IA DONES PRINT M
THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi
Diserahkan Langsung Oleh :
DEWAN PERS
013
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN F SUM
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 2
BE
ST O
Berwawasan dan Berkepribadian
LULUS VERIFIKASI FAKTUAL
ARD
GOLD WINN
E
W IA A ED
R IN
ATERA NE
AP WSP
RABU, 30 MEI 2018 M 14 RAMADHAN 1439 H
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
KPU Tolak Saran Presiden Soal Napi Korupsi Jadi Caleg
Polda Riau Tangkap Tersangka di Sulsel
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan bekas narapidana kasus korupsi menjadi calon legislator (caleg). KPU menyatakan keputusan untuk memasukkan larangan eks napi korupsi menjadi caleg ke dalam Peraturan KPU tentang pencalonan sudah final.
Kalau saya, itu hak, hak seseorang untuk berpolitik. Tapi KPU bisa saja mungkin membuat aturan, misalnya, boleh ikut tapi diberi tanda mantan koruptor JOKO WIDODO Presiden RI
“Sampai sekarang keputusan kami belum berubah terkait rencana itu (melarang bekas napi korupsi menjadi caleg),” kata Komisioner KPU, Ilham Syahputra, Selasa (29/5). KPU memasukkan larangan ini lantaran ingin masyarakat bisa memilih wakil rakyat yang memiliki rekam jejak baik. Menurut Ilham, KPU mempertahankan aturan ini lantaran menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Bahkan, KPU pun tetap mempertahankan aturan ini meski Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tidak sejalan dengan langkah KPU saat rapat dengar pendapat di Kompek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 22 Mei lalu. Selain eks napi korupsi, larangan diajukan untuk napi bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Menurut Ilham, KPU bakal segera mengirim draf PKPU pencalonan legislator itu ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baca..... hal 7
Sehari Sebar 43 Ribu SMS Penipuan
PENIPUAN SMS BERHADIAH - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Gidion Arif Setiawan (kanan), memperlihatkan barang bukti dan tersangka kejahatan penipuan undian berhadia melalui SMS, di Mapolda Riau, Pekanbaru, Selasa (29/5). (wahyudi)
Polemik Gaji BPIP
Jokowi: Hitung-hitungan Bukan dari Kami
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara soal gaji bagi Dewan Pengarah dan anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dinilai terlampau tinggi. Jokowi mengatakan, besarnya gaji Dewan Pengarah BPIP bukan permintaan
pihak Istana Negara. Angka itu, menurut Jokowi, adalah hasil perhitungan dan analisis di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Sekali lagi, itu bukan hi-
PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau menangkap AS alilas Adi (26), tersangka penipuan undian berhadiah. Pria yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) ini mampu mengirim 43 ribu SMS sehari untuk menipu korbannya di Indonesia. AS menjalankan aksinya melakukan penipuan berkedok undian berhadiah melalui layanan pengiriman pesan singkat atau SMS. Tak tanggung-tanggung, dalam sebulan, pria ini mampu meraup keuntungan hingga Rp15 juta. Namun aksi yang telah digelutinya selama dua tahun itu harus terhenti di tangan pihak kepolisian. Kini, dia harus mendekam di sel Markas Polda Riau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Direktur Reskrimsus Polda Riau, Komisaris Besar Gidion Arif Setiawan mengatakan, tersangka diamankan di kediamannya di Dusun Satu, Lokabatue, RT 001/RW 001, Kelurahan Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenrang Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), 26 Mei 2018 lalu. Tersangka diamankan setelah petugas melakukan scientific investigation. Pengungkapan ini dilakukan berdasarkan laporan Bennydictus (48), warga Kota Pekanbaru. Dia jadi korban penipuan dan telah mengirim pulsa 500 ribu kepada tersangka. Baca..... hal 7
Bercanda Bom di Pesawat Akan Ditindak Tegas
tung-hitungan dari kami. Itu hitung-hitungan memang dari kementerian,” kata Jokowi setelah menutup acara Pengkajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kampus Uhamka, Ciracas, Jakarta, Selasa (29/5). Baca..... hal 7
ANCAMAN BOM DI PESAWAT - Sejumlah penumpang pesawat Lion Air keluar melalui pintu darurat setelah seorang penumpang mengaku membawa bom, di Bandara Supadio Pontianak, Senin (28/5) malam. (detikcom)
KURS
TRANSAKSI BI
SENIN, 28 MEI 2018
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
14,135.00 10,704.44 10,554.02 1,801.95 129.252 3,551.51 16,547.84 2,209.91 Sumber www.bi.co.id
成功,往往住在 失败的隔壁 Chéng gōng,wǎng wǎng zhù zài shī bài de gé bì Sukses, seringkali hanya berada di sebelah dinding kesuksesan
JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyatakan bakal menindak tegas pelaku yang memberikan informasi palsu tentang bom di pesawat. Kemenhub akan menuntut secara hukum terhadap para pelaku itu meskipun berdalih bercanda. “Kemenhub akan menindak pelaku yang memberikan informasi palsu tentang bom. Ini merupakan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan bagi kita semua. Pelaku candaan bom akan kami tuntut secara hukum,” kata Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, Selasa (29/5). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memuat aturan bahwa Baca..... hal 7
e-KTP Tercecer di Jalan
DPR Nilai Kemendagri Ceroboh
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ceroboh menyusul insiden tercecernya Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Jalan Raya Salabenda, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. DPR meminta Kemendagri bertanggung jawab penuh atas insiden yang sempat viral di media sosial itu. Anggota Komisi II DPR, Firman Soebagyo mengata-
kan, Kemendagri seharusnya dapat menjaga kerahasiaan dokumen, termasuk e-KTP. “Ini bentuk kecerobohan dan keteledoran dari pihak Kemendagri, kami (Komisi II) tidak bisa diam saja melihat kejadian ini. Harus ada bentuk pertanggungjawaban resmi dari pemerintah,” kata Firman, Selasa (29/5). Politikus Partai Golkar itu mempertanyakan standard operating procedure (SOP) Kemendagri untuk melaku-
kan proses pembuatan e-KTP, maupun aturan untuk melakukan pengamanan, penyimpanan termasuk pemusnahan bilamana diperlukan. “KTP adalah dokumen bukti diri kependudukan yang bisa disalahgunakan baik itu untuk kepentingan pemilu dan kepentingan lainnya yang berakibat merugikan bagi orang yang lebih berhak yang namanya Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com