Page 1

Edisi 6/ Juni 2016

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

laporan utama

Dewan Wujudkan harapan rakyat Anggota Komisi I Hj. Ummul:

Melawan "Patriarki" Melalui Parlemen

PARLEMEN | JUNI 2016

1


Sejuk: Acara Forum Pembangunan DPRD bersama Para Jurnalis mendatangkan Ketua PCNU Sumenep


DAFTAR ISI

DINAMIKA 17 DPRD Kota Probolinggo belajar ke sumenep Komisi II DPRD Sumenep jadi pilihan utama komisi B DPRD Kota Probolinggo untuk mencari referensi mengembangkan daerahnya. Rombongan berniat belajar bagaimana mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dinamika 7 SOSOK 32 Gallery 34 Suara Pemuda 36 Eksplor Desa 37 Artikel 38 Kolom 40

WAWANCARA 5 Bamus sebagai dapur dprd LEGISLATOR 29

“Perempuan ikut serta dalam panggung parlemen tak ada tujuan lain kecuali untuk melawan hegemoni politik patriaki,� ucap Hj. Ummul Hasanah, salah satu srikandi parlemen Sumenep.

LAPORAN UTAMA 2

wujudkan harapan rakyat, dewan tuntaskan perda csr dan pelabuhan

Kabupaten Sumenep memiliki potensi yang luar biasa untuk merajut mimpi rakyat yang sejahtera. Diantaranya adalah potensi sumberdaya alam (SDA) seperti minyak dan gas (Migas).

Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri

(Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

PARLEMEN | JUNI 2016

1


LAPORAN UTAMA

Wujudkan Harapan Rakyat

Dewan Tuntaskan Perda CSR dan Kepelabuhan

K

abupaten Sumenep memiliki potensi yang luar biasa untuk merajut mimpi rakyat yang sejahtera. Diantaranya adalah potensi sumberdaya alam (SDA) seperti minyak dan gas (Migas). Tidak hanya itu, sebagai Kabupaten kepulauan yang memiliki162 pulau diataranya 48 pulau berpenghuni tentu menjadi kekayan tersendiri karena selain memiliki kekayaan laut yang melimpah juga terdapat sejumlah pelabuhan yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan kota Sumekar. Jika semua potensi yang ada dapat dekola secara maksimal buka sesuatu yangmustahil Sumenepa akan menjadi kabupaten yang maju,masyarakat yang sejahtera. Untuk itu perlu adanya trobosan yang dapat meningkatkan daya potensi yang ada demi kesejahteraan masyarakat.

2

PARLEMEN | JUNI 2016

Selama ini para wakil rakyat selalu mencari formula untuk menjadikan Kota Sumekar menjadi daerah yang bisa berkembang dengan kekayaan yang ada. Salah satu yang dapat bisa dilakukan oleh legislatif adalah merancang dan membuat regulasi yang berpihak kepada kepetingan rakyat. Kekayaan Migas, laut dan Pelabuhan serta keunggulan lainnyatidak akan menjadi apa apa jika dibiarkan tanpa ad solusi yang tepat, sehingga dari sejumlah edentifikasi masalah yang ada, kemudian muncul gagasan berilian untuk membangun Sumenep lebih baik. Salah satu yang menjadi prioritas adalah membuat regulasi tentang realisasi tanggungjawab sosial perusahaan yang ada di kota Sumekar sebab sejumlah perusahaan seperti perusahan migas atau perusahaan milikpemerintah pusat maupun daerah cukupbanyak,

seperti perusahaan Migas dan lain sebagainya dimana memiliki tanggungjawab sosial untuk membantu pembangunan di Sumenep. Yang terus menjadi perhatian semua pihak termasuk para wakil rakyat daerah Sumenep adanya pengelolaan CSR yang maksimal sehingga Kabupaten yang terletak di ujung timur pulau Madura ini menjadi kota yang maju dengan


segala potensi yang ada. Selain itu, skala prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep juga masalah regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) tentangKepelabuhan sebab Sumenep memiliki ratusan pelabuhan yang dapat memberikan dampak positif jika dikelola dengan baik. Dua Perda ini menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi

masyarakat. Seperti PerdaTanggung Jawab Sosial Perusahaaan atau yang disebut CSR akan memberikan kontribusi yang luar biasa apabila program yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga perlu dimaksimalkan pengelolaan yang selama ini menjadi perhatian semua pihak. Sebab tanpa adanya payung hukum yang menjadi pijakan maka mustahil pemerintah mampu mengelola dengan baik. Perda CSR dibuat guna

mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang antara Peerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawabdalam pemberdayaan masyarakat, sehingga menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) Iskandar DPRD Sumenep menyelesaikan Perda CSR. Iskandar kemudian menjelaskan bahwa perusahaan yang memiki PARLEMEN | JUNI 2016

3


laporan utama

tanggung jawab sosial adalah Perseroan Terbatas (PT) milik swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusaahaan Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Sumenep yang ada di kota Sumekar. “ Perda CSR ini dibuat tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumenep melalui program yang dibiayai oleh perusahaan. Karena setiap perusahaan yang ada di sini berkewajiban mengeluarkan tanggungjawab sosial. Dari sana nantinya diatur guna dana yang dikeluarkan oleh perusahaan terarah dan benar benar bermanfaat bagi masyarakat “ jelas Iskandar. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa Perda itu dibuat tidak hanya memberikan dampak pada kesejahteraan sosial, namun bagiamana dengan adanya regulasi ini ada kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan tugas tanggungjawab sosial. “ Tujuannya juga melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak pihak berwenang”imbuhnya. Sebab kata Iskandar, ruang lingkup pelaksanaan CSR meliputi program sosial seperti pemberdayaan dan perlindungan sosial terhadap

4

PARLEMEN | JUNI 2016

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), program lingkungan seperti konservasi, pembiayaan kesehatan, biaya pendidikan seperti beasiswa, ekonomi serta infrastruktur. Semuanya berdasarkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi. “Dalam program CSR perusahaan, masyarakat dapat mengajukan usulterhadap rencana perusahaan dalam melaksanakan program tanggungjawab sosialnya. Dan masyarakat juga berhak untuk mengawasinya. Sementara Perda Kepelabuhan yang telah diselesaikan oleh Panitian Khusus(Pansus) berawal dari ratusan pelabuhan yang ada tidak berizin. Di Sumenep ada 104 pelabuhan kecil dan 4 pelabuhan besar. Sebagian besar dari keberadaan itu,pengelolaannya tidak jelas bahkan nol persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari data yang masuk ke DPRD pelabuhan yang menyetorkan retribusi ke Pemkab Sumenep hanya ada tidak sampai 10 pelabuhan. Meskipun ada pelabuhan yang aktif memberikan retribusi ditengarai ada pungutan liar yang dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab. Keberadaan PerdaKepelabuhan menurut Iskandar untuk menertibkan pelabuhan lokal dan kapal agar mengurus izinnya kepada

pemerintah daerah sehingga dengan demikian, akan ada menfaat bagi kelangsungan pembangunan di Sumenep. “dengan adanya Perda Kepelabuhan maka diharapkan tidak ada lagi pelabuhan yang tak berizin, disamping itu , kapal yang beroprasi di perairan Sumenep harus tertib sehingga jika adahal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi” jelasnya. Dalam Perda Kepelabuhan Pasal 3 diatur, pelabuhan dan kapal harus mengurus izin lokasi,pembangunan dan izin operasional. Semuanya dalam rangka menertibkan yang selama ini beroprasi tanpa ada payung hukum yang jelas dari pemerintah daerah. Selama ini potensi pelabuhan disejumlah titik disesaki penumpang dan angkut barang, namun semua itu tidak berartisignifikan terhadap PAD Sumenep sebab Iskandar menilai semua itu terjadi karena tidak ada regulasi yang jelas. Sehingga dengan adanya Perda diyakini mampu mewujudkan harapan masyarakat Sumenep untuk lebih maksimal dalam pengelolaannya. Perda Kepelabuhan juga upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi penumpang kapal. Layanan yang paling penting adalah keselamatan pengguna saat berlayar, “ Pemerintah harus memberikan subsidi kepada kapal tradisional yang beroprasi sebagai transportasi laut dengan adanya pelampung sehingga masyarakat juga merasa aman ketika hendak bepergian di tengah laut” urainya. Politisi yang terpilih dari Daerah Pemilihan V ini kemudian berharap,Perda yang sudah dibahas dan ditetapkan benar benar menjadi regulasi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Sumenep, apa yang telah diperjuangkan oleh para politisi yang ada di Gedung DPRD Sumenep menjadi solusi atas masalah yang terjadi selama ini.” Kamiberharapa Perda itu tidak hanya menjadi macan kertas yang tidak berdampak apa apa. Kami di legislatif berjuang untuk kepentingan Sumenep, sehingga butuh dukungan dari semua pihak terutama pelaksana teknis dari eksekutif” pungkas pria berkumis itu.(*)


WAWANCARA

Bamus Sebagai Dapur DPRD

L

embaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat DPRD Sumenep memiliki tugas dan fungsi sebagai legislasi, Bagetting dan pengawasan atas program Pemerintah Daerah. Untuk mengatur itu semua, kegiatan dewan dirumuskan atau dijadwal oleh Badan Musyawarah (Bamus). Alat kelengkapan ini memiliki peranan penting dalam perjalanan kinerja DPRD. Inilah petikan wawancara seputar Bamus bersama Rukminto. Secara global apa yang dimaksud

dengan Bamus? Bamus adalah alat kelengkapan DPRD yang merancang semua agenda alat kelengkapan dewan dalam satu tahun. Apa saja Tugas Bamus di DPRD? Dalam tatib DPRD, Bamus mempunyai tugas menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau waktu sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah dengan tidak mengurangi

kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya. Kemudian, Bamus bertugas memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Meminta dan memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan lainnya untuk memberikan keterangan atau penjelasanmengenai tugas. Menetapkan jadwal kegiatan DPRD, memberi pendapat untuk memperlancar kegiatan, merekomendasikan pembentukan panitia khusus serta melaksanakan PARLEMEN | JUNI 2016

5


wawancara

karena semua yang dilakukan oleh DPRD bermuara pada kepentingan masyarakat. Jadi selama ada korelasi dengan kepentingan rakyat, Bamus pasti memperpanjang waktu jadwal. Apakah pernah menolak perpanjangan waktu jadwal alat kelengkapan? Tentu Bamus menolak jika permintaan itu tidak urgen dan ada kaitannya dengan kepentingan umum. Dan kami pernah molak permintaan itu alasannya karena tidak korelasi dengan kepentingan masyarakat sehingga tidak butuh perpanjangan waktu jadwal pelaksanaan program alat kelengkapan dewan. Bamus melihat konteks manfaat dan mudarat memperpanjang agenda.

tugas yang diserahkan oleh rapat paripurna. Secara umum kewajiban Bamus apa saja? Secara umu kewajiban Bamus adalah mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Bamus, kemudian menyampaikan pokok pokok hasil rapat Bamus kepada fraksi. Lalu kapan jadwal kegiatan dewan dilakukan? Bamus menetapkan agenda pada awal tahun atas program tahunan seluruh alat kelengkapan dewan yang meliputi Pimpinan, Komisi-komisi, Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentukan Peraturan Peraturan daerah(BP2D), Badan Anggaran dan Panitia Khusus (Pansus) yang bersifat adhok. Semua program yang dihasilkan oleh Bamus pasti akan dilaksanakan oleh DPRD.

6

PARLEMEN | JUNI 2016

Bagiama jika ada kegiatan yang tidak terdeteksi sejak awal tahun? Selain ada program tahunan, ditengah perjalanan ada berapa kegiatan insidentil sehingga dilakukan penjadwalan perubahan oleh Bamus ketika ada program yang perlu dijadwalkan di alat kelengkapan dewan lainnya. Sejauh mana jadwal yang ditentukan oleh Bamus? Dalam melaksanakan kewajibannya, masing masing alat kelengkapan dibatasi oleh waktu yang telah ditentukan oleh Bamus sebab ada korelasi dengan jadwal yang lain. Jika ada alat kelengkapan yang yang tidak melaksanakan amanah Bamus maka kami mempertanyakan kepada mereka, apa yang menjadi kendala. Manakal alat kelengkapan, misalnya Pansus meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan pembahasan, maka tidak ada alasan Bamun memberikan tambahan waktu

Posisi dan urgensi Bamus di DPRD seperti apa? Bamus itu merupakan ‘dapur’ di DPRD, dalam artian segala yang berkenaan dengan tugas, fungsi dan wewenang dewan wajib melalui Bamus, tanpa adanya penetapan dari Bamus dinilai tidak sah bahkan termasuk penggunaan anggaran. Bamus itu menyusaikan dengan penggunaan anggaran, seperti adanya agenda insidentil yang tidak dianggarkan pada awal tahun, sementara dalam kegiatan itu ikut serta anggaran yang diminta kepada pemerintah untuk dibahas di komisi mendahului anggaran atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menggunakan PAK karena sifatnya emergensi. Bagaimana dengan agenda Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diagendakan oleh Bamus? Agenda pembahasan Raperda yang sudah dijawalkan oleh Bamus untuk diselesaikan pada APBD 2016 semuanya tidak masalahdan saya optimis semua agenda khususnya dengan pembahasan Raperda tahun ini tuntas. Insyaallah anggota DPRD sebagai representatif rakyat Sumenep dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. (*)


DINAMIKA

Aset Pemkab Harus Diselematkan

D

e w a n Perwakilan Rakyat Daerah ( D P R D ) meminta Tim penertiban aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera menyelamatkan sejumlah aset yang selama ini bersengketa dengan masyarakat. “Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, berarti memperpanjang sengketa aset.Tidak sedikit beberapa aset menuai sengketa antara Pemkab dan masyarakat, itu harus diperhatikan,” kata Anggota Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam Sebagaimana diketahui, politisi Gerindra ini

mengatakan, aset milik Sumenep ada di manamana tapi statusnya tidak jelas, terutama aset yang tidak bergerak seperti bangunan dan lahan. Kalau aset itu dibiarkan berlarutlarut, bukan tidak mungkin akan hilang . “Pengambilalihan aset itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu sangat mungin terjadi dengan berbagai cara, apalagi kejelasan kepemilikan aset itu tidak jelas umpanya, terutama sertifikatnya. Berangkat dari itu, itu salah satunya kenapa tim aset itu harus betindak cepat untuk menyelamatkan aset Sumenep,” jelasnya. Pria yang akrab disapa Oyuk ini meminta tim

aset mengetahui jumlah aset milik Sumenep yang jelas atau belum bersertifikat. Karena untuk menyelamatkan aset, harus mengantongi jumlah, letak aset, masalah sengketa kalau memang bermasalah, dan lain sebagainya. Penertiban aset akan berdampak pada opini atau penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK RI) sehingga Sumenep mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selama ini kabupaten paling ujung timur pulau Madura ini tidak kunjung mendapatkan Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) diantaranya karena aset banyak yang tidak jelas.

S e b e l u m n y a , Ketuatimpenertiban asetPemkab Sumenep Sustono pihaknya sudah bekerja keras agar masalah tersebut segera terselesaikan, namun pihaknya belum bisa menjelaskan hasil yang telah dilakukan oleh tim aset. Akan tetapi ia menyampaikan bahwa hasil sementara sudah disampaikan kepada bupati Sumenep. “Hasilnya seperti apa, saya harus baca dulu apa saja hasilnya. Nanti akan kami sampaikan, kalau nanti sudah diberikan lagi kepada kami dari pak bupati terkait hasil itu,” paparnya. (*) PARLEMEN | JUNI 2016

7


Dinamika

BP2D DPRD Sumenep Tidak Pernah Lari Dari Tanggung Jawab

B

a d a n Pembentukan P e r a t u r a n Daerah (BP2D) DPRD Sumenep bertanggung jawab menyelaraskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hasil fasilitas Gubernur Jawa Timur dengan Raperda rancangan DPRD Sumenep. Kewajiban mengkonfrensikan antara Raperda hasil Gubernur dengan Raperda inisiatif DPRD itu dilimpahkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur terhadap lima Raperda yang ditelorkan oleh DPRD Sumenep. Iskandar selaku ketua BP2D DPRD Sumenep mengaku pihaknya hanya diberi jangka waktu selama empat hari untuk menyelesaikan penyatuan dua Raperda tersebut. Salah satunya ada Raperda kepelabuhan. "Ada beberapa poin yang dipahami teman-teman BP2D dari hasil evaluasi

8

PARLEMEN | JUNI 2016

Gubernur terhadap materi lima Raperda itu, salah satunya mengenai materi Raperda tentang kepelabuhanan. Sebab di dalam poin-ponin Raperda kepelabuhanan itu ada yang dihapus," terang politisi PAN itu. Bahkan kata Iskandar selain melakukan penghapusan terhadap beberapa poin atau dasar di Raperda mengenai pengelolaan serta pengembangan pelabuhanan tersebut, juga terdapat perubahan. Perubahan tersebut meliputi nama dan istilah terhadap Raperda hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur. Dengan demikian adanya penghapusan dan perubahan-perubahan tersebut dibutuhkan telaah mendalam terhadap materi Raperda hasil evaluasi Gubernur tersebut. "Pendalaman itu akan dilakukan kepada instasi yang lebih tinggi, yaitu pemerintah pusat.

Sebab dengan adanya beberapa pon di Raperda kepelabuhanan itu masih bisa dikejar, apalagi tentang kepelabuhanan itu merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah (PP)," tegasnya. Kemudian Iskandar secara tegas menyampaikan bahwsanya berdasarkan hasil rapat internal BP2D, dibutuhkan koordinasi dan konsultasi terkait penghapusan terhadap beberapa poin dalam Raperda itu. Termasuk poin kepelabuhanan, karena Raperda itu merupakan penjabaran dari PP tentang kepelabuhan. "Makanya, akan kami pertanyakan kenapa dilakukan penghapusan, termasuk meminta penjelasan kepada pemerintah provinsi terutama di bagian Biro Hukum. Kami juga berencana untuk datang ke pemerintah pusat untuk bahan kami soal materi dan adanya penghapusan poin-

poin itu," aku Iskandar. Meski demikian Iskandar sadar bahwa masih ada banyak tugas dan agenda untuk menyelaraskan draf Raperda pasca dievaluasi Gubernur. Belum lagi adanya penghapusan poin-poin didalamyan, sebab dalam penghapusan butuh waktu untuk dikonsultasikan dan dikoordinasikan. "Tapi, kami akan berusaha untuk menyelesaikan tugas kami sesuai waktu yang diberikan oleh Bamus," tukasnya. Hanya saja yang mejadi pertnyaan bagi Iskandar adalah kenapa harus ada penghapusan terhadap poin dalam Raperda itu. "Sebenanrya yang harus diklirkan adanya poinpoin yang dihapus itu, kenapa dihapus dan lain sebagainya. Sementara adanya perubahan nama atau istilah terhadap Raperda dan poin-poinnya tidak ada masalah," katanya. (*)


Dinamika

DPRD Desak Eksekutif Selesaikan Draf RPJMD

D

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mendesak Eksekutif bekerja keras untuk menyelesaikan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep untuk 2016-2021. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep Iskandar, menyampaikan jika draft itu masuk ke legislatif pada bulan Juli, maka DPRD hanya mempunyai waktu satu bulan untuk membahas dan menyelesaikannya. “Sampai sekarang draft itu belum masuk kepada kami, padahal paling lambat RPJMD itu harus selesai pada bulan Agustus. Sementara kalau masuk bulan Juli, kami hanya punya waktu sayu bukan untuk membahasnya. Padahal membahas dan menyelesaikan draft tersebut cukup rumit dan butuh waktu panjang,� ujarnya kepada Kabar Madura kemarin. Anggota komisi II itupun berujar, draft RPJMD itu sangat mendesak dan harus segera diselesaikan. Karena RPJMD itu nantinya akan digunakan di APBD tahun mendatang. Kalau RPJMD itu tidak selesai tepat waktu, maka Sumenep terancam akan menggunakan acuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). "RPJMD itu akan segera kami setor ke DPRD Sumenep supaya dibahas. Kenapa agak lama, karena kami masih melakukan kroscek secara mendalam dan secara detail terhadap draft RPJMD tersebut. Selain itu, sebenarnya ada perubahan sistem, sehingga saat

ini harus bekerja keras eksekutif untuk menyelesaikan RPJMD itu," kata Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi Dikatakan, kroscek serta revisi terhadap draft RPJMD itu dilakukan selama beberapa hari hingga pada Selasa kemarin. Kroscek lalu revisi tersebut harus dilakukan supaya RPJMD tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi pemborosan anggaran di tahun anggaran 2017 mendatang. Kroscek dan revisi itu ditarget selesai kemarin, sehingga pada hari ini, Rabu (29/6) bisa langsung disetor

ke DPRD Sumenep. "Paling lambat, tanggal terakhir bulan ini akan disetor. Sementara untuk hari ini (kemarin, red adalah revisi terakhir terhadap RPJMD itu sendiri," sambung wabup Sumenep. Diungkapkan, ketika disinggung apakah tidak terlambat RPJMD itu disetor akhir bulan Juni, ia menegaskan tidak terlambat. Karena masih mempunyai waktu satu bulan (selama bulan Juli) untuk melakukan pembahasan. Sementara batasnya untuk menyelesaikan RJMD itu adalah bulan Agustus. (*) PARLEMEN | JUNI 2016

9


Dinamika

Dewan-Bupati Kompak Sikapi Maraknya Rumah Kos Tak Berizin

S

ampai saat ini masih rumah kos di Sumenep tak berijin beroperasi, rumah kos itu rentan disalah gunakan, baik itu perbuatan yang bersifat amoral dan lain

10 PARLEMEN | JUNI 2016

sebagainya oleh pemilik dan penggunanya. Hal itu mendapat tanggapan serius dari para wakil rakyat, mereka menilai bahwa banyaknya rumah kos yang beroprasi tanpa ijin bahkan disinyalir

sering dijadikan tempat mesum disebabkan tidak tegasnya pemerintah dalam menyikapi hal itu. “ kalau memang ada rumah kos yang tak berijin beroprasi distop saja karena masalah itu akan merugiakan daerah” kata Subaidi, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Terpisah, Bupati Sumenep A. Busyro Karim dengan tegas meminta kepada pihak terkait, baik Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep untuk menertibkannya. “Rumah kos yang tidak berijin supaya bisa ditertibkan, pihak BPPT menertibkan di bagian perijinannya dan Satpo PP penindakannya karena sudah melanggar perda. Jadi kami sudah meminta kepada instansi terkait untuk melakukan penertiban, karena sebagaimana yang disampaikan masyarakat, rumah kos yang tak berijin bahkan yang berijin

digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan bersama,” terang bupati Berdasarkan data dari BPPT Sumenep, sejauh ini jumlah rumah kos di Sumenep mencapai 90 dan 7 diantaranya tidak mengantongi ijin. Dugaan di lapangan, rumah kos yang tidak berijin sebagian dibangun bukan untuk rumah kos, tapi rumah biasa namun disewakan. Kepala Satpol PP Sumenep Imam Fajar tidak menampik adanya rumah kos baik yang berijin maupun yang berijin dijadikan untuk berbuat amoral. Hal itu terbukti, razia yang dilakukan pihaknya seringkali ditemukan rumah kos terdapat paangan yang bukan suami isteri. “Kami sudah seringkali melakukan razia di rumah kos dan tidak jarang menemukan pasangan yang bukan suami isteri. Kalau soal penertiban berijin dan tidaknya rumah kos, kami masih menunggu dari pihak BPPT,” katanya. (*)


Dinamika

Anggota DPRD Laksanakan Reses

D

imulai sejak tanggal 27 Juni sampai dengan tangga 2 Juli 2016, 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep melangsungkan serap aspirasi atau reses di daerah pemilihannya masing-masing. Reses merupakan salah satu instrumen wakil rakyat untuk melihat kondisi konstituennya. Dalam pelaksanaan reses ketiga di tahun 2016 ini, ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma berharap, supaya pelaksanaannya dilakukan dengan maksimal. Sebab reses adalah kegiatan untu menyerap aspirasi masyarakat yang untuk menjadi acuan program pemerintah. “Reses ini adalah momentum anggota DPRD Sumenep untuk turun langsung menemui masyarakat Sumenep. Pada saat itu mendengarkan aspirasi masyarakat di setiap dapil dari masingamsing.” ujarnya kepada Parlemen kemarin. Dalam Reses tidak hal khusu yang akan dilakukan anggota dewan, tergantung kepada kebutuhan di

bawah. Masalah reses memasrahkan langsung kepada 50 anggota dewan untuk bermusyawarah dengan masyarakat. Sementara itu sekretaris dewan (sekwan) DPRD Sumenep R. Moh. Mulki menjelaskan jika reses anggota DPRD Sumenep dimulai sejak tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli atau berlangsung selama enam hari. “Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan tata tertib (tatib) DPRD, bahwa memang wajib melaksanakan reses atau menemui konstituennya. Dalam satu tahun, pelaksanaan reses ada tiga kali. Untuk reses saat ini, merupakan reses yang ketiga di DPRD Sumenep,” terangnya kepada Parlemen kemarin. Menurut Mulki, pelaksanaan reses dilakukan pada bulan puasa atau sebelum Hari Raya Idul Fitri, karena kalau tidak dilaksanakan saat ini, kedepannya ada banyak agenda yang harus dilakukan atau diselesaikan oleh DPRD Sumenep. Sebab jadwal yang seharusnya diselesaikan bulan Juni, ternyata tertunda ke bulan berikutnya

“Salah satunya adalah perhitungan APBD 2016. Memang sempat dijadwalkan bulan ini perhitungan APBD itu, tapi ternyata ada kendala sehingga ditunda

pelaksanaannya. Lalu RPJMD yang direbcanakan bulan ini, ternyata draft RPJMD-nya masih belum masuk ke dewan. Makanya, agenda saat ini dugunakan untuk reses,” paparnya. (*)

PARLEMEN | JUNI 2016

11


Dinamika

Pupuk Bersubsidi Mulai Langka, Dewan Berharap Segera Teratasi

K

etersediaan pupuk bagi petani merupakan kebutuhan untuk melangsungkan cocok tanam, mereka selalu dihantui kelangkaan yang mengakibatkan tanamannya tidak bias berkembang dengan baik. Menghadapi musim tanam tembakau 2016, kekuatiran para petani seakan menjadi kenyataan sebab pupuk bersubsidi mulai sulit didapatkannya. Khususnya pupuk jenis Urea yang selama ini menjadi kebutuhan utama petani. Sehingga sejumlah petani mulai gelisah di awal musim tanam. Salah satu petani tembakau di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan, Zainur Rahman mengaku sudah memesan jauh hari kepada kelompok tani pupuk Urea dan ZA serta Phonska untuk persiapan musim tanam

12 PARLEMEN | JUNI 2016

tembakau. Tapi sampai saat ini belum turun. “Kami juga mencari di sejumlah kios pupuk tapi tidak ada. Untungnya kami punya simpanan satu sak Urea untuk musim tanam tembakau. Tapi kebutuhan pupuk tetap kurang untuk proses pertumbuhan hingga dua bulan,” tuturnya. MENYIKAPI hal itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari berharap pihak terkait khususnya Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan segera melakukan pemantauan akan ketersediaan pupuk dibawah. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta agar ketersediaan pupuk benar benar disalurkan kepada petani sesuai dengan prosedur yang aga agar tidak terjadi kelangkaan. “ kami berharap Dinas terkait sigap menyikapi masalah

ini. Jangan kemudian baru bergerak ketika semua petani berteriak. Artinya antsipasi sejak awal akan ketersediaan pupuk lebih baik daripada nantinya petani benar benar kesulitan mendapatkan pupuk” tuturnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Dispertan) Kabupaten Sumenep Bambang Heriyanto mengatakan bahwa tahun ini Kabupaten Sumenep memang mendapat pengurangan jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat. “Kami hanya mendapat jatah pupuk bersubsidi sebanyak 26.000 ton, dari pengajuan 43.000 ton. Sehingga solusinya harus menggunakan pupuk organik. Penggunaan pupuk kimia juga harus berimbang,” ujarnya. Padahal menurut Bambang, pengajuan pupuk bersubsidi semua jenis sebanyak 43 ribu ton itu sudah sesuai dengan Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan kelompok tani di setiap daerah. “Kami tidak bisa berbuat banyak. Karena pemerintah pusat memang memiliki program untuk menekan penggunaan pupuk kimia. Sehingga sekarang produksinya secara nasional juga terbatas,” imbuhnya. Untuk menghindari kelangkaan pupuk, Bambang mengaku pihaknya sudah menyiapkan pupuk organik 3.393 ton untuk musim tanam 2016. Selain itu, jatah pupuk jenis SP 36 sebanyak 6.565 ton, pupuk jenis ZA sebanyak 7.433 ton, dan pupuk jenis Phonska sebanyak 6.740 ton. Semua alokasi pupuk itu akan disalurkan melalui 7 distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumenep dengan 300-an kios yang membawahi 27 kecamatan sesuai binaannya. Semuanya disuplai dari dua pabrikan yaitu PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kaltim. PT Pupuk Kaltim khusus Urea, sementara PT Petrokimia jenis pupuk selain Urea. (*)


Dinamika

S

Legislatif, Pemenuhan Dokter Itu Harus Terpenuhi

tandarnya di masing-masing Pukesmas itu ada dua dokter yang bertugas. Sementara kenytaan dilpangan masih saja ada Puskesmas yang hanya memiliki satu dokter. Oleh sebab itu minimnya dokter di setiap Puskemas yang tersebar di 27 kecamatan di Sumenep mengundang kehawatiran dari sejumlah pihak, salah satunya dari komisi IV DPRD Sumenep. Ikhtiar Dinas Kesehatan Sumenep untuk merekrut dokter guna memenuhi kebutuhan dokter disetiap Puskesmas, ditanggapi baik oleh komisi IV DPRD Sumenep. Karena pemenuhan dokter itu oleh Dinkes dianggap untuk memberikan pelayanan ksehatan yang baik kepada masyarakat Sumenep. “Memang harus dipenuhi kebutuhan dokter itu, karena kami menilai pelayanan kesehatan di Puskesmas itu tidak cukup hanya perawat saja. Akan tetapi dokter harus ada, karena memang keberadaan dokter sangat dibutuhkan wajib. Makanya, untuk memenuhi kebutuhan dokter itu harus diseriusi,” ketua komisi IV DPRD Sumenep H. Subaidi. Politisi PPP itu menganggap penambahan dokter di tiap-tiap Puskemas merupakan hal vital dan perlu didorong. Salah satu dengan penambahan modal. “Saya sangat mendukung kalau memang Dinkes mau memenuhi kebutuhan dokter di setiap Puskesmas. Bahkan, kalau memang mau menganggarkan, tahun ini, yaitu di PAK 2016 kita siap membantu, tidak perlu menunggi di APBD murni tahun depan. Karena memang hal itu untuk kepentingan masyarakat, serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan,” paparnya. Subaidi mengaku jika kekosongan dokter kerap kalai terjadi di beberapa Puskemas, baik di daratan ataupun di kepulauan.

“Sudah menjadi rahasia umum kalau disejumlah Puskesmas kekuragan dokter dan bahkan tidak ada dokternya. Makanya, kalau memang Dinkes menganggarkan untuk kebutuhan dokter, kami siap membantu,” tegasnya. Kepala Dinkes Sumenep Fatoni mengaku bahwa untuk tahun ini hanya ada pengangkatan atau rekrutmen PNS untuk bidan Pegawai Tidak tetap (PTT) saja, sementara untuk dokter tidak ada rekrutmen. Namun pihaknya

di tahun 2017 mendatang berencana menganggarkan untuk mengangkat dokter kontrak guna mencukupi kebutuhan dokter di sejumlah Puskesmas. “Tahun 2016 ini, itu ada rekrutmen PNS baru hanya bagi bidan PTT yang sudah perpanjangan selama dua kali. Sedangkan untuk dokter tidak ada rekrutmen PNS, sehingga kami menganggarkan di tahun 2017 untuk dokter kontrak,” ujarnya. (*) PARLEMEN | JUNI 2016

13


Dinamika

Komisi IV Minta Perda Cagar Budaya Dikerjakan

D

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) merealisasikan peraturan daerah (Perda) nomor 6 tahun 2014 tentang pelestarian cagar budaya. Anggota komisi IV DPRD Sumenep Jubriyanto meminta, supaya Disbudparpora Sumenenep bertindak cepat soal benda atau bangunan cagar

14 PARLEMEN | JUNI 2016

budaya. Ia menilai Sumenep yang memiliki banyak memiliki benda dan bangunan besejarah belum ada yang diresmikan sebagai cagar budaya. “Kami berharap, amanah perda itu secepatnya direalisasikan. Tim cagar budaya memang mempunyai tugas untuk meneliti dan lain sebagai benda atau bangunan yang dinilai berpotesi menajdi caga budaya,” katanya. Termasuk persoalan tim cagar budaya yang masih belum bisa menjalankan

tugasnya, agar secepatnya diselesaikan. Sehinga perda cagar budaya di Sumenep tidak terkatung-katung dan hanya. “Segala sesuatu yang membuat tim itu maish belum bisa bekerja, seharusnya secepatnya diselesaikan. Supaya apa yang menjadi tugas dari tim itu bisa secepatnya dilakukan, sehingga benda atau bangunan yang memang berpotensi menjadi cagar budaya bisa dipastikan statusnya. Sebab kami yakin, di Sumenep banyak benda atau bangunan yang layak ditetapkan sebagai cagar budaya,” paparnya. Sementara itu kepala Disbudparpora Sumenep Sufiyanto menyampaikan, bahwa keberadaan benda atau bangunan berpotensi cakar budaya masih belum ditetapkan. Hal itu karena masih terkendala tim cagar budaya, lantaran masih menunggu Surat Keputusan (SK) bupati Sumenep untuk bekerja. Lebih jauh dijelaskan Sofi sapaan akrab Sufiyanto, sudah ada lima orang yang lulus asesmen cagar budaya di Jakarta. “Salah satu tugas tim cagar budaya adalah menganalisa, meneliti dan lain sebagainya benda itu. Dari tim itu sudah lengkap, baik itu yang ahli arkeologi, tim ahli sejarah serta dari latar belakang keahlian lainnya,” jelasnya. “Tim itu nantinya akan bekerja sesuai dengan keahliannya masingmasing. Umpanya dari ahli arkeologi, nantinya akan mengetahui benda yang diteliti usianya sudah berapa lama. Sehingga kategori benda bersejarah atau yang akan masuk cagar budaya sudah ada ketentuannya di UndangUndang,” tambahnya. Di Sumenep sendiri, terdapat sekitar 200 benda atau bangunan yang berpotensi menjadi cagar budaya baik itu di daratan maupun yang ada di kepulauan. (*)


Dinamika

Ketua PC NU Ajak Jurnalis Hadirkan Tulisan Sejuk

M

enjelang p u a s a , kegiatan F o r u m

Peningkatan Pembangunan yang digelar Humas DPRD Sumenep bersama para jurnalis di Kota Sumekar menghadirkan ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PC NU) Sumenep, Pandji Taufiq untuk memberikan siraman rohani. Kabag Humas DPRD Sumenep Roisul Kawim menyampaikan kegiatan yang digelar di ruangan S3TV DPRD Sumenep itu sengaja mendatangkan ketua PC NU Sumenep untuk membangun silaturrahim bersama tokoh agama. “Ini kaitannya dengan menjelang Ramadan, sehingga ketua PC NU bisa memberikan pencerahan atau bekal untuk menghadapi bulan Ramadan di tahun ini. Momen ini baru pertama kali kami datangkan ketua PC NU di dalam forum bersama jurnalis,” ujarnya, Jumat (3/6) lalu. Ketua PC NU yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan apresiasinya dengan kegiatan forum pembangunan DPRD Sumenep bersama para jurnalis. “Karena sejak saya

menjadi anggota DPRD Sumenep, sekitar 17 tahun saya duduk di dewan, baru kali ini kegiatan itu terselenggara. Makanya, kami berharap forum seperti ini bukan pertama dan terakhir kalinya,” katanya. Politisi PKB itu berharap, kegiatan yang diselenggarakan oleh bagian Humas DPRD itu bisa ditingkatkan kualitas kegiatannya karena kerja jurnalis juga harus diapresiasi sebagai penyampai kabar kepada masyarakat. “Sehingga masyarakat yang tidak tahu bisa mengetahui dan masyarakat yang tidak paham bisa paham tentang suatu hal, baik itu tentang pemerintahan dan yang lainnya,” terangnya. Ketua PC NU Sumenep Pandji Taufiq dihadapan jurnalis menyampaikan, untuk melahirkan perubahan yang besar harus dimulai dengan perbuatan kecil yang bermanfaat. Ia kemudian melanjutkan, saat ini banyak orang gampang berbicara banyak hal, tapi berat untuk merealisasikan banyak hal. Pria asal Guluk Guluk ini mebcontohkanorang merokok membuang puntung sembarangan. Media sebagai salah satu pilar demokrasi harus mampu melakukan perubahan dari yang kecil menjadi besar, karena

dinamika demokrasi di Sumenep sangat ditentukan oleh keberadaan jurnalis. “kalau bagus maka akan bagus begitu juga sebaliknya. Karena kami harapkan, Sumenep menjadi lebih baik dan religius,” sambugnya. Harapan itu salah satunya disampaikan kepada para jurnalis agar memberikan kontribusi kepada

pembangunan Sumenep seba media mempunyai peran yang signifikan. Ketua PC NU Sumenep juga mengajak agar perwajahan media di bulan Ramadan dengan menampilkan nilai-nilai berita yang sejuk, budi luhur dan bernuansa santri. “Karena jurnalis yang ada di Sumanep mayoritas adalah santri,” pungkasnya. (*)

PARLEMEN | JUNI 2016

15


Dinamika

DPRD minta BPPT Tetliti Terhadap Rumah Makan Beralih Fungsi

M

encuatnya informasi dan desas d e s u s tentang rumah makan yang diduga beralih fungsi dan melanggar ketentuan mendapat tanggapan dari komisi II DPRD Sumenep. Bambang Prayogi yang merupakan anggota dari komisi II meminta agar kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Sumenep bekerja lebih maksimal. Politisi PDI Perjuangan Bambang Prayogi itu, secara tegas meminta BPPT Sumenep lebih maksimal. Karena maraknya rumah makan ‘berganti status’ berdasarkan hasil amatannya kian hari tambah marak. Setidaknya BPPT tegas dalam menyilami fenomena tersebut, apalagi yang demikian merupakan intrusksi langsung dari Bupati Sumenep Busyro Karim. "Kalau memang sudah

16 PARLEMEN | JUNI 2016

ada intruksi dari bupati untuk merilis rumah makan yang beralih fungsi, seharusnya BPPT bertindak cepat. Apalagi yang ditindak masih yang itu-itu saja, atau tidak ada perkembangan. Padahal informasinya, banyak rumah makan yang tidak mentaati aturan," terangnya. Memang Bambang mengakui sempat menjadi hidangan dalam setiap pertemua bahwa sudah ada rumah makan yang beralih menjadi kafe. Sehingga berbagai masukan dari masyarakat pun berdatangan dan bupati menyambut baik berbagai kritik dan masukan itu. "Hanya saja SKPD bersangkutan, masih belum tanggap untuk menangkap sinyal dari bupati mengenai intruksinya," papar anggota dewan dua priode itu. Selain menilai respon BPPT tergadap intruksi bupati, secara tegas Bambang menklaim sejauh ini tanggung jawab dan pekerjaan BPPT Sumenep masih banyak

tidak tuntas atau tercecer. termasuk yang paling tampak yaknitentang tambak udang, rumas kos dan beberapa persoalan perijinan lainnya. "Soal tambak udang mungkin sudah lewat meskipun menyisakan banyak tanda tanya. Selanjutnya mengenai ijin rumah makan yang disalahgunakan, namun masih minim tindakan tegas. Makanya, mengenai rumah makan ini kita tunggu aksi dari BPPT, apakah masih akan menunggu desakan seperti biasanya?," tanya Bamang kebingungan. Oleh sebab itu Bambang menyatakan siap mengawal dan mengawasi kinerja dari badan perizinan itu. "Apakah harus menunggu desakan banyak pihak untuk bergerak. Jika memang sudah tidak bisa menunaikan tugasnya dengan baik, harusnya sampaikan kepada bupati. Mengenai tidak bisa menunaikan tugasnya dengan atau tidak bisa bertindak tegas, kita

pertanyakan, ada apa?," timpalnya. Secara terpisah Kepala BPPT Sumenep Abd. Madjid menjelaskan bahwa rumah makan beralih fungi dan dicabut ijinnya ada dua dan dalam pengawasan ada satu. Selain itu, ada rumah makan yang mendapatkan teguran. “Untuk rumah makan lainnya, karena berdasarkan laporan masyarakat ada rumah makan yang diduga beralih fungsi, kami sebenanrya terus melakukan pemantauan baik itu oleh Satpol PP, Perhubungan dan yang lainnya. Jadi kami tidak tinggal diam, tapi kami terus memantau sejumlah titik rumah makan yang ada di Sumenep,� terang mantan Kasat Pol PP itu. Majid menyebut JBL yang selama ini telah dilakukan peneguran, lantaran ada room yang diduga disediakan untuk karaoke. Padahal seharusnya, ruangan itu digunakan untuk tamu yang sedang makan. (*)


Dinamika

DPRD Kota Probolinggo Belajar Ke Sumenep

Penyerahan cinderamata dari DPRD Kota Probolinggo ke DPRD Sumenep saat kunjungan.

K

omisi II DPRD S u m e n e p jadi pilihan utama komisi B DPRD Kota Probolinggo untuk mencari referensi mengembangkan daerahnya. Rombongan berniat belajar bagaimana mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM). Ketua komisi B Kota Probolinggo Boy Amran mengaku bahwa Sumenep layak untuk dijadikan referensi karena memiliki APBD yang cukup besar dari berbagai pendapatan. "Kami melihat, Sumenep ternyata selalu mendapat peringkat terbaik di Jawa Timur untuk UKM-nya. Makanya, kami mencoba untuk studi banding ke sini (Sumenep, red). Rupanya ada banyak terobosan yang cukup di Sumenep, sehingga memantik kami untuk datang ke Sumenep dan membawanya ke Kota Probolinggo," paparnya

kepada Kabar Madura kemarin. Alasan lain yang membuat pihaknya untuk memutuskan studi banding ke Sumenep dan menemui komisi II DPRD Sumenep adalah untuk melihat potensi pasar yang saat ini dikemas dengan adanya pasar online. Dari hasil studi banding kami, nanti akan kami coba terapkan di Kota Probolinggo. Sehingga apa yang sudah menjadi terobosan di Sumenep dan itu memang baik, di Kota Probolinggo juga demikian. "Kami sudah mendapatkan banyak hal yang menjadi terobosan Sumenep, apalagi komisi II DPRD Sumenep memfasilitasi kami untuk bertemu dengan pihak Diskop dan UMKM dan DPPKA," sambungnya. Sementara wakil ketua komisi II DPRD Sumenep H. Masdawi mengaku

bahwa studi banding komisi B DPRD Kota Probolinggo disambut baik dengan memfasilitasi mendatangkan Dinas Koperasi dan UMKM dan DPPKA Sumenep untuk menjabarkan apa yang dibutuhkan komisi B Kota Probolinggo. "Ada banyak hal yang menarik dan inovatif di Sumenep sehingga teman-teman komisi B Kota Probolinggo datang ke Sumenep, khususnya komisi II. Yang menarik selain potensi UMKM, peningkatan PAD Sumenep dan pasar online, juga pinjam modal tanpa buga. Kami mendatangkan dua instasi supaya menjabarkan potensi seperti yang diinginkan teman-teman dari Kota Probolinggo," jelasnya. Bahkan kondisi waralaba di Sumenep juga menjadi pertanyaan penting bagi mereka. Masdawi

menjelaskan, bahwa sejak dua tahun lalu Sumenep sudah tidak menerima pengajuan ijin pasar modern. Terpisah kepala Diskop dan UMKM Sumenep Imam Trisnohadi membenarkan, jika UMKM di Sumenep sering berprestasi di tingkat Jawa Timur. "Koperasi di Sumenep langganan juara ketika pameran, koperasi di Sumenep jadi penggerak koperasi. Barangkali itu, kenapa dewan dari Kota Probolinggo datang ke Sumenep," tukasnya. Termasuk juga adanya pemberian pinjaman kredit tanpa bunga, hal itu menjadi sesuatu yang menarik dan dapat dijadikan oleh ke Kota Probolinggo. "Kemudian soal pemasaran potensi yang dimiliki Sumenep, karena Sumenep mempunyai galeri tersendiri untuk memasarkan," tambahnya. (*) PARLEMEN | JUNI 2016

17


Dinamika

Akhirnya BK Keluarkan Surat Rekomendasi PAW Jonaidi

S

etelah melalui proses panjang, akhirnya Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep, secara resmi mengeluarkan rekomendasi pergantian antar waktu (PAW) Jonaidi sebagai anggota DPRD Sumenep Periode 2014-2019. Artinya, secara otomatis, Jonaidi diberhentikan dari anggota legislatif. Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD, Ruqi Abdillah. Politisi PKB itu menyatakan bahwa pemberhentian

18 PARLEMEN | JUNI 2016

kepada kader Gerindra tersebut dilakukan setelah BK memiliki bukti konkret terkait dugaan pelanggaran kode etik. Bukti tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan dan klarifikasi yang selama ini dilakukan oleh BK. ”Keputusan rekomendasi PAW sudah dibacakan pada rapat paripuna. BK mempunyai hak untuk memberhentikan keanggotaan DPRD jika terbukti melanggar kode etik. Karena tugas utama BK memang mengawal tatib

(tata tertib) dan kode etik,” jelasnya. Hasil keputusan BK pun sudah diserahkan kepada pimpinan. ”Jadi, tugas BK sudah selesai. Hasil keputusan sudah kami diserahkan kepada Ketua DPRD,” tambah Ruqi Abdillah. Jonaidi merupakan salah satu dari 50 anggota DPRD Sumenep Periode 2014-2019 hasil pemilihan legislatif (Pilek) tahun 2014 yang lalu. Dalam pesta demokrasi lima tahunan itu, Joniaidi terpilih lewat partai besutan Prabowo, dan berangkat

dari pemilihan (Dapil) II yang meliputi, Kecamtan Lenteng, Kecamatan Saronggi dan Kecamatan Gili Genting. Hanya saja setelah dilantik pada Bulan Oktober tahun 2014 lalu, Jonaidi harus terbaring lemah dalam waktu yang lama. Ia terkena penyakit stroke hingga saat ini tak mampu mengerjakan tugas kedewanan dengan baik. Bahkan saat menghadiri beberapa sidang yang digelar oleh DPRD, Jonaidi harus menggunakan kursi roda. (*)


Dinamika

Tak Hadiri Paripurna, Legislator Nilai Eksekutif Tak Berniat Sinergi

W

arga yang datang ke pemandangan tidak biasa terjadi pada paripurna penyampaian laporan Pansus dan Pengambilan Keputusan DPRD terhadap lima Raperda. Pihak eksekutif sebagai pengusul Raperda tidak menghadiri undangan DPRD. Padahal, paripurna tersebut sangat penting mengingat raperda tersebut harus segera diselesaikan. Sikap tersebut pun mengundang heran Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Joni Tunaidy.

Ia menilai jika DPRD sebagai partner eksekutif sudah tidak lagi dihargai. Bahkan ia menilai eksekutif tak berniat membangun sinergi. “Kami selama ini sudah merespon ajakan eksekutif untuk tetap bersinergi membangun Sumenep. Tetapi mereka malah mencederai. Ini menjadi sejarah buruk. Padahal undangan tersebar. Berarti eksekutif tak menghargai dan tak punya iktikad bersinergi,” tegas Joni, Politisi Demokrat itu pun mendesak agar bupati sebagai simbol pimpinan eksekutif untuk meminta

maaf kepada seluruh rakyat Sumenep di media. Tidak hadir di paripurna sama saja mengabaikan kepentingan rakyat. “Jangan minta kepada kami, karena kami tak punya salah, mereka punya salah kepada rakyat, sebab paripurna ini demi kepentinga rakyat,” tegasny. Apa yang disampaikan oleh Joni tersebut terkait dengan komentar Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Hadi Soetarto tentang tidak hadirnya bupati dan wakil bupati serta jajaran eksekutif. Sekda beralasan bahwa tidak hadir karena belum

menerima undangan. “Tidak ada alasan apapun, mungkin undangannya tidak sampai, makanya kami tidak hadir,” katanya Akibat dari tidak hadirnya pihak eksekutif, Paripuna dengan agenda laporan Panitia Khusus (Pansus) dan Pengambilan Keputusan DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap lima rancangan peraturan daerah (Raperda) prakarsa legislatif dan inisiatif eksekutif gagal digelar. Sehingga penyelesaian raperda tersebut terancam molor. (*)

PARLEMEN | JUNI 2016

19


Dinamika

Anggaran Kelistrikan Minim, DPRD Kasih Lampu Kuning

M

inimnya anggaran kelistrikan d i Kabupaten Sumenep mendapat lampu kuning dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep. Menurut legislatif, seharusnya pemerintah setempat memberikan jatah anggaran lebih besar untuk kelistrikan. Sebab urusan kelistrikan seringkali menyisakan problem. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah bahwa

20 PARLEMEN | JUNI 2016

untuk Tahun 2016 ini, jatah anggaran untuk penerangan sekitar Rp 1,2 miliar. Sementara pada tahun 2017 diajukan sekitar Rp 2,7 miliyar. Nominal tersebut dinilai timpang mengingat pendapatan kita besar, yakni kurang lebih Rp 2 triliun. “Tentu timpang, seharusnya pendapatan yang besar itu sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi soal kelistrikan, lihatlah di beberapa daerah, terutama kepulauan urusan kelistrikan tak kunjung selesai,” kata Bambang

Prayogi, Anggota Komisi II DPRD Sumenep kepada Parlemen. Kata Bambang, hal demikian membuktikan bahwa belum ada iktikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan problem kelistrikan. Seharusnya, pengajuan dari tim anggaran besar. “Sebab, Banggar selalu mewanti-wanti perbesar anggaran jika urusan penerangan,” ucapnya. Politisi senior moncong putih ini membuat perbandingan dengan kabupaten lainnya di Madura. Kabupaten Pamekasan misalnya, khusus

kelistrikan mencapai Rp 15 miliar dan Sampang Rp 18 miliar. “Itu berarti kita belum juga punya iktikad baik untuk menyelesikan problem kelistrikan,” tegasny. Bambang pun angkat tangan jika urusan kelistrikan itu memicu emosi dari masyarakat. “Saya angkat tangan kalau suatu saat nanti mereka kembali melakukan demo, saya arahkan saja ke Sekretaris Daerah, Bappeda, SKPD terkait atau langsung ke Bupati saja biar tidak selalu kami yang menjadi kambing hitam,” jelasnya. (*)


Dinamika

Komisi II: Segera Cari Solusi Problem Kelistrikan di Pulau Kangean

P

r o b l e m kelistrikan di Pulau Kangean sampai saat tak kunjung menemukan solusi. Pemerintah Kabupaten Sumenep pun sepertinya lepas tangan terhadap padamnya listrik di kepulauan Kangean Belum sigapnya pemerintah setempat dalam menyelesaikan problem kelistrikan tersebut membuat Anggota Komisi II DPD Sumenep asal kepulauan Suhairinomo angkat bicara. Bahkan ia sedikit mendesak pemerintah agar segera mencarikan solusi alternatif untuk kelistrikan. Agar pulaunya itu juga bisa

menikmati terang 24 jam seperti daratan. Berdasarkan hasil serap aspirasinya, pemadaman yang terlalu sering terjadi menjadi keluhan warga. Katanya, pemadaman itu diduga akibat kapasitas mesin genset yang tak memenuhi kebutuhan pelanggan. Sehingga memerlukan penambahan kapasitas. ”Pemkab jangan lepas tangan dong soal ini. Harus segera carikan solusi,” katanya. Ia meminta agar kesenjangan antara kepulauan segera diatasi. Agar kepulauan tidak selalu jadi “anak tiri”. “Karena mereka mempunyai hak yang sama,” tegasnya. Buktinya, setiap tahun

warga kepulauan juga patuh bayar bajak, bahkan katanya rutin membayar sebagaimana yang ada dalam aturan. ‘Namun, kenapa masih dibiarkan merana. Padahal, sesuai janji politik Bupati, saat menuyampaikan visi dan misi sebelum terpilih, penerangan di kepulauan akan jadi prioritas utama,” tegasnya. Ia pun meminta Bupati dan Wabup, termasuk SKPD terkait untuk rutin menyambangi kepulauan. Katanya, biar merasakan sendiri kondisi yang dialami oleh warga. Mereka sangat sulit dan merasa terhempit. “Kalau tidak percaya silahkan tinggal satu bulan saja.

Tidak harus satu tahun, pasti akan mengeluh,” tegasnya. Apalagi, lanjutnya, kepulauan merupakan salah penghasil PAD dari segi minyak dan gas. Maka harus ada simbiosis mutualisme. “Jadi tak ada alasan lagi untuk tidak mengutamakan daerah kepulauan. Karena kepulauan menjadi salah satu penyumbang PAD,” pungkasnya Jika alasannya adalah persoalan SDM, itu perkara mudah. “Pindah saja petugas ke sini. Namun, kalau soal kapasitas mesin, itu yang perlu dicarikan solusi. Misal membeli yang baru dan kapasitasnya lebih tinggi,” pintanya. (*)

PARLEMEN | JUNI 2016

21


Dinamika

Pengangkatan Bidan PTT Wajib Bersih dari Calo

S

udah jadi kebiasaan saat ada mutasi atau pengangkatan abdi negara di lingkungan pemerintahan. Selain tak lepas dari kepentingan, juga terjadi maraknya calo. Untuk itulah, anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Jubriyanto memberikan peringatan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk hati-hati dan profesional dalam rekrutmen Bidan Pegawai tidak tetap (PTT) menjadi Pegawai Negeris Sipil (PNS). Jubri, sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa pada setiap pengangkatan kerap dimanfaatkan oleh para calo. Bahkan rentan adanya titipan. Sehingga dengan mudah lulus seleksi, meskipun tidak memenuhi kriteria. ”Kami tidak ingi terjadi lagi kali ini. Karena itu merusak marwah kepemerintahan,” katanya kepada Parlemen Anggota legislatif yang masih muda muda itu menambahkan bahwa keberadaan calo bisa ditekan dengan cara pengawasan yang maksimal. Pengawasan yang ketat tidak akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergerak bebas.

22 PARLEMEN | JUNI 2016

”Kepada siapapun yang menemukan calo bergentayangan, silakan laporkan kepada penegak hukum, jangan takut. Tidak takut melapor akan membantu Sumenep yang lebih bermartabat,” tegasnya. Kepala Dinas Kesehatan Sumenep dr. A Fatoni memastikan jika rekrutmen tersebut bersih ari titipan dan juga calo. “Saya mengimbau agar tidak percaya kepada para calo menjanjikan kelulusan atau pengangkatan tanpa tes, apalagi membayar sejumlah uang. Itu jelas penipuan. Pengangatan ini murni sesuai prosedur,” katanya. Fatoni pun menjelaskan lebih tegas terkait mekanisme rekrutmen bidan PTT menjadi PNS. Katanya, pengangkatan ini ditangani pemerintah pusat, bukan kabupaten. “Saat ini sudah dalam tahap pemberkasan, dan tinggal menunggu pengumuman pelaksanaan tes bagi yang lolos pemberkasan,” tegasnya. Berdasarkan rekap data, sekitar ada 236 calon bidan PTT yang telah mendaftar. Mereka mendaftar melalui online. Sebelum mengikuti tes, semua pendaftar harus dinyatakan lulus adminitrasi. Fatoni menambahkan

bahwa rekrutmen tersebut diutamakan bagi bidan PTT yang sudah menyelesaikan perpanjangan kontrak selama 2 kali. “Jadi, semuanya sudah

jelas, pengangkatan ini bukan main-main. Jadi jangan percaya soal titipantitipan untuk bisa lolos dengan membayar sejumlah uang,” tegasnya. (*)


Dinamika

Jelang Lebaran, Legislatif Minta Semua Armada Dipastikan Aman

J

elang Hari Mudik Idul Fitri 1437 hijriah, banyak mobil angkutan umum di Kabupaten Sumenep tak layak pakai. Terbukti, armada Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) telihat banyak yang sudah karatan, bahkan ada sebagian dari tempat duduknya rusak dan mengganggu penumpang. Menanggapi hal itu, Anggota DPRD setempat, Indra Wahyudi meminta

pemerintah segera melakukan pengecekan ulang terhadap semua armada. Hal itu dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan penumpang saat mudik. ”Seharusnya dicek sebelum ramadan tiba, sebab mudik itu tidak hanya jelang lebaran, tetapi juga ada yang sebelum ramadan. Apalagi jelang lebaran, mudik berangsur naik. Demi kenyamanan dan

keselamatan penumpang, segera mencarikan solusi agar mudik terhindar dari kendala,” pinta anggota Komisi III DPRD Sumenep itu. Menurut Indra, salah satu yang perlu disiapkan adalah kelayakan angkutan umum. Sehingga sebelum waktu mudik tiba, pemerintah harus menjamin semua armada di Kabupaten Sumenep aman untuk beroperasi. Sehingga, armada yang sudah tak layak jangan dibiarkan

beroperasi. ”Tingkat kewaspadaan pada arus mudik harus ditingkatkan. Karena H-7 lebaran, arus mudik berangsur naik dan siklus trasnportasi juga ramai dan membahayakan,” tegasnya. Untuk itulah, secepatnya dinas terkait melakukan pengecekan. “Harus dipastikan, semua armada benar-benar baik dan menjamin keselamatan penumpang,” pungkasnya. (*)

PARLEMEN | JUNI 2016

23


Dinamika

Pembelaaan Tapem Setkab pada Kontraktor Dinilai Janggal

P

embelaan Tata Pemerintahan (Tapem) Setkab Sumenep kepada kontraktor yang pernah diblacklist , yakni PT Trisna Karya dinilai janggal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemenang tender dalam lelang pembangunan gedung ICU RSUD dr Moh Anwar Sumenep senilai Rp15.497.700.000,- tersebut seolah mendapat angin segar ketika menuai sorotan publik. “Kami hanya bertanya kepada Tapem kenapa kontraktor yang pernah bermasalah bisa lolos jadi pemenang, tapi mereka begitu membeli mereka,

24 PARLEMEN | JUNI 2016

ada apa?,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Abd. Hamid Ali Munir dengan nada penuh tanya usai melakukan pemanggilan terhadap Tapem Setkab Sumenep. Legislatif tiga periode itu pun menambahkan bahhwa pemanggilan terhadap Tapem Setkab tak ada tujuan kecuali untuk mendapatkan klarifikasi atas pemenang lelang. Karena publik mempertanyakan. Apalagi keberadaan lembaga legislatif memang memberikan pengawasan pada setiap kebijakan atau pengerjaan proyek yang dilakukan oleh pemerintah. “Bagian Tapem itu

seenaknya menjawab, kalau pembangunan Pasar Anom itu bukan APBD, tapi investasi. Kan aneh,” katanya sembari tak mengerti atas sikap tapem. Politisi PKB ini mengungkapkan, bahwa pekerjaan Pasar Anom memang bukan dana dari APBD, tetapi harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dengan pekerjaannya itu. Apalagi kontraktor itu sudah pernah bermasalah di tempat lain. Ia pun mengaku heran. “Saya juga heran dan bertanya-tanya, kenapa jawaban Tapem itu selalu membela PT Trisna Karya. Padahal kami hanya sebatas

mengklarifikasi,” tandasnya. Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Tapem Setkab Sumenep, Agus Dwi Syaputra mengungkapkan, bahwa proses tender sudah sesuai prosedur dan diyakini pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tidak berani bermain. Bahkan, dengan santainya menganalogikan dengan pemain sepak bola yang pernah mendapat kartu merah. Meski pernah di blacklist bukan berarti selamanya dilarang mengikuti tender. “Setelah dua kali pertandingan kan dia bisa main lagi. Yang penting kita awasi pekerjaannya,” tandasnya. (*)


Dinamika

Ketua Dewan Pastikan Berkirim Surat ke Gerindra

K

etua DPRD Sumenep, Herman Dali K u s u m a memastikan akan melayangkan surat keputusan rekomendasi Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat yang sudah disidangkan terkait pergantian antar waktu (PAW) kader Gerindra, Jonaidi, ke DPC Partai Gerindra Sumenep. Jonaidi dinilai melanggar kode etik dewan karena tidak dinilai tidak bisa menjalankan amanah rakyat secara berkelanjutan. ”Sebagai bentuk tindak lanjut, hari ini kami akan kirim surat ke DPRD Partai Gerindra,” katanya. Dikatakan, surat yang dikirimkan ke partai besutan Prabowo itu telah sesuai aturan yang berlaku. Setelah itu pimpinan DPRD tinggal menunggu jawaban dari pertai. Jika dalam waktu satu bulan tidak ada kejelasan, maka pihaknya akan mengajukan proses PAW ke Pemerintah Tingkat Provinsi Jawa Timur. ”Aturannya memang seperti itu, kami akan laksanakan sesuai atruan yang ada,” tegasnya.

Jonaidi merupakan salah satu anggota DPRD Sumenep pereode 20142019 hasil pemilihan legislatif (Pilek) tahun 2014 yang lalu. Joniaidi dalam pesta demokrasi tahun lalu berangkat dari pemilihan (Dapil) II yang meliputi, Kecamtan Lenteng, Kecamatan Saronggi dan Kecamatan Gili Genting dan diusung oleh partai Gerindra. Hanya saja beberapa bulan setelah dilantik pada Bulan Oktober tahun 2014, Jonaidi terkena penyakit stroke hingga saat ini masih belum sembuh total. Bahkan saat menghadiri sidang di gedung parlemen Jonaidi harus didampingi oleh sanak keluarganya dengan menggunakan kursi roda. Sebelumnya, BK DPRD Sumenep merekomendasikan agar politisi Partai Gerindra, Jonaidi di PAW (pergantian antar waktu) ke partainya. Rekomendasi PAW itu dibacakan secara terbuka di paripurna Senin (20/6/2016) yang bersangkutan pun hadir dalam paripurna tersebut. (*) PARLEMEN | JUNI 2016

25


Dinamika

Soal Proyek ICU RSUD Moh. Anwar, Komisi I DPRD Sumenep Panggil LPSE

K

omisi I DPRD S u m e n e p a k h i r n y a memanggil L a y a n a n Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setempat. Pemanggilan tersebut dilakukan tidak lain untuk meminta penjelasan langsung terkait lolosnya PT Trisna Karya sebagai pemenang tender dalam pembangunan gedung ICU RSUD Moh. Anwar Sumenep. “Kami hanya menjalankan tugas dan kewajiban saja, untuk mengevaluasi mitra kerja dengan LPSE. Selain itu kami juga mempertanyakan tentang proyek ICU RSUD Moh. Anwar Sumenep,” kata Darul Hasyim Fath, Ketua Komisi I DPRD Sumenep kepada Parlemen Ia mengatakan, dalam hal ini LPSE harus benar-benar bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan lolosnya PT Trisna dalam proyek pembangunan gedung ICU RSUD Moh. Anwar Sumenep. Sebab jika

26 PARLEMEN | JUNI 2016

dilihat dari track recordnya, PT tersebut baru selesai dikarantina. “LPSE harus terbuka dong, dan menjelaskan seperti apa sebenarnya proses lelang tersebut. Sehingga tidak lagi menimbulkan kecurigaan, jika tidak ada permainan dalam proyek ini,” ujarnya. Kepala Bagian (Kabag) Tapem Pembangunan Setkab Sumenep Agus Dwi Syaputra menganjurkan jika ditemukan adanya kejanggalan dalam proses lelang di LPSE untuk diselesikan melalui jalur hukum. “Kalau memang ditemukan kesalahan, silakan laporkan ke Polisi, kan enak. Mau lapor kemanapun silakan,” katanya. Ia menjelaskan, proses lelang yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, selama pelaksanaan lelang petugas LPSE diyakini tidak akan berani bermain dengan siapapun, termasuk merubah ketentuan dan persyaratan yang telah

ditentukan oleh SKPD. Kendati demikian, pihaknya mengakui jika pemenang tender PT Trisna Karya dalam renovasi ICU RSUD dr Moh. Anwar pernah melakukan kesalahan. Akibatnya, dia tidak pernah bekerja selama dua tahun (diblacklist). Namun PT Trisna Karya di blacklist bukan akibat pekerjaan di Kabupaten Sumenep, melainkan karena permasalahan pekerjaan di Jawa Tengah. “PT Trisna Karya memang sudah pernah diBlacklist akibat ada masalah. Namun, masa blacklist itu sudah berakhir, sehingga sudah bisa mengikuti tender kembali,” katanya. Seperti diketahui pada tahun ini pemerintah daerah akan melakukan pembangunan gedung ICU di RSUD Dr. Moh Anwar Sumenep. Pembangunan tersebut dilakukan melalu Dinas Pekerjaan Umu (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung).

Hanya saja proses lelang proyek Pembangunan Gedung OK Sentral dan ICU dilakukan di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) disinyalir bermasalah. Indiksinya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja 7 dengan pemenang tender didug ada permainan dengan cara harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 15.497.700.000,-, dari sumber APBD II itu. Sehingga dalam proses tender ditengarai telah terjadi konspirasi antara rekanan dengan sejumlah petinggi Pemkab Sumenep. Itu terlihat dari pemenang dari pemenang tender proyek diketahui pernah bermasalah, bahkan dikabarkan pernah di blacklist. Selain itu, PT Trisna Karya merupakan kontraktor pemenang tender juga memiliki tanggungan kepada pihak asuransi. Semakin tak teruji ketika kontraktor itu membuat pembangunan pasar anom tak kunjung selesai. (*)


Dinamika

Tak Capai Target, DPRD Curigai Retribusi Parkir Bocor

T

arget dari pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor di Kabupaten (Pemkab) Sumenep setiap tahun selalu tak mencapai dari target. Hal demikian diduga karena sering bocor. Kecurigaan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Sumenep

Moh Ramzi. Menurut Ramzi, tidak memenuhi target retribusi kendaraan itu karena sering bocor. Itu terlihat dari jumlah pertumbuhan kendaraan, utamanya roda dua setiap bulan diperkirakan mencapai 1 juta lebih. “Ini aneh. Di saat jumlah kendaraan setiap mencapai 1 juta lebih, tetapi di sisi lain, retribusi parkir

kendaraan bermotor tak mencapai target. Ini perlu ada evalusi. Pasti ada sistem yang salah,” katanya. Apalagi lanjut Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu, saat ini petugas parkir sudah tak dibebankan melakukan penarikan, karena sudah ada parkir berlangganan. Parkir berlangganan secara otomatis dibayar

saat perpanjangan pajak atau STNK setiap tahun di Samsat. Oleh sebab itu, pihaknya menghimbau agar pengelolaan parkir dikelola lebih profesional. Sehingga, target yang ditetapkan tidak hanya sebatas wacana belaka. ”Kami tidak mau tahu, tahun ini target itu harus terpenuhi,” tegasnya. (*)

PARLEMEN | JUNI 2016

27


Dinamika

Pembangunan Pasar Tak Kunjung Selesai, DPRD Pertanyakan Kinerja Bupati

B

a n y a k n y a pertokoan atau kios di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Semenep, Madura, Jawa Timur yang belum difungsikan mendapat sorotan dari Anggota DPRD setempat. Padahal, keberadaan kios atau toko itu dibangun menggunakan dana APBD Sumenep,

28 PARLEMEN | JUNI 2016

tentu harus dimanfaatkan semksimal mungkin. Agar keberadaanya tidak menjadi menjadi mubazir. Sejak Pasar Anom dilalap si jago merah tahun 2007 silam, pemerintah setempat punya iktikad baik membangun kembali Pasar Anom baru yang lebih kuat dan steril. Iktikad itu dibuktikan oleh Pemkab dengan mendatangkan

salah satu investor. Namun, bangunan yang ditargetkan selesai secepatnya, itu malah molor dan terus menuai protes dari berbagai pihak. Bahkan membuat anggota DPRD Sumenep mempertanyakan kinerja Bupati A Busyro Karim hingga dinilai kalau Bupati Busyro kurang tegas terhadap investor. Juhari, anggota Komisi II DPRD Sumenep menggatakan kalau belum selesainya pembangunan ini, sudah jelas iktikad yang setengah-setengah. Seharusnya, pembangunan tesebut sudah selesai sejak beberapa tahun lalu. Namun, hanya mengumbar janji. ”Yang terbakar tahun 2007, tetapi sampai bertahun tak kunjung selesai. Ini tentu membuat para pedagang menderita dan menyakitkan,” katanya. Saat ini pemerintah daerah terkesan dipermainkan oleh pihak investor. Sebelumnya pembanguan tersebut ditarget selesai akhir Desember 2015, selanjutnya pemerintah darerah kembali menargetkan selesai akhir April 2016 selesai. Harapannya dibulan puasa sudah bisa ditempati. Namun kenyataannya sekarang

pembanguan tersebut belum selesai. ”Prinsipnya kami sadar jika pemkat tidak mempunyai kewenangn untuk menekan investor. Tapi setidaknya ada target yang riil agar pedagang tidak merasa dikibulin,” tegasnya. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep, Didik Untung Samsidi, memaparkan bahwa target penyelesaian pembangunan pasar dipasrahkan penuh pada investor. Dia mengaku hanya bisa mendorong investor agar mempercepat pembangunannya. “Pekerjaan ini tidak berkaitan dengan APBD, sehingga kami tidak bisa terlalu masuk di dalamnya,” dalihnya Diketahui pada Tahun 2007 Pasar Anom Baru Sumenep ludes terbakar dan mengakibatkan ratusan toko dan kios habis dilalap api. Pemkab pun merehap dengan bangunan gedung dua lantai. Namun dilakukan oleh investor. Dan sesuai hasil kesepakatan, desain gedung antara pemerintah daerah dengan investor, lantai II tersebut akan berupa toko, kios, dan stand sebanyak 212 unit. (*)


LEGISLATOR

Melawan "Patriarki" Melalui Panggung Parlemen “Perempuan ikut serta dalam panggung parlemen tak ada tujuan lain kecuali untuk melawan hegemoni politik patriaki,� ucap Hj. Ummul Hasanah, salah satu srikandi parlemen Sumenep.

PARLEMEN | JUNI 2016

29


Legislator

P

erempuan berparas ayu itu menyatakan bahwa perempuan terjun dalam panggung politik bukan untuk pamer kecantikan atau pelengkap kaum lelaki, tetapi untuk menunjukkan bahwa perempuan juga bisa seperti laki-laki. "Keterlibatan kaum perempuan di dalam politik, ikut dalam pengambilan kebijakan di parlemen adalah untuk melawan hegemoni politik patriarki yang telah membudaya di Indonesia,� tegasnya saat bincang-bincang santai dengan Parlemen di Fraksi PDI Perjuangan. Kata perempuan berkulit putih yang lahir di Sumenep pada kalender 05 Januari 1975 tersebut menyatakan bahwa budaya patriarki di Indonesia, lebih-lebih Madura begitu sangat kuat. “Patriarki menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dari segala-galanya. Kini, hal itu menjadi sebuah budaya yang dibangun di atas dasar struktur dominasi dan sub ordinasi yang mengharuskan suatu hirarki di mana laki-laki dan pandangan lakilaki menjadi suatu norma,� jelasnya. Alumnus Pondok Pesantren AlAmien Prenduan itu mengatakan, dalam tradisi politik patriarki, keputusan pemerintahan dan kenegaraan berada di tangan laki-laki, sedangkan partisipasi perempuan yang juga memiliki hak yang sama

30 PARLEMEN | JUNI 2016

dalam politik tidak diperhitungkan. Isteri H. Imam Mahmudi, SE itu menambahkan bahwa Indonesia telah demokrasi. Tentu demokrasi itu menjunjung tinggi persamaan hak setiap warganya, semestinya memperhatikan jumlah kuota perempuan yang duduk di parlemen, harus sebanding dengan laki-laki. "Ini bukan sekadar kaum perempuan tidak percaya kalau laki-laki tidak mampu memperjuangkan hakhak mereka dalam kebijakan di parlemen, tapi ini tentang peluang dan kesempatan sebagai warga negara yang disetarakan,� katanya. Menurut perempuan yang dikarunai 4 orang anak itu menuturkan kalau dibandingkan laki-laki, secara politik, kaum perempuan mampu memainkan peran yang yang lebih strategis, yakni "dari hati ke hati". Ia pun mencontohkan, secara gender, perempuan memiliki kepekaan dan kesabaran yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga dapat dengan bijak memetakan melihat persoalan masyarakat, terutama masalah kaumnya. "Saya kira akan sangat baik kalau kekuatan laki-laki dan perempuan bisa disatukan untuk pengambilan keputusan bagi negara, kita bisa mencontohi negara-negara Skandinavia yang sudah mulai duluan," tegasnya. Ummul menambahkan bahwa

Saya kira akan sangat baik kalau kekuatan laki-laki dan perempuan bisa disatukan untuk pengambilan keputusan bagi negara, kita bisa mencontohi negaranegara Skandinavia yang sudah mulai duluan.


Legislator

seringkali yang menjadi sorotan publik lebih banyak mengenai masalah hak-hak perempuan adalah kekerasan secara kasat mata, tetapi sesungguhnya persoalan mereka `jauh lebih kompleks. "Hanya perempuan yang mengerti persoalan kaumnya, dengan berada di parlemen mereka bisa ikut memberikan kontribusi pada kebijakan dengan melihat dari sisi keperempuanan mereka," katanya. Dalam analisa Ummul, saking kerasnya hegemoni tafsir Patriaki ini juga mempengaruhi pada saat sang perempuan menentukan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang berazaskan langsung, umum, jujur dan adil. Selain itu dirinya tidak menampik kalau keengganan masuk dalam panggung politik itu didasari atas dampak atau adanya penilaian negatif kalau perempuan masuk dalam kancah politik. Sungguh, kata peremuan yang dipercaya masyarakat berangkat dari daerah pemilihan 2 (Kecamatan Lenteng, Bluto, Saronggi, Giligenting), betapa perempuan menghadapi sebuah problema besar di dalam

masyarakatnya sendiri. Di tengah budaya patriarki yang memang menjadi sebuah “kodrat” dalam hidup semakin banyak saja kaum perempuan yang mencoba mendobrak ketidakberdayaan mereka terhadap kenyataan ini. Namun perjuangan tetaplah perjuangan, penganutan budaya patriaki masih tetap eksis di Madura, dan budaya itu sampai saat ini mempengaruhi peranan perempuan dalam kancah politik termasuk dalam kegiatan lainnya. “Buktinya, kami di disini hanya bertiga, berarti budaya itu masih ada dan mengakar,” ujar Ummul. Tetapi tak apa, lanjutnya, ia akan terus berjuang di kursi parlemen, dan akan membuktikan bahwa perempuan juga bisa. Termasuk, di gedung DPRD, ia akan menjadi manusia bermanfaat. “Karena selama nafas masih terus berhembus, kita masih punya kesempatan untuk berbagi, baik berbagi rasa, derita, pengalaman dan lainnya. Saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah percaya pada saya untuk memperjuangkan nasib rakyat di kuris parlemen. Tegur saat saya saya lupa dan khilaf,” ucapnya menutup pembicaraan. (*)

PARLEMEN | JUNI 2016

31


SOSOK

Mengibarkan Semangat Berkarya

S

etiap insan di muka bumi ini pasti dianugerahi potensi dalam dirinya masing-masing, baik kaum lelaki maupun hawa. Potensi-potensi itulah yang membuat seseorang menjadi unik. Sebab itulah modal kita untuk berkarya. Namun sayang seribu sayang, kadang tidak semua orang dapat mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga dapat membuat seseorang tidak dapat menggali anugerah potensi itu. Maka tanpa disadari, semua itu hanya tersimpan dalam bakat terpendam. Namun, itu berbeda dengan Fatimah Savira. Perempuan yang hobi membaca buku tersebut malah ingin terus mengibarkan semangat berkarya. Tentu, perempuan kelahiran Jember, 28 Januari 1994 itu dengan sadar diri punya cara tersendiri untuk mensyukuri potensi sebagai anugerah terindah yang dimiliki seseorang. Sehingga perempuan yang pernah menjadi Juara 1 Lomba Selfi Hijabers itu rmemanfaatkan potensi pada diri dengan sebaik-baiknya. “Karena dengan indera, kita dapat mengenali potensi diri dan mengolahnya menjadi sebuah karya. Dengan indera penciuman kita dapat menangkap aroma lingkungan yang tangan kita dapat Namun, tampaknya, hal tersebut belum cukup kuat untuk kita dapat mengeksplorasi potensi diri. Dara berparas ayu dan berkulit putih itu menyebtukan bahwa ada beberapa hal yang membuat beberapa perempuan terhambat untuk mengendal dan mengeksplorasi potensi yang ia miliki. “Salah satu diantaranya adalah keadaan lingkungan sekitar. Sehingga lingkungan yang tidak mendukung itu seolah-olah tidak memberikan kesempatan bagi kaum hawa untuk mengoptimalkan

32 PARLEMEN | JUNI 2016

potensinya. Selain itu, peremuan harus melawan stigma,” jelas Vetty, panggilan akrabnya. Vetty yang menapaki umur 21 pada Januari nanti itu menambahkan bahwa adanya stereotip yang terkesan

mendiskreditkan kaum hawa dan membatasi ruang gerak mereka juga kian memupus semangat berkarya. “Stereotip menjadi ‘pagar’ penghalang bagi perempuan untuk keluar menunjukkan jati dirinya,” ujarnya di sela-sela ia sedang


Sosok

bercerita tentang pengalamannya untuk melawan stigma. Memang, hidup itu adalah pilihan. Kadang kita hanya dihadapkan pada dua pilihan, memilih untuk tetap tinggal dalam pagar yang sebenarnya tidak kita bangun sendiri atau berusaha meloncati pagar itu demi sebuah cita-cita. Jika kita mampu, mengapa harus memilih diam? Bukankah kita sendiri yang tahu danberhak menentukan setinggi apa pagar yang tepat untuk diri kita loncati. “Lihatlah, beberapa di antara kita kini berani meloncati pagar pembatas yang dibuat berdasar stereotip-stereotip negatif itu. Mereka menunjukkan karyanya dan diakui. Kapan kita menyusul? Tentu banyak waktu, tergantung kita, apa masih merasa nyaman dengan pagar itu?,” katanya sembari dengan eskpresi tanya Perempuan yang punya citacita menjadi bidan itu menyatakan, mungkin jika kita memang terkungkung dalam tafsir patriarkhi, mungkin setidaknya ia dapat

Stereotip menjadi ‘pagar’ penghalang bagi perempuan untuk keluar menunjukkan jati dirinya.

menjaga konsistensi untuk menjadi manusia yang berkarya. “Banyak contohnya kok, berkarya dalam keterbatasan. Sebab, karya itu luas dan tidak terbatas,” tambahnya gadis pengagum MH Said Abdullah itu. Sudah saatnya perempuan mengambil bagian dalam berkarya dan menunjukkannya kepada dunia. Sudah saatnya kaum hawa memberikan warna. Yakinlah bahwa kita memiliki potensi untuk menorehkan karya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Coba lihat, beberapa di antara kalangan perempuan yang berani menunjukkan karya. Karya itu pula yang menjadi bukti kekuatanmu. Karyamu tersebut menunjukkan kebebasanmu. Yakinlah bahwa di tanganmu, hatimu, pikiranmu, bahkan mimpimu, ada suatu karya besar yang menunggu untuk diwujudkan. Buktinya adalah Vetty, selain dikenal baik dan ramah, ia juga berprestasi. Bahkan menyulap auranya menjadi sesosik hijabers andal. (*)

Juara Lomba selfie hijaber

Fatimah Savira PARLEMEN | JUNI 2016

33


Gallery

34 PARLEMEN | JUNI 2016


Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi bersama Ketua DPRD di sela-sela Paripurna Reses III

PARLEMEN | JUNI 2016

35


SUARA PEMUDA

T

Ketua Ansor: Puasa Bukan Sekadar Menahan Dahaga

ak terasa sudah beberapa hari kita telah berpuasa, ada banyak nikmat yang telah kita rasakan. Berkumpul bersama sanak dan keluarga, menikmati hidangan puasa yang beraneka ragam, hingga kita telah merasakan bagaimana rasanya menahan dahaga, haus dan lapar, semuanya sudah kita rasakan, bahkan tiga hari ini telah menyimpan sebuah energi besar menuju rahmat ilahi. “Tapi puasa tidak hanya sekadar seremonial tahunan, tetapi puasa merupakan momentum menuju perbaikan dari proses statis menuju dinamis,” ucap M. Muhri Zain, Ketua GP Ansor Kabupaten Sumenep. Kata Muhri, karena bukan sekadar tahunan, maka melewati puasa tidak boleh hanya dengan berleha-leha, tetapi harus dijadikan sebagai refleksi menuju hidup yang lebih berarti. “Karena dalam puasa itu, kita tidak hanya diajarkan untuk meningkatkan kesalehan ritual, tetapi

36 PARLEMEN | JUNI 2016

juga bisa meningkatkan kesalehan sosial. Maka sangat rugi bagi kita melewati 30 hari ini hanya dengan leha-leha dan berfoya-foya,” imbuhnya Mantan Ketua PMII Cabang Sumenep itu menganggap bahwa puasa membawa misi profetik. Misi profetik tersebut harus mampu menggugah kesadaran secara kolektif dalam berbangsa dan bernegara guna mewujudkan “Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghoffur”. Untuk itulah, kata kata Muhri, puasa bukan sekadar menahan dahaga, tetapi merupana momentum perubahan, bahkan bisa dijadikan sebagai referensi paradigma berpikir menuju kepada transformasi sosial. “Artinya, selama ini puasa hanya dimaknai sebagai ritual-individual (Transendental), bukan pada aspek yang lebih luas, yakni ritualsosial (Humanisasi). Maka memaknai puasa sejatinya dalam konteks pembebasan individual yang ditempatkan sebagai rutinitas-ritualitas belaka

sebagaimana berlaku general, tetapi harus ditarik lebih luas guna membebaskan diri dari berbagai problem sosial – kemasyarakatan,” jelasnya. Ungkapan Muhri tersebut pun mengajak kita pada sebuah fenomena sosial yang seringkali membuat kita mengganjal. Sebagai contoh, praktik prostitusi, perjudian, warung bar dimanamana dan sebagainya, ketika memasuki bulan Ramadhan masyarakat dan pemerintah beramairamai menetralisir kegiatan tersebut dengan dalih menghargai bulan Ramadhan. Namun, begitu naifnya ketika lepas ramadhan problematika itukembali mencuat ke permukaan dan cenderung kurang mendapat sorotan. “Dengan kondisi demikian, bulan Ramadhan hanya dijadikan bulan pertaubatan sementara. Maka tak salah jika muncul istilah muslim birokratis atau kapitalis,” urainya. Demikian pula halnya dengan korupsi yang semakin marak, politik saling sandera, konflik horizontal, yang terjadi

dibeberapa tahun menandakan puasa yang dilakukan oleh sebagian yang menjalakanya (Muslim) belum mampu menjawab realitas problem sosial. Dalam konteks ini, dalam hemat Muhri puasa Ramadhan harus dijadikan sebagai gerbong perubahan menuju lokomotif perbaikan. “Jika bangsa ini tidak belajar dari puasa sebelumsebelumnya dengan hasil yang tidak positif di tengah masyarakat, maka puasa jauh dari maknanya (Substansi),” tambahnya. Dengan demikian, ia tak mau menyebut dirinya sebagai orang yang paling suci, tetapi ia hanya ingin ada revolusi mental dalam puasa, sehingga dapat menjadi landasan untuk membangkitkan spirit kebijakan umum. “Makanya, puasa ramadhan adalah waktu yang tepat sebgai bulan latihan agar kita bias melakukan hijrah diri dari nafsu kebinatangan (hayawan) menuju hakikat manusia yang sesungguhnya,” tandasnya. (*)


EKSPLOR DESA

Mempertahankan Khas dan Ras Sapi Madura Lewat Sapudi

M

eski sebagai pulau yang h a n y a memiliki d u a kecamatan, namun masuk pada daftar pulau terluas kedua di Kabupaten Sumenep. Sumenep secara geografis sebagai daerah yang terletak di bagian paling timur pulau Madura. Sumenep tidak cukup terbentang luas di daratan, akan tetapi memiliki gugusan pulau-pulau yang berjejer di lautan. Di sebelah timur Pulau Madura misalnya, ada satu pulau dengan mengantongi penduduk terpadat ketimbang gugusan pulaupulau lainnya, sehingga tidak salah jika Pulau yang satu ini mendapat predikat pulau terluas kedua di Kabupaten Sumenep. Tentu, dengan banyaknya penduduk yang memadati pulau tersebut menjadikan pulau yang satu ini semakin tampil elegan, menyenangkan, dan memiliki daya tarik, yakni pulau Sapudi namanya. Pulau yang digadang-

gadang sebagai daerah penampung sapi Madura. Dengan masyarakat yang bermata pencaharian ternak sapi, menjadikan pulau Sapudi dikenal sebagai pulau Sapi. Dan hari ini, siapa sangka pulau tersebut terkenal dengan keunggulan sapinya. Berternak sapi, bagi orang Sapudi adalah jantung kehidupan. Sebab, sapi memberikan keuntungan tersendiri atas keberlangsungan hidup masyarakat Sapudi. Tentu dengan latar belakang demikian, pulau Sapudi dijadikan sebagai tempat Sapi Kerapan, bahkan secara mayoritas sapi kerapan yang ada di Madura, meski tidak secara keseluruhan adalah berasal dari pulau Sapudi. Ahmad (57), pemilik sapi asal Kecamatan Nunggunung, Pulau Sapudi, menuturkan tentang tradisi masyarakat Sapudi, ia mengungkapkan bahwa Masyarakat Sapudi memang masyarakat yang memiliki mata pencaharian ternak sapi. Perlu diakui,

ternak sapi, kata warga tersebut adalah jantung dan taninya masyarakat Sapudi. Sehingga, ternak sapi tanpa disadari telah menjadi tradisi bahkan seoalah sudah menjadi kewajiban masyarakat setempat untuk bertahan hidup. Konon, dalam historis, masyarakat Sapudi mentradisikan ternak sapi, orientasinya tidak cukup hanya untuk bertahan hidup akan tetapi sudah menjadi hal kesenangan dan hal yang disukai. �Ternak sapi, menghasilkan uang atau tidak bagi masyarakat Sapudi bukan lagi menjadi soal. Sebab, ini memang kesenangan kami,� tuturnya saat dikonfirmasi lewat via telpon. Berangkat dari realitas demikian, hal yang wajar jika nantinya sapi Sapudi menjadi tolak ukur atas sapi di Indonesia. Sebab, sapi Sapudi sudah tak diragukan lagi soal potensi yang luar biasa untuk tampil elegan dan memukau di luar sana. Terbukti, sapi asal pulau yang berada di sebelah timur pulau Madura ini seringkali memboyong Piala

Presiden ketika ada sebuah momen terbesar yang diikuti pengerap sapi se-Madura. Padahal, bentuk tubuh sapi Sapudi tidak terlalu besar. Postur tubuh, misalnya, sapi Sapudi rata-sata mempunyai ukuran sedang dan memiliki warna khas, yakni bulunya berwarna cokelat kemerahan. Untuk mendapat prestasi dan julukan pulau sapi, kata salah pemilik sapi lainnya, Buzairi (44) tentu tidak mudah adanya. Semuanya, katanya memiliki latar belakang dan memiliki legenda yang mengantarkan pulau tersebut menjadi seperti saat ini, yakni potensi dan prestasi yang ditorehkan sangatlah luar biasa. Kenapa tidak, menurut data yang dirilis, pulau Sapudi selain memiliki banyak sapi berkualitas dan prestasi yang ditorehkan, juga memberikan sumbangsih cukup signifikan terhadap masyarakat luar Sapudi. Yaitu, mengeluarkan kurang lebih 4000 sapi ternak setiap tahunnya. (*) PARLEMEN | JUNI 2016

37


ARTIKEL

Mengembalikan Pesona ”Gemah Ripah Loh Jenawi” Oleh : Rofiqi*

M

enjadi sebuah diskripsi memilukan jika kerudung lebih mahal daripada nyawa. Begitulah konsep Negara Islam di Timur Tengah, semuanya serba formal. Islam sepertinya tampil ekslusif hingga agama seperti tak punya perasaan. Padahal Islam itu adalah agama rahmaan lil alamin, bukanlah agama yang keras dan buas, dan membuat pemeluknya merasa aman, nyaman dan tentram. Jadilah polopor kehidupan berkualitas, pejuang kemajuan dan anti kemunduran. Mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang sukses. ”Toto titi tenterem kerto raharjo” merupakan sebentuk kesakralan dari ”gemah ripah loh jenawi” hingga kini masih diyakini sebagai pedoman pelestari lingkungan. Tergantung bagaimana manusia membangun kesadaran guna mengembalikan pesona itu menjadi langkah taktis membangun industri maju berwawasan lingkungan. Karena saat sekarang pesona ”gemah ripah loh jenawi” hampir punah. Maka, mau tidak mau Indonesia mesti mengembalikan pesona itu agar lingkugan kita tetap asri, damai dan sejahtera. Untuk membangun industri maju tidak perlu menggunduli hutan, mengerus bumi dengan penambangan

38 PARLEMEN | JUNI 2016

yang berlebihan dan merusak ekosistem. Biarkan lingkungan berjalan dinamis, masih banyak cara dan strategi yang lebih arif. Salah satunya adalah membudidayakan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis lingkungan. Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya akan sangat bermanfaat apabila dikelola dengan baik. Sudah saatnya Indonesia menyelamatkan diri dari keterpurukan kejahatan lingkungan, dehutanisasi mesti segera dikubur, dan bersegera menjadi negara yang tenterem kerto raharjo. Lingkungan yang ”lestari” adalah impian kita bersama. Perlu disadari, luas hutan Indonesia mencapai 144 hektar. Dari 144 hektar tipe hutan kita sangat beragam dan sangat menentukan terhadap pembangunan ekonomi bangsa. Sehingga, hutan menjadi salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Dengan adanya hutan, manusia dapat hidup layak; hutan dapat menyediakan bahan makanan yang sangat berhaga, baik protein hewani manupun nabati. Yang tak kalah pentingnya hutan juga dapat menghasilkan bahan baku industri; tekstil, farmasi, dll. Di Madura, tepatnya di kab. Sumenep ada dua komunitas sebagai pion kebangkitan industri berwawasan lingakungan, yakni

Biro Pengabdian Masyarakat PP. Annuqayah (BPM-PPA) dan Pemulung Sampah Gaul (PSG). Dua komunitas ini bertitik tekan untuk menyelamatkan bumi dari pengaruh dehutanisasi lingkungan. BPM lebih mengkaji pada gerakannya, sedangkan PSG lebih pada pelestarian lingkungan melalui penghijauan dan penyelamatan pada limbah plastik yang berserakan. PSG ini sudah menyejarah sebagai komunitas yang peduli akan lingkungan. Saat ini, penghijauan demi penghijauan pun galakkan, termsuk menyelamatkan bumi dari limbah plastik. Menariknya, PSG tidak hanya populer sebagai penyelamat dari serakan limbah plastik, tetapi juga pada pengolahan pupuk organik melalui pembusukan jerami yang dikombinasikan dengan kotoran sapi. Dari dua komunitas ini pelestarian lingkungan dan pembangunan industri berwawasan lingkungan akan terbangun. Maka, tidak ada alasan bagi Indonesia bersegera mengembalikan pesona alam yang gemah ripah loh jenawi, menghargai lingkungan adalah kunci utama bahwa kita benar-benar ber-khalifah di buka bumi. Agar bencana alam yang datang silih berganti menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Inilah refleksi kita di hari Lingkungan Se-Dunia. (Mahasiswa)


ARTIKEL

Menghargai Lingkungan Oleh : David*

“Mengistimewakan bumi sama halnya dengan memelihara jiwa kita sendiri dan memberikan peluang bagi keasrian bumi”

R

angkaian kata di atas menyiratkan makna “sakral”. Bumi yang kita pijaki, sejatinya tidak lepas dari jiwa manusia itu sendiri, karena dalam kacamata Rendra, manusia adalah makhluk lingkungan. Naluri bumi -unsur tanah- yang melekat dalam diri manusia merupakan miniatur dari proses penciptaannya sebagai Manusia Lingkungan (homo ecologius). Artinya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, manusia selalu menyadari posisinya menjadi salah satu sub dari ekosistem, dan memiliki kecenderungan untuk mencermati akan lingkungannya. Naluri bumi itu akan tetap menjadi pengikat bagi manusia itu sendiri. Sehingga manusia dan lingkungan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terlepas dari simbiosis mutualis antara manusia dan lingkungan sepertinya tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Hubungan simbiolis mutualis itu hanya sebuah adagium belaka. Kenyataan yang muncul, ternyata hubungan itu menciderai salah satunya, akhirnya pun berbuah disharmonisasi. Manusia dan lingkungan saling mencela dan menyakiti. Hal itu, bisa dilihat pada fenomena alam yang semakin tak bersahabat. Memotret fenomena alam (lingkungan) dari masa ke masa. Ternyata, memang sudah dan telah tercemar. Di akui atau tidak, manusia pertama, yakni Adam telah mencemarkan lingkungan. Adam telah melakukan kontra ekologis dengan memakan buah lindung, khuldi. Menurut Dr. Mujiyono Abdillah, MA kontra ekologis yang dilakukan Adam dapat dipahami sebagai sesuatu yang menarik dan memberikan keuntungan pintas. Sudah tahu buah itu dapat mencemarkan lingkungan dan dilarang oleh Tuhan tetap saja mengeksploitasinya, akibatnya Adam pun disebut sebagai manusia yang kontra ekologis, dan terpuruk bersama lingkungan yang tercemar. Maka, tidak terlalu berlebihan bagi sang perekacipta sampai melempar Adam ke bumi. Niatnya, tak lain guna meminta pertanggungjawaban sebagai manusia yang kontra ekologis, karena

ia tidak mampu menjaga dan memelihara keasrian lingkungan. Kemudian, ditebarkanlah anak cucu Adam untuk mengembalikan keasrian lingkungan pada habitatnya. Namun, tugas mulia sebagai pemelihara lingkungan masih tersendat dan mengalami kegagalan. Alih-alih memilihara, menjaga pun manusia tidak punya kekuatan. Sehingga, kontra ekologis tetap menjadi sifat yang tidak pernah singgah dalam diri manusia. Menyikapi fenomena kontra ekologis Adam, sepertinya merembet terhadap anak cucunya -manusia-manusia yang bertebaran-. Implikasinya, persoalan lingkungan sampai saat ini masih menjadi fenomena yang sulit dicarikan obatnya. Salah satu dari sekian banyak korban akibat kontra ekologis manusia adalah keasrian lingkungan Indonesia. Sulit dibantah, saat sekarang negeri kita tercinta masih sibuk mencari obat untuk menyembuhkan penyakit yang sudah berurat berakar dan menjalar kemana-mana. UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum ”bergigi”. Buktinya, mereka yang haus akan lahan dibiarkan bebas menjarah dan menggunduli hutan kita. Tidak hanya itu, ”kabar” buruk akibat gundulnya hutan kita bisa dilihat dari indeks prestasi dari kejahatan lingkungan yang semakin merajalela. Sejak tahun 2002 hingga 2008 tingkat kehancuran hutan di Indonesia setiap tahunnya setara dengan 51 kilometer persegi per hari. Selain itu, buku rekor dunia (Guinnes Book Of World Records) mencatat, bahwa Indonesia termasuk negara terbesar di dunia dengan kerusakan hutan. Lebih terpukul ketika penelitian Greenpeace memaparkan, bahwa tingkat kerusakan hutan di Indonesia tindak tanduknya adalah penebangan liar (illegal logging) dan penggundulan hutan.

Dalam pada itu, deretan kasus kejahatan lingkungan juga tidak lepas dari penambangan yang terlalu berlebihan, sehingga keasrian ekosistem mudah dikorbankan kepada kebutuhan yang sangat mendesak; keserakahan, kenikmatan dan kemudahan yang berlebihan. Sehingga, negeri kita tengah mengalami goncangan alam yang katastrofal bagi masa depan Asia Tenggara. Meminjam bahasanya Prof. Dr. Martin Harun, OFM, guru besar Ilmu Teologi pada Sekolah Tinggi Filsat (STF) Driyarkara, ”ini bukan permainan alam, tetapi ulah manusia yang haus akan lahan”. Maka, jangan menggugat ketika PBB tanpa ada keraguan sedikit pun menobatkan Indonesia sebagai kota tercemar nomor 3 di dunia, setelah Mexico City dan Bangkok. Sedikit dibenarkan dalam desertasinya, Dr. Mujiono Abdillah, MA menggambarkan, bahwa persoalan lingkungan akan menjadi mata rantai dari sekian banyak isu aktual masa kini: isu globalisasi, demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), dan kesetaraan gender. Dalam kacamata M.T. Zein jika dicermati dan diteliti secara seksama, persoalan lingkungan sebenarnya bersumber pada 5 aspek, yaitu aspek dinamika kependudukan, pengembangan sumber daya alam dan energi, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sains dan teknologi serta benturan terhadap lingkungan. Lima aspek ini terjadi afiliasi satu sama lain, sehingga menimbulkan problem serius. Implikasinya, keasrian lingkungan jadi pertaruhan: pemanasan global, lapisan ozon kian menepis, dan parahnya lagi dehutanisasi semakin digalakkan. Kerusakan ekosistem bisa direkam dari peristiwa tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan peristiwa ganas lainnya yang menyayat hati. Itu semua bukanlah kebetulan, tetapi karena kita belum bisa menghargai lingkungan. (Pencinta lingkungan) PARLEMEN | JUNI 2016

39


KOLOM

Menjadi "Pancasilais" Sejati Oleh: Ainol Horri *

B

egitulah kira-kira ungkapan masyarakat Madura pada era 80-an dan 90-an. Seperti kebanyakan cerita, masa itu adalah masa keemasan petani tembakau. Tak terhitung jumlahnya para petani yang bisa naik haji, menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi, menikmati indahnya mengendarai motor baru, membangun rumah, hingga hutang sekian banyaknya pun bisa terlunasi lantaran menekuni hidup sebagai petani tembakau. Sungguh, masa-masa penuh tawa dan bahagia ketika mereka anggap tembakau si “emas hijau�. Pancasila sendiri, jika kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita yakin ia mampu membentengi diri kita di tengah gemuruh globalisasi. Sebab Pancasila mengajari kita untuk berbaur dengan siapa saja, tanpa membeda-bedakan agama, suku dan ras, maupun kulit. Pancasila juga telah mengajari kita tentang hidup seiring dan seirama, bahkan berjalan damai, ajeg dan guyub.

40 PARLEMEN | JUNI 2016

Maka hari kelahiran pancasila yang jatuh pada 01 Juni seharusnya menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai pancasila dalam jiwa dan raga kita. Sebab dengan menanamkan nilai pancasila dalam diri kita, kita akan bisa memilih dan memilah mana yang pantas dan sesuai untuk kita dapat implikasikan dalam budaya Indonesia. Agak miris melihat beberapa narasi konflik di negeri ini, mulai dari konflik antar pemeluk agama, etnis, antar golongan hingga antar umat Islam sendiri. Hal demikian sudah mendandakan bahwa nilai-nilai pancasila tak pernah menjiwa dalam dirinya. Jika ia paham tentang substansi pancasila, maka takkan pernah ada narasi konflik yang memilukan hingga menciderai Indonesia yang multikultur dengan semangat persatuan. Muncul pertanyaan sederhana. Masih adakah diantara kita yang cinta tanah air? Iya, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya, adalah salah satu ciri dari membela tanah air. Nilai-nilai itulah yang sebenarnya diharapkan menjadi perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sungguh, saya yakin kita akan menjadi bangsa yang besar. Mari kita menegok fakta tentang Indonesia yang kaya dan besar. Iya, Indonesia itu terdiri dari banyak pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Bahkan orang asing sering menyebutnya sebagai pulau surga (paradise island) dan kerap menjadi incaran kaum kapitalis. Berdasarkan

sejarah masa lalu, banyak bangsa asing yang ingin menguasai Indonesia dengan berbagai cara, baik langsung atau secara tidak langsung. Hanya satu hal, karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, bahkan seorang peneliti dari Brazil dalam bukunya, menyamakan Indonesia dengan perabadan Romawi masa lalu. Maka, orang yang paham akan sejarah bangsanya sendiri, ia tak mudah untuk dihasut, di adu-domba, dan pula tak goyah oleh gelombang globalisasi. Yang ada, ia akan hidup beriringan dengan sesama walau dalam ruang yang berbeda. Termasuk tak merasa lelah memberikan sumbangsih dan kontribusi untuk bangsa. Mencintai bangsa dan Negara adalah harga mati. Membina kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, keluarga atau golongan merupakan cara hidup ber-Indonesia. Sebagai generasi penerus kita harus selalu siap menjaga nama baik dan mengharumkan tanah air Indonesia. Walau kita belum melakukan banyak hal bagi Indonesia, tetapi melalui idealisme kebangsaan seolah menandakan bahwa Indonesia tidak kekeringan generasi. Karena dalam konteks sosial budaya, yang terpenting adalah bagaimana setiap orang mengembangkan sikap toleransi dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, suku, etnis, bahasa dan budaya. Kita adalah generasi yang diharapkan oleh Indonesia; pancasilais, paham Indonesia dan punya nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. (Kabiro Kabar Madura)


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

PARLEMEN | JUNI 2016

41


Bupati (A. Busyro Karim) dan Wakil Bupati (Achmad Fauzi) Sumenep saat melihat Piala Adipura Buana di sela-sela apel. Tahun 2016, Sumenep kembali meraih penghargaan bergengsi tingkat Nasional bidang kebersihan .

42 PARLEMEN | JUNI 2016

Parlemen juni 2016