GOLDWINN E
ARD IAAW ED
ESIA DON PRINTM RIN
THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi
ER 201 3
BES THE
METRO RIAU BERWAWASANDANBERKEPRIBADIAN TO FSU AP MATERANEWSP
RABU, 14 JUNI 2017 M 19 RAMADHAN 1438 H
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Sekolah 5 Hari Belum Matang Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan
JAKARTA - Kebijakan delapan jam belajar per hari dengan lima hari sekolah dalam sepekan mulai tahun ajaran 2017/2018 dinilai belum matang. Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) itu bahkan dianggap sebagai kebijakan latah. Penilaian tersebut dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Syaikhul Islam Ali, Selasa (13/6). "Saya melihat rencana penerapan Full Day School itu bukan dari kajian yang matang, melainkan kebijakan latah saja, histeria kebijakan. Asal kelihatan beda saja," ujarnya. Sebelumnya, Kemdikbud berencana memangkas hari belajar siswa. Selama ini, siswa bersekolah dari Senin hingga Sabtu. Rencananya, mulai tahun ajaran 2017/2018 siswa akan diliburkan pada hari Sabtu dan Minggu. "Akan tetapi, waktu anak-anak di sekolah akan ditambah imbas penerapan Full Day School," kata Syaikhul. Ia menilai program yang digagas Mendikbud Muhajir Effendi itu belum ten-
tu bisa dipastikan efektivitasnya. Padahal selama ini, kegiatan pendidikan yang telah dijalankan sudah berjalan secara baik. "Sangat disayangkan jika nantinya Full Day School memberangus ragam pendidikan yang selama ini manfaatnya sudah dirasakan masyarakat, sementara Full Day School sendiri belum tentu efektif," katanya. Syaikhul mengatakan, berbagai bentuk pendidikan informal dan nonformal juga sudah berkembang dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan informal seperti itu sangat berperan dalam mendidik moral siswa. Pendidikan informal, kata Syaikul, juga diakui undang-undang sebagaimana pendidikan formal. Pendidikan Baca..... hal 7
Hak Angket KPK
Presiden Tak Ambil Sikap
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungannya agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap kuat dan tidak dilemahkan. Namun, ketika dimintai tanggapan secara spesifik soal potensi pelemahan KPK lewat hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), presiden menghindar dan bahkan tak mengambil sikap. "Itu wilayahnya DPR," ujar Jokowi singkat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6). Pernyataannya itu bukan pertama kalinya. Di hari yang sama, beberapa jam sebelumnya, ia juga tak
mengambil sikap. Ia menyerahkan proses hak angket KPK sepenuhnya ke DPR. "Angket KPK ini wilayahnya DPR. Sekali lagi, ini wilayahnya DPR," ujar Jokowi menegaskan. Ia hanya melengkapi pernyataannya dengan berkata KPK boleh diperbaiki jika memang harus dibenahi, tapi jangan diperlemah. Pernyataan Jokowi ini secara tidak langsung menolak permintaan Ketua KPK, Agus Rahardjo. Pekan lalu, Agus berharap Presiden Jokowi mengambil sikap soal hak angket Baca..... hal 7
Didakwa Terima USD 70 Ribu dan Janji Rp2 M
Patrialis Bersumpah Tak Terima Uang
JAKARTA - Bekas Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar, menghadapi sidang perdana dalam kasus dugaan tindak pidana penerimaan suap untuk mempengaruhi putusan uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (13/6). Patrialis bersumpah tidak menerima uang satu rupiah pun terkait penanganan perkara uji materi UU itu. "Saya ingin mengatakan terhadap dakwaan saya keberatan. Sumpah demi Allah sampai ke arasy (singgasana atau takhta Tuhan), tidak pernah sekali pun, satu rupiah pun saya terima uang dari namanya Basuki Hariman dan Ng Fenny," kata Patrialis saat memberikan tanggapan usai mendengarkan dakwaan. Meski menyatakan tidak akan mengajukan nota keberatan, Patrialis dengan emosional menyampaikan tanggapan langsung ke maje-
lis hakim usai pembacaan dakwaan. "Bahkan saat pertama kali ketemu Basuki Hariman saya sudah sampaikan tiga rambu yaitu 'Apakah pernah Saudara Basuki sebagai pihak di MK?' dijawab 'tidak', 'apakah terafiliasi?' dijawab 'tidak', jadi boleh kita berkawan," katanya. "Syarat kedua, 'Saudara tidak boleh sekali pun bicara uang dengan saya apalagi memberikan uang' dan alhamdulilah mulai dari awal sampai detik ini tidak pernah Basuki Hariman bicara itu, dan untuk menghindari fitnah tidak boleh bawa tas apalagi dia seorang pendeta," tambah Patrialis. Patrialis menyatakan ia tidak pernah dikonfirmasi mengenai alur
pemberian uang oleh Basuki, Ng Fenny apalagi Kamaludin, orang dekatnya. "Apalagi dengan uang Rp2 miliar, saya sama sekali tidak tahu dan saya baru tahu uang itu saat saya ditanya penyidik," ungkap Patrialis seperti dilansir Antara. Patrialis dalam perkara ini diduga menerima 70 ribu dolar Amerika Serikat (sekitar Rp966 juta), dan Rp4,043 juta serta dijanjikan
menerima Rp2 miliar dari Basuki Hariman dan Ng Fenny melalui Kamaludin untuk mempengaruhi putusan perkara No 129/ PUUXIII/ 2015 tentang uji materi UU No 41/2014 tentang Perubahan atas UU No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Baca..... hal 7
SIDANG PERDANA PATRIALIS AKBAR Terdakwa kasus dugaan suap judicial review di Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (13/6). Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu didakwa menerima hadiah berupa uang sejumlah 70 ribu USD dan dijanjikan Rp2 miliar, dari pengusaha Basuki Hariman dan sekretarisnya Ng Fenny melalui Kamaludin terkait pemulusan judicial review Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (antara)
Pertamina Diminta Tetap Jual Premium di SPBU
PEKANBARU - Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Riau meminta PT Pertamina (Persero) tetap menjual bahan bakar ninyak (BBM) jenis Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). "Kami menolak penghapusan Premium di SPBU. Untuk itu, kami minta Pertamina tetap salurkan," tegas Wakil Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas Riau, Agus Triansyah, di Pekanbaru, Selasa (13/6). KURS
Baca..... hal 7
TRANSAKSI BI
Selasa, 13 Juni 2017
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
Saat ini operator SPBU di Riau lebih diarahkan agar konsumen membeli BBM jenis Pertalite karena stok penjualan Premium dibatasi perusahaan plat merah tersebut. Padahal, harga jual Pertalite di Riau jauh lebih mahal yakni Rp7.900 per liter karena tidak disubsidi oleh pemerintah, dibandingkan dengan Premium masih disubsidi Rp6.450 per liter. PT Pertamina mengklaim tidak terjadi pengurangan terhadap
13,360.00 10,105.50 9,662.95 1,713.15 121.4877 3,137.62 14,963.20 1,966.04 Sumber www.bi.co.id
没有目标的人 永远为有目标 的人去 努力 Méi yǒu mù biāo dì rén yǒng yuǎn wèi yǒu mù biāo dì rén qù nǔ lì Orang yang tidak memiliki tujuan akan selalu bekerja untuk orang yang memiliki Tujuan
Riau Jadi Prioritas Kebijakan Satu Peta
JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang menggodok Kebijakan Satu Peta. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara, Sofyan Djalil, salah satu manfaat Kebijakan Satu Peta adalah untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). "Jadi perintahnya (Presiden Joko Widodo) diprioritaskan Kebijakan Satu Peta di Pulau Kalimantan, Provinsi Riau, Jambi karena kebakaran itu, agar bisa mengetahui apa yang terjadi di lapangan, untuk pencegahan kebakaran hutan," kata Sofyan seusai menghadiri rapat terbatas perkembangan Kebijakan Satu Peta di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6). Pada pembukaan ratas tersebut, Presiden Jokowi menyoroti pentingnya penerapan Kebijakan Satu
Peta demi penyelesaian konflik lahan serta membantu penentuan batas daerah di Indonesia. "Selain itu sengketa banyak sekali terjadi di sana karena tumpang tindih (lahan). Ada lahan yang diberikan izin pertambangan juga diberikan izin perkebunan, itu harus diselesaikan. Kemudian batas provinsi, kabupaten, desa akan jadi masalah juga kalau tidak diselesaikan di kemudian hari," tambah Sofyan. Menurut Sofyan, ada sejumlah peta tematik menyangkut batas wilayah, batas desa, batas kabupaten, serta tata ruang yang masih kosong. "Belum penentuan tata ruang jadi ada beberapa rekomendasi ada yang perlu dilakukan tindakan Kemendagri, kantor saya dan Kementerian Kehutanan," Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com