GOLD WINN E
WARD IA A ED
SIA DONE PRINT M R IN
Berwawasan dan Berkepribadian
The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
LuLus verifikasi faktuaL Diserahkan Langsung Oleh :
013
Dewan PeRS
BE
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 2
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN
ST O
AP F SU MATERA NEWSP
JUMAT, 1 FEBRUARI 2019 M 23 Jumadil Awwal 1440 H
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Kasus Hoax Ratna Sarumpaet
Polisi Sebut Kemungkinan Tersangka Baru JAKARTA - Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya telah melimpahkan tersangka kasus dugaan berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru yang bakal terseret
dalam kasus Ratna itu. “Kemungkinan (ada tersangka baru). Kemungkinan, ya gitu saja,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (31/1). Baca..... hal 7
BERKAS RATNA SARUMPAET P21 - Tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet keluar dari Polda Metro Jaya untuk dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (31/1). Ratna dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21). (detikcom)
Usul Caleg Eks Koruptor Ditempel di TPS JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merilis 49 nama calon anggota legislatif atau caleg eks narapidana kasus korupsi. Kebijakan KPU itu dinilai baik karena membuat masyarakat tahu latar belakang para caleg.
“Ini kebijakan baik sehingga pemilih dapat mengetahui latar belakang caleg yang sedang bertarung,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Ka-
mis (31/1). Syarif berharap, daftar itu bermanfaat bagi masyarakat. KPK, menurutnya, berharap masyarakat tak memilih para mantan
koruptor. “KPK berharap masyarakat tidak memilih mantan koruptor,” ucapnya seperti dilansir detikcom. Baca..... hal 7
Kasus Proyek Jalan
KPK Periksa Eks Anggota DPRD Bengkalis PEKANBARU - Eks anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, Hidayat Tagor Nasution, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara dugaan korupsi peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, (31/1). Hidayat dimintai keterangan untuk tersangka Hobby Siregar, Direktur Utama Mawa-
要改变命 运,首先改 变自己
Yào gǎi biàn mìng yùn, shǒu xiān gǎi biàn zì jǐ
Jika ingin merubah nasib, pertama-tama harus merubah kita sendiri.
tindo Road Construktion (MRC). Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. “Penyidik memeriksa saksi (Hidayat Tagor Nasution) dalam perkara dugaan korupsi peningkatan Jalan Batu PanjangPangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015,” ujarnya. Baca..... hal 7
KURS TRANSAKSI BI Kamis, 31 januari 2019
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
14,142.00 10,262.85 10,498.89 1,802.79 129.9219 3,458.55 16,257.64 2,109.96 Sumber www.bi.co.id
Jika Tak Berhentikan PNS Tipikor
BKN Sebut Kepala Daerah Bisa Dipidana SIDOARJO - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan, tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni kepala daerah, menteri, jaksa agung, Kapolri, yang enggan memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bukan saja dianggap melakukan maladministrasi kepemerintahan. Menurutnya, PPK tersebut juga bisa disebut melanggar tindak pidana. “Karena tindakan yang seharusnya mereka lakukan, tetapi tidak dilakukan, berdampak pada kerugian nega-
ra. Karena pemerintah masih harus membayar gaji untuk seseorang yang seharusnya dia tidak menerima,” kata Bima di Kantor Regional II BKN Surabaya, di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (31/1). Bima mengungkapkan, berdasarkan keterangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tidak dipecatnya PNS yang terlibat kasus Tipikor, artinya negara masih membayar gaji mereka. Artinya, negara terus mengeluarkan uang untuk membayar sesuatu yang seharusnya tidak dibayar. Akhirnya menimbulkan kerugian negara. Baca..... hal 7
Eks Bos Pertamina Didakwa Rugikan Negara Rp568,066 Miliar JAKARTA - Bekas Direktur Utama PT Pertamina, Karen Galaila Agustiawan didakwa mengabaikan prosedur investasi di Pertamina dalam participating interest (PI) atas blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp568,066 miliar. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Karen selaku Direktur Hulu PT Pertamina periode 2008-2009 dan Dirut PT Pertamina periode 2009-2014 bersama-sama
dengan Direktur Keuangan PT Pertamina Ferederick ST Siahaan; Manager Merger dan Akusisi PT Pertamina 2008-2010 Bayu Kristanto dan Legal Consul and Compliance Genades Panjaitan telah melakukan perbuatan melawan hukum. “Yaitu telah memutuskan melakukan investaasi participationg interest di blok BMG Australia tanpa adanya due dilligence dan analisa risiko yang Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com