Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek yang dilelang dengan

FOTO: MEMORANDUM/RUL

Tempat usaha yang mulai berkembang di Jalan Mayjen Wiyono, Kota Malang.

Bapenda Bakal

Sesuaikan NJOP Malang, Memorandum

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang merespons cepat arahan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI untuk segera melaksanakan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan, khususnya di lokasi tertentu (nonpermukiman) seperti kawasan bisnis, industri, niaga, komersial, perdagangan, dan perkantoran yang ada di wilayah Kota Malang.

Tim khusus dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah melakukan pemetaan potensi dan kajian penyesuaian NJOP perkotaan yang tengah disimulasikan.

“Kami berkoordinasi dengan Bappeda untuk sinergi database secara geospasial dan pemetaan dengan sistem overlay peta block PBB kami terhadap peta RTRW maupun RDTRK pada koridor jalan tertentu yang mengalami perkembangan pesat, terutama untuk kawasan bisnis, perdagangan, jasa, dan lainnya,” kata Kepala Bapenda Kota Malang Ade Herawanto.

Pemkot Malang terakhir kali melakukan penyesuaian NJOP PBB pada 2016, sehingga sudah saatnya untuk melaksanakan penyesuaian NJOP PBB sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda dan Perwali Kota Malang.

Ade membeberkan hasil kajian yang dilakukan dan fakta di lapangan memperkuat sinyal agar penyesuaian NJOP segera dilakukan. Pasalnya, NJOP beberapa kawasan rupanya masih terlalu rendah. Padahal harga riil atau appraisal nya sudah tinggi.

“Sebagai contoh saja, harga tanah atau rumah di ruas Jalan Soekarno Hatta dan kawasan sekitarnya nilainya sudah tinggi. Tapi faktanya NJOP kawasan sekitaran masih rendah,” terang Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Setelah sinergi dengan para perencana tata ruang kota dari Bappeda maka akan mensimulasikan dalam format-format yang sudah diatur dengan UU, perda dan Perwali Kota Malang. ”Akan kami usulkan SK Kenaikan NJOP tersebut ke Walikota. Tentu saja dengan pertimbangan tanpa menaikkan besaran PBB yang akan ditanggung oleh seluruh masyarakat Kota Malang,” papar pria yang dikenal sebagai tokoh Aremania itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyampaikan, perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan penyesuaian NJOP PBB layak, namun tidak memberatkan masyarakat. “Dampak positifnya ke depan, yakni juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak,” tutur Made.

Ketua Komisi B Trio Agus Purwono mendukung langkah tersebut. “Kami sangat mendukung dilakukannya kajian terhadap kenaikan NJOP di 2020. Nantinya agar juga bisa menjadi dasar yang kuat dalam menghitung berapa besaran PBB yang sesuai untuk Kota Malang,” tukasnya. (*/ari/lis)

Asyik Pesta Sabu, Tiga Pria Diringkus

Pasuruan, Memorandum

Satreskoba Polres Pasuruan Kota meringkus tiga pelaku penyalahgunaan narkoba. Mereka dibekuk sedang asyik pesta sabu di dalam rumah di Jalan Hangtuah Gang 4 RT 02/ RW 04, Kelurahan Gadingrejo, Kota Pasuruan.

Ketiganya yakni Asmad (51), warga Jalan Hangtuah IV, RT 02/ RW 04, Kelurahan Gadingrejo, Kota Pasuruan; Tosin (30), warga Dusun Bulak Jaya IX, RT 07/RW 15, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya; dan Faris Wahyu Wijaya (26), warga Dusun Pade’an, RT 05/RW. 03, Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan.

“Ketiga pelaku tersebut diamankan saat melakukan pesta sabu-sabu di dalam kamar rumah salah satu pelaku bernama Asmad. Saat kami lakukan penggrebekan dan penggledehan, anggota menyita beberapa barang bukti,” papar Kasatreskoba Polres Pasuruan Kota AKP Nanang Sugiyono.

Barang bukti yang sita polisi yaitu 1 klip sabu 0,24 gram, botol plastik yang tertancap 2 pipet kaca, 3 pipet kaca, 2 korek api, 5 klip kosong, dan 1 selang warna orange serta 1 handphone.

“Ketiganya kami amankan pada Selasa (11/8) sekitar jam 18.41 dan kini pelaku bersama

Ketiga tersangka diamankan di Mapolres Pasuruan Kota.

barang bukti di Mapolres Pasuruan Kota guna menjalani penyelidikan lebih lanjut,” terangnya.

Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (rul/lis)

Lamongan Pionir Pasar Tradisional Online

Lamongan, Memorandum

Lamongan telah mempunyai aplikasi berbasis online untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus bertatap muka. Pasar Online Lamongan (POL) merupakan sebuah aplikasi belanja online dari Perumda Pasar Kabupaten Lamongan untuk medukung Lamongan menjadi smart city serta membantu pedagang pasar untuk menjual barang-barang dagangan pada masa pandemi seperti sekarang ini.

POL bekerja sama dengan Bank Jatim melalui Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) sebagai media pembayarannya melalui mobile banking. Hal tersebut disampaikan Bupati Fadeli pada acara Launching Pasar Online Lamongan dan Elektronifi kasi Transaksi, Kamis (13/8) di Pendopo Lokatantra.

“POL ini di-launching di tengah pandemi Covid 19. Aplikasi ini sangat bermanfaat sekali di saat kita harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Melalui POL masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar rumah,” ungkap Fadeli.

Fadeli juga mengungkapkan bahwa saat ini aplikasi POL telah menggandeng mitra Bank Jatim untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran transaksi online.

“Tidak perlu menyiapkan uang kembalian karena nominal uang dibayarkan bisa pas. Melalui aplikasi mobile banking Bank Jatim dan QRIS,” lanjut Fadeli.

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman sangat mendukung implementasi QRIS di Kabupaten Lamongan.

“Tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan menuntut kita selalu melakukan inovasi. QRIS mendukung pembayaran nontunai melalui aplikasi mobile banking Bank Jatim dapat digunakan untuk bertransasi pada aplikasi POL,” jelas Busrul Iman.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah bangga terhadap Lamongan karena baru Kabupaten Lamongan yang mempunyai gebrakan seperti ini.

“POL ini keren, Surabaya saja belum punya. Lamongan bisa menjadi pionir pasar tradisional online di Jawa Timur. Fitur-fiturnya sudah lengkap seperti e-commerce yang sudah punya nama. Saya mohon izin untuk mempromosikan aplikasi ini ke daerah-daerah lain,” sebut Difi Bupati Fadeli mencoba aplikasi belanja di pasar online Lamongan. Ahmad J. Gebrakan ini akan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomiPENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN an Kabupaten Lamongan di tengah Menunjuk Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran/tempelan pada tanggal 30 Juli 2020 dan berdasarkan pasal 6 UU pandemi seperti ini. Diharapkan Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996 , PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Tulungagung, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 157 Tulungagung, akan melakukan penjualan umum/lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, dengan POL pertumbuhan ekonomi terhadap debitur sebagai berikut: di Kabupaten Lamongan masih tetap No Debitur Objek Lelang Limit Lelang Uang Jaminan Foto tumbuh. Sebidang Tanah dan Bangunan tersebut dalam SHM No.

“Ini adalah aset warga Lamongan 2868, luas terletak di 61 m2, atas nama Faruq Sanjaya yang Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Rp. 65.000.000,- Rp. 13.000.000,- jadi harus digunakan sebaik-baiknya. Semoga ini menjadi batu lompatan Kabupaten Lamongan untuk sema1 FARUQ SANJAYA Kabupaten Trenggalek provinsi jawa Timur Sebidang Tanah dan Bangunan tersebut dalam SHM No. 1874, luas 148 m2, atas nama Faruq Sanjaya yang terletak di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Rp. 235.000.000,- Rp. 47.000.000,- kin maju dan sukses,” ungkap Difi GUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAKANGGUNGAN Kabupaten Trenggalek provinsi jawa Timur Ahmad J. Keterangan :

POL menyediakan kebutuhan - - Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Malang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang yaitu Kamis, 27 Sembilan bahan pokok dan kebutuh- Agustus 2020 . Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban perserta lelang. an sehari-hari yang dijual di pasar- Persyaratan Lelang: -pasar dan berada dalam pengelolaan 1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id Perumda Pasar maupun pedagang di 2. 3. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas. Objek lelang tersebut diatas dijual lelang dengan kondisi apa adanya dan kepada peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek luar pasar. (*/asw/lis) 4. lelang. Apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap salah satu atau beberapa barang/objek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Malang maupun PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Tulungagung. 5. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Tulungagung, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 157 Tulungagung, Telp (0355) 336737, Fax. (0355) 5250358, Email : receptionist_tlg@pnm.co.id

Pelaksanaan Lelang:

Cara Penawaran

Hari

Tanggal

Batas akhir penawaran

Penetapan Pemenang Lelang Pelunasan Lelang Bea Lelang Pembeli

Tempat Pelaksanaan Lelang Closed Bidding (dengan mengakses url https://www.lelang.go.id

Jumat 28 Agustus 2020 Pukul 10.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet Berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB) Setelah batas akhir penawaran 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 2% dari harga lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang Jalan S. Supriadi Nomor 157 Malang

Tulungagung, 14 Agustus 2020 ttd PT. PNM (Persero) Cabang Tulungagung