GOLDWINN E
ARD IAAW ED
ESIAPRIN DON TM RIN
THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi
ER 201 3
BES THE
METRO RIAU BERWAWASANDANBERKEPRIBADIAN TO FSU AP MATERANEWSP
KAMIS, 26 JANUARI 2017 M 27 RABI’UL AKHIR 1438 H
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Jokowi Potong Hukuman Antasari 6 Tahun Kabulkan Permohonan Grasi Menkumham: Telah Bebas Sepenuhnya
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabulkan permohonan grasi atau pengampunan yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, yang menjadi terpidana kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Antasari mendapatkan pemotongan masa tahanan enam tahun, dari 18 tahun masa tahanan yang harus dijalaninya. Juru Bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1/G Tahun 2017 terkait permohonan grasi Antasari telah ditandatangani oleh Jokowi dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. "Sudah dikirimkan ke PN Jakarta Selatan pada hari Senin (23/1) kemarin. Di dalam Keppres itu isinya mengurangi hukuman Antasari sebanyak enam tahun," ujar Johan, Rabu (25/1). Johan tidak menjelaskan secara detil apa yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi mengabulkan permohonan grasi Antasari. Ia hanya mengatakan bahwa presiden menggunakan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) sebagai acuan
pengambilan keputusan. Adapun permohonan grasi seorang terpidana umumnya tidak langsung diterima oleh Presiden Jokowi ketika disampaikan ke Istana Kepresidenan. Permohonan itu akan diterima oleh sejumlah pejabat Istana Kepresidenan dan penegak hukum dahulu untuk menimbang masukan apa yang perlu disampaikan ke presiden terkait grasi itu. "Alasannya, salah satunya, adalah pertimbangan MA yang disampaikan kepada Presiden Jokowi," ujar Johan seperti dilansir tempo.co. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly Baca..... hal 7
Antasari: Alhamdulillah MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar gembira mendapat pemberian grasi atau pengampunan enam tahun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, yang menjeratnya. "Alhamdulilah, saya syukuri," kata Antasari saat berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I A Tangerang, Banten, Rabu (25/1). Ia menambahkan, sedikit apapun yang diperoleh patut disyukuri. Antasari memaknai pemberian grasi ini baik untuk ke depan, untuk keluarga dan untuk dirinya pribadi. "Dan jangan ada lagi kasus setelah saya," katanya seperti dilansir tempo.co. Menurut Antasari, dengan pemberian grasi enam tahun ini, secara hitung-hitungan masa hukumannya KURS
Baca..... hal 7
TRANSAKSI BI
Rabu, 25 Januari 2017
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
sudah selesai dan ia bebas murni. "Tidak lagi bebas bersyarat," ucapnya. Dengan bebas murni, Antasari tidak perlu lagi ijin ke Lapas dan bisa berpergian ke luar kota. Berdasarkan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1/G Tahun 2017, Antasari mendapatkan pemotongan masa tahanan enam tahun, dari 18 tahun masa tahanan yang harus dijalaninya. Menurut Antasari, ia harus memastikan isi dari grasi presiden itu. Karena, kata Antasari, ia telah menjalani 2/3 masa tahanan ditambah 4,5 tahun remisi. "Apakah dengan pengabulan grasi isi perhitungannya saya bisa bebas murni," katanya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly menegaskan bahwa Antasari telah
13,407.00 10,120.94 9,444.87 1,728.37 118.1546 3,022.32 14,388.39 1,954.49 Sumber www.bi.co.id
没有目标的人 永远为有目标 的人去 努力 Méi yǒu mù biāo dì rén yǒng yuǎn wèi yǒu mù biāo dì rén qù nǔ lì Orang yang tidak memiliki tujuan akan selalu bekerja untuk orang yang memiliki Tujuan
Lika-liku Kasus Antasari
2007 Antasari Azhar menjadi Ketua KPK. 14 Maret 2009 Dirut PRB Nasrudin Zulkarnaen ditembak di dalam mobilnya oleh dua orang yang menaiki sepeda motor, sesaat setelah korban selesai bermain golf. Setelah itu, Nasrudin dibawa ke RS Mayapada, kemudian dirujuk ke RSCM. Tapi nyawanya tak tertolong. 4 Mei 2009 Antasari dijadikan tersangka atas kematian Nasrudin. 11 Februari 2010 PN Jaksel menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Antasari. Antasari diyakini menjadi otak pembunuhan Nasrudin. Tapi Antasari membantah. 17 Juni 2010 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak putusan banding Antasari. 21 September 2010 Kasasi Antasari ditolak MA. Suara majelis terpecah, dua menyatakan Antasari
SIDANG EKS BUPATI BENGKALIS - Eks Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Rabu (25/1). Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis menuntut Herliyan enam tahun penjara. JPU juga menuntut tiga terdakwa lain, yakni Burhanuddin, Mukhlis dan Ribut Susanto, dengan hukuman lima tahun penjara. (yudi)
bersalah, satu hakim agung, Prof Dr Surya Jaya, menyatakan Antasari tidak bersalah. Surya Jaya menyatakan bahwa benar Antasari pernah curhat soal kasusnya dengan Sigit Haryo Wibisono, tetapi tidak ada satu pun kata dan kalimat yang menyuruh Sigit menghabisi nyawa Nasrudin. 13 Februari 2012 MA menolak upaya hukum luar biasa PK Antasari.
Dugaan Korupsi Penyertaan Modal PT BLJ
9 Mei 2015 Antasari mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Joko Widodo. Antasari berharap presiden menggugurkan hukuman pidana yang menjeratnya.
Herliyan Saleh Dituntut 6 Tahun PEKANBARU - Bekas Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh dituntut hukuman enam tahun penjara. Ia terbukti bersalah melakukan korupsi dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yang merugikan negara Rp265 miliar. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Bengkalis, Herianto dan kawan-kawan, di Pengadilan Tindak Pi-
30 Oktober 2016 Antasari sudah mendapatkan surat keputusan bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM. 6 November 2016 MA menyelesaikan berkas administrasi kasus Antasari ke meja Presiden Joko Widodo. 10 November 2016 Antasari bebas bersyarat. 25 Januari 2017 Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi Antasari. Sumber: detikcom
dana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (25/1). Selain penjara, Herliyan juga dituntut membayar denda Rp300 juta atau subsider tiga bulan kurungan. Tidak hanya Herliyan, JPU juga menuntut tiga terdakwa lain, yakni bekas Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis nonaktif Burhanuddin, Kepala Inspektorat Mukhlis dan Komisaris PT BLJ Ribut Susanto, dengan hukuman lima tahun penjara. Mereka juga dituntut membayar denda
Dugaan Pungli KTP Rp2 Juta
Bermula dari Rekening Gendut
PEKANBARU - Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru menangkap tiga oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru. Mereka diduga melakukan pungli pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp2 juta.
PEKANBARU - Jaksa penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan bekas Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), berinisial MW, serta dua tenaga honorer, JS dan HS. Ketiganya diduga melakukan korupsi anggaran kegiatan rutin serta belanja langsung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rohil 2014. Penahanan dilakukan
3 Oknum Disdukcapil Pekanbaru Ditangkap Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru, Komisaris Bimo Aryanto mengatakan, penangkapan dilakukan di Kantor Disdukcapil Pekanbaru, Rabu (25/1) sekitar pukul 10.30 WIB. Dua pelaku adalah lakilaki berinisial Pa dan Ro, sedangkan seorang lagi Baca..... hal 7
Rp200 juta atau subsider tiga bulan kurungan. Keempat terdakwa terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Terdakwa tidak dibebankan uang pengganti. "Uang itu dibebankan kepada pihak yang menerima aliran dana," ujar JPU di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Baca..... hal 7
Jaksa Tahan Bekas Kadisdik Rohil usai pemeriksaan sebagai tersangka, Rabu (25/1) sekitar pukul 15.00 WIB. Mengenakan rompi tahanan kejaksaan, ketiga tersangka dibawa ke Rutan Sialang Bungkuk, Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. "Berkas tersangka MW sudah P21 (lengkap). Sementara dua tersangka lain masih proses, kita upayakan lengkap dalam waktu dekat," ujar Asisten Pi-
dana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta, didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat, Muspidauan. Sugeng mengatakan, penahanan sudah sesuai Kitab Undang Hukum Pidana (KUHAP). Tujuannya agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi Baca..... hal 7
Corruption Perceptions Index 2016
Posisi 90, Indonesia di Bawah Malaysia
JAKARTA - Transparency International (TI) merilis Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2016. Dari survei tersebut, CPI Indonesia hanya naik satu angka dari 36 menjadi 37 poin dan menempati urutan 90 dari 176 negara
yang diukur. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, peringkat Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei dan Malaysia. "Kenaikan CPI Indonesia hanya mampu menyalip Thailand (35, turun) yang selalu berada di atas Indonesia
sejak lima tahun terakhir. Kenaikan skor CPI ini belum mampu mengungguli Malaysia (49, turun), Brunei (58) dan Singapura (85, tetap)," kata Deputi Program Tranparency International Indonesia (TII), Lia Baca..... hal 7
INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2016 - Deputi Program Transparency International Indonesia, Lia Toriana memaparkan peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2016 di Jakarta, Rabu (25/1). (antara)
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com