Media Indonesia 14 Desember 2018

JUMAT, 14 12 2018 NO. 13670 / TAHUN KE-49 24 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Dengan semakin dekatnya pemungutan suara Pemilu 2019, persoalan yang membuka peluang penyalahgunaan KTP-E menjadi sangat sensitif.”

MK Tolak Diskriminasi Batas Usia Pernikahan

Jokowi tidak cuma Fokus ke Infrastruktur

Permintaan Narkoba di Bali Melonjak

Putusan MK yang mengabulkan uji materi atas UU No 1/1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas usia pernikahan mendapat dukungan.

Jumlah keluarga penerima PKH meningkat setiap tahun. Pada 2017, pemerintah memberikan dana PKH kepada 6 juta keluarga miskin.

Indonesia jadi sasaran permanen jaringan internasional. Kebutuhan jelang pergantian tahun dipastikan meningkat drastis.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Politik | Hlm 4

Regional | Hlm 11

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

“Kapasitas daerah amat menentukan arah perkembangan demokrasi di wilayah masing-masing.”

Wiranto

Menko Polhukam Politik | Hlm 4 SENO

K E KAYA A N

4 Muka Baru di Daftar 50 Orang Terkaya RI EMPAT pendatang baru meramaikan daftar 50 orang terkaya Indonesia 2018 versi majalah Forbes. Mayoritas semakin kaya oleh kenaikan harga saham perusahaan yang mereka miliki.

Dalam laporan yang dirilis kemarin, Forbes menyebut Danny Nugroho berhasil menembus kelompok 50 orang terkaya dan langsung menduduki peringkat 38. Ia membukukan kekayaan US$790 juta (sekitar Rp11,4 triliun) setelah nilai sahamnya di Capital Financial Indonesia naik nyaris dua kali lipat selama periode hampir setahun belakangan.

Forbes menetapkan minimum kekayaan sebesar US$600 juta untuk bisa masuk daftar 50 orang terkaya Indonesia 2018. Nilai itu lebih besar US$150 juta jika dibandingkan dengan batas minimum yang disyaratkan pada 2017.

Pengembang properti Benny Tjokrosaputro (peringkat 43) juga memulai debut di daftar orang terkaya Indonesia dengan kekayaan US$670 juta. Ia meraih tambahan kekayaan yang pesat dari hasil penawaran saham perdana perusahaan pariwisata Sinergi Megah Internusa pada Juli lalu.

Benny Tjokrosaputro memiliki 84% saham di Sinergi Megah Internusa yang kini terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut mengelola hotel mewah Lafayette Boutique Hotel di Yogyakarta senilai US$225 juta per November 2018.

M u k a b a r u l a i n ny a i a l a h S a b a n a Prawirawidjaja (peringkat 47). Pendiri PT Ultrajaya Milk Industry itu mencatatkan kekayaan US$640 juta di 2018.

Kardja Rahardjo, pemilik PT Pelayaran Tamarin Samudra, membukukan kekayaan US$625 juta tahun ini sehingga dianggap layak menempati peringkat 48 daftar orang terkaya Indonesia.

Pemegang saham pengendali perusahaan minyak dan gas Medco Energi, Arifin Panigoro (peringkat 46), dengan kekayaan US$655 juta, kembali masuk daftar orang terkaya Indonesia setelah absen pada 2017.

Selain empat pendatang baru ditambah satu taipan yang kembali masuk daftar, ada lima orang yang terlempar ke luar. Salah satunya Purnomo Prawiro. Kekayaan Purnomo terpangkas setelah nilai saham perusahaan yang dimiliki keluarganya, Blue Bird, jatuh lebih dari 25% setelah menghadapi tekanan pesaing dari perusahaan taksi daring seperti Grab.

Dalam menanggapi daftar orang terkaya itu, ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, kaum kaya cenderung lebih cepat melakukan diversifikasi dari komoditas ke sektor yang lain.

“Sementara itu, kaum kelas bawah masih

Ada kejanggalan dalam kasus penolakan terhadap Sandiaga di Kota Pinang sehingga patut diduga peristiwa itu direkayasa.

AKMAL FAUZI

akmal@mediaindonesia.com

P

terjebak di sektor komoditas perkebunan yang harganya jatuh,” ujar Bhima saat dihubungi, kemarin.

Meningkatnya kekayaan segelintir pihak, menurut Bhima, tidak menggambarkan

Menghidupkan Kekuatan Mencintai

kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. “Golongan kaya ini masih superpower. Mereka naik sendiri, belum menciptakan multiplier effect ke kelompok masyarakat lainnya.” (Ndy/Pra/X-4)

BENCANA ALAM

Menyusui Kurangi Risiko Penyakit Hati

Antisipasi Banjir Besar di Sumatra dan Jawa BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan 62% wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan.

Sejumlah daerah diprediksi mendapatkan akumulasi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi.

Supervisor Climate Early Warning System (CEWS) BMKG, Kadarsah, kemarin, mengungkapkan untuk prakiraan curah hujan 10 hari ke depan, beberapa daerah diprediksi mendapatkan akumulasi curah hujan sangat tinggi (>150 mm/dasarian), yaitu bagian barat Sumatra/pesisir barat mulai Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi bagian barat, Sumsel bagian barat sampai Bengkulu, juga Bangka bagian utara, Belitung, Kalimantan Barat bagian barat, Sulawesi Selatan bagian selatan, dan sebagian Papua sekitar pegunungan Jayawijaya.

Curah hujan tinggi juga disebut Kadarsah akan turun di wilayah Jawa Tengah, yakni Cilacap dan Semarang.

ERISTIWA penolakan terhadap cawapres Sandiaga Uno saat mengunjungi pasar di Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatra Utara, menyisakan polemik. Ada dugaan kejadian itu direkayasa. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, pun meminta publik bisa membedakan antara pemilu dan sandiwara sinetron.

“Kemarin juga ada isu di Sumut ada poster (penolakan Sandiaga). Ternyata yang masang grupnya sendiri. Duh, bagaimana coba? Kita meski bedain, dong, pemilu sama sinetron, sandiwara,” kata Erick seusai memberikan pengarahan di Rakornas Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Amin di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan kampanye pemilu seharusnya diisi dengan program dan gagasan.

“Pemilu ini memilih pimpinan yang bisa memajukan bangsa Indonesia, yang bisa membuat bangsa kita bersih dari korupsi, sejahtera, keadilan untuk semua. Bukan yang sandiwara atau sinetron. Kalau itu, di TV aja kita nonton,” cetus Erick.

Saat berkampanye di pasar Kota Pinang, Selasa (11/12), Sandiaga disambut poster penolakan. Poster dari kertas karton putih yang dipasang di depan salah satu kios itu bertuliskan ‘Pak Sandiaga Uno, sejak Kecil Kami sudah Bersahabat, Jangan Pisahkan Kami Gara-Gara Pilpres. Pulanglah!!!’.

Namun, Sandiaga tidak marah. Ia justru mendatangi pemilik kios bernama Drijon Sihotang dan mengajaknya berbincang.

Dalam rekaman video yang beredar juga tampak koordinator media tim Sandiaga, Yuga, melarang seseorang yang hendak mencopot poster tersebut. Tagar #sandiwarauno melejit di Twitter. Cicitancicitan berisi kecurigaan bahwa kejadian

itu merupakan rekayasa bertebaran.

Pakar psikologi politik Hamdi Muluk juga menilai peristiwa penolakan terhadap Sandi terindikasi rekayasa sebagai upaya playing victim untuk menggaet suara dan simpati dari publik. Playing victim juga dilakukan untuk memberikan anggapan kepada masyarakat bahwa kubu petahana sewenang-wenang terhadap oposisi.

“Petahana didelegitimasikan sebagai sosok yang buruk, sementara korban dalam posisi ‘suci’, orang yang tertindas.

Tujuannya ingin mencitrakan rezim semena-mena,” terang Hamdi.

Eks wartawan politik, Rahmat Sahid, dalam tulisannya di Kumparan.com menyodorkan sejumlah kejanggalan dalam kasus penolakan terhadap Sandi. Ia, misalnya, mengungkapkan pemberitaan yang beredar mengenai kasus itu secara umum merupakan produksi tim media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Patut diduga ada framing untuk memosisikan Sandi sebagai korban dan Jokowi serta pendukungnya yang menzalimi.

Kejanggalan lainnya, narasi dan bahasa di poster semacam bahasa konsultan politik, bukan seperti bahasa alamiah aspirasi masyarakat bawah. Lalu, tulis Rahmat, Drijon diposisikan sebagai pendukung Jokowi dan istrinya pendukung Sandi yang kemudian mengungkapkan pemasangan poster itu karena ada yang membayar.

Membantah Anggota BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, membantah peristiwa penolakan terhadap Sandi di Kota Pinang merupakan rekayasa. “Itu clear, relawan ada yang melihat kok. Bang Yuga diajarkan oleh Prabowo dan Sandi tidak boleh mengganggu alat peraga orang lain,” katanya.

Andre menegaskan perbedaan pilihan yang tertulis pada poster saat itu merupakan hal biasa sehingga tidak perlu dicopot ketika Sandi melewatinya. Dia berusaha meyakinkan bahwa timnya tidak mungkin melakukan rekayasa karena kondisi ketika itu ramai dengan wartawan.

“Itu kondisi kamera lagi on, kita tahu.

Masak mau merekayasa? Yang masuk akal saja, kita bukan bohong. Kita tidak mungkin sebodoh itu,” tandas Andre. (*/X-8)

Perbedaan harus diterima secara riang gembira sebagai bagian dari kesempurnaan hidup, yang menimbulkan semangat untuk saling menyerap, berbagi, dan saling menghormati.

SELA

IBU yang menyusui bayi selama enam bulan atau lebih, menurut sebuah studi di Amerika Serikat, amat mungkin memiliki lebih sedikit lemak di hati mereka dan risiko penyaDUTA kit hati lebih rendah.

Peneliti mengamati 844 perempuan selama 25 tahun setelah mereka melahirkan. Sebanyak 32% melaporkan menyusui selama 1 bulan, 25% selama 1-6 bulan, dan 43% menyusui lebih lama.

Hasilnya, seperti diterbitkan di Journal of Hepatology, perempuan yang menyusui bayi mereka 52% lebih kecil menderita penyakit hati. “Analisis baru itu menunjukkan kian banyak bukti bahwa menyusui anak menawarkan manfaat kesehatan signifikan kepada ibu,” kata pemimpin studi, Dr Veeral Ajmera, dari University of California, San Diego. (Yan/ChannelNewsAsia/X-7)

Kampanye Jangan Bergaya Sinetron

Terkait dengan itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal meminta daerah-daerah yang diprediksi berpotensi curah hujan tinggi mewaspadai dan mengantisipasi potensi banjir, terlebih pada daerah-daerah rawan banjir antara lain di Sumatra, Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Kalimantan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan sebagian kecil Papua.

Pemerintah daerah pun diminta sigap dengan menjemput informasi peta potensi banjir yang sudah disiapkan BMKG. Dari Kalimantan Tengah dilaporkan, akibat tingginya curah hujan, banjir yang sebelumnya hanya merendam dua kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat sejak Rabu (12/12) malam meluas ke Kabupaten Kotawaringin Timur.

Banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan rumah ambruk dilaporkan juga menerjang sejumlah kawasan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat,

Menyambut 2019 | Hlm 8

ANTARA/SYIFA YULINNAS

JEMBATAN GANTUNG PUTUS: Jembatan gantung penghubung Desa Meunuang Kinco dengan Desa Alue Keumang roboh akibat terendam banjir di Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, Aceh, kemarin. Putusnya jembatan gantung penghubung desa yang selesai dibangun pada akhir 2015 itu akibat penahan jembatan roboh.

kemarin. Pemerintah daerah setempat dilaporkan masih menghitung total kerugian.

Di Cirebon, untuk mengantisipasi banjir, posko penanggulangan bencana telah dibentuk pada puncak musim penghujan.

Sementara itu, di Provinsi Bangka Belitung, Bupati Bangka Mulkan menyatakan akan menggunakan dana darurat untuk mengatasi permasalahan banjir di kabupaten tersebut. (Put/SS/DG/UL/RF/X-6)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

2

SELEKTA

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

EDITORIAL

Validitas Pemilih di Tangan Tetangga PERSOALAN kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) tidak jua menemukan ujung. Setelah korupsi megaproyek KTP-E terungkap, masih ada saja peristiwa yang membangkitkan keraguan publik atas keandalan sistem KTP-E. Beberapa kali ditemukan ratusan hingga ribuan keping KTP-E yang tercecer di tempat yang tidak semestinya.

Pada tahun DUTA ini saja hingga yang terbaru pada Rabu (12/12), sedikitnya ada empat kasus tercecernya keping-keping KTP-E. Pada Mei 2018, ditemukan sekitar 6.000 keping KTP-E di simpang Salabenda, Kabupaten Bogor.

Kemudian pada September 2018, sekitar 2.800 keping ditemukan di semak belukar di Cikande, Kabupaten Serang.

Lagi-lagi keping-keping KTP-E ditemukan di sekitar Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu (8/12). Kali ini jumlahnya 1.706 keping.

Yang baru saja terjadi, pada Rabu (12/12), warga menemukan dua kantong plastik berisi seribuan keping KTP-E di sekitar gudang penyimpanan arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman di Desa Kampung Baru.

Keping-keping KTP-E yang tercecer tersebut memang sudah tidak valid karena kedaluwarsa ataupun rusak di beberapa elemennya.

Akan tetapi, sangat wajar bila kemudian timbul pertanyaan bagaimana jika KTP-E itu bisa disalahgunakan? Jangan-jangan ada keping-keping lain yang tidak ketahuan telah tercecer kemudian dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Apalagi, sempat pula terjadi penjualan KTP-E melalui media daring walaupun pelakunya sudah ditangkap. Itu masih ditambah isu data KTP-E ganda di saat sistem KTP-E semestinya merupakan sistem identitas yang menutup peluang penggandaan.

Terbukti, penyusunan daftar pemilih tetap Pemilu 2019 begitu pelik hingga harus melalui beberapa kali perubahan, salah satunya karena ditemukan pemilih ganda.

Dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019, persoalan yang membuka peluang penyalahgunaan KTP-E menjadi sangat sensitif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara ialah pemilik KTP-E. Kemendagri dan KPU memang sudah menjamin kasus-kasus tersebut tidak mengganggu daftar pemilih tetap. Untuk bisa masuk daftar pemilih, terdapat proses verifikasi berlapis sehingga KTP-E kedaluwarsa, rusak, ataupun palsu tidak akan bisa dipakai.

Meski begitu, ada peluang KTP-E tidak valid tetap bisa digunakan. Pasal 348 ayat (1) butir c UU Pemilu menyatakan pemilik KTP-E yang tidak masuk daftar pemilih tetap ataupun tambahan masih berhak memilih. Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 mensyaratkan pemilik KTP-E itu harus memilih di RT/RW sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP-E. Dengan sistem pemeriksaan di tempat pemungutan suara (TPS) yang hanya mensyaratkan pemilih bersangkutan menunjukkan KTP-E, penyalahgunaan sangat mungkin terjadi.

Penyelenggara pemilu tampaknya berharap pemilih ilegal bisa pula diketahui dengan mengenali wajah. Bukankah warga mengenal semua tetangga mereka dalam satu RT/RW? Anggapan yang keliru, validitas pemilih bukan di tangan tetangga.

Tugas penyelenggara pemilu memastikan validitas dan kredibilitas hasil pemilu. Untuk bisa memastikan keabsahan, pemilih harus benarbenar terverifikasi secara akurat.

Bukan dengan menggantungkan pada kemampuan warga mengenali tetangga. Sungguh, bila itu yang diandalkan, celakalah Pemilu 2019 karena rawan digugat hasilnya.

AFP/ADEM ALTAN

TABRAKAN KERETA DI ANKARA: Petugas berusaha mencari korban di antara gerbong kereta cepat yang bertabrakan dengan lokomotif di stasiun kereta api di Ankara, Turki, kemarin. Peristiwa tersebut mengakibatkan sembilan orang tewas dan sekitar 50 orang lainnya mengalami luka-luka.

MK Tolak Diskriminasi Batas Usia Pernikahan Revisi UU Perkawinan harus memperhatikan aspek batasan usia anak, pertimbangan syariah, kesehatan reproduksi anak, dan kepastian hukum.

INSI NANTIKA JELITA

insi@mediaindonesia.com

P

UTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas usia pernikahan mendapat dukungan sejumlah elemen.

Aktivis dari Koalisi Perempuan Indonesia, Lia Anggiasih, berharap tidak ada lagi diskriminasi usia seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan yang mengatur laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

“Kami minta usia perempuan disamakan dengan laki laki, yakni 19 tahun (batas usia ni-

kah). Kami berharap perppu (aturan batas usia pernikahan) agar lebih cepat. MK bilang situasi sudah genting,” kata Lia di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, Lia menyesalkan putusan MK yang memberikan waktu tiga tahun kepada DPR untuk memperbaiki UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

“Saya bertanya-tanya kenapa dilempar ke DPR. Pertimbangan waktu tiga tahun itu seperti apa? Apa MK tidak khawatir masih banyak anak di bawah umur yang kawin siri? Kami mengajukan ke MK karena di legislatif akan molor,” ujar Lia. Senada dengannya, Ketua Komisi Perlindungan Anak In-

donesia (KPAI) Susanto menilai batas usia perempuan 16 tahun untuk menikah itu bertentangan dengan UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

“Pasal 26 mengatakan orangtua wajib mencegah perkawinan usia anak. Dalam UU Perlindungan Anak, usia anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun,” ungkap Susanto dalam rilisnya.

Komisioner KPAI Bidang Kesehatan dan Napza, Sitti Hikmawatty, menekankan revisi UU Perkawinan harus mempertimbangkan empat aspek.

“Yaitu batasan usia anak seperti pada UU Perlindungan Anak, pertimbangan syariah, kesehatan reproduksi anak, dan dampak terhadap kepastian hukum,” ujar Sitti.

Menurut Sitti, penentuan batas usia minimal perkawinan akan berimplikasi secara hukum.

Sitty mencontohkan seorang

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

anak yang terpaksa dinikahkan pada usia 17 tahun kemudian bekerja harus dilihat sebagai anak karena dari segi usia masuk kategori anak-anak.

“Kami ingin agar rumusan ini tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada,” imbuh Sitti.

Kekosongan hukum Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin, menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dia segera berkoordinasi dengan DPR untuk merevisi UU No 1/1974 bahwa pasal tentang batas usia anak dalam aturan itu tidak konstitusional.

“Minimal usia perkawinan bagi anak di atas 18 tahun.

Idealnya 21 tahun,” ungkap Lenny.

Kemarin, MK telah mengabulkan putusan uji materi UU No 1/1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas usia karena dinilai inkonstitusional.

Putusan MK menyatakan batas pernikahan anak tidak boleh dibedakan antara lakilaki dan perempuan, dengan batas usia nikah laki-laki ialah 19 tahun.

Namun, dalam putusan itu, MK menyerahkan ke DPR untuk merevisi batas usia pernikahan tersebut dalam jangka waktu tiga tahun.

“Waktu tiga tahun itu limitative constitutional karena pilih an paling moderat untuk merevisi undang-undang. MK memberikan tenggat agar tidak terjadi kekosongan hukum selama DPR memproses revisi UU Perkawinan,” tandas Fajar.

(Ind/Ant/X-3)

Penolakan Gugatan Rp3 Triliun Perkuat Posisi Saksi Ahli PENGADILAN Negeri (PN) Kelas I A Cibinong, Kabupaten Bogor, memenangkan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Wasis, yang digugat koruptor mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, Kamis (13/12).

Basuki Wasis, saksi ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lolos dari gugatan sebesar Rp3 triliun yang diajukan pihak Nur Alam.

Dalam persidangan, Hakim Ketua Chandra Gautama menyatakan bahwa seluruh kesaksian ahli, baik itu ahli lingkungan, ahli kedokteran, maupun ahli dalam bidang keilmuan yang lain, yang diajukan di persidangan, tidak dapat dituntut,

baik itu secara perdata maupun pidana.

Direktur Jenderal Penegakan Hu kum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani mengatakan apresiasi layak dialamatkan kepada majelis hakim yang memutuskan kasus itu. Ia menegaskan saksi ahli lingkungan perlu dilindungi.

Ahli berjasa atas kepakaran dan keberaniannya membantu negara mengusut kasus yang berkaitan dengan lingkungan. Ahli dibutuhkan untuk menjelaskan dampak dan kerugian dalam suatu kasus.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law Henri Subagiyo mengatakan putusan itu

Basuki Wasis

IPB.CO.ID

Saksi ahli dari IPB tepat dan memberikan preseden positif bagi sistem peradilan yang berpihak pada perlindungan saksi ahli.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura menyatakan putusan PN Cibinong tersebut menjadi preseden positif dalam peradilan Tanah Air. Ia pun meminta Mahkamah Agung segera mengeluarkan surat edaran agar putusan PN Cibinong itu berlaku yurisprudensi atau menjadi pedoman yang diikuti hakim lain dalam memutuskan perkara serupa.

Sementara itu, pengacara penggugat atau dari pihak Nur Alam, Rival Anggriawan Mainur dari R’nR Law Firm, mengatakan, pada putusan tadi, menurut majelis hakim, seluruh dalil eksepsi tergugat disampingkan.

Rival mengatakan, bila disebut kecewa, pihaknya kecewa. Namun, kekecewaan itu dianggapnya manusiawi. Meski demikian, pihaknya menghormati putusan Majelis Hakim PN Cibinong.

Sebelumnya, Basuki dituntut kubu Nur Alam ganti rugi senilai Rp3,14 triliun lantaran keterangannya dianggap merugikan.

Basuki sebelumnya memberikan keterangan ahli dalam persidangan kasus pemberian izin usaha pertambangan (IUP) tambang nikel yang melibatkan Nur Alam. Ia dihadirkan sebagai ahli untuk menghitung kerugian dampak lingkungan pada lokasi pertambangan di Pulau Kabanea. (DD/Dhk/X-6)

KPU Siap Buka Data NIK Pemilih KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan kesiapan memfasilitasi para peserta pemilu untuk memeriksa data nomor induk kependudukan (NIK) pemilih yang sudah masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Pemberian akses dilakukan karena peserta pemilu meminta untuk melihat perincian data NIK itu.

“Kami memfasilitasi peserta pemilu yang ingin mengecek DPT. Ini sebagai alternatif karena rekan-rekan partai kesulitan untuk lebih detail melakukan pengecekan karena data yang diterima parpol NIK-nya empat digit terakhir diganti tanda bintang,” jelas komisioner KPU, Viryan Azis, di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Viryan mengatakan pemeriksaan perincian data NIK pemilih hanya dapat dilakukan di bagian Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU mulai hari ini hingga sebelum hari H pemungutan suara Pemilu 2019.

“Mulai besok (hari ini) setiap saat peserta pemilu ingin melakukan pengecekan bisa kita siapkan, dengan catatan H-1 menginformasikan (kedatangan). Misalnya dari peserta pemilu X ingin mengecek DPT tanpa bintang besok dan silakan datang,” ujarnya.

Ia menegaskan KPU tidak memberikan data NIK secara mentah kepada partai politik, tapi hanya mengecek data NIK demi aspek transparansi dan akuntabilitas KPU. “Kami bersedia memberikan akses sampai setelah DPT ditetapkan. Silakan kalau ingin tahu, tapi enggak boleh dibawa pulang (salinan data NIK). Tujuannya agar memastikan aspek keterbukaan dan transparansi KPU kepada peserta pemilu.”

Tadi malam, jajaran KPU bertemu perwakilan parpol. Terlihat hadir Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Bidang Advokasi dan anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Habiburokhman, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan perwakilan parpol lainnya.

Seusai pertemuan, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan maksud pertemuan tersebut. “KPU akan segera memasuki tahapan DPT hasil perbaikan yang kedua pada 15 Desember 2018. Untuk memastikan datanya betul-betul telah dimutakhirkan dengan baik, malam ini kami lakukan pertemuan untuk mengecek temuan-temuan yang sudah dilakukan,” ujar Arief.

Terkait dengan temuan ribuan KTP-E di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan kasus itu masih tahap penyelidikan atas dugaan kelalaian yang dilakukan pejabat Kantor Kecamatan Duren Sawit.

“Saat ini arah penyidikan sudah mencari orang terakhir yang meme gang dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumendokumen yang tidak dipakai. Ini sedang dikejar dan sedang didalami penyidik Polda Metro Jaya,” ujarnya.

(Ins/Fer/YH/X-10)

PILPRES 2019 JUMAT, 14 DESEMBER 2018 ◆ HALAMAN 3

Ajak Melihat Satu Tujuan dan Sabar dalam Berproses

MI/ADAM DWI

RAKORNAS BIDANG HUKUM TKN: Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Erick Thohir (kanan), berbincang

dengan Wakil Direktur Hukum dan Advokasi, Juri Ardiantoro (kiri), dan M Toha saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Amin di Jakarta, kemarin. Rakornas itu merupakan konsolidasi antara TKN dan tim kampanye daerah (TKD) dalam menyikapi berbagai persoalan hukum atas pasangan Jokowi-Amin di masa kampanye.

Deklarasi Dukungan Jokowi-Amin Bertambah Kerja positif yang ditunjukkan Pemerintahan Jokowi selama empat tahun terakhir mampu mengubah hati dan pilihan sebagian besar partisipan politik dan juga masyarakat.

AKMAL FAUZI

akmal@mediaindonesia.com

K

ETUA Tim Kamp a ny e N a s i o n a l (TKN) Erick Thohir mengakui dukungan tanpa henti datang mengalir ke pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Hal itu harus disyukuri sebagai berkah dari kerja nyata selama ini.

Menurut Erick, kerja positif yang ditunjukkan Pemerintahan Jokowi selama empat tahun terakhir mampu mengubah hati dan pilihan sebagian besar partisipan politik dan juga masyarakat.

Hal itu terlihat di pekan ini saat kader-kader Partai Amanat Nasional (PAN) di Kalimantan Selatan dan Sumatra Selatan mengalihkan dukungan ke Jokowi-Amin.

Tak hanya itu, bermunculan pula deklarasi dukungan dari berbagai komunitas relawan.

Termasuk yang terakhir, deklarasi relawan Barjab, Baraya Jokowi Among Bogor (Keluarga Jokowi, Teman Bogor) yang digaungkan Rabu (12/12) di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Deklarasi Barjab yang diikuti 20 ribu relawan berlatar belakang petani, guru, pelajar, profesional, dan pemuda dari seluruh wilayah Kabupaten Bogor itu sangat menarik dan harus diapresiasi setinggi mungkin. “ S ay a h a ny a b i s a b i l ang alhamdulillah atas dukungan yang terus mengalir bagi pasangan caprescawapres Jokowi-Amin. Ini menandakan partisipan p o l i t i k d a n m a s y a ra k a t mengetahui siapa yang bekerja dan telah berbuat banyak bagi negeri ini,” ujar Erick.

Juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily yakin banyak oposan merapat. Indikasi itu terlihat melalui banyaknya kader partai oposisi yang beralih mendukung Jokowi-Amin.

“Dugaan kami begitu, se-

perti yang dilalui oleh Partai Demokrat di Papua,” ujar Ace. Banyaknya kader Demokrat yang mendukung pasangan nomor urut 01 cukup membuktikan itu. Belum lagi suntikan dukungan DPW PAN di Kalsel dan Sumsel. Artinya, oposisi tak mungkin menafikan arah dukungan masyarakat.

Ace juga melihat kader Demokrat di Jawa Timur.

Petinggi Demokrat di wilayah itu diklaim mendukung Jokowi-Amin meski tak terang-terangan.

“Itu juga yang membuat Partai Demokrat tak menunjukkan sikap politiknya secara tegas,” sebut Ace.

Pengakuan LNM Di sisi lain, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding merespons pengakuan eks politisi Gerindra La Nyalla Mattalitti (LNM) terkait dengan fitnah terhadap Joko Widodo. Menurut Karding, hal tersebut merupakan pembelajaran politik.

“Tentu kita apresiasi sebagai satu hal yang jujur dan terima kasih pada Pak La Nyalla karena ini akan jadi bagian sejarah dan pendidikan bagi masyarakat kita,” ujar Karding.

Ia juga menyebut pengakuan La Nyalla soal ke i s l a m a n J o ko W i d o d o merupakan respons jujur terhadap kondisi kekinian presiden. Selain itu, mengenai tantangan La Nyalla agar Prabowo Subianto memimpin salat seperti Jokowi.

Karding meyakini, La Nyalla tak memanfaatkan politik identitas dalam pernyataannya sebab yang ingin dipertontonkan ialah fakta agar masyarakat memilih berdasarkan realitas.

Karena yang terjadi sejauh ini, banyak hoaks berseliweran memengaruhi persepsi mereka.

“Rakyat harus tahu supaya dia bisa memilih secara rasional dengan hati, bukan karena dipengaruhi fitnah dan sebagainya.” (P-1)

BUKU Jokowi Menuju Cahaya yang ditulis Alberthiene Endah diluncurkan tadi malam di Jakarta. Acara peluncuran dihadiri Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri.

Buku itu menceritakan perjuangan Jokowi selama empat tahun memimpin negara. “Pembangunan tidaklah selalu manis. Pak Jokowi mengajak kita melihat satu tujuan. Bapak Jokowi memiliki tujuan yang membuat kita sabar dalam berproses,” kata Endah.

Giliran Jokowi berbicara, ia menceritakan masa-masa sulit saat kecil yang harus ia lewati. “Menurut saya, biasa saja. Saya kecil hidup di pinggir kali, namanya Kali Anyar.

Namanya hidup di kali, ya, ya semua orang tahu, enggak harus saya ceritakan. Yang jelas kesulitan, kesusahan, dan perjuangan hidup menjadi keseharian kita dan saya

kira, hal-hal seperti itu tidak perlu diekspos.”

Saat itu, Jokowi masih duduk di bangku sekolah dasar. Karena rumahnya digusur, ia sekeluarga pindah ke rumah tantenya.

“Tahun ‘70-an saya ingat betul, masih SD, entah kelas 2 atau kelas 3, rumah saya di pinggir kali digusur. Brrrrrt. Ya kayak sekian tahun pembangunan kan senangnya gusur seperti itu. Ya digusur dan tidak diberikan ganti rugi, tidak diberi solusi, sehingga kami sekeluarga tinggal di tempat kakak ibu saya mungkin selama 1,5 tahun di situ,” ungkapnya.

Jokowi memaknai masa kecilnya yang sulit sebagai pembelajaran di masa dewasa. Yang penting, ia tidak perlu merasa mendramatisasi kehidupannya. “Hidup susah terus enggak mungkin. Pasti ada susahnya, naik. Ada senangnya, naik.

Ada susahnya, turun lagi. Buat saya, ya, biasa saja. Saya jalani biasa-biasa saja,” imbuhnya.

Mantan Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku sedih mendengar cacian dan hujatan yang jauh dari nilai tata krama bangsa Indonesia.

Cacian hingga hujatan pernah ia rasakan semasa menjabat Wali Kota Surakarta.

“Kebijakan itu enggak mungkin membahagiakan 100% orang.

Artinya ada yang enggak seneng.

Enggak seneng itu bisa mencela, bisa mencaci. Jadi gubernur juga sama, jadi presiden juga sama, biasa, meskipun sedih juga ya, caci maki, dicela, dihujat.”

“Kalau kita lihat, apakah ini etika Indonesia? Apakah ini tata krama Indonesia? Apakah sopan santun Indonesia? Enggak. Ini sesuatu yang harus diluruskan.” (Pol/P-1)

4

POLITIK

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

Jokowi tidak cuma Fokus ke Infrastruktur Jumlah keluarga penerima PKH meningkat setiap tahun. Pada 2017, pemerintah memberikan dana PKH kepada 6 juta keluarga miskin.

RUDY POLYCARPUS

rudy@mediaindonesia.com

P

RESIDEN Joko Widodo membantah tuduhan yang menyebutkan pemerintah hanya membangun infrastruktur.

Menurut dia, pemerintah sangat memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

“Inilah wujud dari sebuah keberpihakan negara kepada

rakyatnya. Jangan ada yang ngomong lagi urusan hanya infrastruktur-infrastruktur, mereka enggak ngerti kita punya PKH. Enggak ngerti,” tegas Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Jambore Pendamping PKH Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Jumlah keluarga penerima PKH meningkat setiap tahun.

Pada 2017, pemerintah memberikan dana PKH kepada 6 juta keluarga miskin.

Pada 2018, 10 juta keluarga miskin menerima dana PKH. Jokowi menargetkan penerima PKH bertambah menjadi lebih dari 15 juta kepala keluarga pada 2020.

Anggaran yang dikeluarkan pemerintah juga terus meningkat. Pada 2018, pemerintah menggelontorkan Rp19 triliun.

Jumlah tersebut bertambah menjadi Rp34 triliun pada 2019.

“Rp34 triliun loh ini. Duit gede ini. Saya juga belum pernah lihat uang segede ini. Dan kalau tahun ini dan sebelumnya satu keluarga mendapatkan Rp1.890.000, tahun depan bisa dua kali lipat mereka mendapatkan,” tukas dia.

Presiden pun berpesan ke-

pada pendamping PKH untuk memastikan validitas data dan penyaluran bantuan sampai ke tangan keluarga penerima manfaat (KPM).

Di sisi lain, pemberdayaan KPM diperlukan. Harapannya, KPM bisa naik ke kelompok ekonomi masyarakat yang lebih baik.

“Memastikan bahwa bantuan sampai ke penerima manfaat penting sekali. Ini merupakan tugas bapak dan ibu. Saya juga ingin bapak, ibu, dan saudara sekalian ajari masyarakat untuk tidak ada ketergantungan.

Ini sifatnya sementara untuk mereka mengentaskan ke level lebih tinggi,” cetus dia.

Guna meningkatkan kualitas pendamping PKH, Presiden

berjanji mereka akan dikirim ke luar negeri guna mengikuti pelatihan dan membuka wawasan.

“Agar bisa sekolah, training, melihat dan membandingkan negara lain seperti apa dan kita harus mengambil posisi seperti apa supaya terbuka wawasan sehingga memiliki semangat tinggi,” tandasnya.

Demi keadilan Pada 2019, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak akan dipukul rata seperti tahun-tahun sebelumnya. Besaran dana PKH pada 2019 akan ditentukan berdasarkan beban tanggungan keluarga.

“Penerimanya tetap 10 juta KPM, kalau sebelumnya flat,

sekarang enggak begitu. Ini demi keadilan, disesuaikan dengan keadaan KPM berkaitan dengan komponen paling banyak setiap KPM mendapat empat komponen indeks.

Angka maksimalnya total bisa Rp9 juta per tahun setiap KPM,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Karena model pemberian PKH 2019 sangat bergantung pada komponen beban kebutuhan yang ditanggung, peran pendamping PKH menjadi penting. Mereka ini yang memutakhirkan data KPM setiap tiga bulan.

“Jika anak yang awalnya masih SD kemudian naik SMP, tentu PKH yang diterima

berubah. Maka, data PKH sesungguhnya sangat mutakhir.

Kalau tidak diupdate, data tertinggal, bisa membuat bantuan yang diterima berbeda,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat.

Apabila masih ada keluarga miskin yang belum masuk basis data terpadu (BDT) di Kemensos, pelaporan bisa dilakukan melalui kelurahan dan kecamatan.

Kepala dinas sosial kabupaten/kota pun bisa mendaftarkan kepada Kemensos. Bupati/ wali kota pun perlu menetapkan dalam SK secara berkala.

“Sehingga setiap enam bulan BDT fakir miskin bisa diperbarui,” pungkas Harry. (P-3)

Tren Indeks Demokrasi Indonesia Meningkat

DOK NASDEM

ORIENTASI CALEG: Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh (kanan) membuka orientasi calon anggota legislatif se-Kalimantan Timur di Samarinda, Kalimantan Timur, kemarin. Pembukaan orientasi caleg Partai NasDem tersebut juga dihadiri beberapa perwakilan partai koalisi pendukung Jokowi-Amin.

Kader NasDem Wajib Menangkan Petahana SELURUH kader Partai NasDem memiliki dua target besar tahun depan, yakni memenangkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 sekaligus meraih posisi tiga besar suara Nasional pada Pileg 2019.

Hal itu dikemukakan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, di depan ratusan peserta orientasi calon anggota legislatif Provinsi Kalimantan Timur, di Kota Samarinda, kemarin.

“Mudah-mudahan konsolidasi ini membawa misi kemenangan ke depan. Saya perlu mengingatkan kemenangan ke depan itu harus paralel.

Kemenangan NasDem, yakni kemenangan Jokowi-Amin. Itu penting bagi NasDem,” kata Surya Paloh kepada

para peserta orientasi.

Untuk memenangkan pasangan Jokowi-Amin dan mengantarkan Partai NasDem menuju posisi tiga besar di parlemen bukan hal yang mudah.

Menurut Surya, semua itu membutuhkan perjuangan tulus dan kerja keras dari seluruh kader partai.

“Jika kita kerja keras dan berjuang terus-menerus dengan ikhlas, semua itu akan menjadi dasar untuk memenangkan Jokowi-Amin dan NasDem akan mencapai tiga besar,” lanjut Surya.

Saat ini, Partai NasDem memiliki 36 kursi di DPR. Pada Pemilu 2019 NasDem menargetkan meraih 100 kursi di DPR. “Insya Allah NasDem menargetkan 100 kursi. Keberadaan saya seba-

gai praktisi di dunia politik selama 50 tahun dan mungkin alam akan berpihak kepada NasDem. Bolehlah optimistis, itu tidak terlalu meleset,” ujar Surya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Timur Harbiansyah Hanafiah menargetkan raihan 64 kursi dari 330 kursi DPRD di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Sementara itu, untuk DPR, DPW NasDem Kaltim menargetkan dua kursi.

“NasDem Kaltim menargetkan mendapatkan 64 kursi dari 330 kursi DPRD se-Kaltim, dua kursi DPR, dan sembilan kursi di DPRD provinsi,” ungkap Harbiansyah.

Pada acara orientasi calon anggota legislatif Provinsi Kalimantan Timur

tersebut, Surya Paloh yang tiba sekitar pukul 12 30 Wita disambut ratusan caleg dan kader Partai NasDem. Bahkan, puluhan kader berebut foto dengan pendiri Partai NasDem tersebut.

Kegiatan dengan tema Bersatu, berjuang menang, menang besar menuju 3 besar itu berlangsung kemarin di Hotel Mesra Jln Pahlawan, Kota Samarinda.

Pembukaan orientasi caleg Partai NasDem tersebut juga dihadiri beberapa perwakilan partai koalisi pendukung pasangan Jokowi-Amin.

Dalam acara yang dihadiri ratusan caleg Partai Nasdem itu, Surya kembali mengingatkan kepada seluruh kader untuk sungguh-sungguh memenangkan Jokowi-Amin pada Pemilu Presiden 2019. (Uta/SY/X-3)

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut capaian indeks demokrasi Indonesia pada 2017 sebesar 72,11 poin atau meningkat 2,02 poin ketimbang capaian tahun sebelumnya.

“Prestasi daerah dalam menyelenggarakan demokrasi ternyata sangat beragam, mulai dari yang prospeknya sangat menggembirakan sampai dengan yang sarat hambatan.

Oleh karena itu, kapasitas daerah amat menentukan arah perkembangan demokrasi di wilayahnya masing-masing,” ujar Wiranto.

Penegasan itu disampaikan Wiranto dalam sambutannya di acara Launching Buku Indeks Demokrasi Indonesia 2017 dan Pemberian Penghargaan IDI 2017 di Jakarta, Kamis (13/12). Tercatat ada 4 provinsi yang menerima penghargaan peningkatan poin, yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, Papua meraih posisi terendah dalam indeks demokrasi.

Menurut dia, Indonesia memang merupakan negara demokrasi. Walaupun demikian, masyarakatnya tidak perlu menganut satu demokrasi negara lain. Alasannya karena demokrasi hanya cara dan bukan jalan. “Banyak orang yang terjebak bahwa seakan demokrasi itu sasaran kita, bukan. Demokrasi itu hanya jalan menuju satu masyarakat adil makmur, caranya ya khas Indonesia, budaya Indonesia, kultur Indonesia, cara Indonesia.”

Terkait dengan tren global yang menurun, sambung dia, realitas itu sedianya tidak perlu dipersoalkan. Menurutnya, indikator demokrasi juga mencakup masalah keamanan, hak-hak rakyat, kebijakan pemerintah, dan sebagainya.

“Ternyata dalam penilaian survei internasional, Indonesia masih dikatakan negara

teraman nomor 9 di dunia.

Indonesia juga dinyatakan sebagai negara yang kepercayaan publik kepada pemerintahnya nomor 1 di dunia.

Artinya, proses demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan, belum ideal betul, karena memang kita baru mencapai satu idealisme demokrasi, tapi berprosesnya ini masih sehat.”

“Demokrasi itu hanya jalan menuju satu masyarakat adil makmur, caranya ya khas Indonesia, budaya Indonesia, kultur Indonesia, cara Indonesia.”

Wiranto

Menko Polhukam Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, menambahkan, IDI merupakan sebuah indikator komposit yang disusun berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Hasil IDI sangat membantu pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan politik yang lebih tepat sasaran, baik secara substansi maupun wilayah yang perlu mendapatkan prioritas.

“Pada 2017, tingkat demokrasi di Indonesia masih berada pada level sedang. Namun, indeksnya menunjukkan peningkatan yang signifikasi dibanding tahun sebelumnya,” kata dia.

Sejak 2009, angka IDI cenderung fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan seiring berbagai peristiwa politik yang terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan cukup sensitif dalam memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di tiap provinsi. (Gol/ Ins/P-3)

Kasus Korupsi Dominasi Laporan LPSK

MI/ADAM DWI

PERMOHONAN PERLINDUNGAN MENINGKAT: Ketua Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban (LPSK) Abdul Haris (tengah) didampingi Wakil Ketua LPSK, Askari Razak (kiri) dan Lies Sulistiani, saat konpers catatan akhir tahun di Jakarta, kemarin. LPSK mencatat peningkatan laporan permohonan perlindungan yang diterima sepanjang 2018.

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 1.290 permohonan perlindungan sepanjang 2018.

Dari jumah itu, permohonan saksi dan korban kasus kejahatan kekerasan seksual, terorisme, dan korupsi, kasus yang paling banyak dilaporkan.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, ada peningkatan terhadap kasus kekerasan seksual anak, terorisme, dan korupsi. Pada periode 2017, laporan terkait dengan kasus kekerasan seksual yang masuk ke LPSK sebanyak 104. Lalu, meningkat menjadi 264 pada tahun ini.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat 150%. Korban terorisme 200% dan kasus korupsi meningkat 150%,” kata Haris di Kantor

LPSK, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Kamis (13/12).

Pulau Jawa masih menjadi lokasi terbanyak dengan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Pelaporan kekerasan seksual paling banyak dari Pulau Jawa, tapi yang dari daerah juga ada. Karakteristik kasus di Pulau Jawa itu korbannya tidak hanya satu, sedangkan di daerah itu biasanya korbannya satu atau dua, pelakunya lebih dari satu,” ujar Haris Permohonan di kasus terorisme, Haris melihat adanya celah dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme. Para korban terorisme masa lalu banyak yang melaporkan diri ke LPSK. “Korban peristiwa terorisme di 2018 ini terjadi di

beberapa tempat, Surabaya, Riau dan Jawa. Nah, UU No 5 Tahun 2018 yang membuka keran bagi korban peristiwa terorisme masa lalu untuk mendapatkan layanan. Jadi, banyak korban terorisme masa lalu yang mengajukan permohonan,”tambahnya.

Permohonan yang masuk ke LPSK terkait dengan kasus korupsi juga meningkat drastis, dari 53 permohonan menjadi 130 permohonan pada 2018.

Tingginya ekspektasi publik itu tidak lepas dari tugas dan fungsi LPSK untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Rapat Paripurna DPR menyetujui tujuh calon anggota LPSK, setelah ketujuh calon tersebut mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

“Saya menanyakan apakah laporan Komisi III DPR tentang pembahasan calon anggota LPSK periode 2018-2023 dapat disetujui untuk ditetapkan?” kata Wakil Ketua DPR Utut Adianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, kemarin.

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR menyatakan setuju. Utut mengatakan, setelah disetujui, akan diproses lebih lanjut dengan mekanisme yang ada.

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik dalam Rapat Paripurna DPR menjelaskan, Komisi III DPR menerima 14 nama calon anggota LPSK. Komisi III DPR mengadakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota LPSK pada Selasa-Rabu (4-5 Desember 2018). (Mal/Put/P-3)

LINGKUNGAN hidup

Sampah Plastik Harus Segera Diatasi Pemerintah pusat juga terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan kapasitasnya dalam hal pengelolaan sampah. Dorongan tersebut di antaranya lewat skema dana insentif daerah atau dana alokasi khusus.

Puput Mutiara

puput.mutiara@mediaindonesia.com

S

a m pa h b u k a n l a h satu-satunya masalah bagi lingkungan. Akan tetapi, melihat dampak yang ditimbulkan dapat ber­akibat fatal, tidak menghe­ rankan semua pihak menaruh perhatian besar terhadap isu

penanganan sampah. Utamanya, dampak sampah plastik yang masih sangat mengkhawatirkan.

Data United Nation Environment Programme (UNEP) memprediksi pada 2050 diperkirakan 99% burung-burung laut mengandung sampah plastik dan akan menyebabkan kepunahan terhadap 600

spesies laut. Kondisi perairan laut Indonesia pun tidak kalah memprihatinkan.

Pada 1995, komposisi sampah plastik di Indonesia baru 9%. Angka ini merangkak naik menjadi 11% pada 2005 dan terus menanjak sampai 16% pada 2015. Ironisnya, pada 2025, diprediksi komposisi sampah plastik melebihi 25%.

Persoalan sampah saat ini sejatinya bukan hanya urusan Indonesia, tetapi hal ini sudah menjadi kepedulian dan ketakutan masyarakat dunia internasional. Sampah plastik yang masuk ke perairan laut (marine plastic litter dan microplastic) sewaktu-waktu dapat mengancam kerusakan

dan kepunahan ekosistem.

Bahkan, berdampak langsung terhadap kesehatan manusia (human health).

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan sampah.

Tapi, terdapat salah satu kendala hingga kini yaitu kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) serta sarana prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai.

Sekadar informasi, kondisi TPA yang bukan open dum­ ping berkisar 50% pada 2015.

Tahun berikutnya justru semakin buruk ditunjukkan dengan kenaikan persentase menjadi 55%. Meskipun demikian, pada 2017, angka tersebut sempat mengalami penurunan sedikit yakni menjadi 53%.

Rata-rata pelayanan secara nasional juga baru mencapai 67%. Sisanya 33% merupakan sampah yang dilepas ke lingkungan atau masuk perairan.

Kebijakan pemerintah

Sebagai tindak lanjut dalam upaya mengatasi sampah persoalan sampah secara struktural dan sistemik, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas). Aturan ini merupakan momentum besar penataan sistem pengelolaan sampah di Indonesia.

Target pemerintah untuk pengelolaan sampah 100% pada 2025 terdiri dari pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%.

Rosa memaparkan lebih jauh bahwa kondisi itu merupakan paradigma besar dalam pengelolaan sampah

jumat, 14 desember 2018

selama ini. Angka pengurangan sampah 30% memberikan makna bahwa paradigma pengelolaan sampah memberikan titik tekan pada kebijakan up stream (hulu) dengan mindset 3R (reduce, reuse, recycle).

D a l a m ko n t e k s i t u , p e merintah terus menggenjot u p ay a p e r c e p a t a n u n t u k melahirkan kebijakan pencegahan atau pembatasan sampah serta kebijakan circular economy. Salah satunya ialah bank sampah sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan bank sampah harus terus didorong menjadi modal yang permanen dalam pranata sosial masyarakat Indonesia. Walaupun demikian, hal itu perlu didukung oleh gerakan masyarakat yang mengarah pada perubahan perilaku untuk mengurangi sampah.

Pemerintah pusat, dalam hal ini KLHK, terus mendo­ rong agar upaya-upaya yang telah dilakukan itu berjalan optimal. Harapannya, persoalan sampah plastik perlahan lebih mudah diatasi secara bersama-sama.

5

Pemerintah daerah

Pemerintah pusat juga terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan kapasitasnya dalam hal pengelolaan sampah. Di antaranya, penetapan berbagai kebijakan yang dapat menstimulus upaya yang dilakukan pemda.

“Instrumen kebijakan itu dapat berupa skema dana insentif daerah (DID) ataupun mekanisme dana alokasi khusus (DAK) bagi pengelolaan sampah,” ujar Rosa. Langkahlangkah tersebut kini sudah menunjukkan tren yang baik.

Indikatornya, berbagai daerah mulai mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendorong pengurangan sampah di daerah, baik dari segi pencegahan, pembatasan sampah, maupun perputaran ekonomi dari bank sampah.

Upaya lain yang dilakukan KLHK yaitu mendorong tanggung jawab dari produsen (extended produser responsibility) dalam pengurangan sampah.

Alhasil, banyak produsen kini menunjukkan kerja positif dalam bentuk program road map pengurangan sampah dari produk atau packaging produk mereka. (S4-25)

MI/M Taufan SP Bustan

Warga membersihkan sampah yang terjaring di Sungai Citarum di pemukiman padat penduduk Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Revitalisasi aliran sungai citarum bersih dari sampah di sektor 8 Citarum, Rabu (5/12).

dok klhk

dok klhk

Pembangunan PDU dan BSI Kabupaten Bandung.

Upaya Berbagai Pihak dalam Memerangi Sampah DAERAH Aliran Sungai (DAS) Citarum menjadi salah satu yang paling penting untuk menopang kehidupan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitarnya. Setidaknya sebanyak 27,5 juta jiwa menggantungkan hidup dari DAS seluas 690.571,57 hektare tersebut.

Sumber Sungai Citarum berasal dari mata air di Gunung Wayang melalui Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bo-

gor, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pe­ ngendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki tanggung jawab dalam rencana aksi percepatan pe­ ngendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.

Untuk mendukung kebijakan itu, KLHK pun menyediakan sarana pengelolaan sampah. Sepanjang 2018, dana alokasi khusus terkait pengelolaan sampah di DAS

Pembangunan PDU dan BSI Kota Cimahi.

Citarum digelontorkan pemerintah pusat sebesar Rp4,4 miliar. Lebih detail, dana tersebut digunakan untuk pembangunan satu pusat daur ulang sampah di Kabupaten Cianjur, dua rumah pengomposan di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang, dan satu alat pemantau kualitas air online monitoring air (onlimo) di DAS Citarum.

Yang lain, yaitu tiga dump truck tersebar di Kabupaten Bogor (2 unit) dan Kabupaten Cianjur (1 unit). Selain itu, 13 sepeda motor sampah roda tiga, masing-masing di Kabupaten Sume­d ang (10

unit) dan Kabupaten Cianjur (tiga unit).

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati menerangkan bahwa pada tahun depan prioritas nasional terkait penanganan DAS Citarum oleh pihaknya yaitu peningkatan kapasitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berada pada DAS Citarum. “Hal itu diwujudkan dengan memberikan dukungan penyediaan sarana

pengelolaan sampah terpadu serta memberikan fasilitas dan pendampingan bagi masyarakat,” tutur Rosa.

Biaya untuk pengelolaan sampah di DAS Citarum sebesar Rp12,7 M.

Tahapan penanganan sampah

Di lain sisi, sejumlah pihak turut terlibat dalam upaya penanganan sampah terpadu DAS Citarum. Di le­vel pemangku kepentingan di pemerintah pusat yang terlibat, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Maritim, KLHK, Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan PDU dan BSI Kabupaten Bandung.

dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas. Pemangku kepentingan lain, yaitu Kodam III Siliwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 13 pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat.

Pada tahun ini, penanganan sampah terpadu DAS Citarum berada di enam kabupaten/ kota, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Subang. Sederet tahapan yang dilakukan, yaitu mulai per-

foto-foto: dok klhk

siapan selama dua bulan sejak awal 2018 meliputi segmentasi wilayah kerja hingga identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kota Bandung Salman Fauzi menjelaskan bahwa pihaknya menerima bantuan sarana pengelolaan sampah pada 2018 berupa satu pusat daur ulang sampah kapasitas 10 ton/ hari, satu bank sampah induk kapasitas 1 ton/hari, tujuh sepeda motor sampah roda tiga, dan 10 tempat sampah terpilah. Ade Ruhiyat selaku Kepala Dinas LHK Kota Cimahi mengimbuhkan pihaknya juga memperoleh bantuan serupa dengan yang diterima Kota Bandung.

Selain bantuan itu, terdapat aksi pembersihan dan pemulihan Sungai Citarum dilakukan selama enam bulan hingga Agustus. Bulan-bulan berikutnya, penerapan pengelolaan sampah terpadu dapat membersihkan Sungai Citarum dan sampah tersebut sudah diolah.

Target penyelesaian pemerintah sebenarnya pada Desember 2018. Meskipun demikian, ada beberapa kendala, semisal, perizinan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat dan sektor industri yang masih kurang.(Mut/ S4-25)

6

HUKUM

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

Diikuti 80 Anggota DPR Sahkan 3 UU ANEH tapi nyata. Itu yang terjadi saat DPR-RI menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan II tahun sidang 2018-2019. Saat sidang dimulai, anggota dewan yang hadir hanya 80 orang.

Itu berarti sidang paripurna ini tidaklah kuorum sebab berdasarkan peraturan DPR, sidang paripurna baru dinyatakan kuorum jika diikuti 50% plus satu dari total jumlah anggota DPR. Pada periode 2014-2019, total ada 560 anggota dewan.

Rapat paripurna ini dihadiri Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto. Utut didapuk sebagai pemimpin rapat. Sidang paripurna diawali pelantikan anggota DPR pengganti antarwaktu (PAW).

Selain penutupan masa sidang, ada beberapa agenda pada paripurna kali ini. Seperti laporan BAKN terhadap temuan dan permasalahan di semua Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I sampai Komisi XI DPR Tahun Anggaran 2015-2017.

Komisi III akan menyampaikan laporan soal calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan.

Komisi I pun juga memiliki beberapa agenda pengesahan.

Uniknya, mesti tidak kuorum, sidang paripurna tetap digelar.

“Perlu kami sampaikan bahwa kita sudah dapat mengambil keputusan karena rapat sudah kuorum. Berdasarkan catatan sudah 295 anggota yang hadir,” sebut Wakil Ketua DPR Utut Adianto.

Dalam paripurna, ada tiga RUU yang disahkan, yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Uni Emirat Arab (UEA) mengenai Ekstradisi, nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, serta Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Selain itu, paripurna menetapkan anggota LPSK periode 2018-2023. Ada tujuh anggota LPSK yang ditetapkan DPR. Dalam paripuran itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo juga mengharapkan para menteri yang telah ditunjuk Presiden lebih serius untuk segera membahas bersama DPR. “Ada sekitar 11 RUU yang memerlukan pendalaman bersama pemerintah. Kecepatan dan kelancaran tidak hanya tergantung pada kesungguhan DPR, tapi juga pemerintah.” (Pro/P-1)

ANTARA /INDRIANTO EKO SUWARSO

KOSONG: Seorang anggota DPR duduk seorang diri di antara bangku kosong saat menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Johannes Ogah Banding Hakim memerintahkan pembukaan lima rekening PT Samantaka yang sebelumnya diblokir KPK. RAHMATUL FAJRI

rahfaj@mediaindonesia.com

P

EMEGANG saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo divonis 2 tahun 8 bulan penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap anggota Komisi VII DPR fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih senilai Rp4,75 miliar.

Putusan itu lebih rendah jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Kotjo divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menambah panjang daftar anggota DPR yang terlibat tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan, berterus terang, belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga, mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan,” jelas Ketua Majelis Hakim Lucas Prakoso di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Vonis tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Perkara ini diawali pada 2015 saat Kotjo yang mengetahui rencana pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 sehingga ia mencari investor dan didapatlah perusahaan Tiongkok, yakni China Huadian Engineering Company Limited (CHEC) Ltd dengan kesepakatan bila proyek berjalan, Kotjo akan mendapat fee sebesar 2,5%, atau sekitar US$25 juta dari perkiraan nilai proyek US$900 juta.

“Terdakwa Johannes Bud-

isutrisno Kotjo memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih dengan maksud untuk mempercepat mendapat proyek IPP PLTU Riau 1, yakni terdakwa punya dua kapasitas, yaitu pertama sebagai pemilik PT BNR dan PT Samantaka Batubara, dan kedua, sebagai agen yang ditunjuk CHEC Ltd. Pemberian uang dari terdakwa kepada Eni adalah agar Eni berbuat bertentangan dengan kewajibannya meski

Eni tidak punya kewenangan untuk penentuan pelaksanaan proyek-proyek PLN, tapi terdakwa tahu Eni dapat memperlancar untuk mendapatkan proyek PLTU MT Riau 1,” imbuh hakim Lucas.

Atas putusan itu, Kotjo menyatakan menerima. “Seperti dalam pleidoi saya menerima putusan ini, saya tidak mau banding.”

Sementara itu, JPU KPK meminta waktu 7 hari untuk pikir-pikir.

Buka rekening Majelis hakim juga memerintahkan pembukaan lima rekening PT Samantaka Batubara yang sebelumnya diblokir KPK terkait dengan perkara ini. “Menimbang, tidak ada keterkaitkan rekening PT Samantaka Batubara dengan perkara ini. Rekening PT Samantaka Batubara terbukti tidak ada perbuataan melanggar hukum, menurut majelis harus dikabulkan permohonannya.” (P-1)

PTUN JJakarta Persilakan Warga Daftar Gugatan PENGADILAN Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengimbau kepada warga yang merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan oleh keputusan maupun tindakan Tata Usaha Negara (TUN) untuk menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan tersebut.

Beberapa kasus yang bisa diproses di PTUN, seperti penerbitan surat keputusan (SK) pemberhentian seorang pegawai oleh presiden, menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan pejabat di instansi pemerintah lainnya. Apabila ada masyarakat yang notabene menjadi pegawai di lingkup tersebut dan merasa dirugikan, dia boleh mendaftarkan gugatan ke PTUN. “Karena mengajukan gugatan ke PTUN merupakan solusi untuk menjawab persoalan itu. Gugatan itu bisa apa saja asalkan masih terkait dengan keputusan TUN yang dikeluarkan aparatur pemerintah,” ujar Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah.

Selain persoalan TUN, masyarakat juga boleh mengaju-

“PTUN merupakan solusi. Gugatan itu bisa apa saja asalkan masih terkait dengan keputusan TUN yang dikeluarkan aparatur pemerintah.”

Ujang Abdullah Ketua PTUN Jakarta

kan gugatan terkait sertifikat yang dikeluarkan BPN. Misalnya, seseorang menerima sertifikat tanah dari BPN dan realitasnya legalitas itu justru milik orang lain. Pengajuan gugatan ke PTUN bisa pula menyangkut pencabutan badan hukum milik organisasi kemasyarakatan, partai politik, perusahaan, dan lainnya.

Namun, sambung dia, perlu dipahami bahwa tidak se-

mua perkara yang diajukan masyarakat dapat langsung diproses di meja hijau.

Maklum, hanya berkas yang dinyatakan lolos seleksi saja yang boleh diteruskan ke tahap persidangan.

“Jadi, sifatnya jika itu keputusan TUN atau tindakan TUN yang merugikan masyarakat, masyarakat bisa menggugat untuk mendapatkan keadilan.”

PTUN Jakarta memiliki 19 hakim dan 22 panitera yang fokus menangani sejumlah perkara TUN. Walaupun yuridiksinya hanya meliputi DKI Jakarta, dalam pelaksanaannya banyak masyarakat selaku penggugat yang muncul dari provinsi lain.

“Itu wajar saja mengingat pihak tergugat kebetulan berada di Jakarta. Contohnya, keputusan menteri tentang pemberhentian pegawai yang bertugas di Papua. Ya otomatis pegawai di sana bisa menggugat di sini. Yuridiksi kita, kan DKI Jakarta dan di DKI itu termasuk (tempat) presiden, menteri, gubernur,” terang dia. (Gol/Opn/P-1)

KALEIDOSKOP

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

7

Berkat Promosi Gencar, 10 Bali Baru Siap Diandalkan

S

EKTOR pariwisata Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan performa yang menganggumkan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia terus mengalami peningkatan yang absolut dari 2014 sebesar 9 juta, menjadi 14 juta pada 2017.

Bahkan, tahun ini telah menembus angka 17 juta wisman. Peningkatan wisman itu telah mendongkrak penerimaan devisa. Pada 2017 saja penerimaan devisa negara mencapai US$15,20 miliar atau Rp202,13 triliun dari target Rp 200 triliun rupiah). Nilai itu meningkat 12 % dari 2016, yakni sebesar US$13,48 miliar. Untuk tahun ini, ditargetkan penerimaan devisa dari

sektor ini sebesar Rp223 triliun.

Lonjakan drastis kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang diperlihatkan Indonesia mendapat pengakuan dari World Travel &Tourism Council (WTTC). Mereka menganugrahi Indonesia sebagai negera dengan pertumbuhan pariwisata kesembilan tercepat di dunia. Untuk kawasan Asia, Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Tiongkok dan India. Penghargaan itu berdasarkan pada pertumbuhan absolut pada periode 2011 hingga 2017 untuk empat indikator perjalanan dan pariwisata. Indikator itu, yakni total PDB perjalanan dan turis, belanja pengunjung asing, belanja domestil, dan investasi modal.

Kesuksesan itu tak terlepas dari kepemimpinan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan jajarannya, yang

telah menerapkan strategi ampuh dalam meningkatkan kunjungan wisman. Salah satunya ialah melalui brand Wonderful Indonesia.

Ada delapan skema untuk promosi pariwisata, baik di dalam maupun luar negeri, yakni melalui media daring, media elektronik, media cetak, media ruang, itravel fair, penyelenggaraan festival, sales mission (misi perdagangan), dan famtrip. Dari semua skema itu, Kemenpar lebih dominan ke pemasaran melalui media digital karena 70% orang mencari informasi melalui digital.

Guna memaksimalkan promosi pariwisata Indonesia, bertepatan pada ajang Asian Games 2018, Menpar meluncurkan bus dengan branding Wonderful Indonesia.

Sama seperti saat momentum World Cup 2018 Rusia dan Piala

Eropa 2016 di Prancis. Bentuk promosi lainnya, yaitu saat mengikuti bursa pariwisata dunia di ITB Berlin (Jerman) dan WTM London.

Di dalam negeri, pemerintah juga mengembangkan wisata MICE dengan dukungan hotel-hotel yang saat ini sedang berkembang pesat, adanya cottage, dan komunitas masyarakat yang beragam. Selain itu, mempermudah akses menuju kawasan pariwisata sehingga lebih mudah dijangkau.

Cara-cara yang dilakukan melalui pendekatan atraksi, akses, dan akomodasi (3A) tersebut telah terbukti efektif. Kesuksesan Kemenpar dalam menggenjot wisman berbuah manis. Kemenpar pun dinobatkan sebagai kementerian pariwisata terbaik di Asia Pasifik dalam Travel Trade Gazette

(TTG).

Melihat performa yang menganggumkan dari sektor pariwisata, tidak mengherankan bila Jokowi menetapkan sektor ini sebagai leading sector dan seluruh kementerian wajib mendukungnya.

Dan dalam upaya meningkatkan devisa dengan cara cepat dan mudah, Kemenpar meluncurkan strategi baru melalui program 10 Bali Baru.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Hiramsyah S Thaib mengatakan istilah Bali Baru secara eksplisit menekankan agar destinasi wisata tersebut mampu menyamai performa Bali yang mampu mendatangkan 40% wisatawan mancanegara (wisman) dalam setahun. Selain itu, dapat menghidupkan perekonomian daerah.

Sejak pertama kali diperkenalkan, 10 Bali Baru dengan serangkaian program pengembangannya telah terbukti meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tertinggi di Danau Toba dengan peningkatan signifikan sampai 80,9%, Belitung 41%, dan Labuan Bajo 35%. Untuk menunjang program itu, pemerintah membangun aksebilitas, mulai pembangunan jalan hingga pembangunan bandara baru.

“Sektor pariwisata sering disebut sebagai mother industry karena sektor pariwisata selalu menjadi public relation suatu bangsa. Kalau sektor pariwisata maju, sektor lain juga akan ikut maju,” ucapnya kepada Media Indonesia, Sabtu (8/12) Mulai tahun depan, jelas Hiramsyah, fokus pemerintah dalam mengembangkan 10 Bali Baru

ialah dengan menarik sebanyak mungkin devisa melalui foreign direct investment (FDI) sehingga diharapkan 10 Bali Baru berkontribusi mendatangkan wisman. “Secara umum, sektor pariwisata kita penghasil devisa terbesar nomor kedua dengan target US$18 miliar.

Target itu sampai akhir tahun. Insya Allah tercapai,” tandas Hiramsyah yang juga Tenaga Ahli Menteri Pariwisata.

Dengan menerapkan sejumlah strategi, salah satunya program perioritas 10 destinasi Bali Baru, pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisman mencapai 20 juta orang pada 2019 dan wisatawan lokal sebanyak 275 juta orang.

Berikut 10 Bali Baru yang menjadi andalan sektor pariwisata nasional:

Danau Toba Toba, Sumatra Utara DANAU Toba merupakan danau terluas di Asia Tenggara yang terletak di Provinsi Sumatra Utara. Luasnya mencapai 1.145 kilometer dengan ketinggian hampir 1 km di atas permukaan laut dan dikelilingi deretan gunung berapi. Pemandangannya begitu cantik dengan banyak pohon pinus dan enau yang mengelilingi.

Jika mampir ke Pulau Samosir, nampak panorama alam yang indah

tiada tara, yakni terlihat gunung dan juga air terjun.

Saat ini pemerintah tenggah menggenjot pembangunan infrastruktur di kawasan itu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Salah satu infrastruktur yang telah dibangun, yakni Bandara Silangit. Bandara itu sudah difungsikan sejak Oktober 2018. Selain itu, pemerintah juga membangun jalan tol Medan-

Kualanamu yang ditargetkan kuartal II tahun depan sudah beroperasi. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan perekonomian daerah pun ikut terdongkrak. Sektor pariwisata di Danau Toba memang telah menjadi primadona. Terbukti pendapatan asli daerah (PAD) Danau Toba terus meningkat, Rp39 miliar pada 2016, menjadi Rp70 miliar pada 2017.

Tanjung Kelayang, Bangka Belitung PANTAI Tanjung Kelayang mungkin tidak sepopuler Pantai Tanjung Tinggi yang letaknya tidak jauh dari sini dan menjadi terkenal karena menjadi salah satu lokasi shooting Film Laskar Pelangi. Meskipun demikian, pantai ini sebenarnya juga menjadi salah satu lokasi dari film tersebut.

Pantai Tanjung Kelayang memiliki laut yang berair biru kehijauan,

bergelombang tenang dengan pasir pantai yang putih dan halus. Karena itu, pantai ini juga menjadi tempat berenang yang menyenangkan dan cukup aman. Di sisi pantai juga banyak terdapat pohon kelapa.

Di seberang pantai terdapat pulau yang terdiri dari tumpukan batu granit raksasa. Tumpukan granit ini membentuk formasi kepala burung. Oleh

karena itu, pulau granit ini kemudian disebut Batu Garude. Batu Garude menjadi salah satu landmark Pulau Belitung.

Berkat pariwisata, PAD Tanjung Kelayang pun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Misalnya dari Rp136 miliar pada 2015 menjadi Rp193 miliar pada 2017.

Tanjung Lesung, Banten KAWASAN Tanjung Lesung merupakan tempat wisata yang memiliki kekayaan hayati luar biasa dampak dari letusan Gunung Krakatau lebih dari seabad lalu. Bahkan, seringkali dijadikan lokasi penelitian oleh para ilmuwan baik di darat maupun laut.

Luas Tanjung Lesung 15 hektare dan merupakan salah satu

pantai yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Ke depan, kawasan Tanjung Lesung bakal dikembangkan menjadi resor internasional.

Jarak dari Jakarta ke Tanjung Lesung sekitar 170 kilometer dengan waktu tempuh lebih kurang 3,5 jam. Ada banyak aktivitas luar

ruang (outdoor) yang bisa dilakukan di sana, seperti menikmati keindahan alam, snorkeling, ataupun diving (menyelam).

Pariwisata di daerah ini menjadi prioritas. Itu dibuktikan dengan peningkatan PAD setiap tahunnya, dari Rp198 miliar pada 2016 menjadi Rp387 miliar pada 2017.

Kepulauan Seribu, DKI Jakarta BUKAN hal baru bila Kepulauan Seribu banyak dijadikan tujuan wisata karena lokasi yang dekat dengan ibu kota Jakarta. Luasnya mencapai 108 ribu hektare dengan ratusan gugusan pulau yang mengelilinginya.

Di antara pulau-pulau tersebut, yang paling banyak dikunjungi adalah Pulau Pari, Pulau Tidung, Pulau Harapan, Pulau Bidadari, serta beberapa pulau lain yang tak kalah indahnya.

Bahkan, ada yang didaulat sebagai cagar budaya seperti Pulau Kelor,

Pulau Cipir, dan Pulau Ornust. Di Pulau Kelor, misalnya, pengunjung dapat menemukan galangan kapal dan benteng Martello yang dibangun VOC untuk menghadapi serangan Portugis di abad ke-17 Namun penyedia jasa travel seringkali menawarkan Paket Wisata Pulau Seribu. Tujuannya antara lain Pulau Sepa yang jaraknya 90 menit dari Marina Ancol. Kondisi air laut yang jernih dan bersih sangat cocok untuk snorkeling. Pantai Sepa juga dikenal indah karena pantai landai

dan pasir putih. Selain itu,banyak wisatasan lokal dan mancanegara berjemur di pinggir pantai sehingga Pantai Sepa disebut sebagai Paradise for Divet.

Dengan adanya pengembangan dan perioritas kawasan itu menjadi 10 Bali Baru diharapkan PAD Kepulauan Seribu meningkat drastis. Pada 2016, PAD Kepulauan Seribu Rp15 miliar pada 2016. Kemudian pada 2017 meningkat menjadi Rp24 miliar.

Borobudur, Jawa Tengah CANDI Borobudur merupakan candi Budha terbesar di dunia dan termasuk salah satu situs warisan dunia yang dilindungi Unesco.

Letaknya berada strategis di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, serta diapit oleh beberapa gunung, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Pen-

gunungan Menoreh. Selain itu, dikelilingi dua sungai yaitu Sungai Progo dan Elo. Total relief pada Candi Borobudur berjumlah 2.672 dari 1.212 relief dekoratif dan 1.460 relief kisah. Setiap tahun, umat Budha memperingati Waisak di Candi Borobudur. Konon Budha akan ter-

lihat di puncak gunung bagian selatan.

Untuk kawasan destinasi ini, Kemenpar telah mengembangkan Borobudur sebagai World Cultural Masterpiece pada 2016. Adapun PAD Jateng-Yogyakarta (Borobudur) juga terus meningkat dariRp10 triliun pada 2016 menjadi Rp11 triliun pada 2017.

Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur BROMO menjadi salah satu destinasi favorit karena memiliki keindahan yang sangat menakjubkan. Hamparan pasir yang luas serta lokasi yang persis berada di dekat Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa Timur, kian menambah daya tarik Bromo.

Bahkan, pesonanya tidak kalah tenar dengan Pulau Dewata, Bali. Tinggi Gunung Bromo mencapai 2.329 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan termasuk gunung aktif di Indonesia. Sejumlah program telah dipersiapkan untuk menarik wisatawan. Program itu di antaranya penataan kawasan

Desa Ekowisata Boonpring Turen (2018), pembangunan branding GeoEcoculture Park, pembentukan image dan ikon budaya suku Tengger dan pelestarian budaya sekitar serta lingkungan berkelanjutan (2016), serta pengembangan Baobab Safari Resort & Convention Prigen (2018)

Mandalika, Nusa Tenggara Barat PEMERINTAH menetapkan Mandalika sebagai salah satu destinasi prioritas nasional. Secara geografis, kawasan wisata Mandalika memiliki luas 1.035 hektare di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah akan menyulap Mandalika layaknya Nusa Dua Bali pada tahun ini. Perubahan itu diperkuat dengan adanya beragam pantai indah di Mandalika yang mirip Bali, seperti Pantai Gerupuk, Serenting, Pantai

Tanjung, dan Pantai Aan. Mandalika menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan bawah laut yang memukau. Menariknya, setiap tahun, masyarakat Lombok Tengah merayakan upacara Bau Nyale yaitu ritual mencari cacing laut yang dipercaya sebagai jelmaan dari Putri Mandalika.

Di samping panorama yang eksotis, lokasinya yang dekat dengan Pulau Dewata juga ditaksir bakal mampu menarik 2 juta wisatawan mancane-

gara pada 2019. Aplagi, Malika juga bakal memiliki sirkuit pertama di dunia yang menawarkan keindahan pesona alam indah, solar cell farm lapangan golf, area komersial, dan pemandangan Samudera Hindia.

Sirkuit balapan Moto GP bertaraf internasional itu diperkirakan menghabiskan dana Rp6 triliun. Sektor pariwisata terus meningkatkan PAD Mandalika dari tahun ke tahun dari Rp69 miliar pada 2017 menjadi Rp89 miliar pada 2017.

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur LABUAN Bajo ialah salah satu di antara 10 Bali Baru yang memiliki perkembangan pembangunan paling cepat. Saat ini sudah mencapai 122,65%. Ada puluhan tempat wisata yang sangat bagus dan layak dikategorikan bertaraf internasional. Di antaranya, Taman Nasional Komodo.

Taman Nasional Komodo asalnya hanya ditujukan untuk melindungi komodo. Tapi seiring waktu dikembangkan lebih luas hingga menjadi tempat wisata yang direkomendasikan. Selain dapat melihat langsung satwa purba yang eksotis, yaitu Komodo, pengunjung juga bisa sekaligus

menikmati panorama yang super indah.

Letaknya berada di antara Pulau Sumbawa dan Flores, tepatnya di perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nusa Tenggara Barat. Area yang masuk dalam reservasi alam itu mencapai 2.321 km2. Tak hanya Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Padar juga masuk dalam area konservasi alam tersebut. Tentunya, untuk menuju kawasan taman nasional tersebut, pengunjung harus menuju ke Labuan Bajo di Flores atau ke Bima di Sumbawa.

Selain Pulau Komodo, wisata menarik lainnya di Labuan Bajo ialah Pantai Pede Pantai Gorontalo, Gua Batu Cermin, Pulau Bidadari, Kanawa, Pulau Wae Lulu, dan Puncak Waringin. Ada pula bukti, goa, hingga kedalaman laut. Uniknya, Labuan Bajo memiliki pantai berpasir pink yang hanya ada di delapan negara. Kunjungan wisatawan yang terus meningkat membuat PAD Labuan Bajo terus meningkat setiap tahunnya.

Pada 2016, PAD Labuan Bajo Rp91 miliar, meningkat menjadi Rp123 miliar pada 2017.

Wakatobi, Sulawesi Tengah KECANTIKAN bawah laut Wakatobi bukan hanya dikenal wisatawan lokal, melainkan sudah diakui hingga mancanegara. Bahkan, Wakatobi pernah masuk dalam ajang pameran pariwisata terbesar Internationale Tourismus-Borse Berlin (ITB).

Di perairan laut Wakatobi setidaknya ada lima jenis paus yang hidup di dalamnya, yaitu Beaked Whale, Pilot Whale, Sperm Whale, Bryde’s

Whale, dan Melonhead Whale. Selain itu ada enam jenis lumba-lumba di antaranya Bottlenoose Dolpin, Lumba-lumba kepala bundar, Risso Dolphin, Spinner Dolphin, dan Spotted Dolphin. Tidak kurang 70% dari total spesies karang juga ada di dasar laut Wakatobi beserta 590 spesies ikan. Wakatobi berada di jantung segitiga terumbu karang dunia (coral triangle).

Upaya pemerintah untuk mengembangkan pembangunan Wakatobi sudah 101,21%. Saat ini pemerintah tengah memetakan diving spot di Pulau Wangi-Wangi dan Kaledupa. Wakatobi juga menawarkan Kampung Bambu Kahiangga Pulau Tomia. Pengembangan di kawasan itu telah meningkatkan PAD Wakatobi meskipun belum signifikan. Pada 2016, PAD Wakatobi Rp1 miliar, meningkat menjadi Rp2 miliar pada 2017.

Pulau Morotai, Maluku Utara LETAK Pulau Morotai berada di Kecamatan Galela, Halmahera Utara.

Daratan hingga dasar perairannya menguak sebuah sejarah bukti Perang Dunia (PD) II yang menyimpan bangunan fisik dan sisa-sisa peralatan perang yang pernah terjadi di sana.

Sampai sekarang, sisa bukti PD II tersebut masih tersimpan. Pengunjung dapat menikmati sisa peperangan yang tersimpan di dasar laut, berupa bangkai pesawat Bristol Beufort dengan panjang sayap 20 meter.

Tak hanya warisan PD II, Morotai dikelilingi 35 pulau kecil dan dua pulau besar memesona.

Contoh, seperti Pulau Koloray dan Pulau Zumzum yang menawan.

Namun saking panasnya, Pulau Morotai kerap dijuluki sebagai Pulau Tiga Matahari. Di lain sisi, meskipun sebagaian besar wilayahnya lautan tetapi pengunjung akan banyak menemukan kerajinan besi putih dan aneka perhiasan dari sisa besi pada PD II.

Destinasi itu juga tengah digenjot pembangunan infrastrukturnya, yang kini telah mencapai 104,71%.

Dengan adanya pengembangan kawasan wisata itu, PAD Morotai diharapkan terus meningkat. PAD Morotai memang telah menunjukkan lonjakan yang signifikan. Pada 2016, misalnya dari Rp7 miliar naik menjadi Rp20 miliar pada 2017.

(Mut/S2-25)

8

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

MENYAMBUT ����

Menghidupkan Kekuatan Mencintai T

IBA-TIBA mendadak Desember lagi. Waktu melesat bagai kilat, meninggalkan jejak masalah tak kunjung lenyap. Resolusi baru harus dibuat sebelum resolusi lama terpenuhi. Masalah kian kompleks, tetapi daya baca kita kian cetek. Menjalani momen-momen padat politik, kita berkejaran dengan waktu untuk menghindari merenggangnya kohesi sosial, yang bisa kian menambah beban persoalan, ketimbang menyelesaikan tumpukan persoalan yang tertunda.

Pergantian tahun mestinya menjadi momen kelahiran kembali semua orang. Bunyi bel dan terompet pergantian tahun menandai ritus peralihan: mengeluarkan yang buruk ke masa lalu, memasukan yang baik ke masa depan.

Dalam menyikapi yang lama dan yang baru, ada dua jenis kebebalan yang harus dihindari.

Seseorang berkata, ”Ini tua, oleh karena itu bagus.” Yang lain menukas, ”Ini baru, oleh karena itu lebih baik.” Padahal, esensinya bukanlah yang lama atau yang baru, melainkan kebaikan apa yang didapat dari yang lama dan yang baru. Dalam mengarungi masa depan, sikap terbaik adalah ‘mempertahankan warisan masa lalu yang baik, seraya mengambil hal-hal baru yang lebih baik’.

Krisis Indonesia terjadi karena dalam menjalankan Reformasi banyak elite politik yang menempuh trayek yang salah: mempertahankan yang buruk, membuang yang baik. Tradisi korupsi lebih giat dipertahankan, tetapi tradisi pelayanan publik lebih malas dikembangkan. Kepedulian kuasa lebih diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan dengan kiat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lebih bebal ketimbang mengembangkan nilai-nilai baru pemerintahan yang baik dan bersih.

Nilai kehidupan

Luput dari keinsafan bahwa nilai kehidupan tidaklah ditentukan oleh tahun-tahun dalam kehidupan kita, tetapi oleh kehidupan kita dalam tahun-tahun tersebut. Bukan berapa lama kita berkuasa, melainkan nilai apa yang kita berikan selama berkuasa. Sebaik-baiknya kekuasaan ialah semakin lama berkuasa, makin banyak kebaikan yang ditanam. Seburuk-buruknya kekuasaan ialah semakin lama berkuasa, makin banyak keburukan yang ditinggalkan.

Pangkal keburukan kekuasaan bermula ketika orang lebih terobsesi ‘cinta kekuasaan’ (the love of power) ketimbang ‘kekuasaan untuk mencintai’ (the power to love). Krisis kenegaraan di negeri ini terjadi karena jagat politik lebih didekap orang-orang yang mencintai kekuasaan ketimbang kekuasaan untuk mencintai.

Di dalam krisis yang membutuhkan kekuasaan yang lebih bertanggung jawab pada kebaikan hidup bersama, para pemimpin justru lebih mencintai kekuasaan yang melayani kepentingannya sendiri. Seperti ironi yang dikeluhkan Thomas Paine, ”Ada saat-saat yang menguji jiwa manusia. Tentara tua (summer soldier) dan patriot

PARTISIPASI OPINI

muda (sunshine patriot), dalam krisis ini, menghindarkan diri dari pelayanan terhadap negerinya.”

Kemiskinan terparah bangsa ini bukanlah kemiskinan sumber daya, melainkan kemiskinan jiwa. Di tangan para pemimpin dengan mental pengemis, yang tak bisa memberi-melayani, hanya bisa diberi-dilayani. Seberapa banyak pun kekayaan sumber daya yang kita miliki tak akan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.

Oleh karena itu, pada momen menjelang kelahiran kembali semua orang di tahun baru nanti, yang perlu kita hidupkan ialah kekayaan jiwa: the power of love.

Cinta ialah obat bagi yang sakit, lilin bagi kegelapan, dan harapan bagi kebuntuan.

Kebanyakan penyakit ditimbulkan kalbu yang kusut.

Kekusutan jiwa dihantarkan ke dalam tubuh, menimbulkan ketegangan antara hati yang sakit dan tubuh yang sehat, berujung pada kerontokan. Obat paling mujarab untuk sakit mental, menurut Sigmund Freud, ialah cinta. Sedemikian kuatnya daya kuratif cinta sehingga Freud memandang ‘psikoanalisis pada hakikatnya merupakan pengobatan lewat cinta’.

Cinta menimbulkan banyak perbedaan. Orang yang bangkit dari keterpurukan kerap menuding kasih orangtua atau guru yang memotivasinya untuk berubah secara positif. Secara historis, jalan cinta inilah yang membuka jalan pembebasan Indonesia; membuat ide nasionalisme berpendar dari lingkaran ‘wong elite’ menjadi kesadaran ‘wong alit’ (kecil).

Yudi Latif

Cendekiawan bu masalah menghadang kita.

Namun, kekuatan cinta akan membuat yang sempit menjadi lebar, yang pengecut menjadi pemberani, yang miskin menjadi kaya. Kekuatan cinta akan mentransformasikan politik kecemasan menjadi harapan. Dengan menghidupkan visi pembebasan yang mempertimbangkan warisan baik masa lalu, peluang masa kini, serta keampuhannya mengantisipasi masa depan. Visi itu harus menjadi kenyataan dengan memperkuat kapasitas transformatif kekuasaan lewat aktualisasi politik harapan.

Menurut Donna Zajonc, dalam The Politics of Hope, untuk merealisasikan politik harapan suatu bangsa harus keluar dari tahap anarki, tradisionalisme, apatisme menuju penciptaan pemimpin pub lik yang sadar.

Pada tahap pertama, seluruh tindakan politik diabsahkan menurut logika pemenuhan kepentingan pribadi, yang menghancurkan sensibilitas pelayanan publik.

Pada tahap kedua, untuk mencapai sesuatu pemimpin mendominasi dan memarginalkan orang lain. Pada tahap ketiga, peluang-peluang yang dimungkinkan demokrasi tak membuat rakyat berdaya, justru membuatnya apatis.

Pada tahap keempat, tahap politik harapan, para pemimpin menyadari pentingnya merawat harapan dan optimisme dalam situasi krisis, dengan cara memahami kesalingtergantungan realitas

Mengenali arah perjuangan

Bung Karno mengingatkan, seorang pemimpin dengan ketulusan cinta kepada bangsanya harus mampu membujuk rakyat untuk mengenali arah perjuangan yang hendak dituju. Pemimpin harus dapat membangkitkan keyakinan jika mereka mampu mencapai tujuan dan pemimpin harus bisa mendorong rakyat bertindak menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Inilah yang disebut Soekarno sebagai trilogi daya cinta kepemimpinan: spirit kebangsaan, tekad kebangsaan, dan perbuatan kebangsaan.

Ketahanan daya cinta ini pula yang menjaga napas kebangsaan. Di tengah cengkeraman korupsi, kekerasan, dan maoso, kita memang jarang mendengar kisah perjuangan, kepahlawanan, dan keberhasilan. Namun, sesungguhnya negeri ini masih menyimpan banyak pejuang cinta tanpa pamrih. Misalnya ‘Suster Apung’ Andi Rabiah, yang dengan kekuatan cintanya mampu menyirami bumi yang kering, merenda kembali dunia yang terkoyak.

Cinta memperoleh pemenuhannya bukan pada apa yang bisa ia dapatkan, melainkan pada apa yang bisa ia berikan. ”Apa yang kuharap dari anakku, sudahkah kuberikan teladan baginya. Apa yang kuharap dari rakyatku, sudahkah kupenuhi harapan mereka,” ujar Lao Tzu. Menjelang tahun baru, seri-

serta kesediaan bekerja sama menerobos batas-batas politik lama. Kekuasaan digunakan untuk memijarkan keteladanan, memberi motivasi dan inspirasi yang memungkinkan orang lain mewujudkan keagungannya.

Warga menyadari pentingnya keterlibatan dalam politik sipil dan aktivisme sosial untuk bergotong royong merealisasikan kebajikan bersama.

Menyehatkan perbedaan

Dalam semangat gotong royong, kita bisa menyikapi perbedaan pilihan politik secara lebih dewasa, sebagai wahana saling belajar dan saling menyempurnakan. Perbedaan kerangka dukungan, seperti menjelma dalam poros pendukung petahana versus oposisi, bisa konstruktif sejauh perbedaan itu disikapi dalam spirit ‘yin dan yang’.

Seperti memandang kehadiran malam (gelap) dan siang (terang)--dua hal yang tampak berbeda, tetapi saling melengkapi sebagai bagian dari kesatuan kesempurnaan kehidupan.

Dalam semangat seperti itu, perbedaan pengelompokan politik dengan segala turunan perbedaan pilihan, platform, perilaku, dan identitas kolektifnya bisa membuat tiap pihak terpacu mengembangkan kompetisi yang sehat.

Kritik dan konter-argumen pihak lawan bisa menjadi batu uji untuk mengetahui dan mengatasi kelemahan sendiri, demi penyempurnaan visi, misi, dan program politik yang diusung untuk kebajikan publik.

Perbedaan bisa destruktif manakala disikapi dengan spirit Manichaean, yang memandang pihak lawan dalam kerangka pertempuran antara Ahuramazda (kekuatan terang) versus Ahriman (kekuatan gelap).

Dua kekuatan yang tak bisa didamaikan sehingga persaingan harus diakhiri dengan jalan yang satu mematikan yang lain. Dengan spirit seperti itu, kritik diproduksi dan dipandang sebagai cara menjatuhkan. Apa pun argumen dan program lawan dianggap salah.

Politik kehilangan daya reeksivitasnya karena tidak menemukan cermin untuk mengaca kelemahan dan kekurangan sendiri dari perspektif yang berbeda.

Sikap politik seperti itu memuluskan jalan menuju fasisme: untuk keberadaan suatu warna politik, warna lain harus dilenyapkan.

Perkembangan ke arah spirit politik Manichaean merupakan disrupsi besar dalam ideal-ideal budaya politik Indonesia. Budaya politik bangsa ini diidealisasikan bertumpu di atas nilai-nilai kegotongroyongan: satu untuk semua, semua untuk satu. Perbedaan garis politik dimungkinkan, tetapi tetap dalam kerangka semangat kekeluargaan yang dinamis.

Budaya politik gotong royong itu merupakan pancaran dari dunia kosmologi religi primordial di Tanah Air yang pada umumnya bercorak iluminasionisme.

Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan pasanganpasangan yang saling mengidentikasi, saling melengkapi, saling

bergantung yang terpancar dari sumber yang sama.

Berbeda dengan logika Aristotelian, yang menolak adanya kebenaran pada kedua sisi yang bertentangan, logika primordial suku-suku bangsa Indonesia cenderung bersifat monodualisme atau monopluralisme. Bahwa hidup berkembang dalam logika dwitunggal, loro ning atunggal (dua yang menyatu): siangmalam, laki-perempuan, teranggelap dan seterusnya. Bahkan, yang ‘beragam itu’ (Bhinna ika), pada dasarnya bisa dilihat sebagai ‘satu itu’ (tunggal ika).

Segala keragaman yang saling bergantung itu merupakan pancaran (iluminasi) dari ‘Yang Esa’ (Tuhan), yang tidak bergantung (Sumardjo, 2014).

”Kita akan tetap menjadi bangsa yang kuat. Yang ototnya kawat, dan balungnya besi, yang di dalam tubuhnya bersarang jiwa yang terbuat dari zat yang sama dengan zatnya halilintar dan guntur.”

Dengan pandangan hidup seperti itu, etos budaya Nusantara bersifat adaptif, gradualistik, estetis, dan toleran. Perbedaan bukan sesuatu yang harus ditolak atau paling jauh hanya bisa ditoleransi selama tidak membahayakan. Sebaliknya, perbedaan harus diterima secara riang gembira sebagai bagian dari kesempurnaan hidup, yang menimbulkan semangat untuk saling menyerap, berbagi, dan saling menghormati.

Pergeseran dalam menyikap perbedaan itu merupakan akumulasi dari krisis yang berlangsung pada ranah mental-kultural (karakter bangsa), ranah institusional, dan ranah material.

Bahwa perkembangan ketiga ranah tersebut telah melenceng dari imperatif moral Pancasila.

Hanya dengan jalan mengusahakan transformasi mentalkultural, institusional, dan material berlandaskan Pancasila, kita bisa mencegah perluasan spirit Manichaean dalam jagat politik kita. Spirit yang bisa merobohkan rumah kita bersama.

Negara ini memang menyimpan banyak masalah. Namun, dengan ketabahan yang dilandasi kekuatan mencintai untuk bersatu dan berbagi, kita masih bisa berdiri di garis optimisme.

Dengan semangat kebersamaan dalam perbedaan, kekuatan cinta mengatasi cinta kekuatan.

Di dalam kekuatan cinta, sesulit apa pun tantangan dan krisis yang kita hadapi, ”Kita akan tetap menjadi bangsa yang kuat.

Yang ototnya kawat, dan balungnya besi, yang di dalam tubuhnya bersarang jiwa yang terbuat dari zat yang sama dengan zatnya halilintar dan guntur.”

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP).

Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan: Usman Kansong (Nonaktif) Deputi Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Abdul Kohar, Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Don Bosco Selamun, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Iskandar Zulkarnain, Kania Sutisnawinata, Lestari Moerdijat, Muhammad Mirdal Akib, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong (Nonaktif) Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Punto, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Heryadi, Ida Farida, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Raja Suhud V.H.M, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Andhika Prasetyo, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cahya Mulyana, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dhika Kusuma Winata, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fetry Wuryasti, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hillarius U. Gani, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Ramdani, Retno Hemawati, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Satria Sakti Utama, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu Arto Subari, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Asisten Kepala Divisi: Iis Zatnika Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo, Ridha Kusuma Perdana, Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Meirisa Isnaeni, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Deputi Direktur Pengembangan Bisnis: Fitriana Saiful Bachri Deputi Direktur Sales & Marketing: Gustaf Bernhard R Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Kepala Divisi Digital Multimedia: Tjahyo Utomo Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya), Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi),

Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: Aris Munandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank

Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

SUARA ANDA

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

EDITORIAL

9

Tanggapan Editorial

13 Desember 2018

Papua Memang Luar Biasa

PAPUA memang sangat istimewa dan luar biasa. Ada pihak yang ingin merdeka dari NKRI disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB), bukan teroris.

Papua yang Istimewa M

P

ERSOALAN pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ialah masalah yang tidak pernah berakhir. Persoalan ini menjadi serius karena menyangkut hakikat dasar manusia yang luhur digerus untuk melanggengkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kondisi seperti itu mengajak kita untuk melihat secara saksama mengenai persoalan pelanggaran

kung keistimewaan itu terus diberikan, tetapi harus dibarengi pengawasan lebih agar segala keistimewaan tak dibajak segelintir elite di Papua.

P e n d e k a t a n ke s e j a h t e ra a n y a n g dikedepankan pemerintahan Jokowi-JK ialah cara ampuh untuk mengurai kebersengkarutan di Papua. Namun, kita juga perlu mengingatkan bahwa pendekatan keamanan tak boleh disimpan tatkala menghadapi kelompok separatis. Negara boleh memperlakukan Papua secara istimewa, tetapi juga harus menegakkan wibawa.

Ada Tokoh Kompeten

SAYA berharap tokoh-tokoh yang berkompeten membuat analisis evaluasi ekonomi-politik atas otonomi khusus Papua.

Perdana Abdi N

Bukan cuma di Papua

BUKAN cuma di Papua yang ada desa tertinggal. Namanya sekarang menjulang karena ada pengalihan saham perusahaan tambang dan lokasi wisatanya yang luar biasa.

Cahyaast

Presiden sudah Sering Datang

BANGSA ini terlalu baik terhadap Papua.

Baru zaman sekarang presiden berkalikali datang ke sana. Ternyata masih belum cukup juga. Ada apa dengan mereka?

Budi Hartono

Kerap Dengar Cerita

SERING dengar cerita-cerita tentang Papua dari mereka yang lama berada di sana.

Aretaningtyas

DUTA

Kirimkan komentar Anda atas tema: Perlu Implementasi Nyata Terkait Hak Asasi Manusia (10-15 Desember 2018) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

FORUM

Pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini, perlakuan pemerintah kepada Papua semakin istimewa. Pembangunan infrastruktur utamanya Jalan Trans-Papua dikebut. Untuk kali pertama, rakyat Papua pun bisa menikmati harga BBM sama dengan di daerah lain di Indonesia.

Karena itu, penegasan Jusuf Kalla bahwa pemerintah pusat tidak pernah mengambil kekayaan Papua dan justru menyubsidi rakyat Papua secara luar biasa benar adanya. Menurutnya, secara politik dan ekonomi, pusat total membangun Papua.

Kalla, juga kita, bukan hendak mengungkit-ungkit pemberian untuk Papua.

Wajar jika pusat memberikan perhatian lebih karena Papua masih serbakekurangan. Namun, wajar pula kita memberikan pengertian kepada seluruh rakyat Papua, terutama kelompok kriminal bersenjata atau separatis, bahwa Indonesia benar-benar total ingin membangun Papua.

Pusat memperlakukan Papua secara istimewa semata agar mereka segera lepas landas dari ketertinggalan. Kita mendu-

dirkan kesejahteraan, Indonesia justru membiarkan rakyat Papua berkubang dalam kesengsaraan. Katanya, Indonesia berlaku kejam kepada masyarakat Papua ketika berusaha mengatasi kelompok yang ingin merdeka.

Bahwa rakyat Papua sekian lama hidup nestapa, itu memang realitas. Bahkan, data teranyar Badan Pusat Statistik menyebutkan sebanyak 87% desa di Papua dan 82% di Papua Barat masih berkategori desa tertinggal.

Namun, salah fatal jika ada anggapan Indonesia bisanya hanya mengambil kekayaan dari Bumi Cenderawasih. Juga, keliru besar jika ada tudingan Indonesia sengaja membiarkan rakyat Papua sengsara. Harus kita katakan, di tengah masih banyaknya masalah di Papua, Indonesia sudah hadir sebagai negara. Pemerintah bahkan memperlakukan Papua sebagai anak kesayangan dengan memberikan banyak keistimewaan.

Lewat Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Papua diperlakukan khusus. Untuk posisi kepala daerah di Papua, misalnya, mutlak jatah orang asli Papua. Bantuan dana pun mengalir deras. Selain dana transfer daerah, umpamanya, Papua juga mendapatkan dana otonomi khusus yang sejak 2002 tak kurang dari Rp60 triliun.

ESKI sudah hampir setengah abad resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih saja ada sebagian rakyat Papua yang ingin memisahkan diri. Padahal, perhatian dari pemerintah pusat ke provinsi ujung timur Indonesia itu begitu luar biasa, yang sampai-sampai membuat provinsi lain sempat merasa iri.

Papua sah menjadi bagian dari NKRI lewat penentuan pendapat rakyat atau pepera alias referendum pada 1969, yang hasilnya juga diakui Perserikatan BangsaBangsa. Artinya, rakyat Papua bergabung dengan Indonesia bukan karena paksaan apalagi melalui perang, melainkan murni didorong kesukarelaan.

Persoalannya, hingga kini masih banyak persoalan di sana sehingga Papua terus jadi persoalan bagi Republik ini. Mesti diakui, selama puluhan tahun Papua memang akrab dengan paradoksial. Papua ialah tanah yang kaya raya, tapi sebagian besar rakyatnya hidup papa. Papua bumi yang damai, tetapi masyarakatnya dicekam ketakutan.

Pada konteks itulah beragam jenis tudingan miring membanjiri pemerintah Indonesia. Katanya, Indonesia bisanya hanya mengeruk habis-habisan kekayaan alam Papua. Katanya, alih-alih mengha-

@ayyubi_faried

Persoalan yang tidak Pernah Berakhir HAM, seperti eksploitasi tenaga kerja.

Bukan hal baru ketika ada perusahaan yang melanggar hak buruh, mempekerjakan anak di bawah umur, hingga tak terjaminnya

aturan keselamatan.

John Locke dalam Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama (2010), HAM ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang

bersifat kodrati. Oleh karena itu, hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan kodrat yang tidak bisa dilepaskan dari dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, inti dari

dari HAM ialah menghargai kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang mesti dijunjung tinggi harkat dan martabatnya.

Tidak semua perusahaan melanggar hak-hak pekerjanya. Banyak

juga yang menjadikan karyawannya sebagai aset sehingga hak-haknya terpenuhi dengan baik. Perusahaan seperti inilah yang bisa disebut peduli, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi HAM.

Agustinus Sukarno Anggota Komisariat PMKRI STPMD-APMD Yogyakarta

Bansos Rastra Siap Bertransformasi ke BPNT H ASIL evaluasi penyaluran bantuan sosial pangan berupa Bansos Rastra dan BPNT pada tahun 2018 dinilai efektif dan membantu kebutuhan keluarga kurang mampu.

Hal itu terungkap dalam seminar Hasil Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial, di Hotel Merapi Merbabu, Yogyakarta, Rabu (12/12). “Hasil di lapangan cukup baik, masyarakat puas. Masalah ketepatan sasaran, kuantitas, harga, manajemen, dan waktunya sudah bisa teratasi,� kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi ZA Dulung.

Menurut Dirjen PFM Kemensos, evaluasi yang dilakukan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta akan menjadi bahan pelaksanaan Bansos Pangan 2019.

Pada seminar tersebut, hadir sebagai pembahas Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kemensos Mumu Suherlan, Direktur Penanganan Fakir Miskin Pedesaan Kemensos Naziarto, Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Kemensos Hasbullah, Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono dan Istiana Herawati selaku peneliti.

dan Papua Barat.

Evaluasi program Bansos Rastra melibatkan 720 responden terdiri dari unsur koordinator, pelaksana, dan KPM. Unsur koordinator atau lebih dikenal dengan Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan kabupaten/kota terdiri dari Penanggungjawab (Bupati/Wali kota), Ketua (Sekretaris Daerah), Sekretaris (Kepala Dinas Sosial) dan beberapa unit kerja terkait, seperti pimpinan Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan, Badan Pusat Statistik, dan instansi terkait lain.

Secara umum, ucap Istiana, program Bansos Rastra 2018 berjalan bagus dan tergolong efektif karena benar-benar bisa langsung dirasakan masyarakat. “Secara umum program Bansos Pangan bagus,

Evaluasi Bansos Rastra Istiana yang juga Ketua Tim Evaluasi Bansos Pangan 2018 menjelaskan, kegiatan evaluasi Bansos Rastra tahun 2018 dilaksanakan di 15 Provinsi dengan sampel 16 kota/Kabupaten yang meliputi Wilayah I (Provinsi Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat), wilayah II (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur), dan wilayah III di Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua,

SANGAT EFEKTIF

EVALUASI CAPAIAN HASIL ,QGLNDWRU 3HQFDSDLDQ 7 .HPDQIDDWDQ %DQWXDQ .HSXDVDQ .30

:,/ ,

Manfaat 83,03

:,/ ,, :,/ ,,,

/(*$/,7$6

'8.81*$1

Waktu 90,54

EFEKTIVITAS dari Aspek Prosedur, SDM, Sarana Prasana dan Pendanaan

Pendanaan 68,97%

SANGAT EFEKTIF

Prosedur 92,23%

Sarpras 96,04%

bbp3ks.kemsos.go.id

2

REKOMENDASI • • • •

Penentuan satu data BDT Jaminan tindak lanjut aduan daerah Perdirjend kontribusi daerah pelaksanaan bansos pangan Penyesuaian nilai bansos dengan biaya hidup daerah Sekretariat Direktorat Jenderal Penganan Fakir Miksin Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 2018

5

SDM 84,16%

.HSXDVDQ .30 7,'$. ',3(1*$58+, .LQHUMD 3URJUDP

NHEXWXKDQ %(5$6 GDQ 3527(,1

EFEKTIVITAS dari Aspek Prosedur, SDM, Sarpras dan Pendanaan

Prosedur 91,31%

3

Terendah Rp. 22.200.000 Kabupaten Kolaka Timur) Tertinggi Rp. 6.000.000.000 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

6

EFEKTIVITAS Implementasi Program Indikator : Keberadaan Pedum; Penetapan Pagu; Penerima Manfaat; Perubahan DPM; Peluncuran dan Sosialisasi; Pemantauan dan Evaluasi; Pelaksanaan ke Titik Distribusi (TD); Pelaksanaan ke Titik Bagi; dan Pembiayaan.

Efektif

80%

Kendala: di Kota Ambon perubahan DPM1 menjadi DPM2 belum dapat dilaksanakan. kemsos.go.id

Rekomendasi Meski sudah efektif dan memiliki nilai kepuasan 80%, menurut Istiana, pemerintah masih perlu meningkatkan dan memperbaiki program tersebut agar lebih baik dan menjadi lebih sangat efektif. “Kalau diperbiaki lagi, pasti lebih bagus lagi hasilnya,� kata Istiana.

Salah satu yang menjadi rekomendasi B2P3KS ialah melakukan penguatan tim koordinasi (Tikor) di lapangan karena tim evaluasi B2P3KS menemukan belum berfungsinya Tikor di lapangan. “Kalau di luar Jawa kendala geogarfis juga berpengaruh,

Indikator : Pencapaian 7T, Kemanfaatan Bantuan, Kepuasan KPM

bbp3ks.kemsos.go.id

Kendala

91.9%

91.6% 88.75%

Rastra tidak dapat dicairkan secara rutin setiap bulan dengan alasan kondisi geografis dan cuaca.

%HUPDQIDDW (NRQRPL %HUPDQIDDW 6RVLDO .30 3XDV

EVALUASI Dampak Program Indikator : Konteks, Input, Proses, dan Produk

.HPDQIDDWDQ 3URJUDP ',3(1*$58+, .LQHUMD 3URJUDP

Sarpras 89.71% Pendanaan 69.08%

(sangat efektif), yakni rerata 89,78%. Hal itu mengindikasikan bahwa secara keseluruhan program BPNT sudah sangat baik/efektif seperti yang diharapkan (tepat sasaran, harga, jumlah, kualitas, waktu, administrasi, dan manfaat).

Hasilnya menyebutkan, efektivitas penyaluran BPNT dari aspek tujuan, legalitas dan dukungan daerah, masing-masing mendapatkan angka di atas 90%. Sebagai contoh untuk aspek tujuan di wilayah I meraih angka 98,67%, wilayah II 98,52%, dan wilayah III 97,91%.

EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA T. Manfaat T. Admin 79.82% T. Waktu 79.15% T. Kualitas T. Jumlah T. Harga 77.1% 82.65% T. Sasaran

94%

%HUPDQIDDW 6RVLDO

Kualitas 97,16

4

EFEKTIVITAS dari Aspek Legalitas, Tujuan, dan Dukungan

SANGAT EFEKTIF

.30 3XDV

%317 EHUNRQWULEXVL GDODP SHPHQXKDQ

,QGLNDWRU 3HUVLDSDQ (GXNDVL GDQ 6RVLDOLVDVL 5HJLVWUDVL 3HQ\DOXUDQ 3HPDQIDDWDQ 3HQJHQGDOLDQ GDQ 3HQJDGXDQ

kemsos.go.id

1

KONTRIBUSI

BELUM ADA ATURAN YANG MENGIKAT DAERAH

KENDALA :

%HUPDQIDDW (NRQRPL

Jumlah 93,34

.HPDQIDDWDQ 3URJUDP ',3(1*$58+, .LQHUMD 3URJUDP

Terendah Rp. 25.200.000 Kabupaten Mojokerto Tertinggi Rp. 4.800.000.000 Kota Bandung

Pemahaman KPM Minim KPM Sangat Tergantung Pendamping Belum Ada 1 Pemahaman Ttg BPNT

Harga 91,94

GL .DEXSDWHQ GDQ .RWD PHOLSXWL ZLOD\DK , ,, GDQ ,,,

,QGLNDWRU .RQWHNV ,QSXW 3URVHV GDQ 3URGXN

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM

85,43% SANGAT EFEKTIF

Evaluasi BPNT Terkait BPNT, B2P3KS juga melakukan penelitian. Disebutkan bahwa hasil penelitian dari aspek context (kebijakan, tujuan dan dukungan daerah serta pihak terkait), program BPNT tergolong dalam kategori efektif.

Penyebabnya, karena secara umum program BPNT memiliki payung hukum dan tujuan yang jelas serta diterima di semua daerah yang menjadi sasaran program.

Evaluasi BPNT melibatkan 34 kota/kabupaten dengan rincian: Wilayah I yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Medan, Kota Bengkulu, Kota Solok, Kota Palembang, Kota Tanjung Pinang, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kota

EVALUASI PENGARUH PROGRAM

23 Lokasi Mengalokasikan BPNT dalam APBD

SDM 95,98%

Sasaran 82,23

7T

Adminis trasi 88,22

78-8$1

baik. Hal itu ditunjukkan dengan nilai yang tinggi pada Bansos Rastra 80,03% KPM puas.

GLODNVDQDNDQ GL .DEXSDWHQ .RWD PHOLSXWL ZLOD\DK , ,, GDQ ,,,

GLODNVDQDNDQ GL .DEXSDWHQ .RWD PHOLSXWL ZLOD\DK , ,, GDQ ,,,

EFEKTIVITAS dari Aspek Legalitas, Tujuan, dan Dukungan

hasilnya di atas 90%,� katanya.

Istiana menjelaskan, skor penilaian dalam kisaran 40%-100% dengan rincian: 86%100% (sangat efektif), 70%-85% (efektif), 55%-70% (cukup efektif), 40%-55% (tidak efektif), dan di bawah 40% (sangat tidak efektif).

Dari sisi aspek input, menyangkut sumber daya manusia (SDM), prosedur, sarana, dan anggaran, baik Bansos Rastra di wilayah I, II, dan III, secara umum sudah sangat efektif. “Program sudah didukung SDM yang kompeten, sarana, dan prasarana memadai, tapi aspek pendanaan masih perlu mendapat perhatian lebih,� katanya.

Sementara itu, ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) Bansos Pangan 2018, menurut Istiana, sudah memenuhi harapan ketepatan sasaran, harga, jumlah, kualitas, waktu, administrasi, dan manfaat dengan

Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Garut, dan Kota Cirebon; Wilayah II meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Jakarta Utara, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar, dan Kota Kupang; dan Wilayah III meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kota Ternate. Evaluasi program BPNT ini melibatkan 1.529 responden Dari sisi input, program BPNT memiliki SDM, sarana-prasarana, dan prosedur serta aturan yang secara umum sangat efektif, namun pada dari sisi pendanaan masih kurang optimal. Aspek pendanaan pada ketiga wilayah tidak ada yang tergolong sangat efektif, pendanaan di wilayah II berada di kategori efektif, sedangkan di wilayah I dan III cukup efektif.

Kendala khusus pada aspek input antara lain kurangnya koordinasi antara tim koordinasi dan pendamping serta pihak bank terkait penyaluran BPNT dan adannya kekurangan sarana E-warong, khususnya mesin EDC dan ketersediaan kertas struk transaksi untuk bukti penyaluran bantuan.

Sementara dari aspek proses, pelaksanaan program BPNT secara keseluruhan sudah sesuai dengan pedoman umum dengan wilayah II dalam kategori sangat efektif dan wilayah I dan III tergolong kategori efektif.

Namun, masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih yakni pada proses persiapan (koordinasi), pemutakhiran data, edukasi dan sosialisasi, dan layanan pengaduan dari beberapa pihak terkait.

Sedangkan dari aspek produk, Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di semua wilayah tergolong sangat tinggi

.HSXDVDQ .30 7,'$. ',3(1*$58+, .LQHUMD 3URJUDP

KONTRIBUSI

0DPSX 0HPHQXKL .HEXWXKDQ 3DQJDQ

REKOMENDASI • • • •

3HQ\LDSDQ GDHUDK PHQXMX WUDQVIRUPDVL NH %317 2SWLPDOLVDVL PHNDQLVPH 6,.6 1* 6LQHUJLWDV SHQGDPSLQJDQ SURJUDP 3.+ 7.6. .RUWHNV

2SWLPDOLVDVL KRWOLQH VHUYLFH XQWXN DGXDQ PDV\DUDNDW Sekretariat Direktorat Jenderal Penganan Fakir Miksin Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 2018

misalnya, sinyal. Pengaruhnya besar karena akhirnya tidak bisa berkordinasi terkait dengan blankspot,� katanya.

Mumu Suherlan mengaku mendapat masukan berharga dari hasil evaluasi B2P3KS terkait dengan evaluasi program Bansos Pangan 2018. Menurutnya, hasil tersebut bisa menjadi cambuk bagi pemerintah darah untuk lebih giat dalam membantu pelaksanaan bansos pangan.

Beralih ke BPNT Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengatakan, banyak daerah yang sudah menyatakan siap mentransformasi penyaluran bantuan dari Rastra ke bantuan pangan nontunai (BPNT). “Banyak daerah menyatakan siap, walau di awal tidak pernah merasa siap,� katanya, seusai menghadiri seminar Evaluasi Bansos BPNT Tahun 2018 Wilayah 3 Kemensos, di Kota Bandung, Jumat (7/12). Acara tersebut bertajuk Tercapainya 6T dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Bansos Pangan.

Andi ZA Dulung menargetkan, awal tahun depan semua daerah sudah siap menyalurkan BPNT kepada warga penerima PKH. Penyaluran bantuan melalui anjungan tunai mandiri (ATM) ini diyakini lebih mudah jika dibandingkan dengan Rastra. “Jauh lebih bagus karena keuangan bank lebih mudah daripada beras,� katanya.

Selain itu, menurutnya, masyarakat penerima pun merasa lebih senang diberi BPNT karena lebih fleksibel dalam penggunaannya.

Jika diberi Rastra, mereka otomatis hanya akan mendapat beras. Padahal, kebutuhan pangan setiap keluarga belum tentu sama dan tertuju pada komoditas itu. “Dalam program (BPNT) ini ada konsep memberi kebebasan. Mau beli beras, telur, diberi kebebasan. Kalau beras (rastra), kamu mau ini ya terima,� katanya.

Tak hanya itu, dengan BPNT pun menunjukkan adanya upaya pengenalan perbankan kepada keluarga menengah ke bawah itu.

Selama ini, menurutnya penerima PKH banyak yang tidak mengenal sistem perbankan sama sekali. “Ini kan sama dengan mengenalkan mereka ke perbankan. Yang awalnya tidak tahu ATM, sekarang mau enggak mau harus kenal,� katanya.

Karenanya, dengan dilaksanakannya BPNT ini, lanjutnya, para pendamping PKH harus lebih aktif dalam mendampingi penerima. “Di situlah pendamping harus aktif karena mereka sangat tergantung pada pendampingan itu,� katanya. (FU/BY/S1-25)

10

PERKOTAAN

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

Samsat Jakarta Timur Bikin Warga Kecewa PELAYANAN di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Jakarta Timur mengecewakan warga. Tidak ada petugas yang memberi informasi, antrean yang tidak teratur, jumlah kursi tunggu yang sedikit, dan waktu tunggu yang lama terjadi di kantor itu, kemarin.

“Saya bingung harus bertanya ke mana? Saya juga dilempar ke sana ke mari dan tidak ada informasi yang jelas dari petugas,” ungkap Riana, 36, warga Cipinang Besar Selatan, saat antre di loket surat ketetapan pajak, lantai 3, Kantor Samsat Jakarta Timur.

Setali tiga uang, Rezky, 41, warga Cililitan, juga mengaku kecewa karena pelayanan Samsat Jakarta Timur tidak memuaskan. Tidak banyak petugas yang bisa dimintai informasi dan tidak ada petugas yang mengatur kerumunan antrean.

Akibatnya, sesekali pembayar pajak adu mulut dengan sesama warga.

“Kalau begini sih mending saya bayar dendanya saja, enggak usah diputihkan. Orang disuruh bayar pajak, tapi kok tidak nyaman,” ujarnya.

Warga lain, Risa, 26, juga dihinggapi kekesalan. Dia sudah beberapa kali datang, berada di antrean panjang dan menghabiskan waktu lama.

“Kalau memang dokumen yang saya bawa tidak lengkap, ya sudah, saya akan pulang saja.

Saya gak mau lagi menunggu lama-lama kayak begini,” tandasnya.

Kantor Samsat Jakarta Ti-

mur dipenuhi warga sepekan terakhir karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menelurkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, roda dua, roda empat, dan lebih yang terlambat dibayar. Batas akhirnya pada 15 Desember.

Karena tidak ada denda, kesempatan itu dimanfaatkan warga dengan mendatangi kantorkantor samsat di Jakarta.

Di Kantor Samsat Jakarta Timur, kondisinya terlihat penuh sesak sejak pagi. Kepadatan juga terasa sejak dari Jalan DI Panjaitan hingga ke pintu masuk kantor Samsat. Jalan di depan kantor itu pun macet.

Padatnya pembayar pajak juga tampak dari banyaknya kendaraan motor yang terparkir. Motor-motor tidak hanya terparkir di lokasi parkir resmi, tetapi juga di pinggiran area dalam gedung Samsat.

Saking padatnya petugas parkir membiarkan mereka menaruh motor di area parkir mobil.

Di dalam kantor pun kondisinya tidak lebih baik. Banyak pembayar pajak duduk di lantai lantaran jumlah kursinya kurang.

Seperti yang dikeluhkan warga, tidak banyak petugas yang bisa dimintai informasi.

Bahkan, selepas waktu istirahat pukul 13.00 WIB, informasi yang diinginkan warga terkait dengan dokumen yang harus dibawa, tetap sulit didapat.

Beberapa di antara mereka nekat bertanya kepada petugas berseragam Polri atau sesama pembayar pajak. (Aya/J-3)

Parkir di Sudirman-Thamrin Rp69 Ribu per Jam PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem zonasi untuk tarif parkir pada 2019.

Dengan sistem ini, tarif parkir mobil di zonasi SudirmanThamrin bisa berubah menjadi Rp69 ribu per jam dari saat ini yang berkisar Rp5.000 hingga Rp12 ribu per jam.

Dengan penerapan tarif parkir baru ini, Pemprov DKI ingin warga beralih menggunakan transportasi umum dan tidak menggunakan kendaraan pribadinya dalam beraktivitas sehari-hari. Selain menaikkan tarif pajak parkir, Pemprov DKI melalui Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI juga akan menaikkan pajak biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada 2019.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko, menegaskan, rencana kenaikan tarif parkir masih dikaji dan belum sampai dalam tahap penentuan harga tarif parkir.

Menurut dia, kenaikan tarif parkir harus melalui revisi peraturan daerah (perda) perparkiran dengan turunannya peraturan gubernur (pergub).

“Kita belum bicara tarif parkir yang ditetapkan. Baru bicara kajian jumlah satuan ruas parkir.

Di Sudirman-Thamrin itu satuan ruas parkir roda empat berjumlah Rp69 ribu dan roda dua Rp54 ribu,” kata Sigit, kemarin.

Sebelumnya, Sigit juga mengatakan Pemprov DKI akan mengurangi satuan ruang parkir di kawasan SudirmanThamrin seiring diterapkannya kenaikan tarif parkir di Jakarta pada 2019.

“Sementara di kota, untuk mendorong penggunaan public transportation (angkutan umum) kami akan mengurangi ruang parkir di SudirmanThamrin termasuk menerapkan tarif yang lebih tinggi daripada hari ini,” katanya.

Dishub DKI mencatat ruang parkir di kawasan tersebut dapat menampung hingga 64 ribuan untuk kendaraan roda empat dan 58 ribu untuk kendaraan roda dua.

Pengurangan satuan ruang parkir ini, kata Sigit, untuk mendorong masyarakat memilih menggunakan kendaraan umum yang terintegrasi dalam Jak Lingko, baik berupa bus maupun kereta nantinya.

Sementara itu, penyediaan ruang-ruang parkir pada sejumlah titik di pinggir Jakarta, seperti di Lebak Bulus, dan Fatmawati, Jakarta Selatan, di luar yang bersinggungan langsung dengan fasilitas transportasi publik akan dibangun fasilitas park and ride.

Fasilitas itu merupakan kegiatan parkir kendaraan pribadi untuk kemudian dilanjutkan naik angkutan umum.

(Ssr/J-2)

ANGGOTA TNI MENJAGA POLSEK CIRACAS: Sejumlah anggota TNI berjaga di Polsek Ciracas, Jakarta Timur, kemarin. Penjagaan polsek diperketat

ANTARA/RENO ESNIR

pascaperusakan dan pembakaran dilakukan ratusan massa pada Rabu dini hari (12/12) yang dipicu ketidakpuasan atas penanganan kasus pemukulan seorang anggota TNI.

Setelah Dibakar Polsek Ciracas Layani Publik Polisi telah menangkap pasangan suami-istri yang sempat masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus pengeroyokan anggota TNI. FERDIAN ANANDA MAJNI ferdia@mediaindonesia.com

P

ELAYANAN publik di Kantor Polisi Sektor Ciracas, Jakarta Timur, mulai normal, kemarin, sehari setelah terjadi pembakaran polsek ini, Rabu (12/12) dini hari. Di saat yang sama, polisi masih terus menyelidiki para pelaku pembakaran tersebut.

Untuk sementara waktu, pelayanan publik tidak dilakukan di kantor polsek, tetapi dilakukan di sekitar area polsek. “Pelayanan publik sudah dilakukan, tetapi dialihkan. Hari ini pelayanan dicoba oleh Polda Metro di areal Polsek Ciracas. Saya mohon untuk kasus Ciracas ini, teman-teman bersabar karena tim masih bekerja,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, kemarin.

Dedi menyebutkan tim penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur masih terus mendalami guna menangkap para pelaku pembakar

polsek. Tim yang dibentuk kapolda sedang bekerja memeriksa saksi-saksi, menganalisis seluruh alat bukti, kemudian mengidentifikasi dari seluruh informasi yang didapat,” jelasnya.

Dedi juga meminta masyarakat bersabar dan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur terkait peristiwa tersebut. “Artinya, kita tidak boleh membuat kesimpulan tanpa pembuktian yang ilmiah, ini tidak boleh. Kepolisian harus bekerja secara profesional. Saya minta rekanrekan memberikan kesempatan kepada tim ini untuk bekerja lebih dulu,” terangnya.

Sebelumnya, ratusan orang yang diduga anggota TNI mendatangi dan membakar Kantor Polsek Ciracas, Selasa (11/12) malam hingga Rabu (12/12) dini hari. Perusakan disertai pemukulan terhadap anggota polisi dan warga sipil yang melintasi kawasan itu.

Massa juga menghancurkan ken-

daraan dinas, sejumlah properti milik polsek, serta kendaraan sipil.

Aksi ini diduga sebagai reaksi dari pengeroyokan dua anggota TNI, Kapten Komarudin dan Prajurit Satu Rivo Nanda di sebuah lahan parkir kawasan Arundina, Cibubur, Jakarta Timur.

Suami-istri Terkait dengan pengeroyokan itu, polisi kemarin menangkap pasangan suami-istri yang menjadi dan sempat masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus pengeroyokan tersebut. Pasutri berinisial IH dan SR ditangkap di Jalan Raya Citayam, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, di Jakarta, Kamis, dua tersangka tersebut langsung dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan.

Hingga saat ini, polisi telah menangkap empat tersangka pengeroyokan tersebut. Dua tersangka lainnya, AP dan HP alias E, ditangkap, Rabu (12/12) malam. Satu orang lagi masih DPO berinisial D. Menyusul insiden parkir tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies

Baswedan, menyatakan pihaknya segera memanggil Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perparkiran DKI Jakarta, Tiodor Sianturi, untuk memastikan tidak ada lagi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan juru parkir (jukir).

Pemanggilan ini juga memberikan pengertian kepada Tiodor agar melakukan penertiban tukang parkir yang melanggar aturan. “Ya, nanti akan saya panggil khusus UPT Perparkiran Dishub DKI untuk kita bisa menertibkan perparkiran agar tidak muncul problem-problem seperti ini,” ujar Anies, kemarin.

Anies berjanji akan melakukan evaluasi terhadap UPT Perparkiran DKI terkait sistem perparkiran di Ibu Kota. Dia pun berharap masyarakat tidak mudah tersulut emosi atas kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh jukir itu.

“Terkait perparkiran kami akan panggil untuk review apa yang perlu ditertibkan, kami akan tertibkan. Sebetulnya, kejadian percikannya bisa apa saja, ya. Namun, yang penting justru kita semua bisa menjaga diri dengan baik dengan tertib situasi apa pun bisa tenang,” ujarnya. (Fer/ Ssr/*/J-2)

Kali Angke Tebar Ancaman ke 8 Kelurahan KERJA lamban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi Kali Angke akan menyebabkan bencana di delapan kelurahan di Jakarta Barat.

Ancaman bencana juga akan terjadi pada ribuan bangunan akibat Kali Pesanggarahan, Kali Sekretaris, dan Kali Smonggol yang mengalami pendangkalan belum dinormalisasi.

“Tahun ini masih terancam banjir. Insya Allah, tahun depan kami benahi. Semoga sungai-sungai itu bisa dinormalisasi dan bangunan di sempadannya bisa ditertibkan,” janji Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Imron Syahrir, kemarin.

Di Kali Angke, lanjutnya, pemprov sulit melakukan normalisasi karena sejumlah bangunan dan lahan belum dibebaskan. Salah satunya lahan milik PT Sari Kebon Jeruk Mas yang sudah bangkrut. Lahan lain yang harus dibebaskan juga masih berstatus sengketa.

Delapan kelurahan di Jakarta Barat yang masih terancam banjir, ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Jupan Royter, ialah Kembangan Utara, Rawa Buaya, Duri Kosambi, Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Kapuk, Kedoya Utara, dan Kedaung Kali Angke. “Kemarin malam, kawasan itu dinyatakan siaga tiga. Ketinggian air mencapai 2,25 meter,” tuturnya, kemarin.

Banjir membuat ratusan bangunan

MI/PIUS ERLANGGA

ANCAMAN BANJIR: Anak-anak bermain di makam yang terendam banjir

di TPU Semper, Jakarta Utara, pekan lalu. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, ancaman banjir di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara cukup mengkhawatirkan.

warga di RT 07/01 dan RT 11/04 Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan, tergenang. Warga harus mengungsi di RPTRA Kembangan Utara dan baru bisa kembali ke rumah menjelang pagi.

Pada musim penghujan tahun ini, Plt Kepala Dinas Kehutanan DKI Ja-

karta Suzi Marsitawati menyatakan ada tiga masalah yang menghantui Ibu Kota. Selain banjir, ada ancaman tanah longsor dan pohon tumbang.

“Hujan deras disertai angin kencang menjadi penyebab rentannya DKI Jakarta terhadap ancaman ketiga jenis potensi bencana itu,” tandasnya.

Suzi menambahkan, pohon tumbang bukan hanya disebabkan hujan disertai angin kencang, melainkan juga akar pohon yang tidak lagi kukuh karena sudah tua. Dalam dua pekan terakhir sudah 190 kendaraan bermotor yang tertimpa pohon tumbang.

“Kami mengantisipasinya dengan memangkas pohon yang tergolong tinggi dan mengecek kekuatan akar pohon.”

Sampai saat ini, bencana banjir juga masih terjadi secara sporadis di sejumlah titik. Di Jakarta Selatan, banjir terjadi di Pancoran, Mampang Prapatan, MT Haryono, dan Duren Tiga.

BPBD DKI juga menyoroti wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai daerah rawan banjir, khususnya di bantaran sungai. Warga di lokasi itu harus segera direlokasi.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan, jajarannya sudah melakukan antisipasi dengan menempatkan pompa-pompa di daerah dataran rendah untuk mengendalikan debit genangan air.

Saluran air di gorong-gorong juga dijaga kebersihannya sehingga tidak menghambat aliran air.

“Untuk jangka panjang, kami membangun drainase vertikal mulai 2019 secara masif,” tuturnya.

Menurut Anies, terhadap bangunan yang berisiko longsor tidak ada pilihan selain membongkarnya.

(Ssr/J-3)

REGIONAL

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

Emil Abaikan Penilaian 100 Hari Pertama GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tidak menghiraukan penilaian kinerja 100 hari pertama terkait kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum. Sebab, itu tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai kinerja pemerintahan. “Saya enggak ngerti, budaya 100 hari bikinan siapa sih,� tukas Kang Emil, sapaan untuk Ridwan Kamil, saat menjawab wartawan terkait tepat 100 hari pertama kepemimpinannya pada 14 Desember (hari ini), kemarin. Emil menegaskan, kinerja suatu pemerintahan tidak bisa diukur dari 100 hari pertama. Pijakan awal yang dibangunnya saat ini tentu belum bisa memberi arti yang signifikan, khususnya untuk masyarakat. “Budaya kerja enggak diukur 100 hari,� tegasnya.

Dia menyerahkan penilaian kepada masyarakat dan kembali memastikan pihaknya tidak akan menjadikan ini sebagai hal yang penting. “Saya kembalikan ke masyarakat. Apakah ekspektasi (warga) ini sesuai atau tidak,� dalihnya.

Menurut Emil, dirinya bersama Uu dan unsur lainnya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha bekerja semaksimal mungkin. “Nya ku gawe mah teu kaitung (dengan bekerja enggak terasa sudah 100 hari saja),� katanya.

Dia pun menyebutkan beberapa program yang sudah diluncurkannya untuk membawa perubahan di Jawa Barat. Misalnya, launching Maghrib Mengaji di Sukabumi, kemarin. Besok (hari ini) peningkatan literasi dan street library di Kota Bogor.

Dia mengakui pada 100 hari pertama ini ada target program yang meleset, yakni pemasangan pemisah jalan (road barrier) untuk meminimalkan dampak kecelakaan di beberapa wilayah. Hal itu terjadi karena peralatan yang diimpor dari Korea Selatan tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. “Enggak ngerti, teknis banget, enggak hafal,� katanya. Sayang saat ditanya di mana lokasi yang akan dipasang alat tersebut, Emil tidak tahu.

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi gagasan dan program Emil-Uu di awal kepemimpinan ini.

Namun, Ineu berharap program-program yang telah diluncurkan harus sudah matang dalam perencanaan. (BY/N-3)

PEMUSNAHAN BARANG SITAAN BEA CUKAI: Petugas dari Dirjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sumatra Bagian Timur memusnahkan barang ilegal sitaan di Palembang, kemarin.

Dirjen Bea Cukai Kanwil Sumbagtim sepanjang 2018 berhasil menyita berbagai macam barang ilegal senilai Rp71,88 miliar dari 636 penindakan.

MI/DWI APRIANI

Indonesia jadi sasaran permanen penyelundupan narkoba jaringan internasional. Kebutuhan jelang pergantian tahun dipastikan meningkat drastis.

ARNOLDUS DHAE

arnold@mediaindonesia.com

P

ERMINTAAN berbagai jenis narkoba menjelang pergantian tahun di Bali tercatat meningkat pesat dan diduga sudah melibatkan jaringan internasional. Hal itu seiring penangkapan jaringan narkoba yang dilakukan Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Bali.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Bali-NTB-NTT Untung Basuki dalam kurun seminggu ini pihaknya berhasil menggagalkan lima upaya penyelundupan narkoba yang semuanya melibatkan orang asing. Dari operasi tersebut diamankan barang bukti berupa narkoba seberat 7,753,57 kilogram dengan perkiraan nilai edar Rp10,5 miliar. “Dalam minggu pertama Desember ini, kami melakukan 5 kali penindakan. Per-

Permintaan Narkoba di Bali Melonjak tama pada 30 November di Kantor Pos Lalu Bea Renon, Denpasar. Empat penindakan berikutnya pada 6 dan 8 Desember di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai,� ujar Untung Basuki di Denpasar, kemarin.

Awalnya petugas mencurigai tampilan X-Ray sebuah paket dengan nomor karal EE147557205TH. Paket dikirim dari Thailand dengan inisial pengirim HP dan ditujukkan kepada penerima PMH. Setelah diperiksa fisik, petugas menemukan 2 botol essential oil berisi cairan kental kekuningan seberat 30,76 gram narkotika jenis ganja. “Kemudian kami melakukan control delivery dan mengamankan tersangka PMH, 45, seorang pria WN Inggris yang mengaku sebagai desainer,� jelas Untung.

Penindakan lainnya terhadap JRAG, 44, pada 6 Desember di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai. Pria

asal Peru yang berprofesi tukang kayu itu ke Bali dengan pesawat Emira-tes Airlines EK450 rute Dubai-Denpasar. Petugas menemukan 4.740 gram padatan berwarna hitam yang merupakan kokain disembunyikan dengan modus dibentuk menyerupai dinding koper. “Ini modus penyelundupan terbaru karena kasus serupa pernah dilakukan di China,� lanjut Untung. Nilai edar 4.080 gram kokain diperkirakan Rp10,2 miliar dan dapat dikonsumsi 16.240 orang dengan estimasi 1 gram untuk 4 orang.

Selain hal tersebut, pintu masuk penyelundupan barang ilegal, narkoba, dan sebagainya diklaim Ditjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sumatra Bagian Timur dido-minasi berada di pesisir timur Pulau Sumatra. Di pesisir Pulau Sumatra itu tercatat puluhan pintu masuk barang ilegal dan narkoba.

BAGI pencinta wisata bahari, pergi ke pantai atau laut sudah menjadi bagian dari rutinitas. Namun, kini ada cara baru menikmati wisata yang terkait dengan perairan.

Salah satunya ialah Embung Banjaroya yang merupakan sebuah waduk mini yang berada di atas ketinggian Kalibawang, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Embung Banjaroya memiliki luas 60 meter x 80 meter dan mampu menampung 8-10 ribu meter kubik air. Waduk mini yang berada di tanah kas Desa Banjaroya tersebut menjadi sarana pengairan bagi 20 hektare kebun durian di sekitarnya.

Pembangunan embung dan kebun yang diresmikan pada 2014 itu, didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja

11

Daerah (APBD) DIY sebesar Rp1 miliar untuk membangun waduk. Selain itu, mendapat bantuan Rp1,3 miliar berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina yang diperuntukkan membangun kawasan kebun durian.

Ku l o n P r o g o t e r ke n a l sebagai penghasil durian menoreh. Sebelum masuk ke kawasan waduk pun, wisatawan akan disambut patung durian menoreh kuning di pintu masuk. “Patung durian ini memiliki makna bahwa daerah Kalibawang Kulon Progo merupakan sentra penghasil durian menoreh terbaik di Yogyakarta,� kata Madun, salah satu pengelola Embung Banjaroya.

Ia bercerita bahwa tiap tahun dilaksanakan festi-

val durian yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena bisa melahap durian menoreh khas Kalibawang sebanyakbanyaknya.

Embung Banjaroya bukan hanya menawarkan wisata waduk. Saat sedang cerah, pengunjung dapat menikmati pemandangan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Saat sore hari, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang berada di antara bukit dengan warna jingga.

Jika ingin bersantai, di dalam kawasan Embung Banjaroya juga terdapat pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai bagi para pemgunjung. Sejumlah fasilitas umum pun sudah tersedia di sana, seperti toilet, area parkir kendaraan, musala, tempat istirahat,

warung makan, dan warung penduduk sekitar.

Untuk masuk ke kawasan Embung Banjaroya, pengunjung cukup dengan membayar tiket parkir bila membawa kendaraan, yaitu Rp5.000 untuk mobil dan Rp3.000 untuk motor Embung Banjaroya yang berada di Jalan Kalibawang Sendang Sono itu berada di bagian utara Kulon Progo yang berjarak sekitar 38 kilometer dari titik nol Yogyakarta jika ditempuh melalui Jalan Godean lalu Kenteng, Nanggulan.

Jika mengakses Embung Banjaroya dari arah Kota Yogyakarta atau Magelang, Jawa Tengah, langsung saja menuju arah Kalibawang, Kulon Progo. Setelah sampai Pasar Bendo Dusun Potronalan, pengunjung akan

menemukan jalan menanjak di samping pasar, ikuti jalan dan letak waduk berada di sisi kiri jalan Sebelum ke Embung Banjaroya, pengunjung disarankan untuk memantau keadaan cuaca terlebih dahulu agar dapat melihat pemandangan secara maksimal di sana.

Setelah puas menikmati Embung Banjaroya, jangan lupa untuk membawa pulang oleh-oleh durian menoreh khas Banjaroya.

Selain itu, ada juga makanan khas tradisional lainnya yang bisa dibawa, seperti growol, besengek tempe benguk, geblek, enting-enting jahe, peyek undur-undur, dan gula semut.

Bagaimana, apakah tertarik? Ayo rencanakan liburan Anda ke Embung Banjaroya.

(Gnr/S1-25)

Tembak di tempat Pengamanan terhadap Pulau Bali yang dijadikan sasaran penyelundupan narkoba internasional mendorong Kapolresta Denpasar Kombes Ruddi Setiawan memerintahkan anak buahnya untuk menembak mati seluruh pengedar baik orang asing maupun lokal yang melawan petugas.

Reaksi keras Kapolresta ini tampak kemarin saat memberikan keterangan terhadap penangkapan 5 WNA yang memasukkan narkoba berbagai jenis ke Bali belum lama ini. Saat mendekati para tersangka yang memakai penutup wajah, Kapolresta spontan membuka penutup itu secara paksa dan ternyata mereka semua ialah orang asing. “Peredaran narkoba menjelang akhir tahun semakin meningkat. Saya perintahkan untuk menembak mati para pengedar narkoba di Bali jika mereka melawan petugas.� (DW/N-1)

12

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

INTERNASIONAL

Mantan Pengacara Trump Divonis 3 Tahun

BERLEBIH:

Sebuah truk bermuatan lebih mengangkut produk dan logsitik yang baru diambil dari Pelabuhan Matadi yang akan dibawa menuju ibu kota Kinshasa yang jaraknya 350 kilometer melintasi perbukitan di Republik Demokratik Kongo, kemarin.

Negara Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara miskin di Afrika Tengah yang mengalami perang saudara berkepanjangan.

AFP/ JUNIOR D. KANNAH

Tiongkok Tangkap Pengusaha Kanada Penangkapan dua warga Kanada ini meningkatkan ketegangan antara Tiongkok dan Kanada. Aksi penangkapan itu merupakan balasan Tiongkok menyusul penahanan petinggi Huawei.

DENNY PARSAULIAN SINAGA denny@mediaindonesia.com

P

E M E R I N TA H T i o n g ko k mengatakan pengusaha Kanada Michael Spavor ditangkap karena sedang diselidiki kemungkinan telah melanggar keamanan dalam negeri Tiongkok. Sebelumnya mantan duta besar Kanada Michael Kovrig ditangkap pada hari Senin (10/12).

Penangkapan dua warga Kanada ini meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Situs berita pemerintahan Provinsi Liaoning mengatakan badan keamanan negara di Dandong

yang berbatasan dengan Korea Utara sudah menyelidiki Spavor sejak 10 Desember lalu.

Spavor memang bekerja sama dengan Korut dan fasih berbahasa Korea. Tapi, pemerintah Liaoning tidak memberikan rincian tentang penyelidikan tersebut.

Sementara itu, media-media pemerintah Tiongkok juga melaporkan Kovrig yang bekerja untuk International Crisis Group (ICG) juga menghadapi tunduhan yang sama.

“Hak hukum dan kepentingan dua warga Kanada itu sudah diamankan, proses penyelidikan dua kasus ini dilakukan secara terpisah,” kata juru

bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lu Kang, kemarin.

Kementerian Luar Negeri Kanada mengaku tidak dapat menghubungi salah satu pengusaha Kanada, Michael Spavor di Tiongkok. Spavor merupakan konsultan bisnis yang berbasis di Tiongkok. Dia memfasilitasi perjalanan ke Korea Utara, untuk bertemu dengan pemimpin Kim Jong-un. Spavor juga pernah mengatur beberapa kunjungan bintang NBA Dennis Rodman di sana.

“Kami sadar bahwa seorang warga negara Kanada, Michael Spavor, saat ini hilang di Tiongkok,” kata juru bicara kementerian luar negeri Kanada Guillaume Berube kepada AFP melalui e-mail.

Sebelum identitas Spavor diungkap, Menlu Kanada Chrystia Freeland mengatakan bahwa pemerintah Kanada telah bekerja sangat keras untuk memastikan keberadaan Spavor dan juga telah

mengangkat kasusnya itu dengan pihak berwenang di Tiongkok.

Sebelumnya otoritas Tiongkok juga menahan mantan diplomat Michael Kovrig pada Senin (9/12). Di tengarai aksi penangkapan itu merupakan balasan Tiongkok menyusul penahanan petinggi Huawei Meng Wanzhou oleh otoritas Kanada.

Kontraspionase Diketahui, Kovrig bekerja untuk International Crisis Group (ICG) dan sedang cuti dari Global Affairs Canada, tetapi dia masih dianggap seorang karyawan. Namun, dia tidak memiliki status diplomatik.

ICG yang berfokus pada resolusi konflik, mengatakan dalam pernyataan sebelumnya Kovrig ditahan pejabat keamanan negara di Beijing pada Senin (10/12) malam.

Para diplomat di Tiongkok meyakini Kovrig terlibat dalam pekerjaan kontraspionase. Namun, Presiden

dan Kepala Eksekutif ICG, Robert Malley, mengatakan kelompok itu tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Di sisi lain, Meng dibebaskan dengan uang jaminan US$ 7,5 juta atau sekitar Rp 109 miliar oleh pengadilan di Vancouver pada Selasa sambil menunggu sidang ekstradisi ke AS. Kendati saat ini Meng telah dibebaskan dengan jaminan, penangkapannya sempat diprotes keras pemerintah Tiongkok.

“Tiongkok sepenuhnya menentang dan memprotes tindakan semacam ini, yakni hak asasi korban (Meng) telah dilanggar,” kata Kedutaan Besar Tiongkok di Kanada sesaat setelah penangkapan Meng terpublikasi.

Kepala keuangan Huawei serta putri dari pendiri perusahaan tersebut itu dituduh melanggar sanksi AS terhadap Iran.

Meng terancam diekstradisi ke AS. Dia bisa dipenjara hingga 30 tahun jika terbukti bersalah. (AFP/I-1)

Asuransi Kebakaran California Rp130 T KLAIM kebakaran hutan California baru-baru ini menewaskan sedikitnya 89 orang dan menghancurkan 19.000 rumah dan bisnis.

Kerugian setidaknya telah mencapai US$9 miliar (sekitar Rp130,4 triliun). Hal itu disampaikan oleh komisaris asuransi negara, Rabu (12/12).

“Kebakaran hutan dahsyat 2018 merupakan bencana alam liar paling mematikan dan paling mahal dalam sejarah California,” kata Komisaris Asuransi Kalifornia, Dave Jones.

“Kematian tragis dan lebih dari US$9 miliar dalam kerugian yang diasuransikan hingga saat ini merupakan angka yang mengejutkan.

Di belakang angka kerugian yang diasuransikan ialah ribuan orang yang telah mengalami trauma karena kehilangan yang tak terduga,” tambah Jones.

Dia mengatakan angka-angka yang dirilis sehubungan dengan tiga kebakaran hutan ( di Camp Fire, The

Woolsey Fire, dan Hill Fire ) ialah pendahuluan.

Pemerintah negara bagian dan federal mengumumkan, Selasa (11/12), pembersihan puing-puing karena api saja akan menelan biaya setidaknya US$3 miliar (sekitar Rp43,4 miliar).

Sebagian besar pembayaran asuransi (sekitar US$7 miliar) hanya untuk Camp Fire di California Utara.

Api menyapu bersih Kota Paradise dan menewaskan 86 orang. Ini menjadikan kebakaran di Paradise sebagai kebakaran mematikan dalam sejarah California baru-baru ini.

Tiga orang lainnya tewas di Woolsey Fire, serta menghancurkan ratusan rumah dan bisnis di Southern California, termasuk rumah beberapa selebritas di Malibu.

Kebakaran ketiga, di Hill Fire, juga di California Selatan. Di sana api membakar ribuan are lahan di Lembah Santa Rosa.

Klaim asuransi untuk kebakaran tersebut diperkirakan mencapai

US$2 miliar.

Nancy Kincaid, juru bicara untuk Departemen Asuransi California, mengatakan klaim bisa melebihi rekor US$10,4 miliar yang dibayarkan tahun lalu menyusul kebakaran hutan mematikan yang merobek negara bagian penghasil wine itu.

“Ini merupakan angka-angka pertama yang kami rekam sejauh ini dan mungkin saja rekor tahun lalu akan sangat cepat dipatahkan,” katanya kepada AFP. Kebakaran yang menghancurkan di sebuah kamp California telah menyebabkan kerusakan yang begitu luas sehingga menyebabkan satu perusahaan asuransi gulung tikar.

Perusahaan asuransi lokal Merced County, yang basis kliennya berlokasi di area Sacramento Central Valley, rentan terhadap kebakaran hutan, pada 3 Desember lalu mereka menutup usahanya. karena tidak dapat membayar klaim asuransi terkait dengan kebakaran.

(AFP/Yan/I-1)

MANTAN pengacara Donald Trump, Michael Cohen, meminta maaf pada Rabu (12/12) karena menutupi perbuatan kotor mantan bosnya saat ia dijatuhi hukuman tiga tahun karena berbagai kejahatan, termasuk pembayaran uang rahasia yang melibatkan Presiden AS. Saat memohon keringanan di ruang sidang Manhattan yang penuh sesak di hadapan hakim Pengadilan Distrik AS William H Pauley III, Cohen mengatakan ia telah disesatkan kekaguman yang salah kepada Trump.

Seorang Cohen yang emosional, 52, ‘fixer’ lama Trump, mengatakan kepada pengadilan bahwa dia menerima tanggung jawab atas kejahatan pribadinya dan yang melibatkan Presiden Amerika Serikat.

Pengacara Cohen meminta tidak ada hukuman penjara setelah kliennya mengakui dakwaan yang diajukan jaksa federal di New York atas penggelapan pajak, memberikan pernyataan palsu kepada bank, dan sumbangan kampanye ilegal.

“Setiap kejahatan yang berdiri sendiri memberikan hukuman yang cukup besar.”

William H Pauley III

Hakim Pengadilan Distrik AS Cohen mengaku bersalah karena membuat pernyataan palsu kepada Kongres. Itu tuduhan yang berasal dari penyelidik istimewa Robert Mueller mengenai apakah kampanye Trump untuk Pilpres 2016 bersekongkol dengan Rusia untuk membuatnya terpilih.

Hakim Pauley mengatakan Cohen sebagai pengacara seharusnya tahu lebih baik dan menghukumnya tiga tahun di penjara federal, memerintahkan dia untuk ditahan pada 6 Maret.

Dia juga harus membayar denda dan restitusi sebesar US$2 juta.

“Setiap kejahatan yang berdiri sendiri memberikan hukuman yang cukup besar,” kata Pauley.

Ia menambahkan, Cohen dimotivasi keserakahan dan ambisi pribadi.

Sebelum menerima hukuman, Cohen berpidato di pengadilan, mengatakan itu ialah pengabdiannya kepada Trump yang menyebabkan dia memilih jalan kegelapan. “Hari ini ialah hari saya mendapatkan kebebasan saya kembali,” katanya.

“Saya telah tinggal di penjara pribadi dan mental sejak hari ketika saya menerima tawaran untuk bekerja untuk seorang maestro realestat yang ketajaman bisnisnya sangat saya kagumi,” kata Cohen.

“Sekarang saya menyadari sedikit yang bisa dikagumi,” tandasnya. (AFP/Yan/I-1)

Nyaman dan Jam Malam untuk Eksekutif Huawei

D

ITUDUH merusak sanksi dan dipaksa untuk mematuhi jam malam serta memakai gelang pergelangan kaki sambil menunggu kemungkinan ekstradisi ke Amerika Serikat, ‘Princess of Huawei’ Tiongkok dapat dikatakan telah jatuh secara spektakuler dari segala kemewahan.

Namun, Meng Wanzhou berusaha menghadirkan kenyamanan di rumahnya.

Kepala pejabat keuangan Huawei itu ditangkap pada 1 Desember atas surat perintah AS karena tuduhan melanggar sanksi dengan Iran saat mengganti pesawat di Vancouver.

Dia menghadapi ancaman lebih dari 30 tahun penjara jika terbukti. Saat ini dia dibebaskan dengan jaminan US$7,5 juta atau sekitar Rp109 miliar, Selasa (11/12) malam, sambil menunggu hasil dari sidang ekstradisi.

Keesokannya, Meng membukakan pintu depan rumahnya di Vancouver untuk tiga pengunjung yang membawa bunga dengan sebuah sedan berpelat diplomatik.

Di luar rumah, beberapa penduduk setempat membawa anjing mereka melewati sekelompok

wartawan sementara seorang penjaga keamanan mengawasi dari sebuah mobil di blok itu. Kemudian, Meng melangkah keluar untuk menawarkan irisan piza yang dia pesan (mereka menolak dengan sopan).

Suami Meng, Liu Xiaozong, pada 2009, membeli rumah dengan enam kamar tidur itu di lingkungan Dunbar di Vancouver, sebuah permukiman yang tenang beberapa blok dari hutan kota.

Meskipun bernilai US$5,6 juta, rumah itu memiliki banyak sudut dengan pemandangan pegunungan pantai utara yang megah di pantai Pasifik, tidak menonjol.

Colleen McGuiness, yang tinggal di lingkungan itu, mengatakan reaksi orang sekitar atas kedatangan eksekutif telah dibungkam. “Kurasa aku tidak akan melihatnya di toko kelontong,” kata McGuinness.

Suami Meng, Liu, tinggal di rumah 28th Avenue hingga 2012 saat sekolah untuk gelar Master, dan putra pasangan itu bersekolah di sekoralah prasekolah setempat.

Mertua Meng juga menghabiskan beberapa

musim panas di rumah dan ibu serta putra sulungnya juga mengunjungi.

Pasangan ini membeli rumah kedua di lingkungan Shaughnessy Tony yang diperkirakan bisa bernilai US$16,3 juta. Saat ini sedang direnovasi.

Kasus Meng telah membagi komunitas besar Tiongkok-Kanada di pesisir pantai Pasifik.

“Saya merasa ini ialah tentang aturan hukum, dan saya terkejut bagaimana beberapa orang ini berbicara tentang masalah hak asasi manusia,” kata Justin Fung.

Saat bebas dengan jaminan, Meng tetap harus memakai gelang kaki elektronik dan tim keamanan yang dibayar olehnya telah ditugaskan untuk memantau gerakannya di Vancouver. Dia juga harus mengikuti jam malam pukul 23.00 sampai jam 07.00.

“Saya telah bekerja keras selama 25 tahun dan jika saya diperintahkan untuk melepaskan satu-satunya tujuan hidup saya ialah bersama suami dan putri saya,” katanya di pengadilan.

“Aku bahkan belum membaca novel bertahuntahun.” (AFP/Denny Parsaulian Sinaga/I-1)

AFP/CTV

DITUDUH TERLIBAT PENYADAPAN: Kepala Bagian Keuangan Huawei

Technologies Meng Wanzhou dikawal polisi keluar pengadilan setelah diperiksa di British Columbia Superior Courts di Vancouver, Senin (10/12). Meng Wanzhou ditangkap karena dituduh melanggar sanksi AS terhadap Iran.

HARI NUSANTARA

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

13

Momentum peringatan Hari Nusantara tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan NKRI sebagai negara kepulauan.

DOK. KEMENDAGRI

BERSAMA PENERJUN PAYUNG: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berfoto bersama dengan penerjun payung yang ikut memeriahkan peringatan Hari Nusantara 2018 di Pelabuhan Tangkiang Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kemarin. Peringatan Hari Nusantara 2018 mengangkat tema Perwujudan kesatuan Nusantara yang utuh melalui Deklarasi Juanda menuju poros maritim dunia.

Wujudkan Kesatuan Nusantara

Menuju Poros Maritim Dunia PUPUT MUTIARA

puput.mutiara@mediaindonesia.com

K

EMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar peringatan Hari Nusantara 2018 di Pelabuhan Tangkiang Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kemarin. Acara itu mengangkat tema Perwujudan kesatuan Nusantara yang utuh melalui Deklarasi Juanda menuju poros maritim dunia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa momentum peringatan Hari Nusantara tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan.

Sebagaimana tercetus pertama kali melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Konsep deklarasi tersebut mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rezim negara kepulauan (archipelagic state) serta memandang laut sebagai jati diri bangsa sekaligus pemersatu dan perekat bangsa. “Sebagai salah satu negara yang memiliki bentangan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia memiliki potensi unggulan dipandang dari sudut geopolitik, geostrategis, maupun geoekonomi,� ucap Mendagri di Kabupaten Banggai, kemarin.

Menurut dia, Indonesia juga dikaruniai kekayaan laut nan melimpah, baik sumber daya alam (SDA) hayati dan nonhayati, ataupun jasa-jasa lingkungan.

Semua itu merupakan aset nasional yang dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. “Potensi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke itu bisa jadi sumber kekuatan sekaligus ancaman bagi kedaulatan negara apabila tidak dikelola secara baik dan benar,� tutur Mendagri.

Ia pun menekankan bahwa pengelolaan potensi sumber daya kelautan masih perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Hal itu penting untuk dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara melalui sektor kelautan.

Namun, sebutnya, tantangannya saat ini ialah terkait dengan masalah pencemaran lingkungan laut akibat ulah manusia, baik

yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah sejauh ini telah memberikan dukungan penuh lewat kebijakan yang pro masyarakat pesisir. “Kesungguhan pemerintah dalam memperhatikan sektor kelautan dan maritim tidak perlu diragukan lagi. Bila selama ini kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk, kini saatnya bagi kita mengembalikan semuanya sehingga semboyan jalesveva jayamahe, di laut kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali,� tegasnya.

Semangat kebangsaan Momentum peringatan Hari Nusantara sejatinya juga bisa semakin mempertebal

semangat kebangsaan, persatuan, dan kebersamaan di tengah kebinekaan. Terlebih, mendorong masyarakat untuk memahami arti penting wawasan Nusantara.

Sehingga, lanjut Tjahjo, diharapkan pembangunan Nusantara akan tercipta lewat upaya peningkatan kerja sama dalam pengelolaan wilayah laut dan wilayah perbatasan.

Di samping itu, dapat mempertahankan kedaulatan negara dalam wadah NKRI. “Kita perlu optimistis, pembangunan kelautan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara,� tegas Mendagri.

Lebih lanjut, ia menyampaikan ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian bersama terkait dengan hal itu. Pertama, dalam upaya

mempercepat pembangunan kelautan diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kebijakan antarpemangku kepentingan.

Kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur kelautan.

Ketiga, perlunya penegakan kebijakan di bidang konservasi habitat biota laut dalam pengembangan pemanfaatan potensi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia.

Hal itu berkaitan dengan peran laut terhadap adaptasi dan mitigasi bencana. “Semoga dengan peringatan Hari Nusantara 2018 dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, memacu daerah untuk lebih berkreatif dalam mengelola sumber daya wilayah laut,� pungkas Mendagri. (S-1)

INDONESIA ialah negara kepulauan yang memiliki lautan seluas 32,5 km persegi dan dikelilingi lebih dari 17 ribu pulau.

Tidak ada satu pun yang dapat menafikan ihwal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai potensi bahari yang sangat besar jika dibandingkan dengan negara lain.

Pada masa lampau, tepatnya 13 Desember 1957, Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia merupakan satu kesatuan teritorial baik di sekitar, di antara, maupun di dalam kepulauan Indonesia.

Pernyataan itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda yang hingga kini dinilai masih relevan.

Ia mengungkapkan pengakuan sebagai negara kepulauan mengandung filosofi yang sangat mendasar walaupun tidak serta-merta diakui.

Itu bahkan mendapat tantangan dari negara-negara besar di dunia.

Namun, lanjutnya, berkat perjuangan yang gigih selama 25 tahun, akhirnya konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (arcipelagic state) diakui dunia setelah United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) disahkan pada

10 Desember 1982. Pengesahan dilakukan melalui Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut, dan Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, selanjutnya UNCLOS resmi berlaku pada 1994. Atas dasar itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang laut sebagai jati diri.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ingin kembali menegaskan makna di balik konsep yang tertuang dalam Deklarasi Juanda. Bahwasanya NKRI mempunyai kedaulatan penuh terhadap perairan antarpulau.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan peringatan Hari Nusantara salah satunya bertujuan mengenang perjuangan Deklarasi Juanda.

Hal tersebut diharapkan bisa semakin meneguhkan tekad Indonesia menuju poros maritim dunia. “Negara kita negara kepulauan yang perlu kita kelola dengan baik. Kita harus memikirkan bagaimana mengelola dengan baik dan semoga bisa tercapai untuk membangun Indonesia menuju poros maritim dunia,� ujarnya.

Itu sejalan dengan tema peringatan Hari Nusantara tahun ini, yaitu Perwujudan kesatuan Nusantara yang utuh melalui Deklarasi Juanda menuju poros maritim dunia.

Tjahjo menegaskan momentum Hari Nusantara harus benar-benar dimaknai untuk meningkatkan kawasan kemaritiman bangsa Indonesia, antara lain, meningkatkan potensi wisata laut atau bahari, terutama di daerah pinggiran pesisir, serta menggali potensi kemaritiman Indonesia. “Kita semua tahu, wilayah laut kita begitu luas. Namun, sumber daya yang begitu hebat itu belum kita berdayakan secara optimal. Dengan adanya peringatan Hari Nusantara, mari kita semua gelorakan budaya bahari,� ucapnya.

Budaya bahari yang dimaksud, jelas Tjahjo, ialah terus menggali potensi maritim serta mengoptimalkan perairan laut Indonesia sebagai penyatu budaya dan penyatu kerukunan bangsa.

Menjadi sumber kekuatan Indonesia juga dikaruniai kekayaan sumber daya alam kelautan yang berlimpah, b a i k s u m b e r d ay a a l a m hayati dan nonhayati maupun jasa-jasa lingkungan sebagai aset nasional yang

dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya secara berkelanjutan untuk kesejahtera an masyarakat.

Potensi itu tersebar dari Sabang sampai Merauke sehingga bisa menjadi sumber kekuatan sekaligus menjadi ancaman bagi kedaulatan negara, apabila tidak dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan potensi sumber daya kelautan masih perlu ditingkatkan secara terus-menerus, seperti meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pendapatan Negara. Dengan demikian, kehidupan nelayan yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semakin sejahtera.

Di sisi lain, katanya, tantangan pengelolaan sumber daya laut yang juga perlu mendapat perhatian ialah pencemaran laut sebagai salah satu masalah lingkungan yang dihadapi saat ini dan sering kali disebabkan aktivitas atau kegiatan manusia, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. “Kesungguhan pemerintah dalam memperhatikan sektor kelautan dan maritim tidak perlu diragukan lagi. Bila selama ini kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk, kini saatnya

DOK KEMENDAGRI

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyematkan tanda penghargaan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan Pengembangan dan Pembangunan Kelautan kepada Bupati Banggai Herwin Yatim, Bupati Pangkajene Kepulauan Syamsuddin A Hamid, Bupati Wakatobi Arhawi, dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur di Pelabuhan Tangkiang Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kemarin.

“Negara kita negara kepulauan yang perlu kita kelola dengan baik.

Kita harus memikirkan bagaimana mengelola dengan baik dan semoga bisa tercapai untuk membangun Indonesia menuju Poros Maritim Dunia,�

Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri bagi kita mengembalikan semuanya sehingga semboyan Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali. Untuk itu, dalam kesempatan peringatan Hari Nusantara 2018 ini saya menegaskan kembali bahwa salah satu cara agar membuat laut kembali berjaya ialah dengan mengatasi segala polusi dan pencemaran yang mengancam dan merusak kualitas sumber daya laut Indonesia.�

Dimulai dari Banggai

ANTARA/ADIWINATA SOLIHIN

Seperti termaktub dalam Nawacita, yang mengamanatkan pembangunan

dimulai dari wilayah timur, kebijakan yang sama pun terlihat pada upaya menuju poros maritim dunia.

Peringatan Hari Nusantara tahun ini diselenggarakan di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis (13/12).

Bupati Banggai Herwin Yatim menerangkan, secara geografis, Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah 9.672,70 km persegi dengan panjang garis pantai membentang seluas 613,25 km.

Selain merupakan gerbang timur Pulau Sulawesi, itu pusat perdagangan di timur Sulawesi. “Dengan potensi bahari yang ada di Banggai, kami ingin mewujudkan

Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian, dan kemaritiman berbasis kearifan lokal dan budaya,� tutur Herwin.

Dengan berbekal pengalaman mengadakan sejumlah kegiatan berskala nasional dan internasional, Kabupaten Banggai siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Nusantara 2018.

B e b e ra p a l a n g k a h d a n strategi telah dilakukan guna menyukseskan program tahunan pemerintah tersebut, di antaranya dengan melakukan pengembangan tenunan nambo (motif burung maleo) sebagai persiapan menyambut wisatawan lokal dan mancanegara.

Puncak perayaan Hari Nusantara akan diisi kegiatan gemar makan ikan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. “Kegiatan itu sekaligus bentuk dukungan dan kampanye terhadap gerakan gemar makan ikan guna meningkatkan pertumbuhan ibu dan anak sebagai generasi emas dan juga menurunkan risiko stunting,� tandasnya.

(Mut/S1-25)

Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

5.

Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUTUSAN Nomor 22/PUU-XV/2017 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Endang Wasrinah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Gang Walet RT/RW 002/010, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat Sebagai ----------------------------------------- Pemohon I: 2. Nama : Maryanti Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Desa Kembang Seri RT/RW 000/000, Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu Sebagai ---------------------------------------- Pemohon II: 3. Nama : Rasminah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Blok Karang Malang RT/RW 014/004, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat Sebagai ---------------------------------------- Pemohon III: Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 memberi kuasa kepada Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar., Wahyu Wagiman, S.H.; yang memilih domisili hukum pada sekretariat Koalisi 18+, yang beralamat di Koalisi Perempuan Indonesia, Jalan Siaga I Nomor 2B Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai ---------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat ¿nal untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undangundang, in casu pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undangundang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undangundang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesi¿k (khusus) dan aktual atau setidak-

tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon I dinikahkan pada saat berusia 14 Tahun dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi Pemohon yaitu: a. Akibat dari pernikahan ini Pemohon I harus putus sekolah, dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP; b. Setelah menikah kehidupan Pemohon I tidak menjadi lebih baik, tetap berada dalam garis kemiskinan dan akibat dari pendidikan yang tidak diselesaikan, maka Pemohon I tidak dapat mencari pekerjaan yang layak; c. Akibat pernikahan yang terjadi pada saat Pemohon I masih dalam kategori anak menyebabkan Pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi.

2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun dan, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga, orang tua Pemohon II memiliki hutang kepada calon suaminya tersebut. Akibat dari pernikahannya tersebut, Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.

3. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 13 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 25 tahun dan, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon III menikah setelah tamat sekolah dasar, namun Pemohon III tidak dapat mengambil ijasah sekolah dasarnya karena keterbatasan ekonomi.

Pemohon III melahirkan anak pertamanya di usia 14 tahun. Sepanjang hidupnya Pemohon III telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 di ataranya dilakukan pada saat Pemohon III masih dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kuali¿kasinya tersebut, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.8] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Pemohon mendalilkan norma Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, di mana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam UU 1/1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga; 2. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yang sematamata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.

3. Bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinannya telah melewati batas usia anak-anak, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi di mana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya; 4. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Survei Sosial Ekonomi

6.

7.

8.

9.

Nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan; Bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak bagi seorang perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak perempuan saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU 1/1974 disebutkan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak-pihak lain. Hal ini mengarah pada eksploitasi anak terutama ekploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Bahwa ketentuan batas usia bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka potensi seorang anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, perkawinan dengan laki-laki yang lebih tua rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; Bahwa beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki samasama 18 tahun atau bahkan sama-sama berusia 19 tahun; Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya termasuk di dalamnya perkara yang menguji pasal yang sama yaitu Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Mahkamah Konsitusi pada setiap putusan yang menyatakan ketentuan open legal policy, tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait sikap Mahkamah Konstitusi mengenai open legal policy, para Pemohon berpendapat bahwa meskipun ketentuan yang diuji yang bersifat open legal policy namun jika ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konsitusi dapat memutusnya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang, namun merupakan pelanggaran hak konsitusi. Sehingga meskipun penentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan open legal policy, namun implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konsitusional, karena ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional para Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUUXII/2014, bertanggal 18 Juni 2015, Mahkamah antara lain mempertimbangkan: [3.13.2] Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Bahwa beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama Islam tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi.

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahuwata’ala karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material.

Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang; Dalam keterangan tertulisnya, DPR memberikan keterangan yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974; Pada perkembangannya, beragam peraturan perundangundangan yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara dan yang pada pokoknya tercantum pada paragraf [3.9] angka 1 di atas, menyatakan bahwa usia anak adalah sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat masih dalam kandungan, sampai dengan mencapai usia 18 tahun.

Namun, pembentuk undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan, saat itu menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sebagaimana telah diuraikan baik oleh para saksi maupun ahli serta Pihak Terkait dalam persidangan, bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang kesemuanya dapat berujung pada

perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batasbatas umur untuk perkawinan.” Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/ PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara a quo, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak. Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan, “... kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan meta¿sika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapannya mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesu-aikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.”; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi.

Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.

Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yang menurut Mahkamah, beragam masalah tersebut merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni disebabkan dari aspek usia semata. Jikalaupun memang dikehendaki adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa diikhtiarkan melalui proses legislative review yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin. Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun. Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa merujuk pertimbangan dalam putusan yang disebutkan pada Paragraf [3.10.1] tersebut, dengan menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai legal policy, hal itu dimaksudkan bahwa ketika pembentuk undang-undang menentukan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, kebijakan tersebut tidak sertamerta dapat dinilai sebagai legal policy yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada saat yang sama, bukan pula berarti mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan ¿sik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya; [3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia minimal perkawinan sehingga dalam hal kebijakan hukum dimaksud nyata-nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, maka legal policy dapat diuji konstitusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang; [3.10.4] Bahwa dalam permohonan a quo, pada pokoknya para Pemohon menilai bahwa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh adanya pembatasan usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan yang tidak sama tersebut tidak saja menyebabkan terjadinya diskriminasi batas usia minimal atas dasar perbedaan jenis kelamin, melainkan juga perlakuan yang tidak sama terhadap anak dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945; [3.10.5] Bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maka persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam menilai konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

Dalam konteks permohonan a quo, penentuan batas usia minimal perkawinan jelas tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan jelas pula bukan merupakan penyalahgunaan wewenang. Namun, bagaimana halnya dengan syarat tidak jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, ketidakadilan yang intolerable, dan syarat tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertanyaan demikian hanya dapat ditemukan jawabannya setelah Mahkamah menilai argumentasi dalam dalil para Pemohon dalam permohonan a quo.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy), namun kebijakan a quo tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut pembedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang intolerable. Namun tatkala pembedaan perlakuan antara lakilaki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hakhak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan sematamata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Pendirian a quo sejalan dengan pendapat-pendapat Mahkamah sebelumnya, di mana setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Ketika suatu kebijakan terbukti merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif maka sulit untuk menyatakan kebijakan demikian tidak melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, maupun ketidakadilan yang intolerable. Kebijakan yang bersifat diskriminatif juga nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, jika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 terbukti merupakan legal policy yang diskriminatif maka, sejalan dengan alasan untuk dapat menguji konstitusionalitas legal policy sebagaimana diuraikan di atas, hal demikian telah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam putusan terdahulu perihal pembedaan batas usia minimum perkawinan.

Dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah tidak menampik bahwa ketika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang a quo disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999-2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi. Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia a quo tentunya mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk apabila terdapat produkproduk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi. Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para Pemohon pada saat itu. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya. Hakhak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) masih tergolong ke dalam pengertian anak, jika telah kawin akan berubah statusnya menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika telah kawin pada usia 19 tahun; hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, juga mendapatkan perlakuan berbeda dari laki-laki di mana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan; hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga pontensial terhalang karena dengan dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya sebab menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Dengan demikian, meski kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstitusionalitasnya. Berdasarkan hal itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan

juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan lakilaki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Di samping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak, sebagaimana telah disinggung di atas.

[3.11] Menimbang bahwa sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan.

Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian a quo disebabkan Mahkamah tetap meyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.

[3.12] Menimbang bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud.

Bahwa dalam konteks permohonan a quo mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU 1/1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Bahwa apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak.

Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

[3.13] Menimbang bahwa dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, Penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 secara eksplisit menyatakan “menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur”. Artinya, Penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak.

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, kepada orang tua dibebankan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ihwal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud adalah usia sebelum 18 tahun. Sementara itu, merujuk Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, batas usia minimal perkawinan perempuan ditentukan 16 tahun. Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam UU 1/1974 dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak anak memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik orang tua, keluarga, pemerintah maupun negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Pada saat yang sama, kewajiban tersebut juga disertai dengan jaminan hak anak selama masa pengasuhan sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Bahwa hak anak untuk bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan ketidakadilan haruslah ditegakan dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak adanya perkawinan anak. Pada saat kebijakan hukum, dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang untuk dilangsungkannya perkawinan anak, maka norma tersebut justru memberi kesempatan untuk terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Bahwa agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, maka sudah seharusnya batas usia minimal perkawinan dalam norma a quo disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena usia anak yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka sudah seharusnya kebijakan hukum yang sama mengenai usia a quo juga diterapkan dalam UU 1/1974.

[3.14] Menimbang bahwa perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs) yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Target-target yang dide¿nisikan bersifat aspiratif dan global, di mana pemerintah masing-masing negara dapat menyusun target nasionalnya sendiri dengan mengacu pada semangat di tingkat global namun disesuaikan dengan situasi nasional. Masing-masing negara memutuskan bagaimana target-target aspiratif dan global ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (no one will be left behind) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs yakni “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” (Achieve gender equality and empower all women and girls).

Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada Tujuan 5.3 SDGs adalah menghapus perkawinan anak (Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage).

Pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudaratan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia (vide Data BPS, 2017). Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi “Darurat Perkawinan Anak”, dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karenanya semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan, in casu UU 1/1974 yang telah berlaku selama 44 tahun. Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU 1/1974 tersebut telah masuk sejak Propenas tahun 2000-2004. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam beberapa Prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019. Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan.

[3.15] Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara faktual, ikhtiar dan prakarsa untuk meningkatkan batas usia perkawinan terkhusus perempuan telah dilakukan di beberapa daerah provinsi dan daerah kabupaten dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi perkawinan di bawah umur melalui pemberlakuan peraturan Kepala Daerah Kabupaten maupun Provinsi antara lain: a. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. b. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. c. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. d. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 150/1138 Tahun 2014 yang menganjurkan usia layak nikah pada umur 21 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Upaya-upaya demikian juga berada pada titik temu dengan aneka agenda kebijakan pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi berencana (genre), pelaksanaan 12 (dua belas) tahun wajib belajar, pendidikan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Demikian pula peran dinamis dari kaum muda yang mengambil peran dan memelopori demi mendorong pembuatan kebijakan dan alternatif-alternatif yang digagas dalam pendekatan upaya menyadarkan akan bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [3.16] Menimbang bahwa tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pihak The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Perjanjian Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tersebut telah dirati¿kasi Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women). Dalam Pasal 16 ayat (1) CEDAW dinyatakan sebagai berikut: (1) Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan: a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan; Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban negara-negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khusus terkait hak untuk melakukan perkawinan, United Nations (UN) CEDAW merekomendasikan agar negara pihak menaikkan batas minimum usia perkawinan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan CEDAW dan rekomendasi UN CEDAW dimaksud, Mahkamah sesungguhnya bukan hendak menjadikan UN CEDAW sebagai dasar pengujian dalam permohonan a quo, sebab CEDAW adalah setingkat dengan undang-undang. Hanya saja, Mahkamah hendak menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan UU Perlindungan Anak yang juga sejalan dengan UU 5ati¿kasi CEDAW. Karena ketidaksinkronan tersebut akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak perempuan dan anak yang secara tegas telah dijamin dalam UUD 1945.

[3.17] Menimbang bahwa sekalipun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon beralasan menurut hukum, namun tidak serta-merta Mahkamah akan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “umur

19 (sembilan belas) tahun” sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya.

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undangundang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.

Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2]

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3]

Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu delapan belas, dan delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 10.37 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA, ttd.

Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, Aswanto Wahiduddin Adams Saldi Isra Enny Nurbaningsih I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd.

Ria Indriyani Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 13 Desember 2018 Panitera,

Kasianur Sidauruk Putusan selengkapnya dapat diunduh di laman Mahkamah Konstitusi www.mkri.id

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

SELEBRITAS

PODIUM

Hikayat Darah “NEGARA kita ini untuk kita semua, untuk seluruh rakyat dan untuk seluruh keturunan bangsa kita,” kata Bung Karno.

Sebagai salah satu penggagas Republik, seluruh warga negara ialah pemilik sah Indonesia. Tak berkasta! Ia pun tanggalkan derajat ningratnya, juga beberapa pendiri Republik lainnya.

Dalam sejarah Republik ini, hikayat darah (keturunan) yang dimanipulasi EBET pemimpin memang kerap dipakai sebaDjadjat Sudradjat gai alat menyerang. Bung Karno mungDewan Redaksi Media Group kin tokoh pertama yang menerima serangan itu. Dalam autobiografinya yang ditulis wartawan Amerika Serikat Cindy Adams, Penyambung Lidah Rakyat, ia mengungkapkan, di masa revolusi fisik melawan Belanda yang hendak kembali menjajah, ia diberitakan sebagai anak haram.

Di dalam sebuah artikel surat kabar, Bung Karno dipuji bahwa ia pemimpin yang dinamis, berbeda dengan tipologi orang Jawa yang pemalu dan lambat berpikir. Ia pemimpin cerdas, menguasai tujuh bahasa. Namun, epilog tulisan itu justru untuk menghina sang presiden Indonesia.

Kenapa Soekarno memiliki sifat-sifat yang luar biasa? “Karena Soekarno bukanlah orang Indonesia asli, itulah penyebabnya. Dia adalah anak haram dari seorang tukang kebun dari perkebunan kopi yang melakukan hubungan gelap dengan seorang buruh perempuan pribumi, kemudian menyerahkan bayi itu untuk diadopsi orang lain....”

Dengan geram Soekarno menceritakan fitnah keji pers Belanda itu.

Ia ceritakan bahwa ibunya seorang perempuan ningrat Bali dari kasta Brahmana, Ida Ayu. Raja Singaraja yang terakhir ialah paman sang ibu. Adapun sang ayah, Raden Sukemi Sostrodihardjo, keturunan Sultan Kediri. Kedua belah pihak para patriot. Leluhur sang ibu terlibat Perang Puputan, dari sang ayah patriot Perang Diponegoro.

Soeharto juga tak lepas dari kontroversi tentang hikayat darah itu.

Majalah POP (Peragaan, Olahraga, Perfileman) No 17 Oktober 1974, misalnya, menulis silsilah Soeharto dengan judul ‘Teka Teki Sekitar Garis Silsilah Suharto’. Majalah hiburan ini mengejutkan karena menulis artikel investigasi yang tergolong serius. Narasumber yang diwawancarai juga beberapa nama penting.

Pop menulis bahwa Soeharto yang lahir di Desa Kemusuk Argamulya, Godean, Yogyakarta, ialah anak lurah keturunan Sultan Hamengku Buwono II, Raden Rio Padmodipuro atau Raden Lurah Prawirowiyono.

Setelah lahir pada 8 Juni 1921, Rio menitipkan anak dan istrinya kepada kenalannya bernama Kartoredjo, yang menjadi ulu-ulu (aparat pengairan desa) di Desa Kemusuk. Nyai Atmopawiro ialah istri pertama Rio. Rio menitipkan anak dan istrinya karena takut ketahuan keluarga istri keduanya, putri wedana keraton, Mas Wedono Jayeng Prakosa. Rio tak pernah lagi bertemu anaknya (Soeharto), tak juga memberi nafkah hingga ia meninggal pada 1962.

Soeharto marah besar dengan artikel itu. POP diberedel dan pemimpin redaksinya dipenjarakan. Rupanya ia ingin biografi dirinya yang dekat dengan rakyat, anak seorang petani. Ia tak mau dikaitkan dengan darah bangsawan. Agaknya, kebangsawanan tak membuat ia nyaman.

Namun, ketika acara lamaran Prabowo Subianto-Siti Hediati Hariyadi di awal 1980-an, Soeharto menceritakan masa kecilnya yang kelam itu, yang diperebutkan antara ayah angkatnya dan ayah kandungnya, dari keraton itu. Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, dalam buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang (2000), merasa heran kenapa sang calon besan itu marah ketika majalah POP menulis biografinya.

Dalam buku Soeharto, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989) yang ditulis G Dwipayana dan Ramadhan KH, Soeharto menuturkan bahwa ia anak pasangan Kertosudiro dan Sukirah. Waktu itu sang ayah ialah duda beranak dua, Soeharto anak ketiga Kertosudiro atau anak pertama Sukirah. Setelah Soeharto lahir, mereka bercerai. Beberapa tahun kemudian Sukirah menikah lagi dengan Atmopawiro yang melahirkan tujuh anak. Kertosudiro menikah lagi dan mempunyai empat anak.

Dari kedua versi biografi Soeharto, manakah yang benar?

Biografi Presiden Joko Widodo, sejak perhelatan politik 2014 juga menjadi ramai dibincangkan. Seperti yang telah beredar resmi, Jokowi lahir di Surakarta, 21 Juni 1961, dari pasangan Noto Mihardjo (seorang tukang kayu) dan Sudjiatmi. Ia anak sulung dan putra satusatunya dari empat bersaudara. Kedua orangtuanya dari Jawa dan beragama Islam. Semasa kecil keluarga ini hidup serbakekurangan.

Namun, tabloid Obor Rakyat pada 2014 menulis bahwa ayah Jokowi keturunan Cina, Oey Hong Liong, aktivis Partai Komunis Indonesia.

Kabar bohong itulah yang hingga kini masih juga beredar.

Beberapa hari silam, mantan kader Partai Gerindra yang kini mendukung calon presiden Joko Widodo-Maruf Amin, La Nyala Mattaliti, mengungungkapkan bahwa pada Pilpres 2014 ia salah seorang yang menyebarkan isu Jokowi kader Partai Komunis, beragama Kristen, dan keturunan Cina. Ia juga mengakui fitnah yang ditulis tabloid Obor Rakyat. Ia pula yang menyebarkan tabloid itu di Jawa Timur dan Madura. April lalu, sesungguhnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy terlebih dahulu membuka ihwal pelabelan komunis itu pada Jokowi.

Hikayat darah memang bisa dipakai sebagai senjata untuk menyerang lawan, juga untuk menjaga citra diri. Namun, yang paling keji ialah mereka memanipulasi demi takhta.

ONLINE

Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Pecahkan Rekor NILAI kekayaan 50 taipan terkaya Indonesia meningkat tahun ini menjadi US$129 miliar, sekaligus menciptakan rekor tertinggi.

Rekor itu tercipta dengan kenaikan tipis US$3 miliar jika dibandingkan dengan 2017, seiring dengan pertumbuhan ekonomi RI yang moderat dan kenaikan 4,4% di perdagangan bursa saham.

(Ekonomi)

Wajah Kim Jong-un Hiasi Masker Kecantikan di Korsel SOSOK pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un kini tidak lagi disegani warga Korea Selatan (Korsel). Hal itu merupakan dampak dari mencairnya hubungan kedua negara di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae-in. Buktinya, wajah Kim memakai masker kecantikan kini beredar di sejumlah rak toko-toko produk kecantikan di Seoul. (Internasional)

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 16

ADINIA WIRASTI

Berkarya dari Hati

“Saya betul-betul tidak menyangka bisa memenangi penghargaan ini. Apalagi juri-jurinya berasal dari AS, Argentina, Meksiko, dan Kanada,” ujarnya dalam keterangan tertulis akhir pekan lalu.

Ia menyatakan penghargaan tersebut bukan hanya buah kerja kerasnya sendiri, melainkan juga berbagai pihak. Mereka ialah Ika Natasha sang novelis Critical Eleven, producer Chand Parwez, juga sutradara Monty Tiwa dan Robert Ronny.

“Merekalah yang juga berkontribusi membuat novel itu menjadi sebuah film,” kata pemain film Ada Apa dengan Cinta dan Susah Sinyal tersebut.

Ia tidak menyangka bisa meraih penghargaan di Asia Academy Creative Awards 2018 karena harus bersaing dengan sederet aktris multitalenta dari negara lain, di antaranya Lisa Surihani dari Malaysia dan Yuko Takeuchi dari Jepang.

Menguras emosi Film Critical Eleven dirilis di bioskop-bioskop Indonesia pada Mei 2017. Dalam film tersebut Asti berperan sebagai Anya yang beradu peran dengan aktor kawakan Indonesia Reza Rahadian.

Mereka perperan sebagai sepasang suami istri yang mencoba menghadapi berbagai rintangan dalam rumah tangga hingga adanya gangguan dari luar. Film ini pun menguras emosi para penontonnya.

Selain Asti, Reza juga mendapat penghargaan sebagai aktor terbaik dari Indonesia dalam ajang itu. Dalam ucapan terima kasihnya, Asti menyebut nama Reza sebagai rekan kerja yang luar biasa.

Berkat Reza yang bisa mengeluarkan segenap emosinya membuat Asti mampu berperan dengan baik dalam film Critical Eleven. Ia juga sangat berterima kasih kepada penonton Indonesia yang setia menonton karya-karyanya.

“Terima kasih kepada para penonton. Terima kasih juga kepada Reza Rahadian, partner saya dalam film Critical Eleven yang telah membantu saya berperan sebagai Anya,” kata pemenang Piala Citra pada 2005 untuk kategori aktris pendukung terbaik itu.

Ucapan terima kasih juga ia sampaikan melalui akun Instagram @adiniawrst dengan foto ia tengah menggenggam piala. Asti pun mengajak para sineas untuk berkarya dari hati. (H-1)

PUTRI ANISA YULIANI

putri.anisa@mediaindonesia.com

A

DINIA Wirasti, 31, boleh berbangga hati. Melalui perannya dalam film adaptasi novel Critical Eleven, ia dinobatkan sebagai aktris pemeran utama terbaik Asia dalam ajang Asia Academy Creative Awards 2018 yang baru saja berlangsung di Singapura.

Melalui film berjudul sama, Asti--sapaan akrabnya--sebelumnya telah terpilih sebagai aktris terbaik dari Indonesia sehingga berhak mewakili Indonesia ke ajang Asia Academy Creative Awards 2018 untuk meraih aktris pemeran utama terbaik tingkat Asia.

Rasa senang pun membuncah kala namanya disebut pembaca pemenang sebagai best actress in leading role. Penghargaan ini pun menjadi pelengkap sederet penghargaan yang pernah diraih pemeran di film Tentang Dia itu, antara lain penghargaan sebagai aktris terbaik di Festival Film Indonesia 2013 untuk film Laura dan Marsha.

Ia mengaku tidak menyangka bisa mendapatkan penghargaan tersebut sebab dewan juri Asia Academy Creative Awards 2018 ialah orang-orang berpengalaman di dunia film dari berbagai negara.

Terlebih lagi, ia harus bersaing dengan aktris-aktris multitalenta dari negara lain, di antaranya Lisa Surihani dari Malaysia dan Yuko Takeuchi dari Jepang.

MI/PERMANA

DENNIS ADISHWARA

JULIE ESTELLE

CANDIL

Lima Jam Menutup Diri

Dikontrak Agensi Hollywood

Kolaborasi Pertama dengan Rapper

FILM Milly & Mamett mempertemukan kembali Dennis Adishwara, 36, dengan Sissy Priscillia.

Dalam film itu mereka berdua berperan sebagai aktor utama. Berbeda dengan peran sebelumnya dalam film Ada Apa dengan Cinta karena keduanya hanya sebagai aktor pembantu.

Di film itu, Dennis yang berperan sebagai Mamet mendapatkan tantangan paling sulit ketika harus membangun emosinya untuk menangis. Dalam salah satu adegan, Mamet harus meluapkan emosinya kepada Milly (Sissy) lalu memeluk dan menangis.

Dennis mengaku, membangun emosi tersebut tidaklah mudah baginya. Dennis mengatakan, bahkan dia sampai mengurung diri di dalam toilet untuk membangun emosi tersebut.

“Lima jam tidak ngomong g sama siapa pun.

Menutup diri dari semua orang, mematikan ponsel,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Film Milly & Mamet bakal ditayangkan secara resmi ke masyarakat umum pada 20 Desember 2018. Menurut Dennis, film Milly & Mamett sangat berarti baginya.

Pasalnya, dalam film itu m e miliki p e s a n moral yang sangat kuat. “Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah cermin buat saya. Kadang-kadang kita harus mengejar yang kita butuhkan, dari yang kita inginkan,” pungkasnya. (AT/H-3)

PERAN aktris Julie Estelle, 29, dalam serial berbayar Netflix x mendapat sorotan pelaku sinema Hollywood di Amerika Serikat. ICM Partners, sebuah agensi ternama di Hollywood pun mengajak Julie bergabung.

Bergabungnya Julie bermula ketika film The Night Comes for Us tayang dalam world premiere di Texas, Amerika Serikat. ICM Partners yang sebelumnya menaungi Joe Taslim menyatakan ketertarikannya.

“Waktu itu melalui film The Night Comes for Us sempat ada world premiere di Texas.

Saya memang tidak bisa hadir karena sedang menghadiri syuting film ini (Milly & Mamet).

Cuma dihadiri sama Joe. Ternyata sambutannya sangat positif sekali dan ada salah satu agen yang kebetulan juga agen Joe. Langsung tanya ini siapa? Karena sebelumnya dia tidak nonton The Raid,” tuturnya, Selasa (11/12).

Julie kemudian bertemu dengan pihak agensi. Pertemuan itu berlanjut hingga Julie secara resmi menandatangani kontrak dengan ICM Partners pada November 2018. “Saya tanda tangan sama mereka, jadi saya punya representasi di Hollywood dan dunia. Tapi, kalau untuk proyek pertamanya tegantung casting g dan film-film yang akan ada,” ujar perempuan keturunan PerancisManado-Tionghoa itu.

Di The Night Comes for Us, Julie Estelle berperan sebagai pembunuh misterius yang membantu melancarkan misi Ito (Joe Taslim).

(MTVN/H-3)

UNTUK pertama kalinya, penyanyi rock k Candil, 44, berkolaborasi dengan rapperr dalam lagu Tak Terasa yang akan mengisi soundtrack k Viu orisinal series terbaru berjudul Knock Out Girl.

Pemilik nama Dian Dipa Chandra itu mengisahkan, proses pembuatan lagunya berlangsung cepat hanya memakan waktu satu hari. Yang membuat lama ialah proses rekamannya.

“Karena ini pertama kalinya gue kerja sama dengan produser hiphop. Jadi dia rombak lagi lagunya, dia lebih tahulah unsur hiphop kayak gimana baru gue rekaman lagi,” ucap Candil di Jakarta, Rabu (13/12).

Tak Terasa a bercerita mengenai seseorang yang tidak sadar kehilangan orang begitu dia pergi.

Mantan personel Seurieus ini pun mengaku senang bisa bereksplorasi dalam pembuatan lagu ini dengan rapperr Eitaro. “Senang banget karena gue memang pengin tahu jadinya bakal gimana,” tambah Candil.

Sebelum berkolaborasi dengan Eitaro, Candil mengaku sempat mengisi sendiri bagian bagian rap pada lagu tersebut. Namun, ternyata hasilnya berbeda jauh dengan yang diharapkan.

“Pertama itu udah masukin n rap sendiri, sok-sokan ngerap, tapi pas dibikin sama Eitaro beda. Kalau dinyanyiin sama rapper beneran beda ternyata,” tutupnya.

(Ant/H-3)

MI/RAMDANI

MI/BARY FATAHILLAH

ANTARA

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

HALAMAN 17

HLM 18 Pemerintah Kawal Petani selama Musim Tanam

HLM 22 Kelaikan Angkutan Umum Prioritas

HLM 23 Ahsan/Hendra masih Punya Kans

EKONOMI Pemerintah Benahi Batam demi Investasi Keluhan para investor selama ini ialah terkait dengan dualisme otoritas. Hal itu membuat aturan menjadi berbelit dan membingungkan.

ANDHIKA PRASETYO

Andhika@mediaindonesia.com

P

ANTARA /NURUL RAMADHAN

MOTOR PENYANDANG DISABILITAS: Iman Suwandi menyelesaikan pembuatan motor listrik penarik kursi roda di Kampung Inggris,

Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kemarin. Iman telah menghabiskan dana sebesar Rp11 juta untuk membuat motor listrik penarik kursi roda bertenaga baterai. Motor tersebut mampu menempuh jarak sejauh 45 kilometer dengan kecepatan maksimal 50 kilometer per jam.

Bank Dunia Sarankan Ekspor RI Ditingkatkan DUNIA memperkirakan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi dari 5% melalui dukungan sejumlah pembenahan struktural.

Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander mengatakan, pembenahan struktural itu harus diupayakan untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan terutama di sektor perdagangan dan investasi.

“Pembenahan itu, antara lain dengan mendorong perbaikan iklim investasi dan ekspor serta melindungi kegiatan bisnis dari praktik persaingan tidak sehat,” ujarnya dalam pemaparan Laporan Triwulanan Bank Dunia di Jakarta, kemarin.

Selain itu, kata Sander, pemerintah harus memberikan kepastian regulasi dan hukum yang jelas serta menyediakan kebijakan energi yang tidak membebani neraca transaksi berjalan. “Upaya ini juga harus didukung oleh investasi dalam ‘human capital’ serta infrastruktur untuk membuat ekonomi maju dan tumbuh lebih baik,” ujarnya.

Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia terbaru menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 dan 2019 masing-masing diperkirakan mencapai 5,2%.

Angka ini dibawah dari target yang dipatok pemerintah dalam APBN 2019, yakni sebesar 5,3%. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan

tersebut didukung permintaan domestik yang kuat serta didukung kegiatan investasi maupun ekspor. Namun, terdapat risiko dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena masih ada ketegangan perdagangan global serta siklus pengetatan kebijakan moneter dari Bank Sentral di negara maju.

Namun, kata Sanders, Indonesia dapat lolos dari dampak negatif gejolak global apabila mempunyai fundamen ekonomi makro yang sehat serta didukung koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan nilai tukar yang kuat.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meyakini kegiatan investasi akan kembali meningkat pada 2019, terutama seusai penyelenggaraan pemilihan umum. “Dari sisi siklus, investasi secara umum atau FDI (foreign direct investment) akan recover di 2019,” ujarnya. (Nur/E-2)

EMERINTAH terus berupaya meningkatkan lagi daya saing Indonesia di kancah global dengan berbagai terobosan kebijakan. Salah satunya dengan menghapus dualisme pengelolaan kawasan industri di Batam.

Dalam pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12), Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah ingin Batam dan sekitarnya betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya saing untuk kawasan ekonomi dan daya tarik bagi investor.

Oleh karena itu, kata Presiden, Batam perlu dikelola lebih profesional lagi sehingga menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa dikembangkan, terutama untuk sentra industri. “Pada saat terakhir saya ke Batam, saya melihat sendiri potensinya yang sangat besar, tapi mungkin di sisi kecepatan pelayanan yang paling banyak memang keluhan di bidang urusan pertanahan.”

Melalui rapat terbatas itu, pemerintah berencana menunjuk Wali Kota Batam sebagai pemimpin Badan Pengusahaan (BP) Batam. Namun, menurut komisioner Ombudsman RI, Laode Ida, pemosisian Wali Kota Batam sebagai kepala ex oficio BP Batam melanggar aturan. “Sebab dalam UU No 23/2014 tentang Pemda, kepala daerah dilarang rangkap jabatan.”

Dia mengimbau agar pada draf kebijakan baru BP Batam, jika hal itu dilakukan, dibuka ruang untuk memperoleh masukan dari publik.

Kabag Humas Kemenko Bidang Perekonomian Hermin Esti Setyowati mengatakan, saat ini pemerintah memang sedang

menyiapkan aturan atau regulasi yang akan mengatur pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam secara ex officio oleh Wali Kota Batam.

Untuk diketahui, BP Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Badan itu dimandatkan untuk pengelolaan investasi bisnis dan industri, sedangkan Pemerintah Kota Batam dimandatkan untuk pengelolaan administrasi pemerintahan yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam implementasinya, dua kewenangan dalam satu objek pada wilayah yang sama itu akhirnya menimbulkan tumpang-tindih.

Langkah tepat Berbeda dengan Laode, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai keputusan pemerintah yang memberi kewenangan kepada wali kota untuk mengelola Batam justru sebagai tindakan yang tepat.

“Dengan keputusan itu, berbagai kebijakan yang diciptakan guna mendatangkan investasi diharapkan tidak lagi menyulitkan lantaran semua dikendalikan satu tangan saja yakni wali kota setempat.”

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkam selama ini dualisme kewenangan di Batam kerap dikeluhkan para investor. “Keluhan para investor selama ini ialah dualisme otoritas. Itu membuat aturan menjadi berbelit, membingungkan. Itu yang kami (pemerintah) ingin hilangkan.”

Wali Kota Batam Muhammad Rudi masih enggan mengomentari rencana kebijakan pemerintah pusat itu. “Saya no comment.

Belum ada hitam di atas putih,” ujarnya seperti dikutip Antara, kemarin.(E-2)

Peternak Minta Impor Jagung Ditambah LANGKAH pemerintah mengimpor jagung untuk kebutuhan pakan membawa angin segar bagi peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur. Mereka bahkan meminta pemerintah kembali mengimpor komoditas tersebut untuk menekan harga pakan yang mencapai Rp5.000 per kilogram (kg).

“Kalau pemerintah tidak impor, ongkos produksi semakin naik. Padahal, harga standar pakan Rp4.000 per kg,” ujar Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Wilayah Jawa Timur, Hidayatur Rahman, seusai mengikuti dialog terbuka dengan pemerintah, di Blitar, kemarin.

Kata dia, kebutuhan pakan jagung untuk ternak di wilayah tersebut mencapai 1.000 ton-1.500 ton per hari. Kenaikan harga pakan, sambung dia, mendongkrak beban biaya produksi yang memberatkan para peternak. Padahal, produksi telur asal Blitar menyokong 70% dari total kebutuhan Jawa Timur, dengan besaran 850 ton-950 ton setiap harinya.

“Pemerintah berupaya mengendalikan harga jagung untuk pakan agar peternak tidak semakin menjerit.”

Darmin Nasution

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Terhadap pasokan nasional, kontribusi produksi telur dari Blitar mencapai 20%.

Dia mengaku sudah mendapatkan informasi perihal tibanya kapal kargo pengangkut jagung impor di Pelabuhan Teluk Lamongan.

Volume jagung impor yang disalurkan ke wilayah Jatim diketahui mencapai 60 ribu ton.

Pihaknya berharap masuknya jagung impor dapat meredam kenaikan harga pakan.

“Kita lihat minggu depan apakah (jagung

impor) memberi dampak (penurunan) harga sampai di bawah Rp5.000 per kg. Kalau belum juga, jelas kita butuh tambahan (impor),” tukas Hidayatur.

Pemerintah telah menerbitkan izin impor jagung untuk kebutuhan pakan sebesar 100 ribu ton. Pembukaan keran impor dilatarbelakangi kenaikan harga pakan imbas suplai pasokan jagung defisit.

Padahal, sebelumnya Kementerian Pertanian mengklaim jagung surplus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan jagung impor sudah mulai masuk ke Tanah Air melalui dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Teluk Lamongan.

Dia mengatakan mayoritas penyaluran jagung impor menyasar Jawa Timur. Pasalnya, 70% peternak ayam khususnya petelor, berada di wilayah tersebut. “Pemerintah berupaya mengendalikan harga jagung untuk pakan agar peternak tidak semakin menjerit.” Tes/E-2)

MI/ADAM DWI

PRODUK TERBARU: President Director PT Hitachi Modern Sales Indonesia Takaya Wakasumi

(kiri), Deputy General Manager Zakaria Suwandi (tengah), dan Product Manager Stephen Dave Goenawan meluncurkan tiga produk terbaru Hitachi di Jakarta, Rabu (12/12). Hitachi meluncurkan tiga produk terbarunya, yakni kulkas Hitachi MIJ G-Series, R-G520GN berteknologi vacuum compartment, mesin cuci Hitachi SF-170ZCV berteknologi empat fitur unggulan pencucian, serta mesin cuci Hitachi SF-S95XC yang dapat mencuci optimal meski tekanan air lemah.

18

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

SEKTOR RIIL

Pemerintah Kawal Petani selama Musim Tanam Petani dimudahkan mendapatkan kredit usaha rakyat dengan tujuan khusus, antara lain untuk pengadaan mesin pengering gabah (dryer).

TESA OKTIANA SURBAKTI tesa@mediaindonesia.com

P

EMERINTAH memastikan para petani men dapatkan akses p e m b i ay a a n y a n g murah, mudah, disertai pendampingan selama musim tanam Oktober 2018-Maret 2019, serta melindungi petani dengan menjaga harga gabah ketika musim panen melalui ketersediaan pembeli siaga (offtaker).

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat meninjau penanaman padi secara massal bersama sekitar 500 petani di Desa Ternyang, Malang, Jawa Timur, kemarin.

Kunjungan itu merupakan bagian dari rangkaian acara Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018-Maret 2019 (Okmar 2018/2019) di Kabupaten Malang dan sekitarnya.

Darmin menerangkan upaya melindungi petani, antara lain dilakukan dengan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk pengadaan mesin pengering gabah (dryer) agar nantinya dapat dikelola secara bersama-sama menjadi pusat pengeringan gabah (drying center) petani.

Di Malang, misalnya, Kemenko Bidang Perekonomian besinergi dengan perbankan badan usaha milik negara (BUMN) seperti PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dalam menyalurkan KUR khusus tersebut untuk pengadaan dryer.

“Selama ini sulitnya proses pengeringan gabah telah menjatuhkan nilai jual gabah petani karena petani terpaksa menjual gabah ke tengkulak dalam bentuk gabah kering panen (GKP) yang rendah nilai tambah,” kata Darmin.

Dengan adanya dryer dan drying center yang dapat di-

gunakan petani dengan biaya terjangkau, Darmin berharap petani dapat menjual hasil panen mereka dalam kualitas gabah kering giling (GKG) dengan lebih tinggi nilai jualnya.

Itu sebabnya, Darmin menambahkan, Gerakan Me ngawal Musim Tanam Okmar 2018/2019 untuk mendampingi dan melindungi petani juga akan diterapkan di 56 lokasi penghasil komoditas jagung dan padi di seluruh Indonesia dengan melibatkan kurang lebih 25 ribu petani.

Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto menyampaikan penyaluran KUR BNI untuk tujuan khusus itu sejalan dengan program pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian yang menghendaki perlindungan terhadap para petani dari ketidakberdayaan mereka ketika menghadapi sulitnya mengeringkan gabah hasil panen.

Namun, dia menegaskan KUR BNI untuk dryer itu hanya dapat diberikan kepada penerima jika terpenuhi dua syarat. Pertama, tidak diberikan untuk perusahaan swasta

besar serta tidak digunakan untuk membeli penggilingan padi baru. “Kedua, jangka waktu KUR diarahkan selama 3 tahun,” tutup Catur.

Ekonomi digital Pada kesempatan itu, Menko Darmin juga meninjau kegiatan dan fasilitas di SMK Negeri 4 Malang, Jawa Timur.

Darmin menekankan kebutuhan tenaga kerja terampil dalam bidang teknologi digital semakin tinggi seiring pertumbuhan ekonomi dan perkembangan perdagangan berbasis elektronik (e-commerce).

Untuk itu, kata Darmin, Kemenko Perekonomian bersama kementerian atau lemba ga terkait dibantu Grup Bank Dunia menginisiasi dan menjalankan program skill monitoring system untuk mendapatkan kebutuhan keahlian tersebut.

“Revitalisasi SMK harus dilakukan menyeluruh. Dimulai dari perbaikan kurikulum SMK yang sesuai dengan tren mendatang. Selanjutnya, akreditasi dan sertifikasi yang mengacu standar kompetensi kerja juga ditingkatkan,” tutup Darmin. (BN/E-3)

snack, ada tantangan yang berbeda di Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki kekayaan budaya dan rasa sehingga perlu memperhatikan preferensi snack yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Tantangan kedua ialah price value (nilai harga), serta tantangan ketiga ialah distribusi produk.

Dalam hal distribusi produk itu, yang terpenting ialah bagaimana produk yang dihasilkan bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

“Jadi harus dipastikan produk yang dihasilkan tidak hanya tersedia di pasar modern, tetapi juga tersedia di warung dan toko,” tutur Sachin.

Itu sebabnya, perlu ada beberapa strategi yang dijalankan agar bisnis konsumsi be rupa produk snack bisa berkelanjutan dan diterima masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, Mondelez Indonesia memiliki tiga strategi spesifik. Pertama, mempercepat pertumbuhan konsumer-

(kiri) berbincang dengan Pembina Kelompok Tani Mete St Antonio, Romo Emanuel, di kantor baru Perum Jamkrindo yang baru diresmikan di Kupang, NTT, kemarin. Selain melakukan penjaminan kredit UMKM, Perum Jamkrindo juga membina UMKM agar dapat naik kelas dari unbankable jadi bankable.

Kelompok Tani Mete St Antonio berhasil menjual mete olahan hingga Rp22 miliar per tahun setelah mendapat pendampingan dari Jamkrindo.

OYO Investasikan US$100 Juta Rambah 100 Kota hingga 2019

Indonesia, Pasar Produk Snack yang Menarik INDONESIA dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki pasar yang baik untuk sisi konsumsi. Itu tidak lepas dari posisi Indonesia sebagai negara keempat dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, yakni sekitar 266 juta jiwa pada 2018, di bawah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat.

Dengan posisi tersebut, tidak mengherankan apabila se jumlah perusahaan menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi mereka. Mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar global dalam produk camilan (snack) untuk jangka panjang.

“Masyarakat Indonesia selalu ingin mencari produk yang aspirasional. Itulah yang menjadi alasan kenapa Mondelez memilih Indonesia sebagai target negara untuk investasi,” ungkap President Director Mondelez Indonesia Sachin Prasad dalam perbincangan dengan Media Indonesia, pekan lalu.

Sebagai pasar untuk produk

DOK JAMKRINDO

BINAAN PERUM JAMKRINDO: Direktur SDM, Umum, dan Kepatuhan Jamkrindo Sulis Usdoko

DOK MONDELEZ INDONESIA

TARGET INVESTASI: President Director Mondelez Indonesia

Sachin Prasad mengatakan, Mondelez memilih Indonesia sebagai target untuk berinvestasi karena masyarakatnya selalu ingin mencari produk yang aspirasional. sentris. Caranya dengan mencari tahu siapa konsumennya, apa yang mereka cari, bagaimana mereka berbelanja, dan apa kebutuhan mereka.

Kedua ialah keunggulan operasional dengan menggunakan rantai pasokan terbaik, distribusi terbaik, serta menggunakan media sosial/digital untuk membangun brand yang lebih efisien.

Ketiga yakni membangun budaya pertumbuhan pemenang yang lebih efektif dengan cara memiliki tim yang sangat kuat dan inovatif karena industri snack sangat dinamis dan sangat cepat.

Bila hal itu dijalankan, pi-

haknya sangat optimistis dengan Indonesia yang memiliki demografi penduduk muda terbesar dan kelas menengah yang tumbuh, segala industri termasuk industri snack akan terus mengikuti pertumbuhan tersebut.

“Saya percaya ketika pemerintah berinvestasi (seperti infrastruktur), hasilnya akan bisa dilihat dalam jangka panjang,” pungkas Sachin.

Mondelez ialah salah satu perusahaan produsen makanan ringan terbesar di dunia de ngan sejumlah produk, seperti Oreo, Biskuat, Belvita, Cadbury, dan Kraft Cheddar Cheese. (Uud/E-3)

JARINGAN perhotelan, OYO, menunjukkan ke seriusan dalam pengembangan bisnis di Indonesia. Dengan total investasi US$100 juta, manajemen OYO bakal menyiapkan strategi pertumbuhan bisnis yang agresif selama 2019.

“Ke depan, OYO Hotels menargetkan pertumbuhan tinggi di Indonesia dengan menambahkan 70 hotel tiap bulan ke jaringannya dan hadir di 100 kota di Indonesia pada akhir 2019,” tutur Country Lead OYO Hotels Indonesia Rishabh Gupta melalui keterangan resminya, kemarin.

Manajemen OYO juga terus mengeksplorasi berbagai peluang pertumbuhan organik serta membangun sinergi melalui berbagai kerja sama dengan entitas lokal. “Kota besar seperti Jakarta dan Surabaya jadi kontributor terbesar pertumbuhan OYO di Indonesia. Namun, kami melihat peluang bisnis yang tidak kalah besar dari kota-kota lain yang menjadi pusat bisnis regional dan destinasi wisata baru,” tutur dia.

Terbukti, dalam dua bulan beroperasi di Indonesia, OYO mampu memperluas jaringan ke-150 hotel di 16 kota. “Teknologi dan kapabilitas kami

dalam mentransformasi dan mengoperasikan hotel mampu menambahkan 70 hotel ke jaringan OYO tiap bulan,” kata Rishabh.

Di sisi lain, OYO menerima respons luar biasa dari masyarakat. Itu terlihat dari data, 70% hotel di dalam jaringannya mendapatkan rating 8 ke atas di berbagai platform pemesanan hotel.

Rishabh juga mengapresiasi berbagai program pengembangan destinasi wisata dari Kementerian Pariwisata yang memiliki andil besar dalam mendukung pengembangan bisnis hospitality di Indonesia.

“Apalagi kini makin banyak segmen smart traveler di Indonesia yang saat berlibur atau melakukan perjalanan bisnis jeli memilih transportasi dan akomodasi berkualitas dan terjangkau.

Kami coba memenuhi kebutuhan itu dengan model bisnis berbasis teknologi,” ujarnya.

OYO Hotels merupakan jaringan perhotelan terbesar di dunia yang memanfaatkan model integrasi teknologi serta beroperasi lebih dari 500 kota di India, Tiongkok, Malaysia, Nepal, Inggris, dan Indonesia. (E-3)

BELANJA

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

19

INFO

Panasonic Luncurkan Hair Dryer EH-NA98 PT Panasonic Gobel Indonesia meuncurkan produk baru, Panasonic Hair Dryer EH-NA98, untuk memberikan solusi perawatan kecantikan bagi masyarakat Indonesia. Panasonic Hair dryer EH-NA98 dilengkapi dengan nanoe TM dan double mineral yang memberikan perawatan total untuk rambut, kulit kepala, dan bahkan wajah. Hair dryer ini bukan hanya berfungsi sebagai pengering rambut, melainkan juga sebagai produk perawatan rambut secara menyeluruh.

Manajer Small Home Appliances PT Panasonic Gobel Indonesia, Rika Novita, menyebutkan Hair Dryer EH-NA98 didesain untuk kenyamanan pengguna, antara lain, dengan filter yang mudah dibersihkan, tombol multimode yang dapat mengubah suhu udara dengan satu tombol, tombol untuk menyesuaikan volume udara yang mudah digeser, dan pegangan lipat yang memudahkan penyimpanan.

Pengering rambut ini juga dilengkapi dengan quick-dry nozzle yang menghasilkan embusan udara yang kuat dan lembut untuk membantu memisahkan helai rambut, juga meningkatkan area permukaan yang terpapar untuk pengeringan lebih cepat.

“Dengan menggunakan Hair Dryer EH-NA98 dari Panasonic, ketika kita keramas di pagi hari, kita dapat mengeringkan rambut dengan cepat sekaligus merawat rambut, kulit kepala, dan wajah secara bersamaan,” DOK PANASONIC tandas Rika Novita. (Gnr/S-1)

ANTARA/HERKA YANIS PANGARIBOWO

Warga Serbu Pasar Kue Subuh

Kampanyekan Kebersamaan Ibu dan Anak DUKUNGAN untuk para ibu di Indonesia mulai dilakukan Lotte Choco Pie secara berkelanjutan hingga penghujung tahun ini. Dengan tema besar kampanye #Premiummomentstogether, Lotte Choco Pie secara masif mengutamakan pentingnya memiliki momen kebersamaan antara ibu dan anak.

Kali ini, dalam menyambut Hari Ibu 2018, Lotte Choco Pie mengadakan kampanye #Lottechocopiemothersday18 untuk menyampaikan apresiasi kepada para ibu atas segala usaha terbaik yang selalu mereka lakukan dalam menciptakan momen premium bersama anak.

Kampanye itu dimulai dengan meluncurkan video spesial berjudul There Is no Manual to be a Perfect Mom yang tayang sejak 12 Desember 2018 di kanal berbagi video, Youtube Lotte Choco Pie. Lotte Choco DOK LOTTE CHOCO PIE Pie juga mengajak penulis buku, Roosie Setiawan, untuk memperkenalkan suatu metode story telling read aloud.

“Sama seperti komitmen kami sebelumnya, yakni membantu para ibu Indonesia menciptakan momen premium bersama anak, kegiatan story telling dengan metode read aloud merupakan salah satu pilihan yang berkualitas bagi para ibu, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Ini disebabkan selain ada momen kebersamaan, metode ini juga baik untuk pertumbuhan anak,” tutur Marketing Manager PT Lotte Indonesia, Ingen Ate Malem Meliala. (Gnr/S-4)

VC 3 Premium Lebih Hemat dan Bersih MASYARAKAT semakin peduli dengan kebersihan. Tanpa kebersihan, berbagai kuman akan berkembang. “Menjaga kebersihan sudah menjadi gaya hidup masyarakat modern. Rumah atau lingkungan yang kotor dapat menimbulkan penyakit flu atau batuk,” ujar CEO Karcher Hartmut Jenner usai meresmikan Karcher Center Indonesia di BSD, Tangerang.

Perusahaan asal Jerman itu menangkap peluang itu dengan meluncurkan salah satu produk terbaru berupa vacum cleaner bernama VC 3 Premium (ERP). Alat pembersih di dalam rumah ini memiliki wadah limbah transparan yang dapat dibersihkan tanpa kantong saringan.

Dengan begitu, konsumen dapat menghemat anggaran yang seharusnya dikeluarkan untuk mengganti kantong filter. Ini juga memungkinkan pengguna melihat efek pembersihan pembersih vacum yang kuat.

VC 3 Premium (ERP) mampu membersihkan lantai dan karpet dengan mudah tanpa kehilangan daya isap. Produk ini juga cocok untuk mengisap kotoran yang berada di celah, sudut, tepi, atau tempat yang sulit dijangkau lainnya.

Perangkat itu juga dilengkapi filter HEPA 13 yang mampu menyedot 99,95% dari debu dan partikel.

Efeknya, produk tersebut dapat melindungi kesehatan anggota keluarga.

VC 3 Premium juga menawarkan kemudahan penggunaan dan generasi DOK KARCHER kebisingan rendah. Harga jualnya sekitar Rp1,8 juta per unit.

(RO/S-4)

Setiap malam ada puluhan truk yang menyuplai kue ke pasar seluas 1.769 meter persegi berkapasitas 700 meja lapak itu.

GHANI NURCAHYADI

gani@mediaindonesia.com

S

ELAIN Monumen Nasional (Monas) dan Ancol, Jakarta juga terkenal dengan destinasi Pasar Kue Subuh Senen di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Di pasar itu sangat mudah ditemukan segala jenis kue, mulai bentuk, rasa, hingga harga. Ratusan jenis kue pasar dijajakan dengan cita rasa berlimpah. Ada gurih, manis, asin, dan asam. Harga kue mulai Rp500 hingga Rp4.000 per biji.

Terdapat juga kue untuk hantaran atau acara resmi, sebut saja tar, lapis legit, bolu marmer, dan roti buaya. Harganya bervariasi, tergantung ukuran kue.

Sejarah Pasar Kue Subuh bermula dari Elkana Tju dan empat rekannya yang menggagas lapak kue di area pinggiran Pasar Senen, medio 1988. Kala itu, hanya lima meja lapak berjejer sejak pukul 02.00 hingga 08.00 WIB. Dagangan mereka waktu itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kue bagi warga Senen dan sekitarnya.

“Semakin lama kian banyak yang ikutan berjualan di sana, sekitar 50 meja. Sampai 1991, Elkana mengajukan izin ke pengelola Pasar Senen Blok 4 untuk menggunakan area parkir sebagai area dagang kue subuh,” ujar Property Management Coordinator for Trade Centre PT Jaya Real Property Tbk, pengelola Pusat Perdagangan dan Grosir Senen Jaya, Shindu Hariyadi Wibisono, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/12).

Setelah secara resmi menempati area tersebut, perkembangan Pasar Kue Subuh Senen semakin luar biasa selama tujuh tahun berturut-turut hingga 1998.

Pelanggan Pasar Kue Subuh Senen yang datang bukan hanya warga Jakarta, melainkan juga dari beberapa kawasan penyangga Ibu Kota, seperti Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, hingga Cilegon.

Sebagian besar dari mereka, yaitu reseller (penjual kembali) selain penikmat langsung (end user). Hengky Djauhari, salah satu pengurus Pasar Kue Subuh Senen sekaligus generasi kedua dari Elkana Tju, mengaku beberapa kali menerima pesanan kue dari badan usaha

DOK PT JAYA REAL PROPERTY

milik negara (BUMN) serta institusi pemerintah, seperti Garuda Indonesia, Merpati, dan Istana Presiden.

Transaksi Kendati populer dengan nama Pasar Kue Subuh, sejak 1995 para pedagang sepakat mengubah jam operasionalnya. Kini, konsumen tidak perlu harus subuh untuk menikmati jajanan favorit karena pasar mulai buka sejak pukul 19.00 hingga 06.00.

Sesi pertama, mulai pukul 19.00 sampai 02.00 didominasi konsumen skala grosir atau reseller dari area Jabodetabek.

Mereka membeli dalam jumlah partai besar dengan menggunakan mobil boks ukuran Colt L300, bahkan ukuran Engkel.

“Mulai 02.00 sampai 06.00, pasar melayani pembeli menengah dan kecil, seperti pengusaha katering dan ibu-ibu rumah tangga yang sedang menggelar hajatan di rumah atau kantor,” tukas Shindu.

Setiap malam ada puluhan truk yang menyuplai kue ke pasar seluas 1.769 meter persegi berkapasitas 700 meja lapak itu. Sedikitnya 500-700 pengunjung datang dengan nilai transaksi mencapai Rp600-Rp800 jutaan per malam. “Sebelum peristiwa kebakaran beberapa waktu lalu, pengunjung bisa 1.000 orang semalam dengan transaksi hampir Rp1 miliar,”

Sejak 1995, para pedagang sepakat mengubah jam operasionalnya. Kini, konsumen tidak perlu harus subuh untuk menikmati jajanan favorit karena pasar mulai buka sejak pukul 19.00 hingga 06.00 WIB. imbuh Shindu.

Meski mencatat sejarah cukup panjang, perjalanan Pasar Kue Subuh Senen tak selalu senikmat rasa kue. Artinya, para pedagang juga mengalami pasang surut.

Penyebabnya rupa-rupa, mulai kebakaran hingga kian ramai sentra kue subuh baru di beberapa kawasan di Jakarta.

Salah satu bencana yang menimpa mereka berupa kebakaran pada tahun lalu di Pasar Senen Blok 1 dan 2. Musibah ini mengharuskan mereka pindah ke Blok 4 dan 5. (S-4)

20

MEGAPOLITAN

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

Cerah berawan Berawan Berawan

Cerah berawan Berawan Berawan

Cerah berawan Berawan Berawan

Cerah berawan Berawan Berawan

Cerah berawan Cerah berawan Berawan

Cerah berawan Berawan Berawan

Cerah berawan Berawan Hujan ringan

Cerah berawan Cerah berawan Berawan

Cerah berawan Berawan Berawan

Cerah berawan Berawan Berawan

DEPOK

Guru Predator Dituntut 14 Tahun W

ALIA Rahman, 24, guru bahasa Inggris dan juga pembina Pramuka di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tugu 10 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, hanya bisa tertunduk saat jaksa membacakan tuntutan atas perbuatannya. Guru yang diduga telah menyodomi 13 siswanya tersebut dituntut 14 tahun penjara.

Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 82 UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Menuntut atau meminta supaya majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 14 tahun,” ujar jaksa dalam pembacaan tuntutannya di Pengadilan Negeri Depok, kemarin.

Sidang yang dipimpin hakim Sri Rezeki itu juga dihadiri para orangtua korban dan kuasa hukumnya, RA Anitha Dhewi Justisia Puspokusumo, serta perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Tuntutan itu sudah sesuai,“ imbuh Sri. Tuntutan itu mendapat respons negatif dari para orangtua. Seusai sidang, sa-

lah seorang orangtua murid yang terus memantau proses persidangan sejak awal menyatakan, seharusnya jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman yang lebih berat.

“Kami masih menyayangkan, harusnya sesuai dengan ancaman maksimal 15 tahun, bukan 14 tahun. Ini kasus seksual terhadap anak, siswanya lagi, kemudian dia seorang guru,” kata salah satu orangtua korban.

Baginya, pengakuan terdakwa yang pernah menjadi korban pelecehan seksual tidak bisa dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan untuk pengurangan tuntutan oleh jaksa.

“Jelas sebagai orangtua, kami sangat kecewa. Pengakuan dia itu biar ringan hukumannya,“ katanya kesal.

Di sidang sebelumnya, terdakwa mengaku pernah jadi korban sodomi di masa lalu.

Hanya saja, pelaku tak mau mengungkapkan waktu dan pelakunya di dalam sidang itu.

Dua tahun beraksi Walia rahman diadukan para orangtua siswa ke polisi pada Juni lalu dengan tuduhan mencabuli anak

didiknya saat jam pelajaran.

Aksi bejat pelaku diketahui sudah berjalan selama 2 tahun, tetapi baru terendus ketika korban menceritakan perlakuan pelaku kepada ibunya.

“Sudah lama ternyata aksi bejat tersebut dilakukan oleh pelaku,” kata AK, salah satu orangtua korban.

Awalnya, kata AK, dirinya curiga melihat tingkah laku anaknya yang tidak lazim.

Anaknya yang terkenal riang dalam beberapa hari menjadi pendiam dan selalu menghindar jika diajak bicara.

“Akhirnya saya tanya ke anak saya dan dia cerita semua bahwa dia sudah disodomi di dalam kelas,” tutur AK. Polisi pun tak mau buang waktu begitu mendapat laporan dari para orangtua itu.

Terdakwa yang bergelar sarjana Hhumaniora tersebut diringkus petugas di kediaman orangtuanya di Kompleks Pondok Duta 1, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pada 6 Juni 2018. Lokasi penangkapan hanya berjarak puluhan meter dari SDN Tugu 10. (KG/J-1)

MI/PIUS ERLANGGA

PROYEK REVITALISASI JPO: Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan Ratu Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta, kemarin. Revitalisasi JPO yang menelan biaya Rp17,39 miliar tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2018.

LINTAS BERITA

Miras dan Narkoba Dimusnahkan

Tambah Komputer di Tiap Sekolah

RIBUAN botol minuman keras ilegal, termasuk barang bukti berupa puluhan kilogram narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) jenis ganja dan sabu, dimusnahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dan Polresta Depok, kemarin.

Pemusnahan ribuan botol miras dan narkoba itu dilakukan di areal parkir Balai Kota Depok yang disaksikan langsung oleh masyarakat. Pemusnahan barang bukti itu juga dihadiri perwakilan dari BNN Kota Depok, Polresta Depok, Kejaksaan Negeri Depok, dan Pemkot Depok.

Ribuan botol miras dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat stomwals, sedangkan puluhan kilogram narkoba jenis ganja dan sabu dimusnahkan dengan cara dibakar.

Asisten Administrasi Pemkot Depok yang juga Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kota Depok Yayan Arianto menyatakan barang sitaan itu merupakan hasil razia serta pengkungkapan kasus selama empat bulan terakhir. (KG/J-1)

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk menambah jumlah komputer di setiap sekolah di Ibu Kota pada 2019.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhamad Ramly mengatakan penambahan komputer itu diperlukan untuk mendukung pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di sekolah.

“Perlu ada penambahan komputer di tiap sekolah agar tidak ada lagi siswa yang bergantian memakai komputer,” ujar Ramly di Jakarta, kemarin.

Terkait pengadaan tambahan komputer di sekolah, Ramly meminta Disdik DKI agar mengusulkan penambahan komputer dalam draf Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2019.

“Kita dorong agar pengadaan komputer itu masuk pada dalam anggaran perubahan nanti,” tandasnya. (SSR/J-1)

HUMANIORA

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

SEKILAS

21

MEDIA INDONESIA JUARA KARYA TULIS: Komisaris

Minat Baca Rendah karena Akses Buku Terbatas MINAT baca masyarakat Indonesia dinilai rendah bukan disebabkan masyarakat tidak menyukai membaca atau tidak menyukai buku. Menurut Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, penyebab utamanya ialah jumlah buku yang beredar sedikit dan tidak merata.

Menurut Syarif, hanya ada 700 ribu buku yang terbit setiap tahun di Indonesia. Rasionya sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mendapai 262 juta jiwa. Sebagian besar buku beredar hanya di kota-kota besar terkhusus di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatra.

Ia menegaskan masyarakat Indonesia memiliki kegemaran baca yang cukup tinggi. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan jumlah buku yang beredar. “Bagaimana mau membaca jika bukunya saja tidak ada. Inilah yang menjadi masalah. Kalau kita adakan perpustakaan keliling itu pasti sangat ramai pembacanya karena memang kegemaran membaca sangat tinggi,” ujarnya pada konferensi pers Deklarasi Gerakan Ibu Bangsa Membaca di Perpustakaan Nasional, Jakarta, kemarin.

Karena itulah, lanjut dia, Perpusnas rutin mengadakan perpustakaan keliling dengan 800 armada baik yang dibawa melalui mobil, motor, kapal, maupun sepeda. Selain itu, Perpusnas juga melakukan digitalisasi koleksi buku melalui Iperpus yang bisa diakses melalui jaringan internet. (Put/H-2)

Independen of Trustee MayBank Foundation Budhi Dyah Sitawati (tengah) bersama jajaran Komisaris dan Direksi Maybank berfoto bersama para pemenang lomba foto dan lomba karya tulis Jurnalists Writing & Photo Contes 2018 di Jakarta, kemarin. Dalam lomba karya tulis tersebut reporter Media Indonesia, Yose Hendra, meraih juara I. MI/M IRFAN

Seleksi Guru PPPK Paling Lambat Maret 2019 KOMISI X DPR dan pemerintah menyepakati seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru honorer dilaksanakan paling lambat Maret tahun depan. Seleksi itu dapat diikuti guru tenaga honorer kategori II (THK-II) dan yang tidak lulus seleksi CPNS 2018 dan guru THK-II yang berusia di atas 35 tahun.

“Komisi X DPR dan pemerintah sepakat menyelesaikan pengangkatan guru THK-II sebagai PPPK bagi yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi S-1 sebelum bulan Maret 2019. Untuk guru THK-II yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi S-1 diberi kesempatan untuk menjadi PPPK dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudian di Jakarta, kemarin.

Hetifah mengatakan, kesepakatan tersebut diambil melalui rapat kerja gabungan antara Komisi X DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/12).

Hetifah mengaskan, proses seleksi PPPK akan dilakukan dengan pengawasan ketat. (Bay/H-2)

Rangkaian Seminar Kemitraan SDGs Ditutup PERUSAHAAN eksplorasi dan produksi minyak bumi, PTTEP, dan Program MM-Sustainability Universitas Trisakti kembali menggelar seminar nasional membangun kemitraan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

Seminar di Surabaya yang digelar pada Rabu (12/12) itu menjadi penutup dari rangkaian seminar yang digelar di lima kota tahun ini. Sebelumnya, seminar serupa di Jakarta, Makassar, Palembang, dan Medan. Surabaya dipilih karena menjadi salah satu kota yang telah mengantongi banyak penghargaan terkait dengan pembangunan berkelanjutan. “Yang harus diapresiasi atas pembangunan kota ini bukanlah saya, tapi masyarakat Surabaya”, ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Selain seminar, diadakan juga lokakarya untuk melatih LSM lokal tentang bagaimana cara terlibat secara profesional dan efektif dalam bermitra dengan sektor swasta dan pemerintah.

“Berdasarkan antusiasme yang kami dapatkan dari peserta seminar dan lokarya di lima kota di seluruh Indonesia, kami berharap dapat meneruskan acara ini tahun depan. Mengingat pentingnya menjaga kemitraan yang berkelanjutan, kami akan mengajak pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk terus bekerja sama membantu pemerintah mencapai SDGs,” ujar General Affairs Manager PTTEP Indonesia, Afiat Djajanegara. (RO/H-2)

Moratorium Fakultas Kedokteran Lebih baik pemerintah fokus pada peningkatan mutu fakultas kedokteran agar bisa lebih banyak menghasilkan dokter spesialis. Jumlah dokter umum sudah berlebihan.

INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

K

ONSIL Kedokteran Indonesia (KKI) kembali menyuarakan usulan agar Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristek-Dikti) melakukan moratorium pembukaan fakultas kedokteran (FK). Kemenristek-Dikti diminta fokus pada peningkatan kualitas FK. Ketua KKI Profesor Bambang Supriyatno mengungkapkan ada 85 FK di Indonesia. Yang

terakreditasi A hanya 17 FK, akreditasi B 29 FK, dan akreditasi C 39 FK. “KKI merekomendasikan moratorium sejak 2015,” kata Bambang di selasela acara Sarasehan Nasional KKI di Jakarta, kemarin.

Menurut Bambang, pada 2016, KKI sebagai organisasi yang bertanggung jawab menjaga kualitas pendidikan kedokteran hanya merekomendasikan tiga universitas membuka FK, tetapi Kemenristek- Dikti mengeluarkan izin pada delapan universitas.

Saat ini, lanjut Bambang,

sekitar 20 perguruan tinggi mengantre untuk mendapatkan rekomendasi pembukaan FK baru. Ia mengingatkan, pembukaan FK tidak bisa sembarangan. Harus mempertimbangkan rasio jumlah dosen dan mahasiswa. Selain itu, FK membutuhkan sarana dan prasarana penunjang, salah satunya rumah sakit pendidikan. Tidak semua universitas memilikinya.

“Banyaknya pendirian FK tanpa sistem seleksi yang ketat menghasilkan fakultas kedokteran dengan mutu yang kurang baik, tetapi menarik dana yang tidak sedikit dari mahasiswa.

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, banyak mahasiswa pendidikan kedokteran yang tidak lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKMPPD),” terang Bambang.

SEBAGIAN besar sekolah dan madrasah di Tanah Air atau 55,31% terakreditasi B dan hanya sebagian kecil yang masuk akreditasi A. Selain itu, masih ada sekolah dan madrasah yang tidak terakreditasi, bahkan tercatat 705 yang tutup.

Demikian hasil akreditasi terhadap 51.979 sekolah dan madrasah tingkat SD/MI, SMP/ MTs, hingga SMA/MA dan sed-

erajat yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM). Sebanyak 51.979 sekolah dan madrasah itu terakreditasi hingga 10 Desember lalu dari total kuota awal sebanyak 54 ribu.

“Secara nasional hasil akreditasi tahun 2018 didominasi peringkat B untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK,” kata Ketua BAN-SM Toni To-

DOK SEMEN INDONESIA

harudin di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, kemarin.

Secara rinci ia menyebutkan, dari hasil akreditasi jenjang SD/MI, yang terakreditasi peringkat A sebanyak 19,77%, B 61,62%, C 16,03%, dan yang tidak terakreditasi sebesar 2,58% dari 35.903 sekolah dan madrasah yang diakreditasi.

Di jenjang SMP/MTs, pering-

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (tengah) menyerahkan penghargaan Industri Hijau level 5 kepada PT Semen Indonesia (persero) Tbk yang diterima Direktur Produksi Semen Indonesia Benny Wendry (kanan) di Jakarta, Rabu (12/12).

Penghargaan Industri Hijau merupakan apresiasi yang diberikan pemerintah terhadap industri yang menerapkan proses teknologi yang ramah lingkungan.

Martina Berto Raih Penghargaan mengembangkan riset dan inovasi, khususnya untuk tanaman-tanaman Indonesia, penghargaan tersebut penting sebagai pelecut agar lebih memajukan riset industri.

“Kami senang bisa mendapatkan penghargaan ini. Kami merasa dihargai bahwa selama 48 tahun bekerja melakukan riset mengenai budaya dan kekayaan alam Indonesia, akhirnya kami bisa menelurkan inovasi-inovasi yang bisa dijual menjadi produk kosmetik dan obat-obatan,” kata Kilala seusai acara pemberian penghargaan.

Menurutnya, Indonesia sangat berpotensi sebagai negara terdepan dalam mengembang-

Dokter umum berlebih Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti mengatakan izin pembukaan FK baru diberikan karena jumlah dokter yang ada saat ini belum mencukupi. “Tapi KemenristekDikti membatasi kuota penerimaan mahasiswa, tergantung kemampuan dosen, sarana, dan prasarananya,” ujarnya.

Namun, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menjelaskan jumlah dokter umum sebetulnya sudah berlebihan, tapi

55% Sekolah dan Madrasah Terakreditasi B

PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU:

PT Martina Berto, anak perusahaan Martha Tilaar Group, meraih penghargaan sebagai Lembaga Litbang (Litbang) Industri Inovatif dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (MenristekDikti). Pemberian penghargaan digelar dalam acara Apresiasi Lembaga Litbang 2018 yang diselenggarakan Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti Kemenristek-Dikti di Serpong, Banten, kemarin.

Corporate Director of Creative and Innovation Martha Tilaar Group Kilala Tilaar mengatakan, pihaknya bersyukur bisa mendapat apresiasi dari pemerintah. Sebagai lembaga usaha yang terus berupaya

Pada 2014 ada 2.700 lulusan kedokteran yang gagal dalam pengujian itu. Mereka pun tidak bisa mendapatkan surat tanda registrasi (STR) untuk berpraktik meskipun sudah lulus kuliah dan menjadi koas.

kan produk kosmetik dan obat-obatan dengan memiliki kekayaan berupa keanekaragaman hayati. Hal itu, lanjut Kilala, perlu terus digali, dikembangkan, dan dihilirisasi menjadi produk inovasi.

“Kami tahun ini sudah melangkah maju dengan menghasilkan bahan aktif (active ingredients) sebagai bahan baku kosmetik. Kita memiliki 12 (hak) paten yang akan dijual ke lebih dari 50 negara,” ujarnya.

Sebanyak 12 hak paten atas bahan baku kosmetik tersebut ialah ekstrak manggis, ekstrak delima, ekstrak jeruk purut, ekstrak remujung, ekstrak jambu biji, ekstrak tebu,

ekstrak kemangi, ekstrak cabai rawit, ekstrak pegagan, ekstrak meniran, ekstrak Oxy complex (manggis-meniran-jati belanda), dan ekstrak Java complex (pegagan-teh hitam-kedelai).

Ia mengungkapkan, Martha Tilaar mengembangkan bahan-bahan baku kosmetik tersebut bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian lain. Kerja sama juga dilakukan dengan jaringan petani yang dibina untuk menciptakan bahan baku yang kualitasnya konsisten. “Idealnya, lewat inovasi, petani bisa kaya. Peneliti punya dana untuk riset, pemerintah mendapat devisa, dan industri bisa maju,” ujarnya. (Dhk/H-1)

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN KOLOM/ KLASIFA Sales Counter 021-581 2088 Ext. 41159/41160 Direct 021-581 2113 Faximile 021-581 2110

kat terakreditasi A tercatat 20,85%, B 40,49%, C 32,20%, dan tidak terakreditasi sebanyak 6,46%, dari 10.022 yang diakreditasi. Di tingkat SMA/MA yang terakreditasi A sebanyak 27,29%, B 40,10%, C 27,10%, dan yang tidak terakreditasi 5,51% dari 4.122 sekolah dan madrasah yang diakreditasi.

Sementara itu, pada jenjang SMK yang akreditasinya A seba-

sebarannya belum merata.

Yang justru kurang ialah dokter spesialis. Jumlah dokter spesialis diperkirakan 30 ribu.

Adapun dokter umum ada 120 ribu dokter.

“Lulusan dokter umum sudah terlalu banyak, 10 ribu sampai 12 ribu yang lulus per tahun, tapi kebanyakan di perkotaan,” ujar Nila.

Terkait dengan kurangnya dokter spesialis, Bambang mengungkapkan hal itu tidak lepas dari ketentuan bahwa hanya FK yang berakreditasi A yang diperbolehkan membuka pendidikan spesialis. Namun, saat ini mayoritas FK berakreditasi B dan C. “Kita imbau terus supaya produksi dokter spesialis cukup, tapi tidak boleh dilakukan di universitas yang biasa-biasa saja,” katanya. (H-2)

nyak 18,06%, B 47,20%, C 28,16%, dan yang tidak terakreditasi tercatat 6,57% dari 1.932 sekolah yang diakreditasi. Sekolah yang tidak terakreditasi atau tidak mendapat akreditasi, antara lain karena sekolah tersebut tidak memenuhi kriteria penilaian akreditasi. “Dari total 51,979 sekolah madrasah yang diakreditasi pada 2018, persentase rata-rata nasional peringkat B sebesar 55,31% dan peringkat A 20,51%,” ujarnya.

(Bay/H-1)

22

NUSANTARA

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

Lelang Tambang Emas di Jember Dihentikan PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terpaksa menghentikan lelang tambang emas di Desa Pace Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, setelah muncul penolakan dari warga sekitar.

“Terlalu berisiko bila diteruskan sebab bisa terjadi benturan di masyarakat. Langkah provinsi adalah menghentikan lelang proyek tersebut,” kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim Setiajit di Surabaya, kemarin.

Pihaknya sudah meminta Kapolres Jember, bahkan Direktur Intelkam Polda Jatim untuk menghentikan lelang, termasuk kegiatan penambangan emas ilegal di Silo. Dijelaskan, Pemprov punya kewenangan untuk melakukan lelang meski ada keputusan menteri atau keputusan apa pun. “Pada Oktober lalu, kita sudah mau membuka lelang. Rupanya rencana lelang itu bocor sehingga warga dan bupatinya menolak,” ujarnya.

Dia menduga aksi penolakan itu lantaran di Silo ada indikasi ilegal mining. Biasanya kalau ilegal mining diganggu, pihak yang merasa diuntungkan dengan tambang ilegal memberontak.

Padahal, lokasi tambang emas itu bukan wilayah masyarakat, melainkan wilayah perkebunan dan Perhutani.

“Sudah lama diketahui tambang emas blok Silo itu ilegal.

Mereka menggali dan menyaring emas sendiri. Setelah dikumpulkan, lalu dijual ke orang lain. Nah, ini pasti ada yang mengoordinasi karena itu mengeluarkan biaya,” ungkapnya.

Faktor kedua, menurut Setiakit, masyarakat mungkin belum memahami bahwa pertambangan ini bisa green mining.

Kalau dikelola dengan green mining, hasilnya melimpah.

Hal itu disebabkan lokasi penggalian tambang emas bukan di desa, melainkan masuk di wilayah perkebunan dan Perhutani.

Dicontohkan, tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi.

Karena lokasi penambangan emas dekat dengan kota dengan green mining, hasilnya luar biasa. Per minggu, tambang emas yang dikelola swasta itu menghasilkan 1 ton. “Sekarang, kita bisa menununjukkan bahwa di Banyuwangi ada tambang emas terbaik nasional. Sudah mendapat predikat ten millione lost time injury (10 juta jam tanpa insiden),” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga Silo, Jember, menolak rencana penambangan emas yang dilegalkan. Aksi penolakan dilakukan dengan menghadang warga negara asing dan Staf Dinas ESDM Jatim yang berkunjung ke lokasi penambangan. (FL/N-1)

ANTARA/DAVID MUHARMANSYAH

BANJIR BENGKULU: Foto areal permukiman penduduk terendam banjir di kompleks perumahan Sawah Lebar Baru, Bengkulu, kemarin. Ratusan rumah di daerah tersebut terendam banjir dengan ketinggian hingga 100 sentimeter akibat intensitas hujan yang tinggi dan area resapan yang semakin menyempit.

Kelaikan Angkutan Umum Prioritas Persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2019 terus dikebut.

Selain moda transportasi umum yang diawasi, petugas keamanan diterjunkan.

LILIEK DHARMAWAN

lilik@mediaindonesia.com

P MI/YUSUF RIAMAN

SEKTOR UNGGULAN: Pipin Mutiawati menyiapkan piza buatannya yang akan dijual pada jaringan toko ritel di Mataram, Lombok, kemarin. Penjualan itu difasilitasi lembaga pengembangan bisnis yang diinisiasi Yayasan Dharma Bhakti Astra dalam program sektor unggulan.

T Kereta Api Indonesia (KAI) menempatkan petugas di titik-titik rawan bencana baik banjir, longsor maupun ambles. Di wilayah kerja PT KAI Daerah Operasi (Daop) 5 Purwokerto, ada 15 titik yang mendapat pengawasan petugas.

Manajer Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto Supri-

yanto mengatakan, ke-15 titik yang rawan bencana tersebut berada di sekitar sungai dan perbukitan. Para petugas diterjunkan berbarengan dengan dimulainya masa angkutan Natal dan Tahun Baru antara 20 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019.

Daop 5, jelasnya, menyiapkan alat material untuk siaga di 20 titik di sepanjang jalur KA. Ada tim Flying Gank atau unit reaksi cepat dan penambahan penjaga perlintasan KA ekstra, di 11 lokasi yang dipandang ramai dan rawan.

“Selama masa angkutan, seluruh pegawai KAI dimaksimalkan untuk membantu kelancaran pelayanan di stasiun-stasiun. Jumlahnya mencapai 2.011 personel, yang terdiri dari pekerja di Daop 5 Purwokerto dan bantuan personel dari TNI/Polri,” ujar Supriyanto, kemarin.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Nusa Tenggara Timur (NTT) me-

wajibkan seluruh angkutan penumpang maupun barang melakukan pemeriksaan kelaikan angkutan (ramp check).

Hal ini untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi selama periode peak season akhir tahun.

“Jika ada temuan minor, segera perbaiki. Kalau berat, minggir, dilarang digunakan” tegas Kadis Perhubungan NTT Isyak Nuka di Kupang, kemarin.

Untuk itu, pihaknya menempatkan petugas untuk memeriksa kendaraan mulai 17 Desember 2018 hingga 7 Januari 2019, baik di bandara, pelabuhan dan pelabuhan penyeberangan maupun terminal bus.

Di sisi lain, Pihak ASDP Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali, mengaku siap menghadapi lonjakan arus penyeberangan libur akhir tahun. Biasanya dioperasikan 16 kapal, jika terjadi lonjakan arus penyeberang-

an, pihaknya siap menambah armada kapal.

“Saat ini jumlah kapal yang siaga dan siap operasi sebanyak 32 kapal, jadi ada 8 kapal yang stand by,” ujar Manajer PT ASDP Pelabuhan Padangbai, Windra Sulistyawan, kemarin.

Seluruh pegawai KAI dimaksimalkan membantu kelancaran pelayanan di stasiun-stasiun.

Keamanan Satuan Karya Bhayangkara yang telah dibina jajaran Kepolsian Polres Kota Tasikmalaya akan membantu tugas terutama dalam pengamanan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Tugas yang

dilakukan pelajar sekolah menengah atas berkaitan dengan pengaturan lalu lintas, tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), dan SAR terbatas.

“A d a 3 0 0 o r a n g S a k a Bhayangkara binaan kami, mereka bisa membantu dalam pengamanan arus jelang Natal dan Tahun Baru. Hal ini untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kondisi jalan lancar tidak terjadi hambatan,” kata Kapolres Kota Tasikmalaya, AKB Febry Kurniawan Ma’ruf, kemarin.

Sementara itu, Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) siap menurunkan ribuan personel untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru.

Kapolda Kepulauan Babel Brigadir Jendral Istiono mengatakan sepertiga kekuatan akan diturunkan mengamankan Natal dan Tahun Baru. Kepolisian tidak saja menerjunkan personelnya di gereja-gereja yang ada di Babel, tetapi juga di kawasan-kawasan wisata dan pusat perbelanjaan. Termasuk pelabuhan, bandara, dan terminal.

“Kawasan wisata akan dijaga. Selain itu, untuk pusat perbelanjaan, pelabuhan, bandara, dan terminal pun akan dijaga,” ungkap dia. (PO/ RS/RF/AD/FD/N-3)

MANADO, SULAWESI UTARA

Kemendag Sidak Pasar Tradisional K EMENTERIAN Perdagangan mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar tradisional di Tanah Air untuk mengantisipasi kelangkaan pangan sebagai kesiapan menyambut Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

“Umumnya harga bahan pokok kebutuhan warga di Kota Manado dan sekitarnya menjelang Natal masih normal.

Beras super, misalnya, hasil pemantauan harga jual pedagang di sini Rp11 ribu/kg, beras bulog medium bervariasi Rp9.000Rp9.450/kg,” kata Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, Sutrisno Edi, di Pasar Tradisional Bersehati Manado, kemarin.

Sejumlah pasar retail modern di Kota Manado dan sekitarnya juga akan disidak. Dalam sidak kemarin tidak ditemukan pedagang pengumpul dan permainan harga kebutuhan bahan pokok.

Sutrisno menegaskan pemerintah pasti memberikan sanksi bila ditemukan pedagang yang memanfaatkan suasana menjelang Natal dengan memainkan harga jual kebutuhan bahan pokok. Tim Satgas Pangan terus

memantau ke lapangan.

Dalam sidak tersebut, Sutrisno yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Jenny Karouw juga meninjau Pasar Pinasungkulan.

Dijumpai harga beberapa jenis kebutuhan bahan pokok warga naik signifikan. Daging ayam ras, misalnya, tiga hari sebelumnya dijual Rp25 ribu/kg, kemarin menjadi Rp34 ribu/kg.

Di Tasikmalaya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat juga melakukan sidak di Pasar Tradisional Cikurubuk.

Ada kenaikan harga sedikit pada telur, bawang merah, daging ayam, dan cabai merah, tetapi untuk harga beras, minyak goreng dan sayuran dalam kondisi normal.

Sementara itu, harga sembako di pasar tradisional Kota Palembang mulai terpantau naik. Harga telur ayam dan ayam potong mengalami kenaikan meski tidak signifikan.

Meta Anggaraini, salah satu pedagang di Pasar KM 5 Palembang, mengatakan harga telur dalam sepekan terakhir naik Rp2.000 dari sebelumnya Rp21 ribu menjadi Rp23 ribu/kg.

“Ini hal yang biasa apalagi

dekati momen Natal. Semakin mendekati hari maka akan semakin naik harganya,” ucap Meta.

Di Jawa Barat, harga beras premium di Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, terpantau naik beberapa pekan menjelang Natal ini. Saat ini harganya di kisaran Rp11.500 per/kg dari sebelumnya Rp9.500/kg.

“Hasil laporan dan pemantauan di lapangan, harga komoditas beras mulai terpantau naik,” kata Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan KUMKM Kabupaten Sukabumi, Ela Nurlaela, kemarin. Untuk di pasar lainnya, imbuh dia, harga beras premium dan medium masih stabil.

Untuk produk nonsembako, BBPOM Sulawesi Selatan, kemarin, menggelar sidak di beberapa toko di Kota Makassar.

Petugas menemukan beberapa produk pangan yang rusak dan tak layak konsumsi dimasukkan ke paket parsel dan mereka jual. “Kami masih menemukan beberapa item produk pangan yang sudah kembung, rusak, dan hampir expired,” terang Kepala Bidang Infokom BBPOM Sulsel Erni Arnida. (VL/AD/DW/ BB/LN/N-1)

PERAWATAN PERCANDIAN MUARAJAMBI: Petugas

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi membersihkan tanaman pengganggu di bangunan inti Candi Gedong I, kawasan Percandian Muarajambi, Muarojambi, Jambi, kemarin. Pembersihan bagian candi di area percandian terluas di Asia Tenggara tersebut rutin dilakukan setiap hari.

ANTARA/WAHDI SEPTIAWAN

PULAU KE PULAU

Pesta Seks Digerebek, Tersangka Nihil

Puluhan Batang Kayu Ilegal Diamankan

JAJARAN Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggerebek pesta seks di sebuah hotel di sana. Dibekuk enam pasang berbeda kelamin dalam satu kamar. “Dua orang melakukan persetubuhan dan yang lainnya menjadi penonton. Untuk dapat menonton, harus membayar Rp1 juta per orang,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Hadi Utomo, kemarin.

Dari 12 orang yang ditangkap itu, sebagian besar berusia di atas 30 tahun. Sepasang atau dua orang tidak berstatus suami-istri.

Pihaknya, jelas Hadi, terus mendalami kasus ini dan menempatkan mereka dalam status terperiksa. “Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.”

Diakui, untuk penetapan tersangka harus mengikuti prosedur, misalnya, dengan gelar perkara terlebih dahulu.

“Kita juga tidak menahan mereka, tetapi wajib lapor. Kami juga akan memeriksa pengelola hotel. Jadi, semua kita dalami,” ujarnya. (AU/N-3)

TIM gabungan Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, menemukan sebanyak 56 batang balok jenis kayu timbalun tidak bertuan di sekitaran hulu Sungai Kecamatan Lengayang, kemarin sore.

Kadispol PP-Damkar Pesisir Selatan, Dailipal, mengatakan, penemuan tersebut berkat laporan masyarakat tentang adanya aktivitas penerbangan liar. Tim Satpol pun diturunkan dan menemukan kayu siap muat. “Lokasi tepatnya berada di Sungai Kampung Ganting Kubang Nagari Kambang Utara-Lengayang.

Sesuai hasil laporan masyarakat, kayu tesebut kita amankan,” sebut Dailipal.

Kayu berukuran panjang 4 meter dengan diameter 50 cm itu saat ditemukan tidak ada orang yang mengaku pemiliknya.

“Tidak ada warga di sekitar lokasi yang mengakuinya. Diduga ditinggal pemiliknya saat diketahui akan ada sidak,” terangnya.

Ia meminta masyarakat melaporkan aktivitas serupa sebab perambahan hutan telah mengganggu ketertiban umum dengan menimbulkan bencana alam. (YH/N-3)

OLAHRAGA

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

Ahsan/Hendra masih Punya Kans Peluang ganda putri Greysia/ Apriyani dan tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting kian tipis untuk lolos dari fase grup.

NURUL FADILAH

fadilah@mediaindonesia.com

P

ADA laga pembuka ganda putra di Grup B turnamen BWF World Tour Finals 2018, pasangan Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan gagal memetik poin setelah dikalahkan pasangan Jepang Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe dengan skor 4-21, 18-21.

Namun, pada laga kedua yang berlangsung di Guangzhou, Tiongkok, kemarin, Ahsan/Hendra, pemegang juara dunia 2013 dan 2015, mampu bangkit dan memenangi pertandingan.

Dalam laga yang berlangsung 36 menit, Ahsan/Hendra yang pernah meraih medali emas Asian Games 2014 mampu membungkam pasangan Taiwan, Su Ching-heng/Liao Minchun, dengan skor 21-18, 21-14.

Dengan satu kalah dan satu kali menang, Hendra/Ahsan kini bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Grup B. Mereka kalah agregat poin dari Chen Hung-ling/Wang Chi-lin yang berada di posisi runner-up.

Hendra Ahsan yang memasukkan 64 poin dan kemasukan 74 poin, kalah agregat dari Chen/Wang yang memasukkan 80 poin dan kemasukan 75 poin. Karena itu, laga melawan Chen/Wang, hari ini, menjadi partai krusial bagi Hendra/ Ahsan. “Untuk pertandingan selan-

23

SEKILAS GELANGGANG

Danny Masrin Tampil Percaya Diri PEGOLF Indonesia Danny Masrin menyatakan pada laga pertama di Indonesian Masters 2018, kemarin, berjalan dengan baik. Di putaran pertama atau dari hole 1 hingga 9, pukulannya membuahkan hasil yang menggembirakan. Itu juga diakuinya berkat pukulan di hole 1 yang terbilang tepat sasaran.

Danny belum bisa menyelesaikan hari pertamanya lantaran pertandingan ditunda akibat cuaca buruk. Pertandingan akan dilanjutkan hari ini. Danny yang satu grup dengan Justin Rose (Inggris) dan Shubhankar Sharma (India) baru bisa sampai hole 13 dan mencatatkan dua di bawah par atau 54 pukulan. “Sayangnya ketika menuju sembilan hole terakhir, ada beberapa pukulan yang meleset. Tapi, tidak banyak. Apa yang harus saya lakukan di Indonesian Masters kali ini ialah semoga setiap harinya bisa dapat di bawah 70 pukulan,� kata Danny.

Disinggung dapat kesempatan satu grup dengan Rose yang saat ini merupakan pegolf peringkat kedua dunia dan Sharma yang disebut-sebut pegolf terbaik Asian Tour, Danny mengaku tidak gugup. Dia juga mengatakan dirinya sering mengobrol dengan Rose saat Sharma mendapat giliran memukul bola. (Beo/R-3)

Toronto Raptors kembali Mendominasi

DOK PBSI

PETIK KEMENANGAN PERTAMA: Hendra Setiawan (kiri) dan Mohammad Ahsan berusaha mengembalikan bola saat melawan pasangan Taiwan Liao Min-chun/Su Ching-heng pada laga kedua BWF Tour Finals 2018 di Guangzhou, Tiongkok, kemarin.

jutnya, kami belum tahu pola permainan lawan, yang penting harus yakin dari awal jangan sampai ketinggalan lagi,� ujar Ahsan yang siap tampil optimal di laga ketiga.

Sementara itu, Pasangan ganda putra andalan Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/ Kevin Sanjaya Sukamuljo gagal memetik kemenangan di laga kedua.

Pada laga kedua, pemegang delapan gelar dan satu medali emas Asian Games 2018 itu dikalahkan pasangan Tiongkok Li Junhui/Liu Yuchen dengan skor 18-21 dan 22-24.

Kendati kalah, Marcus/Kevin masih berpeluang untuk lolos dari fase grup. Untuk mengamankan bisa lolos ke babak semifinal, pada laga hari ini ganda putra nomor satu dunia itu harus mengalah-

kan pasangan Tiongkok Han Chengkai/Zhou Haodong.

Tommy wajib menang Di sektor tunggal putra Grup B, Tommy Sugiarto gagal memeraih kemenangan di laga kedua. Pemain nonpelatnas itu ditaklukkan pemain India Sameer Verma dengan skor 16-21, 7-21.

Namun, dengan modal satu kemenangan di laga pertama, Tommy masih berpeluang untuk lolos dari fase grup dengan syarat harus memenangi partai ketiga melawan sang juara dunia 2018, Kento Momota, dari Jepang.

Sebaliknya, di sektor ganda putri, peluang Indonesia meloloskan wakil ke semifinal kian menipis. Pasalnya, pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu kembali gagal meraih keme-

TIM Toronto Raptors kembali melanjutkan dominasi pada liga NBA 2018/2019. Setelah bangkit mengalahkan LA CLippers 123-99, Rabu (12/12), Toronto Raptors berhasil mempermalukan Golden State Warriors 113-93, Kamis (13/12), di hadapan publik mereka yang meramaikan Oracle Arena.

Kemenangan tersebut terasa sangat berarti bagi Raptors. Pasalnya, itu merupakan kemenangan pertama mereka di kandang Warriors setelah sebelumnya kalah dalam 13 laga beruntun sejak 2004. Kemenangan tersebut juga merupakan kali kedua Raptors menundukkan juara bertahan dua periode NBA tersebut. Sebelumnya, mereka sanggup mengalahkan Warriors di Scotiabank Arena, Toronto, dengan skor 131-128, Jumat (30/11) lalu.

Dengan demikian, Raptors kian mengukuhkan dominasi mereka yang kini bertakhta di puncak klasemen wilayah timur. Kyle Lowry menjadi pahlawan dengan membukukan 23 poin. (NBA/ AFP/Rul/R-3)

Empat Emas dari Wushu di AUG 2018

nangan.

Setelah sebelumnya dikalahkan Misaki Matsutomo/ Ayaka Takahashi 11-21, 16-21 di hari pertama, Rabu (12/12), Greysia/Apriyani ditaklukkan pasangan Tiongkok Chen Qingchen/Jia Yifan dengan skor 14-21, 8-21.

Peluang tunggal putra An-

thony Sinisuka Ginting untuk lolos dari fase Grup A semakin berat. Di laga pertama, juara Tiongkok Terbuka itu kalah dari Chou Tien-chen (Taiwan) dengan skor 17-21, 21-18, dan 21-18. Anthony kembali kalah dari Shi Yuqi dari Tiongkok dengan dua gim 8-21 dan 1921. (R-3)

PARA pewushu Indonesia berhasil menyumbangkan tujuh medali dari ASEAN University Games (AUG) 2018 yang digelar di Myanmar.

Dengan raihan medali dari wushu, Indonesia meraih empat medali emas, satu perak, dan dua perunggu.

Manajer tim wushu Indonesia Novita mengatakan atlet yang menyumbangkan medali emas ialah Haris Horatius, Adi Rominto Manurung, Rosalina Simanjuntak, dan Erwin Wijayanto. “Haris turun di kelas nanquan. Dia juga menyumbangkan satu medali perak di kelas nando+nangun. Sementara Adi, turun di kelas 56 kg. Rosalina di kelas 48 kg dan Erwin di kelas changquan,� kata Novita dalam keterangan resminya, kemarin.

Sementara itu, yang mendapat medali perunggu ialah Monica Pransisca Sugianto di kelas daoshu+gunshu dan Bobie Valentinus Gunawan di kelas taijiquan dan taijijian.

Sekjen Wushu Indonesia Ngatino menyatakan sangat gembira dengan raihan para atletnya. Dia berharap ke depannya, Indonesia bisa terus mendapatkan medali di ASEAN University Games. “Jadi, tidak hanya sekadar kirim atlet, juga dapat medali,� kata dia.(Beo/R-3)

PEDULI BENCANA: Di sela-sela kesibukannya berlomba, pembalap Indonesia Sean Gelael tetap menunjukkan kepedulian kepada sesama. Bersama dengan tim Jagonya Ayam, Sean ikut menggalang dana utnuk korban bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (17/9).

S

EBAGAI pembalap, Sean Gelael boleh jadi lebih mengenal seluk beluk mesin mobil dan teknik menghadapi lawan di lintasan sirkuit. Namun, sebagai sebagai pribadi, Sean sama sekali tidak pernah melupakan jati dirinya.

Apalagi ketika membalap pun ia mambawa kehormatan bangsa. Ia akan mengibarkan bendera Merah Putih saat naik podium.

Tidak berlebihan ketika terjadi bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sean ikut bergerak. Bersama tim Jagoya Ayam, ia ikut menggalang dana dengan menyumbang enam item atribut balap, berupa helm saat pertama kali naik podium GP2 di Austria pada 2016 dan helm merah putih yang dipakai Sean waktu pertama kali tampil di sesi free practice 1 bersama tim Toro Rosso di Singapura tahun lalu. (R-2)

AKSI SEAN: Meski lebih banyak berkecimpung di ajang balapan formula, bukan berarti Sean Gelael tidak piawai di ajang reli. Hal itu ditunjukkannya pada ajang Merdeka

Sprint Rally 2018 di Sirkuit Paramount Land, Tangerang, Banten, bulan lalu. Sean sengaja ikut reli untuk mengisi liburan sekaligus mengobati rasa kangennya untuk menjajal lagi lintasan reli.

DIPUJI: Kesuksesan Sean Gelael sebegai pembalap penguji tim Formula 1 Scuderia Toro Rosso mendapat pujisn dari instruktur pembalap, Peter Belman. Menurutnya, Sean banyak belajar selama tes dua hari, terutama dalam memahami racing line. Hal itu bagus untuk meningkatkan kepercayaan dirinya saat kualifikasi.

NOSTALGIA: Nama Ricardo Gelael pada era 1980-1990-an mungkin tidak asing lagi di ajang reli. Untuk mengobati kerinduannya, ia pun bernostalgia dan berduet dengan pembalap kawakan Chepot Hani Wiano sebagai navigatornya di ajang Merdeka Sprint Rally 2018.

TAMBAH PENGALAMAN: Pembalap Indonesia Sean Gelael mendapat pengalaman berharga dari hasil tes Pirelli bersama tim Formula 1 Toro Rosso di Sirkuit Hungaroring, Hongaria.

Sean menuntaskan program tes dua hari dengan hasil yang bagus dan mampu memenuhi harapan tim Toro Rosso.

BERI MASUKAN: Keterlibatan Sean Gelael sebagai pembalap penguji tim Formula 1 Scuderia Toro Rosso bukan tanpa maksud.

Sean diharapkan memberi masukan soal performa ban dari apa yang dia rasakan di trek. Masukan Sean akan menjadi patokan Pirelli untuk pembuatan ban musim depan.

FOTO-FOTO: DOK/PRI

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

SEPAK BOLA

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 24

Lelucon Satire Setan Merah di Mestalla Kekalahan K ekalahan dari dari Valencia Valencia m emperlihatkan Manchester Manchester memperlihatkan U nited masih masih memiliki memiliki United m asalah yang yang belum belum bisa bisa masalah d iselesaikan Mourinho.

Mourinho. diselesaikan

AFP/JOSE JORDAN

HINDARI JEGALAN: Bek Manchester United Marcos Rojo menghindar dari jegalan pemain Valencia Santi Mina saat kedua tim berhadapan dalam lanjutan penyisihan Grup H Liga Champions 2018/2019 kemarin. Laga yang berlangsung di Stadion Mestalla itu berakhir 2-1 untuk kemenangan Valencia.

SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

“Saya tidak mendapat pelajaran apa pun dalam laga ini. Tak ada yang mengejutkan saya.”

K

EKALAHAN 1-2 dari Valencia di laga terakhir penyisihan Grup H Liga Champions 2018/2019, kemarin, memang tidak lagi memengaruhi langkah Manchester United ke babak 16 besar. Hasil di Stadion Mestalla itu hanya membuat ‘Setan Merah’ lolos sebagai runner-up Grup H mendampingi Juventus yang menempati posisi puncak.

Namun, tak urung kekalahan itu membuat pelatih Manchester United Jose Mourinho uring-uringan.

Seusai laga, pelatih asal Portugal itu melontarkan lelucon menyindir para pemainnya. “Kami mencetak dua gol, tetapi harus menelan kekalahan,” kata mantan pelatih Real Madrid tersebut.

Jose Mourinho

Pelatih Manchester United AFP/JOSE JORDAN

Lelucon Mourinho itu menyindir gol bunuh diri bek Phil Jones menit ke-47 yang membuat Valencia unggul 2-0 setelah Carlos Soler menjebol

gawang Manchester United menit ke17. Manchester United baru mampu memperkecil kekalahan melalui gol Marcus Rashford menit ke-83.

Dalam menghadapi Valencia, Mourinho merotasi pemain dengan mengistirahatkan kiper David De Gea dan gelandang bertahan Nemanja Matic. Itu dilakukan untuk menyimpan kekuatan karena ‘Setan Merah’ akan menghadapi Liverpool di Liga Primer, akhir pekan ini.

Namun, penampilan Paul Pogba, Romelu Lukaku, ataupun Juan Mata yang diberi kesempatan tampil gagal memenuhi ekspektasi. “Saya tidak mendapat pelajaran apa pun dalam laga ini. Tak ada yang mengejutkan saya,” imbuhnya.

Di sisi Valencia, walau tetap tersingkir dan turun kasta ke Liga Europa, kemenangan atas Manchester United menjadi pembuktian Marcelino bahwa dirinya masih pantas menduduki kursi pelatih. Hasil minor musim ini memang membuat Mercelino terancam dipecat.

“Ini waktu yang tepat untuk Peter Lim (pemilik Valencia) melihat kami menang secara langsung. Saya senang dengan penampilan tim kali ini,” ungkapnya.

Terpuruk di kandang Di Grup G, Real Madrid mendapat tamparan keras saat dipecundangi CSKA Moskow. Meski bermain di Santiago Bernabeu, Los Blancos menyerah tiga gol tanpa balas.

Gol Fedor Chalov menit ke-37, Georgi Shchennikov (43’), dan Arnor Sigurdsson (73’) ke gawang Thibaut Courtois membuat Madrid harus menelan kekalahan kandang terburuk di ajang Liga Champions. “Kami bermain baik selama 35 menit, tapi gagal mencetak gol. Eropa memiliki level berbeda untuk menghukum kami,” ungkap pelatih Real Madrid, Santiago Solari.

Kekalahan dari CSKA berimbas negatif kepada Isco. Gelandang timnas Spanyol yang memang tampil buruk itu menjadi sasaran kekecewaan pendukung Madrid. Hal itu membuat masa depan Isco di Bernabeu makin tidak jelas.

Solari enggan memberi komentar terhadap penampilan Isco dan cibiran yang dilontarkan fan Madrid.

“Mereka (fan) bebas mengungkapkan rasa kecewa,” kata Solari.

Meski kalah, Madrid tetap keluar sebagai juara Grup G dengan 12 poin dan lolos ke babak 16 besar bersama AS Roma yang berada di posisi kedua dengan poin 10. CSKA, walau menang atas Madrid, gagal menempati peringkat ketiga untuk bisa tampil di Liga Europa. Tiket ke Liga Europa direbut Viktoria Plazen setelah menang 2-1 atas Roma. (Goal/ Marca/R-1)

Jika Diminta, Vera Siap Bertahan di Jakabaring MESKI Sriwijaya FC turun kasta ke Liga 2 musim depan, Alfredo Angel Vera mengungkapkan hasratnya untuk melanjutkan masa baktinya sebagai juru taktik klub asal Sumatra Selatan itu. Vera baru merapat akhir Oktober lalu dan gagal menyelamatkan ‘Laskar Wong Kito--julukan Sriwijaya--dari zona degradasi.

Rekor Vera di Sriwijaya FC terbilang buruk setelah hanya mampu meramu tiga kemenangan dalam delapan laga Liga 1 2018. Sisa laga lainnya berakhir dengan kekalahan.

Sejatinya pelatih asal Argentina itu tidak terlalu asing dengan atmosfer kompetisi Liga 2. Tahun lalu ia pu-

nya pengalaman yang bagus ketika menyertai Persebaya Surabaya promosi ke Liga 1. Meski begitu, ia meminta waktu persiapan yang lebih baik untuk mematangkan komposisi tim yang kuat kembali bangkit.

“Saya masih suka di Sriwijaya FC dan tidak masalah jika nanti harus melatih di Liga 2, tapi memang perlu persiapan yang lebih baik lagi.

Kemarin kami sangat kekurangan waktu untuk membentuk sebuah tim yang solid,” ucap Vera, kemarin.

Saat ini Vera memilih pamit untuk sementara waktu guna pulang kampung. Posisi kepelatihan Sriwijaya FC pun dipercayakan semen-

tara kepada asisten pelatih Hartono Ruslan.

Sriwijaya FC masih menyisakan satu pertandingan lagi sebelum 2018 ditutup. Mereka harus menghadapi tim Liga 3 Persimura Musi rawas terlebih dahulu pada babak 64 besar Piala Indonesia. Pertandingan dijadwalkan digelar di Jakabaring, hari ini.

“Saya pulang dulu ke Argentina.

Saya berterima kasih kepada seluruh manajemen dan suporter SFC. Semoga ke depan semuanya akan berjalan lebih baik lagi,” lanjut mantan pelatih Persipura Jayapura itu.

Sementara itu, pelatih Mario

Gomez menitipkan pesan sebelum benar-benar pergi dari Persib Bandung. Ia mengucapkan terima kasih dan mengaku akan merindukan atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). “Untuk fan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala dukungan selama ini. Mereka datang dengan jumlah banyak ketika di GBLA,” ujarnya.

Pada bagian lain, PSM berniat merekrut para pemain berbakat di tiga klub yang dipastikan terdegradasi dari Liga 1. Hal itu diungkapkan CEO PT Persaudaraan Sepakbola Makassar (PSM), Munafri Arifuddin di Makassar, kemarin. (Sat/R-2)

AFP/NELSON ALMEIDA

JUARA: Pemain klub Brasil Atletico Paranaense merayakan sukses

merebut gelar juara Copa Sudamericana 2018 setelah menyingkirkan Colombia Junior, Kolombia, di final. Di final leg kedua kemarin, Paranaense menang 4-3 dalam adu penalti di Arena da Baixada, Curitiba, Brasil.

KISI-KISI

Sarankan Pogba Hijrah ke Tim Lain

Kembali ke Liverpool demi Istri Sahabat

Bersatu Melawan Rasialisme

MANTAN striker timnas Inggris, Michael Owen, menganggap gelandang Manchester United, Paul Pogba, berpeluang menjadi salah satu pemain terbaik dunia jika dia bermain di tim lain. Menurut Owen, di bawah arahan Jose Mourinho, Pogba tak bisa mengeluarkan permainan AFP/ANTHONY WALLACE terbaiknya.

Mantan pemain Liverpool dan Manchester United itu pun berpendapat Pogba lebih baik bermain di bawah asuhan pelatih Manchester City Pep Guardiola atau pun pelatih Liverpool Jurgen Klopp.

“Saya merasa sangat frustrasi melihat Pogba bermain karena saya tahu dia bisa lebih baik daripada apa yang saya lihat dalam minggu-minggu terakhir.

Saya pikir seharusnya pelatihlah yang disalahkan. Dengan sistem dan cara dia bermain, saya ingat ketika dia pertama kali menandatangani kontrak, mereka mencoba semua tipe gelandang dan mencoba untuk menyesuaikan yang terbaik dengannya,” tutur Owen. (Dailymail/Rul/R-2)

BINTANG Barcelona, Philippe Coutinho, telah kembali ke Liverpool. Namun, kedatangannya kali ini bukanlah untuk kembali memperkuat mantan timnya tersebut, melainkan untuk menghadiri acara ulang tahun istri sahabatnya, Roberto Firmino.

Istri Firmino, Larissa Pereira, menggelar acara ulang tahun di Merseyside pada Rabu (12/12) malam. Selain Coutinho, Alberto Moreno dan Fabino juga tampak hadir dalam acara tersebut.

Momen-momen bahagia tersebut diabadikan menjadi foto dan video yang dibagikan Moreno di akun Instagram miliknya. ‘Saya sangat merindukanmu, Saudaraku’, tulis Moreno.

DOK. INSTAGRAM Hingga saat ini, Coutinho memang masih bermain bersama Fabinho dan Firmino di skuat timnas Brasil. Berbeda dengan Moreno yang sempat bermain bersama Coutinho selama tiga setengah tahun di Anfield. (Dailymail/Rul/R-2)

PELATIH West Brom, Darren Moore, mengajak semua pihak untuk bersatu melawan rasialisme. Penegasan Moore itu untuk menanggapi tindakan rasialis yang baru-baru ini menimpa pemain Manchester City, Raheem Sterling.

Empat suporter Chelsea sebelumnya menyerang Sterling secara verbal ketika tengah mengambil lemparan ke dalam pada laga yang dimenangi the AFP/IAN KINGTON Blues 2-0 akhir pekan lalu tersebut.

Moore ialah satu dari delapan juru taktik berkulit hitam yang mengepalai klub dari empat divisi papan atas Inggris. Moore menilai tindakan rasialis dan deskriminatif terus berulang di dunia sepak bola.

“Kita harus bisa mengatasinya bersama-sama, buka pesan untuk mereka di luar sana dan edukasi orang-orang. Kita semua melihat apa yang terjadi Sabtu lalu. Bila para suporter mendengar hal-hal seperti itu saat ini, mereka pasti akan menunjuk kambing hitam. Biarkan mereka (yang melakukan tindakan rasialis) menjauh dari pertandingan kita yang indah karena mereka merusaknya,” tegas Moore. (Bbc/Rul/R-2)