GOLD WINN E
WARD IA A ED
SIA P DONE RINT M R IN
Berwawasan dan Berkepribadian
THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi
LULUS VERIFIKASI FAKTUAL Diserahkan Langsung Oleh :
BE
0 13
ST O
DEWAN PERS
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 2
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN AP F SU MATERA NEWSP
KAMIS, 7 JULI 2022 M ZULHIDJAH 1443 H
7
Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Kemensos Cabut Izin PUB ACT Ada Indikasi Pelanggaran
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Jadi alasan kita mencabut Tanggap (ACT) Tahun 2022. Pencabutan tersebut terkait (izin PUB Yayasan ACT) dugaan pelanggaran peraturan pihak ACT.
dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial MUHADJIR EFFENDI Mensos Ad Interim
Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Mensos Ad Interim Muhad-
jir Effendi, 5 Juli 2022. “Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” ujar Muhadjir seperti dikutip dari cnnindonesia.com, Rabu (6/7).
Pelanggaran ACT salah satunya terkait pengambilan donasi sebesar 13,5 persen. Hal itu dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Pasal 6 ayat (1) PP 29/ 1980 berbunyi “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”. Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT Ibnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata
Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami sangat kaget dengan keputusan ini (pencabutan izin PUB Yayasan ACT oleh Kemensos) IBNU KHAJAR Presiden ACT
Baca..... hal 7
60 Rekening di 33 Bank Diblokir
SELAIN izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dicabut oleh Kementerian Sosial (Kemensos), 60 rekening keuangan milik Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang berada di 33 bank diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pemblokiran bertujuan agar tidak ada lagi dana donasi yang masuk atau keluar dari rekening ACT tersebut. “PPATK menghentikan sementara transaksi 60 rekening atas nama entitas yayasan (ACT) di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi sudah Kami hentikan,” ujar Ivan dalam konferensi pers di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/7). Ivan menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pihaknya menduga dana-danya yang
masuk dari masyarakat ke rekening ACT tidak langsung disalurkan sebagai sumbangan. Melainkan dikelola secara bisnis untuk menghasilkan keuntungan. “Kami menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis. Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,” kata Ivan seperti dikutip dari cnnindonesia.com. Ia mencontohkan, dari temuan yang ada, Yayasan ACT terbukti melakukan transaksi keuangan dengan entitas perusahaan luar senilai Rp30 miliar. Setelah ditelusuri, PPATK menemukan perusahaan itu merupakan milik salah satu pendiri ACT. Baca..... hal 7
2 Kurir 81 Kg Sabu di Riau Divonis Mati
SIDANG KASUS ANNAS MAAMUN - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Perubahan 2014 dan RAPBD 2015 Provinsi Riau dengan terdakwa mantan Gubernur Riau Annas Maamun, Rabu (6/7). (linda)
Sidang Kasus Pengesahan RAPBD Riau
Annas Maamun Umbar Kata Tak Ingat PEKANBARU - Mantan di Pengadilan Tipikor Gubernur Riau (Gubri) pada Pengadilan Negeri Annas Maamun dicecar Pekanbaru, Annas kerap terkait pemberian suap mengumbar kata tak ingat atas pertanyaan yang Rp1 miliar lebih terhadap diajukan Jaksa Penunanggota DPRD Riau petut Umum (JPU) Komiriode 2009-2014, dalam si Pemberantasan Korupsi persidangan pada Rabu (6/7). Uang itu diduga un(KPK). tuk memuluskan pengesa- Annas Maamun Annas juga tidak menhan Rancangan Anggaran Pendap- dengar jelas semua pertanyaan atan Belanja Daerah (RAPBD) Pe- yang diajukan JPU sehingga perubahan 2014 dan RAPBD 2015 nasehat hukum yang mendampProvinsi Riau. inginya di Rutan Kelas I PekanPada persidangan yang digelar baru harus mengulang pertanyaan
dari JPU. JPU yang dipimpin Yoga Pratomo mempertanyakan kepada Annas tentang uang Rp1.010.000.000 yang disediakannya untuk anggota DPRD Riau periode 2009-2014. “Apakah ada masalah TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar (Badan Anggaran) sehingga selaku gubernur, saudara terdakwa harus menyiapkan uang Rp1.010.000.000,” tanya JPU. Mendengar pertanyaan itu, Annas terdiam sebentar. Lalu dia mengaku tidak ingat akan hal itu.
“Tidak ingat,” katanya. Pada KUA-PPAS 2014, Annas disebutkan sejumlah saksi memecah anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bina Marga. JPU kembali menegaskan hal tersebut. “Ya benar,” ucap Annas. Begitu juga terkait pergeseran anggaran untuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dari Dinas PU ke pemerintahan desa. Hal itu tak dibantah Annas karena menurutnya diperbolehkan. Baca..... hal 7
Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR SIDANG VONIS KASUS 81 KG SABU - Pengadilan Negeri Pekanbaru menggelar sidang kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 81 kilogram, Rabu (6/7). Dua terdakwa yakni Asmahdi alias Ayah dan Hasnah alias Ana dijatuhi hukuman mati. (linda)
PEKANBARU - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum mati terdakwa Asmahdi alias Ayah dan Hasnah alias Ana, Rabu (6/7). Kedua terdakwa dinyatakan bersalah mengedarkan narkotika jenis sabu seberat 81 kilogram (kg). Majelis hakim yang diketuai Dahlan menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana mati,” ujar Dahlan didampingi hakim anggota, Daniel Ronald dan Yuli Artha Pujayotama. Mendengar putusan ter-
成功，往往住 在失败的隔壁 Chéng gōng, wǎng wǎng zhù zài shī bài de gé bì Sukses, seringkali hanya berada di sebelah dinding kesuksesan
sebut, Asmahdi yang mengikuti persidangan dari Rutan Kelas I Pekanbaru dan Hasnah di Lapas Perempuan Pekanbaru terlihat tenang. Tidak ada terlihat kecemasan di wajah mereka. “Terdakwa tetap dipidana mati. Kami sependapat dengan penuntut umum. Terdakwa punya hak pikirpikir untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya,” ujar Dahlan. Penasehat hukum terdakwa yang hadir di ruang sidang juga memberikan penjelasan tentang hukuman yang diterima kliennya. Sampai akhirnya terdakwa memberikan keputusan. “Pikir-pikir,” tutur terdakwa.
Hina Presiden Dipenjara 3,5 Tahun
JAKARTA - Pemerintah resmi menyerahkan draf Rancangan Undangundang Pemasyarakatan (RUU PAS) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyerahan itu dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej ke Komisi III DPR dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7). Eddy menyampaikan, pihaknya sudah melakukan penyempurnaan
terhadap RKUHP yang meliputi tujuh hal. Menurutnya, tujuh penyempurnaan itu ialah terkait 14 isu krusial; ancaman pidana; bab tindak pidana penadahan, penerbitan dan percetakan; harmonisasi dengan undang-undang di luar RKUHP; sinkronisasi batang tubuh dan penjelasan; teknik penyusunan; serta tipo atau perbaikan penulisan. Terkait 14 isu krusial, kata Eddy, Tim Pembahasan RKUHP telah mengkaji dan menyesuaikannya. Ia menyebut 14 isu krusial itu terkait Baca..... hal 7
Minyak Goreng Rp14 Ribu Diluncurkan
Baca..... hal 7
KURS TRANSAKSI BI RABU, 6 JULI 2022
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
15.064,95 10.241,15 10.735,37 1.919,81 110.9267 3.409,90 15.527,44 2.248,53 Sumber www.bi.co.id
PENYERAHAN RUU KUHP DAN RUU PAS - Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) menerima naskah RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan (PAS) dari Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (6/7). (dpr.go.id)
PELUNCURAN MINYAK GORENG RAKYAT - Warga memperlihatkan minyak goreng kemasan saat peluncuran minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7). (antaranews.com)
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan minyak goreng sederhana dengan merek Minyakita yang dijual dengan harga Rp14.000 per liter untuk memudahkan masyarakat mendapatkan stok minyak goreng. “Hari ini (Rabu) kita meluncurkan Minyakita. Tentu kita bersyukur dapat meluncurkan minyak goreng rakyat yang dikemas secara sederhana ini,” kata Mendag saat menghadiri peresmian tersebut di Jakarta, Rabu (6/7). Mendag menyampaikan, dalam persoalan minyak goreng, pihak pengusaha maupun pemerintah me-
nyadari bahwa rantai distribusi minyak goreng curah perlu diperbaiki. Untuk itu, dengan hadirnya Minyakita, Mendag berharap agar pendistribusian minyak goreng dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat lebih lancar, melalui rantai distribusi seperti Si Gurih, dan Warung Pangan. “Bottleneck sudah lancar. Sehingga di Jawa-Bali harga sudah Rp14.000 per liter. Memang di Papua, Tarakan, itu ada yang masih Rp20.000, masih tinggi. Kita rembukan, dan alhamdulillah sekarang Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com