SAMBUNGAN
METRO RIAU
KAMIS, 2 DESEMBER 2021
7
9 Kursi pratama yang dievaluasi, hari ini (kemarin) ada 32 pejabat yang dilantik. Artinya, ada sembilan jabatan yang kosong,” kata Syamsuar seusai pelantikan. Lebih lanjut Syamsuar menjelaskan, 32 jabatan itu terdiri dari 19 jabatan yang tetap dan 13 rotasi (pindah jabatan). “Kemudian ada tujuh jabatan yang demosi. Dari tujuh jabatan itu, lima jabatan beralih ke jabatan administrator, satu jabatan pindah ke fungsional tertentu, dan satu jabatan masuk pensiun, dan dua jabatan mendudukan jabatan pelaksana,” katanya seperti dikutip dari cakaplah.com. Adapun sembilan jabatan yang masih kosong adalah Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau, Kepala Biro Umum, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, dan RS Jiwa Tampan. Sementara itu, mediacenter.riau.go.id merilis 32 pejabat yang dilantik adalah Rudyanto sebagai Staf Ahli Pembangunan dan Infrastruktur; Yurnalis, Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan SDM; Masrul Kasmy, Asisten I Bidang
Kesejahteraan Masyarakat; Zulkifli, Kepala Biro Kesra. Kemudian, Ely Wardhani sebagai Kepala Biro Hukum; Jhon Armedi Pinem, Kepala Biro Perekonomian; Alzuhra Alnoni, Kepala Administrasi Pembangunan; Joni Irwan, Asisten Administrasi Umum; Kemal, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana; Aryadi, Kepala Administrasi Pimpinan. Selanjutnya, Muflihun sebagai Sekretaris DPRD Riau; Sigit Juli Hendriawan, Kepala Inspektorat; Emri Juli Harnis, Kepala Bappeda; Indra SE, Kepala BPKAD; Syahrial Abdi, Kepala Bapenda; Ikhwan Ridwan, Kepala BKD; Asrizal, Kepala BPSDM; Jenri Salmon Ginting, Kepala Kesbangpol. Ma’mun Murod, Kepala DLHK; Herman M, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan; Hadi Penandio, Kepala Satpol PP; Roni Rakhmat, Kepala Dinas Pariwisata; Zulfadli, Kepala Dinas Perkebunan; Raja Yose Rizal, Kepala Dinas Kebudayaan; Boby Rachmat, Kepala Dispora; Helmi, Kepala DPMPTSP; Syahfalefi, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Evarefita, Kepala Dinas ESDM; Herman ST, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Ra-
hima Erna, Kepala Diskominfotik; Mimi Yuliani Nazir, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip; dan M Taufik OH, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pelantikan 32 pejabat itu dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat karena masih dalam pandemi Covid-19. Turut hadir Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Sekdaprov Riau SF Hariyanto, dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Syamsuar meminta untuk semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Riau untuk lebih bekerja keras, tidak hanya mengharapkan dana APBD. Ia berharap para pembantunya bisa memaksimalkan peluang lain asal tidak melanggar perundang-undangan. “Dengan adanya perubahan ini, kita harus bekerja keras. Kita masih dilanda Covid-19. Tidak ada cara lain, kita harus bekerja keras sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing,” ujar Syamsuar. Selain itu, ia juga mengharapkan kepada pejabat pada jabatan baru untuk terus meningkatkan progres realisasi pembangunan di Riau yang saat ini rata-rata di bawah 70 persen. “Kami harapkan hari ini, mudah-mudahan bisa
dragiri Hilir Rp1,5 triliun, Indragiri Hulu Rp1,2 triliun, Kampar Rp1,9 triliun, Kuantan Singingi Rp1,1 triliun. Selanjutnya, Kota Pekanbaru Rp1,3 triliun, Kabupaten Rokan Hilir Rp1,5 triliun, Rokan Hulu Rp1,3 triliun, Siak Rp1,4 triliun, Kota Dumai Rp770 miliar, Pelalawan Rp1,2 triliun, dan Kepulauan Meranti Rp880 miliar. Gubri Syamsuar menjelaskan, DIPA dan TKDD diberikan kepada kementerian dan lembaga (K/L) termasuk kepada semua kepala daerah se-Riau. Menurutnya, hal ini merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA dan TKDD oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (29/11) lalu kepada K/L dan pemerintah provinsi se-Indonesia. “Sesuai arahan presiden, kiranya dapat disegerakan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 dan dimulai dengan segera melakukan pelelangan,” ucapnya seperti dirilis riau.go.id. Syamsuar menuturkan, sampai saat ini semua pihak tetap harus waspada karena pandemi belum berakhir dan di tahun 2022 Covid19 masih menjadi ancaman dunia dan ancaman bagi In-
donesia. Ia mengungkapkan, selain varian lama di berbagai negara saat ini muncul varian baru yang harus menambah kewaspadaan. Menurutnya, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang dilakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan. “Menghadapi ketidakpastian di masa depan, pemerintah telah merancang APBN tahun 2022 yang responsif, yang antisipatif dan juga fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,” ujarnya. Ia mengatakan, dengan telah diserahkannya DIPA dan TKDD 2022, diharapkan apa yang telah diberikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dengan sebaik-baiknya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mempercepat pemulihan ekonomi yang ada di semua daerah khususnya di Riau. (mr/fjr)
laku pada mereka yang memaksakan kami akan persangkakan tindak pidana KUHP Pasal 212 sampai 218, khususnya mereka yang tidak mengindahkan,” kata Zulpan. Di tempat terpisah, pengurus Yayasan Azzikra menolak Masjid Azzikra dijadikan lokasi pusat penyelenggaraan Reuni Alumni 212. Alasan pengurus menolak permintaan panitia Reuni Alumni 212 karena keluarga almarhum Arifin Ilham masih berduka atas meninggalnya Ameer Azzikra. Penolakan tersebut tertulis dalam surat bernomor 112/YAZ/SK/ XII/2021, dan ditujukan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Reuni Akbar 212, Ustaz H Eka Jaya. Surat dialamatkan ke Jalan H Saili ujung F16 Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Surat tersebut telah dibenarkan oleh tim media yayasan Azzikra.
Surat pengurus Yayasan Azzikra itu merupakan surat balasan dari panitia penyelenggara Reuni Akbar 212, No 007/RA.212/SP/ XI/2021 tanggal 29 November 2021, tentang pemberitahuan penggunaan masjid Azzikra sebagai lokasi Reuni Alumni 212. “Sehubungan dengan suasana berduka atas wafatnya ananda ustaz Muhammad Ameer Azzikra, putra kedua dari almarhum KH Muhammad Arifin Ilham, atas permintaan dari pihak keluarga serta hasil musyawarah bersama antara dewan syariah, dewan pembina, dan dewan pengawas Yayasan Azzikra, maka diputuskan untuk sementara waktu majelis Azzikra tidak menerima kegiatan apapun yang diadakan oleh pihak eksternal,” tulis Ketua Yayasan Azzikra Khotib Kholil dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Reuni Akbar 212. (mr/fjr)
DIPA kebijakan dari Kementerian Keuangan, itu dana transfer daerah langsung dialokasikan ke kabupaten dan kota,” katanya usai penyerahan DIPA dan TKDD. Syamsuar menyebut penurunan DIPA tak jadi masalah. “Itu tidak ada masalah, karena selama ini dana ini hanya lewat saja, sehingga tidak mengurangi dana kita,” katanya seperti dikutip dari cakaplah.com. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau Ismed Saputra mengatakan, TKDD 2022 sebesar Rp21,1 triliun atau mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar Rp20,8 triliun. “Adapun pengurangan tadi, itu di DAK non-fisik karena alokasinya berpindah ke kabupaten/kota. Sehingga alokasi dana transfer ke Provinsi Riau berkurang sekitar Rp800 miliar lebih. Tetapi di luar kegiatan DAK non-fisik itu mengalami peningkatan Rp300 miliar,” katanya. Adapun Rp21,1 triliun alokasi dana transfer ke daerah Riau dari pemerintah pusat, meliputi Pemprov Riau sebesar Rp3,9 triliun. Kemudian, Kabupaten Bengkalis Rp2,7 triliun, In-
Polisi Alumni 212 ini, Ditlantas Polda Metro Jaya juga melakukan penutupan ruas jalan di sekitar area Patung Kuda dan Monas. Penutupan ruas jalan ini akan dilakukan mulai Rabu pukul 24.00 WIB hingga Kamis pukul 21.00 WIB. “Maka kami dari Polda Metro Jaya akan melaksanakan penyekatan di seputar kawasan bundaran Patung Kuda dan kawasan Monas. Semua kendaraan mulai nanti malam (malam tadi) tidak boleh memasuki kawasan ini,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan menegaskan Polda Metro Jaya tak mengeluarkan izin untuk kegiatan Reuni Alumni 212. Kata dia, jika masih ada massa yang nekat melakukan Reuni Alumni 212 di Patung Kuda Arjuna Wiwaha akan diberikan sanksi pidana. “Kami akan menerapkan ketentuan hukum ber-
lebih baik lagi di tahun 2022 mendatang. Ini adalah masa transisi, untuk meningkatkan progres pembangunan,” ujarnya. Sebelum pelantikan 32 pejabat itu digelar, Syamsuar mengatakan bahwa pejabat eselon II yang kinerjanya tak memuaskan akan dinonjobkan, bahkan pangkatnya diturunkan.
“Keputusan ini diambil dengan alasan kinerja berdasarkan hasil evaluasi selama ini. Jadi kalau kerjanya nggak bagus, tentu akan didemosi,” ucapnya. Ia menyatakan, salah satu yang menjadi sorotan yaitu soal kinerja dalam percepatan realisasi APBD di OPD masing-masing. Minsalnya pola kerja yang
dilakukan di pemerintah kabupaten/kota di Riau, beda tipis dengan kinerja kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau. Ia juga mengatakan, pejabat dengan pola kerja yang tidak berkembang tak bisa dipertahankan. Lambatnya kinerja pejabat tak hanya terlihat di kabupaten/kota, tetapi
juga terjadi pada pejabat eselon II di tingkat Pemprov Riau. “Artinya kinerja lambat pejabat sekarang bukan hanya terjadi di kabupaten/ kota. Di Pemprov juga begitu. Saya nerima aja apa adanya (laporan). Artinya ini kan ada sesuatu, kenapa lambat-lambat,” sebutnya.
atau 3,5 juta orang. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan sebelum survei ini, pihaknya juga telah melakukan survei pertama pada Oktober lalu. Pada survei ini dilakukan hanya untuk mengetahui bagaimana keadaan mobilitas masyarakat. “Kami melakukan survei secara berkala untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komis V DPR, seperti dikutip dari cnnindonesia.com, Rabu (1/12). Hasilnya pada masyarakat nasional yang didominasi Jawa-Bali menunjukkan terjadi pergerakan masyarakat sebanyak 12,8 persen atau sekitar 19,9 juta orang ingin pulang kampung. Sedangkan pada masyarakat Jabodetabek sebanyak 13,5 persen atau 4,4 juta orang. Budi juga mengatakan di satu sisi angka tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk keluar rumah atau berlibur sudah ada. “Tetapi melihat jumlah yang ingin bergerak itu sebanyak 10 juta atau dari Jakarta 2,6 juta, jumlah itu cukup signifikan mengakibatkan satu lonjakan Covid-19 di daerah atau di
Jakarta,” imbuhnya. Waspadai Pergerakan Kendaraan Pribadi Kemenhub meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi pada masa libur Nataru. “Selain manajemen angkutan umum, juga perlu diwaspadai potensi pergerakan dengan mobil pribadi dan motor. Jumlahnya sangat banyak dan relatif susah dikendalikan,” kata Budi. Budi menjelaskan, Kemenhub mengantisipasi pelaku perjalanan menggunakan kendaraan pribadi dengan menerapkan sistem ganjil-genap di wilayah aglomerasi, jalan tol, ibukota provinsi, area tempat wisata, dan wilayahwilayah yang berpotensi adanya peningkatan pergerakan. Kata dia, penerapan ganjil-genap direncanakan akan diterapkan di ruas Jalan Tol Tangerang-Merak, Bogor-Ciawi-Cigombong, Cikampek-Palimanan-Kanci, dan CikampekPadalarang-Cileunyi mulai 20 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk dapat melakukan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai kebutuhan
dan masing-masing daerah. “Biasanya kalau diterapkan ganjil-genap, pergerakan bisa turun sampai 30 persen,” ujarnya seperti dilansir Antara. Lebih lanjut, Budi mengatakan, pembatasan diterapkan bagi kendaraan angkutan umum darat dengan jumlah armada yang beroperasi 50 persen dari yang diizinkan, serta kapasitas maksimal sebesar 70 persen dari jumlah tempat duduk yang tersedia. Sementara itu, bagi angkutan penyeberangan dilakukan pembatasan operasional dengan kapasitas maksimal 70 persen dari tempat duduk yang disediakan. Kemudian angkutan barang tidak dilakukan pembatasan operasional, namun jika diperlukan pembatasan maka dengan diskresi kepolisian dapat dilaksanakan. Ia menegaskan, operator transportasi juga diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Yang penting nanti kita akan mengadakan tes acak ketaatan pelaku perjalanan atas dokumen persyaratan perjalanan dan melakukan tes antigen,” pungkasnya. (mr/fjr)
busai, Kabupaten Rokan Hulu. Posko pendekatan Riau-Sumut di Kabupaten Rokan Hilir, dan posko penyekatan Riau-Sumbar di XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Sedangkan, posko induk berlokasi di Kantor Dinas Perhubungan Riau, di Kota Pekanbaru. Selain itu, posko pelabuhan Mengkapan Buton, Kabupaten Siak dan posko pelabuhan penyeberangan Roro Rupat, Kabupaten Bengkalis. “Itu beberapa posko, mungkin akan dilakukan penambahan lagi,” ujarnya. Syamsuar mengatakan, penambahan posko check point nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan saat mendekati Nataru. Pada kesempatan tersebut, Syamsuar mengatakan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 114/SE/ BKD 2021 tentang pembatasan kegiatan keluar daerah dan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama libur Nataru dalam masa pandemi Covid-19 di lingkungan Pemprov Riau. Ia juga menerangkan bahwa pemerintah akan menetapkan PPKM level 3 se-Indonesia.
Polisi Tak Putar Balik Kendaraan Kepolisian RI tidak akan meminta warga putar balik jika kedapatan ingin ingin ke luar daerah saat PPKM level 3 di momen Nataru. “Jadi tidak ada kendaraan yang diputar balik dan sesuai arahan Bapak Presiden (Joko Widodo), jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan atau menjadi susah,” kata Pelaksana Tugas Kabag Operasional Korlantas Polri Kombes Dodi Dariyanto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Kendati begitu, warga yang ingin melakukan perjalanan selama PPKM level 3 harus membawa surat keluar masuk (SKM) dan telah mendapat dua dosis vaksin virus corona. Apabila ada masyarakat yang tidak memenuhi syarat itu, tidak akan diputar balik. Dodi mengatakan, pola operasi pada pembatasan nanti lebih bersifat preventif, yakni dengan mendirikan pos pelayanan terpadu di sejumlah titik. Apabila ada masyarakat yang ketahuan melakukan perjalanan, namun belum memenuhi
syarat itu akan dibawa ke pos terpadu untuk melaksanakan vaksin. “Apabila ada masyarakat yang secara random sampling ternyata belum melaksanakan vaksin maka di dalam pos pelayanan tersebut sudah disediakan pos vaksinasi, dan masyarakat yang belum vaksin pertama atau kedua dia dilaksanakan vaksin di pos tersebut,” tuturnya. Syarat lainnya, pelaku perjalanan juga harus dapat menunjukkan hasil tes negatif Covid-19. Jika saat dilakukan pemeriksaan acak pelaku perjalanan kedapatan positif Covid-19, maka ia akan dibawa ke tempat karantina sementara. “Dan apabila saat random sampling tersebut ditemukan ada yang positif, maka di pos tersebut disediakan tempat karantina terbatas yang disediakan petugas medis dan ambulans. Ini ada di sepanjang jalan tol yang nanti akan kami siapkan,” paparnya. Pada momen Nataru kali ini, Polri akan mendirikan 1.607 pos pengamanan dan 675 pos pelayanan terpadu. Pos pelayanan ini dulunya merupakan pos-pos penyekatan. (rvo/fjr)
mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing. Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT AA di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan. Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu. Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) un-
tuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar. Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta kepada Andi Putra. Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a
atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan Andi Putra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (lda)
(rvo/fjr)
Meski jika pemerintah hanya menerapkan pembatasan kapasitas, jumlah warga yang akan pulang kampung mencapai 10 persen atau 16 juta orang. Lain halnya apabila pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada level tertentu, maka mobilitas masyarakat yang bepergian berkisar 9 persen atau 15 juta. Jumlah tersebut didapat dari pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan penyebaran kuisioner melalui media sosial Instagram, WhatsApp dan SMS. Survei juga dilakukan untuk domisili khusus J a k a r t a - B o g o r- D e p o k Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), hasilnya menunjukkan 8 persen atau 2,6 juta orang akan tetap pulang kampung meski dilarang pemerintah. Sedangkan jika pemerintah hanya menerapkan pembatasan kapasitas, warga yang akan pulang kampung mencapai 12 persen atau sekitar 4 juta orang. Sementara, jika pemerintah hanya menerapkan aturan PPKM pada level tertentu mobilitas masyarakat di Jabodetabek turun menjadi 11 persen
Riau nantinya memang akan ada batasan untuk kegiatan masyarakat, serta juga akan didirikan beberapa pos penyekatan oleh Bapak Kapolda sekaligus dengan Operasi Lilin Lancang Kuning,” ucap Syamsuar. Sementara itu, saat rakor Syamsuar menyampaikan terdapat sembilan posko check point di Riau pada saat libur Nataru. “Ada 9 posko check point yang perlu mungkin untuk dilakukan peninjauan,” katanya seperti dikutip dari mediacenter.riau.go.id. Menurutnya, rencana posko check point untuk memonitor dan merekap data pergerakan orang yang masuk dan keluar Riau. Adapun sembilan posko check point tersebut, di antaranya posko penyekatan perbatasan Riau-Sumatera Barat (Sumbar) di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Lubuk Jambi. Kemudian, posko perbatasan Riau-Jambi di Desa Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, dan posko pendekatan Riau-Sumbar di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, posko penyekatan Riau-Sumatera Utara (Sumut), di Tam-
KPK
uang dari beberapa pihak. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT AA yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT AA yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, di
