memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com
MOJOKERTO-JOMBANG
KAMIS PAHING, 3 SEPTEMBER 2020 HALAMAN 10
KABIRO MOJOKERTO-JOMBANG: M Anwar; WARTAWAN: Suparno, Ferdy Eko C, Hermawan S; HP: 082257535345. ALAMAT BIRO MOJO: Griya Permata Ijen A2/17 Magersari, Kota Mojokerto.
Dua Polsek Bekuk Kurir Sabu Kasat Reskoba Polres Mojokerto, AKP Yogig Krish Tanto menyampaikan dari tangan tersangka, petugas juga mengamankan dua paket sabu berat 1,2 gram, sebuah handphone, serta uang tunai Rp 145.000. Sementara, dari tangan YAPS polisi menyita 1.000 butir pil koplo, serta uang tunai Rp 1.000.000. Diungkapkan Yogig Krish Tanto, penangkapan pertama dilakukan Polsek Sooko terha-
dap Badrun di Jalan Wringinrejo, Kecamatan Sooko. Saat ditangka Badrun hanya bisa pasrah. Sebab dari saku celanannya, polisi menemukan sejumlah barang bukti. “Dari tangan Badrun, kami amankan pula sejumlah barang bukti,” ungkap Yogig. Sementara, anggota Polsek Puri juga menunjukkan prestasi dengan menangkap YAPS saat berada di Jalan Raya Simolawang. YAPS yang masih pelajar
ini, sudah lama menjadi target operasi. Karena sudah lama polisi mendapat laporan, pelaku menjadi pengedar pil koplo. Buktinya dari tangan pelaku ditemukan 1.000 butir pil setan, serta uang tunai Rp 1.000.000. “Tersangka dan barang bukti diamankan ke mapolsek,” sambung Kasat Reskoba. Polisi juga menerapkan pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009, tentang kesehatan, dalam perkara okerbaya. “Sementara perkara sabu, kami menerapkan pasal 114 ayat 1 subs pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, dan denda paling banyak 10 miliar rupiah,” tegas Yogig. (no/day)
FOTO: MEMORANDUM/SUPARNO
Mojokerto, Memorandum Jajaran Polsek Sooko dan Polsek Puri menangkap kurir sabu dan pil koplo, Selasa (1/9). Dua tersangka berhasil diamankan adalah Achmad Saifudin Hidayatullah alias Badrun (20), warga RT 019/RW 002 Desa/Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dan seorang pelajar bernama YAPS (16), warga Kelurahan Magersari, Kota Mojokerto.
Achmad Saifudin Hidayatullah alias Badrun
Jombang, Memorandum Diduga kurang hati-hati, membuat 4 mobil serta satu motor terlibat kecelakaan lalu lintas beruntun di jalur Nasional Surabaya–Madiun, Rabu (2/9), sekitar pukul 07.30. Beruntung kejadian laka lantas yang masuk di ruas Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak ini tidak memakan korban jiwa. Namun akibat kejadian itu arus lalu lintas tersendat. Kanit Laka Satlantas Polres Jombang, Iptu Sulaiman mengatakan, 4 kendaraan roda empat masing-masing yakni pick up Dhaihatsu Grand Max, nopol S 9974 NC, disopiri Nurkholis (34), warga asal Pungging Kabupaten Mojokerto. Lalu Toyota Kijang Inova, nopol S 1168, dikemudikan Hendra Tan (41), warga Jalan Ahmad Yani Jombang. Daihatsu Xenia S 1686 JC, dikemudikan Anifudi (40), warga Mojoroto, Kediri. Serta Isuzu Panther S 1491 ZD , dan sepeda motor Honda Beat,
FOTO: MEMORANDUM/HERMAWAN S
5 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun
Petugas mengolah TKP di lokasi kejadian.
nopol S 4134 OM, yang dikendarai Sukirman (40), warga Desa Kesamben Kecamatan Ngoro. “Selain melibatkan 4 kendaraan roda empat, 1 sepeda motor juga turut dalam kecelakaan
beruntun. Beruntung, tidak ada korban jiwa akibat kejadian,” ungkap Iptu Sulaiman. Dijelaskan olehnya, kecelekaan berawal pengemudi pick up melaju dari arah utara ke
selatan. Sesampainya dilokasi, pengemudi kurang dapat menjaga jarak aman lalu menabrak bagian belakang Kijang Inova yang berjalan searah di depannya. Kerasnya benturan tadi, membuat minibus menabrak bagian belakang Daihatsu Xenia. “Sementara dibagian depan terdapat Isuzu Panther yang tengah berhenti karena hendak berbelok ke arah kanan,” jelasnya. Belum hilang keterkejutan warga dilokasi kejadian, dari arah belakang motor matic yang kurang menjaga jerak ikut terlibat kecelakaan lalu lintas. Pengendara terkejut akibat menabrak bagian belakang kendaraan bak terbuka itu. “Pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan menjalani rawat jalan di Puskesmas Perak. Guna kepentingan penyelidikan, semua kendaraan kami evakuasi ke kantor Satlantas untuk proses lebih lanjut,” pungkas Sulaiman. (wan/day)
Komisi A rapat dengar pendapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
Komisi A Dorong Pemkab Matangkan Pelaksanaan Pilkades Jombang, Memorandum Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang mendesak Pemkab Jombang mempersiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) lebih maksimal. Hal ini dilakukan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan lampu hijau pelaksanaan pilkades bisa digelar. Ketua Komisi A DPRD Jombang, Andik Basuki Rahmat menjelaskan, ada kepastian dari kementerian dalam negeri. Karena itu, dirinya meminta Pemkab Jombang mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan pendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa. “Kami mendesak pemkab secepatnya melakukan serangkaian persiapan Pilkades. Sebab sudah memperoleh izin dari Kemendagri,” papar Andik Basuki Rahmat, Rabu (2/9). Lanjut Andik Basuki Rahmat, sejumah persiapan yang harus dilakukan pemkab meliputi penerbitan peraturan bupati (perbup) yang mengatur terkait petunjuk teknis (juknis). Ia menegaskan salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penyelenggaraan di tengah masa pandemi. “Dari paparan pihak DPMD tadi diketahui jika izin sudah ada kedati baru berupa lisan. Seiring hal itu, sudah seharusnya jika pemkab menindaklanjuti dengan penerbitan peraturan bupati,” sambungnya. Kenapa peraturan bupati menjadi sangat penting, lanjut Andik Basuki, karena mekanisme pelak-
sanaan pilkades mengacu perbup. Sebagai contoh, pada pelaksanaan pemilihan Kades di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang. “Kami tidak ingin kejadian seperti di Banjardowo kembali diulang. Sebab kurangnya persiapan dan kordinasi. “Setelah seluruh panitia mengundurkan diri sehingga pilkades gagal terlaksana,” ujar politisi Partai Golkar tersebut. Tidak mau kegagalan pelaksanaan pilkades kembali gagal, Ketua komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum ini, berharap ada solusi. Karena pergantian kepemimpinan di pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Artiannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secepatnya membentuk panitia pilkades. “Setelah perbup dan juknis turun, dilanjutkan dengan BPD membentuk panitia,” sambungnya. Termasuk beck up pengamanan saat pelaksanaan pilkades. Mengingat pelaksanaan pilkades direncanakan digelar tanggal 18 Desember 2020 mendatang. Momen pilkades hampir beriringan dengan ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Jawa Timur. “Dengan pelaksanaan pilkades yang hampir beriringan dengan gelaran pilkada serentak di Jawa Timur, kami justru khawatir tidak adanya aparat keamananan,” ujarnya mengingatkan. Komisi A mendesak secepatnya dilakukan tindakan. Mulai dari revisi sejumlah aturan, turunnya izin secara tertulis yang dapat dijadikan pedoman, hingga hingga jadwal
pelaksanaan pilkades. “Karena kalau hanya berupa lisan, tidak dapat dijadikan pedoman pelaksanaan. Sementara terkait hari pelaksanaan, hendaknya juga dilakukan penyesuaian,” pungkas Andik. Masih dilokasi yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahudin Hadi Sucipto, mengatakan jika pihaknya telah melakukan serangkaian kordinasi. Mulai dari Kemendagri, hingga aparat keamananan. “Kami pastikan jika sudah melakukan krodinasi dengan sejumlah pihak terkait pelaksanaan pilkades. Mulai dari Kemendagri perihal izin, sampai dengan aparat keamanan saat nanti pelaksanaan,” tuturnya. Hasil dari kordinasi tadi, dalam satu sampai dua hari ke depan izin sudah turun. Termasuk yang juga telah dilakukan, terkait jadwal pelaksanaan. “Untuk izinnya sendiri dalam satu sampai dua hari sudah turun, dan langsung kami laporkan ke pimpinan. Secepatnya kepastian schedule atau jadwal pelaksanaan, hingga ketersediaan aparat keamanan kami sampaikan,” terangnya. Dipastikan olehnya, apabila mengacu pada Surat Edaran (SE) Mendagri. Syarat utama yang harus diperhatikan adalah waktu pelaksanaannya harus selepas gelaran pilkada serentak. “Mengacu pada SE Mendagri, izin diberikan asalkan waktu pelaksanannya harus selepas gelaran pilkada serentak. Maka untuk kepastian hari H, bakal kami lakukan finishing,”tandas Sholahudin. (wan/adv/day)
Jombang, Memorandum Merespons kelangkaan pupuk subsidi di masyarakat, Komisi B DPRD Jombang menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Pertanian (Dispertan) Pemkab Jombang, Rabu (2/9). Dalam pertemuan itu, dinas pertanian menyampaikan stok pupuk aman. Ketua Komisi B, Sunardi menjelaskan dirinya sempat menerima keluhan dari sejumlah petani terkait kelangkaan pupuk. Wakil rakyat langsung merespons dengan melakukan hearing dengan dispertan. “Hasil penelusuran dilakukan dinas, tidak ada kelangkaan pupuk. Bahkan ketersediaan stoknya masih terdapat 34.000 ton, yang diperuntukkan bagi petani,” paparnya. Terjadinya di wilayah Mojoagung, merupakan dampak dari keterlambatan pengiriman. Sehingga petani menganggap jika pupuk menghilang dari pasaran. “Kelangkaan yang terjadi di Mojoagung kemarin, terjadi akibat adanya keterlambatan pengiriman. Nah inilah yang kerap menjadi kendala, jadwal distribusi kadang tidak sesuai dengan musim tanam,” tuturnya. Ditanya terkait kemungkinan adanya praktek pembelian dalam jumlah besar, Ketua Komisi
B memastikan jika distribusinya menggunakan kartu tani. Sebab apabila praktek pembelian tadi dibiarkan tanpa ada tindakan, bakal berdampak pada tidak tersedianya pupuk di pasaran. “Dinas juga menyampaikan jika untuk proses pembelian, menggunakan kartu tani. Upaya ini dilakukan untuk mencegah praktek pembelian dalam jumlah besar,” imbuhnya. Sementara, terkait pemaksimalan distribusi pupuk kepada yang benar-benar berhak. Komisi B mendorong agar secepatnya dilakukan pembenahan sarana dan prasarana. Caranya, dengan melakukan kajian untuk memaksimalkan capaian diatas 50 %. “Terkait pemberlakukan kartu tani secara masif, kami mendorong agar dinas terlebih dulu melakukan kajian sebelum sarana dan prasarana mencapai angka 50 %. Apabila ambang batas sudah terlampaui, barulah program tadi digulirkan,” pungkas Sunardi. Hal senada disampaikan oleh Kepala Dispertan Jombang, Priadi. Sejauh ini ketersediaan pupuk bagi petani yang ada di Kota Santri masih mencukupi. Jadi tidak ada istilahnya kelangkaan atau menghilang di pasaran. “Sampai saat ini stok pupuk bersubsidi masih terpenuhi, jadi sama sekali tidak
ada kelangkaan. Bahkan dapat kami sampaikan jika penyerapannya sampai bulan Juli baru 55 %,” terangnya. Justru yang sampai saat ini masih terus difikirkan oleh Dispertan, adalah regulasi penerapan kartu tani untuk membeli pupuk bersubsidi. Karena, selain aturannya cukup mendadak. Jumlah pemilik kartu tadi di Kabupaten Jombang, baru sebanyak 49 %. “Karena aturan yang diberlakukan bersifat mendadak, petani kesulitan untuk membeli. Maka, kami mengupayakan penundaan pemberlakukan kartu tani,” bebernya. Ditegaskan Priadi, apabila ada petani yang tidak memiliki kartu tani. Bukanlah kesalahan dari yang bersangkutan, namun lebih karena mepetnya waktu serta keterlambatan bank penerbit. Maka dengan pertimbangan masih terdapat sisa 51 % jumlah petani Kota Santri yang belum memiliki kartu, Dispertan mengajukan penundaan hingga tahun depan. “Dengan kondisi masih terdapat 51 % petani yang belum memiiki kartu tani, kami meng a j u k a n p e n u n d a a n . Ka re n a apabila dipaksakan, bagaimana mereka dapat membeli pupuk yang sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (wan/adv/day)
FOTO: MEMORANDUM/HERMAWAN S
FOTO: MEMORANDUM/HERMAWAN S
Komisi B Pastikan Stok Pupuk Cukup
Hearing Komisi B dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
