NASIONAL
METRO RIAU
SELASA, 10 JANUARI 2017
DP 8 Jutaan* atau Angsuran
2 Jutaan*
Syarat & Ketentuan Berlaku*
Dengan Kapasitas bak 1.935 x 1.395 Daihatsu Hi-Max dapat mengangkut macam barang sesuai kebetuhan anda !
2
• Jln. Soekarno Hatta / Arengka No. 53 Telp. 0761 - 571900 (Pekanbaru) / Hp. 0822 5375 5875 • Jln. Jend. Sudirman No. 414, 416, 418 (Depan Bank Panin) Telp. 0761 - 23686 (Pekanbaru) / Hp. 0812 7578 3772 • Jln. Jend. Sudriman Depan Mesjid Darul Iman (Ujung Batu) • Jalan Raya Duri-Dumai Km 3,5 Depan Gate 125 Duri Telp. 0765 - 92878 (Duri) / Hp. 0813 6383 9418 • Jln. Lintas Riau - Sumut Km.6 (Bagan Batu)
Dinilai Abaikan Kesepakatan
PT. SJI Coy Didemo Warga Kepenuhan juga dikonversikan oleh perusahaan. Supardi menjelaskan, bahwa nota kesepahaman pola KKPA dimitrakan masyarakat dengan PT. SJI Coy sudah melewati batas MoU atau kesepakatan, sekitar enam bulan lalu. Dimana selama ini, masyarakat Ulak Patian bertahan di depan pintu masuk ke perusahaan menyuarakan aspirasi, sambil menunggu
pihak manajemen PT. SJI Coy memberikan kejelasan ke masyarakat. Mill Manager PT. SJI Coy Anal Ridwan Sirait, kemudian datang dan menemui pendemo. Kepada masyarakat, Ridwan mengakui dirinya bisa memutuskan sepihak soal tuntutan masyarakat Ulak Patian. Dimana seluruh tuntutan masyarakat Ulak Patian akan diteruskan ke mana-
jemen atas, yakni kantor direksi PT. SJI Coy di Kota Medan, Sumatera Utara. Ridwan meminta waktu satu minggu ke masyarakat. Sebab, semua tuntutan itu harus disampaikan ke manajemen lebih tinggi dulu. Setelah ada jawaban dari kantor direksi, diakui Ridwan, pihak perusahaan dan masyarakat Ulak Patian akan menggelar pertemuan.
(Hendra)
Pimpinan Ungkap Alasan Banyaknya Kasus Mangkrak KPK Ratusan warga Ulak Patian, gelar aksi ke PT SJI Coy, sampaikan 4 menuntut. Aksi massa sempat memanas, namun berlangsung aman.
PASIR PANGARAIAN - Ratusan masyarakat Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mendemo kantor PT. Sumber Jaya Indahnusa (SJI) Coy, Senin (9/1/2017). Akdi demo ratusan masyarakat, hampir berujung bentrok. Saat massa yang berada di pintu masuk perusahaan, dihadang puluhan security PT. SJI Coy. Adu mulut tidak terhindarkan. Ada empat tuntutan masyarakat, yaang disampaikan pada aksi demo di pintu masuk ke kantor manajemen PT. SJI Coy berlokadi di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan. Dimana empat tuntutan masyarakat Ulak Patian ke PT. SJI Coy, yakni meminta perusahaan segera konversikan lahan pola kemitraan atau KKPA seluas 375 hektar secepatnya, karena sudah melewati nota kesepahaman atau MoU. “Masyarakat menuntut PT. SJI memenuhi perjanjian, dalam pembentukan pola KKPA beberapa tahun lalu. Karena hingga kini belum direalisasikan pihak perusahaan,” tegas seorang pendemo. Kemudian tuntutan lain-
nya, masyarakat meminta PT. SJI Coy bisa mempekerjakan masyarakat tempatan. Ketiga, warga meminta PKS PT. SJI Coy yang efektif beroperasi Agustus 2016 silam tidak membuang limbah cairnya ke sungai. Lalau tuntutan ke empat, warga mendesak PT. SJI Coy menjebol tanggul atau parit gajah, yang merupakan perbatasan antara Desa Ulak Patian dengan PT. SJI Coy. “Karena saat musim penghujan, air sungai merendam pemukiman kami, itu akibat adanya tanggul perusahaan,” ucapnya. Diakaui seorang warga, Ani asal Desa Ulak Patian mengaku, dirinya ikut demo karena meminta kejelasan soal pola KKPA yang dimitrakan dengan PT. SJI Coy belum juga terealisasi. Jelasnya, seharusnya enam bulan lalu pola KKPA dimitrakan dengan PT. SJI Coy sudah dikonversikan ke masyarakat penerima, namun belum ada direal-
isasikan oleh perusahaan sampai hari ini. “KIta minta lahan pola KKPA kami dikembalikan,” ungkap Ani saat aksi demo. Koordinator Aksi, Supardi mengatakan, keempat tuntutan sudah disampaikan ke pihak manajemen PT. SJI Coy, dan perusahaan minta penangguhan waktu satu
minggu ke depan, dan akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan perwakilan masyarakat. Lalu, bila dalam waktu satu minggu ke depan tidak ada itikad baik dari manajemen PT. SJI Coy, maka masyarakat akan merebut paksa lahan pola KKPA seluas 375 hektar yang belum
JAKARTA - Dengan alasan meningkatkan perekonomian masyarakat tempatan, pemerintah berencana untuk menyewakan pulauanpulau yang tak tergarap oleh pemerintah. Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, negara asing bisa saja membuka lahan ekonomis di pulau terpencil tersebut. Meski diberi kesempatan untuk mengelola pulaupulau tersebut, namun kata Luhut, pemerintah tetap akan memproteksi agar kepemilikan tidak diklaim sepihak oleh warga asing tersebut. "Singapura minta, Jepang minta di Morotai, silakan saja bikin kampung sendiri di sana, tapi kita enggak akan pernah jual pulau itu. Kalau mau kasih nama ya sukasuka, tapi itu punya kita. Mendagri sudah mencatat dan sudah menetapkan garis batas," ujar Luhut di Kantor Menko Maritim, Senin (9/1). Luhut mengatakan, pemerintah tak memungkiri ingin membawa banyak turis ke Indonesia untuk mendapatkan tambahan pendapatan dan meningkatkan perekonomian negara. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling berpeluang dan cepat meningkatkan ekonomi negara. "Tapi kita enggak mau juga kalau mereka mengendalikan negara kita. Kita akan perkuat pengawasan dan ada rule yang tidak bisa dilanggar oleh para warga negara asing," kata Luhut. Luhut mengatakan, kunjungan wisatawan luar pada
2016 saja sudah mencapai 12 juta lebih. Pemerintah masih optimistis masih bisa mencapai 20 juta wisatawan pada 2019 mendatang. Akibat Kebijakan Pemerintah Sementara itu, sebelumnya Walhi menyatakan bahwa ada sdekitar 6.000 pulau kecil yang tidak berpehuni di perairan Indonesia terancam dikuasai investor asing. Hal itu terjadi akibat kebijakan dan peraturan pemerintah yang memunculkan kasus yang menciptakan kerugian pada perekonomian negara, kerusakan lingkungan dan konflik di masyarakat. Pengampanye Pesisir dan Laut Walhi, Ode Rakhman menjelaskan, berdasarkan Pasal 16 dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan UU No27 Tahun 2007 tentang PWP-PPK menegaskan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulaupulau kecil secara menetap. "Dalam undang-undang ini menegaskan peluang investasi asing untuk bisa menguasai pulau- pulau kecil dan perairan yang ada sekitarnya," ujarnya. Ia mengatakan saat ini sejumlah perusahaan mineral, minyak, gas dan pertambangan lainnya meminati dan berinvestasi di 20 pulau di Indonesia dan ribuan pulau kecil di perairan berpeluang diprovatisasi. "Pulau-pulau ini tidak berhuni dan tidak memiliki nama dan pulau-pulau inilah yang dapat dengan mudah diklaim oleh swasta dan negara lainnya," ujarnya.*
Pemerintah Tawarkan Pulau ke Investor Asing
JAKARTA - Pimpinan KPK mengungkapkan sejumlah alasan yang menyebabkan banyaknya kasus mangkrak atau berlarutlarut di tingkat penyidikan di lembaga penegak hukum tersebut. Salah satunya adalah kurangnya tenaga penyidik di lembaga. "Alasan pertama kasus itu lama matang untuk dikirim ke penuntutan contohnya Pelindo karena sampai sekarang kami belum bisa final merumuskan besaran kerugian keuangan negara," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers "Capaian Kinerja KPK 2016 di gedung KPK Jakarta," Senin. Dalam kasus Pelindo, KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 karena diduga memerintahkan pengadaan 3 quay container crance dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang. RJ Lino pun sudah diberhentikan sebagai Dirut PT Pelindo II pada 23 Desember 2015, tapi sampai saat ini status kasus tersebut belum jelas. "Kami belum bisa memfinalkan perhitungan-perhitungannya dan kami mengirim beberapa penyidik ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok), jadi tidak ada maksud yang lain meski (tampak) kok lambat," tambah Agus. Alasan lain menurut Agus adalah kurangnya jumlah penyidik yang terbatas apalagi ditambah dengan banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 2016 yaitu sebanyak 17 OTT. "Nah beberapa kasus karena kapasitas orang yang sedang menangani ditimpa kasus OTT sehingga masih tertunda. Diharapkan dengan pertambahan banyak orang nanti kecepatannya bisa dipercepat. Kami selalu menyebut kasus-kasus itu sebagai utang kami dan mudahan kami segera akan menyelesaikan kasus-kasus signifikan tersebut," jelas Agus. Penambahan jumlah penyidik tersebut menurut Agus berasal dari rekrutmen Indonesia Memanggil (IM) 11 dan 12 yang dilakukan
sepanjang September sampai Desember 2015 lalu. "Dari IM 11, KPK mendapat 131 pegawai dengan 1 penyidik baru yang berasal dari kepolisian dan 9 penyidik baru dari kejaksaan tapi kami masih akan minta lagi," jelas Agus. Dari IM 12 juga akan diperoleh 400 pegawai yang semuanya akan mulai efektif bekerja pada 2017. "Kasus-kasus yang mangkrak memang sebelum kami berlima di sini. Jadi itu cukup membebani kami dan mengapa kasuskasus itu berlama-lama karena kebanyakan kasus yang berhubungan dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan pasal 2 dan pasal 3 ada perhitungan kerugian negara yang menghitungnya itu bukan KPK tapi melibatkan instansi lain apakah BPKP atau BPK misalnya kasus E-KPT, Pelindo, Siti Fadilah, gubernur Sultra juga kami sedang menunggu itu. Kalau (perhitungan kerugian negara) sudah selesai pasti segera naik (ke penuntutan)," tambah Agus. Terdapat sejumlah kasus yang pada awal pimpinan KPK jilid IV menjabat belum ada kelanjutannya. Selain kasus Pelindo, contoh kasus lain adalah kasus menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan Pusat Pendidikan Prasarana Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang tahun anggaran 2010-2012 dengan tersangka Choel Mallarangeng yang ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Desember 2016. Dalam dakwaan mantan Menpora Andi Mallarangeng, Choel disebut sebagai perantara pemberian uang 550 ribu dolar AS kepada Andi dari mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora Deddy Kusdinar. Kasus lain adalah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan suami Walikota Tangerang Selatan, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan sejak 2013 lalu.
KPK sudah menyita puluhan mobil mewah milik Wawan ditambah dengan belasan bidang tanah di Bali. Selanjutnya kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bangunan dan konstruksi kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kabupaten Agam, Sumatera Barat tahun anggaran 2011 dengan tersangka pejabat pembuat komitmen di Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretarian Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 Dudy Jucom dan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) Budi Rachmat Kurniawan. Kasus selanjutnya adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2007-2010 dan pengadaan alat kesehatan RS Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2009 dengan tersangka Fasichul Lisan yang merupakan rektor Unair 2009-2015. Negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp85 miliar dari total nilai proyek lebih dari Rp300 miliar. Kemudian kasus tindak pidana korupsi pengadaaan alat kesehatan (Alkes) tahap I tahun 2007 dan korupsi pengadaan alat kesehatan "buffer stock" untuk kejadian luar biasa 2005 dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Selanjutnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin eksplorasi di kabupaten Buton dan Bombana periode 20092014 dengan tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Nur Alam mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara.*
Dewan Redaksi : Albi Budiman, Ervi, Hendra, Maskur, Asril Darma, Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, Wakil Pemimpin Redaksi : Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, Redpel: Fajar W, Krisman H, Wisli Susanto, Ass Redpel : Zamzami Delfi, Koordinator Liputan : Linda, Redaktur: Doris M Yahya Santoso, Nelasari, Vivi Eliyati, Sri Lestari, Yohana, Redaktur Foto: Cherry, Fotografer: Wahyudi, Staff Redaksi: Syahrul, Riko, Delfi, Karmawijaya. Bengkalis : Zulkarnaen, Alfisnardo. Dumai: Bambang. Indragiri Hulu: Dasmun awan. Ali Imron. Perwakilan Jakarta : Manager Pracetak: Hendra. Kabag
(Terbit Sejak 1 April 2005)
PRESIDEN KOMISARIS PIMPINAN UMUM WAKIL PIMPINAN UMUM / PIMPINAN PERUSAHAAN PEMIMPIN REDAKSI
: ALBI BUDIMAN : ERVI : MASKUR : ASRIL DARMA
Manager Keuangan: Ervi, Manager Potensa: Herlina, Kabag Iklan: Eko Satria, Kabag Sirkulasi: Hendra Gunawan, Kabag Piutang: Triono, Piutang/kolektor: Susanto, Budi Satria, Perwakilan Iklan jakarta: Mukhsin, Santa Modem Market Ruang Expo LT. 2. Jl. Cipaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp: 021 95605611. Fax: 021-7180747. Alamat Perusahaan: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, Telp: 07617865001, 7865003, Fax: 07617865004 Pekanbaru-Riau- Indonesia .Telepon Iklan: 0761-7865003. Telepon Distribusi & Sirkulasi: 0761-1865002, 0761-1865003, 0761-1865001, Rekening Bank: Bank Kesawan: No. AC523.3000.7080 - Bank Riau: No. AC101.08.00.759. General Manager Percetakan: Hendra, Ombusmen: Wahyu Awaluddin. SH., Ir. Sahala TP. Hutabarat , SH,MH. Biro Usaha Inhu : Agusyandra Ms, Alamat: Jl. Gerbang Sari No.10 B, Kel. Pematang Reba. Kec. Rengat Barat.