GOLDWINN E
ARD IAAW ED
ESIAPRIN DON TM RIN
THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi
ER 201 3
BES THE
METRO RIAU BERWAWASANDANBERKEPRIBADIAN TO FSU AP MATERANEWSP
RABU, 4 JANUARI 2017 M 6 RABI’UL AKHIR 1438 H
4 Menteri Rawan Diganti
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Perombakan Kabinet Diprediksi Dalam Waktu Dekat
Gerindra Klaim Ditawari Kursi Menteri
JAKARTA - Sejumlah menteri diprediksi akan lengser dari jabatannya jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan Kabinet Kerja episode ketiga. Setidaknya, ada empat menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut terancam diganti. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Perekonomian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno mengatakan, ada beberapa menteri yang dinilai berkinerja kurang bagus. Pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Menurut Hendrawan, Muhadjir yang menggantikan Anies Rasyid Baswedan pada perombakan Kabinet Kerja episode kedua itu kerap membuat kebijakan kontroversial. Salah satunya adalah rencana moratorium Ujian Nasional (UN) 2017. Posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir juga rawan diganti. Hendrawan tidak menjelaskan secara rinci alasan menyebutkan ketiganya dianggap layak diganti. "Yang jelas, kami (PDIP) sudah membuat evaluasi dengan parameter target dan program yang dibandingkan dengan pencapaian," kata Hendrawan seperti dilansir tempo.co, Selasa (3/1). Seorang petinggi PDIP berbisik bahwa kinerja Teten dianggap kurang moncer, terutama dalam meredam isu dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta nonaktif
Yang jelas, kami (PDIP) sudah membuat evaluasi dengan parameter target dan program yang dibandingkan dengan pencapaian HENDRAWAN SUPRATIKNO
Ketua DPP Bidang Perekonomian PDIP Komposisi Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri Sejak Oktober 2014 * 26 Oktober 2014: Pengumuman Kabinet Kerja * 12 Agustus 2015: Reshuffle Pertama - 19 orang dari kalangan profesional - 15 orang dari partai politik - Jatah Partai: PDIP: 5 orang PKB: 4 orang NasDem: 2 orang Hanura: 2 orang PPP: 1 orang Golkar: 1 orang * 27 Juli 2016: Reshuffle Kedua - 18 orang dari kalangan profesional - 16 orang dari partai politik - Jatah Partai: PDIP: 5 orang PKB: 4 orang NasDem: 2 orang Hanura: 1 orang PPP: 1 orang Golkar: 2 orang PAN: 1 orang
Baca..... hal 7
SIDANG LANJUTAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjalani persidangan lanjutan kasus dugaan penistaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (3/1). Ahok menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi. (antara)
Ahok Disebut Kerap Nistakan Agama
Sumber: tempo.co
Tarif Listrik 900 VA Naik
182 Ribu Warga Riau dan Kepri Masih Disubsidi
SEKJEN DPD FPI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin keluar dari ruang persidangan seusai bersaksi dalam sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (3/1). (antara)
PEKANBARU - PT PLN (Persero) mulai 1 Januari 2017 memberlakukan kenaikan tarif listrik secara bertahap bagi rumah tangga golongan mampu yang menggunakan listrik dengan daya 900 VA. PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan sebanyak 182 ribu pelanggan dengan daya 900 VA di Riau dan Kepri masih tetap mendapat subsidi. "Dari 707.409 pelanggan berdaya 900 VA di Riau dan Kepri, setelah melalui padan data antara PLN dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), 182 ribu di antaranya masih berhak menerima tarif listrik bersubsidi," kata Manager Bi-
3 Pimpinan DPRD Riau Tak Hadir Rapat
KURS
TRANSAKSI BI
Selasa, 3 Januari 2017
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
13,552.00 9,794.03 9,365.58 1,747.25 115.4541 3,018.26 14,201.14 1,949.98 Sumber www.bi.co.id
dang Niaga PLN Wilayah Riau dan Kepri, Mukhlis Abdul Latif, Selasa (3/1). Jumlah pelanggan PLN penerima subsidi itu, menurut Mukhlis, masih bisa bertambah. "Kita masih menerima laporan bagi warga yang merasa berhak mendapatkan tarif listrik bersubsidi. Jika ada yang melapor, kita akan padankan data kembali. Kalau sesuai kriteria, kita akan menambahkannya menjadi kelompok penerima tarif listrik bersubsidi," terang Mukhlis seperti dilansir riauterkini.com. Kebijakan penyesuaian kenaikan tarif listrik ini dimaksudkan untuk menghapus subsidi listrik. KenaiBaca..... hal 7
成功在优点的发挥， 失败是缺点的累积 Chéng g ng zài y u di n de f hu , sh bài shì qu di n de l i j Kesuksesan adalah mengembangkan kekuatan kita, Kegagalan adalah akumulasi dari kelemahan kita.
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Syuro Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin atau Habib Novel menjadi saksi pertama dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (3/1). Dalam persidangan, Novel menyebut Ahok berulang kali menistakan agama. Ini merupakan sidang keempat Ahok. Agen-
da sidang yang digelar di Gedung Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU). "Saya menantang untuk menjabarkan kebusukan-kebusukan Ahok," ujar Novel seperti dilansir detikcom. Novel mengaku menggunakan data yang ia miliki dalam persidangan. Dengan data tersebut, ia mengatakan telah membantah pernyataan Ahok. "Jadi Ahok ini terbongkar bahwa unsur ketidaksenga-
jaan dalam penyebutan surat Al Maidah ayat 51 bahwa disebutkan alasan itu sudah terbantahkan dengan data-data yang saya sampaikan," ujar Novel. Novel mengambil contoh dari buku 'Merubah Indonesia'. Di buku itu, Ahok dinilai menyerang Surat Al Maidah. Bahkan Novel menilai Ahok sudah melecehkan agama Islam saat menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. "Jadi dari e-book (buku Baca..... hal 7
Mosi Tidak Percaya Digulirkan
PEKANBARU - Tiga dari empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tidak menghadiri rapat pertama di awal tahun 2017, Selasa (3/1). Mosi tidak percaya untuk ketiganya langsung digulirkan. Tiga orang yang tak hadir dalam rapat adalah Ketua DPRD Riau, Septina Primawati serta dua Wa-
DPRD Riau kil Ketua DPyang juga Wakil RD Riau, NoviKetua Komiwaldy Jusman si C, Musyafak dan Sunaryo. Asyikin. "Ini hari perHari pertatama kerja di tama membahas hun baru pula, agenda angseharusnya gota dewan pimpinan dewan hadir semua, Septina Primawati tersebut, menurut Musyafak, apalagi rapat membahas agenda dewan dilakukan dalam rapat badi bulan ini," kata anggota dan musyawarah (bamus).
Pada kesempatan itu hanya dipimpin satu pimpinan DPRD Riau yakni Manahara Manurung. Musyafak mengapresiasi kehadiran Manahara Manurung yang diyakininya juga punya agenda kerja lain. Sedangkan untuk tiga pimpinan yang tidak hadir, Musyafak mengaku telah melontarkan mosi tidak percaya.
"Saya lontarkan mosi tidak percaya untuk pimpinan dewan yang tidak hadir dalam rapat bamus. Mayoritas anggota bamus yang hadir, setuju dengan itu," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu seperti dilansir Antara. Menurutnya, mayoritas anggota bamus setuju Baca..... hal 7
KPK Target Tobat Nasional JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan tobat nasional korupsi pada 2017 ini. Komisi antirasuah saat ini sedang menyiapkan gebrakan. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang berharap penyidik KPK tak perlu lagi menangkap pejabat negara pada tahun ini. "Targetnya tobat nasional-lah," katanya, Selasa (3/1).
Sepanjang 2016, KPK melakukan belasan operasi tangkap tangan dengan puluhan penyelenggara negara dan pihak swasta menjadi tersangka. Aset dengan total triliunan rupiah disita negara. Saut mengatakan, budaya korupsi di Indonesia sangat mengerikan. Banyak lembaga yang berkoar-koar memberantas korupsi. Namun, faktanya,
KPK seolah bekerja sendiri. Saut berujar, saat ini ia sedang merenungkan gebrakan untuk aksi berantas korupsi tahun 2017. Menurutnya, kebijakan-kebijakan dalam rangka pemberantasan korupsi selama ini masih belum detail dan konsisten. "Kita masih putus-putus dan belum detail menata sistem. Kalaupun ada
yang detail, tidak konsisten, kurang sinergi dan seterusnya," ujar Saut seperti dilansir tempo.co. Saut mencontohkan kasus dugaan suap Bupati Klaten, Sri Hartini. Sri diduga menerima suap dari pegawai negeri sipil yang ingin membeli promosi jabatan. Menurut Saut, kasus ini bermula dari ada-
nya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Ia mengatakan, peraturan itu tidak detail mengatur pemilihan pejabat daerah, sehingga ada pintu yang dimanfaatkan agar seolah-olah harus bayar. "Lho, kan ada lelang. Apa lelangnya detail sehingga Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com