangan manusia serta terorisme melalui wilayah perairan,” ungkapnya.

Sebelumnya kegiatan rapat koordinasi wilayah Polda Bagian Pantai Timur Sumatera yang diikuti para pejabat jajaran satuan kerja dari 6 Polda tersebut sudah dimulai dengan diskusi kecil pada tanggal 3 Februari 2017 di Mapolda Sumut. Dilanjutkan keesokan harinya melaksanakan diskusi besar yang membahas berbagai isu- isu keamanan yang sering terjadi dan mengancam kamtibmas di wilayah Pantai Timur Sumatera. (wesli)

Catur Wangsa Nusantara Kunjungi Sultan Cirebon MITRAPOL, CIREBON - Catur Wangsa Nusantara berawal dari perkumpulan para pemuda yang di bentuk pada tahun 2015 dengan nama perkumpulan Catur Wangsa Indonesia yang didirikan oleh sekumpulan anak-anak muda yang bergerak dibidang pendamping dan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu.

Seiring dengan berjalannya waktu perkumpulan Catur Wangsa Indonesia berkembang dengan berdirinya Catur Wangsa Nusantara, bukan hanya sekedar pendamping atau bantuan hukum saja akan tetapi bergerak dan perduli terhadap penylahgunaan Narkoba yang di ketuai oleh Bayu Feriyanto.

Dikatakan Bayu Feriyanto, disamping itu marak nya pengedar Narkoba di indonesia membuat angka pecandu dan atau penyalahguna dan atau korban penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan, “hal itu membuat kami selaku dewan pengurus serta jajaran staff Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia dan Catur Wangsa Nusantara ingin berpartisipasi dan mendukung secara penuh terhadap upaya pemerintah dalam hal pemberantasan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) serta menjamin upaya pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu,” ujar Bayu.

Sementara NAPZA, masih kata Bayu, merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (obatobat terlarang, berbahaya yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut).

Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah nafza lebih luas lingkupnya. Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu (1) candu, (2) ganja, dan (3) koka. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan.

“Upaya pemberantas narkoba pun sudah sering dilakukan namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkoba,” terang Ketua Catur Wangsa Nusantara.

Dengan itu kami Catur Wangsa Nusantara mengerakan hati kami untuk bangkit dalam membantu pemerintah dalam pencegahan bahaya NARKOBA, kami pun bersilaturahmi ke salah satu tokoh tertua di kesultanan kasepuhan cirebon untuk bersilaturahmi dan memohon restu dari Sultan ke XIV P.R.A. Arief Natadiningrat selaku dewan penasehat memberikan petuah untuk semua keluarga besar catur wangsa nusantara untuk mengemban bahasa Ingsun titip tajug lan fakir miskin seperti petuah/amanah yang di titipkan syech syarif hidayatullah. (m. syukur)

Kunker Wakapolda Sumbar ke Kabupaten Dharmasraya MITRAPOL, DHARMASRAYA – Wakil Kepala Keplisisan Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat (Sumbar) Kombes Pol Dra Nur Afiah MH berserta rombongan lakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Dharmasraya selama dua hari 21-22 Januari 2017, Kedatangannya disambut langsung oleh Wakil Bupati H. Amrizal Dt. Rajo Medan, Kapolres Dharmasraya, AKBP Lalu Muhammad Irwan Mahardan S.Ik MM, Ketua DPRD Dharmasraya H Masrul Maas, Wakil Ketua DPRD Dharmasraya Sutarmanto Budi Sanjaya, Dandim 0310/SSD Letkol Inf Irvan Yusri S.IP, Senin, (21/1/2017) Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Sumbar didampingi Irwasda Polda Sumbar, Kombes Pol Drs Syamsul Bachri, Karo Ops Polda Sumbar Kombes Pol Drs Subnedi SH, Kasat Brimob Sumbar Kombes POL Tumpal Damayanus SH serta jajaran Kapolres yakni Kapolres Payakumbuh, Kapolres Sawahlunto, Kapolres Solok Kota, Kapolres Solok Selatan, Kapolres Pasaman Timur dan Kapolres Tanah Datar.

Dalam sambutannya, Wakapolda Sumbar mengatakan, bahwa Kegiatan yang dilakukan dalam rangka kunjungan kerja untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh Polres Dharmasraya, dirinya mengaku bangga dengan sambutan yang dilakukan oleh Polres Dharmasraya dan Pemkab Dharmasraya dan mengapresiasi kinerja kepemimpinan Kapolres Dharmasraya AKBP Lalu Muhammad Irwan Mahardan S.Ik MM. “Saya merasa bangga ternyata telah banyak yang telah diperbuat oleh Bapak Kapolres Lalu ini, bangunan bangunan sudah banyak, Masjid sudah bagus, Aula ada, Lapangan tenis ada, Lapangan tembak ada bahkan markas Brimob sudah ada,” ujar Nur Afiah.

Dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan di Markas Brimob, Wakapolda Sumbar akan merekomendasikan kepada Kapolda untuk segera meresmikan dan menambah jumlah personil brimob di Kabupaten Dharmasraya.

“Kalau sudah diresmikan markas bri-

mob ini, tentu akan ada penambahan personil. Sehingga kalau ada apa-apa tidak jauh lagi untuk menurunkan personil brimob,” jelas Nur Afiah.

Wakapolda juga berharap kepada Pemkab Dharmasraya untuk memberikan dukungan dan bisa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam menciptakan keamanan dan ketentraman di wilayah kabupaten Dharmasraya. “Kalau kita sama-sama kompak, baik dalam kinerja atau kesehariannya sehingga kalau kompak dan wilayan itu aman dan tentram ini juga akan berdampak terhadap masyarakatnya,” pesannya.

Wakil Bupati Dharmasraya Amrizal Dt Rajo Medan mengatakan, bahwa kedatangan Wakapolda ke Dharmasraya akan menambah rasa kebersamaan diantara Pemkab Dharmasraya dengan institusi kepolisian Sumatera Barat, khususnya dengan Polres Dharmasraya. “Kami sangat berterimakasih dan berharap kedepan, hubungan baik ini akan terjalin terus yang berguna untuk rasa keamanan dan ketentraman terhadap masyarakat Kabupaten Dharmasraya,” ungkap Amrizal.

Ditambahkannya, “Kami meminta Wakapolda dapat merekomendasikan kepada Kapolda bahkan Kapolri agar didirikan Mapolsek pada setiap kecamatan di Kabupaten Dharmasraya,” harapnya. (bandiyono/sugianto)

6

INFO POLRI

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

Satlantas Polres Musi Rawas Luncurkan SIMMADE

Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberikan penghargaan.

109 Personel Polda Sumut Berprestasi

Kapolri Beri Penghargaan SUMUT, MITRAPOL - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan penghargaan untuk 109 personel Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) yang memiliki prestasi dalam tugas. Penghargaan itu diberikan Kapolri di sela-sela rapat koordinasi wilayah polda di wilayah Pantai Timur Sumatera Bagian Utara, bertempat di Sibolangit Deli Serdang, Senin (06/2/2017).

Sesuai SK Kapolri nomor 131/ II/2017 tertanggal 03 Februari 2017, penghargaan itu diberikan untuk personel yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan pengusaha peralatan olahraga dan senjata air soft gun Indra Gunawan, serta pengungkapan kasus peredaran 10 kg sabu dan 10 kg ganja.

Penghargaan juga diberikan untuk Bhayangkara Pembina Kamtibmas (bhabinkamtibmas) yang mampu meningkatkan pemberdayaan mas­ yarakat.

Bhabinkamtibmas yang menerima penghargaan itu adalah Bripka Wahyu Mulyawan Bhabinkamtibmas Polres Pelabuhan Belawan, yang mampu menciptakan ojek kamtibmas, becak kamtibmas, dan membina mantan pengedar narkoba. Aiptu Untung Sinaga Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Utara yang menggerakkan masyarakat dalam budi daya ikan. Brigadir Mukhlis Husaini Nasution Bhabinkamtibmas Polres Labuhan Batu. Aipda Na'amudin

Siregar Bhabinkamtibmas Polres Mandailing Natal. Aiptu Abu Yamin Bhabinkamtibmas Polres Dairi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangun jalan Desa dan Bripka Chandra Hasibuan Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan dalam pembinaan anak tidak sekolah.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku sangat menghargai personel yang memiliki prestasi tersebut karena mengangkat citra institusi Polri. Kapolri meminta Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amleza Dahniel untuk memberikan perhatian khusus terhadap personel yang berprestasi, terutama untuk kalangan bhabinkamtibmas.

“Diantara perhatian tersebut adalah prioritas untuk mengikuti pendidikan, baik Sekolah Alih Golongan (SAG) maupun Sekolah Inspektur Polisi (SIP),” jelasnya. (wesli)

Polsek Talang Ubi Ungkap Pembuatan Senpi MITRAPOL, PALEMBANG Reskrim Polsek Talang Ubi Palembang berhasil mengungkap pembuatan senjata api rakitan dan menyita Barang bukti 7 pucuk senjata api rakitan dan amunisinya, juga bahan material dan peralatan untuk membuat senjata api, Selasa (7/2/2017).

Berawal dari informasi masyarakat, bahwa di sebuah pondok di dalam kebun ubi terdapat tempat pembuatan senjata api rakitan jenis laras panjang dan pendek.

Kemudian Reskrim Polsek Talang Ubi langsung melakukan penyelidikan dibeberapa pondok yang ada

di areal perkebunan ubi. Dari hasil penyelidikan ternyata benar di sebuah pondok kecil milik pelaku bernama Rian, pondok berukuran 2x3 meter terdapat 6 pucuk senjata api rakitan yang sudah terisi peluru dan bahan-bahan serta peralatan pembuatan senjata api rakitan.

Kemudian anggota Reskrim Polsek Talang Ubi di pimpin Iptu Rusli juga melakukan penggeledahan di pondok Ruslan orang tua pelaku yang berjarak 200 meter ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang berikut sendawa dan timah yang di modifikasi menjadi peluru,

“Selanjutnya pelaku Rian dan isteri serta saudara Ruslan berikut barang bukti di bawa ke Polsek Talang Ubi untuk pemeriksaan lebih lanjut guna menentukan peran masing-masing dalam perakitan senjata api rakitan,” ujar Iptu Rusli Pelaku Rian mengaku telah membuat senjata api rakitan sejak tahun 2015, untuk merakit 1 pucuk senjata api hanya membutuhkan waktu selama 1 bulan. Dan dari hasil interogasi lisan di TKP, pelaku Rian merakit danmembuat sendiri senjata api rakitan jenis laras panjang dan pendek tanpa dibantu Ruslan dan Nita. (hari aprianto)

MITRAPOL, MURATARA - Satuan Lalulintas Polres Musi Rawas Sumatera Selatan luncurkan program pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) masuk Desa (SIMMADE), disambut antusias oleh masyarakat, baik di Kabupaten Musi Rawas maupun di Kabupaten Muratara.

Program yang dicanangkan Kapolres Musi Rawas, AKBP Hari Brata dan disosialisasikan oleh Kasat Lantas, AKP Budi Hartono Sutrisno, didampingi Kanit Reg Ident, Ipda Narendra ternyata mendapat antusiasme masyarakat dan terbukti dari banyaknya peserta pemohon SIM saat kegiatan ini digelar‎ tiap akhir pekan. Masyarakat menyambut positif terhadap program SIMMADE dan animo masyarakat cukup tinggi.

Kasat Lantas Polres Musi Rawas, AKP Budi Hartono Sutrisno mengatakan, bahwa SIMMADE yang digelar di Desa Rantaujaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara,‎ pada Sabtu (28-01- 2017), pemohon SIM yang mengikuti program SIMMADE mencapai 90 orang. “Rinciannya, pemohon SIM laki-laki sebanyak 75 orang dan perempuan 15 orang,” ujar Budi Hartono, Minggu (29/1/2017).

Diterangkannya, bahwa program SIMADE ini merupakan pelayanan SIM‎ jemput bola dengan mendatangi masyarakat secara langsung ke desa-desa dan sejak digulirkan sekitar satu bulan yang lalu, sudah 12 desa yang dilayani

oleh Satlantas Polres Musi Rawas.

Kasat Lantas Polres Musi Rawas menjelaskan, program ini bisa berjalan baik karena adanya kerjasama aparatur desa yang ikut proaktif menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki surat izin mengemudi (SIM).

“Tentunya kita sambut baik para kades yang berkesinambungan menginginkan pelayanan SIMMADE ke pemukiman masyarakat,” tutur Budi Hartono.

Disampaikannya, pada program ini dilaksanakan tiap akhir pekan atau pada hari Sabtu, oleh petugas Satlantas Polres Musi Rawas, dengan mendatangi ke desa-desa sesuai permintaan pihak desa.

“Sampai sejauh ini, sudah 12 desa yang dilayani melalui program SIMMADE ini,” ungkap Budi Hartono.

Budi menambahkan, bahwa program pelayananan pembuatan SIM jemput bola ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal dipelosok dan sulit menjangkau pelayanan SIM di Polres Musi Rawas.

“Karena jarak tempuh yang jauh, ditambah dengan kesibukan aktivitas sehari-hari, kadang membuat masyarakat lalai untuk membuat SIM. Kita harapkan, melalui program SIMADE ini, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki SIM sebagai persyaratan menjalankan kendaraan,” himbaunya. (dahroni)

MITRAPOL, PEMALANG - Ratusan warga Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang menggeruduk Balai Desa Sukorejo, dengan membawa poster dan melakukan orasi, mereka menuntut agar perangkat desa Sukerejo yang terlibat dalam pungli Program Agraria Nasional (Prona) diberhentikan.Rabu (07/02/2017).

Sebelumnya kasus dugaan keterlibatan oknum perangkat desa Sukorejo terkait pungli dalam pemungutan biaya prona sebetulnya sudah dilaporkan ke Polres Pemalang, namun warga tetap ingin melakukan unjuk rasa ini dikarenakan kekesalan warga sudah memuncak.

Oleh karena itu melalui unjuk rasa mereka menuntut agar oknum-oknum yang terlibat dan sudah dilaporkan ke Polres Pemalang agar mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan Desa Sukorejo.

Muhibin, Kasi Trantib kecamatanUlujami mewakili Camat Ulujami Drs. Yanuarius Nitban menyampaikan kepada warga bahwa terkait dengan tuntutan warga agar perangkat desa yang diduga terlibat dalam prona belum bisa diambil tindakan sekarang, apalagi sekarang sudah dilaporkan ke Polres Pemalang selanjut tinggal menunggu hasilnya.

Warga tetap menuntut agar oknum perangkat yang terlibat diproses secara hukum dan mengundurkan diri, walaupun sempat ditawarkan solusi bahwa kelebihan uang yang dikutip warga setelah diperhitungkan dengan biaya yang ada akan dikembalikan ke

warga.

Sementara itu Kapolsek Ulujami AKP Bowo Widiyanto, ditengah situasi yang semakin memanas berusaha meredam suasana dengan menyampaikan penjelasan secara persuasif.

“Dugaan kasus pungli yang dilakukan oleh oknum perangkat desa sudah dilaporkan ke Polres Pemalang, selanjutnya kita percayakan kepada Polisi sebagai aparat hukum untuk menyelesaikannya. Dan perlu saudarasaudara ketahui mengumpulkan masa sebanyak ini harus ada pemberitahuan dan ijin, oleh karena itu saya ingatkan kepada saudara-saudara agar persoalan unjuk rasa ini segera selesai dan membubarkan diri saat ini juga,” tegas Kapolsek.

Mendengar himbauan dan peringatan dari Kepolisian, warga pun membubarkan diri dengan tertib.

Unjuk rasa yang sempat memanas sudah diantisipasi oleh Polres Pemalang dengan menurunkan Kabagops, Kasat Intelkam dan Kasat Sabhara serta peleton Dalmas. (kkh)

Polsek Ulujami Amankan Demo Warga Sukorejo

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

INFO POLRI

7

Polsek Petarukan Gelar Sosialisasi di SMK Satya Praja 2

Diawali upacara bendera di halaman SMK Satya Praja 2, sebagai pembina Upacara Kapolsek Petarukan dan dilanjutkan sosialisasi pendaftaran Polri, yang mana telah didahului pendaftaran Polri dari jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), yang dibuka akhir bulan Januari tahun 2017 dimasing-masing Polda seluruh Indone-

sia, dari berbagai kejuruan masingmasing Fakultas.

Sosialisasi pendaftaran penerimaan anggota Polri sepanjang masa dari pangkat Tamtama, Brigadir dan AKPOL tahun 2017 di seluruh Indonesia, Sosialisasi peraturan Pemerintah no 60 tahun 2016, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah dimulai

sejak tanggal 06 Januari 2017 yang semula Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan biaya 10 ribu menjadi 30 ribu, beserta perpanjangan STNK dan BPKB. Penyalahgunakan pemakaian Narkoba dan Kenakalan remaja, serta penggunaan bahaya Internet.

Kapolsek Petarukan, AKP Imam Khanafi S.Ag mengatakan, “Kami mengharapkan siswa-siswi semakin tertarik untuk masuk menjadi anggota Polri, karena mereka merupakan putra - putri masa depan bangsa dan negara yang akan meneruskan tongkat komando Negara Kesatuan Republik Indonesia ini nantinya. Sehingga perlu kita tanamkan sedini mungkin jaga agar tidak terjerumus pergaulan bebas dan narkoba yang dapat merusak masa depan," jelasnya.

Kepala Sekolah SMK Satya Praja 2 mengatakan, bahwa sosialisasi ini merupakan contoh untuk jajaran Kepolisian di tingkat Polsek.

“Untuk melakukan pendidikan sosialisasi tentang ilmu bekal sejak dini, agar citra Kepolisian di mata remaja khususnya anak muda tidak terkesan menakutkan, apa yang di sampaikan Bapak Kapolsek Petarukan memang benar,” pungkasnya. (herri)

MITRAPOL, BOGOR – Berawal dari sesosok mayat Laki-laki dalam parit ditemukan warga sekitar pukul 09.45 WIB Jumat (3/2/2017) di Kampung Gunung Menir Rt. 02/07 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Bogor. Sesosok mayat diketahui bernama F. Riky Erlangga diduga merupakan korban pencu-

rian dan pembunuhan yang dilakukan oleh Muhamad Azkia Bin Odih.

Korban pertama kali ditemukan oleh Nardi 31 tahun, warga Gunung Menir Rt.02/08 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan. Ketika sedang mengendarai sepeda motor ingin buang air kecil, kemudian saksi berhenti dan melihat ada sesosok mayat dengan posisi tengkurap di parit. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Ketua RW setempat dan dilaporkan ke Polsek Cibungbulang.

Setelah menerima laporan, Kapolsek Cibungbulang Kompol Agus Suyandi SH beserta Anggota mendatangi Tkp dan mengevakuasi korban dan langsung dibawa RS. PMI Bogor untuk dilakukan autopsi. Menurut keterangan saksi2 dan hasil identifikasi mayat tersebut merupakan korban yang dinyatakan hilang beberapa waktu lalu dan telah dilaporkan oleh keluarganya ke Unit Reskrim Polsek Cibungbu-

lang.

Kapolsek Cibungbulang Kompol Agus Suyandi, SH mengatakan, dari hasil penyelidikan Polsek Cibungbulang berhasil mengunkap kasus tersebut dan menangkap pelaku bernama Muhamad Azkia Bin Odih, warga Kampung Bojong Limus Rt. 02/06 Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Bogor, barang bukti yang diamankan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. : B 6165 UMF milik korban.dan sebuah batu diduga untuk memukul kepala korban.

“Dari keterangan tersangka melakukan aksinya seorang diri karena ingin menguasai sepeda motor korban. Adapun modus operandi yang dilakukan dengan cara menenggelamkan kepala korban ke parit kemudian dipukul menggunakan batu ke kepala korban sampai meninggal dunia selanjutnya pelaku mengambil sepeda motor korban,” ungkapnya. (arif rianto)

Tingkatkan Kedisiplinan

Kapolsek Taman Periksa Kelengkapan Anggota MITRAPOL, PEMALANG - Kapolsek Taman Polres Pemalang Jawa Tengah AKP Pranata, SH, MH pimpin langsung pemeriksaan kelengkapan dan surat - surat kepada seluruh anggota usai pelaksanaan apel pagi dihalaman Mapolsek Taman. Kamis (09-02-2017).

Pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Taman serta didampingi Wakapolsek Iptu Didi Sahrani Rahardi ini diantaranya adalah menyangkut kelengkapan kartu identitas, yakni Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Senjata Api (Bagi pemegang senpi), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pada kesempatan ini juga dilakukan pemeriksaan senjata api, sikap tampang atau penampilan dan kelengkapan lain yang ada pada diri anggota, ini dimaksudkan dalam rangka untuk mengetahui tentang legalitas keanggotaan dan kelengkapannya.

“Pemeriksaan ini rutin dilaksanakan kepada setiap anggota untuk meningkatkan kedisiplinan, untuk pemilihan waktunya dilakukan secara acak namun berkala, sehingga sikap disiplin anggota

terus terjaga, sikap disiplin tersebut dibutuhkan agar setiap anggota bisa melakukan tugasnya dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat juga bisa berjalan dengan baik” jelas Iptu Didi Sahrani Rahardi yang juga menjabat PLH Kasi Propam Polres Pemalang Disampaikan oleh AKP Pranata, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan masih ditemukan adanya beberapa pelanggaran, berupa sikap tampang yang kurang rapi dan langsung mendapat teguran dari Kapolsek Taman serta kelengkapan identitas diri beberapa anggota masih ada yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, diantaranya adalah tidak sesuainya pangkat yang tertera di KTA dengan yang dimiliki oleh anggota “Ini terjadi karena dimungkinkan anggota belum sempat mengurus ke Bagian Sumberdaya (Bag Sumda) dikarenakan kesibukan dan tugas dari anggota sehari - hari, oleh karena itu kepada anggota yang ditemukan masih adanya kelengkapan surat yang tidak sesuai diharapkan segera melengkapi surat identitas tersebut ke Bagian Sumberdaya (Bag Sumda) Polres Pemalang,” tandasnya. (hry)

MITRAPOL, PEMALANG - Kapolsek Petarukan, AKP Imam Khanafi S.Ag bersama Kanit Binmas Aiptu Subagyo dan Kasi Humas Aiptu Dwi Indarta, melaksanakan giat pembinaan sosialisasi pendaftaran Polri tahun 2017 di SMK Satya Praja 2 Petarukan di Desa Iser, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah.

Senin, 30/1/2017.

Polsek Cibungbulang Bogor Ungkap Kasus Penemuan Mayat

Saat Unras, Jajaran Polsek Tamalate Bantu Penumpang Terlantar MIRAPOL, MAKASSAR – Jajaran Kepolisian Resor Kota Besar Makassar bersama Polsek Sektor Tamalate melakukan pengawalan dan pengamanan aksi unjuk rasa (unras) yang dilakukan oleh para Sopir angkot yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Kota Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (6/02/2017).

Aksi unras yang dimulai pukul 08.00 Wita, pada beberapa titik dan selanjutnya peserta aksi unras bergabung bertemu disatu titik yaitu dibawah fly over.

Sebelumnya mereka ada yang berorasi mulai dari Bandara Sultan Hasanuddin, Kantor Gubernur Sulsel, lalu berkumpul ke fly over selanjutnya mengarah kebeberapa tempat, yakni Kantor DPRD Provinsi Sulsel, kantor DPRD Kota Makassar dan kantor Dispemda yang berada di jalan.

AP.Pettarani dan berakhir di kantor Walikota Makassar.

Turut andil mengevakuasi para penumpang, jajaran Kepolisian Sektor Tamalate yang dipimpin langsung oleh Kapolsek

Tamalate Kompol Amrin dan Mitra dari Bankompol Merpati Sektor Tamala, ikut mengangkut para penumpang yang terlantar, akibat diturunkan oleh para sopir angkutan kota yang menahan temannya dan melarang mengangkut penumpang sampai ketujuan.

Beberapa mobil Bimmas dan mobil Shabara Ranger dipergunakan membantu dan mengantarkan para penumpang sampai kepertigaan jalan AP. Petarani dan Alauddin, selanjutnya para penumpang tersebut dijemput oleh mobil Bimmas Polrestabes Makassar yang diperbantukan mengangkut para penumpang tersebut sampai Lapangan Karebosi Makassar.

Kapolsek Tamalate yang diwakili Panit Resmob Tamalate Ipda Sugiman menyatakan Polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. “Maka dari itu Kami melakukan sesuai dengan prosedur dan tugas fungsi sebagai aparat, dimana jika masyarakat butuh bantuan maka Kami selalu siap membantu, termasuk dalam hal ini yang kalian lihat,

kami membantu para penumpang yang terlantar, dikarenakan adanya unjuk rasa dan sweping penumpang diturunkan,” jelasnya.

Di lain pihak, Ketua Organda Makassar Zainal Abidin mengatakan, “Kami menuntut dan berharap Pemerintah Kota Makassar agar membatalkan dan memperhatikan 7 point ini, ke 7point tersebut adalah menolak pete pete smart yang baru-baru ini diresmikan oleh Bapak Walikota Makassar, mennolak Taxi online, menolak buswy BLT, menolak pembangunan halte bus, menolak angkutan umum online, menolak kenaikan masalah pajak STNK dan menolak angkutan umum liar,” ungkap Zainal.

Ditambahkannya, bahwa bilaman tuntutan tidak dipenuhi akan berdemo lagi. “Apabila tuntukan kami tersebut tidak dinidahkan, maka kami akan datang dan demo kembali serta menurunkan anggota yang lebih banyak lagi,” tekadnya. (iwan)

Sosok mayat Laki-laki dalam parit ditemukan warga sekitar pukul 09.45 WIB Jumat (3/2/2017).

8

INFO POLRI

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

Tipikor Polres Mappi Ungkap Penyalahgunaan Bansos Rp 10 M MITRAPOL, MAPPI - Unit Tipikor Polres Mappi berhasil mengungkap kerugian Negara terkait dana Bansos di Kabupaten Mappi. Hal tersebut diungkapkan AKP Engelberta Kaize yang mengatakan bahwa kerugian negara ini cukup besar nilainya sehingga dana bansos yang harus di berikan pada masyarakat tidak dapat terealisasi dengan baik.

“Unit Tipikor Polres Mappi saat ini sedang menangani perkara tindak pidana Korupsi, Penyalahgunaan dana Bansos Tahun Angaran 2013

pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi/Pemkab Mappi dan kini sudah di tetapkan 2 orang tersangka berinisial "GK" dan "RB" tersangka GK pada tahun 2014 dan tersangka RB pada tahun 2016, kedua tersangka ini dalam tahap pemenuhan petunjuk (P-19) oleh Jaksa Penuntut Umum Merauke, dan akan dilimpahkan kembali berkas perkara ke Kejaksaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2017 ini,” terang Engelberta Kaize.

AKP Engelberta Kaize selaku Kasat Reskrim Polres Mappi, membeberkan, awal penetapan status, yang dulu sebagai saksi akan di naikan status nya menjadi tersangka.

Ada 2 orang lagi sebagai calon ter-

sangka lain nya yang masih dalam penanganan penyelidikan tetapi akan dilimpahkan ke penyidik Tipikor Polda Papua sedangkan sisanya akan dilakukan penyidikan oleh Unit Tipikor Polres Mappi.

“Audit BPKP Provinsi Papua bahwa penyalahgunaan dana Bansos tersebut Negara mengalami kerugian ke uangan sekitar kurang lebih Rp. 10 Miliar Tipikor Polres Mappi berhasil selamatkan kurang lebih Rp. 500 juta dan kita akan berusaha melakukan Koordinasi dengan KPU dan BPKP di Jayapura Provinsi Papua. Kami akan bekerja semaksimal mungkin sampai tuntas hingga kasus ini dapat terselesaikan di tahun 2017 ini,” tutup Kasat Reskrim AKP Engelberta Kaize.

Sementara dari hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Tipikor Polres Mappi, Bripka Robet Nelson Rahangiar menuturkan ada kemungkinan besar penambahan tersangka lain tekait kasus dana Bansos ini. (tim)

Dirlantas Polda Sulut Ajak Sopir Angkot Jadi Pelopor Tertib Berlalu Lintas MITRAPOL, SULUT – Kerja keras Polri menuju Indonesia tertib melalui keselamatan berlalu-lintas di jalan raya, terus digaungkan jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut.

Hal ini dibuktikan dengan kampanye keselamatan berlalu-lintas yang dilakukan Polantas Polda Sulut dibawah pimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Sulut Kombes Pol Subandriya, dimana Polantas melaksanakan kampanye keselamatan berlalu lintas pada Rabu (8/2/2017).

Kegiatan ini di laksanakan di beberapa lokasi dimulai dari terminal Paal Dua, Terminal Malalayang, depan Mantos dan Tugu Zero Poin, yang sasaran utamanya kampanye terhadap para sopir angkot yang ada di Kota Manado.

“Saya mengajak kepada seluruh

sopir angkot agar dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi,” ujar Dir Lantas.

Ia berharap, setiap sopir angkot dapat menjadi contoh dengan menaati setiap rambu-rambu lalulintas yang terpasang di jalan raya. (serdy)

MITRAPOL, SABANG - Kapolres Sabang AKBP Slamet Wahyudi melalui Kasat Intelkam Ipda Dede Iskandar Dinata menerangkan bahwa pihak anggota Sat Intelkam Polres Sabang telah mengamankan lima lembar bendera Bulan Bintang pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di Lokasi Kampanye Akbar/ Terbuka Pasangan dari Partai Aceh Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Nazaruddin dan Suradji Junus (NASU), di Jl. KH. Agus Salim, Gampong Ie Meule, Kec. Sukajaya, Kota Sabang.

“Adapun bendera tersebut yang dipasang pada satu unit Mobil berjenis Honda Mobilio dengan Nopol BL 1067 PG yang dikendarai oleh Hasbi (35) alamat kampung Keunekai Kec. Sukajaya, Kota Sabang,” terang Ipda Dede Iskandar Dinata Terhadap Permasalahan tersebut, kata Kasat Intelkam, telah dilaksanakan elisitasi terhadap Wakil Ketua KPA Pulau Aceh-Sabang, Saifullah alias Apok terkait Bendera Bulan Bintang yang di amankan oleh Pihak SatIntelkam Polres Sa-

bang.

“Selanjutnya Bendera bulan bintang tersebut sebanyak lima lembar telah diamankan dan Hasbi diberi peringatan serta teguran oleh Kapolres Sabang AKBP Slamet Wahyudi dan saya, kini Hasbi setelah di interogasi langsung di bolehkan untuk pulang,” tutup Ipda Dede Iskandar.

Sementara Saifullah alias Apok menjelaskan bahwa Satgas PA dan KPA Pulo Aceh-Sabang tidak ada memerintahkan kepada Hasbi untuk membawa, menggunakan Bendera Bintang Bulan maupun lambang berbau GAM pada pelak-

sanaan Kampanye Akbar/Terbuka Paslon Nomor Urut 3 “NASU”.

“Hasbi juga bukan merupakan anggota Satgas PA maupun Anggota KPA tetapi merupakan anggota dari Partai Gerindra (salah satu dari partai pendukung paslon),” tegas Apok.

Terkait dengan anggota dari partai Gerindra, T. Yanuarsyah selaku Ketua DPD Partai Gerindra Kota Sabang menjelaskan bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah memerintahkan kepada seluruh anggota Satgas Partai Gerindra dan pendukungnya untuk berbuat yang macam-macam. (bukhari)

Oknum Polisi Pencuri HP Digelandang ke Polres Sabang MITRAPOL, SABANG - Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sabang berhasil melakukan penangkapan yang di pimpin langsung oleh Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres Sabang Brigadir Rahmat Syahputra, Sabtu (28/1).

“Kami telah melakukan penangkapan terhadap empat orang tersangka tindak pidana pencurian Ponsel HP di Sabena Phone Desa Kota Bawah Barat Jurong Babul Iman Kec. Sukakarya Sabang. Dan penangkapan bermula dari satu orang tersangka tindak pidana pencurian di Desa Kota Bawah Barat Jurong Lhok Panglima Kec. Sukakarya Sabang,” ungkap Kanit Opsnal Reskrim Brigadir Rahmat Syahputra.

Tersangka yang di amankan ada-

lah : Fadillah (27) alamat Jurong Babul Iman Kec. Sukakarya Sabang. Deo Hernando (18) alamat Jurong Babul Iman Kec. Sukakarya Sabang, Ovan Arsandy (28) Jurong Lhok Panglima Kec. Sukakarya Sabang, dan Safrizal B (37), oknum Kesatuan Sat Sabhara Polres Sabang Jurong Babul. Iman Kec. Sukakarya.

“Barang bukti yang di sita oleh anggota Opsnal Sat Reskrim, satu unit Tang, tiga belas unit hanphone berbagai macam merk, dua buah mancis dan satu bong sabu-sabu,” pungkasnya.

Sementara Keempat tersangka tersebut telah di amankan ke Polres Sabang guna dilakukan pengembangan barang bukti dan penyidikan lebih lanjut. (bukhari)

Kapolsek Penjaringan AKBP Bismo Teguh Prakoso SH, SiK, MH bersama wartawan Mitrapol

Dampingi Kapolres Jakut

Polres Sabang Amankan Pengibar Bendera Bulan Bintang

Kapolsek Penjaringan:

Jauhi Narkoba, Judi, Miras dan Tawuran Warga MITRAPOL, JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol. M. Awal Chairuddin SiK, MH bersama AKBP Bismo Teguh Prakoso SH, SiK, MH, Kapolsek Penjaringan Melaksanakan Shalat Jum’at berjamaah di Masjid Kramat Luar Batang, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (10/2/2017).

Pada kesempatan ini Kapolres Jakarta Utara menyampaikan himbauan dan mengajak jemaah yang hadir pada shalat Jumat, untuk selalu menjaga kerukunan antara kita agar damai, nyaman dan tertib.

"Puji dan Syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita semua untuk selalu menjaga kerukunan antara kita agar damai, nyaman dan tertib. Kamtibmas terwujud karena ada persatuan dan kerjasama antara Polri, TNI dan Masyarakat. Dengan demikian Suku Bangsa, Agama dan Budaya tetap ada di Negara Indonesia,” kata Awal.

Khusus di Penjaringan Jakarta Utara, lanjutnya, hidup Damai itulah yang kita harapkan, mari sama-sama kita jaga kerukunan ini, “apalagi menjelang Pilkada DKI Jakarta, dari pihak pendukung masing-masing dan masyarakat umumnya jangan sampai dipecah belah karena isu-isu yang tidak bertanggungjawab, meningkatkan kewaspadaan, dan menjaga lingkungan dari gangguan kamtibmas, apabila ada kejadian tindak pidana atau ada yang dicurigai, segera melapor ke Polsek terdekat," tegasnya.

Kapolres Jakarta Utara pada kesempatan ini juga memberikan Santunan ke Mesjid Keramat Luar Batang yang di terima panitia mesjid di saksikan langsung oleh Imam Mesjid Keramat Luar Batang dan para tokoh agama serta para jama'ah.

Sementara Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Bismo Teguh Prakoso SH, SiK, MH kepada Mitrapol mengatakan, kepada warga masyarakat agar menjauhkan Narkoba, Judi, Minuman yang berakhol (Miras), Tawuran antara warga jangan sampai terpecah-pecah oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, “mari kita jaga lingkungan dari Narkoba, dan Tawuran antar warga oleh karena itu kita semua wajib mempertahankan keutuhannya, kita bersatu untuk menjaga Kamtibmas diwilayah Polres Jakarta Utara," papar AKBP Bismo Teguh Prakoso SH, SiK, MH. Kapolres Jakarta Utara di dampingi Kapolsek Penjaringan langsung menuju ke rumah makan Baronang beserta para tokoh masyarakat Penjaringan dari berbagai macam suku dan lembaga lainya. Setelah acara makan bersama Kombes Awal memberi waktu kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan tanya jawab tentang keamanan di wilayah penjaringan.

“Wilayah Penjaringan aman kalau masyarakat nya sendiri tidak terpancing berita-berita yang tidak jelas asal usul nya," tutup Kombes Pol. M. Awal Chairuddin SiK, MH. (muklis/fajar)

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

Walah !! Pakai Seragam Polisi, Pria Ini Ternyata Polisi Gadungan MITRAPOL, BITUNG - Insting Jeli melihat mana Polisi asli dan Palsu alias gadungan, merupakan kelebihan menjadi Polisi. Hal ini terbukti saat jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan Samudera (KPS) Res Bitung mengamankan Polisi gadungan AW alias Awil, warga Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan di terminal penumpang Pelabuhan Samudera Bitung.

Kejadianya pada Minggu (5/2/17), bermula saat anggota polsek curiga dengan gerak gerik AW alias Awil yang menggunakan seragam Dinas Polri (PDH) tanpa kartu keanggotaan POLRI. Selain itu, pangkat yang di pakai AW adalah golongan Pama Ajun Komisaris Polisi (AKP) berlist merah, Pimpinan/Kepala satuan fungsi sesuai struktur organisasi Polri.

Dalam pemeriksaan Polisi, Awil mengaku bahwa perbuatan yang dia lakukan tersebut hanya untuk memudahkan dia dalam perjalanan, " Ini saya lakukan hanya sekedar mempermudah perjalanan menumpang kapal laut ke Manokwari Papua bertemu kakak saya di sana," tuturnya.

Terpisah, Kapolres Bitung,

AKBP Philemon Ginting, melalui Kapolsek KPS Res Bitung AKP A.L. Tatuwo membenarkan kejadian tersebut. "Kasus tersebut sementara masih di dalami oleh unit Reskrim Sek KPS Bitung bekerja sama dengan Sie Propam Res Bitung, tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus tindak pidana lain yang terjadi akibat ulah Polisi gadungan tersebut," paparnya. (serdy)

MITRAPOL, JAMBI - Dalam rangka pengamanan pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali, Polres Muaro Jambi menyiapkan 4 pleton pasukan yang ditempatkan pada masing -masing pos di hari H nanti.

Guna menjamin keamanan selama proses Pilkada berlangsung Kepolisian Resort Muarojambi, juga telah mempersiapkan personil untuk pengawalan pribadi pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Muarojambi Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Muarojambi, AKBP Dedi K Siregar usai rapat koordinasi persiapan pemilu di Muaro Jambi.

Satu pleton di Sungai Bahar, Utara, Selatan dan Tengah. 1 pleton di Mestongu, Jaluko dan Sungai Gelam. 1 Pleton di Kumpeh Ulu, Ilir dan Taman Rajo. Dan 1 pleton di Sekernan dan Muarosebo,' terang

kapolres.

“Selain anggota polisi, Polres juga menyiagakan pasukan Brimob dari Polda Jambi. Brimob ini akan disiagakan di setiap polsek,” sebut Kapolres.

Sementara itu, Dandim Batanghari Letkol Denny, mengatakan pihaknya menyiapkaan 3 SSK untuk mengamankan Pilkada. 3 SSK, “kita siapkan 1 dari Kodim, 1 SSK dari Korem,” pungkasnya.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk terlibat dan berperan aktif menjaga situsasi kedepan. Karena beberapa wktu kedepan kampanye terbuka dan dialogis masih dilakukan.

“Kita siap menerima laporan.

Kita akan tindak langsung jika terbukti ada oknum yang melakukan tindak criminal,” pungkasnya. (abdullah)

MITRAPOL, WAKATOBI - Tim gabungan yang dibentuk oleh Polres Wakatobi, akhirnya menangkap 10 terduga tersangka pembunuhan Safrudin (34) yang tewas usai ikut acara joget, di Desa Wanginopo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Kesepuluhnya diamankan di beberapa tempat dan waktu yang berbeda. Enam diantaranya diamankan pada, Selasa (24/1/2017) malam, satu orang pada Rabu (25/1/2017) lalu dan tiga orang lainnya diamankan pada dini (26/1/2017) hari. Para tersangka ini pun, langsung di jebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Polres Wakatobi.

Dari sepuluh terduga tersangka, Sembilan diantaranya merupakan warga Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-wangi dan Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangiwangi selatan.

Saat ini, penyidik Polres Wakatobi terus mengembangkan motif pembunuhan yang terjadi di desa Waginopo Kecamatan Wangi-wangi tersebut. Pihaknya menduga masih

ada pelaku lain yang buron.

"Kami menduga masih ada pelaku lain dalam kasus ini," Kata Wakapolres Wakatobi, Kompol Muhadi Walam, Kamis (26/1/2017).

Sementara itu paman korban, Arsara berharapkan, kasus ini secepatnya diselesaikan dan pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal.

Menurutnya, Almarhum Safrudin merupakan sosok pendiam sehingga ia tidak menduga hal itu menimpak keluarganya.

"Yang saya tahu, dia tidak pernah punya masalah. apa lagi sampai adu fisik dengan orang lain. Kami harapkan kasus ini cepat terungkap, siapa pelakunya dan dikenai hukuman setimpal dengan perbuatannya," harapnya.

Apabila terduga tersebut terbukti bersalah, maka siap-siap terancam pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara maksimal 7 tahun penjara dengan sangkaan Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang Penganiayaan. (wan)

INFO POLRI

Kunjungan Kerja Wakapolda Jawa Tengah ke Pati

Awil

Polres Muaro Jambi Siap Amankan Pilkada

9

MITRAPOL, PATI – Waka Polda Jateng Drs. Firly MSi beserta rombongan pukul 9.00 Wib melaksanakan kunjungan kerja dan disambut oleh Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo SIK dan Pejabat di Kab. Pati, Rabu (8/2/2017).

Ikut hadir dalam kunjungan Waka Polda, Dir Intelkam Polda Jateng, Dir Sabhara Polda Jateng, Karorena Polda Jateng, Waka Polres, Para Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran Polres Pati dan Pejabat Utama Polres Pati.

Dalam kegiatan tersebut Wakapolda Jateng memberikan arahan dan paparan bahwa, Segera laporkan apabila ada gejala-gejala

pengerahan masa dari kelompok pendukung pemenangan dalam Pilkada. Agar para Kabag dan Kasat untuk masuk dalam zona pengamanan yang telah ditentukan, sehinggga Kapolres dapat mengendalikan anggotanya lewat penanggung jawab per zona.

“Ada tahapan tahapan Pilkada yang perlu diatensi, tahap Kam-

MITRAPOL, PATI - Menjelang Kampaye Pilkada Pati, Satuan unit Lalu Lintas melakukan siaga 1 supaya setiap jalan aman, tertib dan kondusif tidak menganggu pengendara lain.

Saat ditemui Mitrapol di kantor Satlantas Pati, Jumat (10/2) pukul 9.00 Wib Kasat Lantas Polres Pati AKP Ikrar Potawari, SH, SIK. menyampaikan antisipasi menjelang kampanye Pilkada Pati.

“Semua personil anggota Satuan Lalu Lintas agar ikut mejaga

kondusifitas keamanan, tidak ikutikutan terprovokasi tentang hal yang lain. Maka dari itu kami mengarahkan kepada personil anggota agar waspada menjelang kampanye Pilkada Pati,” ujar AKP Ikrar Potawari.

Dirinya juga juga berusaha selalu satu misi membuat citra Kepolisian Republik Indonesia menjadi yang lebih baik. Ikut menciptakan keamanan dan menjadikan Polri yang humanis.

“Jangan terprovokasi dengan

Jelang Pilkada, Kasat Lantas Pati Siaga Lalu Lintas

Polres Wakatobi Tangkap 10 Pelaku Pembunuhan

Polrestabes Makassar Gelar Sidang Kode Etik Anggota MITRAPOL, MAKASAR - Telah terjadi sidang kode etik profesi Polri yang mana dilakukan dua kali sidang diaula Mappaoddang Polrestabes Makassar Jumat, (10/2/2017). acara sidang atas dugaan pelanggaran disiplin Personil Polrestabes Makassar yang telah dilakukan oleh Bripda Muh Akbar Syahrul NRP. 95031098 dan Bripda M. Taufiq Walhidayat NRP 96050941 yang keduanya adalah Ba. Sat. Shabara Polrestabes Makassar, berdasarkan pada Laporan Polisi : LP/341/XI/2016 Sipropam Tanggal, 14 November 2016 tentang pelanggaran disiplin Polri.

Bertindak sebagai perangkat sidang adalah Kasubbagkum Polrestabes Makassar, Kompol A. Burhanuddin,SH,S. Sos, MH, Kasie Propam Polrestabes Makssar,Kompol Arifuddin, SE.MH, Kanit Provost Sipro-

pam Polrestabes Makassar Iptu Setya Budi,SH,Paur Lidik Provost Sipropam Polrestabes Makassar Aiptu.Darius, Paur Pers Bagsumda Polrestabes Makassar Ipda Markus dan Kasubnit I Dalmas Sat Sabhara Polrestabes Makassar Aiptu.H.Syamsuddin serta dua orang saksi yakni Ardiyanti (pr) dan Nurmiyanti (pr).

Menurut keterangan saksi korban yang didampingi oleh Aiptu DR. Awaluddin, SH.MH dan Aiptu R.A.Pontoan Bagian Provost SPN Batua Polda Sul-Sel mengatakan ada 3 bahwa korban Siswa Bintara Polri SPN.Batua adalah Dandhy Nosis 102, Subandanah Nosis 409, dan Muhammad Hamsir Nosis 090. “Atas pelaku terduga pelanggaran tersebut Bripda Muh. Akbar Syahrul dan Bripda M. Taufiq Walhidayat telah melanggar pasal 3 huruf

panye, Pendistribusian Logistik Pilkada, sehingga hal ini harus juga dilakukan pengamanan zona yang dipimpin oleh seorang perwira. Diperintahkan agar seluruh anggota Polres Pati bersikap netral dalam Pilkada Kabupaten Pati,” tegas Waka Polda.

Bahwa orang yang tersangkut permasalahan sebelum memiliki putusan hukum tetap masih dapat berpolitik. Jangan lalai dalam pengamanan Pilkada baik di tingkat TPS segera selesaikan permasalahan sekecil apapun bersama KPPS, jangan menunggu Update informasi terkini dari intelijen, dekati dan himbau kepada pemenang agar tidak melakukan arak-arakan dan pesta untuk mencegah gangguan Kamtibmas dari pihak yang merasa Kalah dalam Pilkada.

“Analisa setiap keadaan yang terjadi, siapkan sumber daya manusia di Polres baik Jibom, Inafis, alat kesehatan, tenaga medis, dan sabhara, sebagai wujud kesiapan Kapolres dalam pelaksanaan Pilkada 2017,” pungkasnya.

Pada pukul 10.30 Wib kunjungan kerja Wakapolda Jateng selesai dilaksanakan dalam keadaan aman tertib terkendali. (agus)

Kasat Lantas Polres Pati AKP Ikrar Potawari, SH, SIK (paling tengah). hal yang jelek, senyum dan sapaan itu perlu dalam pelayanan publik karena Kepolisian selalu ramah dan mengarahkan yang lebih bijak untuk masyarakat,” tutup Kasat Lantas. (agus)

dan pasal 5 huruf (a). PP.RI nomor 2 tahun 2003 dan saksinya adalah tunda pendidikan selama 6 bulan dan Patsus selama 14 hari,” jelas Kasubbagkum Kompol A. Burhanuddin dalam putusannya.

Adapun pelanggar kode etik profesi Polri yang kedua adalah Briptu Wahyu Nrp 85020009 yang bertugas di Bagsumda Polrestabes Makassar, yang berdasarkan pada Laporan Polisi : LP/26/VI/2015 Sipropam Tanggal 1 Juni 2015, dan yang bertindak sebagai perangkat sidang adalah Wakapolrestabes Makssar AKBP Hotman, C.F.Sirait.Slk.SH, sebagai pemimpin sidang, Kabag Ops. Polrestabes Makssar AKBP Syamsu Ridwan S.IK, Kabagsumda Polrestabes Makassar, AKBP Bambang Sugiyarto, SH.MH, Kasie Propam Polrestabes Makassar Kompol.

Arifuddin,Paur Lidik Provost Sipropam.

Polrestabes Makasaar Aiptu Darius dan Kasubbagkum Polrestabes Makassar Kompol Burhanuddin SH.S.Sos.MH. Saat dikonfirmasi tentang adanya sidang kode etik tersebut salah satu peserta sidang yang ikut sebagai penuntut Aiptu Darius mengatakan bahwa ini adalah sebuah contoh buat rekan-rekan seprofesi saya agar sentiasa menjaga yang namanya kode etik, karena kode etik adalah ujung tombak dan penilaian bagi seorang personil dan itu perbedaan kita dengan masyarakat.

“Kalian itu adalah contoh buat mereka makanya kalian pegang itu yang namanya kode etik profesi Polri,” tutupnya. (mir)

10

INFO TNI

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

0301/Rangkasbitung: Silaturahmi Tiga Pilar, Dandim Danramil Wartawan Adalah Mitra Kerja TNI 0718/Pati Minta Jaga Kerukunan

pan Alugoro 410 Pati, jamaah Al-Hikmah, pengurus Fatayat NU Pati, pengurus Muhammadiyah, para Santri Ponpes dan warga masyarakat Kabupaten Pati.

Adapun kegiatan diisi dengan Maulidurrosul Muhammad SAW, Dzikir bersama, Sambutan-sambutan, Maidhoh Khasanah dan ditutup dengan Doa.

Dandim 0718/Pati Letkol Inf Andri Admijaya Kusuma S. Sos. Pada kesempatan ini menyampaikan dengan adanya pelaksanaan Dzikir bersama ini kita merasa tenang dan berdoa semoga TNI-Polri bisa selalu menjaga masyarakat Kabupaten Pati.

"TNI-Polri tidak boleh berpisah dan harus tetap bersatu dalam menjaga keutuhan NKRI karena merupakan tugas mulia, serta berharap kepada seluruh ulama dan masyarakat tetap mendukung tugas TNI-Polri, karena tanpa dukungan masyarakat kami tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik,” terang Dandim 0718/Pati.

Letkol Inf Andri Admijaya Kusuma S. Sos juga meminta kepada warga masyarakat agar menjaga ketenangan dan kerukunan menjelang Pilkada.

Sementara Plt. Bupati Pati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati selalu mendukung kepada Kapolres dan Dandim Pati. “Dalam kegiatan dzikir ini saya berharap Kabupaten Pati lebih baik dan jadi Baldatun Toyibatun Wa Rabbun Ghafur, dengan adanya dzikir ini semoga ada manfaatnya bagi kita semua baik di dunia maupun akhirat,” tutup H. Budiyono. (agus)

MITRAPOL, NABIRE - Anggota Koramil 1705-04/Napan Sertu Muyani melaksanakan Komsos bersama warga dan Mahasiswa program D III Keperawatan Nabire yang sedang melaksanakan Prak-

tek Kerja Lapangan (PKL) di Kampung Biha Distrik Makimi, Minggu (29/1) Bertempat di Kantor balai Kampung Biha.

Mahasiswa program D III Keperawatan Nabire melaksanakan

kegiatan PKL di Distrik Makimi selama 1 bulan dengan di ikuti oleh 42 orang mahasiswa terbagi ke 3 Kampung yaitu Kampung Biha, Maidey dan Manunggal Jaya dengan melaksanakan pendataan mengenai KB dan pembelajaran penanganan pasien di Puskesmas setempat.

Dalam kesempatan tersebut Sertu Muyani menyampaikan Agar para Mahasiswa program D III Keperawatan Nabire senantiasa menjaga sopan santun dan tata tertib di Kampung dalam melaksanakan PKL. “Ilmu yang di dapat agar di ingat untuk bekal di kemudian hari, jaga faktor keamanan apabila ada sesuatu hal yang membuat resah segera laporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polsek Makimi atau Koramil 1705-04/Napan,” pungkasnya. (ady manopo/feybi)

MITRAPOL, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka pelaksanaan pengamanan menjelang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

Dalam acara tersebut, diikuti sekitar 2.000 peserta, terdiri dari KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Pemprov, Pemkab dan TNI – Polri, dihadiri pula oleh Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Bonar H. Hutagaol dan Kapuspen TNI

Mayjen TNI Wuryanto, para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, “Saya sudah sampaikan kepada para Pangdam, Danrem dan Dandim, untuk membantu secara penuh apabila Polri minta bantuan pengamanan agar segera didukung, setelah itu baru laporan, karena hal tersebut memerlukan kecepatan. Seluruh prajurit TNI dan Polri akan mengikuti perintah komando, karena TNI dan Polri memiliki satu visi dan misi yang sama yaitu bagaimana Indonesia ini bisa aman dari ancaman yang merongrong bangsa Indonesia,” ujar Gatot Nurmantyo.

Terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 101 daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa kampanye tidak boleh bertentangan dengan agama dan tidak boleh menyinggung

MITRAPOL, PATI – Tiga Pilar Kabupaten Pati mengadakan silaturahmi dengan Ulama dan Masyarakat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI, Rabu (8/2).

Silahturahmi ini juga dihadiri Forkopinda Kabupaten Pati, Anggota DPRD Kabupaten Pati, para Habib, Kepala Depag, Kepala SKPD, Muspika, Pimpinan Ormas Islam dan Ketua Bhayangkari Cabang Pati.

Dalam giat dzikir ini juga diikuti oleh anggota Polres dan Polsek jajaran Polres Pati, Brimob Pati, Kodim 0718 Pati, Ki-

Koramil 1705-04/Napan Komsos Bersama Warga dan Mahasiswa Distrik Makimi

TNI Siap Bantu Polri Amankan Pilkada Serentak 2017

agama lain. “Proses kampanye harus beretika dan berbudaya Pancasila dan apabila ada demonstrasi selama minggu tenang yang bernuansa politis, maka Bawaslu harus berani menegakkan peraturan. TNI dan Polri akan mendukung sepenuhnya langkah dan tindakan Bawaslu,” tegas Gatot.

Ditambahkannya, hal tersebut perlu disampaikan karena indikasi-indikasi pada saat minggu tenang, akan ada demonstrasi besar-besaran. “Dalam demo tersebut akan mengharamkan memilih pemimpin yang bukan seiman, ini merupakan benih-benih untuk kembali kepada Piagam Jakarta,” ucap Gatot.

Sementara itu, menjawab pertanyaan awak media usai memberikan pengarahan pada Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, terkait jumlah pasukan TNI yang akan diperbantukan kepada Polri pada pengamanan Pilkada Serentak, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, “Berapapun kekuatan yang diminta Polri, TNI akan selalu siap dan mendukung sepenuhnya termasuk menyiapkan pasukan cadangan, sesuai situasi dan kebutuhan masing-masing daerah.” tandasnya. (red)

MITRAPOL, RANGKASBITUNG - Danramil 0301/Rangkasbitung Kapten Arm. Abdul Rosyid saat ditemui, Jumat (10/2) di Makoramil 0301/Rangkasbitung mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2017 kepada awak media yang ada di Rangkasbitung.

“Terima kasih kepada para wartawan sebagai mitra kerja dalam mengemban tugas yang selama ini telah bekerja sama dengan baik dan berharap jalinan silaturahmi dapat berlanjut,” terang Danramil 0301/Rangkasbitung.

Menurut Kapten Arm. Abdul Rosyid, bahwa media memiliki peranan yang sangat penting yakni bisa membentuk opini atau merubah opini masyarakat dan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat yang bisa membuat pemberitaan berimbang dan obyektif, atau sebaliknya.

“Contoh, yang muncul hanya berita negatif saja, sementara keg-

iatan yang positif yang sudah dilakukan misalnya, Karya Bakti TNI, pembagian sembako, pengobatan gratis, membantu korban banjir, pembersihan sungai, dan lainnya kurang pemberitaan. Oleh karena itu, peran media sangat menentukan dalam pemberitaan yang berimbang dan obyektif,” kata Kapten Arm. Abdul Rosyid.

Dia juga menyampaikan TNI dalam hal ini Koramil 0301/Rangkasbitung selalu bersinergi dengan awak media. Memang Tuhan Maha tahu, tapi dunia juga perlu tahu tentang kegiatan yang ada di Koramil 0301/Rangkasbitung lewat wartawan yang telah memberitakan kegiatan Koramil ini tanpa kenal lelah.

Danramil 0301/Rangkasbitung berharap, dengan hubungan yang sudah terbina selama ini dapat terus dilaksanakan untuk bisa mendukung kegiatan dari Koramil 0301/Rangkasbitung, dan juga dalam membantu pemerintah dan masyarakat Rangkasbitung Lebak, didalam menjaga keutuhan NKRI. “Wartawan dengan Koramil itu harus mempunyai hubungan yang kuat. Kegiatan Koramil, baik itu karya bakti, Komunikasi Sosial (Komsos) dan kegiatan lainnya harus dipublikasikan ke media massa sebagai bentuk pelaporan kita (Koramil-red) kepada pimpinan,” tutupnya. (anton)

Kodim 0718/Pati Gelar Tradisi Pembaretan MITRAPOL, PATI - Kodim 0718/ Pati melaksanakan tradisi Pembaretan PNS Kodim 0718/Pati dengan tema "Tradisi PNS Menumbuhkan Jiwa Korsa, Militansi Dan Disiplin Kerja Dalam Pengabdian Kepada NKRI" di Lapangan Gembong Joko Tingkir Waduk Seloromo, Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati yang diikuti 45 orang peserta, Selasa (7/2).

Acara itu dihadiri Kasdim 0718/Pati Mayor Inf. Agus S, Pasipers Kodim 0718/Pati, Danramil seKodim 0718/Pati, Kapolsek Gembong, Camat Gembong, Perwakilan Persit Kodim 0718/Pati.

Kasdim 0718/Pati dalam sambutannya menyampaikan agar untuk bersama-sama membangun citra TNI lebih baik, dan bijaksana dalam menjalankan tugas Negara. Kegiatan ini merupakan tradisi Corps Satuan yang dilakukan oleh seluruh Intansi Militer.

“Diharapkan dengan memakai Baret akan lebih disiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Pemakaian Baret tidak menjadi beban dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selamat buat peserta Pembaretan semoga Kodim 0718/ Pati sukses dalam pengabdian kepada NKRI,” jelas Mayor Inf. Agus S. Kegiatan dilanjutkan dengan berbaris didalam air dalam melaksanakan pelatihan Militer agar membubuhkan semangat dan tidak pantang menyerah dalam keadaan apa pun walau dingin tetap semangat menjalankan pelatihan inilah semangat TNI yang begitu besar.

Kegiatan selesai pada pukul 09.25 Wib dalam keadaan aman kondusip, terlihat kebersamaan anggota TNI dalam menjalankan perintah selalu siap giat disiplin dalam melaksanakan tugas negara. (agus)

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

JABODETABEK

11

Kepala Upt Ciputat Timur Bantah Ditangkap Tim Saber Pungli

Bahas Keamanan Jelang Pilkada

3 Pilar Gropet Gelar Rapat Koordinasi MITRAPOL, JAKARTA - Memasuki Pilkada DKI Jakarta yang beberapa hari lagi, 3 pilar Kecamatan Grogol Petamburan mengadakan rapat koordinasi untuk membahas pengamanan dalam Pilkada mendatang. Rapat Koordinasi tersebut diselenggarakan di Aula lantai IV Kantor Kecamatan Grogol Petamburan di Jl. Tanjung Duren Barat IV Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (9/2/2017).

Rakor pengamanan Pilkada dipimpin oleh H. Achmad Sajidin, S.Sos, MAP selaku Camat Grogol Petamburan, yang didampingi oleh Kapolsek Tanjung Duren yang diwakili oleh AKP H. Risris Priyatna, SH selaku Wakapolsek, Kapten Arh. Bahrul Hadi selaku Danramil 03/ GP, Supomo, SE selaku Ketua PPK Gropet beserta anggotanya, Karel Albert P, SH selaku Panwaslu Kecamatan Gropet, Kasi Pemerintahan Kecamatan Gropet, H. Zainal M selaku Ketua FDKM Kecamatan Gropet, Para Lurah se-Kecama-

tan Gropet, Para Ketua PPS, Para Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Pantauan Mitrapol dilokasi acara, dalam Rakor tersebut membahas tentang situasi kamtibmas diwilayah hukum Kecamatan Grogol Petamburan atau Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

H. Achmad Sajidin menyampaikan, agar dapat terjalin kerjasama yang baik dari semua instansi maupun elemen masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang bilamana nantinya terjadi kerawanan adanya gangguan keamanan maupun gangguan ketertiban dilingkungan masing-masing.

"Koordinasi dan kerjasama yang solid dari semua pihak akan dapat mengantisipasi bilamana nantinya terjadinya gangguan kamtibmas diwilayah kita," kata Achmad Sajidin. (suhatman/awaliano)

Jemaah Mushola Al Ma’ruf dan Gema Gelar Tabligh Akbar Maulid Nabi MITRAPOL, JAKARTA - Jemaah Musholah Al Ma’ruf serta Gerakan Masyarakat Muslim (gema) mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H di Jl. Dharma Bakti Raya, Menceng Cengkareng, Jakarta Barat dimulai setelah Ibadah sholat maghrib untuk menguat kan ke Imanan serta tali silaturahmi sesama muslim, Sabtu (4/2/2017).

Acara ini meriah dengan adanya penampilan tembang Qorih serta Hadroh yang dilakukan oleh Santriawan serta Santriwati Majelis Taqlim, mulai dari dewasa, remaja serta anak-anak usia dini.

Selain itu acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah di hadiri banyak tokoh ulama, jemaah majelis taklim, Masjid, Mushollah dan organisasi From Pembela Islam (FPI), Qorih Internasional KH. Muamar Za, Binmas, Sekel, pengurus RT dan RW serta masyarakat sekitar.

Dalam cermah yang bertema “Perbaikan Aqidah ke Imanan” KH Anwar Sanusi dan KH Muham-

mad Misbahulanam memaparkan bahwa sebagai umat muslimin harus mengikuti sifat dan perilaku tauladan junjungan Nabi Muhammad SAW dengan ada nya Aqidah yang baik Insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan negatif apa pun itu bentuk nya.

“Umat Islam para jemaah yang menghadiri acara ini perbaiki aqidah-aqidah dan agar kita menjadi umat islam yang sempurna di mata Allah SWT,” ucap KH Anwar Sanusi.

Sementara Dedy selaku Ketua Gema Muslim, dan penyelenggara Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah, mengatakan acara ini di persiapkan kurang lebih 1 bulanan agar acara ini berlangsung meriah serta antusias dari tamu undangan dan merasa nyaman.

“Saya berharap acara ini dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya semoga acara tersebut mendapat ridho dan keberkahan dari Allah SWT,” tutup Dedy. (sukemi)

MITRAPOL, TANGERANG - Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan (UPT), Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Asep Sumarna membantah, dengan adanya pemberitaan di beberapa media Online, bahwa dirinya tertangkap tangan dalam operasi sapu bersih pungutan liar (Saber pungli) oleh petugas dari Mabes Polri.

Seperti yang diberitakan, Asep Sumarna diduga tertangkap tangan setelah masyarakat melaporkan kepada tim saber pungli mengenai pungutan kepada seluruh kepala sekolah se-Kecamatan Ciputat Timur. Uang yang diminta Asep Sumarna adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang nantinya akan disetor untuk kebutuhan pada Dinas Pendidikan Kota Tangsel.

Kepala UPT Ciputat Timur mengatakan, “Anehnya muncul berita itu, beberapa hari setelah saya dilantik menjadi Kepala UPT Pendidikan Ciputat Timur di bulan Desember 2016. Padahal saat diminta keterangan di Polres Tangsel, waktu itu bulan Oktober 2016 dan sudah di klarifikasi dan saya tidak pernah di wawancara sama wartawan,” ungkap Asep kepada wartawan di kantornya, Rabu (01/02-2017).

Asep menjelaskan, dirinya pernah diminta keterangan di Polres Tangerang Selatan, terkait laporan dari masyarakat ke pihak kepolisian, itupun bukan panggilan secara resmi.

“Saya pernah di undang oleh kepolisian melalui telepon, bukan ditangkap, hanya diminta keterangan, setelah itu saya diperbolehkan pulang dan tidak ditahan, ” ujarnya.

Dihadapan sejumlah awak media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Aliansi Indonnesia, Asep menjelaskan, pemanggilan isu kepala UPT tertangkap tangan oleh tim Saber pungli berawal dari kegiatan pem-

buatan dokumen Asistensi perubahan anggaran yang harus dikerjakan oleh sejumlah kepala sekolah.

Namun sepakat dokumen tersebut dikerjakan oleh 10 orang staf sebagai operator dan dikerjakan selama 3 hari. Dari kegiatan tersebut butuh biaya untuk makan dan transport sebesar 200 ribu per-orang.

“Dari hasil kesepakatan bersama, saya SMS kepada kepala sejumlah kepala sekolah, dan uangnya langsung dari kepala sekolah diberikan kepada 10 orang operator, dan uang tersebut bukan diambil dari dana BOS, tapi kebijakan masing-masing Kepala Sekolah," jelasnya.

Sementara itu, anggota LSM Aliansi Indonesia Melvin Boy menyesalkan adanya pemberitaan tanpa di dukung dengan fakta yang bisa dipertanggung jawabkan, “Begitu Kami mendapat informasi dari media, langsung mendatangi beberapa sumber dan langsung mendatangi kepala UPT Pendidikan Ciputat Timur, saudara Asep, dari keterangannya kami bisa menyimpulkan kalau yang bersangkutan tidak pernah ditangkap Tim Saber Pungli Mabes Polri,” tutur Melvin.

Melvin berharap kepada para jurnalist, agar menyajikan berita secara profesional, sehingga tidak membuat gaduh dan menciptakan situasi kondusif. ”Kami meminta keterangan langsung kepada Kepala Sekolah diantaranya Kepsek SDN Pondok Ranji 1 H.Maman, Kepsek SDN Cireundeu

2 M.Hamzah, Kepsek SDN Pondok Ranji 4 yang juga Kepala PGRI Ciputat Timur Sutino,S.Pd.,MM. ketiganya mengatakan bahwa tidak benar kami mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- dari dana BOS,dan uang tersebut kami keluarkan atas inisiatif dari kami sendiri. Uang tersebut digunakan untuk biaya makan, minum dan transport staf atau operator yang mengerjakan dokumen asistensi perubahan, dan yang seharusnya dokumen itu dikerjakan oleh Pihak Sekolah. Karena keterbatasan kami dari pihak Sekolah untuk itu kami meminta bantuan kepada staf atau operator UPT untuk mengerjakan tugas tersebut, jelas ketiga kepsek tersebut,” papar Melvin.

Ketika di konfirmasi, Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP. A. Alexander SH mengatakan pihaknya hanya memverifikasi saja, bukan penahanan, bukan tersangka dan bukan Operasi Tangkap Tangan. Seharusnya sebelum dumuat dikonfirmasi dulu.

“Tidak ada penahanan, kami hanya memverifikasi saja, karena mereka itu sepuh semua, tidak benar berita itu dan media itupun belum pernah konfirmasi,” pungkasnya. (a fauzi)

MITRAPOL, KOTA TANGERANG Dalam rangka untuk memperingati Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW, Persatuan Aceh Seranto memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Sekretariat Persatuan Aceh Seranto (PAS) di Jl. DR. Wahidin No.1 Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, Minggu (5/2/2017) sekitar pukul 08.00 WIB kemarin.

Kegiatan yang bertema "Dengan Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Kita Tingkatkan Semangat Kebersamaan Dan Kesatuan Ummat Yang Berakhlaqul Karimah" tersebut, selain dihadiri oleh seluruh anggota PAS se-Jabodetabek, juga dihadiri oleh H.A. Budi Wahyudi, AP, M.Si selaku Camat Ciledug, Kapolsek Ciledug yang diwakili AIPTU Hardoyo selaku Bhabinkamtibmas Sudimara Timur, Mulyadi SIP, MM selaku Lurah Sudimara Timur, Achyar Kamil SH selaku Ketua Umum PAS se-Jabodetabek, Abdul Aziz Bulex selaku Sekretaris Jenderal PAS se-Jabodetabek, Ustadz Buchori Al-Araby selaku Tokoh Agama atau Penceramah, serta para tamu undangan lainnya.

Achyar Kamil, SH selaku Ketua Umum PAS, dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari bersama-sama kita meneladani perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

"Selain untuk meneladani perilaku Rasulullah SAW dalam ke-

hidupan kita sehari-hari, semoga silahturrahim kita semua bisa tetap terjaga lebih baik lagi antar sesama anggota Persatuan Aceh Seranto," harap Achyar.

Dari pantauan mitrapol.com dilokasi acara, dalam memberikan Tausiyah atau ceramahnya, Ustadz Buchori Al-Araby menyampaikan akan makna dari Maulid Nabi Mu-

hammad SAW sebagai Rasul yang menerima Wahyu berupa ayat Suci Al-Qur'an untuk pedoman kehidupan semua umat muslim di dunia.

"Semoga dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita semuanya yang hadir disini, mendapatkan Syafa'atnya serta hikmah untuk kita semua," tutup Ustadz Buchori. (ijaludin/ismail)

Peringatan Maulid Nabi di Ciledug Tangerang Berjalan Hikmat

12

JABODETABEK

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

Musyawarah Masyarakat Adat Lemtari di MPR RI

MITRAPOL, JAKARTA - Sebagai wujud kepedulian terhadap Adat Istiadat Masyarakat Indonesia, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia mengadakan musyawarah masyarakat adat se-Indonesia, yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V DPR MPR RI di Senayan Jakarta, belum lama ini.

Musyarawah masyarakat adat seIndonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) tersebut, dihadiri oleh Dr. Zulkifli Hasan, SE, MM selaku Ketua MPR RI, DR. (H.C.) Oesman Sapta selaku Wakil Ketua MPR RI, Para Raja dan Para Sultan seluruh Provinsi Indonesia, serta 34 Perwakilan Tokoh-Tokoh Adat dan

Lembaga Adat seluruh Provinsi Indonesia.

Dari pantauan Mitrapol dilokasi acara, musyarawah masyarakat adat se-Indonesia yang dipimpin oleh Suhaeli Husein Datuk Mudo selaku Ketua Umum LEMTARI dan Zulkarnain Oeyoep, SH, MM, MH selaku Sekretaris Jenderal LEMTARI tersebut telah menghasilkan 10 point kesepakatan bersama,

yang mana kesepuluh point tersebut berdasarkan UUD 1945 Bab IV Pasal 18 B Ayat 2 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang, Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 61/295 tanggal 13 September 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, dan Surat Keputusan nomor 001/SK-LEMTARI/I/2015 tentang Struktur Organisasi.

Acara musyarawah masyarakat adat se-Indonesia tersebut bertema "Melestarikan dan Memfungsikan Kembali Aturan Hukum Adat Istiadat Kita Sebagai Jati Diri dan Harga Diri Bangsa” dan dengan Sub Tema "LEMTARI Hadir untuk Menjadi Saluran Aspirasi dan Menjawab Harapan Masyarakat Adat Nusantara". (tri/herman/karta)

Bangunan Tanpa IMB Masih Menjamur di Jaksel

MITRAPOL, JAKARTA - Pemko Administrasi Jakarta Selatan menjadi surganya bangunan bermasalah, hal ini terbukti dari beberapa kali tayangan berita di Mitrapol yang kerap mengkritisi adanya bangunan bermasalah di Jaksel dan hingga kini permasalahn tersebut belum juga rampung.

Bangunan megah yang terletak di Jl. Bina warga, Gang Su'aif, RT. 05 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, di Jl. Lenteng Agung Arah Depok, Gg. Taufik RT 05 RW 09 Kelurahan Lenteng Agung, Jl. Masjid Nurul Islam, RT 04 RW 06 Kelurahan Tanjung Barat, Jl. H. Icang, Kp.Tanjung Barat, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, RT 02 RW 02 diduga tidak memilik Izin Mendirikan Bangunan

(IMB). Untuk itu? Warga yang hendak membeli rumah tinggal harus berhati-hati. Karena di Kecamatan Jagakarsa banyak bangunan bemasalah.

Dikatakan Robiansyah SH., selaku Ketua Umum LSM Institution Government Watch (IGW), Ini merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Adm Jakarta Selatan.

“Dinas Cipta Karya Tata Ruang, Pertanahan harus bertindak tegas kepada Kasie Cipta Karya Tata Ruang, Pertanahan Kecamatan Jagakarsa sudah seharusnya menindak setiap bangunan yang tidak memiliki izin berikan tindakan yang efektif dan memberikan efek jerah kepada pengembang yang diduga nakal,” ujar Robiansyah. (tim)

Dari Kisah Cinta dan Nyaris jadi Menteri, Ini Kisah Eva Sundari

Eva Sundari bersama suami dan kedua anaknya.

MITRAPOL, JAKARTA - Politisi yang satu ini memang tergolong unik tidak hanya dalam karir politiknya, kehidupan pribadi serta kisah cintanya pun sangat Fenomenal dan Sensasional.

Eva Sundari pertama mengenal sang suami saat kuliah di Belanda tahun 1993, “saya kuliah di Development Studies, dia kuliah di HAM and Diplomacy dalam pertemuan itu juga tumbuh benih cinta karena tinggal kami berdua yang WNI, dia pintar Writing English jadi, aku suka minta tolong periksa tugastugas paper. kebetulan dia editor jadi Itu yang membuat kami dekat,” papar Eva kepada mitrapol.com.

Mengenai alasannya memilih suami non muslim Eva menganggap bukan tujuannya, melainkan mengikuti setrum hati saja. "Orangnya baik, pintar dan suka menolong apalagi kami sama-sama satu perguruan silat, kami banyak kesamaan suka tirakat bareng.

Beda agama bagiku tidak masalah, sayang jadi urusan politik saat ini padahal itu urusan private. Yang penting hidup manfaat bagi bangsa

dan negara, itu pesan agama kami masing-masing," pungkas Eva Kusuma.

Eva Kusuma Sundari Binti Ayub Sunanto dan Jose Antonio Amorim Dias menikah di Belanda pada 1995 di Masjid Suriname disaksikan sesama teman muslim dari Egypt, Sudan, dan Indonesia.

Eva membantah jika ada tuduhan dirinya berwarga Negara ganda dan mengenai nyaris menjadi Menteri, soal bersuami WNA Eva pun menganggap itu wewenang Bu Mega bukan karena bersuamikan WNA. "Saya WNI doang, kan tidak boleh Double Citizenship. Gak jadi Menteri?, Atau Ketua Harian Partai, itu urusan Bu Mega yang mungkin lihat saya belum pas untuk menjadi Menteri meski paling santer disebut. Wewenang deployment di tangan Ketum Partai PDI-P karena saya di garis partai dan tidak ada larangan. Beberapa Menteri punya suami/istri asing misalkan Mantan Menlu Marty Natalegawa, Bu Susi, demikian juga anggota DPR juga ada Bu Nurhayati dari Partai

Demokrat, Bu Dona Gerindra, Pak Anis Matta PKS dan itu sah-sah saja," terangnya.

Eva juga menuturkan kisah rumah tangganya bukan tanpa kendala pada Tahun 2000 Eva sempat berpisah dengan suaminya. "Kami putuskan pisah Tahun 2000 karena secara politik tidak memungkinkan. Suami memilih jadi WNA, saya tetep WNI dan kami ingin mengabdi masing-masing ke negara masing-masing dan kami berdua nasionalis," urai Ibu dua anak ini.

Delapan Tahun kemudian ketika hubungan 2 negara membaik, pernikahan Eva yang dibangun dengan perjanjian tidak saling mengganggu pengabdian ke negara masing-masing. Dan sejak rujuk tahun 2008 mereka full time sebagai pejabat dan hanya ketemu hanya saat weekend atau liburan.

Putri dari Guru PNS SMA Nganjuk ini juga membantah jika dibilang tidak syah dan zina oleh sebagian ormas, baginya pernikahannya adalah syah dan legal. "Saat kami nikah, ijab oleh Kyai Hussein dan saksi kami Ganjar Pranowo, Yasona Laoly, Andreas Pareira, beserta teman-teman aktivis jadi Sah dan Legal. Ada banyak ulama menganggap kawin campur tidak masalah, aku ikut mereka saja. Halal rek, tercatat negara,” cetusnya sambil tersenyum manis.

Ibu dari Maria Fatima Kusuma Dias dan Danny Surya Utama Dias ini juga berencana mengajak suaminya untuk tinggal dan menetap di Indonesia jika dirinya sudah pensiun. "Entar kalau pensiun kita putuskan, kayaknya suami yang ikut aku di Indonesia. Belum sepakat sih," kata Jurkamnas PDIP kepada mitrapol.com menutup perbinca­ ngan. (znd)

Menyikapi Program Verifikasi Dewan Pers SPS Gelar Jumpa Pers

MITRAPOL, JAKARTA - Menyikapi siaran pers yang dikeluarkan Dewan Pers tertanggal 4 Febuari 2017 tentang 74 media yang terverifikasi di Dewan Pers dan berhak mendapatkan sertifikasi dari Dewan Pers pada Hari Pers Nasional yang akan dilaksanakan di Ambon besok, akhirnya di klarifikasi, Senin (6/2/2017).

Ke-74 Media itu, adalah perusahaan yang diverifikasi Dewan Pers yang melakukan pendaftaran pada tahap pertama, yang akan disusul pada tahap berikutnya.

Kemudian Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo menegaskan, bahwa demi kebersamaan insan pers, pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN), tidak akan ada acara pemberian sertifikat Dewan Pers kepada 74 media tersebut oleh Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan ketika pers rilis hari ini di gedung Dewan Pers Lantai 6.

“Untuk wartawan, di harapkan memiliki kartu PWI/AJI sebagai tanda resmi dari Pemerintah, khusus nya Dewan Pers, itu lebih disebabkan Organisasi Kewartawanan tersebut, sudah memenuhi standard klasifikasi Jurnalis Internasional dalam segi dunia kewartawanan,” terang Yosep.

Sementara selaku panitia acara Serikat Perusahaan Pers (SPS), Ahmad Jauhari sebagai Ketua Umum SPS menambahkan bahwa, dari Serikat Pengusaha Pers sebagai kepanjangan tangan dari Dewan Pers, memohon kepada rekan-rekan Pengusaha Pers, agar proaktif kepada SPS. “Supaya proses verifikasi perusahaan medianya dapat terealisasi dengan baik,” kata Ahmad Jauhari.

Pantauan mitrapol.com ada pertanyaan unik dari dari salah satu awak media, yang menyatakan bahwa, Hari ini wartawan nya ditolak oleh salah satu Instansi di provinsi Bali.

“Hari ini salah satu wartawan kami di Bali menerima penolakan liputan karena adanya kabar ke 74 media yang terverifikasi, dan nama media kami tidak tersebut disitu,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Stanley selaku Ketua Dewan Pers dengan santai menjawab bahwa, Kuncinya ada di keanggotaan yang sudah resmi di nyatakan dewan Pers yakni PWI atau AJI. “Perlihatkan Kartu PWI/AJI nya, itu sudah termasuk kepanjangan dari anggota Dewan Pers Indonesia,” tegas Stanley. (d. karta)

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

NUSANTARA

13

Presiden RI Beri Arahan ke TNI-Polri Se-Solo Raya Disdukcapil Sumedang Mutakhirkan Data Penduduk MITRAPOL, SUMEDANG - Dalam rangka persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumedang menyelenggarakan Sosialisasi Pemutakhiran Data Penduduk Kabupaten Sumedang, yang dilaksanakan di Ruang Tampomas IPP Setda, Kamis, (9/2/17).

Pada acara dibuka secara resmi oleh Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan tersebut, menghadirkan Narasumber dari Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Erikson P. Manihuruk dan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Dra. Dewi Lasmanawati, dengan beberapa unsur SKPD, Camat serta para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Sumedang selaku peserta sosialisasi.

Kepala Disdukcasip Kabupaten Sumedang, drg. Agus Seksarsyah Rasjidi mengatakan, bahwa selain untuk persiapan menyongsong agenda politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2018, sosialisasi tersebut juga dilaksanakan umumnya untuk meningkatkan kualitas akurasi data kependudukan, yang akan digunakan untuk semua keperluan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

“Sebagaimana amanat UndangUndang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka dipandang perlu adanya pemutakhiran data penduduk Kabupaten Sumedang, karena data yang ada memang masih merupakan data dari hasil pemutakhiran tahun 2010 lalu,” terang Agus.

Menurut Agus, walaupun data kependudukan senantiasa diperbaharui melalui kegiatan pelayanan secara rutin dan disajikan secara periodik (semester 1 kali), namun pada kenyataannya mengindikasikan perlunya dilakukan pemutakhiran untuk mengimbangi perkembangan data yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan data, baik karena peristiwa kependudukan (lahir, mati, pindah dan datang), maupun peristiwa penting lainnya dalam hal ini program strategis nasional di Kabupaten Sumedang yang mengakibatkan perpindahan penduduk dan bahkan penghapusan data.

“Atas dasar hal itu pula, maka perlu adanya pemutakhiran data dengan cara pencocokan data penduduk, agar data yang diperoleh lebih akurat. Dalam pemutakhiran data ini juga, Disdukcasip akan mengawali pelaksanaannya diawali dari Desa yang merupakan ujung tombak semua data, dan hasil dari pemutakhiran penduduk nantinya akan dijadikan dasar bagi penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) DP4,” ujar Agus..

Pemutakhiran data tersebut,

akan dilaksanakan melalui pencocokan dan penelitian data penduduk, dengan sasarannya yaitu data perseorangan penduduk kabupaten Sumedang yang dibuktikan dengan dokumen atau identitas kependudukan maupun dokumen pendukung lainnya, data perseorangan penduduk kabupaten Sumedang yang disinyalir penduduk asli Sumedang, namun belum terdaftar dalam database kependudukan sehingga tidak memiliki dokumen/identitas kependudukan yang resmi dan berlaku dan belum punya Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Data perseorangan tersebut yang sudah berdomisili di kabupaten Sumedang, disinyalir merupakan penduduk pendatang dari daerah lain tanpa melalui mekanisme kepindahan yang formil, dan data perseorangan penduduk ex wilayah genangan Jatigede, yang sudah berdomisili di tempat baru dalam wilayah kabupaten Sumedang dan belum memproses kepindahannya sehingga belum memiliki dokumen atau identitas kependudukan di tempat domisili yang baru,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati sumedang meminta kepada para Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk turut berpartisipasi mensukseskan pemutakhiran data yang akan dilaksanakan. “Data pemutakhiran ini sangat banyak manfaatnya, terutama dalam rangka perencanaan pembangunan, pelayanan masyarakat dan Pemilukada. Bisa dikatakan, suksesnya pemutakhiran data adalah suksesnya pemilu. Untuk itu saya minta partisipasi yang sungguh-sungguh terutama dari para Camat dan para Kades serta Lurah, agar pelaksanaan pemutakhiran data bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” tutur Eka. Disampaikannya, “Saya juga mendapat laporan dari Pak Erikson Dit. Dukcasip Kemendagri, yang berdasarkan catatan beliau masih terdapat sebanyak tiga puluh dua ribu penduduk Sumedang belum mempunyai e-KTP. Untuk itu terutama kepada para Kades agar bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya, karena selain untuk keperluan pembangunan juga ditakutkan bisa juga menjadi masalah hukum,” jelas Eka. Eka menggunakan acara tersebut, untuk menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dirinya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehari sebelumnya, yaitu terkait pengelolaan dana desa. “Perlu juga saya sampaikan khususnya kepada para kepala desa, bahwa salah satu titik krusial yang disoroti oleh KPK adalah terkait dana desa. Karena, laporan keuangan dana desa nantinya akan menjadi lampiran pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk itu saya minta agar dalam pengadministrasiannya dan pertanggungjawaban dari dana desa tersebut harus tertib,” tegasnya. (joel)

Jokowi menyampaikan bahwa, Babinsa dan Babinkantibmas merupakan komponen penting bagi bangsa Indonesia, oleh sebab itu harus selalu mendengarkan informasi dan hal-hal yang mencurigakan, sehingga tidak terlambat dalam merespon setiap kejadian.

“Apabila terdapat permasalahan dalam suatu lingkungan agar segera selesaikan dan jika ada informasi yang tidak benar untuk segera diluruskan, sehingga tercipta keamanan lingkungan,” katanya.

Presiden RI menyatakan bahwa, jika terdapat masalah segera dilaporkan secara berjenjang ke tingkat yang lebih atas, sehingga bisa mempersempit ruang gerak hal-hal yang menjadikan wilayah Indonesia berbahaya. “Hal ini sangat tergantung kepada personel TNI dan Polri yang bertugas di dae-

rah,” ucap Jokowi.

Terkait pemberantasan terorisme, Presiden RI mengatakan bahwa diperlukan pendekatan sebagai upaya deradikalisasi sehingga tidak ada suasana terpinggirkan yang dapat meningkat kepada terorisme. “Hal ini perlu pendekatan, dirangkul dan diberikan wawasan kebangsaan bahwa bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, majemuk dan beragama,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menjelaskan bahwa energi, pangan dan air akan menjadi suatu hal penting yang diperebutkan oleh negara-negara di dunia. “Indonesia memiliki semuanya, sumber daya alam yang melimpah dan bisa menjadikan kita makmur, tetapi juga bisa menjadikan kita celaka dan semoga tidak terjadi di Indonesia,” imbuhnya.

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa, bila ingin menguasai sebuah negara, saat ini dapat dilakukan dengan infiltrasi melalui perang persepsi dan perang informasi, sehingga menyebabkan kekacauan berita dan informasi yang mengakibatkan persepsinya menjadi terbolak-balik.

“Di era keterbukaan sekarang ini, media sosial, internet, satu orang saja bisa membuat berita.

Sekarang ini banyak sekali beritaberita bohong, fitnah, hasutan dan berita yang mendisinformasi, inilah yang harus diwaspadai karena bisa melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Jokowi.

Presiden RI juga menegaskan bahwa, TNI dan Polri harus meningkatkan kemampuan deteksi dini disetiap pelaksanaan tugas, untuk mengantisipasi gangguan keamanan dengan memperkuat komunikasi sosial dengan rakyat.

“Bagaimanapun pendekatan preventif lebih baik daripada penindakan, selain itu teruslah dekat dengan rakyat, libatkan rakyat dalam usaha menangkal infiltrasi ideologi,” pungkasnya. (agus/irul)

MITRAPOL, SUMEDANG - Bupati Sumedang H. Eka Setiawan yang didamping Staf ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Agus Muslim menghadiri sekaligus membuka acara Pelantikan Ketua Forum Komunikasi Jawara Nusantara (FKJN) Kabupaten Sumedang priode 2017-2022, yang digelar di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Rabu (8/2).

Pada Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Ketua dan Pengurus DPD FKJN Provinsi Jawa Barat, Ketua Nonoman Kraton Sumedang Larang, Sekretaris Umum dewan Kebudayaan Sumedang dan Pimpinan Paguron Pencak Silat Se-Kabupaten Sumedang.

Ketua pelaksana yakni sekretaris FKJN Kabupaten Sumedang, Andi Lesmana, menyampaikan, bahwa Berdasarkan Surat keputusan FKJN Prov. Jawa Barat, Nomor.002/SK/ DP-FKJN/2017 tanggal 19 Januari 2017, Ketua DPD FKJN Prov Jabar, H. Idang Sugesti telah mengkukuhkan Usman Priatna Somantri sebagai Ketua DPC FKJN Kabupaten Sumedang priode 2017-2022.

Andi menambahkan, FKJN Kabupaten Sumedang telah bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya dengan BAZNAS Kabupaten Sumedang. “Dalam hal kerjasama kami dengan Baznas, kami mempunyai program yaitu akan membagikan bantuan sembako untuk peserta didik yang kurang mampu di paguron yang ada di Sumedang,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua FKJN Kabupaten Sumedang yang baru saja dikukuhkan, Usman Priatna Somantri dalam sambutan perdananya menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus meminta dukungan kepada semua pihak sehingga ia mampu menjalankan dan mengemban amanah yang diterimanya.

“Tentunya saya mohon dukungan, do’a dan arahanya dari semua pihak, sehingga saya mampu melaksanakan dan mengemban tugas, dan saya berharap ke depannya FKJN Sumedang bisa turut membantu program-program pemerintah,”tuturnya.

Bupati Sumedang H. Eka Setiawan memberikan apresias-

inya kepada masyarakat Sumedang khususnya para Jawara, yang telah turut berkontribusi kepada Sumedang sehingga sumedang tetap aman dan kondusif.

“Kondusifitas yang terjaga selama ini di kabupaten sumedang tentunya berkat kebersamaan semua, berkat kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dan aparatur. Oleh karena itu saya sangat menghargai semua kontribusi masyarakat sumedang, dan semoga pertemuan kali ini menjadi tonggak sejarah bahwa jawara Sumedang akan terus membangun untuk sumedang ke depan,” pungkasnya. (joel)

MITRAPOL, SOLO - Presiden RI Ir. H. Joko Widodo memberikan pengarahan kepada 2.617 personel TNI dan Polri se-Solo Raya, sebagai petunjuk pelaksanaan tugas bagi TNI dan Polri dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bertempat di Ballroom Alila Hotel, Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 562, Laweyan, Solo (Surakarta), Jawa Tengah, Senin (30/1/2017).

Forum Jawara Sumedang Dikukuhkan

14

NUSANTARA

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

Bupati Hadiri Pelantikan Pengurus Koni Sumedang

MITRAPOL. SUMEDANG – Pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Sumedang periode 2016-2020 oleh Ketua Koni Jawa Barat Brigjen TNI Ahmad Saefudin di Gedung Negara Sumedang, Sabtu, (4/2/2017). Acara tersebut dihadiri Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan, Setda Kabupaten Sumedang Zaenal Alimin, para pengurus Koni Jabar, para Kepala SKPD dan para atlet, pelatih dan maseur asal Kabupaten Sumedang yang memperkuat kontingen Jabar pada penyelenggaraan PON XIX tahun 2016 lalu.

Pengurus Koni Kabupaten Sumedang periode 2012-2016 , dengan ketua Abah Ence Lami telah berakhir masa bhaktinya, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni Jabar No. 99 Tahun 2017, maka posisi ketua Koni Sumedang 2016-2020 dijabat oleh Drs. H. Ali Badjrie, mantan pejabat di pemerintah Kabupaten Sumedang yang sudah pensiun.Terpilihnya Ali berdasarkan hasil Musorkab Koni Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, telah terpilih secara aklamasi menjadi ketua koni yang baru.

Abah Ence Lami mengatakankan, bahwa setelah dua periode ia menjabat sebagai Ketua Koni kabupaten Sumedang, sudah saatnya menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada ketua yang baru. “Saya ingin memberikan nuansa baru dan saya tegaskan di sini bahwa tidak ada perselisihan, tidak ada perpisahan, karena yang ada hanyalah persaudaraan,” jelas Abah.

Walaupun Abah sudah bukan lagi

ketua Koni sumedang, dirinya tidak akan meninggalkan dunia olahraga. Abah bersyukur karena pada PON XIX tahun 2016 lalu, para atlet di bawah Koni Sumedang telah berhasil menyumbangkan sebanyak 13 medali emas. “Atas capaian prestasi tersebut, seharusnya ada keseimbangan antara dana dan gerakan. Untuk itu pada kesempatan ini saya berpesan kepada Bapak Bupati, dengan raihan prestasi dalam dunia olahraga yang berhasil kita raih, ke depan agar lebih memperhatikan kemajuan dunia olahraga di Sumedang, tentunya untuk menciptakan martabat sumedang dan mempertahankan kehormatan Jawa Barat yang kita cintai ini,” himbaunya.

Hal itu pun senada diucapkan oleh Ketua Koni Jabar, Ahmad Saefudin mengatakan, agar dalam membantu dunia olahraga khususnya yang terkait dengan kebijakan anggaran jangan dilakukan dengan setengah hati. “Menurut pendapat saya, prestasi sebenarnya korelasi

Bayar Denda Tilang di Kantor Kejaksaan Negeri Pekalongan MITRAPOL, PEKALONGAN Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, masyarakat Kota Pekalongan banyak yang belum tahu tentang pembayaran denda tilang di kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, yang tadinya melalui proses sidang di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Sekarang tidak lagi melalui proses sidang di pengadilan, masyarakat yang belum tahu pembayaran den-

da tilang masih datang juga ke kantor pengadilan.

Ketika warga yang kena tilang ke pengadilan, sesampainya di sana petugas dari pengadilan menyampaikan kepada pelanggar tilang bahwa pembayarannya langsung di Kejaksaan Negeri Pekalongan.

Sekarang sidang tilang cara baru, masyarakat yang terkena tilang kini tidak perlu hadir untuk mengikuti sidang, cukup melihat pengumuman Pengadilan Negeri Kota

dari pembangunan SDM seutuhnya,” ungkapnya

Ketua Koni Sumedang 2016-2020, Ali Badjrie menyampaikan, bahwa anggaran Koni Kabupaten Sumedang saat ini hanyalah sekitar 1,6 Milyar dan dinilainya masih kurang mencukupi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Eka pun berjanji untuk menambahkan anggaran dalam perubahan untuk Koni Kabupaten Sumedang. “1,6 Milyar tentunya sangat jauh dari kebutuhan, untuk itu, dengan segala keterbatasan yang ada di kabupaten sumedang ini tapi nanti saya akan tambah pada perubahan. Malu juga apabila prestasi hebat tetapi dukungan pemerintahnya kurang kenceng,” ujar Eka. Koni Kabupaten Sumedang bersama Cabor juga saat ini sedang mempersiapkan diri menyongsong Porda yang akan dilaksanakan di Bogor pada tahun 2018 mendatang. Kabupaten Sumedang sendiri pada Porda yang lalu hanya berhasil menempati ranking ke 15.

Pasca pelantikan tersebut, Bupati Eka menyerahkan uang kadeudeuh bagi sebanyak 28 orang terdiri dari atlet peraih medali maupun bukan peraih medali berikut pelatih dan maseur asal kabupaten sumedang yang memperkuat kontingen Provinsi Jabar pada PON XIX Jabar tahun 2016 lalu.

Uang kadeudeuh untuk peraih medali emas perorangan adalah sebesar 25 juta, beregu 1-4 orang sebesar 15 juta/ orang, 5 orang lebih 10 juta/orang, dan eksibisi perorangan atau beregu masingmasing mendapat sebesar 2 juta rupiah.

Untuk peraih medali perak, juara perorangan mendapat 15 juta, beregu 1-4 orang mendapatkan sebesar 10 juta/ orang, 5 orang lebih mendapatkan 5 juta/ orang, dan juara eksibisi mendapat masing-masing 1,5 juta rupiah.

Peraih medali perunggu, perorangan mendapat sebesar 10 juta, beregu 1-4 orang mendapat 5 juta/orang, 5 orang lebih mendapat 2,5 juta/orang, dan bagi juara eksibisi masing-masing mendapat sebesar 1 juta rupiah.

Sementara bagi atlet non medali, masing-masing mendapat sebesar 2,5 juta, para pelatih masing-masing mendapat sebesar 25 juta, dan bagi mekanik dan maseur masing-masing mendapat sebesar 5 juta. (joel) Pekalongan dimana dalam Papan Pengumuman tersebut memunculkan Nomor Tilang, Nama Pelanggar, Pasal Yang Dikenakan, dan Denda Yang Harus Dibayar.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, karena saat ini Kejaksaan negeri Kota Pekalongan melakukan penerapan pembayaran denda tilang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari ) kota Pekalongan.

Lewat sidang tilang cara baru ini, masyarakat yang terkena tilang kini tidak perlu hadir untuk mengikuti sidang, cukup melihat pengumuman Pengadilan Negeri Kota Pekalongan dimana dalam Papan Pengumuman tersebut memunculkan Nomor Tilang, Nama Pelanggar, Pasal Yang Dikenakan, dan Denda Yang Harus Dibayar.

Kepada Mitrapol, seorang Warga Bojong, yang tak mau menyebukan namanya mengatakan, "Saya sangat senang karena perkara tilang lebih transparan dan proses pelayanan petugas dari kejaksaan sangat cepat," ungkapnya. (bambang)

Kampanye Terakhir

Ribuan Massa Sambut WH-Andika di Lebak Banten MITRAPOL, LEBAK – Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Banten, H.Wahidin Halim dan Andika Hazrumy nomor urut satu, melaksanakan tahapan kampanye terakhir di Lapangan Mandala, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Kampanye Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Banten WHAndika disambut ribuan warga Kabupaten Lebak dengan antusias, Minggu (5/2/2017).

Sebelum memasuki lapangan Mandala Rangkasbitung, ribuan massa sudah memadati jalan menuju lokasi kampanye Paslon Gubernur Banten WH-Andika nomor urut satu. Massa yang datang dari wilayah Tangerang Raya, Serang, Pandeglang, Cilegon dan Lebak sebagai tuan rumah.

Kampanye Cagub dan Cawagub Banten nomor urut satu WH-Andika, dihadiri pimpinan pusat dan wilayah dari 7 partai politik pen-

gusung ditambah partai baru Perindo. Pada kesempatan itu masingmasing perwakilan parta politik berorasi menyampaikan program paslon Gubernur Banten WH-Andika.

WH-Andika yang di didampingi oleh keluarga besarnya, Setibanya dipanggung sempat menyapa pendukung yang sudah hadir memadati di lokasi lapangan terminal Mandala. Dalam orasinya Cagub dan Cawagub Banten WH-Andika memaparkan program-programnya Tim sukses Cagub dan Cawagub Banten WH-Andika, Iman mengatakan, masyarakat pendukung WHAndika sangat antusias, terlihat dari membludaknya massa yang dating. “Biar acara di sambut dengan gerimisnya hujan, bagaimanapun tetap semangat untuk menyambut kedatangan WH- Andika dan mengikuti acara kampanye hingga selesai," ungkapnya. (anton/soleh)

Satpol PP Sapu Bersih PKL di Rangkasbitung MITRAPOL, LEBAK - Petugas gabungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub) beserta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di depan pasar Rangkasbitung.

Penertiban lapak pedagang subuh tersebut mengerahkan kendaraan pemadam kebakaran (Damkar), Selasa (8/2/2017).

Kepala Satpol PP setempat, Alkadri mengatakan, “Alhamdulillah, proses penertiban berjalan lancar. Ketika kami datang, pedagang sudah secara sukarela merapikan lapaknya, karena waktu operasionalnya sudah habis,” ujar Alkadri, Selasa (8/2/2017).

Menurutnya, dalam penertiban tersebut pihaknya melibatkan dinas dan instansi yang berkait, yaitu Dishub dan Disperindagpas.

Sebelum penertiban berlangsung, pihaknya selama tiga hari berturutturut mensosialisasikan kepada

para PKL untuk tertib mematuhi aturan jam opersional yang sudah ditentukan, yaitu buka sejak dini hari sampai jam 7 pagi.

“Kita mendapatkan laporan, PKL yang berjualan di badan jalan depan pasar Rangkasbitung selalu melewati jam operasional yang sudah ditentukan. Makannya, kita pun gencar melakukan sosialisasi dan penertiban,” ungkap Alkadri.

Ditetegaskannya, pengerahan mobil Damkar dalam penertiban tersebut bukan semata-mata untuk menakut-nakuti PKL, melainkan untuk dipergunakan menyiram badan jalan bekas pedagang berjualan. Pihaknya juga ingin memberikan pemahaman kepada para PKL agar membersihkan badan jalan bekas dipergunakannya untuk berjualan.

“Untuk itu kita kita semprot juga badan jalan bekas lapak para pedagang biar sekalian membersihkan lapak agar tidak terlihat kotor,” tutupnya. (anton hermawan)

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

NUSANTARA

15

Pembangunan 3 Jembatan Wadio di Nabire Selesai Tepat Waktu MITRAPOL, NABIRE - Pelaksanaan pembangunan tiga buah jembatan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, telah selesai tepat waktu. Pembangunan tiga jembatan tersebut, yaitu jembatan Wadio 2, 3 dan 4 sepanjang 20 meter menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat.

Kepada Mitrapol, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 29 Satuan Kerja (Satker) VIII Kabupaten Nabire Provinsi Papua, Supri mengatakan, bahwa ada dua paket pada pembangunan jembatan tersebut.

“Ada dua paket tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016, jembatan wadio 2, jembatan wa-

dio 3 dan jembatan wadio 4, telah selesai di bangun 100% tepat pada waktunya,” jelas Supri di ruang kerjanya, Selasa (7/2/2016).

PPK 29 Satker VIII Kabupaten Nabire menjelaskan, bahwa pada tahap pertama pada tahun anggaran 2015 sempat terbengkalai, karena kontraktor asli papua meninggalkan pekerjaan begitu saja.

“Kemudian pekerjaan pembangunan jembatan wadio 2,3,4, tahap pertama tahun anggaran 2015 berjalan kembali, karena dilanjutkan olah PT. Pusaka Dewa Krisna sampai selesai pada tahun anggaran 2015 tahap pertama,” ungkapnya. (ady manopo)

Aktivis Palembang Disiram Air Keras Oleh Orang Tak Dikenal MITRAPOL, PALEMBANG – Aktivis Jaringan 98, Sukma Hidayat (38) dan istrinya Marlia Agustina (34) mengalami luka bakar akibat dilempari air keras oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut, terjadi di pagi hari pukul 07.30 WIB, tepatnya Jalan Pengadilan Tinggi, Kelurahan Pulau Gadung, Kecamatan Sukarame Palembang, Selasa (31/01/2017).

Keduaanya warga Jalan Tanjung Api-api, Komplek PDK, kecamatan Sukarame Palembang, akhirnya korban dilarikan ke Rumah Sakit AK Gani Palembang, korban Sukma mengalami luka bakar dari bagian leher kiri dan dada kiri, sementara istrinya jauh lebih parah dari leher dada, perut, tangan dan kaki juga terbakar. Kini keduanya terbaring lemah di RS AK Gani Palembang, untuk mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Sebelum kejadian, keduanya dan Meliana Purnama Sari duduk dibelakang yang tak lain adalah adik dari istri Sukma. Bertiga sedang melakukan perjalanan dengan kaca mobil terbuka dikarenakan Sukma sedang merokok.

Ketika melintas di lokasi tersebut, tibatiba dua orang pelaku dengan mengendari sepeda motor mereka memepet mobil korban, sambil melemparkan plastik yang berisi air keras ke dalam mobil. Diduga telah dibuntuti korbannya.

Mengetahui kejadian tersebut, Meliana langsung menelpon Ibunya dan memberitahukan kalau kakaknya mengalami luka bakar akibat disiram cuka para oleh orang tak dikenal. Tak lama orang tua Marlia langsung mendatangi tempat kejadian dan akhirnya keduanya langsung dilarikan ke RS AK Gani Palembang, untuk mendapatkan perawatan.

Sukma mengatakan, "Iya kami berdua telah terkena cuka para, tapi yang lebih parah itu istri saya dan saya tidak pernah ada musuh tidak ada dendam.

Itu kejadiannya waktu habis pulang kerja dari Prabumulih, terus mampir sebentar kerumah teman. Setelah itu saya akan mengantar istri dan adik ipar kerja, saat itulah kami disiram cuka para dan atas kejadian itu kami langsung membuat laporan di Polsek Sukarami Palembang," tutur Sukma, Kamis (2/2/2017).

Istri Sukma, Marlia mengatakan,

saat kejadian dirinya tengah dalam perjalanan ke tempat kerjanya, namun ditengah perjalanan, tiba-tiba ada orang tak dikenal melemparkan bungkusan plastik. “Awalnya kami tidak tau kalau plastik itu isinya cuka para. Pas kena badan air itu sangat panas, kemudian kami cari air untuk berendam dan ketemu air drainase, kami langsung berendam di drainase, karena sangat panas, dan tidak ada satupunwarga yang mau menolong. Kami langsung menelpon ke rumah dan akhirnya dijemput keluarga dan dibawa ke rumah sakit" papar Marlia yang masih terbaring lemah.

Menanggapi kejadian tersebut, Asrul Gunawan Jaringan aktivis 98 menungkapkan, Diduga penyebab kejadian itu lantaran adanya orang yang tidak senang kepada Sukma. Sebab, sebelum kejadian Sukma bersama aktivis 98 sempat menggelar aksi demo di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, terkait pengusutan dana Bansos di Provinsi Sumsel yang kini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

"Kami menduga, ada orang yang tidak senang dengan aksi korban demo kemarin. Kami tidak menduga siapa oknumnya, namun kalau ada unsur-unsur yang terkait aksi kemarin jelas sangat berbahaya," ujar Asrul.

Pihaknya kini telah melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang.

"Laporan sudah kemarin dibuat, sekarang kami tinggal menunggu Polisi bekerja untuk menangkap pelakunya dan kita juga besok akan melakukan demo ke Mapolda Sumsel, terkait tindakan kekerasan pada aktivis,” pungkasnya. (hari apriyanto)

Plt Walikota Gelar Syukuran Pengeboran Sumur Panas Bumi MITRAPOL, SABANG - Plt Walikota Sabang Drs. Zulkifli HS. M.M membuka acara syukuran sekaligus dimulainya pengeboran Sumur Panas Bumi Sabang yang dihadiri Muspida plus di Kota Sabang, Forkopimda dan Manager PT. Sabang Geotermal Energi, Keuchik Jaboi beserta seluruh perangkat Gampong Jaboi Para Tokoh Masyarakat, Jumat (3/1).

Dalam acara tersebut Plt Walikota Sabang menjelaskan bahwa panas bumi Sabang-Jaboi sangat potensial menjadi salah satu energi alternatif yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi.

“Berdasarkan hasil survey Tim badan geologi yang dilakukan pada tahun 2005 lalu menemukan potensi panas bumi di daerah Jaboi Kecamatan Sukajaya berkisar 50 MW. Rencana pemanfaatan potensi panas bumi Jaboi ini telah melalui proses yang panjang, dan akhirnya kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) untuk eksplorasi Panas Bumi Jaboi sabang,” kata nya.

Zulkifli juga mengatakan bahwa penyerahan wilayah kerja pertambangan tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1514 K/30/ MEM/2008. “Luas areal eksplorasi panas bumi Jaboi mencapai 6.898 hektar dengan 42 titik koordinat penambangan. Dan Pengelolaan wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi jaboi ini diserahkan kepada PT. Sabang Geotermal Energi (PT.SGE) selaku pemenang lelang ditetapkan dengan keputusan Walikota Sabang No.39 tahun 2010 tentang pemberian izin usaha pertambangan panas bumi jaboi,” jelas Zulkifli.

Plt. Walikota Sabang juga ber-

Bupati Muratara Lantik 7 Camat Bergantian MITRAPOL, MURATARA – Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H Syarif Hidayat gelar acara keliling (road show) melantik 7 Camat di lingkungan Kecamatan masingmasing. Pelantikan Camat dimulai dengan melantik Camat Karang Jaya, Camat Rupit, Camat Nibung, Camat Rawas Ulu, Camat Ulu Rawas dan terakhir melantik Camat Karang Dapo dan Camat Rawas Ilir, Rabu (8/22017) Tujuan daripada pelaksanaan

pada pelantikan disetiap Kantor Camat setempat, menurut Bupati Muratara, H Syarif Hidayat agar camat-camat yang dilantik langsung mengetahui permasalahan yang dihadapinya kedepannya seperti jalan, air bersih dan fasilitas umum lainnya.

Orang Nomor Satu di Bumi Beselang Serundingan ini mengungkapkan, dengan dilantik di kantor Camat masing-masing, masyarakat setempat dapat menyaksikan

harap, semoga dengan adanya ketersediaan Tenaga Listrik yang memadai di Kota Sabang maka akan semakin meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Sabang ke depannya. Dan juga berharap Peran serta dan keterlibatan seluruh masyarakat Sabang dalam mendukung kegiatan Pengeboran panas bumi ini khususnya masyarakat yang ada di wilayah kerja pertambangan yaitu, Gampong Beurawang, Jaboi, Keunekai dan Gampong Balohan, agar dapat bekerjasama dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan potensi panas bumi ini.

Plt. Walikota Sabang Drs. ZULKIFLI, HS. M.M Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim “Pengeboran Sumur Panas Bumi Sabang LMS1-1 ” dengan resmi saya nyatakan dimulai.

“Semoga Allah SWT Meridhoi usaha-usaha yang kita lakukan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Sabang,” pungkas nya. (bukhari) pejabat daerahnya disumpah. “Artinya pertanggungjawaban mereka, selain dengan pimpinan, disaksikan oleh masyarakat dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa kita harapkan mereka amanah dalam mengemban jabatan yang ada,” pesan H, Syarif Hidayat.

Bupati Muratara berharap, Camat yang sudah dilantik harus bersinergi dengan forum komunikasi kecamatan, yakni Danramil dan Polsek dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat, sehingga pembangunan di kecamatan setempat dapat berlangsung dengan baik.

Dalam amanatnya, H. Syarif Hidayat meminta kepada Camat yang sudah dilantik untuk jauhi narkoba dan pungutan liar (pungli) yang membebani masyarakat. Apabila masyarakat mengetahui hal tersebut segera laporkan dan akan ditindak lanjuti.

“Sebagai Bupati sangat mendukung program yang dicanangkan Pemerintah Pusat oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, dengan adanya pembentukan tim saber pungli.

Kita dukung itu, sebentar lagi pihak kita akan kita lantik menjadi bagian dari tim saber pungli, kita dukung sama-sama, apabila ada tertangkap tangan silahkan proses,” tegasnya. (dahroni)

16

NUSANTARA

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

Rangkaian Program Bina Desa

Bupati Bersama Dandim 0818 Berdialog dengan Masyarakat

ian informasi baik dari bawah dan atasan, tidak sampai terjadi distorsi atau bias sehingga tidak utuh,” ungkap Rendra.

Misalnya, informasi dari masyarakat bisa langsung ke pejabat melalui kegiatan Bina Desa, mendengarkan apa yang diinginkan dari warga langsung ditampung dan diolah, selain dari program pembangunan yang sudah direncanakan. “Itulah sebenarnya yang bisa diambil dari Bina Desa

ini, sehingga pembangunan tidak sia-sia, karena untuk biaya pembangunan itu mahal,” jelas Rendra.

Bupati Malang menambahkan, bahwa program bedah rumah akan terus digalakkan pemerintah, mengingat angka hunian rumah tidak layak di Kabupaten Malang yang dinilai cukup tinggi. "Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0818 Kabupaten Malang dan Kota Batu Letkol Arm. Muridan S.Si, M.Sc memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat tentang adanya tiga pilar negara yang ada ditingkat desa, yaitu Babinsa, Babinkamtibmas, dan Kepala Desa.

Dandim 0818 dalam kesempatan tersebut berpesan kepada masyarakat Desa Poncokusumo agar tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak lain atau orang asing. “Supaya tercipta suasana keamanan yang kondusif, dan bisa memahami wawasan kebangsaan,” himbau Muridan.

Ditambahkannya, bila masyarakat sudah memahami itu, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Desa Poncokusumo. “Hal itu bisa dikoordinasikan dengan tiga pilar tersebut, sehinga keamanan dan kenyamanan di desa tetap terjaga,” pesannya. (singgih)

Jayapura–Oksibil–Iyur–Maropko– Tanah Merah–Merauke. Adapun pembangunan jalan yang belum selesai ada 55 jembatan yang masih belum selesai di karenakan ada hambatan seperti dari Wamena– Mumugu yang ada 35 jembatan.

Dijelaskannya, tentang pembangunan jalan trans diperkirakan sudah akan selesai yaitu Ruas jalan Nabire–Batas Papua Barat, ruas jalan Nabire–enarotali , ruas jalan Ernarotali–Mulia–Wamena, ruas jalan Jayapura–Wamena, Ruas jalan Wamena–Mumugu. ruas jalan Kenyam–Dekai, ruas jalan DekaiOksibil, ruas jalan Oksibil–Waropko dan ruas jalan Waropko–Tanah Merah–Merauke serta Segmen Ruas jalan Wagete–Timika.

“Mengenai pembangunan Infrastruktur jalan Lintas perbatasan RI-PNG yaitu dari Jayapura sampai Merauke sudah ada jalan trans Papua yakni dari Jayapura–Yetti dan dari Boven Digoel–Merauke,” terang Osman Marbun Selain trans Papua, Kepala Balai Besar Pelaksaan Jalan XVIII Papua juga menangani lintas Utara Jayapura–Sarmi–Wapoga-Nabire, adapun ruas jalan ini tidak disebut sebagai jalan trans Papua akan tetapi disebut jalan nasional.

Sarmi–Otawa sepajagn 435 km dan ruas jalan Otawa–Nabire sepanjang 289 km.

“Lintas tengah Nabire–Wamena, lintas Timur Wamena–Jayapura

dan lintas Selatan Wamena–Merauke. pembangunan jalan trans Papua di perkirakan akan rampung pada tahun 2018,” ujar Osman Marbun.

Program kerja pembangunan infrastruktur di Papua, diakui ada beberapa kendala termasuk sulitnya medan karena daerah pegunungan, lembah, rawa dan iklim cuaca yang menjadi salah satu rintangan terbesar dalam pembangunan provinsi paling timur Indonesia.

“Dalam minggu ini Presiden Jokowi direncanakan akan kembali berkunjung ke Papua untuk meninjau secara langsung pembangunan ruas jalan Wamena–Habema karena ruas jalan tersebut merupakan pintu gerbang ekonomi wilayah pengunungan tengah,” tutur Osman Marbun Ditambahkannya, ruas jalan tersebut merupakan salah satu alternatif membuka derah Pengunungan Papua, karena ruas jalannya jauh lebih pendek dibanding ruas jalan Jayapura–Wamena sepanjang 580 km sedangkan Wamena–Mumugu hanya sepanjang 284 km, jalan itu hanya setengahnya.

“Kami harapkan dengan akses jalan darat dari Wamen sampai Mumugu, perekonomian masyarakat akan semakin meningkat karena jarak lebih ekonomis dari Mumugu ke Wamena, hanya saja harus ada pelabuhan besar di Mamugu, sehingga barang kebutuhan untuk wilayah Pengunungan Tengah Papua bisa di jangkau dengan kendaraan setelah melewati pelabuhan,” ungkapnya. (ady manopo)

MITRAPOL, MALANG - Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna turun dan menggelar dialog dengan masyarakat Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang dilaksanakan pada senin malam (6/2/2017), adalah rangkaian program Bina Desa pertama pada kalender tahun 2017 yang ditujukan untuk mendekatkan warga dengan pejabat pemerintah Kabupaten Malang.

Hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya adalah Wakil Bupati Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Kepala BNN Kabupaten Malang, Dandim 0818 Baladhika Jaya dan jajaran SKPD Kabupaten Malang.

Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan, bahwa Bina Desa sudah dilaksanakan selama enam tahun terakhir. “Dari dekatnya hubungan pejabat dengan rakyat diharapkan jika ada penyampa-

Infrastruktur Jalan Trans Papua Hampir Rampung MITRAPOL, JAYAPURA - Proyek pembangunan yang masuk dalam program kerja Presiden Joko Widodo sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik. Jalan Trans Papua kini telah berhasil dikerjakan dan rampung hingga menyentuh angka 86% dan diperkirakan siap digunakan pada tahun 2018 mendatang.

Saat di konfirmasi via telepon selular, Kepala Balai Besar Pelaksaan Jalan XVIII Papua, Osman Marbun mengatakan, “Jalan trans Papua yang dikerjakan Balai Besar Pelaksana Jalan Wilayah XVIII Papua sepanjang 3.259 km, saat ini sudah mencapai 86% dan yang belum tersambung hanya sepanjang 667 km atau 14%. Kami menargetkan tahun 2018 seluruh jalan trans Papua ini sudah tersambung,” kata Osman Marbun kepada Mitrapol.

Osman Marbun memaparkan, bahwa untuk proyek Jalan Trans Papua yang belum tersambung hingga saat ini adalah batas Papua Barat menuju Nabire sepanjang 67 km, Enarotali–Wagete–Timika sepanjang 6,5 km, kemudian dari Wamena–Elelim–Jayapura sepanjang 61 km, Kenyam–Dekai sepanjang 151 km.

Selain membangun Jalan Trans Papua, pemerintah juga menargetkan pembangunan jalan lintas perbatasan RI-PNG yang memilik panjang 1.097 km Jayapura-Merauke, tetapi beberapa ruas jalan yang belum tersambung yaitu ruas jalan

Temu Warga Madura Bersama Biro Mitrapol

MITRAPOL, PEKALONGAN - Biro Mitrapol Pekalongan gelar pertemuan warga Madura di Jalan Tentara Pelajar Kota Pekalongan Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dalam rangka menjalin tali silahturahmi antar warga madura yang berada di perantauan khususnya di wilayah Pekalongan, Kamis (9/2/2017).

Dalam acara tersebut dihadiri Ketua RT 04, Sudartoyo dan Ketua Persaudaraan Madura H. Fathur Rohman serta ratusan anggota Persaudaraan Madura yang ada di Pekalongan.

Dalam sambutannya, Ketua Persaudaraan Madura H. Fathur Rohman berpesan kepada semua Anggotanya, untuk menjauhi dan melarang keras penyalahagunaan

Narkoba, karena sangat merusak generasi penerus Bangsa. “Mari kita membantu pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan apabila melihat orang yang mengedarkan Narkoba atau menawarkan untuk di komsumsi, maka segera melapor kepada Kepolisian terdekat atau ke Badan Narkotika Nasional (BNN),” ujar H. Fathur.

Ditambahkannya, bahwa dirinya merasa senang dengan hadirnya media Mitrapol di Pekalongan.

“Saya berharap, Mitrapol menyajikan pemberitaan yang Selektif dan Objektif, serta dalam melakukan tugas jurnalistik dengan professional sesuai tugas pokok dan fungsinya,” pesannya. (irul/andi)

Camat Pagak Keliling Desa Gampingan Malang MITRAPOL, MALANG - Camat Pagak Hari Krispiyanto beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Desa Gampingan Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Dalam kegiatan tersebut, Hari Krispiyanto didampingi istri yang sekaligus Ketua Tim Pengerak PKK Kecamatan Pagak beserta unsur Muspika, puskesmas kecamatan, UPTD dinas pendidikan dan UPTD penyuluh pangan wilayah Pagak, Sabtu (11/2/2017).

Dalam kesempatan itu, Camat Pagak dan rombongan kunjungi beberapa tempat kegiatan masyarakat desa Gampingan. Diantaranya, kegiatan senam prolanis, Panti PKK, sarana pendidikan Rumah Pintar Ekamas Fortuna, PAUD dan TK, pelayanan kesehatan Posyandu dan Posyandu Lansia, kegiatan pelestarian lingkungan hidup oleh wanita tani desa gampingan melalui KRPL, Bank Sampah dan

Taman Bacaan.

Kemudian dilanjutkan menghadiri pengajian di Dusun Krajan, mengunjungi Home Industri Gatot Tiwul dan susu kedelai, serta menyempatkan diri mengunjungi warga kurang mampu di Desa Gampingan yang sedang sakit.

Camat Paga Hari Krispiyanto mengatakan bahwa kunjungan tersebut untuk lebih mengetahui kegiatan dan perkembangan kemajuan Desa yang ada di wilayahnya.

Kepala Desa Gampingan, Hj. Ila Husna mengucapkan termakasih dan mengapresiasi atas kunjungan Camat Pagak beserta rombongan di Desanya. “Sehingga bisa mengetahui dan melihat langsung kondisi masyarkat baik terkait potensi dan kebutuhan pembangunan di Desa Gampingan dan diharapkan agar kegiatan yang baru pertama kali ini ada, untuk terus dilanjutkan,” harapnya.(tim)

NUSANTARA

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

17

Gaji 5 Bulan Tidak Dibayar

Motor dan Ijazah Karyawan Ditahan PT Nira Mas Utama Innaco PT. Dwi Karya Bentonit

Jadi Surga Limbah Berbahaya

Kabupaten Tangerang Butuh Penataan MITRAPOL, KAB. TANGERANG Pemerintah Kabupaten Tangerang harus lebih tegas terhadap perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Tangerang akibat ulah pengusaha yang seenaknya mendirikan perusahaannya tanpa memikirkan kondisi lingkungan.

Pasalnya warga desa Babat Kecamatan, Legok Kabupaten Tangerang, hingga saat ini masih khawatir dengan virus atau limbah yang mematikan dari PT. Bentonit yang dibuang ke areal sawah warga Desa Babat Kabupaten Tangerang.

PT. Dwi Karya Bentonit di desa Babat Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, selain limbah beracun yang dibuang perusahaan terse-

but. Berdasarkan peta wilayah dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, PT tersebut bukanlah berdiri pada zona industri seperti yang sudah diatur oleh Perda.

Dari keterangan Alek security dari perusahaan PT. Bentonit saat di kunjungi mitrapol.com, Kamis (1/2/2017) mengatakan bahwa, Pabrik ini memproduksi penjernih minyak sayur dan bahan bakunya dari tanah merah yang digiling sampai halus sehingga menghasilkan serbuk putih.

Untuk menindak lanjuti laporan tersebut mitrapol.com akan berusaha mendatangi Dinas Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) untuk konfirmasi tentang perusahaan tersebut. (deden)

MITRAPOL, TANGERANG - Sungguh miris melihat nasib Dodi Yanuar yang merupakan seorang karyawan PT. Nira Mas Utama Innaco, sudah beberapa bulan terluntang lantung tanpa arah. Tidak memiliki pekerjaan karena semenjak bulan September 2016 diberhentikan kerja tanpa surat pemberhentian yang jelas dimana kendaraan sepeda motor dan ijazahnya ditahan oleh perusaahaan tempat dia bekerja sehingga sulit melamar dan mendapat pekerjaan baru.

Kepada mitrapol.com, Kamis (2/2/2017), Dodi Yanuar yang ditugaskan oleh perusahaan sebagai sales mengungkapkan awal mula kejadian permasalahan penahanan ijazah dan juga penarikan kendaraannya adalah ketika ada beberapa faktur tagihan toko yang bermasalah karena toko tutup dan ada juga yang kabur. Tapi menurutnya perusahaan membebankan semua resiko faktur yang tidak tertagih kepadanya tanpa sedikitpun merasa bahwa perusahaanpun seharusnya ikut menanggung resiko dan sudah selayaknya memperhitungkan kontribusi yang dihasilkan untuk perusahaan selama 5 bulan bekerja di PT. Nira Mas Utama Innaco dengan Gaji Rp. 1.200.000,-/bln yang sangat jauh dari ketentuan UMK Kota Tangerang Tahun 2016 sekitar Rp. 3.200.000, Saat wartawan mitrapol.com menyambangi kantor Cabang perusahaan

tempat Dodi Yanuar bekerja, PT. Nira Mas Utama Innaco yang beralamat di jalan Muhammad Husein Thamrin Blok C/24 Komplek Mahokta Mas Cikokol Tangerang, Kantor cabang perusahaan ini hanya berbentuk sebuah rumah hunian yang dijadikan sebuah kantor dan kuat dugaan adanya penghindaran pajak dan juga pengupahan yang tidak sesuai dengan UU Ketenaga Kerjaan.

Swandi yang menjabat sebagai supervisor PT. Nira Mas Utama Innaco di kantor cabang Tangerang saat ditemui mengatakan, bahwa memang perusahaan mereka membuat suatu aturan yang mengikat untuk karyawan supaya ijasahnya ditahan sebagai jaminan apabila karyawan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, dan berlaku untuk seluruh karyawan.

Ketika ditanya apakah secara Un-

Palsukan Tanda Tangan

Pabrik PT. Inti Logam

Timbulkan Suara Bising, Bau dan Polusi Udara

PT Inti Logam Didemo Warga MITRAPOL, KAB. TANGERANG - PT. Inti Logam perusahaan peleburan alumunium yang berdiri dan beroperasi selama 30 tahun di Kab. Tangerang, awalnya hanya memiliki satu gedung dan sekarang sudah ada 5 sampai 6 gedung.

Sekitar 200 orang warga menggeruduk dan melakukan aksi demo ke pabrik tersebut untuk menemui pemilik perusahaan tetapi di hari pertama demontrasi warga belum bisa menemui pemilik perusahaan yang bernama Sujona alias Akwan, tidak putus asa begitu saja esok harinya, Sabtu (21/17), wargap un kembali berorasi didepan pabrik peleburan almunium tersebut.

Pada demontrsi kedua akhirnya warga berhasil masuk kedalam pabrik berkat kerja keras. Perwakilan warga pun bisa menemui pemilik perusahaan.

Warga menyampaikan keluhannya kepada pemilik perusahaan Sujona alias Akwan dengan poin pertama yang dikeluhkan adalah bising suara blower, Bau, dan polusi udara yang menyebabkan warga sesak napas dan terkena penyakit paru-paru.

Pantauan mitrapol.com ada sekitar empat RT yang terkena suara bising yaitu RT 04, 03, 05, 02 dan 6 RT yang terkena bau dan po-

Kantor Cabang PT. Nira Mas Utama Innaco Jl. Muhammad Husein Thamrin Blok C/24 Komplek Mahokta Mas Cikokol Kab. Tangerang (Inzet) Juinson Sitanggang, S.H.,

lusi udara yaitu RT 01 sampai 06.

Dari hasil pertemuan tersebut pihak perusahaan meminta waktu 6 bulan kepada warga untuk membenahi suara bising dan amdal agar tidak mengganggu aktifitas warga lagi.

Sementara alasan pemilik perusahaan untuk bau yang ditimbulkan itu dari hasil pembakaraan kampas rem.

Selain menuntut adanya suara bising, bau, dan polusi warga juga meminta pihak perusahaan agar membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

“Tenaga kerja di prioritaskan dari warga Kampung Cisereh, tenaga kerja dari lingkungan kami paling ada 20 orang, selebihnya tenaga kerja dari luar,” kata Ketua Pemuda dan Ketua RW 06 kepada mitrapol. com.

Ketua Pemuda dan Ketua RW 06 juga berharap kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kab. Tangerang agar jangan tutup mata dan diam. “Pihak Dinas Lingkungan Hidup agar segera menyidak pabrik PT. Inti Logam, kami minta kepada awak media agar melaporkan ini ke BPLHD Kab. Tangerang, Propinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup,” tutupnya. (deden)

dang-undang Tenaga Kerja, Perusahaan dibolehkan menahan ijasah?.

Swandi mengatakan, tidak boleh, dan tapi tetap berdalih itu adalah aturan perusahaan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa bisa menunjukkan surat perjanjiannya.

“Dan soal dugaan penghindaran pajak dan pengupahan yang tidak sesuai dengan undang-undang tenaga kerja saya tidak tahu menahu. Karena itu adalah urusan Kantor Pusat PT. Nira Mas Utama Innaco yang beralamat di Bekasi,” ungkap Swandi.

Sementara dari pendapat Pakar Hukum Juinson Sitanggang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum HUGO THE GREAT & PARTNERS mengatakan, bahwa sangat jelas di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tidak ada aturan yang memperbolehkan perusahaan untuk menahan ijasah seorang pekerja.

“Biasanya perusahaan akan memberikan alasan kalau hal tersebut terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak, itu alasan yang tabu,” papar Juinson, Kamis (2/2) dikantornya.

Oleh karenanya, masih katanya, apabila ada perusahaan tertentu yang menahan ijasah pekerjanya, maka tindakan perusahaan tersebut perlu dipertanyakan secara hukum. Apakah tindakan tersebut memiliki alasan yang sah atau tidak? maka haruslah diuji terlebih dahulu isi dari kesepakatan itu sebagaimana menurut hukum atau setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan asas hukum khususnya tentang perikatan.

“Untuk itu jika ditemukan tindakan perusahaan yang demikian sudah seharusnya Dinas Tenaga Kerja Bidang Pengawasan turun tangan untuk melakukan evaluasi dan menentukan apakah sebuah perusahaan layak beroperasi atau tidak sebagai bentuk tindakan yang tegas sekaligus peringatan untuk perusahanperusahaan yang masih melakukan penahanan ijasah dan juga pengupahan yang tidak sesuai dengan UU Tenaga kerja,” tutupnya. (reza/sukron)

Kades Pangadegan dan Ketua RT “Terancam di Polisikan” MITRAPOL, TANGERANG - Sungguh diluar akal sehat perbuatan Kepala Desa Pangadegan dan Ketua RT yang satu ini. Diduga sudah memalsukan surat penjualan sebidang tanah hak milik H. Ali Udin di jual oleh kedua oknum tersebut, kini mereka terancam dipidanakan karena melanggar Perda terkait tanah warga dan memalsukan Akte Jual Beli (AJB) berikut tanda tangannya.

Kepada Mitrapol, H. Ali Udin menuturkan bahwa tanah yang terletak di Kp. Gaok RT 004 RW 04 Desa Pangadegan, Kec. Pasarkemis Kab. Tangerang. Kohir C.817 Persil 15.D 11 Blok 01 Luas 330 m2, surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan An. Ali Udin NOP.36.19.090.008.001.0010.0. tanah yang diperoleh dari almarhum H. Saih (Ayah dari Aliudin-red) Almarhum H. Saih dan diperoleh dari Almarhum Ahmad selaku orang tuannya.

“Suemih selaku adik saya (H. Ali Udin-red) menjual tanah milik saya kepada H. Ahyar Spd.I Kades Pangadegan seharga Rp. 12.870.000., dan H. Ahyar selaku Kades bukannya mencari tahu terlebih dulu asal usul tanah dan pemilik tanah nya, malah tanah tersebut setelah dibeli dari Suemih (bukan pemilik tanah) dijual kembali kepada orang lain dan H. Ah-

yar telah membuat AJB atas nama Hj. Napsiah, sedangkan Hj. Napsiah tidak pernah merasa dirinya telah menjual tanah milik saudaranya,” terang H. Ali Udin.

H. Ali Udin telah mengkantongi bukti-bukti kuat untuk membawa kasus ini sampai kepengadilan dan Adiknya pun akan diseret ke penjara jika memang bersalah. “Saya sudah memiliki bukti kuat dan akan segera melaporkan kasus ini, siapapun yang bersalah harus terima hukuman. Karena Hak saya sudah di makan,” tegas H. Ali. Sementara atas kejadian tersebut, Hj. Napsiah dan dua anak nya kaget atas ulah H. Ahyar Kades Pangadegan dan Saman Ketua RT 04 RW 02 yang telah membuat Surat Tanah atas namanya.

“Parahnya ini sudah memalsukan tandatangan saya dan kedua anak saya sudah membuat surat pernyataan bahwa saya dan anak saya tidak pernah menjual tanah milik saudara saya dan membenarkan tanah tersebut milik H. Ali Udin,” terang Hj. Napsiah yang terlihat sedih dengan masalah ini.

Saman selaku Ketua RT 04 RW 02 yang mengurus AJB dan memalsukan tanda tangan Hj. Napsiah saat dikonfirmasi dirumahnya dirinya membe-

narkan dan mengakui bahwa dirinya yang mengurus AJB dan memalsukan tanda tangan.

“Saya hanya bawahan dan disuruh oleh pimpinan yaitu Kades Pangadegan H. Ahyar. Sebelumnya saya sudah bilang untuk memberitahu pemilik tanah, tetapi Kades menjawab tidak perlu karena sudah tahu pemiliknya,” ujar Saman.

Ditempat terpisah Kades Pangadegan saat dimintai keterangannya mengatakan, Kenpa tanah milik H. Ali dibuatkan AJB atas nama Hj. Napsiah karena dia ahli waris dari Alm Ahmad dan saya membeli tanah ini dari Suemih.

“Kalau mau di penjarakan yah itu Suemi adik nya H. Ali yang telah menjual tanah nya itu,” ujar Kades. (deden)

18

NUSANTARA

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

Dana Desa Diduga Dimanipulasi PJS Desa

Taman Pintar Tidak Berfungsi Baik

Gedung Perpustakaan yang kurang dimanfaatkan

MITRAPOL, PANDEGLANG - Gedung perpustakaan di Desa Margasana Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Banten yang sudah lama di bangun dari anggaran Dana APBDesa TA 2016 (ADD Tahap ke III) tidak sesuai dengan nama dan fungsinya.

Taman Pintar hanya ada pendopo untuk berteduh dan gedung perpustakaan, sedangkan perpustakaan di dalamnya tidak ada buku dan kosong melongpong bagaikan gudang kosong yang tidak ada penghuninya.

Salah satu warga yang tidak mau

namanya disebutkan mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan Taman Pintar dan Gedung Perpustakaan tidak di fungsikan dengan baik dan di nikmati oleh masyarakat banyak khusus nya warga Desa Margasana.

“Sepengetahuan saya anggaran yang

MAKIN Pondok Cabe Peringati Perayaan Cap Go Meh MITRAPOL, TANGSEL - Masih dalam rangkaian Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili, Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) Pondok Cabe menggelar acara perayaan Cap Go Meh. Perayaan Cap Go Meh dilangsungkan di Litang Pondok Cabe Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Jum'at 10 Februari 2017.

Rangkaian Ibadah perayaan Cap Go Meh berlangsung khidmat dan lancar untuk memberikan rasa aman kepada pemeluk agama Khonghucu yang sedang beribadah. Pihak Kepolisian dari Polsek Pamulang yang dipimpin langsung Kapolsek Pamulang AKP Tatang

AS hadir guna memantau situasi sekaligus pengamanan agar Perayaan Cap Go Meh berjalan dengan lancar.

Tamu undangan yang hadir pada peringatan Cap Go Meh Walikota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Walikota bidang Kemasyarakatan dan SDM Suharno, unsur Muspika Kecamatan Pamulang, Kapolsek Pamulang AKP Tatang AS, Danramil Ciputat Kapten Ober Purba dan tamu undangan lainnya.

Usai rangkaian ibadah Perayaan Cap Go Meh, Mitrapol sempat berbincang dengan Rohaniawan yang juga sebagai Wakil Ketua Bidang Agama

Anggaran Minim, Camat Patia Tetap Bangun Kantor Kecamatan MITRAPOL, PANDEGLANG - Baru beberapa minggu menempati kantor Ke-

camatan Patia, Kab. Pandeglang, Subaro Milisi selaku Camat Patia langsung

di gulirkan sangatlah besar untuk pembangunan Taman Pintar dan gedung Perpustakaan. Bahkan gedung perpustakaan selalu di kunci rapat tidak bisa di kunjungi masyarakat dan masyarakat bertanya tanya kenapa? dan di dalamnya ada apa?,” ungkapnya.

Sementara Wawan Ridwan selaku PJS Desa Margasana, saat di konfirmasi, Jumat (27/1/2017) hanya menjelaskan bahwa dirinya hanya membangun Taman Pintar saja dan untuk selebihnya bukan urusan nya.

“Tidak apa-apa yang penting saya sudah mendirikan Taman Pintar dan Gedung nya. Masalah di fungsikan atau tidak bukan urusan saya,” ucapnya dengan enteng.

Mengetahui hal tersebut sebagian warga masyarakat menjadi bertanyatanya. Apalagi Wawan Ridwan hanya sebagai PJS Desa Margasana, Diduga dana anggaran di kemplang untuk keperluan pribadinya saja.

“Ini sudah tidak benar, harusnya PJS Desa Margasana selaku pemimpin desa bisa memfungsikan aset desa dan tidak menyia-nyiakan nya. PJS Desa bukan tipe pemimpin yang patut menjabat di Desa Margasana,” ungkap salah satu narasumber yang tidak mau nama nya disebutkan. (yayan/ahmad fauzi/juhanda) Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) Pondok Cabe WS HT Syaputra, dalam perbincangan dengan Mitrapol dia mengatakan, Perayaan Cap Go Meh Tahun ini dengan mengambil tema "Sedikit bicara banyak bekerja" kenapa diambil tema ini karena situasi sekarang ini saya nilai benar-benar membuat rakyat bingung, satu sama lain saling menghujat, memfitnah, banyaknya komentar dimana-mana yang terkadang membuat situasi bertambah rumit, saya menyayangkan keadaan ini, dulu kita hidup rukun berdampingan, saling menghormati dan menghargai antar agama, suku dan Ras. “Namun saya berharap dan yakin keadaan ini bisa kembali kesituasi yang kondusif. Sebagai rohaniawan saya mengajak pemeluk Khonghucu untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, tidak banyak komentar dan banyak bicara yang nantinya bisa menimbulkan persepsi yang berbeda dan akan memperkeruh suasana,” kata WS HT Syaputra.

Perayaan Cap Go Meh kali ini para pemeluk Khonghucu berdoa meminta agar negeri ini tetap dalam keadaan yang kondusif dan tetap terjaganya persatuan dan kesatuan.

“Harapan untuk tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya.,ungkapnya. Perayaan Cap Go Meh ditutup dengan atraksi barongsay dan atraksi lainnya,” tutupnya. (ahmad fauzi/agus) merapihkan dan membenahi halaman kantor dan membangun taman, Jumat (20/1).

“Walau tak ada anggaran tapi pembangunan tetap di jalankan, kerapihan adalah sebuah keindahan bagi seluruh masyarakat kecamatan patia dan kesejukan bagi kita semuanya,” kata Subaro.

Di samping itu, lanjutnya, taman itu sangat penting juga bagi kita semuanya.

Kedepannya mudah-mudahan kantor Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang Banten biar tambah maju dan bisa melayani dengan baik masyarakatnya, sebab pemerintahan itu pelayan nya masyarakat. (a fauzi/yayan)

Warga Minta BLHD Kab Tangerang Tutup Pengepul Limbah B3 Ilegal MITRAPOL, KAB. TANGERANG – Kabupaten Tangerang menjadi lahan basah dan surga bagi para pengepul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang diduga tutup mata?.

Oknum-oknum BPLHD Kab. Tangerang diduga kenyang menerima upeti dari pemilik Limbah B3, maka Kab. Tangerang tetap menjadi lahan basah bagi pengepul limbah B3. Padahal dalam UU Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 yang mana bagi usaha yang bergerak di bidang limbah B3 harus mengkantongi ijin sesuai kegiatan.

Seperti CV. Noor Annisa Chemical yang sebelumnya sudah di kirimi surat terkait konfirmasi wartawan mitrapol.com terkait perijinan

pengepul cairan kimia yang sudah habis masa berlakunya dan tidak mendapatkan ijin dari Dinas BLHD karena pihak BLHD Kab. Tangerang tidak mau memperpanjang kembali perijinan milik CV. Noor Annisa Chemical.

Namun sampai berita ini di tayangkan belum ada tanggapan serius dan jawaban dari CV. Noor Annisa Chemical yang beralamat Jl. Bugel Pangadegan Desa Pangadegan, Pasar Kemis, Sukamantri Tangerang Banten.

Sementara desakan warga kepada Dinas BLHD Kab. Tangerang untuk menyegel perusahaan ilegal tersebut terus bergulir hingga kini. Warga masyarakat meminta ketegasan Dinas BLHD Kab. Tangerang. (deden)

Musrembang Tahun 2017 di Kec Cirenten dan Bojongmanik

MITRAPOL, LEBAK - Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan kecamatan (Musrenbang) tahun 2017 Kecamatan Cirinten dan Kecamatan Bojongmanik Kabupaten Lebak Provinsi Banten, telah selesai di laksanakan sesuai jadwal yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lebak yakni pada hari Rabu (7/2/2017) di Kantor Kecamatan Cirinten dan Kecamatan Bojongmanik acara yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut berjalan dengan sukses dan lancar sampai selesai.

Acara Musrembang Kecamatan yang dihadiri puluhan orang peserta dari berbagai unsur diantaranya perwakilan Perangkat Desa, BPD, LPM, RT/RW, PKK, Karangtaruna, Kelompok Tani, dan unsur Lembaga Pendidikan, juga Muspika.

Acara tersebut dipimpin oleh masing-masing Kecamatan untuk Kecamatan Cirinten dipimpin H. Arsid Sos, dan untuk Kecamatan Bojongmanik di pimpin Ruli, secara langsung serta dihadiri pula Nara Sumber dari pihak Kabupaten.

Dalam acara juga dibahas rencana pembangunan tingkat Kecamatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang sekaligus menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat dan kegiatan desa yang akan dibiayai melalui APBDES termasuk Dana Desa, ADD, APBD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

Namun demikian hasil musyawarah menetapkan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2018

nantinya masih konsentrasi pada penuntasan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik seperti halnya pembangunan Jalan, Saluran Drainase Saluran Jitut pertanian, maupun sebagian perbaikan jalan Pavling Desa yang sekiranya sangat perlu penanganan.

Camat Cirinten dalam kata sambutanya mengtakan dengan di adakanya Musrembang sekarang ini guna merencanakan pembangunan pada tahun 2018 mendatang, kami berharap pada masyarakat untuk mayoritas pembangunan di fokuskan pada infrastruktur terlebih dahulu, juga untuk di ketahui bahwa untuk tenaga pengajar (Guru) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan di beri honorer dari dana desa (DD).

“Serta berharap dengan adanya Musrembang ini bisa bermanfaat serta mewujudkan pembangunan yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya,” kata Camat Cirinten.

Begitu juga Camat Bojongmanik Ruli menjelaskan bahwa pembangunan di wilayah lingkungan Kecamatan Bojongmanik mayoritas untuk membangun jalan desa, mengingat ada beberapa titik ruas jalan yang perlu di perbaiki.

Ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang telah mengikuti Musrembang Kecamatan serta pada nara sumber, “semoga dengan hasil Musrembang ini mari kita kawal bersama agar di tahun 2018 mendatang hasil Musrembang hari ini dapat di realisasikan,” tutupnya. (aan)

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

LPKM Geruduk dan Orasi Protes Pemkab Mappi

MITRAPOL, MAPPI - Tepat pukul 10 : 15 tanggal 6 Februari 2017 LPKM (Lembaga Peduli Kesejateraan Masyarakat) berdemonstrasi di Kantor Sekretariat pemerintah daerah Kabupaten Mappi, Papua. Saat para demonstran melakukan orasi tersebut Bupati atau Plt Bupati Mappi sedang menjemput Dandim 1707/Merauke dari Merauke di bandara Soba, setelah selesai penjemputan tersebut Benyamin Ngali yang merupakan Plt Bupati langsung menuju kantor dimana para demonstran sedang berorasi.

Sesampainya di ruang kerjanya dengan sangat sigap Plt Bupati tersebut memanggil perwakilan demonstran, empat orang perwakilan di antara nya Benediktus Amta sebagai Ketua Koordinator dan 3 orang lain nya, salah satu nya perwakilan perempuan LP4I Katarina Yas. Keempat orang tersebut langsung menyerahkan tuntun atau aspirasi mereka secara tertulis pada

Benyamin.

“Aspirasi kalian ini saya terima, tetapi saya tidak dapat mengambil kebijakan secepatnya, berhubung masa jabatan saya akan berakir pada 12 Februari 2017 ini maka saya tidak mau mempersulit Pejabat Bupati terpilih nanti,” tandas nya.

Lanjut kata Benyamin, kalau soal pelantikan sudah sesuai dengan aturan PP No. 18. Memang ada

Curiga Dana Desa Tidak Transparan

nama yang tidak sesuai itu yang membuat saya marah besar pada Kepala BKPLA, dan mengenai K 1, K 2 atau data base itu ya benar banyak masalah nya, masalah nya ada pada nama yang tidak jelas dan ijasah nya.

“Kalau soal beasiswa ini juga harus lebih di perhatikan dan banyak kriterianya serta harus ada rincian yang jelas jangan sampai di salah gunakan oleh anak-anak kita, dan terimakasih karena kata kalian Lembaga Peduli Kesejahtran Masyarakat ini fungsi nya sebagai pengontrol pemeritah ya itu sangat perlu,” tutup Benyamin.

Peran media juga diharapkan tidak hanya mengkritik tetapi bersama dengan pemerintah membangun SDM anak Mappi dalam memberikan informasi yang berimbang, adil, cerdas dan rill juga sebagai pengontrol pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah Mappi.

Beberapa poin dalam tututan atau aspirasi LPKM tersebut antara lain, mengenai pelantikan esalon II-III dan IV, pengangkatan PKD (Pegawai Kontrak Daerah) yang dimana terdapat beberapa orang yang tidak pernah terlihat menjadi PKD tetapi mendapatkan SK CPNS, mengenai beasiswa dimana anak Mappi asli banyak yang tidak mendapat beasiswa tersebut, dan juga meminta pemerintah memperhatikan anak Mappi yang mengikuti tes di Kepolisian dan TNI, dan masih ada beberapa poin lainya yang tidak dapat di uraikan satu persatu. (yanes)

Warga Makimi Protes Kepala Desa MITRAPOL, MAKIMI – Adanya kecurigaan penyelewengan Anggaran Dana Desa serta dana lain yang menurut masyarakat layak untuk dicurigai dalam pelaksanaannya. Kepala Distrik Makimi Saverius Tebai S. STP mengadakan pertemuan antara masyarakat dengan Sutrimo selaku Kepala Kampung berdasarkan laporan masyarakat agar Kepala Kampung mengklarifikasi tentang penggunaan anggaran Dana Desa di aula kantor Distrik Makimi, belum lama ini.

Acara yang juga dihadiri Danramil dan Kapolsek Makimi beserta anggotanya. Dalam pertemuan ini perwakilan dari masyarakat menyampaikan aspirasinya, juga meminta agar Kepala Kampung bisa menjelaskan aliran dana dana tersebut.

Kepala Kampung menyampaikan bahwa semua pertanggung jawaban sudah dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban ke Dinas BPMK Nabire dan kalau warga masih merasa curiga, dirinya akan membagikan foto copy nya ke para RT RW, setelah dari pertemuan tersebut.

Dia juga mengatakan kalau terdapat kesalahan atau penyalah gunaan dana tersebut, maka ia sanggup untuk diproses secara Hukum.

Akhirnya masyarakat pun membubarkan diri dan menunggu apa yang dijanjikan oleh Kepala Kampung Sutrimo melalui Bamuskam.

Ditempat terpisah ketika mitrapol.com bersama seorang tokoh pemuda yang peduli dengan Desa yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa sebelum acara pertemuan di Aula kemarin

itu dirinya sudah mendata tempattempat yang di kerjakan oleh Kepala Kampung.

“Seperti jembatan yang dikerjakan tanpa adanya block plan informasi dan anggaran pengerjaan nya bahwa pekerjaan ini di kerjakan melalui dana apa?. Padahal kalau dibandingkan dengan dana Respek Mandiri tahun 2012 plakat masih ada dengan jelas. Masyarakat bisa melihat bahwa pekerjaan ini dikerjakan melalui dana respek mandiri yang nilainya Rp 18 jutaan, dan inipun masih ada masyarakat yang tanya,” bebernya.

Anehnya yang saat ini, masih lanjutnya, dikerjakan melalui dana desa yang jauh lebih besar, ukuran sama tapi menelan biaya Rp 26 juta lebih, dan aneh lagi ada jembatan yang baru di Cat warna Biru dan masih keliatan baru, lokasi jauh dari kampung (lahan dua), sekarang bisa diliat sendiri, masa baru di cat tapi sudah dikelilingi rumput.

Sementara Kepala Kampung Sutrimo saat di konfirmasi mengatakan, Bahwa sebelum pengerjaan dana ini dirinya sudah melakukan

musyawarah dengan Bamuskam serta warga, “kalau ada masalah kecil saja kenapa mesti lapor ke Dinas BPMK, ini kan masalah kecil saja,” ucapnya enteng.

Hingga berita ini ditayangkan apa yang sudah dijanjikan Sutrimo pada musyarawarah tanggal 20 Januari 2017 belum juga di realisasikan oleh nya. Dan ini menambah kecurigaan warga bahwa memang Sutrimo diduga melakukan pemangkasan dana desa.

“Kiranya masalah ini untuk tidak menimbulkan kecurigaan perlu pemerintah atau aparat terkait segera turun kelapangan. Kita perlu mengerti bahwa dana ini bukan kecil, penggunaan dana harus transparan dan terbuka,” ucap salah satu tokoh pemuda.

Kepala Distrik Makimi Saverius Tebai S. STP saat dikonfirmasi via telepon selulernya mengatakan bahwa hingga hari ini kami belum mendapat laporan dari Sutrimo atau Bamuskam. “Dalam hal ini saya serahkan pada masyarakat serta Pemerintah setempat agar di selesaikan secepatnya,“ ujarnya. (priyo)

NUSANTARA

19

Azis Gerrard:

Untuk Memiliki Kesuksesan Usaha, Kuncinya Harus Bersabar MITRAPOL, PANDEGLANG - Azis Gerrard seorang pengusaha muda di Kampung Panimbang Desa Panimbang Kecamatan Panibang Kabupaten Pandeglang Banten yang menbuka toko yang menjual berbagai macan perlengkapan alat olah raga dari tingkat anak sampai dewasa.

Saat ditemui mitrapol.com di sela kesibukannya, Azis Gerrard mengatakan bahwa dirinya memulai usahanya tersebut dengan kesabaran dan ketekunan dibidang usaha memberikan hal positif dalam usaha, “untuk memiliki kesuksesan dalam suatu usaha kita harus bersabar sebab usaha itu benar-benar harus dilakukan dan dijalankan dengan ekstra keras, salah satunya sabar dan tidak boleh merasa jenuh dan putus asa,” katanya.

Menjalankan usaha dagang, lan-

Azis Gerrard jutnya, apalagi di jaman sekarang ini kita harus benar-benar banting setir untuk mendapatkan kan kesuksesan dalam berusaha.

“Kita punya usaha tidak mungkin langsung besar kalau gak di awali dari kecil serta kesabaran dan ketekunan Insya Allah kita akan menjadi sukses dan akan menjadi besar,” tutupnya. (a fauzi/yayan)

HPN 2017 di Bitung Diwarnai Unjuk Rasa Pekerja Pers MITRAPOL, BITUNG - Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2017, Insan Pers di seluruh Indonesia menggelar berbagai kegiatan menarik.

Namun lainya hal nya dengan para Wartawan di Kota Bitung, dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2017, malah puluhan wartawan dari berbagai media yang tergabung dalam wadah Bitung Jurnalis Club (BJC) mendatangi ruangan SPK Polres Bitung untuk melaporkan dugaan pelecehan dan pencemaran terhadap profesi Wartawan, Rabu (8/2).

Dalam Laporan tersebut, terkait dengan pernyataan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Bitung, Alexander Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi DPRD Kota Bitung bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Kabag Perekonomian dan PT. Delta Pasific Indotuna dalam membahas retribusi izin HO di ruangan Paripurna DPRD Kota Bitung, pada Senin (6/2).

Pasalnya saat RDP tersebut, Wenas melontarkan kata-kata yang menyayat perasaan para wartawan. "Kalian (PT. Delta-red) banyak masalah dalam ketenagakerjaan, mulai dari pesangon sampai THR, tapi tidak pernah diberitakan karena sering membayar koran-koran dan menyuap wartawan," ungkap Wenas dihadapan para pengunjung forum tersebut.

Terpisah, Wartawan TV One Biro Bitung, Idam Natzir mengatakan bahwa apa yang dituduhkan

Wenas sangat tidak relevan dengan subtansi materi pertemuan. Malah menjurus ke sejumlah permasalahan di PT. Delta Pasific Indotuna yang katanya tak diangkat media karena telah disuap. "Kami minta pernyataan Wenas dibuktikan, makanya kami membuat laporan resmi ke Polres agar semua jelas apakah betul selama ini PT. Delta Pasific Indotuna telah menyuap Wartawan atau tidak,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Bitung, AKBP Philemon Ginting SIK MH menyatakan akan menindaklanjuti laporan resmi BJC itu. "Berdasarkan laporan Nomor : LP/63/ II/2017/Sulut/Res-Btg, kami akan awali dengan pemanggilan saksisaksi pelapor untuk dimintai keterangan terkait dugaan penghinaan dan pencemaran rekan-rekan Pers Kota Bitung,"singkatnya.

PT. Delta Pasific Indotuna menegaskan agar Wenas membuktikan tudingan suap yang dilakukan perusahaan kepada Wartawan, hal ini di sampaikan General Manager PT. Delta Pasific Indotuna, Ir. Abdul Khalid, MBA. Tak hanya sampai di situ, di dampingi wartawan senior Leonard Axel Galatang, kembali sejumlah awak media di Bitung, menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD yang di terima Ketua DPRD Laurensius Supit, dan anggota Sam Panay, Nabsar Badoa, serta Roni Boham, meminta agar pimpinan DPRD untuk menjadwalkan dengar pendapat dengan Wenas. (serdy)

20

NUSANTARA Bentrok Berdarah Antar Pemuda di Sugihwaras MITRAPOL, SULBAR - Bentrok pemuda yang mengakibat kan kedua pihak mengalami luka, Kamis (9/2/2017). Tepat nya di Desa Sugihwaras di Jalan Balai Desa Kec.Wonomulyo Kab. Polewali Mandar sekitar jam 16:30 di saat Hariadi Bin Suandi Damang (27) berada di depan rumah warga.

Hariadi bersama teman-teman duduk santai di atas motor sambil bercerita tiba-tiba Wiwin Bin David (35) datang marah-marah tanpa sebab yang jelas langsung menempeleng Hariadi sebanyak 3 kali sambil mencabut pisau (badik) melihat Wiwin mencabut pisau Hariadi lari menyelamatkan diri pulang ke rumah.

Karena ada hajatan warga (pesta pernikahan) dengan hiburan campur Sari Hariadi kembali ke Jl. Balai Desa di jalan balai desa Hariadi kembali bertemu dengan Wiwin, tidak cukup satu menit wiwin langsung mencabut pisau mendatangi Hariadi, merasa terancam Hariadi melakukan perlawanan sebelum pisau yang di genggam Wiwin di tusuk kan ke Hariadi, refleks Hariadi mengayunkan parang yang di genggam nya dan mengenai kepala Wiwin. Wiwin berusaha menikam kan pisau ke arah tubuh Hariadi namun Hariadi menangkap pisau yang di hujamkan ke arah tubuh nya oleh Wiwin.

Warga sekitar yang menyaksikan langsung melerai kedua belah pihak (Hariadi dan Wiwin) Hariadi langsung pulang karena mendapat arahan dari salah satu warga yang kebetulan seorang anggota TNI. Wiwin masih tetap berada di TKP dan berteriak teriak.

Atas kejadian bentrok tersebut Hariadi mengalami luka sayat yang cukup serius dan mendapat 15 jahitan sedangkan Wiwin mendapat luka bacok di bagian kepala. Menurut informasi warga

Wiwin di larikan ke RSUD Polewali Mandar sedangkan Hariadi mendapat perawatan di bidan desa sumberjo.

Setelah kejadian bentrok antara Hariadi dan Wiwin jajaran Polsek Wonomulyo di wakili Babinkamtibmas Desa Sugihwaras Aipda Asrul mendatangi Hariadi yang sementara mendapat perawat di bidan Desa Sumberjo, setelah Hariadi selesai mendapat perawatan selanjut nya Hariadi di bawa ke Polsek Wonomulyo untuk di amankan.

“Hariadi sempat di inapkan di Polsek Wonomulyo guna menghindari hal hal yg tdk di inginkan,khawatir bentrok ini melebar ke permasalahan susulan, Jumat (10/2/2017) sekitar pukul 14:00 Hariadi di perkenankan pulang ke rumah oleh pihak kepolisian untuk istirahat,” ujar Aipda Asrul.

Pihak kepolisian menyarankan agar kedua pihak melakukan kesepakatan perdamaian di kantor desa sugihwaras di karenakan dari pihak keluarga wiwin di wakili Malik (paman Wiwin) sudah mendatangi pihak keluarga Hariadi untuk meminta agar permasalahan ini jangan di perpanjang.

“Dan baik nya kita buat perdamaian saja karena kita cari jalan baik nya,” kata Malik. (rizal wahyudi)

O2SN 2017 Kecamatan Kertasari Bandung Gunakan Dana BOS MITRAPOL, BANDUNG - Agenda rutin tahunan Olimpiade Olah raga Siswa Nasional (O2SN) 2017 digelar di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Jawa Barat, Kamis (26/2/2017).

Dalam pidatonya Ketua Panitia pelaksana Jajang Caryana S.Pd mengucapakan terima kasih kepada, Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala UPTD dan Pengawas serta Penilik TK dan SD juga para Kepala Sekolah berikut para Guru, Kepala Desa Neglawangi dan Santosa se Kecamatan Kertasari dan Administratur PTPN VIII Perkebunan Sedep. Yang telah memberikan ijin dan membantunya untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan O2SN ini yang diselengggarakan dilapang sepak bola perkebunan sedep.

“Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, sehingga diharapkan dengan kegiatan ini para siswa menjadi sehat, kuat dan cerdas, membiasakan olah raga, berprestasi dan dapat menyalurkan bakatnya dibidang olah raga sselain akademik, munculnya bibit-bibit olahragawan dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, berjiwa sportifitas dan bisa membawa nama baik wilayah, sekolah dan keluarga,” ujar Jajang.

Dengan tema "Melalui Olimpiade Olah raga Siswa Nasional

Kita Tingkatkan Prestasi Siswa di Kecamatan Kertasari" dan cabang olah raga yang dilombakan adalah sepak bola, volley ball putra putri, badminton putra putri, tenis meja putra putri, catur cepat putra putri, catur standar putra putri dan sepak takraw. Dengan peserta dari 8 ranting yang berjumlah 125 orang putra dan 125 orang putri serta 15 orang wasit putra dan 6 orang wasit putri.

Jajang mengunkapkan bahwa sumber dana hingga terlaksananya kegiatan O2SN Kecamatan Kertasari menggunakan dana BOS. “Mengenai sumber dana kegiatan ini, sepenuhnya diambil dari iuran Sekolah Dasar di Kecamatan Kertasari yang berjumlah 47 SD dan bersumber dari dana BOS Pusat,” terangnya. (anang r)

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

Gubernur Sumsel Hadiri Pisah Sambut Bupati Musi Banyuasin

setelah saya nonaktif beberapa waktu lalu dan kepada bapak H Yusnin saya harapkan dapat melanjutkan transisi sampai dengan terpilihnya pemimpin Muba pilihan rakyat melalui Pemilukada serentak 2017," tutupnya.

Pada malam itu juga, David BJ Siregar menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik selama ia menjabat sebagai PLT Bupati Muba. "selama saya menjabat tentu banyak kekurangan, kesalahan termasuk dalam hal kebijakan. Pada malam hari ini saya menyampaikan permohonan maaf," ujarnya.

Bertugas selama 104 hari, ia mengatakan telah menyelesaikan tugasnya sebagai PLT Bupati sesuai dengan SK (Surat Keputusan) setelah menyelesaikan OPD. "Saya mencintai kabupaten Muba, kami harap kami saaat kembali kesini menjadi bagian dari kabupaten Musi Banyuasin. Ssaya

juga ucapkan selamat bertugas kepada PJ Bupati Muba semoga dapat bekerja dengan baik sesuai yang diamanatkan pada pengambilan sumpah jabatan serta mengucapkan terima kasih kepada bapak Beni Hernedi yang telah berkontribusi membangun kabupaten Muba," tutupnya.

Sementara itu, PJ Bupati Muba H Yusnin dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf atas dibatalkannya pelantikan PJ Bupati Muba pada tanggal 16 Januari lalu, hal itu disebabkan karena belum selesainya Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Selatan.

"Saya diberi kesempatan menjadi PJ Bupati Muba, ini tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. tugas saya disini untuk memfasilitasi pelaksanaan Pilkada Muba 2017, melalui kesempatan ini saya menghimbau semua lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya," himbaunya.

Diakhir sambutannya ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Muba periode 20122017 yang telah memberikan banyak perubahan yang lebih baik dan ucapan terima kasih kepada David BJ Siregar yang telah melanjutkan pembangunan selama bapak Beni cuti.

David selamat bertugas kembali ke Pemprov Sumsel.

"Saya membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam menjalankan tugas saya untuk mensukseskan Pemilukada 2017 sehingga dapat menghantarkan bupati definitif dengan harapan Muba dapat lebih maju lagi seperti dahulu",tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Muba Jon Kenedi SIP beserta anggota, Kapolres Muba AKBP Julihan Muntaha SIk, Ketua KPU Muba H. Firdaus Marvel, Ketua Panwaslu Muba, Wakil ketua PA Sekayu, Para Staf Ahli, Para Asisten, Seluruh Kepala OPD, Ormas MKGR serta tokoh-tokoh Agama dan Masyarakat sekitar Sekayu. (arianto)

kan Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Do'a oleh Sekretaris MUI Sumsel Drs. H. Ayik Farid. Setelah itu sambutan dari Ketua PW PBNU Sumsel Drs. KH. Amri Siregar, M.Ag. dalam kata sambutanya mengatakan " Pertemuan ini bukan didasarkan pada besarnya permasalahan kebangsaan keumatan yang saat ini terjadi di Indonesia tetapi merupakan Agenda Silahturahmi antara Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Tokoh Ulama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda di Sumsel. NU diwilayah Sumsel siap membantu Polri dan TNI untuk menjaga keamanan NKRI secara bersama dengan Banser (Barisan Serbaguna) Pemuda Anshor ".

Sambutan dari Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumsel Dr. Purmansyah Suadi, Sh, Mh Mengatakan " agar Masyarakat Sumsel untuk tidak ikut melaksanakan aksi 11, 12, dan 15 Februari 2017 di Jakarta, dengan pertimbangan Keamanan karena bertepatan dengan Pilkada Jakarta. PP Muhammadiyah siap menjaga keutuhan NKRI, dengan konsep Islami ".

Sambutan Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Sudirman, SH, MH Mengatakan " Indonesia saat ini sedang menjadi incaran dari Negara kafitalis, Komunis dan di serang dengan Ekonomi, Narkoba, dan Tenaga Kerja Asing. mengajak Tokoh Ulama, Agama, Masyarakat, Tokoh Pemuda untuk bersama sama menjaga Kesatuan dan persatuan NKRI " Himbaunya Kepada seluruh Ulama, Tomas, Toga dan Masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan semuanya berita, maupun ajakan yang beredar di Medsos dengan tidak mengikuti aksi 11, 12, dan 15 Februari 2017 di Jakarta nanti.

Sambutan Kapolda Sumsel Irjen Polisi Drs. Agung Budi Maryoto, MSi mengatakan " Masyarakat jangan mudah terprovokasi terhadap, berita, informasi, himbauan dan ajakan yang beredar di Medsos, semuanya harus jelas kebenaran serta sumbernya dari mana " himbaunya agar Warga Sumsel tidak ikut bergabung dalam Aksi 11, 12 dan 15 Februari 2017 tentunya dengan bantuan para Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. harapnya juga semua Mendukung adanya rencana untuk melaksanakan Silaturrahmi dengan cara zikir Bersama baik di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten. " NKRI Harga Mati " tegasnya. (herry eddy/irwan)

MITRAPOL, MUBA - Sehari Setelah dilaksanakannya Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Penjabat Bupati Musi Banyuasin oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin, Pemkab Muba Menggelar Malam Ramah Tamah sekaligus pisah sambut Wakil Bupati Muba periode 20122017 Beni Hernedi dan Plt Bupati Muba David BJ Siregar kepada PJ Bupati Muba H Yusnin, bertempat di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate, Jum'at (10/02/2017) malam.

Wakil Bupati Muba periode 20122017, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah, DPRD, dan FKPD yang telah bekerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan, mengawal proses pembangunan serta menyelesaikan semua permasalahan ditengah-tengah masyarakat mulai dari kabut asap hingga banjir.

"Alhamdulillah berkat bimbingan kuyungku (seluruh kepala OPD) di pemerintahan, Pemkab Muba menutup akhir tahun lalu tanpa ada masalah keuangan (Hutang), hal itu menjadi prestasi kita di Sumsel satu-satunya kabupaten yang tanpa ada Hutang", ucapnya sembari tersenyum.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada David BJ Siregar yang telah melaksanakan tugas sebagai Plt Bupati Muba dan mengucapkan selamat bertugas kepada H Yusnin "Bapak David sukses melaksankan tugas di Muba, telah banyak menjalankan program pemerintah

Silaturrahmi Kamtibmas di Mapolda Sumsel MITRAPOL, PALEMBANG - Bertempat di Gedung Catur Sakti Mapolda Sumsel pukul 09.00 WIB telah berlangsung acara Silaturrahmi Kamtibmas bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Agung Budi Maryoto MSi, Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Sudirman, SH.MM, Ulama se- Sumsel dalam rangka memperkokoh Ukhuwah Islamiah dan Ukhuwah Wathaniyah untuk merawat NKRI dan Pancasila. (9/2/2017) Dalam Acara tersebut turut pula hadir Irwasda Sumsel, Kabid Humas Polda Sumsel, Pejabat Utama Polda Sumsel, Kapolres kota dan Kabupaten Wilayah Sumsel, Kasat Intel Polres serta jajaran, Pengurus MUI Kota dan Kabupaten Wilayah Wilayah Sumsel, Pengurus FKUB Kota dan Kabupaten Wilayah Sumsel, Ketua PWNU Kota dan Kabupaten Wilayah Sumsel, Wakil Ketua DPW Muhammadiyah Kota dan Kabupaten Wilayah Sumsel, Ketua GP Ansor Kota dan Kabupaten Wilayah Sumsel, Tokoh Agama Kota dan Kabupaten Wilayah Sumsel, Para Ulama dan semua Awak Media.

Acara dibuka dengan menyayi-

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

NUSANTARA

21

Diduga Korupsi Dana RTLH

Putera Pandeglang: Tangkap dan Kebiri Kades Harapankarya Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan Stabilitas Keamanan Desa MITRAPOL, LEBAK - Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Desa dan RT/RW berlangsung di Desa Bojongmanik, Rabu (8/2/2017) dengan pemaparan yang di berikan Babinsa Koptu Saprudin.

Koptu Saprudin dalam pemaparannya mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan siskamling dan saling berkordinasi dengan Babinsa dan Babinmas guna menciptakan Kamtibmas yang kondusip di jajaran Desa Bojongmanik.

“Di Desa Bojongmanik selama ini sering terdengar banyak pengaduan dari masyarakat terkait kurangnya peran aktif dalam sistem keamanan di mulai dari kegiatan siskamling atau ronda malam yang hampir vakum," ungkap Saprudin.

Dia berharap dengan kegiatan evaluasi kinerja RT/RW dan pengaktifan kembali pos kamling bisa

mencegah banyaknya hal-hal yang tidak di inginkan oleh masyarakat.

“Desa Bojongmanik juga ada dua titik yang tidak aman terkait situasi yang rawan longsor yang rencananya akan di tempatkan pos kamling di areal tersebut guna mengantisipasi hal yang tidak di inginkan," tandasnya.

Koptu Saprudin juga menghimbau untuk RT/RW harus bisa mengumpulkan identitas warganya di mulai dari photo copy KTP dan Kartu Keluarga setiap satu bulan sekali berikut warga yang melahirkan atau meninggal.

Sementara usulan Kades Bojongmanik A. Supriatna menyambung apa yang sudah di paparkan oleh Babinsa Koptu Saprudin meminta agar kegiatan seperti ini harus ditanggapi dengan serius dan harus menjadi contoh buat desa lainnya. (aan)

Jembatan Desa Cikate

PU Bina Marga Tutup Mata

Kondisi Jalan dan Jembatan Desa Cikate Memprihatinkan MITRAPOL, LEBAK - Kondisi jalan jembatan desa Cikate menuju Kampung Cikujang menembus Kampung Penasaran Desa Cikate Kecamatan Cigemlong Kabupaten Lebak Banten kondisinya sangat memprihatin dan nyaris tidak bisa di lalui oleh kendaran, Rabu (25/1).

Saat Mitrapol melintas dilokasi dan melihat kendaraan pengangkut nyaris terperosok, hal itu akibat banyak plang jembatan sudah bolong dan hanya di tutup oleh kayu alakadarnya.

Sarkam warga setempat saat di mintai komentarnya mengatakan, kondisi jembatan dan jalan tentu sangat berbahaya jika dibiarkan terus karena jembatan ini adalah salah satu jembatan yang sering dilalui warga setempat baik yang mau ke pasar kecamatan ke kota rangkasbitung dan malingping.

“Jembatan ini sudah lama tidak diperhatikan pemerintah, padahal kalau jembatan dan jalan ini diperbaiki akan memudahkan mobilisasi warga. Dan keinginan warga agar

jembatan ini di bangun secara permanen dengan begitu tidak akan mudah rusak," katanya, Rabu (25/1/2017).

Di tempat terpisah, Ahmad pengemudi motor mengaku kerap khawatir dan was-was saat melintas di jembatan tersebut. menurutnya tidak semua kendaran roda dua maupun roda empat bisa melewatinya. “Apa lagi saat ini musim hujan, jika di guyur hujan kondisi jembatan sangat licin, kami berharap Pemkab Lebak segera memperhatikan jembatan yang mulai bobrok," ujarnya.

Sementara Rasim selaku Kades Cikate didampingi Bidin selaku Sekdes ketika di konfirmasi diruang kerjanya mengatakan, bahwa dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Lebak secepatnya memperhatikan dan membangun jalan serta jembatan Cikujang yang menembus Kampung Penasaran di wilayah Desa Cikate yang saat ini susah di lalui,” tandasnya. (aan)

Rumah yang tidak mendapatkan bantuan RTLH, Rumah yang mendapat bantuan RTLH namun harga material nya diduga di kurangi

MITRAPOL, PANDEGLANG - Miris jika kita mendengar bantuan sosial bagi rakyat miskin yang di korupsi oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab, seperti dana Bansos untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Harapankarya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang Banten yang di duga tidak tepat sasaran dan di manipulasi oleh oknum aparat desa.

milik rumah masing-masing. “Setelah selesai di survei oleh pengawas Bansos dari Propinsi lalu uang tersebut di kumpulkan oleh Kepala desa kayanya untuk dibelikan bahan bangunan oleh Panita, tapi saat di cek kurang lebih kalau di rupiahkan dana tersebut cuma sekitar Rp 9 jutaan, kemana larinya uang Rp 6 juta lagi,” paparnya.

Pada Jumat (27/1/2017) pukul 10.00 Wib, katanya lagi, saat kami konfirmasi ke Kades Harapankarya Enjat Sudrajat mengatakan dengan arogan kalau dirinya tidak tahu dan apabila benar itu tidak sesuai nanti akan diganti.

“Saya tidak tahu itu, dan apabila pembangunan RTLH tidak sesuai nanti akan saya ganti kalian gak usah khawatir duit saya banyak,” ucap MKS (36) meniru gaya Enjat Sudrajat.

Kenapa seorang Kepala Desa berbicara seperti itu, kami menduga ini ada permainan dengan panitia pelaksana. Sedangkan sudah jelas-jelas ada 12 rumah yang dapat bantuan, lanjutnya, itu menerima uang Rp. 15 juta tapi di kumpulkan kembali ke Kades.

“Kades Harapankarya harus di periksa, Tangkap dan di Kebiri. Karena diduga sudah makan uang bantuan rakyat miskin kalau sudah begini siapa yang mau bertanggungjawab,” tutupnya. (yayan/a fauzi)

Seperti penuturan MKS (36) salah seorang putera daerah Pandeglang yang juga anggota dari Keluarga Besar HALINTAR dan Kepala Biro Tabloid Mitrapol Kab. Pandeglang, merasa ada warga nya yang tertindas dan di bohongi sang Kades Harapankarya tentang penyaluran dana RTLH. “Rumah yang seharus nya dapat

bantuan tapi ini tidak dapat, tapi rumah yang segi permanen dia dibantu, itu pun nilainya tidak sesuai anggaran,” terang MKS (36).

Masih kata MKS (36), Menurut keterangan narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, per satu rumah yang masuk data RTLH dapat bantuan dana tunai Rp 15 juta langsung ke tangan pe-

MITRAPOL, BEKASI - Giat Kampanye terbuka di lapangan Telaga Asih Bekasi, Paslon Nomor urut 1, berlangsung meriah, Sabtu (11/2/2017). Sebelum kampanye di mulai, kegiatan yang dimulai dengan iring-iringan ribuan pendukung paslon dari wilayah Telaga Asih, hingga menggunakan kendaraan roda dua maupun empat tersebut berhasil menyedot perhatian masyarakat.

Tak hanya itu, sesampainya di lapangan Telaga Asih, ribuan pendukung Dr. Hj. Meilina Kartika Kadir S.Sos.,Msi dan Abdul Kholik SE.M.Si, tumpah ruah untuk saling sorak gempita. Tak pelak suasana pun menjadi semakin ramai meski kondisi lapangan dalam keadaan becek dan penuh lumpur.

Suara riuh semakin menjadi ketika Dr. Hj. Meilina Kartika Kadir S.Sos.,Msi, naik podium untuk menyampaikan orasinya. Dalam orasinya itu, Politisi yang besar di PDIP tersebut pun langsung meminta doa restu. Tak hanya itu, ia pun langsung meminta dukungan kepada masyarakat mengingat ia adalah warga asli Bekasi. ”Saya, Meilani Kartika Kodir dan ke-

luarga sama-sama orang Bekasi. Sekolah di Bekasi, besar di Bekasi. Dan ini juga putra daerah asli. Maka warga Bekasi bisa memilih warga Bekasi asli,” kata Meilani Kartika Kodir dalam orasinya.

Selain itu, ia juga menjelaskan, bila ada orang luar Bekasi yang berambisi menjadi Bupati di Kabupaten Bekasi harus ditelusuri lebih dalam. Ia khawatir, ada sesuatu yang tersembunyi yang bisa merugikan warga Bekasi selama masa kepemimpinan. ”Bila ada orang luar yang berambisi menjadi Bupati di bekasi, ia pasti ada maunya,” ungkapnya memberi masukkan kepada warga bekasi.

Akan tetapi ia tak menjelaskan secara pasti apa yang di maksud tersebut.

Namun, pihaknya hanya berharap warga bekasi bisa memilih pemimpin dari asli Bekasi. Selain itu, ia juga mengimbau kepada pendukungnya supaya tidak tergiur dengan iming-iming paslon lain. ”Di hari tenang mendatang, pastinya akan banyak sekali amplop tersebar.

Maka pendukung Dr. Hj. Meilina Kartika Kadir S.Sos.,Msi harus bisa kompak dan tidak tergiur dengan rayuan atau iming

iming dari pihak lainnya,” ucapnya.

Di saat yang sama, calon wakil bupati itu menambahkan, bila Bekasi ingin maju, maka pilihlah Madani nomor 1. Ia berjanji akan mengabdikan seluruh jiwa raganya ketika diberi kepercayaan untuk memimpin Bekasi lima tahun ke depan. ”Jika ingin maju pilih nomor 1. Kami siap mengabdi untuk Bekasi lebih baik,” tandasnya.

Untuk diketahui, saat ini pasangan Dr. Hj. Meilina Kartika Kadir yang maju lewat jalur partai politik hanya diusung PDI Perjuangan. Sedangkan PPP yang berhasil membawa, juga didukung partaipartai besar pemenang pemilu lainnya, seperti PKB, Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN, Demokrat, Hanura, dan Nasdem. (neni/tim)

MITRAPOL, BANDUNG - Berternak sapi perah menjadi pilihan untuk hidup sukses dan bahagia seperti dituturkan H. Ayi Dimyati kepada Mitrapol, Minggu (28/01/2017).

H. Ayi Dimyati sosok peternak sapi perah yang ulet menekuni bidang usahanya dengan prinsip hidupnya, Keuletan dan kegigihannya yang menjadi dasar untuk membahagiakan keluarga.

Dahulu hanya memiliki 2 ekor sapi perah serta cara pemerahan pakai tangan langsung. sejak tahun 1982 masuk menjadi anggota Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) dan dirinya pernah melihat cara pemerahan dengan mengguna-

kan mesin.

H. Ayi Dimyati memberikan petunjuk tata cara yang baik dalam merpersiapan pemerahan dengan mesin perah kepada para mahasiswa peternakan yang sedang PKN, untuk menambah pengetahuan dan ditiru cara yang baik dalam memerah sapi.

Dipaparkannya, dirinya dikaruniai 3 orang anak, dana dia sangat bersyukur bahwa 2 orang anaknya telah menyelesaikan sekolahnya ke tingkat sarjana dari hasil berternak sapi perah.

Sekarang H. Ayi Dimyati telah memiliki 17 ekor sapi laktasi dan 3 ekor dara bunting. Dari hasil pemerahan pakai mesin dapat memproduksi

susu segar lebih kurang 230 liter per harinya. Dan dari usahanya memerah sapi, H. Ayi Dimyati dapat mempekerjakan pegawai tetap 3 orang.

“Kendala yang dihadapi sekarang, kurangnya pakan hijauan sebagai pakan pokok sapi perah dan sehingga harus didatangkan dari luar wilayah pangalengan selain konsentrat,” ungkapnya (anang r)

Meilina Kartika-Abdul Kholik Gelar Kampanye di Telaga Asih Bekasi

Kiat Sukses H Ayi Dimyati Peternak Sapi Perah Bandung Selatan

Meilina Kartika-Abdul Kholik

22

NUSANTARA Warga Desa Kalang Kaluh Humas Perhutani KPH akan Mura Keluhkan Akses Jalan Telusuri Penjual Tanah Perhutani EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

MITRAPOL, KUNINGAN – Dari Penuturan salah satu warga masyarakat Desa Citundun Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, terkait adanya salah satu Warga Masyarakat di Blok Cirahayu yang membangun rumah dan diduga tanahnya memakai dan membeli ke pihak perhutani kejadian ini sudah sempat ramai.

Hal senada di ungkapkan oleh sumber yang lain bahwa tanah milik pertanian yang dibeli salah satu warga dibelinya melalui pihak perhutani berinisial (AG) tahun 2015 kemarin. (AG) yang diduga sebagai penjual tanah milik Pertanian ketika ditemui pihak media menjelaskan.

“Nama (AG) bukan saya saja

tapi ada tiga orang yaitu (AG) Polhut, (AG. S) RPH di sumber jaya dan (AG. M) itu saya selaku staf lingkungan di Perum perhutani KPH Kab Kuningan,” ujar Ag. M. Ag. M merasa dirinya tidak pernah melakukan penjualan tanah milik perhutani. “Karena tahun 2013 kemarin sudah dipindahkan ke KPH Perum Perhutani Kab.

Kuningan walaupun sebelumnya pernah menjadi RPH di Kec. Ciwaru juga dinas di desa Cipakem tahun 1994 sampai tahun 2004. Untuk desa Citundun itu masuk ke RPH Sumber Jaya dengan mantrinya yaitu Agus Sudiana sejak tahun 2015,” Jelasnya kepada Mitrapol Rabu (7/02).

Ditempat terpisah Isep selaku Humas Perum Perhutani KPH Kabupaten Kuningan, mengatakan pihaknya akan menelusuri kebenarannya lalu melaporkan juga akan menindaklanjuti ke tim SDM dan akan dikenakan sanksi menurut peraturan perhutani.

“Kami akan meminta Klarifikasi kepada Agus sudiana selaku RPH Sumber jaya karena Block Cirahayu Desa Citundun itu masuk ke RPH Sumber Jaya,“ tuturnya.

Isep yang baru menjabat sekitar 8 bulan di Perum Perhutani KPH Kabupaten Kuningan menambahkan, di Block Cirahayu itu lahannya 103 petak dan 104 petak yang dekat perkampungan 103 petak.

“Saya akan kordinasi dengan pihak Asper dan kalau itu benar terjadi pihak pembeli juga akan dikenakan sanksi karena telah menduduki kawasan perhutani. Bila perlu kita usir,” tegasnya.(dede/haries/apif)

Proyek di Dinas Pendidikan Kota Bekasi Sarat Korupsi

MITRAPOL, KOTA BEKASI Proyek pengadaan barang selama ini menjadi diduga ajang korupsi,walaupun telah diatur dengan peraturan pemerintah yang berapa kali mengalami perubahan namun tetap tidak mengurungkan niat berbagai pihak mengambil keuntungan besar dalam proyek pengadaan pemerintah.

Mulai tahun 2012,semua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini mengisyaratkan bahwa setipa PPK semestinya paham benar apa tugas dan fungsinya dalam pangadaan barang,sehingga tidak ada alasan untuk setiap PPK menghindar dari

hak dan kewajibannya.

Dalam Peraturan Pemerintah (perpres) nomor 54 tahun 2010,yang diperbaharui dengan Perpres nomor 70 tahun 2012 dan Perpres nomor 4 tahun 2015,dalam Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa adalah PPK. Ayat ini menegaskan bahwa PPK tidak dapat menghindar bila dikemudian hari diketahui bahwa paket pekerjaan yang ditanganinya bermasalah.

Untuk diketahui,Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tahun anggaran 2016 lalu menganggarkan puluhan miliar dana yang bersumber dari APBD murni,dalam pengadaan barang yang seyogyanya diperuntukkan bagi peningkatan mutu dibi-

dang pendidikan dasar saja tercatat ada 11 kegiatan pengadaan barang yang total anggarannya lebih dari 12 miliar rupiah. Belum lagi dibidang pendidikan menengah,bina program,bagian umum dan belanja sekolah melalui e-katalog.

Sebanyak 11 kegiatan dibidang dikdas menjadi sorotan banyak pihak,karena PPK M. Jarnuji MM.Pd diduga melakukan tindak pidana persekongkolan dan menghamburhamburkan anggaran,untuk belanja barang-barang yang sudah tua dan usang dengan pagu anggaran dan HPS yang sangat tinggi sehingga merugikan keuangan negara.

Pengadaan alat pembelajaran Terintegrasi berbasis TIK tahun 2016 yang dimenangkan PT Kamila Intan Mandiri menuai sorotan karena mengirimkan barang berupa Laptop merk AXIOO,W540EU/ RNE5455 tahun produksi 2014.

Diketahui bahwa ada barangbarang yang dikirim kesekolah adalah barang elektronik yang umurnya sudah lebih dari 2 tahun. Atas pengadaan barang tersebut,PPK M.Jarnuji pejabat yang harus bertanggungjawab dan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi secara sistematis.

Kepada Mitrapol,Inspektur Kota Bekasi Cucu M Syamsudin mengatakan,bahwa tahun produksi barang harus sama dengan tahun pengadaan."Aturan mainnya sudah jelas diatur di pasal 66 perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa,"tahun produksi barang harus sama dengan tahun pengadaan," tegasnya. (banggas)

MITRAPOL, KALTENG - Warga Desa Kalang Kaluh, Kecematan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya (Mura) Provinsi Kalimatan Tengah (Kalteng) sangat mengharapkan akses jalan antar Desa ke pusat Kota Puruk Cahu agar dapat segera di tangani pihak Pemerintah Daerah (Pemda), karena kerusakan jalan tersebut sudah bertahun-tahun dialami warga sekitar.

Kepala Desa Kalang Kaluh, Lipa Efendi mengatakan, bahwa perjalanan dari Desa tersebut, ke Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya memerlukan waktu hingga 2 jam, karena menempuh jalan berlobang, licin, serta berbahaya.

Disamping itu juga banyak pegunungan yang sangat tinggi. ‘’Jika sewaktu-waktu keadaan nya sangat mendesak misal nya ada warga sakit, melahirkan, atau ada urusan penting yang prinsipnya segera diselesaikan tiada jalan lain selain menempuh jalan yang dimaksud,” ungkap Lipa efendi saat dijumpai Mitrapol baru-baru ini.

Pasalnya juga berpengaruh terhadap siswa-siswi yang bersekolah antar Desa yang ingin selalu hadir mendapatkan pelajaran sehari-harinya, kemungkinan hasil petani dan perkebunan warga hanya dapat diperjual belikan dengan nilai yang sangat minim, akibat akses jalan tidak memungkinkan.

Tidak hanya itu, Lipa juga Men-

gatakan tidak punya pilihan akses transportasi, misalnya bisa melewati perairan namun sumber sungai yang besar atau yang bisa dilalaui perahu kecil juga sangat jauh dari kawasan Desa Kalang Kaluh.

“Saya berharap kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, pembangunan jalan desa tersebut di tahun anggaran 2017 ini dapat terolisasikan hingga harapan masyarakat selama ini bisa terkabul, tidak menutup kemungkinan jika terus melewati jalan yang cukup parah, betapa susahnya melalui jalan berlobang, licin, serta daerah pegunungan yang sangat tinggi akan menambah rawannya kecelakaan, dan sering kendaraan yang ditunggangipun sering mengalami kerusakan,” pungkasnya. (wendy)

Akses Jalan Menuju Desa Balawan Mura Memprihatinkan MITRAPOL, KALTENG - Akses jalan memang sangat di butuhkan warga antar Desa, Kecamatan, dan juga Kabupaten agar hasil perkebunan, dan pertanian dapat di jual ke daerah lain. Untuk menambah hasil ekonomi warga Desa Balawan Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Kalimatan Tangah.

Selain itu siswa-siswi yang bersekolah antar Desa juga kesulitan menempuh ruas jalan yang menuju tempat Sekolah terletak di Wilayah Desa Balawan mulai SMP maupun SMA dari berbagai Desa terdekat seperti Desa Kalang Kaluh dan Desa lainnya.

Kepada Motrapol, Kepala Desa Balawan Edo, dikediamannya mengatakan, sangat mengharapkan perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Murung Raya, agar bisa membantu dalam menangani beberapa titik yang cukup licin, berlobang, juga berbahaya. “Meski tidak dapat diselesaikan semuanya namun dapat mengurangi dibagian yang susah dilalui, juga sangat rusak parah,” ujar Edo dirumahnya, jumat (3/2/2017).

Edo juga merencanakan pada tahun 2017 ini dari beberapa anggaran yang diluncurkan ke Desa Balawan baik sumber dana APBN maupun APBD, akan segera difokuskan untuk infrastruktur jalan dalam percepatan pembangunan dan pembinaan Desa.

Pasalnya, jika akses jalan yang sangat didambakan masyarakat ini cepat ditangani maka hasil perkebunan, dan pertanian warga tidak hanya berputar di Wilayah Desa Balawan saja, begitu juga dengan siswa, dan siswi akan selalu tetap semangat hadir untuk Sekolah dalam menuntut ilmu pendidikan serta ilmu agama, baik dari kalangan pelajar SMP, maupun SMA. Edo menambahkan, pada saat ini masyarakat, dan siswasiswi sangat sulit melalui jalan tersebut jika turun hujan, hingga pada akhir nya terkadang tidak dapat hadir sekolah. “Dikarenakan hal tersebut, kami pun kesulitan jika ada warga dalam keadaan darurat, seperti sakit, melahirkan, karena semuanya membutuhkan penanganan Medis yang lebih cepat seperti kejadian beberapa waktu yang lalu keluhnya .(wendy)

RAGAM

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

23

Masih panjang dan banyak gelombang kehidupan yang akan dijalani kedepannya

Grup Band Radja Perjuangan Amel Toge Recycle Lagu D'Lloyd Dari Kenek Metromini dan Penyanyi Cafe

Penuh Suka Duka MITRAPOL, JAKARTA - “Kejamnya Ibu Tiri Tak Sekejam Ibukota” ini pepatah yang tepat bagi Amelia Putri Cahaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Amel Toge, gadis Kampung asal Cidaun, Cianjur Selatan kelahiran 3 Maret 1993, anak kedua dari lima bersaudara.

Amel lahir dari Keluarga yang tidak mampu membuatnya terpaksa harus 'merantau' ke Ibukota Jakarta demi mendapat kehidupan yang lebih baik dan serta merta juga menjadi tulang punggung keluarga.

"Awalnya aku memutuskan hijrah Jakarta, karena aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku termasuk mama sebab aku berasal dari Keluarga yang tidak mampu, cibiran-cibiran pun aku sering rasakan, hal ini juga yang menjadi cambuk yang melecut ku untuk mendapat kehidupan yang lebih layak. Awalnya mama tidak setuju aku pergi ke Jakarta tapi karena tekad ku sudah bulat maka aku tetap nekad untuk pergi ke Jakarta dan akhirnya mama mengijinkan aku," ungkap Amel kepada dalam sesi wawancara khusus di acara 'Curhat' Metrix TV Pertengahan Januari 2017 kepada Mitrapol.

Masih kata Amel, Beberapa bulan kemudian aku tinggal di Jakarta, ternyata semua yang aku harapkan tak sesuai dengan harapan, bagiku kehidupan tak semudah membalikan telapak tangan. “Susahnya mencari pekerjaan di Jakarta sempat membuatku putus asa, keadaan keuangan yang makin menipis dan biaya hidup yang semakin tinggi membuat semangatku makin terpuruk, bagaimana bisa menjadi tulang punggung Keluarga, untuk hidup sendiri pun aku tak mampu," ujar Amel.

Sementara Amel merasa bersyukur masih di pertemukan dengan teman-teman dan Ibu kost yang peduli dan mau membantu nya.

Dia merasa hidup nya sudah tak berguna dan hanya bisa menangis serta marah dengan diri nya sendiri.

"Ternyata Doa dan Usaha ku didengar dan di jawab oleh TUHAN yang Maha Kuasa, setelah hampir setahun lamanya Aku nganggur dan tak memiliki pekerjaan di Jakarta serta hidup dari belas kasihan orang, akhirnya aku mendapat tawaran pekerjaan untuk menjadi kenek Metromini, jujur Aku merasa senang sekaligus sedih,” papar Amel lirih, tergambar raut muka sedih saat menceritakan kembali pengalaman hidupnya.

Senang karena akhirnya, katanya, mendapat pekerjaan dan sedih karena pekerjaan menjadi seorang kenek Metromini bukanlah pekerjaan yang cocok untuk seorang Perempuan dan juga bukan pula keinginanku, “Aku tidak punya pilihan lain dan Aku melakukan nya semuanya demi Orangtuaku. Banyak sekalii ocehan dan cibiran saat menjadi kenek. Aku sadar menjadi seorang kenek itu bukanlah pekerjaan yang hina malah aku merasa bangga dan bersyukur sebab untuk bisa menjadi seorang kenek tidaklah mudah, sampai kapan pun aku tidak akan pernah melupakan masa-masa itu. Menjadi seorang kenek bagiku pengalaman yang san-

gat luar biasa, dan aku melakukan pekerjaan tersebut kurang lebih setahun lamanya," ungkap Amel bersemangat.

Setelah dirinya berhenti menjadi kenek lalu mencari pekerjaan yang lebih meningkat dan sesuai dengan hobby dan cita-cita awal ke Jakarta, yaitu menjadi seorang penyanyi. “Aku pun memberanikan diri untuk melamar menjadi penyanyi Cafe dan Alhamdullilah diterima menjadi seorang penyanyi cafe di salah satu cafe di Jakarta, suka duka menjadi penyanyi cafe pun aku alami dan aku syukuri, kira-kira hampir 3 tahun lamanya aku menjadi penyanyi cafe sampai suatu saat aku mendapat tawaran untuk mengisi acara disuatu tempat dan dikesempatan tersebutlah aku bertemu dengan salah seorang ‘Tallent’ dari Tapro Record yang tertarik dengan suaraku, dan dari sanalah aku mulai berkomunikasi serta bertemu kembali, ternyata pihak Lebel Tapro Record tersebut tertarik dengan suaraku dan menawarkan untuk menjadi seorang penyanyi Dangdut Profesional," beber Amel Toge.

Amel Toge juga mensyukuri Jalan hidup nya yang penuh liku dan duka serta hilang berganti suka, dan semua masa-masa sedih tersebut dijadikannya untuk membentuk pribadi yang kuat, “Aku tahu bahwa masih panjang dan banyak gelombang kehidupan yang akan dijalani kedepannya, menjadi penyanyi profesional itu tidaklah mudah perlu banyak berjuang dan bekerja keras tak lupa berdoa juga sabar, ikhlas dan tawakal," papar wanita yang berparas cantik ini.

Belum lama ini atas bantuan temanteman, Amel mengeluarkan Single Perdana nya yang berjudul 'Mama Dora' (Mama Muda Doyan Hura-Hura), dan Single ini pun bergenre Pop Dangdut dan diciptakan oleh Don Kinol, di Produseri oleh Tole Sutrisno, dan di Manajeri oleh Neno. "Harapan saya semoga single ku ini bisa diterima dan dinikmati oleh para pecinta Musik Dangdut di Nusantara dan semoga juga karier ku bisa terus bersinar sehingga mimpi untuk menjadi tulang punggung Keluarga dapat tercapai dan aku pun bisa menjadi kebanggaan Keluarga," tegas Amel menutup sesi wawancara eksklusif. (ayu)

MITRAPOL, JAKARTA - Dewasa ini terjadi sebuah fenomena di blantika musik Indonesia, fenomena tersebut berupa daur ulang sebuah karya seni atau diperbaharui dalam tampilan maupun kemasan nya, berbeda dari tampilan awal, karya seni yang berupa lagu ditampilkan kembali lewat aransemen baru dan disesuaikan dengan kekinian zaman, adapun lagu-lagu yang di tampilkan kembali atau yang lebih dikenal dengan sebutan 'Recycle' ini memang merupakan lagu-lagu yang terkenal dizaman nya. Hal ini tergambar dari beberapa penyanyi/grup band terkenal di Indonesia yang kembali melantunkan lagu-lagu lawas dari penyanyi dan grup band yang tenar di eranya.

Adalah Radja, sebuah grup band yang sudah menjadi ikon di Indonesia lewat karya-karyanya yang sempat merajai panggung musik Indonesia dan mendapat penghargaan musik dari berbagai Recording serta beberapa kali mengadakan konser di luar negeri, grup band Radja pun ikut berpartisipasi dalam meramaikan kembali blantika musik Indonesia melalui 'recycle' sebuah single lawas dari grup musik fenomenal 'D'Lloyd' yang berjudul 'Tak Mungkin'. D'Lloyd sendiri adalah salah satu grup band lawas di Indonesia yang juga menjadi ikon grup musik pada era tahun 70-an.

Hadirnya Radja sebagai grup band yang sudah terbentuk sejak tahun 2001 ini memiliki kapasitas yang mumpuni, dalam mengeluarkan karya karyanya yang telah mendapat apresiasi pada seluruh penikmat musik Tanah Air dan pada usia yang ke 16 tahun, Radja bersama Ascada Recording Musik yaitu sebuah Recording yang bisa diibaratkan sebagai rumah kedua grup band Radja setelah Istana Musik Recording. Radja kembali membuat sebuah single 'rycycle' terbaru

mereka yang berjudul “Tak Mungkin”. Sebuah single manis yang kembali di kemas dalam balutan musik khas Radja, yang mengedepankan dinamika beat dan olah vokal khas gaya Ian Kasela, menjadikan single ini begitu terasa lebih segar dari sebelumnya, grup band yang digawangi oleh: Ian Kasela sebagai vokalis, Moldy sebagai gitaris, Indra sebagai bassist dan Seno sebagai drummernya terasa menghadirkan nuansa baru pada single recycle 'Tak Mungkin' nya grup band lawas DLloyd yang sempat tenar pada tahun 1970 an bahkan bisa dikategorikan lagu sepanjang masa.

Recycle sebuah karya seni lagu yang terkenal dijalan nya dari grup band legendaris seperti DLloyd adalah wujud apresiasi tertinggi yang hendak Radja tampilkan sekaligus juga ajang pembuktian diri bahwa dengan me-recycle lagu tersebut mempunyai beban moril sebab harus lebih baik dari yang sebelumnya sekaligus juga sebuah upaya melestarikan karya-karya master piece musik Indonesia. "Single ini menjadi sebuah bentuk apresiasi dari kami melestarikan karya-karya master piece musik Indonesia khususnya D'Lloyd", ungkap Ian memberi penjelasan kepada awak media.

"Ada pun alasan dibalik pemilihan single tersebut bukan tanpa sebuah perhitungan yang matang tentunya, Radja selalu bereksplorasi dalam perjalanan karirnya dan disetiap karya terbaru yang dipersembahkannya. Hal ini sebagai pembuktikan bahwa Radja selalu eksis dan peka menyikapi perkembangan musik Tanah Air , Musikalitas khas Radja, sangat kami pertahankan di single ini dan menjadi sebuah tantangan yang sangat menarik sebab selain memodifikasi warna musik dengan tetap mempertahankan karakter utama, dari sin-

gle ini”, papar Ian menjelaskan proses recyling single tersebut.

"Dengan segala kerendahan hati, Radja mengharapkan single ini bisa di nikmati oleh para pencinta lagu-lagu lawas dan dapat diperkenalkan kepada seluruh penikmat musik Indonesia melalui media TV dan radio tempat bernaungnya para senior MD( Musik Director) saat ini", ujar Ian Kasela mengakhiri sesi wawancara eksklusifnya.

"Single yang diciptakan oleh Bartje Van Houten ini, sudah begitu akrab di telinga penikmat karya musik Indonesia. Dengan paduan lirik-lirik jenaka dan lugas, lagu ini pun menceritakan tentang Akhir Sebuah Cerita Cinta Karena Dusta".

Semoga dengan single ini bisa memberi warna tersendiri, dalam perkembangan belantika musik Indonesia.

Recycle album bukan hanya mengingatkan kembali bahwa karya itu pernah ada tetapi sekaligus juga meneruskan karya tersebut kepada generasi selanjutnya dan bukan sebuah perkara yang mudah untuk merecycle sebuah lagu yang memang sudah terkenal dijaman nya dan yang mempunyai base penggemar yang militan dan bila tidak digubah secara serius bukan nya tak mungkin single recycle tersebut memperburuk ciptaan aslinya sebab lagu yang terkenal sudah mempunyai standarisasi yang baku dan penggemar yang mencintai karya tersebut. Hal tersebut membuat grup band Radja tertantang dan semoga recycle lagu 'Tak Mungkin' bisa diterima semua kalangan pencinta musik. Bagi Penikmat musik lawas yang berminat ingin mengundang Radja Band dapat menghubungi di Nomor Telepon 081212692777. (ayu/dino sidin)

24

ADVERTORIAL

EDISI 9 | TAHUN I | 15 - 30 FEBRUARI 2017

Pemerintah Kota Prabumulih Pertahankan Penghargaan WTN MITRAPOL, PRABUMULIH – Luar biasa kinerja Pemkot Prabumulih Sumatera Selatan karena dinilai berhasil memberikan inovasi di bidang lalu lintas dan angkutan kota. Dirjen Perhubungan Darat, Pudji Hartanto Iskadar memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2016 kepada Walikota Prabumulih Ir. Ridho Yahya MM. Penyerahan penghargaan yang dilaksanakan di Hotel Merlyn Park Jakarta, Selasa (31/1/2017). Selain Walikota Prabumulih hadir juga pada kesempatan ini Kapolres Prabumulih AKBP Andes Purwanti SE MM, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Drs Syarifuddin AK MM. Kepada awak media Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Drs Syarifuddin AK MM mengatakan, bahwa Kota Prabumulih dinya-

takan lulus pada tahapan penilaian dan dinyatakan sebagai pemenang Piala Wahana Tata Nugraha 2016 .

“Ini penilaian dari Jakarta tentang lalu lintas dan angkutan kota di Prabumulih yang dinyatakan sudah berhasil walaupun dengan segala keterbatasan dana. Penghargaan ini juga kita raih untuk kedua kalinya,” kata Syarifuddin.

Di Sumatera Selatan, masih katanya, WTN di peroleh oleh : Palembang, Muba, Oki, Okut, Pagaralam, Muara Enim, Lahat, dan Prabumulih. “Alhamdulih dalam kesempatan ini Kota Prabumulih mendapat bantuan 2 unit kedaraan bus angkutan umum," tukasnya.

Sesuai pesan Walikota, sambungnya, transportasi publik sudah ditata sedemikian rupa oleh pemerintah, tinggal lagi masyarakatnya harus bisa mendukung serta men-

taati peraturan yang ada. Karena pelayanan transportasi umum adalah untuk kebutuhan masyarakat banyak.

“Kriteria penilaian aspek penataan transportasi umum tidak hanya dari segi pelayanan serta sarana dan prasarana saja, melainkan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan. Tentunya ke depan kita berharap bisa meraih penghargaan lebih tinggi lagi. Dan tantangan semakin besar dan berat, akan tetapi kami akan terus mencoba berusaha lebih maksimal lagi,” tambahnya.

Sementara itu dalam Penandatangan Berita Acara Serah Terima Operasional Kota Prabumulih dan OKI masing-masing mendapatkan 2 unit bus Bantuan dari Kementerian Perhubungan RI tahun anggaran 2016. (adv/salahudin)

Djoin Caffe

Tempat Hilangkan Penat di Polewali Mandar MITRAPOL, SULBAR - Hiruk pikuk kesibukan manusia dalam keseharian, menuntut kita melakukan aktifitas tiada henti dalam mencari ekonomi.

Remaja masa kini yang sibuk dengan segala aktifitas baik perkuliahan,sekolah bahkan yang sudah berprofesi terkadang sedikit tegang. Untuk membawa diri dalam suasana santai baik nya menyalurkan hobby atau kesibukan yang bisa membawa diri menjadi santai, semisal olah raga ataupun bermusik.

Pada Sabtu (11/2/2017) malam tepat nya di Djoin Caffe yang beralamat di Jl. Terminal Baru Wonomulyo Polewali Man-

dar menjadi pilihan buat santai bersama teman, saudara dan relasi kerja. Malam ini Djoin menyuguhkan pentas musik accoustic menampilkan Group Band FENDER yang di gawangi oleh Eka (vokal) Iwan (guitar) Ca'wink (bass) dan Hendra (drum) band lokal ini memberikan suguhan lagu-lagu dengan genre musik yang pastinya menambah kenyamanan saat nyantai di Djoin Cafe.

Suguhan musik bukan pertama kali ini di suguhkan Djoin Caffe, Iwan selaku pemilik caffe, memaparkan inti dari suguhan musik accoustic ini tidak lepas dari bagaimana agar pelang-

gan cafe bisa merasa nyaman dan terhibur saat berkunjung di Djoin.

“Kedepan juga Djoin menawarkan untuk acara Ultah, Reuni dan Wedding Party Garden dengan fasilitas standar Djoin dan tarif yang terjangkau,” beber Iwan.

Tak terasa waktu semakin nyaman dengan suguhan musik accoustik dari Fender Band, di antara pengunjung caffe ada yang berbaur bersama Fender Band melantunkan lagu kesayangan nya. Ini bisa mengontrol gerak generasi muda agar lebih mengarah ke hal yang positif di malam minggu. (rizal wahyudi)