GOLDWINN E
ARD IAAW ED
ESIAPRINT DON M RIN
THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi
JUMAT, 30 OKTOBER 2015 M 17 MUHARRAM 1437 H
ER 2
BE
ST O
0 13
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN AP F SU MATERA NEWSP
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Johar Minta Jatah Rp200 Juta Terungkap Dalam Sidang Suap Pengesahan APBD Riau
PEKANBARU - Bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Johar Firdaus rupanya kecipratan duit dalam dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau 2014 serta APBD Riau 2015. Bahkan, meski pembagian uangnya telah ditetapkan, Johar meminta jatahnya ditambah menjadi Rp200 juta. Hal itu terungkap dalam persidangan dengan terdakwa bekas anggota DPRD Riau periode 2009-2014, Ahmad Kirjauhari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (29/10). Kesaksian itu diberikan oleh eks anggota DPRD Riau, Riki Hariyansyah di hadapan majelis hakim yang dipimpim Masrul. Dalam kasus ini, Ahmad Kirjauhari memberikan uang terkait pengesahan APBD-P Riau 2014 dan APBD Riau 2015 kepada sejumlah anggota DPRD Riau. Uang itu diduga dari tersangka dugaan pemberi suap Gubernur Riau (Gubri) nonaktif Annas Maamun. “Saya diberitahu terdakwa (Ahmad Kirjau-
hari) tentang uang pemberian Annas Maamun sebesar Rp900 juta. Ia minta bagaimana proses pembagiannya. Saat itu dicoretcoret nama-nama anggota dewan yang akan diberi uang, dan saya ingat nama-nama ketua fraksi, komisi dan nama pimpinan (DPRD Riau),” ucap Riki dalam kesaksiannya. Berdasarkan catatan tersebut, Johar yang saat itu menjabat Ketua DPRD Riau mendapat Rp125 juta. Selanjutnya, Noviwaldy Jusman alias Dedet Rp40 juta, Hazmi Rp40 juta, Ilyas Labay Rp40 juta, Zukri Misran Rp40 juta, Aziz Zainal Rp40 juta, Bagus Rp40 juta, Iwa Sirwani Bibra Rp40 juta, Koko Iskandar Rp40 juta, Robin Hutagalung Rp40 juta, Masnur Rp40 juta, Rusli Efendi Baca..... hal 7
SIDANG KASUS SUAP APBD RIAU - Eks Sekda Riau Zaini Ismail, eks Asisten II Setdaprov Riau Wan Amir Firdaus, Plt Sekda Riau M Yafiz dan eks anggota DPRD Riau Riki Hariyansyah memberikan keterangan sebagai saksi pada sidang lanjutan terdakwa Ahmad Kirjuhari dalam kasus dugaan suap pengesahan APBD-P Riau 2014 dan APBD Riau 2015 di PN Tipikor Pekanbaru, Kamis (29/10). (yudi)
Pembagian Uang Berdasarkan Catatan Riki Saya diberitahu terdakwa tentang uang pemberian Annas Maamun Rp900 juta. Ia minta bagaimana proses pembagiannya
Sumber: Kesaksian Riki Hariyansyah di sidang dugaan suap pengesahan APBD-P Riau 2014 dan APBD Riau 2015, Kamis (29/10).
Riki Hariyansyah
Riki Hariyansyah
Johar Firdaus
Eks Anggota DPRD Riau
Dugaan Korupsi Proyek K2I
Bekas Kadisbun Riau Dituntut 9 Tahun
PEKANBARU (29/10). Selain - Bekas Kepala penjara, Susilo Dinas Perkebudituntut denda nan (Kadisbun) Rp500 juta subProvinsi Riau, sider enam buSusilo dituntut lan penjara. hukuman semSementara bilan tahun penitu, uang pengjara. Dia terganti kerugian bukti melakunegara sebesar Susilo kan korupsi daRp26 miliar lena proyek pembangunan bih, dibebankan kepada kebun kelapa sawit pada Direktur PT Gerbang Eka program pengentasan Palmina (GEP), Miswar Kemiskinan dan Kebodo- Chandra, yang juga tehan serta Infrastruktur lah ditetapkan sebagai ter(K2I) Riau. sangka dalam kasus ini. Tuntutan dibacakan Susilo terbukti melangJaksa Penuntut Umum gar pasal 2 ayat (1) Un(JPU) Sumriadi dan dang-Undang (UU) Nokawan-kawan di hada- mor 31 Tahun 2009 sebapan Majelis Hakim Pe- gaimana diubah dan ditamngadilan Tindak Pidana bah dengan UU Nomor 20 Korupsi (Tipikor) pada tahun 2001 tentang pemPengadilan Negeri (PN) berantasan pidana korupsi, Pekanbaru yang diketuai Baca..... hal 7 Amin Ismanto, Kamis
KURS TRANSAKSI BI Kamis, 29 Oktober 2015
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
13,630.00 9,693.66 9,720.44 1,758.76 112.9246 3,173.83 14,898.95 2,143.22 Sumber www.bi.co.id
欺人是祸, 饶人是福 Qī rén shì huò, ráo rén shì fú Menipu orang adalah sebuah bencana, mengampuni orang adalah sebuah kebahagiaan.
Hari Ini Mensos Santuni 7 Korban Asap di Riau PEKANBARU - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan berkunjung ke Provinsi Riau pada hari ini, Jumat (30/10). Mensos rencananya akan memberikan santunan kepada tujuh korban meninggal akibat bencana kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Setiap korban meninggal mendapat santunan Rp15 juta. “Mensos telah dijadwalkan akan berkunjung ke Riau pada Jumat besok (hari ini), tapi kita masih menunggu surat resminya dari kementerian,” kata Kepala Dinas Sosial Riau, H Syafruddin kepada Metro Riau seusai menghadiri Baca..... hal 7
Ahmad Kirjauhari
Pembahasan RAPBN 2016
Terancam Deadlock, Pemerintah Hindari Voting JAKARTA - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, Jumat (30/10) akan berlangsung alot. Setiap fraksi bakal memiliki sikap politik. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Achmadi Noor Supit mengemukakan hal tersebut di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Kamis (29/10). “Pasti pimpinan partai terus memantau untuk tentukan sikap besok (hari ini) seperti apa, pasti akan sangat alot,” katanya dilansir tempo.co. Ia mengatakan, jika masih ada fraksi yang belum menyetujui RAPBN 2016, mereka memang bisa mengajukannya dalam rapat paripurna. Ia Baca..... hal 7
BERIKAN SANTUNAN - Presiden Joko Widodo menyerahkan santunan bagi korban meninggal akibat asap di Kantor Pos Kayu Agung, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, Kamis (29/10). Masing-masing korban meninggal mendapat santunan Rp15 juta. (antara)
DPR Sepakat Bentuk Pansus Asap SELURUH fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat membentuk panitia khusus (Pansus) bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hari ini, Jumat (30/10) Pansus asap akan disahkan dalam sidang paripurna DPR. Ketua Komisi Kehutanan DPR, Edhy Prabowo mengemukakan hal terse-
but di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/10). Menurutnya, seluruh fraksi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Par-
tai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Tujuan Pansus itu, kata Edhy, untuk mendorong pemerintah menyelesaikan kasus bencana asap. Meski asap mulai menipis di daerah Sumatera dan Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com REDAKTUR: FAJAR W
LAYOUTER:ERWIN S