SELASA
4 September 2012
LPPKP Ancam Mengadu ke Kejatisu Sambungan Halaman 9 sampai sekarang,” ujar kedua pria ini. Diungkapkannya, rekanan yang mengerjakan proyek itu diduga sengaja terlebih dulu mengerjakan drainase untuk mengalihkan perhatian warga. Itu dimaksudkan agar pihaknya bisa memark-up harga proyek. Pasalnya jumlah pagu anggaran yang tertera di plang proyek, sudah tidak sesuai dengan yang dikerjakan. Bahkan ongkos serta biaya materialnya diperkirakan sudah melebihi. ”Pertama, kami juga bingung. Pada plang
KPU Buka Pendaftaran PPK Pemilu Sambungan Halaman 9 Utara Nomor 01/KPTS/KPU-Prov-002/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013,” kata Batara. Untuk hal tersebut, tambah Manurung, KPU Kota Pematangsiantar membuka pendaftaran calon anggota PPK se Kota Pematangsiantar, dengan persyaratan sebagai berikut; WNI, berusia paling rendah 25 tahun, berpendidikan paling rendah SLTA, berdomisili di wilayah kecamatan yang dibuktikan dengan KTP, serta mengajukan surat lamaran kepada Ketua KPU Kota Pematangsiantar. “Ketika mendaftar, pelamar harus membawa fotokopi KTP, fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, pasfoto, surat sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan dan diketahui oleh Camat,” tambahnya. Pengambilan dan penerimaan pendaftaran tanggal 4, 5, 6 dan 7 September 2012. Namun, untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat di Kantor KPU Kota Pematangsiantar. Parpol akan Diverifikasi KPU Kota Pematangsiantar juga bakal melakukan verifikasi ulang seluruh partai politik (Parpol) yang akan mengikuti pemilu 2014. Verifikasi ada dua tahap yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi akan dilaksanakan mulai 10 September hingga 4 Oktober. Sedangkan verifikasi factual dilaksanakan 4 Oktober hingga 20 November. “Kami akan melakukan verifikasi ulang mulai bulan pertengahan September ini sesuai dengan keputusan MK,” kata Ketua Divisi Tekni KPU Kota Pematangsiantar Batara Manurung. Dijelaskan Batara, sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 8/2012 tentang pemilu yang yang dibatalkan MK itu berbunyi, ”Partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya.” Sedang Pasal 208 yang dibatalkan adalah pemberlakuan ambang batas 3,5 persen secara nasional dan menyatakan ambang batas 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR. Dengan pembatalan MK itu, kata Batara, berarti seluruh parpol baik yang lama maupun baru, memiliki kursi di parlemen atau tidak, harus mengikuti verifikasi di KPU untuk jadi peserta Pemilu 2014. Walaupun agenda KPU Kota Pematangsiantar padat dengan masuknya tahapan Pilgubsu 2013, pihaknya siap melakukan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2014. Batara menambahkan, bulan September ini akan diadakan sosialisasi verifikasi parpol menjadi peserta Pemilu 2014 dengan mengundang semua parpol, baik yang lama maupun yang baru. Bentuk verifikasi faktual parpol tingkat kabupaten/kota, yaitu mengenai kepengurusan, keterwakilan perempuan, kantor parpol dan verifikasi keanggotaan parpol. (mer)
disebutkan proyek peningkatan jalan, tapi kok yang dibuat drainase. Kemudian menurut amatan kami, besar sekali anggaran untuk proyek ini. Kalau hanya pembuatan drainase, anggaran itu sudah terlalu besar,” katanya. Bahkan menurutnya, mereka juga mengancam akan melakukan demonstrasi ke kantor Dinas PU Simalungun.Hal itu jika perbaikan Jalan Umum SarimatondangGorbus ini tidak juga dikerjakan. ”Kami serius dan berharap soal perbaikan Jalan ini. Soalnya sudah sering sekali terjadi
kecelakaan. Banyak pengendara asal Sidamanik yang terjatuh saat melintasi jalan yang rusak. Kalau tidak juga dikerjakan, kami akan mendatangi kantor Dinas PU Pemkab Simalungun dan meminta penjelasan Kadis,” katanya. Sebelumnya, proyek pembangunan drainase di Jalan Besar Sarimatondang Kelurahan Sarimatondang, Sidamanik ini menelan anggaran senilai Rp790.790.000. Namun setelah diamati dan dikalkulasi, ada dugaan penyimpangan pada pengerjaannya.
Pada plang tertera bahwa proyek dimaksudkan untuk peningkatan jalan. Sementara di lokasi, pekerja terlihat membuat saluran drainase. Nah, jika dikalkulasi untuk material, upah pekerja sampai biaya tak terduga, jumlah Rp790.790.900 itu terlalu besar. Semestinya untuk membuat drainase sepanjang 500 meter, bisa diselesaikan dengan dana Rp300 juta. Hingga kini pengerjaan proyek itu sudah berlangsung delapan pekan, terhitung sejak Senin (9/7). (mag-02/hez)
Sugiati Bagi Uang di Depan Bupati Sambungan Halaman 9 bahwa Sugiati yang saat itu bertindak sebagai bendahara telah membagi-bagikan uang PBB Over Target senilai Rp753.446.727 yang belum disahkan DPRD Simalungun melalui rapat APBD 2005-2006. Uang itu dibagikan kepada beberapa pejabat Simalungun. Hal itu dikatakan Y Silalahi saat dimintai keterangan di persidangan. “Uang itu diberikan pemegang kas daerah di ruangan ibu Sugiati. Dan ada SK Bupati untuk pembagiannya pak. Pembagian upah pungut,” beber saksi di hadapan Ketua Majelis Hakim P Simarmata. Lanjutnya, beberapa pejabat yang menerima uang tersebut diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Sekda,Asisten danbeberapa kepala dinas. Namun
dalam hal ini, saksi juga mengaku, bahwa dirinya sempat menerima uang tersebut. Hanya saja, setelah mengetahui uang itu dari PBB Over Target yang belum ditampung dan disahkan pada rapat APBD, saksi kemudian mengembalikannya. “Memang saya juga sempat menerimanya. Tapi begitu saya tahu itu belum ditampung dalam APBD, saya langsung mengembalikannya,” ujarnya sembari menyebutkan bahwa tiap-tiap pejabat Pemkab Simalungun menerima dengan nominal yang bervariasi. Penasaran, hakim mempertanyakan apakah uang kas bisa dikeluarkan, walaupun belum disahkan di dalam rapat pengesahan APBD. “Biasanya bisa pak. Dengan menggunakan istilah panjar,” jawab saksi. Dijelaskannya, prosedur penggunaan uang panjar itu biasanya diajukan melalui nota dinas.
“Itu ditandatangani kepala dinas yang bersangkutan, kemudian dilanjutkan kepada Bupati,” jelasnya. Usai mendengar keterangan saksi, majelis hakim melanjutkan persidangan untuk mendengarkan keterangan Wol Simarmata. Dalam keterangannya, Wol menyebutkan bahwa Bupati Simalungun saat itu, Zulkarnain Damanik (berkas terpisah,red), juga menerima uang tersebut. “Waktu itu Pak Bupati menerima Rp17,2 juta. Dan dia (Zulkarnain, red) setuju dengan pencairan itu,” sebut Wol di persidangan. “Ya pasti dia (Bupati-red) setujulah. Karena dia kan juga dapat,” kata majelis hakim. Karena keterangan masing-masing saksi hampir tak jauh beda, majelis hakim kemudian menunda persidangan hingga satu pekan kemudian dengan agenda keterangan saksi lainnya. (Gib/smg)
Sebulan Tak Dapat Air, Retribusi Tetap Ditagih Sambungan Halaman 9 Pengutipan juga terjadi jika terjadi kerusakan terhadap pompa air. Setiap KK akan dikutip oleh petugas nagori uang perbaikan sebesar Rp100 ribu. Parahnya, sebulan belakangan air tidak mengalir lagi. Sehingga warga yang tinggal di sana tidak mendapat pasokan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan, mereka beramairamai mengambil air dari masjid di Kampung Lombang, lokasinya di desa seberang, sekitar 3 kilometer dari tempat tinggal mereka. Tentu saja itu tidak untuk semua warga. Sebab, bagi yang tidak memiliki kendaraan
untuk mengangkut air, mereka memilih membeli air dari rumah tetangga di kampung seberang, jaraknya lebih dekat dari masjid. Namun anehnya, aparat nagori seolah tak peduli terhadap keadaan ini. Bahkan menurut beberapa warga, aparat nagori masih saja mengutip retribusi air Rp10 ribu per bulan, meski sudah sebulan mereka tak menikmati air. “Beginilah keadaannya, setiap kali ingin membeli air ke kampung seberang, saya tetap mengecek kran air. Siapa tahu tiba-tiba air mengalir. Soalnya sudah hampir satu bulan air di sini mati total,” kata warga R br Saragih (62). Ditambahkannya, banyak warga yang mengeluh dengan keadaan ini. Sebab mereka se-
lalu membayar apa yang dirasa menjadi kewajiban. “Setiap bulan kami bayar Rp10 ribu. Kalau pompanya rusak, kami bayar Rp100 ribu untuk perbaikan,” kesalnya. Hal Senada dikatakan Ita Sinaga (39) dan Dewi Situmorang (30), warga sekitar. “Kami tidak tahu ke mana uang kutipan itu dibuat. Sebab sebelum kejadian ini, pasokan air bersih untuk Nagori Sionggang Simanindo kerap mengalami kerusakan. Terkadanag air mati, alasannya karena pompa rusak. Jika ada kerusakan kami juga dikutip uang Rp100 ribu,” ungkap mereka beramai-ramai. (mag4/hez)
Bantuan Hukum Gratis untuk Rakyat Miskin Sambungan Halaman 9 menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang di berikan gratis bagi mereka yang memiliki perkara pidana. Hal itu dikatakan Ketua PN Simalungun Abdul Siboro, Minggu (2/9). Menurutnya, di wilayah kerja mereka banyak terdakwa ataupun yang memiliki perkara pidana, namun tidak mampu mengeluarkan uang untuk menyewa pengacara. “Sesuai arahan Mahkamah Agung, PN Simalungun sudah menyediakan Posbakum secara gratis. Sementara biaya untuk pengacara yang siap melayani ataupun membantu proses hukum pada saat persidangan, akan ditanggung Negara,” paparnya. Dia menerangkan, tak dapat disangkal lagi di Simalungun ini umumnya, masyarakat berpro-
fesi sebagai petani. Selain itu banyak di antara mereka yang buta terhadap hukum, hingga Posbakum dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Tetapi ada beberapa persyaratan yang haris dilengkapi untuk mendapatkan pelayanan. “Yakni surat gugatan atau surat permohonan, surat keterangan tidak mampu yang dapat diperoleh dari lurah setempat. Kemudian surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani si pemohon dan Ketua Pengadilan,” paparnya. Sambungnya, mereka yang berperkara berhak melakukan konsultasi hukum untuk berbagai perkara. Selanjutnya bantuan untuk memperoleh layanan pengacara, serta bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara. Sementara bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih
dari 5 tahun penjara, berhak mendapatkan bantuan hukum gratis juga. “Tapi itu tergantung kepada pihak yang berperkara. Sebab ada saja terdakwa yang tidak ingin didampingi pengacara, meski secara gratis. PN Simalungun tetap menyediakan pengacara prodeo yang gajinya diperoleh dari Negara,” jelas Siboro. Sementara bagi terdakwa yang ancaman hukumannya sampai 15 tahun ke atas, namun tidak bisa menghadirkan pengacara, PN Simalungun akan langsung menghunjuk penasehat hukum gratis. “Biasanya itu diberlakukan untuk kasus pencabulan, pembunuhan dan lainnya. Anggaran untuk ini yang dikeluarkan negara pada 2011 mencapai Rp180 juta. Sementara untuk tahun 2012, sebesar Rp100 juta. (mua/hez)
Waktu Pendaftaran Ormas Diperpanjang Sambungan Halaman 9 Badan Kesbanglinmas Gunawan Purba melalui Kabid Pembinaan Politik Dalam Negeri Sofian Purba, Senin (3/9). Dikatakannya, pendaftaran diperlukan sebagai database dan laporan ke Kementrian Dalam Negeri, terkait keberadaan dan jumlah ormas ini.
Hal itu sudah diatur pada Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi kemasyarakatkan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pada pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan, ormas dan LSM wajib mendaftarkan keberadaannya. Sebagai syarat pendaftarannya, ormas yang bersangkutan harus melampirkan atau
akte pendiriannya, termasuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Selain itu, susunan kepengurusan juga diperlukan dengan identitas lengkap yang harus dilampirkan, termasuk keberadaan kantornya. “Sebuah organisasi juga dilarang menggunakan lambang Negara,” tukasnya. (pra/ hez)
Miras Senilai... Sambungan Halaman 9 Pembela Islam (FPI) Kota Siantar Muhammad Syahril Chan. Secara simbolis, tiga botol minuman keras ini dilemparkan ke arah alat berat silinder oleh tiga orang yang mewakili kejari dan polisi. Lalu perlahan alat berat ini menggilas semua botol minuman keras yang sudah ditumpuk di aspal. Hari Darmawan mengatakan, 219 miras ini dimusnahkan atas putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 01 Pid C/2012/PN PMS tertanggal 13 Agustus 2012. Ditambahkan Hari, pemusnahan sempat tertunda dari jadwal yang ditentukan. Itu disebabkan karena suasana lebaran beberapa waktu lalu, sehingga pemusnahan baru bisa terlaksana kemadin, Senin (3/9). “Tidak ada unsur kesengejaan terkait penundaan pemusnahan ratusan botol miras ini. Miras yang dimusnahkan hari ini, sudah sesuai dengan yang tertera di kepolisian dan kejaksaan. Tidak ada bedanya sama sekali. Saya kira tidak ada masalah dengan itu,” ujarnya. Sementara Ketua FPI Kota Siantar Muhammad Syahril Chan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada aparat kepolisian atas pemusnahan yang dilakukan. Mereka menghargai kinerja polisi dan berharap agar terus ditingkatkan. “Peredaran miras sudah menyeluruh di Kota Siantar, kita berharap polisi meningkatkan kinerjanya dalam pemberantasan miras,” ungkapnya. (ral/hez)
Warga Desak Bupati Ganti Rekanan Sambungan Halaman 9 Saragih agar segera mengganti rekanan ini. Menurut Hasan Damanik (46) dan Horis Siregar (41), selama ini warga setempat tidak pernah diberikan kesempatan mengelola objek wisata Parapat. Bahkan untuk mendirikan beberapa pondok wisata saja, warga dikutip retribusi dan izin usaha. ”Kami yang penduduk asli, dikutip retribusi saat mendirikan pondok wisata,” kata Hasan yang diamini Horis Siregar. Ditambahkannya, selama ini kendaraan yang masuk ke objek wisata Parapat dikutip retribusi Rp20 ribu untuk sekali masuk. Diperkirakan dalam sehari, ada lima ratus kendaraan yang datang dan berkunjung ke objek wisata ini. Sehingga rekanan ini mampu meraup penghasilan belasan juta per hari. ”Mereka itu kerja 24 jam, dan pengunjung di Parapat ini kebanyakan datang di malam hari. Terkadang kalau dari luar kota, mereka suka beramai-ramai. Perkiraan kami, paling sedikit omzet mereka sekitar Rp10 juta per hari,” katanya. Namun ditambahkannya, hasil itu hanya dirasakan oleh pihak rekanan dan realisasinya belum dirasakan masyarakat. Warga sekitar juga pernah menanyakan target PAD dari gerbang masuk objek wisata Parapat ini kepada Kadispenda Simalungun Wilson Manihuruk. Saat itu pihak Dispenda menjelaskan bahwa besaran target pada tahun 2012 berkisar Rp385.700.000 per tahun. “Kalau kita hitung-hitung omzetnya dari hasil pengutipan, diperkirakan mencapai Rp3.850.700.000 per tahun. Sehingga uang akan bersisa Rp3.431.000.000,” tambahnya. Artinya, ada hasil yang tak masuk ke kas derah dan itu terus berlanjut hingga bertahun-tahun. “Wisata Parapat ini bukan milik Kadispenda atau rekanan. Ini milik semua warga Simalungun,” katanya. Terpisah, Kadispenda Simalungun Wilson Manihuruk dan rekanan pengutip retribusi gerbang masuk objek wisata Parapat yang coba dikonfirmasi, belum berhasil dihubungi. Bahkan saat ditelepon berkali-kali ke telepon selulernya, Wilson tak mengangkat telepon. (mag-02/hez)