memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com
MADURA
KAMIS PAHING, 3 SEPTEMBER 2020 HALAMAN 5
BIRO MADURA RAY RAYA MELIPUTI: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. KABIRO: Herry Sunaryo. WAKABIRO: Sujak Lukman REPORTER: Syamsul Arief, Syamsuri, Yusron Hidayatullah, Ainul Anwar. HP: 085333446262, 08113406262.
Sidang Sengketa Pilkades Matanair 2019 Sumenep, Memorandum Kuasa hukum Ahmad Rasidi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura, Kurniadi, mendesak Bupati Sumenep segera menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, terkait sengketa hasil Pilkades (pemilihan kepala desa) Matanair pada 2019. Kurniadi meminta bupati sebagai tergugat tidak melakukan upaya hukum. Karena menurutnya, ada fakta kecurangan yang terjadi dalam Pilkades Matanair. “Faktanya
sudah sangat jelas bahwa ada kecurangan dilakukan panitia, dengan menerima berkas yang belum lengkap,” katanya kemarin. Namun panitia pelaksa-
na seakan sengaja mengenyampingkan hal itu. Sehingga cukup alasan dirinya menilai perbuatan tersebut bentuk dari keberpihakan panitia terhadap kades terpilih saat pemilihan. Sehingga fakta ada kelebihan surat suara sebanyak 27 lembar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kurniadi meminta Bupati Sumenep segera melaksanakan putusan PTUN dan mencabut SK dan menerbitkan keputusan baru dengan
mengangkat penggugat Ahmad Rasidi sebagai Kades Matanair periode 2019-2025, menggantikan H Ghazali. Kepala DPMD (dinas pemberdayaan masyarakat dan desa) Moh Ramli menyatakan, semua orang memang wajib mengikuti putusan pengadilan termasuk bupati. Namun dalam kasus Desa Matanair, karena bupati sebagai tergugat maka pihaknya mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum. “Informasinya
melalui bagian hukum,” cetusnya. Legalitas kades sendiri selama bupati belum mencabut SK-nya yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya. Dalam sidang putusan di ruang sidang e-court, Selasa (1/9), PTUN memutuskan hasil pilkades Matanair tidak sah dan batal demi hukum. Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor: 37/G/2020/ PTUN.SBY. Bupati juga diwajibkan menerbitkan keputusan baru melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) khusus di tempat pemungutan suara (TPS) Dusun Karongkong. (uri/epe)
Bupati Imbau Restoran Beli Daging Ayam Lokal bagian dari upaya pencegahan covid-19, di samping memang punya nilai ekonomis,” ungkapnya, Rabu (2/9). Imbauan pemkab kepada pengusaha restoran dan kuliner di Pamekasan untuk memberdayakan peternak ayam pedaging lokal dan tidak membeli dari luar daerah, merupakan upaya untuk saling membantu dan memperkuat perputaran ekonomi lokal.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (disperindag) Achmad Sjaifudin menjelaskan, imbauan ini diimplementasikan melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 050/385/432.322/2020 tentang Penggunaan Produk Peternak Ayam Lokal tertanggal 27 Agustus 2020. “Ditujukan kepada ketua perhimpunan hotel dan restoran, ketua asosiasi PKL, dan kepala pasar tradisional,” jelasnya. (sjk/epe)
Bupati Baddrut Tamam
FOTO: MEMORANDUM/TYO
Terapkan Protokol Kesehatan di Pasar
Tiga pilar Karangpilang sosialisasi protokol kesehatan di pasar krempyeng Babatan Indah.
Surabaya, Memorandum Anggota Koramil Karangpilang Serda Sulaedy bersama tiga pilar menyampaikan imbauan protokol kesehatan di pasar krempyeng Perumahan Babatan Indah, Rabu (2/9). “Kegiatan ini sesuai dengan Inpres no 6 tahun 2020 dan Perwali 33 tahun 2020,” terangnya. Sulaedy menguraikan tentang
Kuasa hukum penggugat, Kurniadi menunjukkan putusan PTUN Surabaya.
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin akan melaksanakan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo terhadap barang jaminan milik Debitor: Agus Suyanto Tanah dan bangunan, berikut segala sesuatu diatasnya, SHM Nomor 2530, luas tanah 128 M2 atas nama Agus Suyanto, terletak di Perumahan Garden Dian Regency Jalan Raya Taman Bunga No.92, Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. - Harga Limit Lelang: Rp.850.000.000,- Uang Jaminan Lelang: Rp.170.000.000,-
FOTO: MEMORANDUM/SJK
Pamekasan, Memorandum Bupati H Baddrut Tamam menggencarkan gerakan membeli dari tetangga sendiri. Selain bernilai ekonomis, ada nilai kemanusiaan dari program itu di tengah pandemi covid-19. Termasuk dalam menyerap ayam hasil peternakan lokal untuk kebutuhan restoran. “Imbauan agar memanfaatkan ayam lokal ini juga termasuk
FOTO: MEMORANDUM/URI
YLBH Minta Bupati Jalankan Putusan PTUN
pelaksanaan protokol kesehatan yang harus dilakukan warga. “Seperti physical distancing, jangan lupa memakai masker, selalu cuci tangan dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter guna pemutusan mata rantai virus corona,” sebutnya. Camat Wiyung Budiono mengatakan, warga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, karena hal tersebut bisa membentengi keluarga dari serangan virus corona. “Sayangi keluarga anda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Budiono.(tyo/epe)
Cara Penawaran Pelaksanaan Lelang Batas Akhir Penawaran Penetapan Pemenang Pelunasan Lelang Bea Lelang Pembeli Tempat Lelang
Closed Bidding dgn mengakses https://www.lelang.go.id Kamis, 17 September 2020 Pukul 10.00 WIB (waktu server) Setelah batas akhir penawaran 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 2 % dari harga lelang KPKNL Sidoarjo, Jl. Erlangga No. 161 Sidoarjo
KETERANGAN: Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan harus sudah diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. PERSYARATAN LELANG: 0HPLOLNL $.81 \DQJ WHODK WHUYHUL¿NDVL SDGD ZHEVLWH www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website diatas. 5. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya as is dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui / memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti. 6. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Sidoarjo dan PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Kaliasin. Surabaya, 3 September 2020 PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin Keterangan hubungi: PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, Jl. Jl. Jend. Basuki Rachmad 122-138, Surabaya (031-5320738/5320757)
DPRD
FOTO: MEMORANDUM/HMS
KABUPATEN SUMENEP
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Kiai Samioddin.
Audiensi mahasiswa dengan Komisi IV.
DPRD Sumenep Perjuangkan Pemerataan Listrik Kepulauan Sumenep, Memorandum Ruangan Komisi IV DPRD Sumenep kedatangan sejumlah mahasiswa asal Kecamatan Kangayan, Kepulauan Kangean, Rabu (2/9) siang. Mereka audiensi bersama dinas terkait masalah listrik yang belum merata di kepulauan. Legislatif mengapresiasi peran mahasiswa yang turut mendukung upaya DPRD dalam memperjuangkan pembangunan kelistrikan di kepulauan khususnya di Kecamatan Kangayan.
Ketua Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka) Rahman mengatakan, audiensi ke DPRD Sumenep untuk mengetahui kejelasan pemerintah kabupaten (pemkab) dalam hal pembangunan kelistrikan di wilayahnya. Serta untuk meminta dorongan legislatif agar mendesak eksekutif mempercepat realisasi pemerataan listrik di pulau. “Kami ingin tahu apakah listrik sudah dianggarkan di Kangayan. Kalau sudah dianggarkan segera
dihidupkan. DPRD Sumenep harus mendesak bupati untuk menyelesaikan janji-janjinya terkait listrik,” ujar Rahman. Dia mengaku, saat ini masyarakat di Kecamatan Kangayan memakai listrik tenaga surya milik pribadi. Karena PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) yang dikelola PLN di Kecamatan Kangayan hanya terdapat di satu desa yaitu Desa Daandung sedangkan desa yang lain belum tersentuh. “Di Kangayan ada PLTS (pem-
bangkit listrik tenaga surya) tapi hanya ada di dua desa yaitu Desa Batuputih dan Saobi, yang lain tidak ada sama sekali. Ada 8 desa yang belum teraliri listrik dari PLN. Kalau biaya PLTD swasta per hari Rp 10 ribu, itu belum termasuk biaya untuk alat elektronik. Sementara listrik itu menyala hanya dari pukul 6 sore sampai pukul 12 malam,” ungkap Rahman. Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep Kiai Samioddin berjanji akan mendesak dan mengawal
aspirasi masyarakat kepulauan kepada PLN. Ia mengaku, meski sekarang pemerintah daerah sudah menganggarkan pembangunan kelistrikan tapi kalau jaringan PLN tidak ada, maka percuma. “Tahun ini memang tidak menganggarkan karena ada refocussing anggaran imbas covid-19. Tapi kalau anggaran untuk bantuan pendaftaran sudah ada di DPMD. Tahun 2020 tidak mungkin karena pandemi, Insyaallah tahun depan,” tegas Kiai Samik.
Politikus PKB tersebut mengaku akan berusaha untuk merealisasikan pemerataan listrik di kepulauan sesuai tupoksi legislatif. Tapi terkait waktunya ia mengaku tergantung kemampuan PLN. “Bukan hanya di kepulauan, tapi di daratan juga masih banyak yang belum ada listrik. Aspirasi masyarakat kepulauan sudah sering disampaikan wakil rakyat kepulauan. Jadi kami tidak akan berhenti berupaya demi pemerataan kelistrikan di Sumenep,” tandas Kiai Samik. (adv/aan/epe)
