GOLD WINN E
WARD IA A ED
SIA DONE PRINT M R IN
Berwawasan dan Berkepribadian
The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
LuLus verifikasi faktuaL Diserahkan Langsung Oleh :
013
Dewan PeRS
BE
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 2
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN
ST O
AP F SU MATERA NEWSP
SENIN, 24 JUNI 2019 M 20 SyawaL 1440 H
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Sama-sama Yakin Menang di MK Polisi Bakal Razia Jelang Putusan Sengketa Pilpres
JAKARTA - Tahapan pemeriksaan saksi dan ahli dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diajukan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai. Kini para hakim konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) sebelum nantinya membacakan putusan paling lambat 28 Juni 2019. Dua kubu peserta Pilpres 2019 sama-sama yakin akan memenangkan sengketa di MK ini. Ketua Tim Kuasa Hukum PrabowoSandi, Bambang Widjojanto mengatakan siap menerima hasil keputusan hakim MK. Bambang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas berjalan lancarnya seluruh proses persidangan. “Emang muka gue tidak menunjukkan siap menerima keputusan? Siaplah. Masa sih nggak siap,” ujar Bambang seperti dilansir tempo.co, Minggu (23/6). Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo (Jokowi)Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra juga mengatakan bahwa pihaknya optimistis majelis hakim MK akan menolak permohonan pemohon (Prabowo-Sandi) seluruhnya dalam lanjutan sidang MK.
Menurut Yusril, saksisaksi pemohon, tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. “Bahwa pemohon sebenarnya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Kalau memang seperti itu keadaannya saya kira dalam dugaan saya majelis hakim tentu akan menolak permohonan pemohon seluruhnya,” tutur Yusril. Melihat jalannya persidangan yang berlangsung sejak 14 sampai 21 Juni 2019, pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai peluang MK mengabulkan gugatan Prabowo-Sandi kecil. Ia menilai paradigma yang dipakai hakim MK selama ini adalah masalah selisih suara dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Baca..... hal 7
KORBAN KEBAKARAN PABRIK MANCIS - Jenazah korban kebakaran pabrik perakitan mancis atau korek api gas di RS Bhayangkara Polda Sumatera Utara (Sumut), Medan, Sumut, Sabtu (22/6). Menurut kepolisian, proses identifikasi 30 korban pada Minggu (23/6) sudah mencapai 66,66 persen. (17merdeka.com)
Kebakaran Pabrik Mancis
Korban 66,66 Persen Teridentifikasi
MEDAN - Proses identifikasi korban kebakaran pabrik perakitan mancis atau korek api gas di Jalan Tengku Amir Hamzah, Dusun IV, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten
Pemilihan Pimpinan KPK
Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga Minggu (23/6) terus mengalami kemajuan. Identifikasi korban sudah mencapai 66,66 persen dari 30 korban tewas pada kebakaran yang terjadi
pada Jumat (21/6). Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah (Polda) Sumut, Komisaris Besar Sahat Baca..... hal 7
Kerusuhan 21-22 Mei
ICW: Pansel Tak Komnas HaM Wajib Pilih dari Institusi Telusuri akun Medsos Penegak Hukum
JAKARTA - Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan bahwa Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak punya kewajiban untuk memilih kandidat berasal dari salah satu institusi penegak hukum tertentu baik dari Kepolisian RI maupun Kejaksaan Agung.
要改变命 运,首先改 变自己
Yào gǎi biàn mìng yùn, shǒu xiān gǎi biàn zì jǐ
Jika ingin merubah nasib, pertama-tama harus merubah kita sendiri.
“Tidak ada kewajiban dalam peraturan perundang-undangan manapun yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK mesti berasal dari instansi penegak hukum tertentu. Isu ini rasanya selalu mengemuka tiap kali komisioner lembaga antirasuah itu akan berganti,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana Baca..... hal 7
KURS TRANSAKSI BI Jumat, 21 Juni 2019
USD aUD SGD HKD JPy MyR EUR CNy
14,187.00 9,834.43 10,471.66 1,817.08 132.4155 3,418.14 16,034.15 2,071.94 Sumber www.bi.co.id
Mobilisasi Massa
AMBON - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menelusuri akunakun media sosial (medsos) yang diduga ikut memobilisasi massa demonstrasi dalam kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta. “Kami masih menelusuri trafik arus mobilisasi massa demo melalui medsos. Ini kami lakukan bersama-sama dengan Tim Cyber Crime Mabes Polri,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik di Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku di Ambon, Minggu (23/6). Ia mengatakan, penelusuran dilakukan karena berdasarkan pemantauan dugaan pelanggaran HAM saat kericuhan 21-22 Mei 2019,
ditemukan fakta adanya pengkondisian untuk terjadinya peristiwa itu beberapa bulan sebelumnya. Fakta tersebut diketahui oleh tim pemantau Komnas HAM dari pernyataan massa yang menjadi korban kekerasan, mereka mengaku ikut berdemo karena adanya ajakan untuk berjuang yang disebarkan melalui medsos. Ahmad tidak merinci platform medsos apa saja yang ditelusuri dan berapa banyak akun yang sudah terdata. Tapi menurutnya, akunakun medsos yang ikut memobilisasi massa demonstrasi adalah akun-akun yang menyebarkan informasi hoax dan berita-berita palsu. Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com