IA DONES PRINT M
The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
BES
TO
F SUM
Diserahkan Langsung Oleh :
Dewan PeRS
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 201 3
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN
Berwawasan dan Berkepribadian
LuLus verifikasi faktuaL
ARD
GOLD WINN
E
W IA A ED
R IN
ATERA NE
AP WSP
JUMAT, 7 FEBRUARI 2020 M 13 JumadiL aKhiR 1441 h
Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Bupati Bengkalis Ditahan Kasus Dugaan Suap Proyek Jalan
PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin (AM) pada Kamis (6/2). Tersangka kasus dugaan suap terkait proyek multiyears atau tahun jamak pembangunan Jalan DuriSei Pakning di Kabupaten Bangkalis dan penerimaan gratifikasi lainnya itu ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. “Penyidik melakukan penahanan selama 20 hari sejak 6 sampai 25 Februari 2020 untuk tersangka AM,” ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Amril ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. Ia keluar Gedung KPK dengan
mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol. Amril tak banyak berkomentar saat dikonfirmasi seputar kasus yang mengantarkan dirinya ke jeruji besi tersebut. “Tanya penasihat
PEKANBARU Dua pemimpin tertinggi Kabupaten Bengkalis tersandung masalah hukum. Setelah Bupati Bengkalis, Amril Mukminin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini
giliran Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Muhammad ditetapkan sebagai tersangka dalam
Baca..... hal 7
Wabup Bengkalis Tersangka Korupsi amril mukmiNiN Bupati Bengkalis
Zulhas Mangkir Lagi dari Panggilan KPK
善恶到头 终有报 Shàn è dàotóu zhōng yǒu bào Kebaikan maupun kejahatan, jika waktunya tiba pasti ada balasan Karmanya.
(MPR) dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), sedianya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014. Baca..... hal 7
KURS TRANSAKSI BI kamis, 6 FBERUaRi 2020
uSd aud SGd hKd JPY mYR EuR CNY
Baca..... hal 7
Penanggulangan Karhutla
Kasus alih Fungsi hutan Riau
JAKARTA Mantan Menteri Kehutanan (Menhut) 2009-2014, Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/2). Zulhas yang saat ini menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
muhammad
Wakil Bupati Bengkalis
13,730.31 9,274.82 9,907.86 1,768.48 124.9687 3,330.98 15,100.59 1,967.66 Sumber www.bi.co.id
Presiden Kembali Ancam Copot Kapolda-Pangdam JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melontarkan ancaman untuk pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kepala negara kembali menegaskan akan mencopot jabatan TNI/Polri yang bertugas di suatu daerah jika di daerahnya terjadi kasus Karhutla yang terus membesar. Dalam acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia tentang Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2), Jokowi mengatakan bahwa pencopotan jabatan itu merupakan aturan main
hati-hati Pangdam, Kapolda, danrem, dandim, hati-hati Kapolres. Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima TNi, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya dandim-nya sudah dicopot belum Joko Widodo Presiden Ri yang telah diterapkan dan disepakati sejak 2016. Baca..... hal 7
RAKORNAS KARHUTLA - Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran hutan dan Lahan Tahun 2020 di istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2). (setkab.go.id)
Kisruh Eksekusi Lahan di Pelalawan
Wagubri: Ikuti Aturan Hukum PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution menyayangkan pelaksanaan eksekusi lahan hutan milik negara oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, berujung bentrok
Edy Natar NasutioN
antara masyarakat dengan petugas. Wagubri meminta semua pihak mengikuti aturan hukum. “Kita mengimbau jangan sampai terjadi bentrok lagi antara warga dengan pihak aparat. Kita ikuti saja ketentuan yang ada,” ujar Wagubri, Kamis (6/2). Mantan Komandan Resor Militer 031/Wirabima itu melanjutkan, semua pihak terkait dalam persoalan tersebut seharusnya mengikuti ketentuan hukum. “Bahkan Kemenkumham juga pernah menyampaikan bahwa itu sudah ada kekuatan hukum. Yang menjadi masalah mungkin di lapangan ini seperti apa dengan masyarakat, itu yang perlu kita perhatikan. Jangan Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com