Riau, Sumut dan Jambi Sepakati Perbatasan Laut

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Riau menyepakati perbatasan laut dengan Provinsi Sumatera Utara dan Jambi. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Drs Masrul Kasmy menyebutkan, penetapan batas laut ini akan menjadi acuan dalam penelolaan sumber daya alam laut.

Gubernur Riau yang diwakili Asisten I Bidang

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretar- iat Daerah Provinsi Riau, Drs Masrul Kasmy menyatakan, kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat yang difasilitasi Direktorat

Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam

Negeri. Rapat berlangsung di Hotel Best Western Plus, Kemayoran, Jakarta, Rabu

(8/2/2023) malam. Menurut Masrul, rapat itu dihadiri Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Mhd Firdaus, dan Kepala Bagian Kerja Sama dan Perbatasan Setdaprov Riau Rayan Pribadi. Selain itu, rapat ini juga dihadiri Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Ir Herimufty srta Kepala Bidang Perta- nahan dan Penataan Ruang, Dinas PUPR-PKPP, Iwan Suryawan.

Dia menjelaskan, penetapan perbatasan laut dengan ke dua provinsi tetangga tersebut akan menjadi acuan bagi daerah dalam mengelola sumber daya alamnya

"Penetapan batas laut Riau ini penting. Karena ini akan menjadi acuan untuk pengelolaan sumber daya alam di laut kita. Insyaallah dalam waktu dekat akan diterbitkan Permendagri yang mengatur tentang perbatasan sumber daya alam laut di Provinsi Riau," ujar Masrul Kasmy usai kesepakatan itu.

Turut hadir salam rapat kesepakatan tentang perbatasan sumber daya

Anggaran Porwil di APBD-P Berisiko, DPRD Riau Minta Gubri Tegas

PEKANBARU - DPRD Riau kembali meminta

Gubernur Riau, Syamsuar untuk memberi keputusan tegas mengenai pelaksanaan

Pekan Olahraga

Wilayah (Porwil)

XI Sumatera 2023 yang rencananya akan digelar di Riau.

Sebab, kata Ketua

Komisi V DPRD Riau, Robin P Hutagalung, masih ada beberapa hal yang perlu diperjelas mengenai dasar hukum dan sumber dana kegiatan tersebut.

Robin memaparkan, jika semua sudah jelas maka KONI Riau bisa mengambil langkah selanjutnya. "Jadi Kadispora riau juga diminta cermat dalam aspek hukum soal prosedur. Kemudian cermat dalam aspek keanggaran mempertimbangkan keuangan provinsi riau," kata dia, Kamis (9/2/2023).

Robin meminta agar Pemprov Riau bisa memperdalam lagi kajian dan pertimbangan terhadap kemungkinan Riau menjadi tuan rumah Porwil XI Sumatera 2023.

"Jadi KONI itu bukan menolak sebagai tuan rumah, melainkan agar prosedurnya diikuti. Porwil itu kan harus ada SKnya sebagai dasar untuk penganggaran. Ini sampai sekarang belum ada dalam anggaran 2023 untuk tuan rumah Porwil," ujarnya.

Sementara jika dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), kata Robin, akan sangat berisiko.

"Jadi kami minta gubernur segera memberikan jawaban. Jangan KONI harapannya digantung, karena ini berimplikasi dengan cabor. Ada persiapan pra PON di solo dan kalau Porwil tak jadi kan bahaya," tutupnya. (*/rni) alam laut itu, Pemerintah Provinsi Sumbar, Jambi dan Kepulauan Riau.

Selain menyepakati dengan menandatangani perbatasan laut Provinsi Riau, juga disepakati batas laut Provinsi Jambi, batas laut Provinsi Bengkulu, batas laut Provinsi Sumbar, dan batas laut Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). (rilis)

Wagubri Bahas Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting

PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution meyatakan dukungannya atas upaya penurunan angka penurunan angka prevalensi stunting. Wagubri berharap, upaya ini mendapat dukungan dari organisasi keagamaan dan media.

Pernyataan itu disampaiikan Wagubri dalam Forum Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting yang digelar di Hotel Pangeran, Kamis (9/22/2023).

Forum sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pemban- gunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tingkat Provinsi Riau. Bertema "Peningkatan sinergitas dan kolaborasi melalui forum koordinasi percepatan penurunan stunting dan pencapaian program Bangga Kencana".

Dikutip dari mediacenter. riau.go.id, Wagubri Edy Natar menyatakan, kerja keras pemerintah Provinsi Riau dalam menurunkan turunnya prevalensi stunting telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.

"Berkat kerja keras ber- sama, kita telah membuahkan hasil yang baik. Berdasarkan survei status gizi Indonesia dengan ditandai turunnya prevalensi stunting dari 22,3 persen di 2021 menjadi 17,0 persen di 2022," sebutnya. Dia menambahkan, keluarga merupakan komponen utama yang sangat berperan dalam penanggulangan stunting. Untuk itu,upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga sangat penting. Untuk memastikan setiap remaja putri calon pengantin, Wagubri mengim- bau agar melakukan pemeriksaan kesehatan. Apalagi saat ini sudah dibentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) di tingkat Provinsi Riau, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat TPPS tingkat kecamatan tingkat kelurahan dan desa. Selain itu, kata Wagubri, di Provinsi Riau telah terbentuk tim pendamping keluarga sebanyak 3.550 dan tim audit kasus stunting yang melibatkan para ahli atau pakar di setiap kabupaten/kota. Dengan harapan berhasil menurunkan kasus stunting jadi 14,0 persen tahun 2023. (*)

Pemko Diminta Prioritaskan Penanganan Banjir dan Jalan Rusak

PEKANBARU - Ketua

DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi meminta pemerintah Kota Pekanbaru untuk memprioritaskan penanganan banjir dan jalan rusak. Dia berharap, rencana pemerintah untuk segera menuntaskan kedua persoalan tersebut segera direalisasikan.

Untuk diketahui, pengembangan Perkantoran Tenayan Raya Pekanbaru di tahun 2023 ini dipastikan tidak dilanjutkan Pem- ko Pekanbaru, karena anggaran yang ada di tahun 2023 diprioritaskan utnuk kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Persoalan banjir, jalan rusak dan penanganan sampah harus diselesaikan. Kalau saya mengatakan ini menyelesaikan persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak direalisasikan," katanya, Kamis

(9/2/2023).

Menurutnya, jika persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa terselesaikan, maka hubungan pemerintah dan masyarakat akan terjalin dengan baik.

"Kalau hari ini ada kebijakan yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang satu untuk menyelesaikan persoalan yang lain, itu sah-sah saja," terangnya. Terkait dengan kelanjutan pembangunan komprek perkantoran Tenayan Raya, politisi PKS ini meminta itu bisa dilaksanakan setelah seluruh PR tersebut bisa dituntaskan.

"Saat ini ada yang lebih prioritas untuk diselesaikan di masyarakat, ini kita menilai dari kacamata DPRD pekanbaru. Masyarakat sudah teriak soal banjir, sampah dan jalan rusak," tutupnya. (*/mmp)

DPRD Kritik Rangkap Jabatan di Pemko

PEKANBARU –DPRD Kota Pekanbaru mengkritik keputusan Pj Walikota Kota Pekanbaru Muflihun mengangkat pejabat dalam dua jabatan yang berbeda. Sebab, kebijakan tersebut akan menyebabkan ter- ganggungnya konsentrasi pegawai dalam menuntaskan tugas-tugasnya.

Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Fathulla mengungkapkan, beberapa pejabat yang diberikan jabatan rangkap tersebut, diantara Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru dan Dispora. Menurut Fathullah, seharusnya Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun tidak membuat kebijakan yang justru akan merugikan tersebut. Sebab, masih banyak pejabat Pemko yang mampu mengemban tugas di jabatan eselon II tersebut.

Bukan sebaliknya memaksa pejabat yang sudah defenitif untuk menjabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj).

"Harusnya ini tak terjadi. Karena dipastikan menganggu dan tidak bisa pejabat itu konsentrasi bekerja. Apalagi di OPD strategis. Kami rasa, masih banyak pejabat yang berkualitas di Pemko ini," ujar

Fathullah, Selasa (7/2/2023).

Fathullah berharap selama kepemimpinan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, tidak ada tembok atau gerbong di antara pejabat. Pejabat yang diangkat untuk memimpin organisasi haruslah disesuaikan dengan bidang dan disiplin ilmunya.

"Tidak ada istilahnya lagi rangkap-rangkap. Ini kita inginkan, agar tidak terjadi gesekan. Saya selaku anggota DPRD Pekanbaru, tidak ada kepentingan apapun dalam konteks ini," terangnya.

Selain itu dia juga mengingatkan pemerintah untuk menindaklanjuti dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat agar posisi Sekdako, Sekretaris DPRD, Dinas Perkim, Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dispora Pekanbaru bisa definitif.

"Kalau berlama-lama, khawatir terjadi ketidakseimbangan kinerja di OPD tersebut. Termasuk di Sekretariat DPRD Pekanbaru," harapnya. (*)