GOLDWINN E
ARD IAAW ED
ESIAPRIN DON TM RIN
THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi
ER 201 3
BES THE
METRO RIAU BERWAWASANDANBERKEPRIBADIAN TO FSU AP MATERANEWSP
KAMIS, 24 NOVEMBER 2016 M 25 SAFAR 1438 H
Pelanggar Diancam Hukuman Mati
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Soal Rencana Demo 2 Desember
PEKANBARU - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Brigadir Jenderal Zulkarnain Adinegara mengeluarkan maklumat tentang penyampaian pendapat di muka umum menyusul rencana demonstrasi pada 2 Desember 2016 terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Demonstran yang melanggar maklumat ini akan diberi sanksi tegas berupa hukuman penjara sampai dengan hukuman seumur hidup/hukuman mati.
Polda Riau Sebar Maklumat
Maklumat Nomor Mak/01/ XI/2016 yang ditandatangani langsung oleh Kapolda Riau itu beredar sejak Selasa (22/11) malam. Ada lima poin tertera dalam maklumat tersebut yang harus diikuti pendemo pada 2 Desember nanti. Poin pertama maklumat Kapolda berbunyi, setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar mematuhi peraturan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, khususnya terkait kewajiban, larangan dan sanksi. Apabila tidak memenuhi perundangundangan akan dilakukan tindakan tegas oleh Polri. Poin kedua, setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar dilaksanakan dengan tertib dan Baca..... hal 7
Maklumat Kapolda Riau
a. Setiap kegiatan penyampaian
pendapat di muka umum agar mematuhi peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, khususnya terkait kewajiban, larangan dan sanksi. Apabila tidak memenuhi perundang-undangan akan dilakukan tindakan tegas oleh Polri. b. Setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar dilaksanakan dengan tertib dan santun dan tidak melanggar hak asasi masyarakat yang lain dan dilarang membawa benda berbahaya baik senjata tajam, alat pemukul, senjata api dan bahan peledak serta bahan berbahaya lainnya.
c. Setiap
kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilarang menganggu ketertiban umum, dilarang melakukan provokasi, menista lambanglambang negara dengan maksud merendahkan harkat dan martabat bangsa negara Indonesia. d. Setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mengarah tindakan makar terhadap pemerintah yang sah dapat dilakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundangundangan. e. Setiap pelanggaran tersebut di atas akan diberikan sanksi yang tegas berupa hukuman penjara sampai dengan hukuman seumur hidup/hukuman mati.
Kapal Terbakar di Inhil
24 Orang Selamat PEKANBARU - Kapal cepat SB Yusrifa yang mengangkut 21 orang penumpang dan tiga anak buah kapal (ABK) terbakar di perairan Sungai Indragiri, Parit 19, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (23/11) sekitar pukul 15.30 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. "Mesin speedboat mengalami kerusakan tepat di
depan Mako Sandar Satuan Polisi Air," ujar Kepala Kepolisian Resor (Polres) Inhil, Ajun Komisaris Besar Polisi Dolifar Manurung SIK melalui pesan singkat. Melihat kejadian itu, personel yang sedang piket di Mako Sandar Satpol Air segera menyelamatkan penumpang dan ABK SB Yusrifa. Petugas dibantu Kapal Pol IV-3001 Direktorat Polair Kepolisian Daerah Riau. "Penumpang dan ABK speedboat dievakuasi ke Baca..... hal 7
KAPAL TERBAKAR - Petugas kepolisian mengevakuasi penumpang kapal cepat SB Yusrifa yang terbakar di perairan Sungai Indragiri, Parit 19, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Rabu (23/11). Sebanyak 21 orang penumpang dan tiga anak buah kapal selamat. (ist)
MUI Riau: Tak Perlu Berlebihan MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau menyebut maklumat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau terkait rencana demonstrasi 'Aksi Bela Islam III' pada 2 Desember 2016, terlalu berlebihan. Sekretaris Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Riau, Muhammad Sahal memastikan demo terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini akan berjalan tertib seperti 'Aksi Bela Islam II' pada 4 November 2016. "Pertanyaan saya, apakah ada peraturan yang dilanggar saat aksi umat Islam pada 4 November lalu? Setahu saya umat Islam sangat taat pada aturan dan kesepakatan yang ada," kata Sahal, Rabu (23/11). Karena itu, menurut Sahal, ancaman hukuman pen-
KURS
Baca..... hal 7
TRANSAKSI BI
RABU, 23 November 2016
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
jara seumur hidup hingga hukuman mati bagi demonstran yang melanggar maklumat Kapolda terlalu berlebihan. "Tak perlu lah ancam mengancam terhadap orang-orang yang menginginkan penegakan hukum yang adil dan bermartabat," ucapnya. Sedangkan soal rencana demo pada 2 Desember, Sahal mengatakan, masih dalam pembahasan. "Rencana aksi damai 2 Desember mendatang masih kita bahas, insya Allah paling lambat tiga hari sebelum aksi akan lapor ke Polri," ungkapnya. Sebelumnya, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Riau, Ade Hasibuan juga menilai sikap kepolisian atas rencana demo tersebut terlalu berlebihan. Sebab, katanya, 'Aksi Bela Is-
13,540.00 10,054.80 9,509.09 1,745.81 121.9271 3,056.43 14,390.31 1,965.05 Sumber www.bi.co.id
成功在优点的发挥， 失败是缺点的累积 Chéng g ng zài y u di n de f hu , sh bài shì qu di n de l i j Kesuksesan adalah mengembangkan kekuatan kita, Kegagalan adalah akumulasi dari kelemahan kita.
Data e-KTP 110 Juta WNI Ada di Perusahaan AS
JAKARTA menjadi beban Menteri Dakami bahwa lam Negeri negara tidak (Mendagri) mampu melindungi keTjahjo Kumolo rahasiaan data mengungkapkan, masalah kependudukan warga negara. proyek Kartu Tanda PenIronisnya peduduk elekrusahaan ini tronik (e-KTP) perusahaan Tjahjo Kumolo tak hanya soal Amerika," kata pembayaran tenTjahjo dalam rader. Ada masalah lain yak- pat kerja dengan Komisi ni soal data 110 juta pen- II DPR di Kompleks Parduduk Indonesia yang be- lemen, Senayan, Jakarta, rada di perusahaan asal Rabu (23/11). Menurut Tjahjo, peruAmerika Serikat (AS). "Ini problemnya kar- sahaan AS tersebut adalah ena menyangkut 110 juta yang ditunjuk oleh kondata penduduk. Ini yang sorsium pemenang ten-
der proyek e-KTP. Namun konsorsium tersebut sudah bubar dan belum membayarkan biaya pembuatan blangko e-KTP. Tjahjo khawatir dengan nasib data 110 juta WNI di tangan perusahaan asing tersebut. Apa yang menjadi kekhawatiran Tjahjo? "Nggak harus saya jawab. Wong namanya internasional, tahu-tahunya ada orang yang punya paspor pakai data Anda, bagaimana? Orang luar negeri punya paspor, tetapi menggunakan data Anda.
Dugaan Suap Pejabat Ditjen Pajak
KPK Telisik Jaringan Handang
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat informasi adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap terhadap Kepala Sub
Baca..... hal 7
Ekonomi 2017 Diprediksi Tumbuh 5,1 Persen
JAKARTA - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,1 persen. Angka tersebut dianggap menggambarkan titik seimbang antara optimisme dan kehati-hatian. "Optimisme muncul karena bisa menjaga momentum dan hati-hati karena kami tahu tantangan eksternal dan internal yang masih harus dihadapi dan diselesaikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (23/11). Sri mengatakan, In-
donesia selama ini tumbuh dengan keseimbangan yang baik. Indonesia terbukti bisa tumbuh di kisaran 5 persen dengan angka defisit anggaran tidak pernah lebih dari 3 persen. Jika dibandingkan dengan Brazil dan India, menurut Sri, Indonesia jauh lebih baik. Pasalnya, masing-masing negara memiliki defisit anggaran sebesar 10 persen dan 7 persen dari PDB pada 2015. Sri mengatakan, konsumsi rumah tangga pun akan tetap sehat yaitu 5,0
persen pada 2017 meski pemerintah tetap harus berhati-hati. Konsumsi pemerintah pun stabil yaitu 4,8 persen. Untuk investasi, Sri mengharapkan tumbuh 6 persen. Ia berharap investasi dari sektor swasta terutama capital market lebih baik dari tahun ini. Pertumbuhan tersebut seiring dengan perbaikan infrastruktur, stabilitas makroekonomi dan peningkatan efektivitas pemerintah. Untuk ekspor dan imBaca..... hal 7
Handang Soekarno
Direktorat Bukti Permulaan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno. "Yang pasti kita tidak pernah berhenti di satu tempat. Terus menggali, kemarin ada yang bilang ada gambar besar, tidak hanya Kasubdit (yang terlibat)," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Rabu (23/11). KPK juga akan terus mempelajari peran dan pengaruh dari masing-masing pihak yang terlibat dalam masalah ini. Dari situ, kata Saut, akan terlihat siapa yang menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi. "Kita akan gali terus, misalnya di atas Kasubdit, ada pengaruhnya, yang dipelajari kan perannya, lalu kita mintai keterangannya," terang Saut seperti dilansir detikcom. Handang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK setelah menerima uang sebanyak USD 148.500 atau senilai Rp1,9 miliar dari total yang dijanjikan Baca..... hal 2
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com