memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com
KOTA SURABAYA
SABTU PAHING, 19 FEBRUARI 2022 HALAMAN 4
Jatim Kejar Target Vaksinasi Covid-19 FOTO: MEMORANDUM/M DAYAT
Surabaya, Memorandum Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kabupaten/kota serius mengejar target vaksinasi Covid-19. Khofifah juga mengajak masyarakat mendukung percepatan vaksinasi dengan aktif berpartisipasi dalam program vaksinasi. “Kepada kepala daerah yang merasa capaian vaksinasi di daerahnya masih kurang, segera kejar. Baik vaksin dosis 1, dosis 2, maupun booster,” ungkap Khofifah saat vaksinasi serentak seluruh Indonesia bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim di GOR Ki Mageti, Kabupaten Magetan, Jumat (18/2). Khofifah mengatakan, jangan sampai vaksin-vaksin yang didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota masih tersisa bahkan hingga kedaluwarsa. Vaksinasi, kata dia, tidak lain untuk melindungi diri sendiri, keluarga, teman, dan kerabat dari paparan Covid-19. “Tolong ajak anggota keluarga yang belum vaksin untuk segera vaksin. Utamanya bagi mereka yang masuk dalam kategori lanjut usia (lansia). Jika ada kesempatan mendapatkan dosis ketiga atau booster langsung saja segera vaksin,” imbuhnya. Khofifah menyebut bahwa penyebab mortalitas tertinggi di Jawa Timur
Komisi A DPRD Jatim menggelar hearing dengan BNNP Jabar dan Satpol PP Jabar.
Kasus Narkoba di Jatim Tak Kunjung Turun DPRD Desak Revisi Perda P4GN Surabaya, Memorandum Kasus narkoba di Jatim tidak kunjung turun. Hal ini membuat Komisi A DPRD Jawa Timur mendorong revisi Perda No.13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Sebab, perda ini dianggap tidak relevan lagi. Buktinya, kasus penyalahgunaan narkoba di Jatim menempati peringkat kedua di Indonesia. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediansyah mengatakan, Perda 14/2016 sudah tidak relevan dengan kondisi riil di Jawa Timur. “Revisi perda ini juga atas masukan dari BNNP Jatim beberapa waktu lalu, yang mengeluh lantaran kasus narkoba di Jatim,” terang Hadi Dediansyah. Ia menyebutkan, kasus penyalahgunaan narkoba tidak kunjung turun, sehingga 60-70 persen penghuni tahanan di Jatim di dominasi kasus narkoba. “Mencari masukan untuk pembahasan revisi perda, Komisi A melakukan studi banding ke provinsi Jawa Barat. Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jawa Timur ini menilai, penanganan kasus narkoba di Jabar jauh lebih
baik. Hadi Dediansyah yang juga politikus Partai Gerindra menegaskan, Provinsi Jabar dari sisi sosial maupun ekonomi tidak jauh berbeda dengan Jatim. “Namun kasus penyalahgunaan narkoba di Jabar cenderung lebih baik. Jatim perlu mencari tahu kiat sukses Jabar bisa meredam penyalahgunaan narkoba,” tutur dia usai bertemu Satpol PP Pemprov Jabar, Bakesbangpol Jabar, dan BNNP Jabar. Sementara itu, Muzammil Syafi’i anggota Komisi A DPRD Jatim mengaku banyak mendapat masukan yang menarik dari studi banding ke Pemprov Jabar kali ini, khususnya menyangkut pembahasan revisi Perda P4GN di Jatim yang tengah dibahas komisi A. “Upaya represif yang kita tonjolkan selama ini kurang memiliki dampak signifikan terhadap upaya P4GN. Sebaliknya dengan mengedepankan preventif promotif secara masif, provinsi Jabar ternyata bisa menekan angka kasus narkoba sehingga patut ditiru,” kata politikus partai NasDem. Salah satu kunci bentuk pencegahan yang cukup massif di Jabar adalah dengan membuat regulasi di berbagai tingkatan elemen masyarakat maupun lembaga sehingga proses pencegahan itu bisa dilaku-
kan sejak dini. “Menurut data yang tercatat di BNNP Jabar ada sekitar 300 regulasi yang sudah dibuat oleh lembaga non pemerintah, seperti lembaga pendidikan, ormas, hingga komunitas,” kata Muzammil. Di sisi lain, Perda P4GN yang akan direvisi itu akan kita buat ada supporting dana dari Pemprov maupun kabupaten/kota di Jatim nantinya. Sebab tanpa support anggaran mustahil target yang diharapkan bisa terealisasi. “Di Jabar tadi kita lihat ada support anggaran hingga Rp 18 miliar untuk satpol PP provinsi. Sedangkan total dari seluruh dengan kabupaten/kota mencapai Rp 45 miliar untuk penanggulangan P4GN. Di Jatim khan masih sumir berapa anggaran yang disediakan untuk men-support program P4GN,” beber Muzammil. Ia mengibaratkan penanganan P4GN di Jatim seperti perang gerilya namun tak di-support, sehingga kasus narkoba di Jatim menempati peringkat kedua nasional di bawah Sumut. “Daripada mengeluarkan anggaran banyak untuk upaya represif dan rehabilitasi, saya kira sosialisasi dan edukasi lebih massif ke masyarakat hasilnya akan lebih baik dalam menekan kasus narkoba di Jatim,” pungkasnya. (day/lis)
Khofifah memaparkan, berdasarkan data pada dashboard Kementerian Kesehatan/KCPEN per 16 Februari 2022, capaian vaksinasi dosis pertama di Jatim mencapai 28.420.063 orang atau 89,30 persen, dosis kedua mencapai 21.804.504 orang atau 68,51 persen. Sementara untuk dosis ketiga mencapai 1.276.600 orang atau 4,01 persen. “Pada dasarnya vaksinasi dosis satu di JawaTimur sudah hampir 90 persen lebih tepatnya 89,3%. Saya berharap bahwa bisa segera mencapai 100 persen,” harapnya. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah kembali meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan prokotol kesehatan. Secara sederhana, lanjutnya, adalah dengan mengenakan masker secara benar. “Selain percepatan vaksinasi, pesan presiden adalah disiplin protokol kesehatan , yang paling sederhananya adalah gunakan masker sesuai dengan ketentuan jadi pakai masker yang benar, menggunakan masker secara disiplin,” pesannya. Sebagai informasi, pada vaksinasi serentak Indonesia yang dilaksanakan di GOR Ki Mageti, Magetan, ini diikuti 2.000 peserta dengan jenis vaksin Pfizer dan mayoritas unthk vaksinasi dosis ketiga atau booster. (day/lis)
adalah karena lansia, komorbid dan belum melaksanakan vaksinasi. Di antaranya diabetes, komplikasi diabet, dan hipertensi, serta jantung. Karenanya, percepatan vaksinasi diperlukan antara lain untuk mencegah mortalitas akibat Covid-19. Sebagaimana diketahui, evaluasi efektivitas vaksin Covid-19 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi Covid-19, serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan. “Komorbid paling tinggi adalah karena diabet, kemudian hipertensi dan ketiga diabet dan hipertensi, keempat jantung menjadi penyebab terbesar mortalitas dari pasien Covid-19. Karenanya percepatan vaksinasi menjadi salah satu langkah pencegahan penyebaran Covid-19 karena antibodi yang bagus pada diri kita,” tuturnya.
Trantib Copot Spanduk Erick-Risma 2024 Surabaya, Memorandum Petugas Trantib Kecamatan Tambaksari kembali melepas spanduk Erick Thohir-Tri Rismaharini yang tidak berizin di beberapa lokasi. Ini bukan kali pertama dilakukan petugas trantib yang dikomandani Rizka Fadillah. Sebab, sepekan lalu juga menertibkan spanduk tersebut di Jalan Tambaksari. Kasi Trantib Rizka Fadillah menegaskan, setelah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan petunjuk pimpinan, maka saat itu juga pihaknya
membersihkan spanduk Erick-Risma 2024 tersebut. “Silahkan dicek. Sudah kami bersihkan. Kamis malam dan Jumat tadi,” ujar Rizka saat dihubungi Memorandum, Jumat (18/2). Rizka menambahkan, bahwa untuk spanduk tersebut tidak ada izinnya. “Kami menjalankan tugas sesuai dengan aturan,” tegasnya. Disinggung untuk wilayah lainnya, Rizka mengatakan akan mengeceknya kembali. “Kami akan cek untuk lainnya,” pungkas Rizka. Sementara itu, Surajin (69), warga
Jalan Tambak Adi membenarkan bahwa spanduk Erick-Risma 2024 di Jalan Petojo sudah diambil satpol PP. “Dicopot kemarin sore oleh satpol PP,” singkatnya. Pengamatan Memorandum, empat lokasi yang sebelumnya dipasang banner Erick-Risma sudah dicopot. Yaitu di di wilayah Tambaksari, Jalan Tambang Boyo (perempatan pasar Pacar Keling), Jalan Petojo, dan Jalan Jolotundo Baru. Sedangkan di traffic light Jalan Prof Moestopo atau seberang Jalan Petojo masih terpasang. (fer/lis)
PrihaƟn Minyak Goreng Langka
Surabaya, Memorandum Berawal dari keprihatinan kelangkaan minyak goreng di Indonesia khususnya Jawa Timur, Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Jatim berkeinginan besar bertemu Kapolda Jawa Timur Irjenpol Nico Afinta. Hal itu diungkapkan Ketua Umum IKM Jatim M Oskar, Jumat (18/2) petang. Oskar berharap, dalam pertemuan itu ia bisa berdiskusi dengan orang nomor satu di Polda Jatim tersebut. Selain itu, Oskar juga ingin me-
nyampaikan aspirasi 3.000 pelaku usaha yang menjadi anggota IKM tentang semua permasalahan yang tengah dialami. Termasuk masalah kelangkaan minyak goreng saat ini. “Kami juga meminta pendampingan ke Pak Kapolda Jatim, menelusuri permasalahan yang menjadi beban kami pelaku usaha saat ini yakni kelangkaan minyak goreng,” kata Oskar, Jumat (18/2) petang. Lebih jauh, Oskar juga mendesak untuk pihak terkait menelusuri harga
Puluhan ASN Tinggalkan Rusun... Menurut Irvan, dari 88 orang ASN yang menghuni rusun itu, sudah banyak yang dengan sukarela mengembalikan kunci rusun. Bahkan, mereka juga sudah menuliskan surat pernyataan pengembalian kunci hunian. Dalam surat tersebut, mereka mengakui bahwa pembuatan surat pernyataan itu dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun. “Surat pernyataan itu juga ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan materai, jadi mereka dengan sukarela menyerahkan kunci rusun tersebut,” kata dia. Irvan mengaku sangat bersyukur karena sudah banyak ASN yang meninggalkan rusun. Sebab, ketika mereka sudah resmi keluar, maka rusun tersebut akan digantikan kepada warga yang berhak, yaitu MBR. Apalagi, saat ini antreannya
Sambungan dari hal 3
sudah mencapai 11 ribu, sehingga sudah sepantasnya ASN itu meninggalkan rusun tersebut. “Semoga dengan berjalannya waktu, semua ASN yang menghuni rusun bisa segera keluar, supaya MBR bisa masuk dan antrean pengajuan rusun bisa semakin sedikit,” tegasnya. Selain itu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini juga memastikan bahwa hingga saat ini Pemkot Surabaya terus melakukan verifikasi kepada semua penghuni rusun di 20 rusun milik pemkot. Berdasarkan hasil verifikasi sementara, ada 2.423 kepala keluarga (KK) penghuni rusun yang termasuk dalam MBR, dan ada 475 yang non-MBR, lalu ada 1.143 data yang tidak ditemukan di aplikasi e-Pemutakhiran Data. “Sedangkan penghuni rusun ada 4.556 KK, dan hingga saat ini terus kami verifikasi,” pungkasnya. (fer/lis)
M Oskar
yang telah ditetapkan oleh pemerintah tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oskar menyebut, akibat dari kelangkaan minyak goreng ini, 35 persen anggotanya yang menjalankan bisnis makanan banyak yang menghentikan proses produksi hingga memberhentikan karyawan. “Seperti contohnya salah satu pelaku industri yang sehari bisa memproduksi 100 kilogram makanan. Mana bisa dengan minyak goreng
yang harganya mahal dan dibatasi hanya dua kilogram,” pungkas dia. Sementara beberapa hari yang lalu, Polda Jatim telah menerjunkan Satgas Pangan Jawa Timur untuk menyelidiki kelangkaan minyak goreng itu. “Ya sementara menyelidiki dan kami terus memantau kondisi kelangkaan minyak goreng di pasaran,” kata Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko. Gatot mengatakan, penyelidikan atas kelangkaan minyak goreng di
pasaran itu lantaran ada dugaan penimbunan. Tak hanya itu, faktor kepanikan warga saat memborong minyak goreng di pasaran juga menjadi penyebab kelangkaan. Menurut Gatot, penyelidikan kelangkaan minyak goreng juga diinstruksikan kepada Satgas Pangan di tingkat Polres jajaran seluruh Jawa Timur. “Di Polres-Polres juga melaksanakan pemantauan dengan titik utama di pasar tradisional dan retail,” pungkas dia. (fdn/lis)
Usaha Rakyat Tetap Harus Bergerak tersebut agar tidak terus menanjak. “Kita harus terus menggerakkan ekonomi rakyat, di UMKM, warung, dan kampung-kampung,” kata Adi, Jumat (18/2). Pihaknya mendukung penuh usahausaha rakyat terus bergerak dan berkembang. Dia tak ingin ada penutupan, sehingga Adi menyerukan kepada masyarakat yang membuka depot supaya tetap berjualan seperti biasanya. Begitu pun masyarakat yang memiliki tenant di mal diminta tetap berjualan. “Yang PKL juga tetap berjualan,” tegas legislator yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini. Begitu pula yang memiliki rumah produksi berbagai barang juga didorong untuk tetap beraktivitas. “Semuanya dengan protokol kesehatan serta penyesuaian kapasitas sesuai aturan,” tandasnya. Mantan jurnalis ini menegaskan, kunci agar aktivitas ekonomi terus bergerak adalah penerapan protokol kesehatan dan perluasan vaksinasi
Terinjak Truk, Pipa PDAM Jebol namun PDAM Surya Sembada tidak mematikan air tersebut. “Yang retak dan menyebabkan kebocoran di bagian elbow. Retak bisa dari tekanan kendaraan atau tekanan air,” ujar Ricky, petugas lapangan saat ditemui Memorandum. Ricky menambahkan, laporan yang masuk ke grup WA (WhatsApp) kemarin (Kamis, red). Dan tadi (Jumat, red), langsung cek ke lokasi. “Kami akan ganti. Sudah diambilkan barangnya di gudang,” pungkas Ricky.
FOTO: MEMORANDUM/DANNY
Forum IKM Jatim Desak Polisi Tindak Penimbun
Sementara itu, Humas PDAM Surya Sembada Diah Ayu Anggraeni mengatakan hal yang sama. Di mana kerusakan di bagian elbow. “Penyebab kebocoran yaitu elbow-nya pecah,” jelasnya. Disinggung karena penyebab retaknya elbow karena beban jalan yang tidak kuat menahan kendaraan berat, Nenny, sapaan Diah Ayu Anggraeni membenarkannya. “Karena beban jalan. Tadi malam diketahui jalannya turun, kemudian dicek petugas,” jelasnya. Imbas dari perbaikan kebocoran
Covid-19. Warga yang tiba waktunya mendapatkan vaksin booster ketiga, diimbau jangan menunda untuk datang ke tempat vaksinasi terdekat. Karena menurutnya, vaksin efektif dalam mencegah terinfeksi Covid-19, serta efektif mencegah perburukan kondisi tubuh bila terpapar virus Covid-19. “Sehingga masyarakat semakin kebal, dan otomatis ekonomi bisa bergerak karena mobilitas orang dan barang dapat terus berlanjut,” tuturnya. Menurut telaahnya, ada dua langkah yang perlu dilakukan agar ekonomi arus bawah terus berjalan. Pertama, gerakan saling bantu untuk membeli kebutuhan sehari-hari di warung tetangga dan UMKM. “Tidak hanya warga, tetapi juga jajaran dinas atau instansi Pemkot Surabaya harus membeli kebutuhannya di UMKM dan warung-warung sekitar atau melalui aplikasi e-Peken yang beberapa waktu lalu diluncurkan,” urai dia.
Sambungan dari halaman 3 pipa tersebut, apakah ada warga yang membutuhkan truk tangki, Nenny menegaskan sampai dengan proses perbaikan tersebut belum ada permintaan bantuan tersebut. “Belum ada,” pungkas Nenny. Sedangkan, salah satu warga Kutisari mengatakan, bahwa Kamis malam, jalan yang ambles itu setelah dilewati truk dengan muatan berat. “Semalam dilewati truk muatan banyak sehingga jalan ambles,” singkat pria tersebut. (fer/lis)
Sambungan dari halaman 3 Langkah kedua, kata Awi sapaan lekat Adi Sutarwijono, ekonomi rakyat harus terus didampingi agar semakin go digital. “Pemkot Surabaya melalui dinas terkait harus punya roadmap, berapa UMKM yang ditargetkan bisa onboarding merambah pasar digital,” jelasnya. Dia meyakini, dengan masuk ke pasar digital, UMKM bisa memperluas pasarnya. “Dengan begitu, akan sangat membantu UMKM di tengah pandemi Covid-19,” tuntas Awi. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, PPKM level 3 saat ini berbeda dengan sebelumnya. Sebab, dalam aturan tersebut tidak terdapat aturan penutupan, melainkan hanya pembatasan kapasitas. “Alhamdulillah ekonomi bisa tetap bergerak, tidak ada penutupan dan pembatasan. Maka PeduliLindungi harus tetap dipakai dan swab massal atau swab hunter juga tetap akan berjalan,” katanya, beberapa waktu lalu. Ia menerangkan, apabila masya-
rakat yang memulai membuka usaha pada pukul 18.00 maka pukul diwajibkan untuk tutup pada 24.00. Kemudian anak-anak yang hendak melakukan aktivitas atau kegiatan di dalam mal, wajib didampingi oleh orang tua. “Dine in (makan ditempat) 1 jam tetap, tetapi harus menerapkan prokes dan setelah itu harus langsung pulang. Seperti ketika masuk kedalam mal, pintu masuk sudah terdapat informasi jumlah kapasitas pengunjung,” terang dia. Menurut dia, pada penerapan PPKM level 3 saat ini, semua kegiatan ekonomi tetap berjalan. Maka, Pemkot Surabaya akan terus mengetatkan protokol kesehatan dan meminta masyarakat untuk tetap tenang, agar bisa mengendalikan kasus varian Omicron di Kota Surabaya. “Syukur Alhamdulilah, sehingga tetap menggerakkan ekonomi di Kota Surabaya. Pembatasan waktu dan kapasitas jumlah menjadi perhatian kita,” ujar dia. (bin/fer/lis)
Kader Diminta Hati-Hati Tentukan Anak Stunting seorang anak. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan ibu-ibu kader. “Pemkot terus berupaya untuk menurunkan angka stunting, hal ini harus kita dukung bersama termasuk dengan memberikan edukasi dan sosialisasi yang sesuai,” tandasnya. Dalam kesempatan itu, DK juga membeberkan persoalan lainnya secara by data. Mulai dari penjelasan data masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR), kondisi pagebluk Covid-19 terkini, kader lingkungan, hingga masalah pendidikan. Berbicara soal Covid-19, diakuinya penanganan terkini tidak seketat dulu. “Tapi saya melihat pemkot bekerja sangat keras melayani warga menghadapi Covid-19 varian baru Omicron,” ujarWakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini. Selain permasalahan sosial dan pendidikan, DK juga menjaring aspirasi terkait masalah kebutuhan sa-
Sambungan dari halaman 3 rana prasarana dan pembangunan. Dirinya menyebut, masalah itu bukan wewenangnya di dewan. Namun dia berjanji akan mencatat ke dalam pokok pikiran dewan (pokir) dan mengusulkan dalam bahasan rapat paripurna DPRD bersama Pemkot Surabaya untuk ditindaklanjuti. ”Karena selain menjaring aspirasi, kewajiban kami adalah memberi edukasi, mana yang bisa dan tidak bisa dilakukan seorang wakil rakyat,” jelasnya. (bin/lis)
