RABU, 06 02 2019 NO. 13721/ TAHUN KE-50 24 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
Paus dan Sheik Tayeb menebarkan spirit perdamaian antara Timur dan Barat. Saatnya Indonesia menanggalkan sentimen komunal.
B E R S U A R A
Seruan Toleransi untuk Kedamaian
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
Kasus Supian Hadi hanyalah puncak gunung es dari korupsi pertambangan. Bisa jadi masih banyak kasus korupsi lainnya akan terungkap jika KPK benar-benar serius mengusutnya.” Editorial | Hlm 2
Jokowi tidak Tuduh Rusia Diduga kuat ada kelompok-kelompok politik atau caloncalon pemimpin yang menggunakan konsultan asing. Pilpres 2019 | Hlm 3
Hakim Harus Bebas dari Politik Meski dua hakim konstitusi yang akan dipilih nanti merupakan usulan dari DPR, mereka tidak boleh menjadi alat dewan saat bertugas di Mahkamah Konstitusi. Hukum | Hlm 7
Pemprov DKI Diburu Laporan Keuangan Pemprov DKI harus menyerahkan laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 sesuai kesepakatan sebelumnya, yakni pada 15 Maret. Pencatatan aset masih menjadi titik lemah dalam laporan keuangan. Perkotaan | Hlm 10
“Perbedaan ini sifatnya sementara, harus dan akan berakhir ketika pilpres berakhir. Itulah dewasa dalam berdemokrasi.” Agus Gumelar
Ketua Umum Pepabri Pilpres 2019 | Hlm 4 SENO
AFP/VINCENZO PINTO
PERSAUDARAAN SESAMA MANUSIA: Paus Fransiskus (kiri) dan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmed al-Tayeb saling menyelamati seusai menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (4/2). Momen bersejarah tersebut merupakan wujud kampanye perdamaian dan persaudaraan sesama manusia.
DENNY PARSAULIAN SINAGA denny@mediaindonesia.com
S
ERUAN perdamaian antarnegara, agama, dan ras dikumandangkan dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Senin (4/2) waktu setempat. Adalah Imam Besar AlAzhar Syekh Ahmed al-Tayeb dan Paus Fransiskus yang menandatangani deklarasi bersejarah itu dengan disaksikan perwakilan pemeluk Kristen, Islam, Judaisme, dan agama lain. “Keimanan menuntun seorang pemeluk agama untuk orang lain sebagai saudara yang harus dicintai,” demikian bunyi deklarasi seperti dikutip dari laman UPI, kemarin. Inti dari dokumen tersebut ialah toleransi yang perlu diserukan kepada seluruh pemimpin dunia untuk mene-
pis ekstremisme. Imam Besar Al-Azhar, Syekh Tayeb, meminta umat Islam di Timur Tengah merangkul komunitas Kristen setempat. “Terus rangkul saudara Anda warga Kristen di mana pun berada karena mereka ialah mitra kita di negara ini.” Pada awal pidatonya, Syekh Tayeb menyebut Paus sebagai ‘Saudaraku tercinta’. Dia pun menyayangkan masih adanya penilaian bahwa sebagian muslim ialah barbar brutal karena banyaknya teror yang mengatasnamakan Islam. “Semua agama sepakat Tuhan melarang pembunuhan.” Paus, dalam pidatonya selama 26 menit, pun tidak lupa mengimbau diakhirinya perang di Timur Tengah. “Semua pemimpin memiliki tugas menolak setiap kemungkinan terjadinya perang dunia.” Setiba di Abu Dhabi, Paus
disambut Putra Mahkota UEA Syekh Mohammed bin Zayed An-Nahyan. Paus pun beraudiensi dengan pemuka muslim dan merayakan misa terbuka bagi 135 ribu umat Katolik di Semenanjung Arab.
Sentimen komunal Dalam menanggapi deklarasi perdamaian itu, Ketua PBNU Marsudi Syuhud mengakui selama ini dalam menebarkan pesan damai kita kerap berhenti pada penyampaian. “Padahal ajaran seluruh agama membawa kedamaian. Kedua tokoh besar agama itu berharap deklarasi perdamaian diamalkan, bukan sekadar ilmu,” kata Marsudi. Menurut Marsudi, pada momentum tahun politik di Indonesia umat Islam harus kembali ke rujukan utama, yakni Alquran. “Saya pribadi dan Ketua NU tidak ber-
Bagi Indonesia menjadi inspirasi agar perhelatan politik berlangsung aman, damai, tertib, dan lancar. henti meng ajak kita semua damai.” Senada dengan Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, yang mengatakan deklarasi damai antarnegara, ras, dan agama yang ditandatangani Paus dan Syekh Tayeb berdampak signifikan dalam tataran kehidupan antarumat beragama di dunia. “Deklarasi akan meningkatkan hubungan antara umat Islam dan umat Kristen khu-
Imlek, Reformasi, dan Keindonesiaan Kita
susnya umat Katolik dunia. Di kancah global deklarasi ini juga menimbulkan spirit perdamaian antara Timur dan Barat. Bagi Indonesia menjadi inspirasi agar perhelatan politik berlangsung aman, damai, tertib, dan lancar,” tandas Mu’ti. Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Siprianus Hormat, menilai deklarasi perdamaian antarnegara, agama, dan ras amat relevan dalam konteks Indonesia yang akhir-akhir ini mengalami kerenggangan sosial akibat merebaknya sentimen komunal. “Entitas Indonesia ialah keberagaman. Saya berharap umat beragama di Indonesia terinspirasi dan menghentikan segala bentuk kecurigaan dan kebencian atas nama agama,” kata Siprianus. (Wil/ Faj/Dhk/Ant/X-3)
SELA
Polusi dan Disfungsi Ereksi SEBUAH studi menunjukkan para pria yang terpapar oleh polusi cenderung sulit mengalami ereksi. Hal itu disebabkan asap beracun telah menekan suplai darah mereka. “Pria juga mungkin merasa lebih cepat lelah saat berhubungan seks karena asap dapat mengurangi kapasitas paru-paru,” kata para peneliti dari Guangzhou University di Tiongkok, Senin (4/2). Studi yang telah dipublikasikan di Journal of Sexual Medicine itu membandingkan SENO kinerja seksual tikus dalam empat kelompok yang berbeda. Kelompok pertama menghirup polutan selama 2 jam sehari selama tiga bulan. Yang kedua selama 4 jam dan yang ketiga selama 6 jam. Kelompok keempat tidak menghirup udara yang tercemar. Penurunan signifikan dalam fungsi ereksi terlihat pada kelompok tikus yang menghirup udara yang tercemar selama 4 dan 6 jam. (Yan/Dailymail/X-10)
Pengakuan dari negara harus ditingkatkan, tidak hanya dalam bentuk kebijakan yang menjamin perayaanperayaan agama dan tradisi seperti Imlek, tetapi juga masuk hingga aspek pendidikan anak bangsa.
Opini | Hlm 8
K E R J A S A M A B I L AT E R A L
Segera Ratifikasi Perjanjian MLA RI-Swiss PERJANJIAN mutual legal assistance (MLA) RI-Swiss yang baru saja ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin KellerSutter perlu segera diratifikasi agar bisa digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). ”Selama aturan tersebut belum diratifikasi oleh DPR, aturan tersebut belum dapat berlaku,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana ketika dihubungi tadi malam. Menurut dia, bentuk rati-
fikasi dari perjanjian MLA itu akan berbentuk undangundang yang disahkan DPR. Tanpa disahkan DPR, perjanjian tersebut akan bernasib seperti perjanjian ekstradisi tahanan dengan Singapura yang belum efektif lantaran belum diratifikasi. ”Jadi, harus diratifikasi terlebih dahulu baru dapat dilakukan pengembalian uang. Namun, hal tersebut juga bergantung pada substansi yang diatur,” tutur Hikmahanto. Perjanjian MLA IndonesiaSwiss itu ahirnya ditandatangani di Bern, Swiss, pada Senin (4/2), setelah dua kali per-
temuan, di Bali pada 2015 dan di Bern pada 2017. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal itu antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak kejahatan. ”Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya,” ujar Yasonna dalam keterangan tertulis, kemarin.
Perjanjian itu menganut prinsip retroaktif. Hal itu sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian tersebut. Pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai penandatanganan perjanjian MLA RI-Swiss ini merupakan sebuah langkah maju penegakan hukum tindak pidana perpajakan di Tanah Air. ”MLA ini akan memungkinkan bantuan pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss,” ujar Yustinus. (Dro/Pro/Try/X-10)
DOK KONJEN RI BERN
TANDA TANGANI PERJANJIAN: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly
menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance/MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin (4/2).