06042017

Page 1

GOLDWINN E

ARD IAAW ED

ESIA DON PRINTM RIN

th

The pOWer Of innOvATiOn Harian Pagi

o an K Tingkatk

ER 201 3

BES THE

METRO RIAU BERWAWASANDANBERKEPRIBADIAN

i tens

M

Apr

il 2 0

1 05 -

rbaik

April 2017

1

TO FSU AP MATERANEWSP

mp e

Te enuju

KAMIS, 6 APRIL 2017 M 10 RAJAB 1438 H

Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

PANGLIMA TNI SALAMI MAHASISWA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berjabat tangan dengan mahasiswa saat memberikan kuliah umum di Gedung PKM kampus UIN Suska Riau, Pekanbaru, Riau, Rabu (5/4). Kuliah umum Panglima TNI yang diikuti ribuan mahasiswa itu memaparkan ancaman besar yang dihadapi Indonesia, mulai dari segi ekonomi, pertahanan negara hingga potensi penjajahan melalui media sosial. (wahyudi)

Pangan Jadi Sumber Konflik Masa Depan Panglima TNI Beri Kuliah Umum di Pekanbaru

n Dugaan Korupsi Proyek e-KTP

Miryam Tersangka Keterangan Palsu

PEKANBARU - Wilayah konflik akan bergeser dari Timur Tengah ke wilayah equator atau khatulistiwa. Konflik pada masa depan itu akan dipicu perebutan pangan dan sumber air. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengemukakan hal tersebut saat memberikan kuliah umum yang ditaja Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Riau di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) di Pekanbaru, Rabu (5/4). "Indonesia menjadi salah satu incaran kepentingan negara-negara asing guna dikuras sumber daya alamnya dan dijadikan konsumen produk mereka," ucap Gatot di hadapan ribuan mahasiswa, siswa SMA serta organisasi masyarakat lintas suku dan agama. Menurutnya, ketersediaan pangan adalah ancaman paling mengkha-

watirkan di masa mendatang. Karena, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan ketersediaan mengikuti deret hitung. "Saat ini jumlah penduduk dunia sudah 8 miliar. Sedangkan kapasitas normal hanya 4 miliar. Tahun 2045 diperkirakan penduduk dunia mencapai 12 miliar," ungkap Gatot. Karena itu, lanjutnya, konflik yang saat ini masih terkait penguasaan energi fosil atau minyak akan berubah menjadi penguasaan sumber pangan, air bersih dan energi hayati di daerah ekuator, yakni Asia Tenggara, Afrika Tengah dan Amerika Latin. "Sebanyak

JAKARTA - Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lukman Edy prihatin dan khawatir pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilu Presiden yang digelar serentak pada 10 April 2019 bakal kacau. Besar kemungkinan, Pemilu 2019 diwarnai praktik politik uang dan perang SARA yang sangat masif. "Kemungkinan ini bisa terjadi karena selama ini hampir tidak ada pihak yang melakukan pendidikan politik, termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum)

dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Karena yang dilakukan KPU dan Bawaslu adalah sosialisasi pemilu, bukan pendidikan politik," ujar Lukman saat menjadi narasumber pada acara dialog pilar negara bertema 'Menuju Pemilu Serentak 2019' di press room MPR, DPR dan DPD RI, Jakarta, Rabu (5/4). Lukman menilai, selain politik uang dan perang SARA, pemilu 2019 juga akan diwarnai keruwetan dalam hal penghitungan surat suara. Kalau selama ini penghitungan surat suara di

Baca..... hal 7

Pemilu 2019 Berpotensi Kacau

KURS

TRANSAKSI BI

Rabu, 5 April 2017

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

Baca..... hal 7

13,396.00 10,143.45 9,585.69 1,724.02 120.968 3,023.93 14,305.59 1,944.10 Sumber www.bi.co.id

没有目标的人 永远为有目标 的人去 努力 Méi yǒu mù biāo dì rén yǒng yuǎn wèi yǒu mù biāo dì rén qù nǔ lì Orang yang tidak memiliki tujuan akan selalu bekerja untuk orang yang memiliki Tujuan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan bekas anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 20092014, Miryam S Haryani, sebagai tersangka. Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu diduga memberikan keterangan palsu terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan, KPK menduga Miryam secara sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. "Miryam S Haryani merupa-

kan tersangka keempat yang sudah ditetapkan KPK dalam kasus indikasi korupsi e-KTP. Tersangka sebelumnya adalah Andi Agustinus (alias Andi Narogong) dari swasta dan dua orang sebelumnya yang sudah diproses dalam persidangan sebagai terdakwa, yaitu Irman dan Sugiharto," ucap Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/4). Baca..... hal 7

n DPR Sahkan Anggota KPU-Bawaslu Terpilih

Calon Petahana Berguguran

JAKARTA - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan mekanisme pemungutan suara untuk seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022. Hasilnya, ditetapkan tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu yang terpilih. Pemungutan suara digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (5/4) dinihari. Setiap anggota memasukkan surat suara dalam kotak yang telah disediakan. Sesi pertama dilakukan pemungutan suara anggota Bawaslu. Sementara, sesi kedua pe-

7 Komisioner KPU Terpilih 1. Pramono Ubaid Tanthowi 55 suara 2. Wahyu Setiawan 55 suara 3. Ilham Saputra 54 suara 4. Hasyim Asy'ari 54 suara 5. Viryan 52 suara 6. Evi Novida Ginting Manik 48 suara 7. Arief Budiman 30 suara 5 Komisioner Bawaslu Terpilih 1. Ratna Dewi Pettalolo 54 suara 2. Mochammad Afifuddin 52 suara 3. Rahmat Bagja 51 suara 4. Abhan 34 suara 5. Fritz Edward Siregar 33 suara

mungutan suara anggota KPU. Sesi pemungutan suara selesai sekitar pukul 04.00 WIB. Lima nama komisioner

Bawaslu terpilih adalah Ratna Dewi Pettalolo yang meraih 54 suara, Mochammad Afifuddin (52 suara), Rahmat Bagja (51 suara), Abhan (34 suara) dan Fritz Edward Siregar (33 suara). Sedangkan tujuh nama komisioner KPU terpilih adalah Pramono Ubaid Tanthowi (55 suara), Wahyu Setiawan (55 suara), Ilham Saputra (54 suara), Hasyim Asy’ari (54 suara), Viryan (52 suara), Evi Novida Ginting Manik (48 suara) dan Arief Budiman (30 suara). Seleksi anggota KPU-Bawaslu digelar usai uji kelayakan dan kepatuhan sejak Senin

MK Tolak Penjarakan Pria Hidung Belang

JAKARTA - Gugatan mucikari papan atas, Robby Abbas, kandas. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Pasal Muncikari dalam KUHP yang diajukan bekas terpidana kasus prostitusi artis tersebut. Dalam permohonannya, Robby meminta agar para hidung belang yang menikmati jasanya ikut dipenjara. MK menolak permintaan itu dengan alasan tidak mempunyai kewenangan karena materi permohonan Robby adalah kewenangan parlemen sebagai pembentuk Undang-Undang. "Menolak seluruh permohonan pemohon," ujar Ketua MK, Arief Hidayat dalam sidang yang terbuka untuk

umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (5/4). Dalam pertimbangannya, MK melihat lembaganya tidak memiliki kewenangan membentuk suatu UU baru. Karena hal itu menjadi tugas pembentuk UU, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. "Jika permohonan pemohon dikabulkan, akan terbentuk kriminal policy maker. Bila diikuti dalil pemohon bertentangan dengan UUD 1945, seharusnya pembentuk UU-lah yang memperluas materi dari pemidanaan tersebut," kata hakim konstitusi Wahiduddin Adams seperti dilansir detikcom.

Baca..... hal 7

Salah satu tindakan pengadilan adalah membentuk norma hukum baru dan MK hanya membatalkan dan tidak dapat mengambil kewenangan parlemen. "Dari dua doktrin di atas terdapat pembatasan atau pengambilan kewenangan legislatif oleh MK jika permohonan ini dikabulkan," ucap Adams. Dalam sidang putusan, Robby tidak datang karena sakit. Sebelumnya, dia berharap MK mengabulkan gugatannya dan mengubah KUHP sehingga pria hidung belang pemakai jasanya juga dipenjara. Robby diciduk polisi di sebuah hotel bintang lima di Baca..... hal 7

n Kisruh DPD RI

Hemas Gugat Sikap MA

JAKARTA - Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Hemas menggugat sikap Mahkamah Agung (MA) yang dianggap tak konsisten. MA menolak masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama 2,5 tahun, tapi Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial, Suwardi, justru tetap melantik Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD yang baru. "Mengapa mengambil sumpah yang bertentangan dengan putusan MA?" ucap istri Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut di rumahnya, Jalan Denpasar Raya, Jakarta, Rabu (5/4). Hemas mengatakan, sikap politiknya bukan untuk mempertahankan kekuasaan, tapi keharusan politik tunduk kepada hukum. Menurutnya, aturan sudah menjelaskan bahwa masa kepemimpinan DPD berlangsung sejak 2014 hingga 2019 sesuai dengan putusan MA. Atas dasar itu, Hemas menyatakan pelantikan Oesman Sapta tak sah. Ia juga tak pernah menyatakan mundur dari jabatan Wakil Ketua DPD. Baca..... hal 7

Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
06042017 by Harian Pagi Metro Riau - Issuu