GOLDWINN E
ARD IAAW ED
ESIA DON PRINTM RIN
th
The pOWer Of innOvATiOn Harian Pagi
o an K Tingkatk
ER 201 3
BES THE
METRO RIAU BERWAWASANDANBERKEPRIBADIAN
i tens
M
Apr
il 2 0
1 05 -
rbaik
April 2017
1
TO FSU AP MATERANEWSP
mp e
Te enuju
JUMAT, 28 APRIL 2017 M 3 SYA’BAN 1438 H
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
n Musnahkan 40 Kg Sabu dan 160 Ribu Ekstasi
Kapolda Minta Tersangka Dihukum Mati
PEKANBARU - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Inspektur Jenderal Zulkarnain Adinegara, geram dengan tersangka kepemilikan 40 kilogram (Kg) sabu-sabu dan 160.000 butir pil ekstasi. Jenderal bintang dua itu meminta kejaksaan menjatuhi hukuman mati terhadap tersangka. "Jaksa, hukum mati saja ini (tersangka)," ujar Zulkarnain sambil menunjuk tersangka yang berdiri di sebelahnya saat pemusnahan 40 Kg sabu-sabu dan 160.000 ekstasi di halaman Markas Polda Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Kamis (27/4). Zulkarnain juga meminta kejak-
saan menjerat tersangka Eri Kusnadi alias Eri Jek yang merupakan bandar narkoba dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebagai barang bukti, sudah diamankan dua unit jet sky, satu unit speedboat, satu unit kapal pompong, dan mobil. Barang bukti itu diduga diperoleh tersangka Eri dari penjualan narkotika. Sabu dan ekstasi buatan Cina itu dibawa tersangka dari Malaysia. "Barang ini (ekstasi dan sabu) buatan Cina," kata Zulkarnain. Semua barang bukti itu diperlihatkan saat pemusnahan narkotika, kecuali Baca..... hal 7
PEMUSNAHAN NARKOBA - Kapolda Riau, Irjen Zulkarnaen Adinegara menginterogasi salah satu tersangka bandar narkoba saat pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, ganja, dan pil ekstasi di halaman Mapolda Riau, Pekanbaru, Kamis (27/4). Polisi memusnahkan barang bukti narkoba yang terdiri dari 160 ribu butir pil ekstasi berbagai merek, 39,124 kilogram sabu-sabu, dan 11 kilogram ganja dengan lima tersangka. (wahyudi)
Miryam Jadi Buron KPK 2 Kali Mangkir dari Panggilan Terkait Kasus e-KTP
Polri Minta Bantuan Interpol n Sidang Kasus e-KTP
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Miryam S Haryani, sebagai buron. Wanita yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) itu masuk daftar pencarian orang (DPO) karena mangkir saat dua kali dipanggil untuk diperiksa. KPK telah mengirimkan surat ke Kepala Kepolisian RI, UP Ses-NCB Interpol Indonesia, tentang DPO atas nama tersangka Miryam S Haryani. "Kami kirimkan surat DPO atau daftar pencarian orang kepada Kapolri hari ini (kemarin)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Kamis (27/4). Febri menjelaskan, dasar KPK mengirimkan surat DPO tersebut adalah sebelumnya telah melakukan pemanggilan secara patut dan penjadwalan ulang, tapi Miryam tidak datang sampai Kamis kemarin. "Kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan tersangka Miryam S Haryani harap dapat memberitahukan kepada KPK atau kantor kepolisian setempat. Jika ada yang memberikan perlindungan, kami ingatkan hal tersebut memiliki risiko hukum," demikian antara lain materi isi surat tersebut.
KURS
Baca..... hal 7
13,365.00 9,991.67 9,580.65 1,717.78 120.1564 3,079.49 14,589.23 1,939.88 Sumber www.bi.co.id
JAKARTA - Nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto kembali muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Kali ini, dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar itu dalam kasus eKTP diungkap oleh Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo, Wirawan Tanzil, yang dihadirkan ke persidangan sebagai saksi.
KETERANgAN PALSU HINggA DPO 5 April 2017 KPK menetapkan anggota DPR Miryam S Haryani sebagai tersangka dugaan memberi keterangan tidak benar atau keterangan palsu saat sidang kasus e-KTP dengan terdakwa dua bekas pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. n
n 12 April 2017 KPK memeriksa dua terdakwa kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto sebagai saksi untuk tersangka Miryam.
13 April 2017 KPK menjadwalkan pemeriksaan Miryam. Namun Miryam tak memenuhi panggilan.
n
17 April 2017 KPK memeriksa pengacara Elza Syarief sebagai saksi untuk Miryam. Elza diperiksa karena pernah bertemu dengan Miryam sebelum Miryam bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta.
n
18 April 2017 Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan, namun Miryam menyampaikan tak bisa memenuhi panggilan karena sakit dan sedang dirawat di RS Pondok Indah.
n
20 April 2017 Miryam tidak memenuhi panggilan KPK dengan meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaan pada 26 April.
n
21 April 2017 Pengacara Miryam mendaftarkan gugatan praperadilan.
n
TRANSAKSI BI
Kamis, 27 April 2017
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
Selain itu, KPK melakukan proses pencarian. KPK meminta bantuan Polri untuk pencarian dan penangkapan terhadap tersangka Miryam. KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka pada 5 April 2017. Wanita berusia 44 tahun yang juga merupakan bekas anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 itu diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto. Pada persidangan, Miryam menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait penerimaan dan bagi-bagi duit e-KTP tidak benar. Keterangan itu dibuat karena Miryam merasa terancam oleh perkataan penyidik KPK.
Lagi, Saksi Sebut Keterlibatan Novanto
没有目标的人 永远为有目标 的人去 努力 Méi yǒu mù biāo dì rén yǒng yuǎn wèi yǒu mù biāo dì rén qù nǔ lì Orang yang tidak memiliki tujuan akan selalu bekerja untuk orang yang memiliki Tujuan
25 April 2017 KPK menggeledah 4 lokasi terkait tersangka Miryam.
n
26 April 2017 Pengacara Farhat Abbas diperiksa KPK selama 6 jam. Farhat mengklaim membeberkan sejumlah nama yang diduga terlibat menekan Miryam hingga akhirnya mencabut keterangan dalam BAP dan memberikan keterangan palsu di sidang kasus e-KTP.
n
27 April 2017 KPK menyurati Polri untuk memasukkan nama Miryam S Haryani ke daftar pencarian orang. Sumber: detikcom
n
Saat memberikan kesaksian, Wirawan mengaku pernah diajak bergabung dalam konsorsium pelaksana proyek e-KTP. Namun, ia menolak bergabung dengan konsorsium. "Saya diajak gabung ke konsorsium Murakabi, tapi saya mengundurkan diri. Ada situasi yang tidak enak," katanya dalam sidang dengan terdakwa dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadi-
lan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (27/4). Wirawan kemudian menyebutkan alasannya menolak karena ada keterlibatan petinggi DPR yang memiliki keterkaitan dengan PT Murakabi Sejahtera. Ia mendapatkan informasi tersebut dari Direktur PT Java Trade Utama, Johanes Richard Tanjaya alias Johanes Tan. "Ya, saya tahu isunya itu milik petinggi DPR, punya Baca..... hal 7
Status Siaga Karhutla Diperpanjang PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memutuskan memperpanjang status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang seharusnya akan berakhir pada 30 April 2017. Status siaga diperpanjang hingga 30 November 2017. "Sesuai arahan gubernur, maka status Karhutla kita perpanjang menjadi
siaga darurat tahap II mulai 1 Mei hingga 30 November 2017," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Pekanbaru, Kamis (27/4). Menurutnya, perpanjangan itu merupakan salah satu tindakan pencegahan memasuki bulan kemarau dan el-nino pada pertengahan Mei mendatang. Lapo-
ran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa untuk tahun 2017, lahan yang terbakar ada seluas 302 hektare di Riau. Hijazi juga menyebutkan, seiring dengan perpanjangan status tersebut maka penunjukan satuan tugas juga diperpanjang. Ia meminta Baca..... hal 7
n Penerapan Regulasi Gambut
Apindo Riau: 20.790 Pekerja Berpotensi Di-PHK
PEKANBARU - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut sebanyak 20.790 orang pekerja di Provinsi Riau berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait dengan penerapan regulasi gambut untuk hutan tanaman industri. Apindo pun meminta agar penerapan regulasi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2017 itu tidak dipaksakan. "Potensi PHK tidak bisa dihindari, di sektor hutan tanaman industri saja dapat mencapai 20.790 orang yang terdiri atas karyawan langsung sebanyak 3.471 orang, dan karyawan tidak langsung atau kontraktor mencapai 17.319 orang," kata Ketua Apindo Riau, Wijatmoko Rah Trisno, di
Pekanbaru, Kamis (27/4). Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya pada Februari 2017 mengeluarkan aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com