Epaper kpkpos 408 edisi senin 6 juni 2016

EDISI 408/ THN VIII 6 - 12 JUNI 2016 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.3.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

‘Kabinet Baru’ Dituding Biang Kecilnya Serapan Anggaran

Spanduk kerjasama Pemda Nias Selatan dengan USBM di salah satu pojok kota Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan (kanan). Mahasiswa PJJ USBM yang diterlantarkan melakukan aksi demo di Teluk Dalam (kiri).

DOLOK SANGGUL – Perombakan pimpinan SKPD yang santer disebut ‘Kabinet Baru’ dituding sebagai biang kecilnya serapan APBD TA 2016 Humbahas. Pasalnya, hingga April lalu serapan APBD Humbahas hanya sebesar 9.7 persen. Untuk kegiatan pekerjaan fisik, saat ini masih 23 paket yang baru ditenderkan melalui LPSE. Spekulasi yang berkembang di masyarakat, kecilnya serapan anggaran Humbahas dipicu adanya keengganan SKPD melaksanakan kegiatan akibat adanya kooptasi hingga arahan dari penguasa.

“Belum ada arahan untuk memulai kegiatan, mungkin menunggu kabinet baru,” ujar beberapa staf di berbagai SKPD. R Hamonangan SH, pengamat kebijakan publik di Humbahas mengatakan kecilnya • LANJUT KE HAL. 2

Ruhut Tersandung Mulut JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul kini berurusan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia dilaporkan lantaran membuat plesetan Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataannya muncul di tengah atensi publik terhadap kasus yang menimpa almarhum Siyono yang meninggal setelah diperiksa aparat Densus 88.

MKD merespons laporan pelapor yakni Dahnil Anzar Simanjuntak yang juga Ketua PP Pemuda Muhammadiyah pada Selasa (31/5).

Usai diminta keterangan oleh MKD, Dahnil mengatakan pihaknya melaporkan Ruhut Sitompul terkait pernyataannya yang dianggap me-

Harus Ditangani dari Hulu hingga ke Hilir NIAS SELATAN – Pegiat anti korupsi mendesak aparat kejaksaan agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ USBM). Penyidik diminta lebih professional, jangan terjadi pengkotak-kotakan.

Dalam menangani kasus ini, harus dimulai dari hulu hingga ke hilir. Artinya, dimulai dari nota kesepakatan hingga kepada para tim pengelola ke tingkat bawah. Jika diruntun dari hulu ke hilir, tidak sedikit pejabat dan mantan pejabat Nias Selatan yang terjerat kasus ini.

Penyidik juga didesak agar mengungkap aktor intelektual di balik kasus PJJ USBM. Kasus itu terjadi diawali adanya nota kesepakatan (MoU) antara pemerintah daerah Nias Selatan dengan pihak USBM. Nota kesepakatan antara pemerintah daerah Nias Selatan dengan USBM tentang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, tertuang dalam • LANJUT KE HAL. 2

Kadisdik Minta Pemeriksaan Ditunda TERSANGKA korupsi PJJ USBM Medan berinisial Dra. MB, MM MBA notabene sebagai Kadisidik Nisel minta izin untuk tidak diperiksa pada Senin, (30/5). Pasalnya, MB sedang di Medan dalam rangka tugas.

Informasi yang dihimpun, seyogianya MB akan menjalani pemeriksaan pada Senin, (30/5) sebagai saksi terhadap tersangka YB dan NB. Namun, Ia tidak dapat memenuhi panggilan karena sedang bertugas di luar Daerah.

Kajari Nias Selatan Riyono SH MHum saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa, (31/5), menjawab, MB bukan mangkir untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, izin karena ada tugas dari Bupati ke Medan. "Izin melalui surat untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal 7 Juni 2016," jelasnya.

Dia juga membenarkan adanya pemeriksaan NB sebagai tersangka dalam kasus korupsi PJJ USBM. "Benar NB diperiksa sebagai saksi un• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Meredam Harga SUDAH menjadi tradisi, menjelang Ramadhan dan Lebaran harga kebutuhan pokok bergerak naik. Terutama harga daging sapi dan ayam potong. Lonjakan harga juga berlaku pada sembilan bahan pokok, sehingga meresahkan masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah seperti tak berdaya menghadapi soal klasik ini. Kita tahu kenaikan harga• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Ratusan Kasek SD, SMP SMA/Sederajat saat mengikuti tatap muka dengan Bupati Hilarius Duha.

Jangan Salah Gunakan Anggaran Pendidikan BUPATI Nias Selatan Dr Hilarius Duha SH MH meminta para kepala sekolah untuk tidak menyalahgunakan dana-dana pendidikan. Seperti halnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana pendidikan harus digunakan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

Demikian arahan bupati dalam acara tatap muka dengan para Kepala Sekolah (Kasek) SD, SMP, SMA, SMK/Sederajat se Kabu-

melaksanakan tugas yang benar," tandasnya.

Pasalnya, yang menentukan seorang PNS mendapatkan jabatan adalah kinerja. Bekerjalah secara profesional dan proporsional. “Bukan karena suadara-saudari datang ke saya dengan membawa amplop, maka akan mendapat jabatan. Bukan itu caranya mendapatkan jabatan. Malah jika ada yang seperti itu, saya langsung

paten Nisel di Aula Kantor Bupati Nisel Jalan Lagundri Km 5 Telukdalam, Jumat lalu.

Hilarius mengatakan, istilah setor-menyetor dan penyalahgunaan dana-dana pendidikan tidak boleh lagi terjadi. Istilah setor -menyetor dan penyalahgunaan dana-dana pendidikan ngak boleh terjadi lagi. Harus digunakan sesuai peruntukannya.

“Artinya sebagai abdi negara dan gajinya dari negara juga harus menjadi contoh atau teladan dalam

• LANJUT KE HAL. 2

KOALISI RENTAN KONFLIK ANCAM PEMERINTAHAN JOKOWI JAKARTA Pengamat Politik Hendri Satrio menilai m a suknya Partai Golkar

di pemerintahan justru dapat menjadi ancaman. Pasalnya Golkar dan PDIP dianggap memiliki sejarah hubungan yang kurang baik.

"Masalah terbesarnya itu sejarah.

Kita sama-sama ingat bahwa sejarah berdirinya PDIP ada kaitannya dengan tekanan Golkar yang menjadi partai penguasa saat orde baru," ungkapnya, Jumat (3/6).

Hendri menyatakan, jika Presiden Jokowi tidak bisa menjadi penengah dan pemimpin yang adil, koalisi pemerintahan sekarang bisa menimbulkan konflik baru.

"Koalisi gemuk yang tidak kompak dan rentan konflik. Ini pasti akan jadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Jokowi dan berpotensi ganggu konsentrasi Jokowi," ulasnya.

Duh, Donald Trump Dililit 3.500 Kasus Hukum KANDIDAT Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, terlibat dalam 3.500 kasus hukum. Ini rekor yang belum pernah dicatat setiap calon Presiden AS sebelumnya.

U

SA Today melaporkan kasus hukum yang melilit Trump meliputi kasus pribadi dan perusahaan-

perusahaannya yang terjadi sejak 30 tahun lalu.

Dia, yang hampir pasti mewakili

Diberitakan sebelumnya, usai pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali, Partai Golkar merapatkan barisan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Langkah ini pun dianggap akan mendapatkan kompensasi dari Jokowi.

• LANJUT KE HAL. 2

Partai Republik untuk berkompetisi ke Gedung Putih, terlibat dalam 1.900 kasus sebagai penggugat, tergugat 1.450 kasus, dan sisanya 150 kasus pailit atau yang merujuknya sebagai pihak ketiga.

Kasus-kasus itu juga melibatkan pengadilan negeri dan federal.

Menurut laporan tersebut, Trump terlibat dalam 1.700 kasus bisnis kasino, selain tuntutan hukum properti yang bernilai jutaan dolar.

Sejak ia mengumumkan pencalonannya tahun lalu, setidaknya 70 kasus baru telah diajukan, baik tuntutan hukum yang diajukannya

Pengamat: Novanto Berharap Kadernya Tobat JAKARTA - Pengamat Politik UNJ Ubedilah Badrun menilai Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menaruh harapan tinggi bagi pengurus berstatus mantan napi yang sudah dipilihnya.

"Sepertinya ada harapan dan keyakinan Novanto kepada para mantan napi tersebut bahwa mereka dijadikan pengurus akan bertobat dan berubah," katanya, Jumat (3/6).

Akan tetapi langkah tersebut dianggap cukup berisiko. Novanto dinilai berjudi dengan taruhan besar citra partai. "Ini yang saya sebut gambling juga. Semoga saja benar bertobat dan berubah," katanya.

Untuk itu ia pun mengaku ini patut dipertanyakan. Pasalnya menurutnya, partai sebesar Golkar pasti memiliki banyak kader cukup berkompeten mengisi kursi yang diduduki orang yang sempat terseret kasus pidana itu.

"Yang patut dipertanyakan kepada Novanto adalah apa tidak ada kader lain yang tidak bermasalah yang bisa dijadikan pengu• LANJUT KE HAL. 2

Reshuffle, Rini Gantikan Posisi Sudirman JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan reshuffle jilid kedua dalam waktu dekat ini.

Beberapa menteri akan bergeser dan beberapa lainnya akan dicopot dan digantikan oleh sosok baru. Hal ini bentuk konsekuensi dari masuknya Partai Golkar sebagai parpol pendukung pemerintah.

"Harusnya dilakukan Senin kemarin, tapi entah mengapa diundur hari Senin atau Selasa ini," ujar sumber, Selasa.

Sumber menyebut beberapa menteri yang akan terlempar dalam reshuffle jilid II ini adalah Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Dalam reshuffle jilid II ini beberapa menteri juga akan berganti posisi seperti Rini

• LANJUT KE HAL. 2 • LANJUT KE HAL. 2

2

KPK POS E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

SAMBUNGAN

RUHUT TERSANDUNG MULUT............................................

• DARI HALAMAN. 1 langgar etika.

"Plesetan Ruhut soal Hak Asasi Manusia itu tidak pantas dan merusak peradaban kita," ujar Dahnil.

Menurut dia, agar persoalan tersebut tidak terulang kembali, harus ada sanksi yang tegas. Soal sanksi, Dahnil menyerahkan putusan tersebut kepada MKD. "MKD bertanya apakah saudara Ruhut meminta maaf apakah dimaafkan, secara pribadi tentu.

Kami mengajukan ini adalah bu-

kan untuk kepentingan Muhammadiyah tapi kepentingan publik," cetus Anzar.

Selain melaporkan Ruhut ke MKD, Pemuda Muhammadiyah juga melaporkannya ke DPP Partai Demokrat dan Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Dahnil meminta agar Ketua Umum Partai Demokrat mengambil langkah tegas terhadap Ruhut.

"Kami mendesak Pak SBY (Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) untuk mengambil langkah tegas sam-

RESHUFFLE, RINI GANTIKAN POSISI SUDIRMAN.................................

• DARI HALAMAN. 1 Soemarno akan digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said. Saleh Husin juga akan digeser dari Menteri Perin-

dustrian menjadi MenPAN-RB, dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid akan digeser menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).(IN/BBS)

KADISDIK MINTA PEMERIKSAAN DITUNDA.................

• DARI HALAMAN. 1 tuk tersangka yang lain yakni diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YB dan MB," jawabnya.

Mantan penyidik KPK itu juga membenarkan jika pada Selasa, (31/5) ada jadwal pemeriksaan sejumlah dosen sebagai saksi terkait kasus tersebut.

Ditanya apa ada kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus itu, Ia menjawab, masalah tersangka baru, nanti. "Belum bisa kita sampaikan. Sekarang yang terpenting adalah menyelesaikan berkas Dik agar segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri,"ujarnya.

Sementara, pantauan di kantor Kejari Nisel, Selasa,(31/5), tersangka NB hingga Pkl12.15 Wib,

masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi di ruang Kasi Datun.

Diketahui, kasus PJJ USBM Medan jilid II itu, sudah tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni oknum Kadisdik Dra.MB, MM MBA, mantan Kabid Dikmenti YB dan mantan bendahara PJJ USBM Medan NB. Ketiga tersangka, masih belum ditahan.

Selain itu, mantan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi juga sudah diperiksa sebagai saksi pada 16 Mei 2016 lalu. Kasus itu mencuat, lantaran tidak memiliki izin operasional kegiatan di Daerah Nisel. Hanya bermodalkan MOU antara Pemerintah Daerah Nisel yang ditandatangani Mantan Bupati Idealisman Dachi dengan pihak USBM Medan.(HAL)

JANGAN SALAH GUNAKAN ANGGARAN PENDIDIKAN................

• DARI HALAMAN. 1 serahkan ke Inspektorat untuk diproses," pungkasnya.

Menurut dia, Kadis dan Kacabdis juga harus turun langsung ke sekolah-sekolah guna melihat dari dekat apa kendala atau keluhankeluhan setiap sekolah.

Jadi tujuan tatap muka ini, terangnya, adalah untuk menyatukan persepsi sehingga dalam pelaksanaan setiap tugas bisa sejalan. "Tujuan pertemuan ini supaya persepsi kita dalam melaksanakan tugas, sejalan. Guru-guru juga diminta agar menyampaikan saran atau kritikan yang sifatnya membangun

kepada atasan. Namun, penyampaiannya harus jujur dan beretika," ujarnya.

Selain itu, sebutnya, dalam era globalisasi ini, guru juga dituntut tidak hanya sebatas mengajar.

Guru juga harus memiliki intelektual tinggi dan ilmu pengetahuan yang luas.

"Harapan ini semua akan saya lihat implementasinya di lapangan," ucap bupati, seraya meminta agar guru-guru tidak memikirkan diri sendiri tetapi harus memikirkan bagaimana generasi penerus Nisel dapat berhasil menjadi orang yang berguna kepada Nusa dan Bangsa.(HAL)

pai pada taraf memberhentikan saudara Ruhut," tegas Anzar.

Menurut Danhil, Ruhut telah menghina mantan Presiden SBY yang selalu menjunjung tinggi politik sopan. "Kami mendesak kepada Pak SBY, kami minta kepada Pak SBY untuk tegas memberhentikan saudara Ruhut. Karena apa yang dilakukannya telah menghina Pak SBY. SBY itu kan selalu mendorong politik sopan dan meninggikan etika," kata Danhil.

Danhil menjelaskan bahwa PP Pemuda Muhammadiyah telah melayangkan surat kepada DPP Partai Demokrat untuk meminta pemecatan Ruhut. Sementara itu dirinya mengatakan telah bertemu dengan Ruhut Sitompul pada peringatan milad Muhammadiyah.

"Saudara Ruhut sempat datang pas perayaan milad ke-84 kami. Dia datang dengan baik, kami sambut baik.

Kita bersikap biasa sebagai teman. Dia komunikasibiasa,silaturahim.Diatidak menyebutkan permohonan maaf.

Kami tegaskan proses hukum tetap berlangsung," tandasnya.

Sementara Ketua MKD Surahman Hidayat mengatakan tahapan setelah memanggil pengadu, pihaknya menjadwalkan memanggil teradu yakni Ruhut Sitompul. "Dalam tata beracara itu memang harus langsung setelah mendengarkan keterangan pengadu berikutnya teradu nanti diserahkan ke Rapim," ujar Surahman.

Lebih lanjut Surahman menyebutkan pihaknya akan menguji sejumlah saksi terutama yang hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III, Polri dan BNPT yang hadir dalam acara tersebut.(IN/BS)

Menhan: Tidak Perlu Minta Maaf ke PKI JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengemukakan, negara tidak perlu meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pengikutnya. Mereka telah terbukti mengkianati bangsa ini dengan dua gerakan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Komunis yaitu tahun 1948 dan tahun 1965.

"Minta maaf itu pribadi saja.

Negara kita besar. Obama ke Jepang langsung ke Hiroshima berapa juta yang mati? Apa minta maaf? Kan enggak," kata Ryamizard di Jakarta, Kamis (2/6). Ia juga mengemukakan tidak perlu ada rekonsiliasi dengan PKI. Pasalnya,

organisasi PKI sudah tidak ada.

"Masalah rekonsiliasi, pendapat saya itu dengan siapa? PKI sudah pada mati kok," jelas Ryamizard.

Dia berharap persoalan masa lalu seperti PKI sebaiknya tidak perlu diungkit lagi. Yang perlu dilakukan sekarang adalah implementasi Pancasila karena ideologi Pancasila tidak berubah sejak dahulu hingga nanti. "Konsep Pancasila paling ampuh di dalam mencegah masuknya ideologi lain," tuturnya.

Pernyataan serupa disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurutnya pemerintah tidak akan meminta maaf terhadap korban tragedi 1965. Keputusan

pemerintah tidak akan meminta maaf sudah final. "Pemerintah mana yang minta maaf? Saya ingatkan, jangan katakan pemerintah akan minta maaf. Tak pernah keluar (pernyataan) itu dari Presiden Jokowi," kata Gatot saat menghadiri acara simposium anti-PKI di Balai Kartini, Jakarta, Kamis.

Dia meminta masyarakat tidak khawatir akan kebangkitan PKI. Pasalnya sudah ada aturan yang melarangnya, yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 25 Tahun 1966.

Sama seperti Ryamizard, dia meminta masyarakat menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup dan

sumber hukum. Tidak ada ideologi lain selain Pancasila.

Sementara itu dalam rekomendasi Simposium Anti-PKI yang digelar sejak Senin hingga Kamis yang dibacakan Waketum FKPPI Indra Bambang Utoyo dinyatakan pemerintah tidak boleh meminta maaf ke korban PKI. Malah sebaliknya yaitu PKI harus minta maaf ke pemerintah dan rakyat.

Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai pihak lain diminta tidak mengutak atik masa lalu terkait peristiwa 1965. Upaya mengungkit-ungkit hanya membuka luka lama dan bisa membentuk konflik horizontal.(IN/BS)

UU Pilkada Disahkan, Politik Uang Didenda Rp1 Miliar JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudin mengaku, pembahasan RUU Pilkada yang kini sudah disahkan sebagai UU berjalan alot. Beda pendapat terjadi saat menanggapi aturan mundur atau tidaknya anggota DPR, DPD dan DPRD saat maju di Pilkada.

"Revisi UU ini sudah dibahas dengan pemerintah secara mendalam, menghabiskan banyak waktu," ujar Hetifah kepada awak media, di Jakarta, Jumat (3/6).

Politikus Partai Golkar itu berharap, aturan baru yang sudah disahkan menghasilkan Pilkada yang berkualitas dan menghasilkan kepala daerah unggulan.

"Hal itu semata-mata untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas kedepannya. Dalam

UU Pilkada ini diatur lebih detail sanksi bagi pelaku politik uang," imbuh Hetifah.

Merujuk pada pasal 187 A misalnya, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pemilih untuk menggunakan hak pilih, diancam pidana maksimal enam tahun penjara. Selain itu denda pelanggaran pidana tersebut maksimal Rp1 miliar.

"Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Di UU ini kami juga mengatur rekrutmen penyelenggara pemilu. Semoga ini turut menjaga integritas dan independensi penyelenggara pemilu," tan-

dasnya.

Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menetapkan seluruh tahapan Pilkada serentak. Hal itu menyusul disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. "Dengan disahkannya revisi UU Pilkada kami berharap KPU segera menetapkan seluruh tahapan Pilkada Serentak," tegas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (2/6).

Dengan begitu, PDIP menilai ini sebagai langkah awal untuk lebih serius lagi berkonsentrasi dalam mempercepat seluruh tahapan Pilkada. Salah satunya dalam mempersiapkan calon - calon kepala

daerah.

"Kami akan berkonsentrasi dan mempercepat langkah karena ini merupakan start. Salah satunya kami maksimalkan hasil pendidikan di sekolah calon kepala daerah dan meneruskan tanggung jawabnya," kata Hasto.

Hasto meminta seluruh keputusan DPR harus dihormati sebagai lembaga yang merepresentasikan wakil rakyat. Mayoritas suara di DPR setuju Revisi UU Pilkada disahkan menjadi UndangUndang. Salah satu poin menyebutkan syarat dukungan KTP calon independen. Selain itu disebut pula keharusan mundurnya anggota DPR yang terjun di Pilkada sedangkan petahana tak perlu mundur.(IN/BBS)

USUT TUNTAS KORUPSI PJJ USM ..............................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 kesepakatan Nomor: 420/5623/ BUB/2012, nomor: 504/USBMR/2012.

Beroperasinya PJJ USBM di Nias Selatan kerena adanya nota kesepatan yang ditanda tangani oleh Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi (pihak pemerintah daerah) dan Drs Daniel Sitanggang SE MM, sekaligus sebagai awal masuknya PJJ USBM di Nias Selatan. Sementara, pendidikan jarak jauh sudah tidak diijinkan lagi sejak tahun 2008 oleh Merisdiktik.

Setelah adanya nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan PJJ USBM, Bupati Nias Selatan (kala itu) Idealisman Dachi, membentuk tim sekaligus mengeluarkan SK para pengelola PJJ USBM di Telukdalam.

Para pengelola yang dibentuk

antara lain, Drs. Asa’aro Laia, MPd. Cons (jabatan sebagai pengarah), Drs. Feriaman Sarumaha, (wakil pengarah), Dra. Magdalena Bago, S.Pd, MM, MBA (Penanggungjawab), Tongoni Tafona’o, BA (wakil penanggung jawab), Ir. Ikhtiar Duha (wakil penanggung jawab), Sozisokhi Sihura, SE, M,Ec, Dev (ketua), Akibat Fau, S.Sos, MM (wakil ketua bid. Akademik), Fo’arota Laoli, SE, MH (wakil ketua bid. ADM dan keuangan), Tema’aro Tafona’o, S,Pd, M,Pd (wakil ketua bid. Kemahasiswaan), Siwani Viktor Dachi, S.S, (Sekretaris), dan Natalia Bago, SH, (bendahara).

Setahun berjalan, akhirnya PJJ USBM tersebut tersandung hukum, yang menimbulkan kerugian negara diperkirakan Rp6 miliaran.

Kemudian penyidik menetapkan tersangka antara lain, Kadisdik

Nisel MB, Kabid Dikmentik JB dan bendahara NB. Ketua pengelola SS sudah divonis 2 tahun penjara.

Masyarakat Nias Selatan kini mempertanyakan tentang penetapan para tersangka kasus dugaan korupsi PJJ USBM. Masyarakat menilai penyidik hanya mampu menjerat sebatas level Kadisdik MB (selaku penanggung jawab), ketua pengelola SS, bendahara NB dan JB (mantan dikmentik).

Sementara aktor intelektual kasus ini masih belum tersentuh hukum. Oleh karenanya, penyidik diduga hanya mengungkap sebatas level bawah tanpa memperhatikan tentang adanya tim pengelola.

Mengutip keterangan Ketua DPC Aliansi Indonesia (AI) Kabupaten Nias Selatan, Eddy Zebua, beberapa waktu lalu, penyidik diminta agar mengungkap aktor in-

telektual di balik kasus PJJ USBM. Seperti diketahui, kasus itu terjadi diawali adanya nota kesepakatan (MoU) antara pemerintah daerah Nias Selatan dengan pihak PJJ USBM. Dari beberapa informasi yang dihimpun, Kejari Teluk Dalam masih terus memeriksa sejumlah pihak terkait kasus ini, termasuk para pejabat Pemda Nias Selatan.

Di antaranya, Plt. Sekda Nias Selatan, Foarota Laoli dan Kepala Bappeda, Ikhtiar Duha.

Untuk diketahui, program PJJ USBM sendiri adalah bagian dari program pendidikan gratis di perguruan tinggi yang diterapkan oleh Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi. Setelah program tersebut dinyatakan ilegal, ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah di Nias Selatan, bahkan luar Nias Selatan terpaksa berhenti kuliah. Sejumlah mahasiswa yang

sempat kuliah di kampus USBM Medan juga terpaksa pulang ke Nias Selatan.

Pada April tahun lalu, ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat (GERAMM) Nias Selatan menggelar aksi demonstrasi di Kejari Teluk Dalam untuk mendesak pengusutan kasus itu karena dinilai jalan di tempat. Sebab, hingga saat itu, Kejari baru menetapkan satu tersangka, yakni Sozisökhi Sihura.

Sementara massa yang sempat bentrok dengan aparat kepolisian mendesak pengusutan dugaan keterlibatan Bupati Idealisman dalam kasus itu. Menanggapi tuntutan massa pada saat itu, Kasi Pidsus Kejari Teluk Dalam Ardiansyah mengatakan bahwa hingga saat itu pihaknya belum menemukan indikasi keterlibatan Idealisman.(TIM)

‘KABINET BARU’ DITUDING BIANG KECILNYA SERAPAN ANGGARAN...........................................

KOALISI RENTAN KONFLIK ANCAM PEMERINTAHAN JOKOWI...

• DARI HALAMAN. 1 Bahkan, sejumlah kader potensial Partai Golkar dikabarkan akan ditarik masuk kabinet. Diantaranya, mantan rival Novanto di Munaslub, Airalangga Hartarto.

Lebih lanjut Hendri Satrio menilai ada hal menarik dengan masuknya Golkar di barisan partai pendukung pemerintah. Putusan PDIP lewat Presiden Jokowi dianggap sangat dinanti.

"Yang menarik justru menunggu kiprah pemerintah kepada Golkar setelah berhasil menem-

patkan Setnov sebagai ketua," katanya.

Menurut Hendri, kemampuan manajerial Jokowi akan sangat dibutuhkan. Publik dianggap menunggu hasil ramuan Jokowi dengan gaya politik yang tenang dalam menyatukan dua partai yang dianggap rival.

"Yang menarik terutama menilik kemampuan Jokowi mempersatukan dua partai besar antara PDIP dan Golkar yang tidak memiliki sejarah hubungan baik dalam hal strategis," katanya.(IN/ BBS)

• DARI HALAMAN. 1 serapan anggaran di daerah dari tahun-ketahun sudah menjadi trending topik. Sementara adanya spekulasi yang beredar di masyarakat, bahwa semua pelaksanaan kegiatan fisik akan dilakukan oleh kabinet baru, hanya merupakan alasan mengikut yang tidak bisa diabaikan.

Dikatakan, penyerapan belanja APBD relatif lambat dan cendrung menumpuk diakhir tahun. Pola anggaran belanja pemerintah daerah setiap tahunnya adalah sama. Di

• DARI HALAMAN. 1 harga itu tak lepas dari permainan para spekulan dan pedagang besar yang bernafsu mengeruk keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat yang tengah meningkat.

Soal kenaikan harga-harga ini, mestinya pemerintah bisa mengantisipasinya dengan melakukan mitigasi lapangan lebih dini. Memastikan pasokan mencukupi dengan data yang akurat. Ironisnya, yang terjadi sekarang justru sebaliknya.

Contoh dalam perkara bawang merah saja, terjadi perbedaan data.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman yakin ketersediaan bawang cukup, sementara data Kementerian Perdagangan menunjuk sebaliknya.

Kebijaksanaan pemerintah sudah tepat membuka impor bawang merah untuk mengatasi persoalan ini. Kita mengharap impor ini kelak segera ditutup jika ketersediaan bawang dari petani, yang akan panen raya pada Juli dan Agustus nanti, sudah mencukupi kembali.

Janji pemerintah akan mematok harga bawang merah sekitar Rp25 ribu serta daging Rp80 ribu per kilogram semoga benar-benar tere-

KPKPOS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

alisir. Ini memang bukan perkara mudah. Apalagi dalam hal daging.

Impor sapi diperkirakan baru datang dan baru bisa dipotong setelah lebaran.

Dalam kondisi dan situasi seperti inilah Pemerintah harus keras terhadap para spekulan. Mereka yang terbukti menimbun komoditas untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan "mengganggu pasar" mesti ditindak tegas.

Pemerintah harus melakukan cara radikal agar harga-harga komoditas pokok masyarakat tidak dimainkan para pedagang dan pemburu rente. Salah satu caranya dengan mengubah struktur pasar.

Struktur pasar yang ada sekarang sudah dikuasai para pedagang besar sehingga mereka bisa disebut melakukan monopoli.

Selain itu, rantai pasokan yang teramat panjang membuat harga dari petani, misalnya, yang sebelumnya ditekan sehingga sangat murah menjadi sangat mahal saat tiba di tangan konsumen.

Kita berharap agar Pemerintah sanggup memangkas semua permasalahan yang dihadapi. Inilah salah satu PR besar pemerintahan Jokowi. (***)

sehat, efisien, dan efektif dengan menggunakan prinsip penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu.

“Kabinet baru yang dimaksudkan merupakan hak prerogatif Bupati. Hanya saja ketika kegiatan itu menurut schedule harus dilaksanakan, direalisasi, jangan sampai menuggu kabinet baru yang berujung mengganggu penyerapan anggaran,” imbuhnya.

Katanya lagi, penyerapan APBD yang lambat juga disebabkan proses lelang yang terlambat, pelaksanaan kegiatan fisik cenderung dilakukan menjelang akhir

tahun, dan pembayaran kepada pihak ketiga sebisanya dilakukan sesuai dengan termin pembayaran bukan memilih dibayarkan sekaligus diakhir tahun.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan (DPPK) Daerah, Bona Santo Sitinjak melalui sekretaris dinas, Zimroben Ompusunggu, di ruang kerjanya, Kamis (2/6) mengatakan, kecilnya serapan anggaran diakibatkan oleh belum terlaksananya tender pada beberapa SKPD. “APBD Humbahas didominasi oleh belanja modal, sampai saat ini

belum diserap oleh masing-masing SKPD, inilah penyebab kecilnya serapan anggaran,” katanya.

Dirincinya, pada APBD Humbahas TA 2016 belanja tidak langsung seperti belanja pegawai dan gaji sebesar Rp545,2 Miliar, sementara belanja langsung pada belanja modal maupun barang dan jasa sebesar Rp401,4 Miliar.

Ditanya dugaan kecilnya serapan anggaran dipicu oleh isu menunggu kabinet baru, dia mengaku tidak mengerti dan tidak mengetahui hal dimaksud. “Terkait itu, saya tidak tahu,” tegasnya.(BS)

PENGAMAT: NOVANTO BERHARAP KADERNYA TOBAT..........................................................................

• DARI HALAMAN. 1

MEREDAM HARGA.................................

mana pada bulan Januari sampai Agustus serapan anggaran meningkat sedikit demi sedikit. Namun pada bulan Agustus dan September cenderung stabil, kemudian meningkat lagi pada bulan Oktober dan Desember.

“Penyerapan belanja anggaran tertinggi diperkirakan terjadi pada bulan Desember dari anggaran belanja total pemerintah daerah,” tukasnya.

Terkait kebijakan kabinet baru, sarannya, Bupati sebisanya tidak mengganggu bahkan harus mendorong pengelolaan APBD yang

rus? Kalau tidak ada, berarti Golkar batal sebagai partai besar dan gagal lakukan kaderisasi," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, se-

banyak 247 DPP Golkar telah dimumkan oleh Ketua Umum Setya Novanto. Dari jumlah tersebut, beberapa nama mendapat sorotan miring karena terjerat sejumlah kasus pidana.

Ubedilah Badrun menilai pada

dasarnya para pengurus berstatus mantan narapidana yang dipilih Ketua Umum Golkar Setya Novanto adalah orang yang mampu menjalankan roda partai.

"Kalau secara kapasitas politik dan manajerial politik para mantan

napi tersebut memiliki kapasitas, mereka punya kemampuan mengelola partai," katanya.

Hanya saja ia tetap mempertanyakan integritas para punggawa Golkar saat ini. Khususnya mereka yang sempat terseret kasus

hukum pidana.

"Yang masalah adalah soal integritas mereka. Integritas mereka tentu bermasalah karena pernah terkena kasus korupsi dan moralitas atau etik," jelasnya. (IN/ BBS)

DUH, DONALD TRUMP DILILIT 3.500 KASUS HUKUM..........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 dan yang diajukan terhadap dirinya.

Sebanyak 50 tuntutan hukum di antaranya masih berjalan di pengadilan dan tetap terbuka bahkan saat ia mengikuti Konvensi Nasional Partai Republik di Cleveland dalam tujuh minggu lagi.

Kasus yang menjadi berita utama dalam beberapa hari terakhir adalah salah satu yang melibatkan Trump University.

Beberapa mahasiswa telah mengajukan gugatan, mengatakan kelas investasi real estate Trump adalah penipuan. Yang paling dramatis adalah kasus yang diajukan oleh seorang mantan mahasiswanya di California yang menuduh Trump University berbuat curang dan menyesatkan.

Itu soal kasus hukum yang

menjeratnya. Di balik itu, Donald Trump, juga punya perhatian terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, Dia angkat bicara mengenai penembakan gorila di Kebun Binatang Cincinnati pada akhir pekan lalu.

Trump mengatakan ia menyesali penembakan terhadap Harambe, gorila berusia 17 tahun, hingga tewas. Namun ia beranggapan petugas keamanan tidak punya banyak pilihan untuk menyelamatkan nyawa anak berusia 3 tahun yang berada dalam genggaman gorila Trump, saat konferensi pers pada Selasa di New York, mengatakan, berdasarkan rekaman video, terlihat bahwa seakan Harambe hendak melindungi sang anak yang lolos dari pengawasan ibunya dan memasuki kandang gorila.

"Cara dia memegang anak itu hampir seperti seorang ibu

menggendong bayi… Itu begitu indah," kata Trump, seperti yang dilansir NY Daily News pada 31 Mei 2016.

Namun taipan properti tersebut juga mengatakan bahwa dalam video itu terlihat gorila malang berusia 17 tahun seakan tengah menyeret sang bocah. Hal tersebut yang membuat petugas akhirnya terpaksa harus membunuh Harambe.

Penembakan terhadap gorila langka berjenis silverbacks tersebut telah mengundang kecaman dari banyak pihak.

Pencinta hak-hak binatang membuat petisi di Change.org untuk memasukkan insiden tersebut ke ranah hukum.

Polisi tengah menyiapkan penyelidikan terhadap orang tua dari bocah 3 tahun tersebut, karena dianggap lalai mengawasi anak.

Di alam liar, gorila jantan dewasa silverbacks seperti

Harambe adalah pemimpin dari kelompok gorila yang dikenal sebagai tentara.

Cerita lain, kendati pemilihan Presiden Amerika Serikat baru dimulai awal November 2016, namun satu pabrik yang memproduksi barang-barang seni di China telah memproduksi topeng wajah Donald Trump.

Pabrik yang diberi nama Jinhua Partytime Latex Arts and Crafts berlokasi di kota Jinhua, provinsi Zhejiang, China telah memprediksi Trump akan memenangkan pemilihan dan menjadi presiden AS. Seperti dikutip dari Asian Correspondent.com, pabrik ini menjagokan Trump sebagai presiden AS. Manajer pabrik Partytime Latex Arts and Crafts Jacky Chen mengatakan topeng wajah Trump siap meramaikan pasar.

Setiap masker Trump dihargai

antara US$ 4-5 atau berkisar Rp52 ribu hingga Rp67 ribu.

Meski yakin Trump, kandidat partai Republik menang, pabrik ini juga memproduksi topeng wajah lawan terkuat Trump, Hillary Clinton, kandidat dari partai Demokrat.

Sejauh ini 500 ribu topeng Trump dan Clinton laris terjual.

Stok topeng wajah Trump telah tersedia di pabrik yang siap dipasarkan pada saat pemilihan presiden AS pada 8 November mendatang. Bersamaan itu AS merayakan Halloween. Dan pabrik ini pun sudah menyediakan stok topeng untuk Halloween.

Trump dalam kampanye pemilihan presiden kerap menyerang perdagangan China-AS dan berjanji akan memperbesar biaya tarif ekspor produk China.

Namun rakyat China tak banyak tahu tentang kritik pedas Trump ke negara mereka.(IN/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

3

KPK POS E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

KORUPSI

NASIONAL

Aliran Dana Nazaruddin ke Pejabat Negara Layak Didalami KPK JAKARTA— Aliran dana mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kepada penyelenggara negara harus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian dikatakan oleh anggota Komisi III DPR RI Dossy Iskandar Prasetyo, Kamis (2/6).

“Iya, apa yang disampaikan itu tentu pak Nazar punya catatan seperti itu. Jika iya fakta persidangan tentunya bisa dikembangkan,” tutur Dossy.

KPK pun tidak boleh begitu saja mengabaikan pernyataan Nazar. Untuk bisa membuktikan tuduhan itu, Agus Rahardjo Cs dirasa perlu membuat suatu pendalaman yang menyeluruh. “Tentang kebenaran itu, membutuh-

kan kajian pendalaman dari aparat penegak hukum,” jelas dia.

Seperti diketahui, dalam beberapa kesempatan sidang Nazar memang mengungkapkan sejumlah pemberian uang korupsi Permai Grup. Nama yang dia sebut pernah menikmatinya antara lain Menteri Marwan Djafar, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman atau Andi Rachman dan Bupati Kutai Timur Isran Noor.

Diklaim Nazar, rincian pemberian uang untuk empat penyelenggara negara itu tercatat jelas dalam laporan keuangan Permai Grup yang dipegang oleh anak buahnya yang bernama Yulianis.

“Semua sudah disampaikan di persidangan, seperti Muhaimin,

Marwan, terus Andi yang sekarang Gubernur Riau, itu juga terima Sutan, semuanya?. Ada semua cacatannya semua di Permai, nanti saya akan bantu KPK ungkap ini semua,” terang Nazar, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 11 Mei 2016.

Untuk pemberian ke Marwan, pernah diungkap khusus oleh Manajer Marketing Permai Grup Mindo Rosalina Manulang. Pemberian uang ke politikus PKB itu, Mindo menyebutnya terkait proyek di Kementerian Perhubungan. “Marwan terima fee, tapi tidak lewat saya, lewat Kepala Badan waktu itu di Kementerian Perhubungan,” beber dia, di Pengadilan Tipikor Jakarta, 16 Desember 2015.(AC/IN)

Mantan Menteri Agama SDA Divonis 10 Tahun JAKARTA— Pengadilan Tinggi (PT) DKl Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menjadi 10 tahun penjara, Kamis (2/6), dari sebelumnya di Pengadilan Tipikor Jakarta dijatuhi 6 tahun penjara. Sementara besaran pidana denda ataupun pidana tambahan uang pengganti tidak berubah.

Perkara dengan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/ 2016/PT.DKl itu disampaikan juru bicara PT DKI Jakarta Heru Pramono sudah diputus tanggal 19 Mei 2016 silam. Majelis banding diketuai Hakim Mas’ud Halim.

Menanggapi putusan PT DKI Jakarta, Ketua Umum Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Sudarto menyatakan keperihatinannya atas bertambahnya vonis yang menimpa Suryadharma Ali. “Kami sangat prihatin atas beratnya vonis Bapak SDA di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dari enam tahun menjadi sepuluh tahun sungguh diluar dugaan kita semua,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/6).

“Walaupun Bapak Suryadharma Ali meny-

etujui Muktamar Pondok Gede, Namun dalam hal ini DPP PPP Muktamar Jakarta cukup prihatin mengingat beliau adalah mantan Ketua Umum PPP dua periode,” sambung Sudarto.

Bertambahnya vonis Suryadharma Ali, menurutnya tidak lepas dari lemahnya pembelaan hukum dari lawyer sehingga meskipun jasa SDA kepada bangsa dan negara ini cukup besar namun tidak masuk dalam pertimbangan majelis.

“Hal ini sangat berbeda dengan lawyer dari DPP PPP Muktamar Jakarta yang bekerja sangat keras dan profesional tanpa kenal waktu agar Bapak SDA memperoleh vonis seadiladilnya di PN dulu,” ucap dia.

Saat itu, lanjut Sudarto, seluruh Pengurus DPP PPP termasuk Ketua Umum Djan Faridz bahkan bersedia membuat Surat Jaminan Penahanan terhadap Suryadharma Ali. Semua itu dilakukan karena meyakini penahanan SDA terkait masalah politik. “Kami Berharap Bapak SDA dan keluarga tetap tabah. Semoga Allah SWT meringankan beban Bapak SDA. Amin,” pungkas Sudarto.(INT)

Sekretaris MA Klaim Tak Kenal Penyuap Panitera PN Jakpus JAKARTA- Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mengaku tidak mengenal tersangka kasus pengamanan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Doddy Arianto Supeno. “Nggak kenal (Doddy),” singkat dia, saat ditanya usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (3/6).

Hal ini ditanyakan ke Nurhadi karena KPK menduga ada kerja sama antara dia dengan Doddy, dalam mengamankan perkaraperkara di MA. Pihak KPK juga mengkonfirmasi itu ke Nurhadi saat diperiksa hari ini.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menyebut Doddy bagaikan makelar kasus yang kerap mengkoordinasi-

kan penanganan kasus, baik itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun di MA. “Penyidik menduga bahwa DAS ini tidak hanya sekali dan tidak hanya pada satu orang saja memberikan sejumlah uang berkaitan dengan kepengurusan perkara. Dan pak Nurhadi akan dikonfirmasi soal hal itu,” papar Priharsa.

Nurhadi memang menjadi pihak yang disorot oleh KPK untuk membongkar kasus dugaan suap pengamanan perkara di PN Jakpus. Pemeriksaan hari ini adalah yang ketiga untuknya. Bahkan, penyidik KPK juga sudah menggeledah kediamannya.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen yang disinyalir menyimpan

data dan informasi berkenaan dengan kasus. Tak hanya itu, Agus Rahardjo Cs juga mensita uang sejumlah Rp1,7 miliar.

Pada kasus ini, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution sebagai pihak yang diduga penerima suap dan satu orang swasta bernama Doddy Aryanto Supeno yang diduga sebagai pihak pemberi suap.

Penyidik masih mengusut mengenai pihak-pihak lain yang diduga turut menerima suap dari Doddy. Pasalnya, penyidik mendapatkan dugaan bahwa pemberian suap oleh Doddy dilakukan lebih dari satu kali, serta juga diduga tidak hanya diberikan kepada Edy Nasution.(AC/IN)

Dalami Pertemuan Informal, KPK Kembali Panggil Anggota Komisi V DPR JAKARTA– Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie masuk dalam agenda pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan suap pengamanan proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Syarif diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AHM (Amran H Mustary),” terang Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Jumat (3/6).

Diakui Priharsa, penyidik ingin mengkonfirmasi sejumlah hal kepada politikus Partai Nasdem ini. Termasuk diantaranya mengenai pertemuan-pertemuan yang diduga terkait pembahasan dana aspirasi anggota DPR. “Penyidik ingin mendapatkan

keterangan dari yang bersangkutan seputar pertemuan-pertemuan dan kejadian yang berkaitan dengan proyek jalan yang berasal dari dana aspirasi, yang diduga terdapat praktik suap didalamnya,” jelasnya.

Dalam penanganan kasus suap proyek Kementerian PUPR, penyidik baru saja memeriksa Wakil Ketua Komisi V Muhidin Mohamad Said. Menurut Priharsa politikus senior dari Partai Golkar ini juga dikonfirmasi mengenai pertemuan informal guna membahas program aspirasi anggota Komisi V. Terkait pertemuan itu, ditengarai juga menjadi salah satu materi yang ditanyakan ke Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono.

Taufik pun mengakui men-

genai adanya pertemuan antara pihaknya dengan sejumlah pimpinan Komisi V DPR pada 14 September 2015. Dia tidak menampik pertemuan itu juga dihadiri sejumlah Kapoksi dan membahas mengenai dana aspirasi.

Diketahui, dalam kasus dugaan suap ini, penyidik sudah menetapkan 7 orang sebagai tersangka baik dari anggota DPR, Kementerian PUPR maupun swasta.

Tersangka yang diduga menerima suap dalam kasus ini adalah Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro dari pihak DPR; Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Hi Mustary serta dua kolega Damayanti bernama Julia Prasetyarini dan Dessy Edwin.(AC/BBS)

Ketua DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 Ajib Shah mendengarkan pembacaan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/5). Ajib Shah dituntut lima tahun penjara subsidair enam bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap dari Gubernur non aktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebesar Rp 1,195 miliar untuk menyetujui APBD dan laporan pertangggunjawaban APBD 2012-201 dan pembatalan interpelasi.

CHAIDIR DAN SIGIT 6 TAHUN

Ajib dan Saleh Bangun Dituntut 5 Tahun Bui JAKARTA - Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) nonaktif, Ajib Shah, dan mantan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, masing-masing dituntut lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Ajib dan Saleh Bangun dinilai terbukti menerima suap dari bekas Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho terkait suap pembahasan APBD dan pembatalan hak interpelasi.

"Menyatakan terdakwa Ajib Shah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Wawan Yunarwanto saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/5).

Tuntutan Ajib diperberat lantaran perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak berterus terang atas tindakannya menerima uang sebesar Rp1,19 miliar. Ajib dijerat pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 64 ayat 1 juncto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Ketua DPRD Sumatera Utara periode 20092014, Saleh Bangun juga dituntut

hukuman pidana penjara selama lima tahun. Jaksa menilai politikus Demokrat itu terbukti menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho sebesar Rp2,757 miliar?.

"Meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan terdakwa Saleh Bangun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua," kata Jaksa Kiki Ahmad Yani saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/5).

Selain itu, JPU KPK menuntut Saleh membayar denda sebesar Rp 200 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Saleh juga dituntut membayar uang pengganti kepada Pemprov Sumut sebesar Rp 712 juta. Dengan ketentuan apabila tidak diganti dalam waktu satu bulan sejak vonis dijatuhkan, maka harta bendanya akan disita. Dan jika tidak cukup, maka harus diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Mantan Ketua DPRD Sumut ini dinilai terbukti melanggar pasal 12 huruf b jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Enam Tahun Dua mantan Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga dan Sigit Pramono Asri, dituntut hukuman pidana selama 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Keduanya dianggap telah menerima suap dari Gubsu nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

"Meminta Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Jaksa dari KPK Kiki Ahmad Yani, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/5).

Dalam dakwaan, Chaidir disebut telah menerima uang suap sebesar Rp 2,4 miliar dari Gatot.

Sementara, Sigit menerima Rp 395 juta.

Selain pidana penjara dan denda, Jaksa juga menuntut keduanya untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Chaidir dituntut membayar Rp 2,3 miliar, sementara Sigit dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 355 juta.

Dalam pertimbangan yang

memberatkan tuntutan, jaksa menilai Chaidir hanya mengakui sebagian uang yang ia terima, sementara Sigit tidak terus terang dan tidak mengakui perbuatan.

Sementara itu, sebagai bahan pertimbangan yang meringankan, Chaidir telah mengembalikan uang sebesar Rp 125 juta dari seluruhnya yang diterima Rp 2,4 miliar.

Sementara Sigit, telah mengembalikan semua uang yang diterima.

Menurut Jaksa, uang pemberian Gatot tersebut diberikan agar para terdakwa memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut, tahun anggaran 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut tahun 2013, 2014, persetujuan terhadap APBD Sumut tahun anggaran 2015.

Kedua anggota dewan tersebut dinilai melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (IN/BBS)

BPK Temukan Rekening Tak Wajar Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI JAKARTA— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakwajaran dalam pembukaan rekening milik Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu menjadi temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Kas Pemprov DKI untuk tahun anggaran 2015.

Dalam LHP-nya, BPK menyebut ada lima rekening baru yang dibuka pada awal Januari 2015, tapi tidak didukung dengan Surat Izin Pembukaan dari Gubernur. Bahkan, ada dua rekening pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman yang tidak aktif, namun belum ditutup.

Empat Sudin Pertamanan dan Pemakaman, yakni untuk wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, yang mengajukan pembukaan rekening

baru kepada Bank DKI di masingmasing wilayah Kota Administrasi dengan melampirkan Pergub Nomor 232 Tahun 2014.

Sedangkan Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat mengajukan perubahan nama rekening dari sebelumnya a.n Sudin Pertamanan Jakara Pusat menjadi a.n Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat kepada Bank DKI Capem Walikota Jakarta Pusat.

“Sampai dengan akhir pemeriksaan BPK, seluruh rekening yang dibuka dan dirubah tersebut belum mendapat persetujuan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” papar BPK dalam LHP-nya, dikutip Jumat (3/6).

Dari lima Sudin itu, dua diantaranya Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, ditemukan belum menutup rekening lama. Sudin Jakarta Pusat belum menutup rekening no-

mor 118.02.02525-5 a.n Sudin Pemakaman Jakarta Pusat yang sudah tidak aktif.

“Sedangkan Sudin Jakarta Barat belum menutup tiga nomor rekening yang sudah tidak aktif, yakni rekening nomor 303.02.03319-8 dan nomor 300.02.02249.3 a.n Sudin Pertamanan Jakarta Barat, rekening nomor 303.02.02224-2 a.n Sudin Pemakaman Jakarta Barat,” sebut BPK. Temuan ini, tentunya tidak sesuai dengan aturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 135 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Pasal 4. ayat (1) Bendahara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran di Bank DKI atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk setelah mem-

peroleh izin dari Gubernur,” papar audit BPK. Menurut BPK, permasalahan tersebut tentunya bisa menjadi pintu masuk untuk menyimpangkan penggunaan dana daerah. BPK pun merekomendasikan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memerintahkan bawahannya, dalam hal ini Kepala BPKAD untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan pembinaan terhadap SKPD tentang pengelolaan rekening SKPD. “Merekomendasikan Gubernur DKI agar memerintahkan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta untuk menginstruksikan Kasudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat dan Jakarta Barat supaya menutup rekening yang sudah tidak digunakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah,” jelas audit tersebut.(AC/IN)

DILAPOR SEJAK 2013

Kasus Penyelewengan APBD Mamberamo Teronggok di KPK JAKARTA– KPK didesak segera menindaklanjuti laporan kasus dugaan korupsipenyimpangan dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya,Provinsi Papua tahun anggaran 2008-2009.

Desakan disampaikan Ketua Forum Peduli Kawasan Byak, Jhon Mandibo saat menyambangi Bagian Pengaduan Masyarakat KPK di Jakarta, Kamis (2/6).

Sejak dilaporkan tahun 2013

silam, hingga saat ini belum juga ada kejelasan proses penanganan KPK. “Kami menilai kasus ini jalan di tempat. Karena itu kami datang lagi ke KPK hari ini.

Kami mempertanyakan kinerja KPK,” ujar Jhon yang datang didampingi Solidaritas Mahasiswa Peduli Mamberamo Raya dan KAMPAK Papua.

Dibeberkan dia, pihaknya sudah mendapat fotokopi

konfirmasi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK ke Kejaksaan Tinggi Papua dengan surat R-1287/20-25/10 pada 2013. SPDP ditandatangani Deputi Bidang Penindakan KPK W Sadono.

“Tapi hingga saat ini kasusnya tidak pernah ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap para pelaku yang merugikan negara. Kami selaku elemen masyarakat Papua sampai saat ini

belum mendapatkan perkembangan kasus ini,” kata Jhon.

Dalam pelaporannya, Demianus Kyeuw Kyeuw Bupati Mamberamo Raya saat itu, serta mantan Kabag Keuangan Sekda dan Bendahara Rutin Kabupaten Mamberamo Raya yang kini menjadi Bupati Biak Numfor, Thomas Alfa Edison Ondy menjadi terlapor.

Sudah beberapa kali kasus ini

dilaporkan baik kepada KPK maupun Kejaksaan Tinggi Papua, tapi tidak terlihat ada tindakan hukum yang diterapkan kepada Thomas dan Demianus selaku terlapor.

Dasar laporan mereka adalah sejumlah kerugian negara yang ditemukan oleh BPK. Pertama, yakni temuan BPK perwakilan Papua pada 2008-2009 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp100 miliar dan tidak

dapat dipertanggungjawabkan.

“Di antaranya pada proyek fiktif pembangunan perumahan rakyat Rp70 miliar dan bantuan dana pemberdayaan 58 kampung pada delapan distrik di Kabupaten Mamberamo Raya dan pengadaan alat-alat kesehatan,” jelas Jhon.

Kemudian, temuan LHP BPK 2012 pada saldo kas bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan sebesar

Rp182 miliar. Selain itu, pada 2013 BPK juga menemukan adanya penyimpangan dan kerugian negara sebesar Rp35 miliar.

“Kasus ini, 2013 diambil alih KPK, dan KPK sudah memeriksa penyidik Kejaksaan Tinggi Papua, penyidik Polda Papua, dan memeriksa BPK perwakilan Papua, tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari pemeriksaan tersebut,” keluh Jhon.(ANT)

4

KPK POS E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

SUMUT ACEH

KORUPSI

Distarukim Dituding Pungli SIANTAR - Lurah Sipinggolpinggol, Lisma Santi Sinambela menyampaikan bahwa pegawainya tidak ada yang melakukan pungutan liar (pungli) kepada warga yang meminta menebang pohon didepan rumahnya karena sudah membahayakan.

"Enggak ada pegawai kami yang melakukan pungutan liar seperti yang dituduhkan Distarukim itu. Tidak ada pegawai kami marga Nasution, seperti yang dikeluhkan oleh warga yang dipungli tersebut," ujarnya, Selasa (31/5).

Sebelumnya menurut pengakuan Sekretaris Distarukim, Kurnia, kepada Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar, Hendra Pardede banwa oknum yang melakukan pungli kepada warga Jalan Merak, Kelurahan Sipinggol-pinggol adalah oknum kelurahan Sipinggol-pinggol.

Lurah Lisma menyampaikan

bahwa dia hanya memiliki lima pegawai dan tidak satu pun yang bermarga Nasution. "Pegawai kami ada lima yaitu, Susan Ulpasari, Marwan Hadis, Ernawati, Raya Ambarita, dan Marganda Silaban. Ngak ada yang marga Nasution," ujarnya.

Kata Lisma setahu dia pegawai Distarukim memang pernah datang untuk mengecek pohon yang hendak ditebang namun dirinya ngak tahu kalau yang bersangkutan adalah marga Nasution.

"Kemarin ada orang Distarukim datang, orangnya kuruskurus, memang kerjaanya bagian-bagian pemangkasan pohon, pergilah kalian ke Distarukim, ada dia disitu orangnyanya itu," ujarnya.

Kata Lisma ia merasa kecewa dengan Distarukim yang menuduh pegawainya melakukan pungli kepada warga ketika meminta pohon di rumahnya dipo-

tong.

"Lucu memang yah, kok bisa pula kami yang dituduh melakukan pungli padahal bukan kerjaan kami, kerjaan mereka itu, pihak kelurahan hanya mengetahui saja kalau ada warga kelurahnnya yang mengeluh, inilah nasib dari pemerintahan yang paling kecil ini, sering dituding-tuding, tak apalah," ujarnya kecewa.

Sebelumnya, Sondang Purba, warga Sipinggol-pinggol yang mengeluhkan bahwa dirinya dipungli oleh pegawai Distarukim Pematangsiantar bermarga Nasution untuk menebang pohon di depan rumahnya.

Namun ketika dipertanyakan oleh Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar, Hendra Pardede kepada Sekretaris Distarukim, Kurnia mengatakan bahwa yang melakukan pungli tersebut adalah pegawai kelurahan Sipinggolpinggol.(MOL)

Masyarakat sedang mengukur ketebalan bangunan rabat beton yang seharusnya 15 cm dibuat hanya 10 cm.

Pembagunan Rabat Beton Desa Kelapa Bojohom Sergai Diduga Mark Up SERBAJADI- Pembangunan Rabat Beton di Desa Kelapa Bojohom, Kabupaten Serdang Bedagai disinyalir dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Bangunan (RAB). Dugaan itu mencuat saat pekerjaan dimulai pihak pemborong memanfaatkan material bangunan lama dan tidak ada penambahan material bangunan.

Masyarakat Desa Kelapa Bojohom menduga pemborong hanya mengambil keuntungan dari pembangunan rabat beton yang dananya bersumber dari Dana Desa tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar RP.647.000.000.

Rizal Lubis dan Suheri mewakili masyarakat Desa Kelapa Bojohom menilai pekerjaan pihak pemborong asal jadi. Terbukti, ketebalan rabat beton hanya 10 cm padahal dalam RAB ketebalannya harus 15 cm.

Dalam Musrembang, Bapak Bupati Ir H Soekirman telah mensosialisasikan penggunaan Dana Desa (DD) adalah swakelola dan masyarakat desa harus dilibatkan dan tidak boleh pihak lain yang mengerjakannya, diperoritaskan untuk masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat desa menuding Camat Nassaruddin Nasution telah melanggar program Dana Desa karena menyerahkan pembangunan rabat beton ke pihak lain tanpa melibatkan warga desa.

Diduga Camat tidak menjalankan program Dana Desa, warga desa telah melaporkan masalah ini langsung kepada Wakil Bupati, Dharmawijaya,SE. Wakil Bupati menyambut baik laporan warga dan segera menindaklanjuti kasus ini, katanya.(SP)

Ketua Fraksi DPRD Siantar Marah Tak Dapat Mobil Dinas PEMATANGSIANTAR-Ketua Fraksi Indonesia Raya DPRD Pematangsiantar Oberlin Malau menuding Sekretaris Dewan DPRD Kota Pematangsiantar Mahadin Sitanggang tidak adil dalam pembagian mobil dinas kepada anggota DPRD Kota Pematangsiantar.

"Sekwan ini KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Nepostismelah lebih tepatnya dalam pembagian mobil dinas. Pokoknya sekongkollah dia itu sama orang lain dalam pembagian mobil dinas," ujar Oberlim Malau saat dihubungi, Kamis (2/6) Kata Oberlin, ketidakadilan Sekwan Mahadin Sitanggang bisa

dilihat dari pembagian mobil dinas dimana dirinya walaupun sebagai ketua Fraksi tidak mendapat mobil dinas. "Saya bilang tidak adil dia itu. Lihatlah, saya aja ketua fraksi tidak dapat mobil dinas.

Sedangkan ada yang statusnya anggota saja sudah dapat mobil dinas," ujar politisi Partai Gerindra ini Saat ini, kata Oberlin, ada anggota DPRD yang mendapat mobil dinas meski berstatus anggota saja, yaitu Hendri Dunand yang berasal dari partai yang sama dengannya, Partai Gerindra.

Indikasi lainnya yang menunjukkan sekwan melakukan nepotisme menurut Oberlin terlihat dari adanya mobil dinas yang

diberikan oleh Sekwan DPRD Kepada mantan DPRD, Saut Simanjuntak.

"Kalian lihatlah, mobil dinas pun disekongkolkan Sekwan kepada Ketua Fraksi Hanura untuk memberikan mobil kepada mantan anggota dewan. Padahal sudah jelas bahwa mantan anggota Dewan tidak bisa mempergunakan mobil dinas DPRD," ujarnya.

Hingga berita ini dinaikkan Sekwan DPRD Pematangsiantar, Mahadin Sitanggang, belum bisa dihubungi, karena nomor ponselnya tidak aktif. Saat dijumpai ke Kantornya, Mahadin Sitanggang juga sedang tidak berada di kantornya.(TNC)

Wakil Ketua DPRD Sumut HT Milwan dan Pelaksana Harian Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Heri Nurudin saat memimpin acara asistensi pengisian LHKPN kepada anggota DPRD Sumut.

KPK Awasi Pemprov Sumut KESADARAN ANGGOTA DPRD ISI LHKPN MASIH RENDAH MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan secara ketat terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ini agar jalannya pengelolaan keuangan negara di daerah ini berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel.

"Sumut salah satu provinsi yang diawasi secara ketat bersama beberapa provinsi lain," kata Pelaksana Harian Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Heri Nurudin dalam kata pengantarnya pada kegiatan asistensi pengisian LHKPN kepada anggota DPRD Sumut di ruang paripurna dewan, Senin petang.

Kegiatan yang dibuka Wakil Ketua DPRD HT Milwan itu, dihadiri Wakil Ketua Zulkifli Efendi Siregar, Parlinsyah Harahap, Ruben Tarigan, dan seluruh anggota dewan.

Menurut Heri, KPK terus melakukan supervisi dan upaya pencegahan terjadinya praktik korupsi dan kolusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sumut.

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan KPK adalah keharusan pendaftaran dan pelaporan bagi seluruh penyelenggara negara di provinsi ini.

Dengan pencegahan yang berkesinambungan tersebut, pihaknya berharap penyidik KPK tidak perlu turun lagi ke Sumut untuk melakukan penyidikan atas praktik korupsi yang terjadi.

"Kalau pencegahan tidak ber-

hasil, mohon maaf kalau kawankawan penyidik yang turun," katanya.

Namun, sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara sempat mempertanyakan alasan harus membuat LHKPN karena masih bingung dengan status sebagai penyelenggara negara.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Syamsul Qadri Marpaung meminta KPK untuk menjelaskan hak dan tanggung jawab anggota dewan, sekaligus dasar hukumnya sehingga memiliki kewajiban seperti pejabat negara."Aturannya dimana, lalu hak-haknya seperti apa," katanya.

Politisi yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD Sumut tersebut mengaku sering berdiskusi yang menghasilkan pertanyaan mengenai status anggota DPRD sebagai penyelenggara negara.

Pihaknya memang pernah mengetahui jika Mendagri Tjahyo Kumolo menyebutkan, akan mengeluarkan payung hukum seperti Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah yang mengatur anggota DPRD sebagai penyelenggara negara. "Namun sampai saat ini, aturan itu tidak ada," kata Syamsul Qadri.

Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra Donald Lumbanbatu mengatakan, dalam UU MD3 tidak ada disebutkan anggota DPRD sebagai penyelenggara negara. Apalagi fasilitas yang diterima anggota DPRD Sumut berbeda dengan yang didapatkan penyelenggara

negara lain seperti kalangan eksekutif.

Menanggapi pertanyaan itu, Pelaksana Harian Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Heri Nurudin mengatakan, aturan itu tercantum dalam UU 28/1999 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas KKN. Ketentuan itu semakin tegas tercantum dalam Penjelasan UU 30 tahun 2002 Pasal 11 huruf a yang menyebutkan anggota DPRD sebagai penyelenggara negara.

"Penyelenggara negara beda dengan pejabat negara," katanya.

Baru Dua Anggota DPRD Sementara itu, KPK menyesalkan rendahnya kesadaran anggota DPRD Kota Medan untuk mengisi LHKPN. Dari 50 anggota DPRD Kota Medan, tim Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK baru menerima dua LHKPN yang diisi anggota DPRD Medan.

Hal itu dibenarkan ketua tim, Benhardi Saragih, saat melakukan sosialisasi LHKPN sebagai tindaklanjut pertemuan DPRD sebelumnya di Jakarta. "Tingkat kepatuhan anggota DPRD Medan dalam LHKPN sangat jelek dan masih rendah. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan kepatuhan anggota DPRD bisa meningkat," ujarnya kepada wartawan.

Diakui Benhard, ada juga beberapa anggota DPRD Medan yang telah mengisi dan masih diklarifikasi. "Ada dua yang telah diterima, dan delapan dikembalikan karena belum lengkap," imbuhnya.

Disebutkannya, anggota DPRD

mengakui kesulitan mengisi LHKPN tersebut dan mengakibatkan terkendala. "Sampai sekarang yang menjadi hambatan masih seputar pengisian. Mereka mengaku kesulitan," sebutnya.

Disinggung mengenai sanksi, Benhard menyebutkan setiap anggota DPRD dapat dikenakan penundaan tunjangan perumahan bila tidak menyerahkan LHKPN. "Yang saya baca kemarin dan sesuai dengan saran KPK adalah soal penundaan tunjangan perumahan anggota dewan," tukasnya.

Sementara amatan di lapangan, dalam pertemuan tersebut, diikuti unsur pimpinan DPRD Medan di antaranya, Henry Jhon Hutagalung (Ketua), dan wakil ketua masing-masing, Iswanda Ramli, Burhanuddin Sitepu serta Ihwan Ritonga. Selain itu, sejumlah ketua fraksi dan alat kelengkapan DPRD Medan turut dilibatkan.

Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung menyebutkan, kunjungan KPK ke DPRD Medan dalam rangka sosialisasi LHKPN sebagai tindaklanjut pertemuan DPRD sebelumnya di Jakarta.

"Kehadiran mereka terkait LHKPN," sebut Henry.

Dikatakannya, dalam pertemuan itu turut dijelaskan mengenai pelaporan harta kekayaan seperti rumah, keluarga dan beberapa hal penting lainnya. "Soal laporan kekayaan, rumah, keluarga dan lainnya," urainya seraya mengaku tidak ada sanksi yang diberikan kepada anggota DPRD bila tidak melaporkan LHKPN-nya.(SMG)

Oknum Polisi Diduga Pungli Penjual Kartu Medan–Diduga oknum Polsek Medan Kota melakukan pungutan Liar (Pungli) terhadap penjual kartu keliling yang ada di kawasan Jalan SM.Raja, Kamis (2/6/2016). Dengan terjadinya pungli tersebut, dilihat wartawan Matatelinga.com dan menanyakan kepada pengusaha kartu keliling yang ada di kawasan Jalan SM.Raja persis letaknya di samping Kampus UISU tersebut.

Pegawai Echa Ponsel yang bernama Tia pengusaha kartu keliling dengan menggunakan mobil Brio warna merah plat BK 245 DC, mengatakan bahwa setiap bulan mereka menyetor uang sebesar Rp 150.000 kepadanya pihak Kepolisian.

Kata Polisi tersebut, karena kalian itu sudah mengambil badan Jalan Umum. Agar kami bisa berjualan di kawasan pinggir Jalan SM.Raja, maka kami turuti perkataan Polisi tersebut.

Lanjutnya, kami terpaksa meny-

etor setiap bulan kepada pihak oknum Polisi yang bertugas di Polsek Medan Kota dan bukan

hanya Oknum Polisi saja yang mengutipa tiap bulannya, tetapi dari oerganisasi kepemudaan yang

ada di wilayah Hukum Polsek Medan Kota minta setoran,akunya.

Sementara penjualan kami pun sangat berkurang setoran tiap bulannya. Namun, demi mengakis rejeki, dengan terpaksa kami yang berjualan kartu keliling tersebut juga menyetor setiap minggu dan ada yang setiap hari,"katanya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Medan Kota AKP Martualesi diwawanacari Wartawan mengatakan tidak pernah saya mendengar, anggota meminta setoran ataupun Pungli kepada penjual kartu keliling tersebut. Apalagi penjual kartu di kawasan Jalan SM.Raja.

Tapi itu pun, akan saya perintahkan anggota untuk menanyakan langsung kepada pengusaha Ponsel tersebut. Dan bila ada anggota yang memang meminta setoran atau pungli terhadap pengusaha kartu keliling, saya akan beri sanksi kepada anggota personil Polsek Medan Kota,"ucap AKP Martualesi.(MA)

PROYEK PEMBANGUNAN RSU TIPE C DI JALAN KARTINI

Pemprov Sumut Ajukan hingga 100 Perda untuk Dihapus MEDAN - Selain telah mengajukan 35 Peraturan Daerah (Perda) kabupaten dan kota, dalam waktu dekat sebanyak lima Perda di Sumut juga akan diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turut dibatalkan.

Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut Sulaiman menjelaskan bahwa rencana penghapusan sejumlah Perda didasarkan atas amanat Kemendagri sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Sejumlah Perda yang dinilai menghambat investasi dan bertentangan dengan peraturan di atasnya

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

diajukan untuk dibatalkan atau dihapuskan.

"Sesuai dengan instruksi Presiden melalui Kemendagri, kita sudah mengajukan 35 Perda yang dinilai menghambat investasi dan bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, serta Perda yang asas undangundangnya sudah dibatalkan.

Kalau untuk Sumut rencananya ada lima yang nanti akan kita ajukan," ujar Sulaiman saat ditemui di ruang kerjanya yang berada di Lantai VII Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Kamis (2/6).

Menurut Sulaiman, jumlah

Perda kabupaten dan kota yang diajukan untuk dihapus akan bertambah hingga mencapai 100 Perda. Pasalnya, selain mengakaji lima Perda Sumut yang nantinya juha akan diusulkan untuk dihapus, Biro Hukum Pemprov Sumut saat ini masih sedang mengkaji sejumlah Perda kabupaten dan kota lainnya yang dinilai sesuai dengan kriteria penghapusan.

"Kalau Perda kabupaten dan kota bisa nanti mencapai 100 Perda. Kalau untuk Perda Sumut saat ini yang kita kaji dan rencanakan masih lima Perda," ujar Sulaiman.

Sulaiman mengatakan, setiap pasal pada Perda di tingkat kabupaten dan kota yang masuk dalam sembilan kriteria tertentu akan diajukan untuk dihapus oleh Kemendagri.

Sembilan keriteria yang dimaksud adalah penyelengaaraan di bidang pendidikan, pengendalian menara telekomunikasi, retribusi izin gangguan, retribusi jasa umum, retribusi izin usaha perikanan, retribusi timbangan tera, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak hiburan dan retribusi terminal Tipe A. "Perdanya tidak dibatalkan,

tapi pasal-pasal dari Perda yang berkaitan dengan sembilan kriteria itu," ujarnya.

"Contohnya tentang penyelenggaraan pendidikan, karena selama ini itu kewenangan pemerintah kabupaten dan kota saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Begitu juga tentang izin perikanan, lalu tentang galian C, kemudian contohnya lagi tentang kehutanan desa," pungkasnya.

Enggan Beberkan 35 Perda Bakal Dihapus Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut Sulaiman enggan membeberkan 35 Peraturan

Daerah (Perda) dari pemerintah kabupaten dan kota di Sumut yang telah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dihapuskan.

"Kalau apa-apa saja jangan dululah, karena itu kan masih yang kami ajukan, belum disepakati Kemendagri. Nanti kalau sudah disepakati baru bisa kami umumkan," ujar Sulaiman.

Menurut Sulaiman, rencana penghapusan sejumlah Perda didasarkan atas amanat Kemendagri sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sejumlah Perda yang dinilai menghambat investasi dan

bertentangan dengan peraturan di atasnya diajukan untuk dibatalkan atau dihapus oleh Kemendagri.

"Contohnya tentang penyelenggaraan pendidikan, karena selama ini itu kewenangan pemerintah kabupaten dan kota saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Begitu juga tentang izin perikanan, lalu tentang galian C, kemudian contohnya lagi tentang kehutanan desa," ujarnya. "Kita masih akan menunggu instruksi dari Kemendagri, ini kan masih diajukan, karena yang akan menentukan mana saja yang akan dibatalkan. Jadi kita belum tahu jadwalnya," tandasnya.(TNC/BBS)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO LANGKAT: -, BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAIBENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring, Nasib Marulak Sianturi; BIRO BATUBARA: Sahril(Kabiro), Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z, Ulises (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih (Siantar/Simalungun); Osben Tamba (Samosir); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, J Arifin Siregar (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat, Mhd Aulia Rahman (Panyabungan); Raymond Mekarya Meha (Tapteng); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Boyde Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Boy Bunyamin (Jambi); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Susanto, Untung (Indragiri Hulu)

5

KPK POS E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

KORUPSI

LIPSUS

SOPIR-SOPIR SANG "SAKSI KUNCI" KASUS KORUPSI MENELISIK perkara korupsi biasanya dimulai dari orang-orang terdekat, termasuk sopir. Beberapa kali, orang-orang terdekat itu menjadi bagian dari suatu peristiwa tindak pidana korupsi. Bahkan, ada yang "rela" namanya digunakan untuk menyimpan uang hasil korupsi. Tak heran, jika KPK menjadikan sopir-sopir tersebut sebagai saksi kunci.

Sebut saja, kasus korupsi penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Mantan Ketua MK M Akil Mochtar divonis seumur hidup karena terbukti menerima suap dari sejumlah pihak dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus ini berhasil terungkap, salah satunya berkat saksi kunci Daryono, sopir Akil.

Berdasarkan penelusuran hukumonline, setidaknya ada enam kasus di KPK dengan saksi kunci seorang sopir. Kasus teranyar adalah dugaan suap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang diduga melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

KPK masih berupaya menghadirkan sopir Nurhadi, Royani.

1. Royani Royani merupakan pegawai MA sekaligus orang dekat dan sopir Nurhadi. Royani merupakan salah seorang saksi penting untuk mengungkap keterlibatan Nurhadi. Dua kali dipanggil KPK, dua kali pula Royani mangkir dari pemeriksaan. Royani sudah dinyatakan dipecat sebagai pegawai MA lantaran sudah tidak masuk kerja selama 42 hari.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengungkapkan, penyidik masih mencari keberadaan Royani. KPK menduga Royani disembunyikan.

Diduga pula ada campur tangan Nurhadi dalam ketidakhadiran Royani. Namun, penyidik belum merasa perlu memasukan Royani ke Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Belum," katanya, Selasa (31/5).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno (swasta). Edy dan Doddy diduga mengurus perkara yang berkaitan dengan anak usaha Lippo Group. Tak lama setelah penangkapan Edy dan Doddy, KPK menggeledah kantor dan rumah Nurhadi.

Dari rumah Nurhadi, KPK menyita uang sejumlah Rp1,7 miliar yang terdiri dari berbagai mata uang asing dan rupiah. Belum diketahui asal muasal uang tersebut.

Yang pasti, KPK telah memeriksa Nurhadi dan diduga Nurhadi pernah bertemu dengan Doddy. Untuk menguak keterlibatan Nurhadi, KPK tengah berupaya menghadirkan Royani.

2. Daryono Daryono adalah mantan sopir Akil. Pada awal penyidikan, keberadaan Daryono masih misterius. Hingga akhirnya, terungkap, Daryono berada dalam perlindungan KPK. Daryono menjadi salah satu saksi kunci yang mengungkap transaksi-transaksi Akil. Daryono, beberapa kali, diperintahkan Akil mengambil titipan uang dari sejumlah pihak.

Uang-uang itu disimpan dalam kardus, paper bag, tas, serta diterima Daryono di beberapa tempat.

Daryono juga pernah memindahkan uang dari lemari kamar Akil ke lemari di ruang karaoke di rumah Akil. Tidak sampai di situ, Daryono pernah diperintahkan untuk menukar uang dolar dan mentransfernya ke CV Ratu Sa-

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6). Nurhadi kembali diperiksa terkait kasus dugaan suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. magat milik istri Akil.

Selain menjadi kurir penerima uang, Daryono pernah meminjamkan namanya untuk kepemilikan mobil Mercedes Benz milik Akil.

Daryono pernah pula diutus Akil membeli mobil Toyota Crown Athlete di sebuah show room. Saat bersaksi dalam persidangan Akil, Daryono sempat menangis saat disinggung mengenai keberadaannya selama proses penyidikan di KPK. 3. Casmadi Mantan sopir anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana ini mengungkapkan bosnya pernah menerima bingkisan uang dari

seseorang yang diduga Tri Yulianto. "Saya tidak tahu siapa yang menitipkan, tetapi orang itu masuk ke mobilnya Pak Tri. Mobilnya Harrier atau Lexus, yang saya ingat platnya itu TRI," ujarnya saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Penerimaan bingkisan terjadi usai pertemuan di Rumah Makan Ny Suharti, Cibubur. Dalam pertemuan di Rumah Makan Ny Suharti, hadir pula Johnny Alen Marbun dan Tri. Pertemuan itu terjadi setelah Tri menerima uang THR AS$200 ribu dari Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di Toko Buah All Fresh, Pancoran, Jakarta

Selatan.

Selain itu, Casmadi mengaku pernah melihat amplop putih dengan kode "P" (pimpinan) di rumah Sutan. Amplop tersebut diduga berisi uang dan diduga diberikan oleh Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno untuk pengamanan pembahasan APBN-P Kementerian ESDM. Dalam kasus ini, Sutan divonis 12 tahun penjara dan sudah dieksekusi ke LP Sukamiskin.

4. Asep Toni Asep Toni merupakan sopir dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Dalam kasus ini,

Rudi didakwa menerima suap dan melakukan TPPU. Saat bersaksi di persidangan, Asep mengaku Rudi kerap memerintahkannya mentransfer uang ke beberapa rekening. "Pernah setor Rp300 juta," terangnya di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Asep juga pernah diperintahkan Rudi untuk mengantarkan ke Toko Buah All Fresh, Pancoran, Jakarta Selatan. Asep mengungkapkan, bosnya itu ke luar dari mobil dengan membawa sebuah ransel, tetapi ketika kembali ke mobil sudah tidak membawa ransel. Rudi mengaku ransel itu berisi uang AS$200

Hilangnya Royani Ganggu Penyelidikan KPK KPK mengakui, hilangnya Royani, pegawai Mahkamah Agung (MA) yang ditengarai dekat dengan Sekretaris MA Nurhadi mengganggu penyelidikan terhadap Nurhadi. "Tentu saja (mengganggu). Royani termasuk yang mengetahui aktifitas keseharian Pak Nurhadi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Senin (30/5).

Saat ini, KPK tengah melakukan penyelidikan terhadap Nurhadi pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan pegawai PT Arta Pratama Anugerah, Doddy Aryanto Supeno pada 20 April lalu.

Bahkan, KPK telah mencegah Nurhadi untuk bepergian keluar negeri selama enam bulan ke depan.

Bukan hanya itu, KPK juga telah menggeledah rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir pada 21 April 2016 dan menemukan uang total

Rp1,7 miliar yang terdiri dari sejumlah pecahan mata uang asing yang diduga terkait dengan pengurusan sejumlah kasus.

Meski begitu, Alexander enggan mengungkapkan apakah keterangan Royani dapat membuktikan bahwa Nurhadi terbukti terkait dengan sejumlah kasus yang sedang berperkara di MA atau tidak.

"Kalau (hubungan) itu masih perlu didalami lagi karena orangnya (Royani) belum ketemu, belum ditanya," ungkap Alexander.

Royani sendiri sudah diberhentikan oleh MA karena sudah lebih dari 30 hari tidak masuk kantor.

KPK telah memperluas pencarian Royani. KPK telah meminta bantuan kepada masyarakat, kepolisian dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melacak keberadaan Royani.

"Kita minta bantuan kepada siapa saja yang mengetahui keberadaan Royani. Masyarakat

bisa melaporkan, wartawan juga bisa. Selain itu KPK juga minta bantuan kepada aparat lainnya, dari kepolisian dan imigrasi untuk melacak keberadaan Royani. KPK berharap Royani segera melaporkan diri untuk dimintai keterangannya," tegas Alexander.

Sedangkan terkait dengan pengakuan Nurhadi di hadapan Komite Etik MA yang mengaku tidak memiliki hubungan dengan para pihak yang berperkara di MA, Alexander menjelaskan hal itu tidak mempengaruhi penanganan perkara yang dilakukan KPK. "Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan KPK sama sekali tidak terpengaruh dengan hasil pemeriksaan etik yang dilakukan oleh komite etik sebuah lembaga," ungkap Alexander.

Royani sudah dua kali dipanggil KPK tapi tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan sehingga diduga disembunyikan.

KPK menduga Royani adalah

orang yang menjadi perantara penerima uang dari sejumlah pihak yang punya kasus di MA. Atas upaya penyembunyian Royani, KPK sedang mengkaji penerapan Pasal 21 UU Tipikor.

Pasal ini pernah diterapkan terhadap Cahyadi Kwee Kumala (bos Sentul City) karena menghalang-halangi atau merintangi penyidikan FX Yohan Yap, antara lain dengan mengarahkan saksi dan memindahkan dokumen agar tidak dapat disita KPK. Terkait perkara ini, KPK telahmenetapkan dua tersangka yaitu Edy Nasution yang dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP. Sedangkan pemberi suap adalah Doddy Aryanto Supeno yang disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UUTipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.(HOL/ BBS)

KPK: Supir Akil Dilindungi karena Whistleblower JURU Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan sopir mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Daryono, saat ini berstatus dilindungi oleh KPK karena dianggap sebagai whistleblower.

"Saat ini (dia) di kantor KPK," kata Johan di Gedung KPK, di Jakarta, Kamis.

Status Daryono yang dilindungi terungkap ketika Badan Narkotika Nasional berkoordinasi dengan KPK untuk memeriksa Daryono hari ini terkait penemuan narkoba berupa empat lintingan ganja dan dua pil yang mengandung unsur sabu di ruang kerja Akil.

Pemeriksaan dilakukan di KPK karena Daryono sebagai salah satu saksi yang ada dalam perlindungan KPK. Perlindungan tersebut berdasarkan dalam Undang-Undang KPK dalam Pasal 15 No 30 tahun 2002.

"Dia saksi yang bisa memberikan laporan terhadap terjadinya tindak

pidana korupsi, semacam whistleblower lah," ungkap Johan.

Daryono, lanjut Johan, telah dilindungi sekitar dua pekan lalu sejak memberikan keterangan kepada KPK sebagai saksi untuk Akil Mochtar dan merupakan satu-satunya saksi dilindungi.

"Intinya dia itu saksi sekaligus pelapor informasi adanya Tipikor berkaitan dengan kasus yang diusut," tambah Johan.

Namun Johan mengaku belum bisa merinci bentuk perlindungan yang diberikan Daryono. Adapun apakah ada perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Johan mengaku tidak tahu termasuk ada atau tidaknya ancaman terhadap Daryono.

"Saya belum tahu apaka dia sudah ajukan ke LPSK tetapi KPK juga punya kewajiban melindungi saksi dalam pasal 15 Undang-Undang KPK. Kalau dia merasa ada ancaman terus minta perlindungan LPsK, bisa saja.

Tetapi tergantung Daryono-nya.

Nama Daryono mencuat saat Akil yang menjadi tersangka dua kasus dugaan suap sengketa pilkada di MK diketahui menggunakan nama Daryono atas sebuah mobil merek mercy yang telah disita KPK bersama dua mobil lainnya, Audi Q5 dan Toyota Crown.

Daryono memang disebut sangat dekat dengan Akil. Menurut informasi dia menjadi orang kepercayaan Akil sehinggan diduga tahu seputar aliran dana yang diterima Akil.

Daryono beberapa kali mangkir dari panggilan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menjadi saksi dalam sidang terbuka dugaan pelanggaran kode etik atas Akil beberapa waktu lalu. Namun selanjutnya dia memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi atas Akil.

Pengakuan Bekas Sopir Akil DARYONO tampil sebagai salah seorang dari lima saksi yang dihadirkan penuntut umum dalam

sidang terdakwa Ratu Atut Chosiyah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/6). Dalam keterangannya di depan majelis, Daryono mengkonfirmasi pertemuan antara terdakwa Ratu Atut Chosiyah dengan M. Akil Mochtar di Singapura.

Daryono, pria 30 tahun asal Kapuas Kalimantan Barat, mengaku sudah menjadi sopir Akil Mochtar sejak 2004. Begitu Akil diangkat jadi hakim konstitusi, Daryono ikut bertugas di Mahkamah Konstitusi.

Pertemuan di Singapura itu merupakan salah satu peristiwa yang disebut-sebut penuntut umum sebagai bagian dari upaya menyuap Akil Mochtar.

Berdasarkan penjelasan Daryono, Akil berangkat ke Singapura untuk menonton balap Formula 1. Akil berangkat bersama Daryono dan ajudannya bernama Kasiyono.

Rombongan berada di Singapura dari Sabtu hingga Senin. Dijelaskan Daryono, pertemuan yang ia lihat terjadi tak lama setelah turun dari

ribu untuk THR anggota Komisi VII DPR. Rudi memberikan uang itu kepada Tri Yulianto, kolega Sutan di Komisi VII DPR dan Partai Demokrat sebagaimana permintaan Sutan. Uang tersebut diduga berasal dari Kernel Oil Pte Ltd. Walau Sutan membantah penerimaan uang dari Rudi, Sutan telah divonis bersalah menerima uang dari sejumlah pihak, termasuk Rudi.

5. Nur Hasan Nur Hasan adalah sopir Ahmad Fathanah, terpidana kasus korupsi kuota impor daging sapi. Saat bersaksi di persidangan, Nur mengaku pernah mengantarkan tas berisi uang kepada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq. Tas itu diserahkan kepada Luthfi di SPBU Pancoran, Jakarta Selatan.

Setelah mengantar istri Fathanah, Nur diperintahkan untuk mengantar tas ke SPBU Pancoran. Sesampainya di SPBU, Nur bertemu Luthfi. Nur yang awalnya tidak mengetahui jika tas berisi uang, belakangan melihat sendiri isi tas tersebut. "Setelah dikasih, baru tahu isinya, karena dibuka dan dihitung," tuturnya di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Tak hanya mengantarkan uang ke SPBU, Nur juga pernah disuruh mengantarkan tas hitam untuk Luthfi ke RS Abdi Waluyo.

Akan tetapi, bukan Luthfi yang mengambil tas, melainkan orang utusan Luthfi. Saat ini, Fathanah dan Luthfi sudah mendekam di LP Sukamiskin karena telah divonis bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

6. Yanto Sopir Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras (PT DCL) Machfud Suroso, Yanto mengungkapkan adanya aliran dana ke Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Machfud adalah salah satu terdakwa kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Dalam kesaksiannya di sidang Machfud, Yanto mengaku pernah diperintahkan bosnya mengantar tas plastik berisi uang kepada Anas.

Uang itu diserahkan kepada sopir Anas yang bernama Riyadi di pelataran parkir Pacific Place. Yanto juga mengaku pernah mengantar Machfud ke kediaman Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur.

Selain itu, Yanto pernah diperintahkan untuk mengantar paket berisi uang ke rumah Lisa Lukitawati Isa yang merupakan salah satu tim asistensi proyek Hambalang.

Machfud sendiri telah divonis bersalah dan dipidana selama enam tahun. Machfud terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Hambalang.

PT DCL adalah subkontraktor dalam pekerjaan mekanikal elektrikal Hambalang. Dari fakta persidangan, diketahui bahwa untuk pekerjaan itu hanya sebesar Rp89,62 miliar. Sementara sisanya, Rp96,43 miliar, ada yang digunakan untuk kepentingan Machfud dan ada pula yang diserahkan ke pihak lain, diantaranya Anas Rp2,21 miliar.(HOL/BBS)

pesawat. Masih di lorong bandara.

Daryono mengaku sempat dipanggil Akil dan memberitahukan bahwa perempuan yang dia ajak bicara punya seorang anak yang sudah menjadi anggota DPR. Namun Daryono tak tahu persis apa yang dibicarakan Akil dan Ratu Atut di lorong bandara. Dari sana mereka berangkat ke hotel JW Marriot Singapura.

Daryono tak tahu lagi apakah ada pertemuan lagi antara Akil Mochtar dengan Ratu Atut dan Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di Singapura. Dalam surat dakwaan Ratu Atut, penuntut umum menggambarkan Akil sempat bertemu dengan Atut dan Wawan di lobi Hotel JW Marriot Singapura pada 22 September 2013.

Selain mengkonfirmasi pertemuan Singapura, Daryono membenarkan kedatangan Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan ke rumah dinas Akil di Jalan Widya Chandra. Daryono sendiri yang menginformasikan kedatangan Wawan kepada Akil Mochtar.

Pengadilan Tipikor tak hanya

Sopir Sekretaris MA Sang Saksi Kunci JANGANKAN batang hidungnya, kelebatan bayangan Royani sang sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi pun tidak terlihat. Dua kali dipanggil, pria yang juga asisten Nurhadi itu tidak hadir tanpa alasan alias mangkir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun masih memburu Royani.

"Kita masih dalam upaya untuk mencari yang bersangkutan," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Jakarta, Rabu.

Dia mengaku belum mengetahui penyidik akan melayangkan panggilan ketiga untuk Royani. Yang jelas, saat panggilan ketiga dikeluarkan, itu artinya penyidik akan menjemput paksa Royani.

"Sebenarnya ketika ada panggilan ketika penyidik sudah bisa membawa paksa. Kita sedang dalam upaya menghadirkan yang bersangkutan," kata Yuyuk.

Lalu, apakah KPK sudah mengetahui identitas yang diduga menyembunyikan Royani?

Apakah itu dari pihak Mahkamah Agung?

"Kalau sudah terang, kita pasti akan menanyakan ke yang bersangkutan, eh kamu di mana menyembunyikan Royani?

Tapi kalau memang ada oknum yang menyembunyikan memang ada," ucap Yuyuk.

Namun dia tidak menyebutkan oknum itu berasal dari MA atau pihak lain. "Sedang diselidiki," tukas Yuyuk.

Tak mau putus asa, beberapa waktu lalu, KPK mengirim surat ke MA agar bisa menghadirkan Royani. KPK membutuhkan keterangan Royani untuk mengusut kasus dugaan suap pengamanan perkara peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kami akan mengirimkan surat ke MA, kalau bisa menghadirkan Royani dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/6).

"Ada informasi yang ingin diketahui dari yang bersangkutan," lanjut dia.

Sementara Nurhadi, usai diperiksa penyidik KPK pada Selasa kemarin membantah telah menyembunyikan sopirnya itu.

"Siapa yang ngomong? Tidak benar itu. Tidak benar," tegas Nurhadi.

Dia bahkan mengaku tidak tahu-menahu tentang keberadaan anak buahnya tersebut. "Tidak tahu," ujar Nurhadi. Ketika kembali ditegaskan soal keberadaan Royani, Nurhadi malah menjawab, "Ada di kantor."

KPK sendiri sudah mengirim surat pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap Royani. Dia dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan demi kepentingan penyidikan.

Sebagai informasi, kasus pengamanan perkara PK ini terungkap dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Pada tangkap tangan itu, KPK menangkap Panitera PN Jakpus, Edy Nasution dan satu orang swasta bernama Doddy Aryanto Supeno.(LEC/BBS)

mendengar keterangan Daryono.

Penuntut umum menghadirkan anggota DPR dari Partai Golkar Ade Komarudin, Wakil Bupati Lebak (2014-2019) Ade Sumardi, dan dua pegawai negeri pemprov Banten, Fauziah dos Santos dan Risa Martina.

Saat awal mula diminta keterangan oleh hakim ketua Matheus Samiadji, ada jawaban Ade yang membuat pengunjung tertawa. Saat itu Samiadji bertanya apakah saksi kenal terdakwa. Ade Komarudin menjawab, ‘terdakwa siapa pak?’.

Pengunjung pun tertawa.

Ade Komarudin membenarkan ada pertemuan di Hotel Sultan, dihadiri Ratu Atut, calon bupatiwakil Bupati Lebak yang diusung Golkar Amir Hamzah, dan pengacara Rudi Alfonso. Tetapi sepengetahuan Ade, terdakwa Ratu Atut tak banyak memberikan pendapat dalam pertemuan itu. Sebab, pertemuan itu lebih sebagai upaya Ade menerima keluhan ‘teman-teman’ di Lebak terkait penyelenggara pilkada.(HOL/ BBS)

6

KPK POS E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

NAD SUMUT

POLITIK

KIP Aceh Barat Sosialisasikan Tahapan Pilkada MEULABOH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat, Rabu (1/6), menggelar sosialisasi tahapan pilkada. Acara yang berlangsung di aula kantor bupati itu dihadiri pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, serta elemen sipil lainnya.

Ketua KIP Aceh Barat Bahagia Idris, mengatakan, kegiatan dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kepada partai politik, tokoh masyarakat dan elemen lainnya bahwa tahapan Pilkada Aceh Barat sudah dimulai 1 Juni 2016. “Tahapan yang dilakukan KIP mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum,” kata Bahagia kepada wartawan di sela-sela acara sosialisasi.

Disebutkan bahwa pendaftaran calon bupati dilakukan 19-21 September 2016. Calon perorangan/independen harus mengantongi 5.613 KTP dukungan, yang tersebar minimal 50 persen dari 12 kecamatan se-Aceh Barat. Sedangkan calon parpol harus didukung minimal 15 persen dari jumlah kursi di DPRK Aceh Barat, atau minimal empat kursi dari total 25 kursi.

“Tahapan pilkada yang kita sosialisasi ini turut kita bagikan dalam bentuk selebaran sehingga menjadi panduan bagi masyarakat,” ujar Bahagia.

Dalam acara itu turut memberikan penjelasan seluruh komisioner KIP Aceh Barat adalah Bahagia Idris, Saiful Asra, Sabki

Mustafa Habli, Marzalita, dan T Novian Nukman.

Bahagia juga menyebutkan bahwa anggaran penyelenggaraan pilkada yang disetujui pemkab Rp20 miliar dari yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp27 miliar. Penyerahan dana ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kalau nanti terjadi kekurangan, tentu akan kami musyawarahkan ke pemkab,” kata Bahagia Idris.

Ia juga menambahkan bahwa KIP Aceh Barat saat ini juga sudah membuka pendaftaran kepada pihak mana pun yang ingin mendaftar menjadi tim pemantau pilkada.(YAN)

Pasar Tradisionil Langsa Baro Diresmikan LANGSA - Walikota Langsa Usman Abdullah meresmikan 50 unit kios di Pasar Tradisional Langsa Baro, Selasa (31/5). Harapannya, peresmian pasar itu akan menstimuli perekonomian di wilayah barat Kota Langsa.

“Kita berharap masyarakat bisa terus mengembangkan ekonominya dengan adanya pasar ini. Peluang ini harus bisa dimanfaatkan.

Kita berharap pasar ini akan memutar roda perekonomian di wilayah ini,” ujar Usman.

Usman menekankan agar semua pihak bisa bekerjasama memajukan pasar tersebut.

Khususnya, kepada Kadis Koperindang dan UKM serta camat harus proaktif mencari pe-

luang dan bekerjasama dengan sejumlah asosiasi pedagang.

Pada bagian lain Usman mengatakan, untuk tahun pertama pasar ini digratiskan kepada pedagang. ”Namun, setelah pasar maju dan berkembang, baru kita ambil retribusi untuk pendapatan daerah. Kini hanya listrik dan air yang mereka bayar sendiri,” ungkapnya.

Pembangunan pasar tradisional di Gampong Gedubang Aceh, Langsa Baro, menelan biaya lebih dari Rp5 miliar. Karenanya Pemko Langsa berharap, pasar itu bisa menjadi pusat perekonomian masyarakat.(YS)

TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Medan dan Surabaya Jalin Kerjasama SURABAYA - Pemko Medan dan Pemko Surabaya menandatangani kesepakatan kerja bersama (MoU) terkait kerjasama jaringan lintas perkotaan. MoU ditandatangani Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dan Walikota Surabaya Hj Tri Rismaharini, di Kantor Walikota Surabaya, Selasa (31/5).

Kerjasama bertujuan meningkatkan pembangunan perekonomian daerah dan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat kedua kota. Itu sebabnya kerjasama yang dilakukan meliputi bidang teknologi dan informasi, pendidikan, perdagangan dan perindustrian, kebudayaan dan pariwisata, kebersihan dan pertamanan, human trafficking serta bidang strategis

lainnya.

Seperti diketahui Kota Medan dan Surabaya merupakan dua kota besar di Indonesia yang saat ini sedang berpacu melakukan pembangunan di berbagai sektor.

Ditambah lagi kedua kota memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dalam menciptakan inovasi baru, serta dapat saling mengadopsi ilmu pengetahuan, kebudayaan, teknologi dan informasi.

Eldin didampingi Asisten Pemerintahan Musadad Nasution dan Kabag Hubungan Kerjasama Rivai Nasution usai penandatanganan mengatakan, Medan sebagai salah satu kota besar merupakan pintu gerbang kemajuan Indonesia bagian barat. Atas dasar itulah arah pembangunan yang diprioritaskan Pemko Med-

an yakni meningkatkan daya saing, peningkatan SDM melalui pendidikan, perekonomian, industri, UMKM, pariwisata serta beberapa hal penting lainnya.

Usai penandatanganan MoU, kedua kota sepakat meningkatkan kerjasama yang dikuatkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama yang akan dilakukan SKPD sesuai tupoksi masing-masing.

Kabag Hubungan Kerjasama Rivai Nasution menambahkan, kerjasama ini dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian daerah dan pelayanan publik.

"Selain dengan Surabaya, Medan juga secara intens menjajaki kerjasama strategis dengan sejumlah kota besar lainnya, seperti Bandung dan Denpasar," kata Rivai.(VIN)

Wakil Walikota Medan Puji Sunatan Massal IRC MEDAN - Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution MSi mengapresiasi sunatan massal yang diadakan Irmadi Robi Centre (IRC), di Jalan Laboratorium, Kelurahan Kesawan Medan Barat, Kamis (2/6). Akhyar mengharapkan, kegiatan ini merupakan semangat kegotongroyongan dalam berbagi dan saling membantu antar sesama "Semangat kegotongroyongan ini juga merupakan sebuah jalan untuk mewujud Medan sebagai Rumah Kita. Rumah tempat saling bantu, hingga tercipta

suasana kondusif," ungkap Akhyar dalam acara yang dihadiri anggota DPR RI Irmadi Lubis dan anggota DPRD Medan Robi Barus itu.

Akhyar juga mengatakan, kegotongroyongan ini juga merupakan esensi dari berbangsa dan bernegara. Dalam semangat ini, yang berlebih membantu yang kurang, yang kurang bersedia menerima bantuan yang berlebih, dan sekaligus silaturahmi dan rasa persatuan kian kuat.

"Karena itu, Pemko Medan sangat mengapresiasi kegiatan

sunatan massal yang mencerminkan semangat kegotongroyongan ini. Kita berharap kegiatan ini tetap berlanjut dari tahun ke tahun. Selain itu, komponen masyarakat yang lain juga meneladani apa yang dilakukan Irmadi Robi Centre ini," harap Akhyar.

Dalam kesempatan itu Akhyar memberi semangat kepada seluruh anak-anak dari enam kelurahan di Kecamatan Medan Barat ditambah dua kelurahan dari Medan Helvetia yang akan disunat sekaligus menepungtawarinya.(VIN)

Kasdam IM Tutup TMMD di Tamiang ACEH TAMIANG – Personel TNI AD dari Kodam Iskandar Muda yang melakukan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), dilaporkan telah selesai membangun jalan antar desa di Aceh Tamiang sepanjang 3,5 kilometer. Jalan tersebut menghubungkan Kampong Paya Meta dengan Kampong Alu Lhok, Kecamatan Karang Baru.

TMMD dimulai 3 Mei dan berakhir Rabu (1/6) kemarin Penutupan TMMD tersebut dipimpin Kasdam Iskandar Muda

Brigjen (TNI) Moch Fahruddin, dengan Komandan Upacara Mayor (Inf) Luthfi Hadi, di Kampong Paya Metah.

Selain membangun sarana fisik, juga dilakukan kegiatan nonfisik seperti sosialisasi bahaya narkoba, penyuluhan hukum, kesehatan, kamtibmas, bahaya ISIS, penyuluhan pertanian, perikanan, perternakan, dan perkebunan, pembagian sembako kepada warga, serta peninjauan terhadap jalan yang sudah dibangun.

Kasdam IM Brigjend (TNI)

Moch Facruddin yang membacakan amanat KASAD pada penutupan itu mengatakan, para prajurit, pemda, dan segenap komponen masyarakat telah bekerjasama dengan dilandasi semangat kegotongroyongan dan kemanunggalan, telah menyelesaikan program TMMD ke-96 selama satu bulan.

“TMMD merupakan salah satu upaya TNI AD dalam memperkuat pemberdayaan ketahanan masyarakat sebagai potensi kekuatan wilayah,” ujarnya.(YS)

Ketua PKK Medan Hadiri Fashion Show Batik MEDAN - Ketua PKK Medan yang juga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Hj Rita Maharani Dzulmi Eldin, didampingi Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Medan Lisa Babe serta Retno Indrayani Fitrius menghadiri "Beautiful Indonesia Trunk Show

By Batik Chic", Selasa (31/5), di Hotel Grand Aston Medan.

Fashion show ini diikuti para

ibu dari berbagai profesi di Kota Medan dengan desainer nasional dari Jakarta, Novita Yunus, yang menampilkan sejumlah koleksi batik. Pegelaran ini mendapat sambutan hangat baik oleh Ketua PKK Kota Medan serta para pengunjung lainnya.

Pagelaran menampilkan sejumlah model yakni, model Batik Jambi dipadu nuansa Lebaran, model kebaya yang dipadu

dengan Batik Jambi, parade batik chic, serta parade pagelaran seluruh model koleksi dari hasil rancangan desainer nasional.

Fashion show ini diakhiri dengan saling tukar cenderamata dari desainer nasional, Novita Yunus, dengan Ketua TP PKK Kota Medan yang juga Ketua Dekranasda Kota Medan dan dilanjut dengan foto bersama.(VIN)

Wakil Gubernur Aceh yang juga Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) H Muzakir Manaf saat berkunjung ke kantor sebuah media, di Meunasah Manyang Pagar Air, Ingin Jaya, Aceh Besar.

Mualem Gandeng TA Khalid BANDA ACEH - Pertanyaan besar tentang siapa yang akan dipilih Muzakir Manaf atau Mualem sebagai calon wakil gubernur, akhirnya terjawab. Rabu (1/6) malam, di Markas Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), Mualem secara resmi mengumumkan TA Khalid yang akan mendampinginya pada Pilkada 2017.

Informasi itu disampaikan Mualem pada konferensi pers di Kantor DPA-PA sekira pukul 22.10 WIB. “Dengan mengucapkan Bismilllahirrahmanirrahim, hari ini tanggal 1 Juni 2016, saya nyatakan wakil saya untuk maju pada Pilkada 2017 adalah Saudara Ir TA Khalid,” ujar Mualem.

Pernyataan Mualem tersebut langsung disambut teriakan takbir

Insan Pers Mitra Kerja Polisi LANGSA – Kapolres Langsa AKBP Iskandar ZA SIK didampingi Wakapolres Kompol Hadi Saeful Rahman SIK dan jajaran, bersama wartawan menggelar coffe morning di sebuah cafe di Langsa, Selasa (31/5). Kapolres mengharapkan dukungan wartawan dengan menjalin komunikasi yang baik antara Polri dan wartawan.

“Hubungan antara wartawan dan kepolisian sudah cukup baik.

Untuk itu Polres Langsa membuka ruang kritik dan saran untuk membantu kinerja Polres Langsa semakin baik,” ujarnya.

Lebih lanjut Kapolres mengatakan, keberadaan wartawan tidak dapat dipisahkan dengan polisi, begitu juga sebaliknya, polisi juga membutuhkan kehadiran para wartawan. Oleh sebab itu, hendaknya kedua belah pihak saling bahu-membahu untuk membangun satu daerah dalam hal pemberitaan.

“Jadi tugas media hampir sama dengan Kepolisian yakni, pemeliharaan kamtibmas, penegakkan hukum, serta pelayanan pada masyarakat melalui pemberitaan.

Sedangkan jika terdapat kejanggalan atau permasalahan hendaknya diselesaikan dengan kedua belah pihak,” pungkasnya.

Dalam pertemuan itu, kapolres memaparkan beberapa agenda kerja yang akan dia prioritaskan dalam menjalankan tugas, salah satunya menjaga situasi keamanan menjelang Bulan Suci Ramadan dan pilkada. Selain itu masalah kejahatan lain, seperti curanmor dan narkoba. Di depan para wartawan, kapolres mengatakan, pemberitaan yang sudah akurat harus tetap berimbang.(YAN)

dari sejumlah pengurus dan anggota KPA/PA yang hadir dalam konferensi pers. “Allahu akbar, Allahu akbar, hidup Partai Aceh, hidup Partai Aceh,” teriakan menggema.

Pada kesempatan itu, Mualem mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk kepada wartawan yang telah bersedia menunggu pengumuman resmi.

Ditanya lebih lanjut apa alasan Mualem memilih TA Khalid sebagai calon wakilnya, dia menyebutkan selama ini TA Khalid bisa diajak berbincang dan selalu mau berdiskusi apa pun masalah yang dihadapi. Mualem juga menyebutkan, ada kesesuaian visi dan misi antara dirinya dengan TA Khalid.

Selain itu, sebut Mualem, pen-

etapan TA Khalid sebagai wakilnya juga sebagai bukti bahwa dirinya ingin membangun Aceh bersama-sama. Menurut Mualem, kebersamaan kunci utama mewujudkan Aceh yang lebih baik lagi ke depan. “Dibutuhkan kebersamaan untuk membangun Aceh dan saya sengaja melibatkan Kaolisi Aceh Bermartabat (KAB),” tutur Mualem.

Ketua DPA PA itu menambahkan, penetapan TA Khalid sebagai wakilnya telah melewati proses panjang dan musyawarah internal dengan semua partai pengusung dan semua tim pemenangan. Selama ini, kata Mualem, ia juga melirik sejumlah nama dari berbagai kalangan seperti akademisi, ulama, dan kalangan lainnya.

“Setelah saya tahajjud, Allah

menghendaki bahwa Saudara TA Khalid lah sebagai wakil saya dan ini juga keputusan kita bersama, disetujui semuanya,” kata Mualem.

Mualem kemudian menegaskan, keputusan penetapan TA Khalid sebagai wakilnya itu telah disetujui secara internal KPA/PA, partai nasional, dan semua pendukung. Ia juga menyebutkan, semua parnas telah memberi dukungan kecuali Partai Golkar.

“Saya tegaskan ini untuk kebersamaan, jadi tidak ada masalah dan semuanya telah menerima keputusan ini. Ke depan kita akan bekerja semaksimal mungkin,” sebut Mualem seraya menambahkan belum ada akronim yang ditetapkan untuk pasangan Mualem-TA Khalid.(YAN)

Peringati Isra' Mi'raj, Gampong Meurandeh Gelar Lomba Keagamaan LANGSA - Warga Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Jumat pekan lalu memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Acara, di Mesjid Nurul Hidayah desa setempat, dihadiri ratusan warga beserta undangan lainnya.

Selain acara pokok yaitu ceramah oleh Ustaz Tarmizi, panitia lomba keagamaan juga mengumumkan para pemenang. Sedangkan acara keagamaan itu sendiri sudah dilaksanakan dua hari sebelum acara Isra’ Mi’raj.

Pada kesempatan itu juga Keuchik Gampong Meurandeh Rusdi memberikan santunan kepada puluhan warganya yang jompo, fakir miskin serta anak yatim.

Kepada para santunan diharapkan jangan dilihat dari nilainya.

"Namun kebersamaan para aparat gampong dengan warganya sekaligus menyambut Bulan Suci Ramadhan yang telah di ambang pintu, ungkap Rusdi.

Pada acara pokok Ustaz Tarmizi memaparkan panjang lebar tentang sejarah perjuangan Nabi Muham-

mad Saw ketika Isra’ Mi’raj.

Dua hari sebelumnya, para remaja mesjid menggelar acara keagamaan di mesjid setempat yaitu Hafiz Qur’an, lomba azan, lomba membuat kaligrafi, kumpulan do’a serta lomba dakwah. Dewan juri direkrut dari guru diniyah.

Keuchik Meurandeh Rusdi dalam sambutan ketika membuka kegiatan mengatakan, perlombaan dalam bidang keagamaan bertujuan mendidik sekaligus memotivasi agar selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.(YAN)

Keluarga Besar P2K Peringati Isra Mi’raj MEDAN - Sebentar lagi kita akan memasuki Bulan Suci Ramadhan 1437 H, untuk itu saya berharap kepada saudara-saudara yang Muslim PNS P2K Kota Medan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dan bagi PNS non-Muslim dapat menghargai saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah Puasa Ramadhan.

Hal ini disampaikan Kadis Pencegah Pemadam Kebakaran (P2K) Medan Drs Marihot Tampubolon pada peringatan Isra Mi’raj Keluarga Besar P2K Kota Medan, Rabu (1/6), di Jalan Candi Borobudur.

Marihot mengaku sedih, selama ia menjadi Kadis P2K, setiap tahun tetap dilaksanakan peringatan-peringatan hari keagamaan termasuk Isra Mi’raj. "Namun peserta yang mengikuti

peringatan Isra Mi’raj semakin lama semakin berkurang, bahkan kita anjurkan lagi bagi non-Muslim agar turut di acara Isra mi’raj biar lebih ramai kelihatan,” ungkap Marihot.

Dikatakannya, tema Isra Mi’raj tahun ini “Mari kita tingkatkan iman dan taqwa. ”Artinya melalui peringatan Isra Mi’raj mari kita tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga semua pekerjaan dapat kita lakukan dengan ridhoNya," kata Marihot.

Al-Ustad Samin Pane, dalam ceramahnya menyampaikan, bahwa dalam kehidupan harus ada remnya. "Diibaratkan mobil baru dan mewah, bila tidak ada remnya, kita pasti tidak mau naik mobil tersebut, karena takut tabrakan.

Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memakai rem kehidupan yaitu iman dan taqwa. Iman dan taqwa ini akan melahirkan empat sifat yaitu ikhlas, sabar, rasa syukur, dan do’a. Mudah-mudahan bila kita sudah memiliki empat sifat ini kita akan selamat dunia akhirat,” ujar Samin Pane.

Sebelumnya, Ketua panitia Drs H Syafrin Nasution dalam sambutannya mengatakan, maksud peringatan Isra Mi’raj untuk meningkatkan kualitas kerohanian para pegawai Dinas P2K Medan sekaligus membangun silaturrahmi antara sesama PNS maupun PHL. Hadir Ketua Dharma Wanita P2K Medan Herlina Boru Tinambunan serta para anggota Dharma Wanita P2K Medan. (VIN)

GANDENG BUMD ACEH

Eldin Ajak Umat Islam Medan Makmurkan Masjid MEDAN - Ribuan Umat Muslim dari seluruh penjuru Kota Medan menghadiri peringatan Israk Miraj Nabi Besar Muhammad SAW sekaligus menyambut datangnya Bulan Suci Ramadan 1437 H di halaman Masjid Agung Medan Jalan Diponegoro Medan, Kamis (2/6).

Peringatan Israk Miraj berlangsung penuh khidmat, seluruh jemaah antusias mendengarkan tausiah yang disampaikan Al Ustadz Taufiqurahman dari Jakarta. Apalagi dalam siraman rohaninya, ustad yang terkenal dengan pantunnya itu mengupas tentang penyebab Umat Muslim masuk neraka.

Terkait shalat 5 waktu, Taufiqqurahman langsung memaparkan apa dosa yang akan diterima jika Umat Muslim

dengan sengaja meninggalkannya. Bagi yang meninggalksan Shalat Subuh, Taufiqqurahman mengatakan Allah SWT akan menenggelamkan ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun hitungan akhirat, dimana 1 tahun hitungan akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia.

Selanjutnya bagi yang meninggalkan Shalat Dzuhur, jelas Taufiqqurahman, dosanya sama seperti membunuh 1.000 Orang Muslim. Lalu, tidak Shalat Ashar, dosanya sama dengan menghancurkan Ka’bah.

Kemudian bagi yang sengaja meninggalkan Shalat Maghrib, dosanya sama seperti berzinaa dengan ibu atau bapak sendiri.

“Sedangkan bagi yang meninggalkan Shalat Isya, Allah SWT akan berseru kepada

mereka, 'Hai orang yang meninggalkan Shalat Isya, bahwa Aku tidak lagi ridha engkau tinggal di bumi Ku dan menggunakan nikmat-nikmat Ku, segala yang digunakan dan dikerjakan adalah berdosa kepada Allah Ta’ala',” tegas Taufiqurrahman.

Sebelumnya tausiah dimulai, Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi mengingatkan bahwa esensi peringatan Israk Miraj dapat dilihat dari turunnya perintah shalat melalui Rasullah SAW, dimana salah satu pemaknaannya memerintahkan kepada seluruh Umat Islam untuk senantiasa memakmurkan masjid dan senantiasa berbuat kebajikan.

“Untuk itu saya mengajak semua untuk bersama-sama terus membangun dan memak-

murkan masjid, salah satunya mendukung pembangunan Masjid Agung Medan yang saat ini tengah berlangsung, sehingga kita dapat terus mengembangkan peradaban dan kebudayaan Islam yang mengede[pankan perdamaian, keadilan, keseimbangan, toleransi dan persamaan yang bertumpu kepada Konsep Rahmatan Lil Alamin (Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam),” kata walikota.

Di samping itu bilang Eldin, Pemko Medan bersama masyarakat juga melaksanakan ritual keagamaan seperti Safari Jumat, Safari Subuh, Maghrib Mengaji. “Ini semua menjadi spirit utama kita dalam membangun masa depan Kota Medan yang kita cintai dan banggakan bersama ini,” ungkapnya.(VIN)

7

KPK POS E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

POLITIK

SUMUT ACEH

Birokrasi Bersih Tonggak Utama Wujudkan Nisel Maju NIAS SELATAN - Untuk mewujudkan masyarakat Nisel sejahtera dan maju, mengawali kepemimpinan Bupati Dr Hilarius Duha SH MH dan Wabup Sozanolo Ndruru selama lima tahun ke depan, langkah awal yang diambil adalah melakukan penataaan birokrasi pemerintahan dan birokrasi keuangan.

Hal ini disampaikan Sozanolo Ndruru saat ditemui di kantornya, Jalan Langundri KM 5, Telukdalam, Kamis (2/06).

Sozanolo menjelaskan, usai dilantik pada 22 April lalu, langkah awal yang dilakukan mereka yakni pembenahan birokrasi pemerintahan dan keuangan yang berkualitas serta bersih.

"Organisasi SKPD yang dirampingkan pejabat lama membuat kita mengalami kendala dalam hal program kerja atau pembangunan. Soalnya, beberapa program tidak sikron antara penggunaan keuangan dengan kerja. Misalnya, pariwisata yang sebelumnya merupakan sebuah dinas dan saat ini sudah digabungkan ke dinas kelautan dan perikanan dengan status hanya sebuah bidang, mengakibatkan penyerapan dana bersumber dari pusat, terkendala. Sebab, dalam pembuatan kop surat saja harus kop dinas kelautan, perikan-

Petugas Satpol PP memasang stiker berisi informasi Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (31/5). Pemasangan stiker berisi sosialisasi Perda tersebut dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia.

Wakil Bupati Nisel Sozanolo Nduru an, perhubungan, pariwisata dan budaya. Sementara yang kita surati kementerian pariwisata yang merupakan lembaga berdiri sendiri. Jadi nggak sinkron," paparnya.

Katanya, pihaknya akan melakukan perubahan kembali organisasi SKPD. Namun saat ini belum dilakukan karena menunggu perubahan PP tentang organisasi SKPD. "Untuk memaksimalkan program pemda, kita berencana melakukan perubahan SKPD yang sudah dirampingkan. Jadi, kita menunggu perubahan PP dulu tentang organisasi SKPD," ujarnya.

"Kita akan menempatkan orang-orang birokrasi sesuai keahl-

iannya. Artinya, penempatan disesuaikan dengan basic pendidikan dan kinerja. Saat ini, masih belum bisa kita lakukan hal itu, karena dibatasi dengan aturan," sebutnya.

Dengan tidak mengesampingkan potensi lain, kata dia, pariwisata, kelautan, dan perikanan harus dimaksimalkan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Sozanolo berharap agar PNS sebagai abdi negara bekerja tanpa beban dengan jujur, melayani dan sederhana serta tidak bersungut-sungut.

"Kita optimis, bahwa semua PNS di lingkungan Pemda Nisel bisa bekerja dengan baik," tukasnya.(HAL)

Pemadaman Listrik di Nias Dipastikan tak Terjadi NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM pastikan janji Direktur PLN, listrik di Kepulauan Nias tidak terjadi pemadaman. Hal ini disampaikan Bupati Nias saat berkunjung ke lokasi PLTD milik PLN di Gunungsitoli Idanoi, kemarin.

Bupati Nias didampingi Wakil Bupati Arosokhi Waruwu SH MH bersama Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli SE MM, Dandim 0213/Nias Letkol Inf Luhut Bernandus Sidabariba, Kepala BNN Gunungsitoli Kompol Faduhusi A Zendrato, dan Sekda Gunungsitoli Edison

Ziliwu.

Dalam kunjungan itu, Bupati Nias diterima Direktur Operasional PLN Indonesia Wilayah Barat Padang Dirgan dan Manajer Bidang Teknik PLN Wilayah Sumut Budiono. Pada kesempatan itu Bupati Nias menyampaikan hasil pertemuan dengan Direktur PLN di Kantor Menkopolhukan, Selasa (17/5), di Jakarta.

"Bahwa PLN di Kepulauan Nias tidak ada pemadaman listrik seperti dikhawatirkan masyarakat terkait surat terbuka pihak APR (American Power

Rental) kepada publik, bahwa akhir Bulan Mei akan mematikan seluruh mesin milikinya," katanya.

PLN pun menanggapi bahwa apa yang disampaikan Direktur PLN, bahwa benar pemadaman listrik di Kepulauan Nias tidak akan terjadi. PLN telah mengambil langkah-langkah dengan menyiapkan mesin-mesin untuk segera dioperasikan, di Idanoi.

Bupati Nias menegaskan kiranya hal ini benar-benar menjadi perhatian PLN Area Nias dan komit dengan janji.(YAGI)

Pemkab Nias Laksanakan Rakor Bidang Pembangunan NIAS - Pemkab Nias melaksanakan Rakor Bidang Pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2016 dipimpin Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM. Hadir Sekda Drs F Yanus Larosa MAP, para kepala SKPD, dan camat se-Kabupaten Nias, di Ruang Oval Lantai III Kantor Bupati Nias, Senin kemarin.

Bupati Nias mengatakan, rapat bertujuan menyatukan pemahaman terkait kondisi aktual daerah, kebijakan, dan prioritas agenda kegiatan, mengidentifikasi masalah secara obyektif dan terbuka serta mencari solusi secara bersama dan secara komprehensif atas kendala yang dihadapi.

Berdasarkan evaluasi melalui laporan realisasi pelaksanaan

APBD Nias TA 2016, sampai keadaan April 2016, penyerapan anggaran masing-masing SKPD masih rendah. Terkait hal tersebut Bupati Nias menegaskan kepada seluruh kepala SKPD, agar segera mengambil langkah-langkah kongkrit serta komitmen untuk mendorong percepatan pencapaian kinerja sesuai target pada dokumen perencanaan dan anggaran 2016.

Bupati mengingatkan, pimpinan SKPD harus mempedomani Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya sehingga dapat terlaksana secara tepat waktu sesuai dengan mekanisme, standar, prosedur serta ke-

tentuan yang berlaku.

Kemudian melakukan monitoring ke lokasi perkerjaan mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan dan kepala SKPD senantiasa mengingatkan seluruh personil PNS pengelola kegiatan untuk meneliti seluruh kelengkapan dokumen administrasi secara berjenjang.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemkab Nias, setiap pimpinan SKPD selaku pengguna barang agar mengawasi dan bertanggungjawab penuh atas barang milik daerah yang telah tercatat sebagai aset di masing-masing SKPD.(YAGI)

Wakil Walikota Buka Gebyar Pendidikan Kota Medan MEDAN - Pendidikan bukan hanya sebagai kegiatan program saja tetapi sebuah gerakan dan budaya yang dibangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan yaitu sekolah, murid, guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan masyarakat, baik keluarga, LSM, pengusaha serta lembaga lainnya. Kompenen tersebut di atas merupakan pelaku-pelaku pendidikan dan kebudayaan yang seharusnya saling bersinergi serta saling memberikan peran guna akselerasi pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan.

Hal ini dikatakan Wakil Walikota Medan Ir Ahkyar Nasution saat membuka Gebyar Pendidikan Kota Medan 2016 dalam rangka peringatan hari lahirnya Pancasila, Rabu (1/6), di Lapangan Merdeka Medan.

Hadir mewakili Dandim 0201/

BS Danramil Medan Kota Mayor Kav Setia Budi, mewakili Polresta Medan Kanit Intel Polsek Medan Barat AKP Uli Lubis, Ketua Komisi B DPRD Medan Suryanto, pemerhati pendidikan, para kepala sekolah dan para pendidik serta tenaga pendidikan.

Melalui gebyar pendidikan Ahkyar mengajak semua para pelaku pendidikan dan kebudayaan untuk mengambil peran dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan dengan berlandaskan pada semangat gotong royong dan saling bahu-membahu. “Mari kita jadi bagian dari ekosistem pendidikan dan kebudayaan itu sendiri, bergerak bersama dan saling bersinergi,“ ujarnya.

Ahkyar yakin dengan gerakan dan semangat gotong royong dapat mewujudkan cita-cita tersebut, sehingga nantinya Kota Medan

dapat menjadi kota pendidikan, kota layak bagi anak atau generasi muda serta menjadi pusat pendidikan secara regional.

Kadis Pendidikan Medan Drs Mara Sutan Siregar melaporkan, gebyar pendidikan merupakan salah satu upaya pencitraan pendidikan. Melalui kegiatan ini dapat mempromosikan pendidikan sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran umum tentang pendidikan khususnya di Kota Medan.

Gebyar pendidikan berlangsung dari 1 sampai 4 Juni 2016 di Lapangan Merdeka Medan terdiri dari 48 stand dengan kegiatan kirab paskibra tingkat SMA/SMK, festival eskul tingkat SMA/SMK, festival tari kreasi daerah tingkat SD, pentas seni siswa tingkat TK, lomba desain dan presentasi power point tingkat SMP, dan lomba tari komando tingkat SMP.(VIN)

158 PNS Jajaran Pemko Medan Diambil Sumpah MEDAN - Sebanyak 158 PNS Pemko Medan diambil sumpah dan janjinya, Selasa (31/5), di Balai Kota Medan, terdiri dari dari pegawai yang sudah lama diangkat jadi PNS, namun belum melaksanakan pengangkatan sumpah dan janji, serta PNS dari Katagori-1 yang bertugas yang sudah menyelesaikan prajabatan.

Pengambilan sumpah dan janji dilakukan Walikota Medan di-

wakili Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riswan SH, disaksikan Kabid Disiplin dan Kesejahteraan BKD Harun Ismail Sitompul, dan Kasubbag Keuangan BKD Imran SH. Untuk 2016 pengambilan sumpah telah dilaksanakan tiga gelombang dan akan dilakukan pada 2017 bagi PNS dari K-1 dan K-2 dengan syarat apabila mereka telah melaksanakan prajabatan.

Sekretarsi BKD mengatakan,

ITM Bangga Jadi Pelaksana Lokasi Ujian SBMPTN MEDAN - ITM ditunjuk sebagai lokasi tes ujian tertulis Seleksi Masuk Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2016. Selain itu juga ada di Sektor Perguruan Yaspendhar terdiri dari delapan lokasi yang ada di sekitarnya.

Kordinator Bidang Humas Sosialisasi dan Humas Ujian tertulis SBMPTN 2016, Panlok 14 Medan Bisru Hafi SSos kepada wartawan mengatakan, ujian juga di Pusat Sektor Fakultas Kedokteran USU terdiri dari 27 Lokasi yang ada disekitarnya kelompok Saintek dan Kelompok Soshum dengan pusat sektor FIK Unimed terdiri 25 lokasi.

Untuk itu, Bisru mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah terbina selama ini khususnya kepada ITM yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada para peserta ujian tertulis SBMPTN untuk melakukan tes ujian masuk.

Kepala Biro Humas ITM Vivahmi SH MSi merasa bangga karena mendapat kesempatan dan kepercayaan untuk mengadakan ujian SBMPTN yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, khususnya di Panlok 14 Medan. "Alhamdulillah ITM dipercaya baik USU maupun Unimed untuk melaksanakan ujian tertulis SBMPTN selama setengah hari," tambahnya.

Bagi ITM, tambah Vivahmi, pelaksanaan ujian tulis SBMPTN merupakan bagian dari promosi menjelang penerimaan mahasiswa baru Tahun 2016 dengan membagikan brosur kepada peserta yang mengikuti SBMPTN di ITM.(FER)

pengaturan pelaksanaan sumpah dan janji PNS ditegaskan dalam UU No 8/1974 tentang pokokpokok kepegawaian, Lembaran Negara 1974 No 55, Tambahan Lembaran Negara No 3041 pasal 26 dan UU No 43/1999 tentang perubahan atas UU No 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

“Sumpah dan janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan

larangan yang ditentukan, dan ikrar ini diucapkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa,“ ujar Riswan.

Menurutnya, dengan adanya sumpah dan janji ini adalah salah satu upaya menjamin di dalam pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bersikap ikhlas, jujur dan penuh tanggung jawab.(VIN)

KAMMI ITM Gelar Training Jurnalistik MEDAN - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ITM se-Kampus Harmoni menggelar Training Jurnalistik 2016 dengan tema “Mengembangkan Potensi Dalam Bidang Kejurnalistikan Dengan Progresif Dan Kreatif Sebagai Energi Un t u k Negeri", Senin pekan lalu di Aula Dir 401 Kampus ITM Medan, selama dua hari diikuti mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

Narasumber adalah Mirsyad Simamora SPd dengan "Teknik Publikasi" dan Ari Muzakki dengan materi "Jurnalisme Warga

(Citizen Journalism)" dan "Jurnalisme Investigasi". Training diisi materi teknik jurnalistik dan kehumasan oleh Ibnu Hafizh dan Yan Azhar Pane dengan materi retorika.

Ketua Panitia Nahdo Azman mengatakan training untuk mengasah ketrampilan mahasiswa dalam bidang jurnalistik dan kehumasan. Hal ini sangat penting karena mahasiswa merupakan komponen penting bangsa dalam membangun peradaban.

“Banyak hal positif bidang kemahasiswaan yang perlu diketahui publik. Apalagi mahasiswa memiliki bidang ilmu yang mumpuni secara formal. Tentu

akan sangat berguna ketika mahasiswa menguasai jurnalistik dan kehumasan sehingga dengan perkembangan teknologi yang ada bisa mengkampanyekan melek media,” ujarnya.

Salah satu peserta, Taufik Hidayat mengungkapkan bahwa training jurnalistik ini sangat membantu mahasiswa untuk mempublikasikan kegiatan kampus maupun diluar kampus sehingga bisa diketahui publik. Hal yang sama juga disampaikan Khairunnisya Tambunan, salah satu peserta dari Kampus Universitas Muslim Nusantara Medan, yang merasa tertarik dan antusias mengikuti kegiatan ini.(FER)

Walikota Beri Bantuan Beasiswa Kepada Pujakesuma MEDAN - Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menerima audiensi DPP Pujakesuma di Rumah Dinas Walikota Medan Jalan Jendral Sudirman, Senin (30/5). Pujakesuma merupakan organisasi pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat Jawa di bidang pendidikan, ekonomi dan tenaga kerja dalam proses perkembangan Kota Medan.

H Suherdi selaku Sekretaris Umum DPP Pujakesuma menyampaikan, selain bersilaturahmi pertemuan ini dalam rangka meminta dukungan dan partisipasi Walikota Medan dalam memberikan bantuan

beasiswa serta memberitahukan rencananya DPP Pujakesuma akan membuat punggahan atau buka bersama.

“Kami meminta partisipasi Walikota Medan untuk memberikan bantuan beasiswa kepada siswa-siswi kami yang memiliki kendala biaya kuliah agar mereka tidak di-DO. Awalnya kami memiliki 34 siswa-siswi, namun saat ini yang bertahan tinggal 31. Sebentar lagi mereka diwisuda, untuk itu kami minta partisipasi walikota memberikan bantuan beasiswa,” ungkap Suherdi.

“Punggahan merupakan sambutan yang biasanya dilaku-

kan menjelang Bulan Suci Ramadhan, bersyukur atas datangnya bulan penuh rahmat dan berkah. Ke depan kami berencana akan membuat punggahan atau buka bersama,” tambah Suherdi.

Menanggapi hal tersebut, Eldin sangat mengapresiasi dan merespon hal tersebut dengan langsung memberikan bantuan beasiswa kepada DPP Pujakesuma.

“Ini merupakan zakat dan semoga tidak ada lagi generasi penerus bangsa di Kota Medan ini yang putus sekolah karena terkendala biaya sekolah,” ungkap Eldin.(VIN)

PELAPORAN DANA BOS

Rektor Lantik Wakil Dekan dan Direktur RS USU MEDAN- Rektor USU Prof Dr Runtung SH MHum melantik wakil dekan 15 fakultas Periode 2016-2021, Kamis (2/6), di Gelanggang Mahasiswa USU. Turut dilantik Direktur dan Direksi Rumah Sakit Pendidikan USU, Kepala Pusat Sistem Informasi, Kepala dan Wakil Kepala Perpustakaan.

Demikian disampaikan Humas USU Bisru Hafi SSos MSi selepas acara pelantikan tersebut.

Dalam sambutannya, rektor berharap USU segera berbenah menyelesaikan beberapa program yang telah disusun.

"Terutama sekali berkaitan dengan program peningkatan akreditasi yang memang menjadi prioritas pertama," ungkap rektor.

Rektor menuturkan, bila program kerja dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan ikhlas, maka segala persoalan akan mudah diselesaikan. Dia berharap, kepemimpi-

nan baru pada seluruh jajaran unit kerja USU akan mencapai target kinerja.

Para wakil dekan yang dilantik adalah, Wakil Dekan I FISIP USU Husni Thamrin SSos MSP, Wakil Dekan II Muhammad Arifin Nasution SSos MSP, dan Wakil Dekan III Dra Rosmiani MA. Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Dra Nurmaini MKM PhD, Wakil Dekan II Ir Indra Chahaya S MSi, dan Wakil Dekan III Prof Drs Heru Santosa MS PhD. Fakultas Kedokteran, Wakil Dekan I Dr dr Imam Budi Putra SpKK, Wakil Dekan II dr Zaimah Z Tala MS SpGK, dan Wakil Dekan III Dr dr Dina Keumala Sari MGizi SpGK. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Dr Saidin SH MHum, Wakil Dekan II Puspa Melati Hasibuan SH MHum, dan Wakil Dekan III Dr Jelly Leviza SH MHum. Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Dr Ir Hamidah

Hanum MP Wakil Dekan II Dr Ir Jonatan Ginting MS, dan Wakil Dekan III Dr Ir Tavi Supriana MS. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prof Dr Prihatin Lumbanraja SE MSi, Wakil Dekan II Drs Hasan Sakti Siregar MSi Ak, dan Wakil Dekan III Dr Arlina Nurbaity Lubis SE MBA. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Gigi Prof Sondang Pintauli drg PhD, Wakil Dekan II Rini Octavia Nasution drg MKes SpPerio, dan Wakil Dekan III Mohammad Zulkarnain drg MKes. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya Prof Drs Mauly Purba MA PhD, Wakil Dekan II Dra Heristina Dewi MPd, dan Wakil Dekan III Prof Dr Ikhwanuddin Nasution MSi. Wakil Dekan I FMIPA Dr Nursahara Pasaribu MSc, Wakil Dekan II Drs Pengarapen Bangun MSi, dan Wakil Dekan III Saharman Gea SSi MSi PhD. Wakil Dekan I Fakultas

Farmasi Dr Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan SSi MSi Apt, Wakil Dekan II Khairunnisa SSi MPharm PhD Apt, dan Wakil Dekan III Marianne MSi Apt. Wakil Dekan I Fakultas Psikologi Eka Danta Jaya Ginting SPsi MA, Wakil Dekan II Ferry Novliadi SPsi MSi, dan Wakil Dekan III Rika Eliana MPsi Psikolog.

Wakil Dekan I Fakultas Keperawatan Sri Eka Wahyuni SKep Ns MKep, Wakil Dekan II Cholina Trisa Siregar SKep Ns MKep, dan Wakil Dekan III Dr Siti Saidah Nasution SKp MKep SpMat. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Komputer Dr Elviawaty Muisa Zamzami ST MT MM, Wakil Dekan II Mohammad Fadly Syah Putra MSc, dan Wakil Dekan III Maya Silvi Lidya BSc MSc. Wakil Dekan I Fakultas Kehutanan Dr Rudi Hartono SHut MSi, Wakil Dekan II Dr Samsuri SHut MSi, dan Wakil Dekan III Dr Apri Heri Iswanto SHut MSi.(FER)

13

KPK POS E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

Suara KPK KPK Dalami Transaksi Marwan dan Cak Imin Dari Nazaruddin

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Anak Buah Jaksa Agung Ungkap Soal Suap Bupati Subang ke KPK JAKARTA— Kepala Kejaksaan Negeri Subang Chandra Yahya Welo hari ini diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan tersebut, Chandra mengaku telah mengungkapkan semua hal yang diketahui mengenai kasus suap Bupati Subang Ojang Sohandi.

Kendati demikian, dia enggan menjelaskan apa saja yang dia beberkan ke penyidik lembaga antirasuah. “Tanya ke penyidik,” singkat Chandra, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/6).

Tapi sayangnya, anak buah Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ini mengaku tidak tahu saat ditanya mengenai dugaan pemberian gratifikasi Bupati Ojang, lantaran baru saja menjabat sebagai Kajari.

“Nggak tahu. (Saya) baru dua bulan menjabat,” kata dia.

Soal gratifikasi ini ditanyakan ke Chandra, karena memang ada

tudingan soal pemberian hadiah dari Ojang ke beberapa pihak.

Ojang sendiri diduga tengah mencoba mengamankan perkara korupsi yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Seperti diketahui, Ojang ditetapkan sebagai tersangka melalui operasi tangkap tangan KPK terhadap Jaksa Kejaksan Tinggi Jawa Barat Deviyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo.

Selain itu KPK juga menangkap Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Subang, Jajang Abdul Holik dan istrinya Lenih Marliani.

Ojang melalui Lenih memberikan sejumlah uang sebesar Rp528 juta kepada jaksa Deviyanti. Uang suap itu diberikan agar Ojang tak terjerat dalam perkara korupsi dana Jamkesmas serta tidak menuntut hukuman yang berat terhadap terdakwa Jajang.(IN/BBS)

Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Siap Dilimpahkan Tanjung Selor - Beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Selor secara berangsur mulai menunjukkan titik terang. Salah satunya, dugaan Tipikor terkait pembangunan masjid Al Amin Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

Walaupun belum membeberkan secara detil terkait kasus tersebut, namun Kepala Kejari Tanjung Selor, Gunawan Wibisono menegaskan dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor untuk segera disidangkan.

“Sekarang ini sudah disusun dakwaannya. Jadi semua yang dibutuhkan itu sudah disiapkan untuk dilimpahkan,” ujar Gunawan Wibisono saat ditemui Radar Kaltara usai menghadiri acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan di Gedung Serbaguna Pemprov Kaltara, kemarin (1/6).

Menurut Gunawan, pelaksana dari kegitan pembangunan rumah ibadah tersebut dalam kegiatannya, diduga memanipulasi pertanggungjawaban dengan cara mengisi sendiri angka-angka pada nota usai mendatangi toko penyedia bahan bangunan tempatnya membeli material.

“Nah, hal yang dilakukannya itu bertentangan dengan kaidah pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan standar

yang ada,” bebernya seraya menambahkan jika tak ada aral, maka kasus yang menyebabkan kerugian negara sekira Rp 200 miliar itu sudah bisa dilimpahkan.

Sementara, kasus lain yang juga ditangani oleh pihaknya seperti retribusi tambat bongkar muat kapal di Pelabupan Kayan I Tanjung Selor yang melibatkan seorang oknum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Bulungan juga masih terus berproses.

“Untuk kasus yang satu ini (tambat bongkar muat) masih dalam perhitungan, karena banyak manipulasinya,” jelasnya.

Dalam hal tersebut, pihaknya juga menghadirkan bendahara dari kegiatan yang menyebakan kerugian negara hingga mencapai miliaran rupiah itu. Sementara ini pihaknya terus melakukan perhitungan sendiri terkait dengan jumlah kerugian yang dialami atas kasus tersebut. “Sedangkan untuk potensi pertambahan tersangka itu selalu ada,” tegasnya.

Adapun terkait perhitungan yang sudah dilakukan di lapangan, dirinya mengaku untuk yang dilakukan saat ini adalah mencocokkan jumlah temuan. Hal itu dilakukan untuk menghindari kegagalan di pengadilan adanya selisih jumlah perhitungan.

“Artinya, untuk menghitung itu semua harus konkrit. Jadi kita tidak mengulang perhitungannya, tapi hanya memastikan saja,” pungkasnya.(IKC)

Petugas menggiring salah satu dari enam tersangka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Bengkulu saat tiba di Gedung KPK, Jakarta. KPK menetapkan Ketua PN Kepahiang, Bengkulu, Janner Purba, sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu yang tengah disidangkan di PN Bengkulu.

GEMAR BEBASKAN KORUPTOR

Hakim Janner Layak Dihukum Seumur Hidup JAKARTA– Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Bengkulu Janner Purba yang tertangkap tangan KPK saat menerima suap bebaskan terdakwa korupsi, layak dihukum seumur hidup. “Hakim Janner Purba yang ditangkap KPK perlu didorong divonis seumur hidup,” kata peneliti ICW, Emerson F Juntho di Jakarta, Selasa (31/5) malam.

Usulan dilontarkan, lantaran Janner dikenal sebagai “raja vonis bebas terdakwa perkara korupsi” di rekam jejaknya. Dikatakan, hukuman berat itu sekaligus diharapkan memberikan efek jera, khususnya dengan pasal 12 UU Tindak Pidana Korupsi. “Memang layak dihukum berat,” ucap dia.

Janner dan Toton diketahui kerap berpasangan dan sudah membebaskan 10 terdakwa perkara korupsi di PN Bengkulu selama periode 2015-2016. KPK juga sudah menyita mobil Toyota Fortuner milik Janner Purba.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap lima orang pada Senin (23/5) di beberapa lokasi Kepahiang Bengkulu. Dalam OTT tersebut KPK menyita uang sebesar Rp150 juta yang diberikan oleh Syafri kepada Janner setelah sebelumnya Edi memberikan Rp500 juta kepada Janner pada 17 Mei 2016 sehingga total uang yang sudah diterima Janner sekitar Rp650 juta.

Uang tersebut diberikan agar majelis hakim yang dipimpin oleh Janner Purba dengan anggota majelis Toton dan Siti Ansyiria membebaskan Edi dan Syafri selaku terdakwa yang masing-masing dituntut 3,5 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Muhammad Yunus. Vonis kasus itu rencananya akan dibacakan pada Selasa (24/5).

Kasus tersebut berawal dari Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor Z.17 XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen

RSMY mengenai Honor Tim pembina RSUD M Yunus Termasuk Honor Gubernur Bengkulu saat itu Junaidi Hamsyah.

Padahal SK itu bertentangan dengan Permendagri No 61 Tahun 2007 mengenai Dewan Pengawas yang menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak mengenal tim pembina.

KPK menyangkakan Janner dan Toton berdasarkan pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Badaruddin Amsori Bachsin disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 5 ayat 2 atau pasal

11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga diduga sebagai penerima sekaligus pemberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara Syafri Syafii dan Yunus Edi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.(IN/BBS)

MA Disarankan Buat Pengadilan Khusus Untuk Kasus Suap Hakim JAKARTA— Mahkamah Agung (MA) disarankan membuat pengadilan khusus untuk mengadili para Hakim yang tersandung kasus suap. Hal itu perlu dilakukan melihat ringannya putusan yang dijatuhi kepada para Hakim tersebut.

Pakar hukum pidana Yenti Ganarsih berpendapat, pengadilan khusus itu nantinya bisa dijadikan wadah untuk memperbaiki peradilan di tanah air. Dia menyebut, peradilan di Indonesia bobrok lantaran banyaknya Hakim yang tersangkut kasus hukum.

“Negara itu kalau penyidiknya menerima suap sudah terpuruk.

Tapi kalau sudah Hakim benar-benar terpuruk negara. Bagaimana putusan, Hakimnya yang menerima suap? Itu ringan,” tutur Yenti, Selasa (31/5).

Yenti menyarankan, untuk pengadilan khusus itu Majelis Hakimnya perlu ditentukan dengan cara yang berbeda. Harapannya, tidak ada Majelis yang merasa satu profesi, sehingga tidak mempengaruhi putusan.

“Kalau Hakim menerima suap, Majelis Hakim-nya jangan dari MA, jangan Hakim AD HOC Tipikor, tapi Hakim AD HOC. Biar putusan jangan sampai meringankan,

jeruk makan jeruk itu,” papar dia.

“Dalam hal Hakim yang menerima suap, ada penekanan tertentu. Bukan hannya dibiarkan saja.

Dari mereka sendiri ternyata hukumannya seperti itu, seharusnnya pidana maksimalkan. Kita perlu mempertanyakan ke MA,” imbuhnya.

Dia pun berharap agar Komisi III DPR RI bisa mendengar aspirasinya. Kata dia, kalau Jaksa Urip bisa dihukum 20 tahun, kenapa Hakim yang disebut ‘wakil tuhan’ malah dihukum ringan.

“Ini harus dipikirkan. Peradilannya harus khusus, bukan Hakim ad

hoc Tipikor. Dipilih Hakim tertentu mengadili kasus tertentu. Jaksa Urip saja 20 tahun. Kenapa Hakim jadi lebih ringan,” pungkasnya.

Dalam beberapa tahun belakangan, tak hanya satu Hakim yang terbelit kasus suap. Contohnya, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang terbukti menerima suap dari pengacara kondang OC Kaligis.

Dan terjadi baru-baru ini adalah penyuapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkuli. Ironisnya, untuk kasus ini ada komitmen fee yang hanya sebesar Rp1 miliar.(INT)

Kejaksaan Telusuri Aliran Dana Milik La Nyalla JAKARTA— Kejaksaan sampai sekarang masih mempelajari data aliran dana Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lagi dipelajari (data PPATK) nya, kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah di Jakarta, Jumat.

Arminsyah menyebutkan data yang diterimanya merupakan transaksi sepanjang 2010 sampai 2014.

Sementara itu, Kepala Pusat

Penerangan Hukum (Kapuspenkum) yang baru, M Rum menyatakan kasus La Nyalla pihaknya menemukan adanya dana hibah yang sangat besar sekali masih ke rekening dua terpidana yang terdahulu.

“Termasuk ke rekening La Nyalla,” katanya.

Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, dana itu mengalir sampai ke keluarga, perusahaan termasuk rekening yang bersangkutan. “Hal ini yang sedang kita dala-

mi,” tegasnya.

Besaran dananya ratusan miliar rupiah, katanya.

Ia juga menyatakan tidak tertutup kemungkinan kasus La Nyalla itu dikembangkan ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena dananya mengalir ke beberapa bank.

“Saat ini dalam tahap proses pembekuan rekeningnya,” katanya.

La Nyalla menjadi tersangka kembali dalam kasus pembelian

IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim oleh Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Padahal sebelumnya tiga kali praperadilan atas penetapan tersangka dirinya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, namun Kejagung kembali mengeluarkan sprindik yang baru.

Dalam kasus itu negara dilaporkan mengalami kerugian keuangan mencapai Rp5,3 miliar.(IN/BBS)

JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mencermati berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Terkhusus soal tuduhan pemberian uang ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Djafar, saat menjabat sebagai anggota DPR RI. Bukan hanya soal Marwan, KPK juga mendalami, pemberian uang ke Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang disampaikan oleh Nazar dalam pledoinya.

“Kita mencermati sebagai fakta-fakta persidangan. Dia sangat banyak menyebut nama orang,” terang Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, di kantornya, Jakarta, Senin (30/5).

Dalam persidangannya, Nazar tak satu atau dua kali menyebut kalau Marwan dan Cak Imin pernah menerima uang korupsi Permai Grup.

Dalam nota pembelaannya Nazar juga menjelaskan soal pemberian itu.

Agar semua terang, KPK pun diminta untuk mendalami tudiangan Nazar kepada Marwan dan Cak Imin. Semisal pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir. “Inisiator pemberi Nazar atau orang lain. Itu penting, kalau inisiator Nazar, yang jahat siapa dalam kontek hukum pidana. Apapun yang disebut Nazar, KPK harus menggali Nazar dan yang bersangakutan,” papar Muzakir.(BS/NET)

Istri Sekretaris MA ‘Malu’ Diperiksa 11 Jam oleh KPK JAKARTA— Istri Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida telah selesai diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai diperiksa Zuraida seolah ‘malu’, dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya.

Zuraida keluar dari dalam gedung KPK sekitar pukul 20.45 WIB. Namun, tak satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya saat dicecar pertanyaan soal uang Rp1,7 miliar yang disita KPK dari rumahnya hingga berkas perkara.

Sambil menundukan kepala dan menutupi wajah, Zuraida menerobos masuk ke mobilnya yang sudah menunggu di pintu masuk gedung KPK, sambil dikawal dua ajudannya.

Zuraida sendiri adalah salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di MA. Di lembaga peradilan itu dia menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Diklat Hukum dan Peradilan. Diduga kuat, Zuraida dikonfirmasi mengenai hasil penggeledahan yang sempat dilakukan penyidik KPK di kediamannya beberapa waktu lalu.

Pada saat penggeledahan rumahnya, penyidik menduga ada upaya untuk menghilangkan dokumen terkait perkara. Dokumen tersebut sempat disobek dan dibuang ke kloset toilet.

Hal itu pun diamini oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. “Aku dengar sendiri penyidik yang bilang. Kutipan langsungnya kira-kira anakanak bilang ada dokumen di toilet,” kata Saut saat dikonfirmasi, Kamis(2/6).(NET)

ABAIKAN PANGGILAN JAKSA

Ketua KPK Janji Akan Umumkan Tersangka Korupsi Sumber Waras JAKARTA— Penyelidikan kasus pengadaan tanah RS Sumber yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lama lagi akan selesai.

Hal itu kembali diungkapkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

Dia memastikan penyelidikan kasus RS Sumber Waras selesai kurang dari satu bulan.

“Harapan saya dua atau tiga minggu lagi akan saya declare itu,” kata Agus, di gedung Balai Diklat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (2/6).

Diakui dia, penyelidik telah mendapatkan data baru terkait ka-

sus tersebut. Sekarang pihaknya sedang memeriksa keakuratan data itu.

Namun demikian, mantan Ketua LKPP itu menjawab diplomatis saat ditanya soal pihak yang berpeluang menjadi tersangka. Tapi, kata Agus akan ada pengumuman menarik nantinya.

“Perkembangannya antara lain sudah ada. Dari BPK, dengan kehati-hatian kita, kita ingin ada informasi yang lebih akurat. Belum sampai kesitu, tapi ada perkembangan menarik lah gitu,” pungkasnya Bukan kali ini saja KPK menye-

but kalau penyelidikan kasus RS Sumber Waras akan selesai. Sejak minggu kedua pada Mei, Agus dan Wakil-nya Laode Muhammad Syarif juga telah mengatakan hal serupa. “Sedang final check dan hasil final check baik dari beberapa asosiasi profesional dan lain-lain itu, akan kita umumkan,” tutur Syarif, di gedung KPK, Jakarta, 17 Mei 2015.

Bahkan, Agus juga mengatakan hal serupa. “Sumber Waras mungkin akan segera diumumkan oleh KPK. Nanti bagaimana, tunggu saja,” ucap Agus, di hotel Borobudur, Jakarta, 12 Mei 2015.

Dalam menangani kasus RS Sumber Waras, KPK mendapatkan ‘tenaga’ lebih dengan adanya audit investigasi BPK. Lembaga audit negara itu memastikan kalau pengadaan tanah RS Sumber Waras mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp100 miliar.

KPK sendiri telah memintai keterangan terhadap 50 orang, yang dianggap memiliki informasi atas pengadaan Rp800 miliar inni.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras Kartini Muljadi, pun telah

memenuhi permintaan keterangan itu.

Selain meminta pemaparan dari berbagai ahli, KPK juga tengah membuat suatu analisa ihwal aliran uang pengadaan RS Sumber Waras. Namun, belum diketahui secara jelas aliran uang dalam pengadaannya atau aliran keuntungan setelah adanya peralihan hak atas tanah seluas 3,6 hektar itu.

Guru Besar hukum pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita telah meminta KPK untuk menelurusi kemanakah keuntungan setelah Pemerintah Provinsi DKI membayaran biaya

peralihan hak tanah kepada RS Sumber Waras.

“Kalau sekarang masih dikuasai, masalahnya siapa yang rugi?

Siapa yang memanfaatkan hasil dari tanah itu? Pasti penjual. Kemana uangnya? Masuk ke negarakah, karena sudah dilepaskan kepada negara? Atau masuk kantong pribadi-kah? Ini KPK harus telusuri,” papar Romli dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun TV swasta, 12 April 2016.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) Choirul Huda, lebih berbicara kearah pros-

es pengadaan, seperti halnya SK Tim Kajian yang dibuat tanggal mundur.

“Informasi yang saya terima, sejumlah dokumen dalam proses pengadaan tanah dimaksud, dibuat setelah Akta pelepasan hak ditandatangan,” ungkap dia, lewat pesan singkatnya, Rabu (20/4).

Hal itu, kata Choirul jadi fakta bahwa ada pelanggaran dalam pengadaan tanah Rp 800 miliar itu.

“Jadi, dokumen-dokumen tersebut dibuat backdate, yang menggambarkan adanya perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana korupsi,” terang Choirul.(MOC)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

Wabup Asahan Kembalikan Iuran Anggota Korpri KISARAN - Wakil Bupati Asahan H Surya BSc didampingi Ketua Korpri Asahan Sofyan Yoga mengembalikan iuran anggota Korpri bagi PNS yang memasuki masa pensiun, Senin (30/5), di Aula Melati Pemkab Asahan.

Dalam sambutannya wabup menjelasakan dengan resminya menjadi purnabakti, maka secara otomatis menjadi anggota luar biasa dan peran dan fungsi sebagai abdi negara secara formal telah selesai. Namun pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara tentu masih harus diberikan.

Maka itu Wabup mengharapkan PNS yang telah purnabakti untuk tetap menjadi pelopor, motivator, dan inspirator di tengah-tengah masyarakat, kehususnya di Kabupaten Asahan. Selain itu aspirasi para purnabakti dapat disumbangkan dalam wadah yang dibentuk DPK

Korpri, tempat berkumpul dan berhimpunnya para purnabakti.

“Para purnabakti masih terus mendapat imbalan berupa gaji atas pengabdian.

Dan hari ini diserahkan bantuan iuran pokok di Korpri bagi purnabakti. Semoga bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata wabup sembari mendoakan para purnabakti sukses dalam aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, Ketua DPK Korpri Asahan mengatakan bahwa penegembalian iuran wajib anggota Korpri tersebut merupakan gelombang I di tahun 2016 sebanyak 42 orang dengan jumlah bervariasi. Dan pada gelombang II direncanakan pada Bulan Agutus 2016. “Pengembalian iuran ini merupakan wujud kepedulian pemkab dan Korpri,” ucap Yoga. (IN)

Kelurahan Pantai Burung Ikut Penilaian Tingkat Sumut TANJUNG BALAI - Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan, ikut dalam penilaian kelurahan terbaik Tingkat Provsu Tahun 2016, ditandai dengan hadirnya tim penilai dari Provsu, dihadiri Sekda Drs Abdi Nusam, asisten I, kabag pemerintahan, Selasa (31/5).

Tim dipimpin Drs Saffiaddar Turismiani MAP (Kasubbid Adm Pemdes dan Kelurahan Provsu) didampingi Aslina Damanik, Henry Irawan Sianturi, Drs Ruhyat, Heddi Manurung, dan Hanafi Umri, disambut Camat Tanjungbalai Selatan Pahala Zulfikar dan Lurah Pantai Burung Aulia Ikram Pulungan di Kantor Kelurahan Pantai Burung.

Walikota melalui sekda mengatakan, Pantai Burung

tidak kalah bersaing dengan kelurahan yang ada di Kota Tanjungbalai. Hal ini merupakan kebanggaan Kota Tanjungbalai yang mampu dan berani mengikutsertakan salah satu kelurahan untuk diperlombakan.

"Hal ini tentunya menjadi harapan semua pihak agar ke depannya menjadikan perubahan untuk lebih baik lagi, khusunya bagi Kelurahan Pantai Burung," ujarnya.

Ada beberapa indikator penilaian dalam perlombaan dimaksud. "Sesuai dengan Permendagri No 13/2007, terdapat sembilan indikator penilaian dalam lomba. Salah satunya adalah terobosan atau inovasi lurah atau kepala desa dalam mengatasi permasalahan," kata ketua tim penilai. (HER)

Wabup Sosialisasi Perdagangan dan Penyeludupan Manusia KISARAN - Wakil Bupati Asahan H Surya BSc membuka sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai keimigrasian perdagangan orang dan penyeludupan manusia, Rabu (25/5), di GOR Kisaran.

Wabup menjelasakan perdagangan orang dan penyeludupan manusia harus dicegah, karena tidak satu pun dari tindakan tersebut yang menguntungkan. Namun hanya akan membawa penderitaan dan kerugian berbagai pihak baik negara, masyarakat, keluarga, dan terlebih terhadap diri sendiri.

“Mari kita kampanyekan bahaya perdagangan orang dan penyeludupan manusia.

Seperti dengan sosialisasi pada saat ini,”demikian kata wabup.

Selain itu, wabup mengatakan pemerintah harus mengupayakan peningkatan kese-

jahteraan dan kenyamanan bagi masyarakat. Secara internal pemerintah melalui institusi penegak hukum bekerjasama dengan instansi terkait lainya meningkatkan upaya pencegahan dini melalui monitoring dan deteksi dini.

Kemudian secara eksternal pemerintah harus bekerjasama dengan negara-negara lain. ”Terimakasih kepada Direktur Kerjasama Keimigrasian Kemenkum HAM RI atas sosialisasi yang dilakukan di Asahan. Semoga peserta memiliki pemahaman memadai mengenai perdagangan dan penyeludupan manusia sehingga persoalan dapat dicegah,” ungkap wabup.

Sementara Kasubit Kerjasama Organisasi Internasional Dirjen Imigrasi Syarief Hidayat menjelasakan, sosilisasi tersebut merupakan agenda rutin tahunan. (IN)

Bantu Warga Kurang Mampu Walikota Medan Buka Pasar Murah MEDAN - Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi membuka pasar murah di Lapangan Pertiwi Jalan Budi Pembangunan, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Medan Barat, Rabu (1/6). Ada delapan jenis bahan kebutuhan pokok yang dijual dengan harga jauh lebih murah dari harga di pasaran.

Untuk mendukung kelancaran pasar murah ini, Pemko Medan menggelontorkan dana sekitar Rp4,6 miliar. Di samping itu juga sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi kecendrungan meningkatnya harga kebutuhan pokok, terutama bahan makanan dan pangan menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1437 H. Menurut Eldin, kenaikan harga kebutuhan pokok juga cendrung berdampak pada inflasi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat.

Guna mempermudah mendapatkan bahan kebutuhan pokok berkualitas dengan harga terjangkau, pasar murah dilaksanakan di 151 titik tersebar di 21 kecamatan dan berlangsung selama 30 hari.

Walikota kemudian mengingatkan seluruh panitia dan pihak terkait, khususnya camat dan lurah agar berperan

aktif mengawasi pelaksanaan pasar murah. “Kita harus menjaga tujuan pasar murah tepat sasaran, yaitu meringankan beban warga tingkat ekonomi menengah ke bawah dalam menghadapi Bulan Puasa dan Lebaran,” tegasnya.

Selanjutnya Eldin mengungkapkan, pasar murah ini dapat terlaksana berkat dukungan para distributor. Atas dukungan itu, walikota pun mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya.

Di kesempatan itu selaku pribadi dan mewakili Pemko Medan, Eldin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas berbagai keluhan dan tindakan, serta upaya Pemko Medan yang mungkin belum dapat memberikan kepuasan optimal. Yang pasti Eldin menegaskan, dirinya beserta seluruh jajaran terus berkomitmen memberi yang terbaik.

“Mari kita jaga kerukunan, ketentraman dan ketenangan dalam Bulan Susi Ramadhan ini. Mari kita manfaatkan momentum Bulan Ramadhan ini untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat kota yang lebih baik algi,”harapnya. (VIN)

SUMUT

Pemkab Sergai Permudah Akses Informasi SEI RAMPAH - Memasuki masa 100 hari kepemimpinan Bupati Sergai Ir H Soekirman dan Wakil Bupati Darma Wijaya ditandai peluncuran enam program inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Salah satu program layanan ini merupakan hasil kerja sama dengan Kantor Staf Presiden RI. Peluncuran dihadiri Ketua DPRD H Syahlan Siregar ST, tenaga ahli Kantor Staf Presiden RI Mas M Gibran Sesunan SH, Kapolres Sergai AKBP Eko Suprihanto SIK M.i, Kajari Sergai Erwin Panjaitan SH, mewakili Kapolres Tebing Tinggi, Direktur Yayasan Bitra Indonesia Wahyudhi dan pimpinan SKPD terkait.

Enam program inovasi yang diluncurkan yakni PAK BEBI (Penyerahan Akta Kelahiran Bebas Biaya) yang diserahkan saat bayi lahir, LAPOR (Layanan Pengaduan Online Rakyat) layanan pengaduan langsung kepada presiden, SID (Sistem Informasi Desa), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1 jam, Persi Baru (Penerimaan Siswa Baru) secara online, serta Pusat Layanan Informasi Masyarakat ber-

Bupati Sergai Ir H Soekirman melaunching Sistem Informasi Desa sebagai salah satu dari enam inovasi pelayanan publik dalam program 100 hari Bupati - Wakil Bupati. basis teknologi (PPID dan media center).

Bupati Soekirman mengajak seluruh masyarakat menggunakan teknologi informasi khususnya media sosial untuk hal-hal positif, salah satunya berpartisipasi aktif dalam pembangunan. "Berbagai terobosan pelayanan publik mulai tingkat desa sampai SKPD diharapkan mendukung program kerja Pemkab Sergai," katanya.

Kepada para kades diminta mengedepankan prinsip transparasi dan akuntabilitas keuangan desa yang pengelolaannya bersifat swakelola dan padat karya. "Dengan mengoptimalkan SID, website desa dapat dijadikan sebagai media penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat," pungkas H Soekirman.

Pusat Layanan Informasi Pada kesempatan sama, Ir H

Soekirman didampingi Wabup Darma Wijaya dan Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala disaksikan Ketua DPRD H Syahlan Siregar ST, tenaga ahli Kantor Staf Presiden RI Mas M Gibran Sesunan SH, Kapolres Sergai AKBP Eko Suprihanto SIK MSi, Kajari Sergai Erwin Panjaitan SH, mewakili Kapolres Tebing Tinggi, Direktur Yayasan Bitra Indonesia Wahyudhi meresmikan Pusat Layanan Informasi Masyarakat (PPID dan media center), di Kompleks Kantor Bupati Sergai.

Bupati Sergai melalui Kabag Humas mengemukakan bahwa peresmian loket layanan ini merupakan terobosan pelayanan publik di bidang informasi dan pengaduan masyarakat. "Informasi pengaduan masyarakat juga dapat disampaikan melalui laman facebook pusat layanan informasi masyarakat Serdang Bedagai, via sms center di nomor 0821-6094-4441, hotline (0621)- 442135 dan website http :// ppidserdangbedagai.com dan mengirimkan surel ke mediacenter. sergai@gmail.com," Indah Dwi Kumala. (ARM)

Dibuka Sekda

Penerimaan PBB Medan Triwulan II 2016 Dievaluasi MEDAN - Hasil penerimaan PBB menunjukkan pergerakan cukup baik.

Total penerimaan saat pekan panutan pembayaran PBB dari 21 kecamatan sebesar Rp2.385.623.011.

Hasil ini cukup menggembirakan, namun tidak hanya berhenti sampai disini. Masih banyak lagi upaya yang harus dilakukan guna mensukseskan penerimaan sektor PBB agar dapat memenuhi target.

Demikian kata Walikota Medan diwakili Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis saat membuka Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi

Bangunan (PBB) Kota Medan Triwulan II Tahun 2016, di Hotel Grand Serela Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (31/5).

“Untuk itu saya minta dispenda, kecamatan, dan kelurahan untuk dapat memantau, dikoordinir asisten pemerintahan. Jangan ada lagi tertinggal. Itu harus saya garis bawahi untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Pada kesempatan tersebut walikota mengajak para camat dan lurah yang merupakan tokoh masyarakat untuk bekerja sepenuh hati serta agar aktif mengayomi masyarakat. “Tak bosan saya mengajak kita sebagai aparatur pemerintah agar memberikan pelayanan publik terbaik. Jangan mempersulit masyarakat," ungkap Walikota

Medan.

Muhammad Husni SE MSi selaku Kadispenda Kota Medan melaporkan, pembangunan di Kota Medan tidak terlepas dari modal pembangunan, salah satunya sektor pajak. “Oleh karenanya peran konsolidasi, peran komunikasi, peran koordinasi sangat memegang peranan penting,” ungkapnya.

Sebagai satuan perangkat daerah yang dimaknai memiliki sebuah tugas utama melakukan pungutan pajak daerah, khusunya PBB, dispenda minta dukungan para camat, lurah serta kepala UPT dan staf dispenda yang telah disepakati dalam tuangan APBD, agar bersamasama mengoptimalkan kinerja.

“Makna inilah harus sama-sama kita cermati, makna inilah harus

sama-sama kita lakukan evaluasi, untuk saling mendukung, saling menguatkan, saling mengembangkan potensi. Kami yakin kalau sama-sama kita membangun kekuatan, tidak ada yang tidak bisa,” ujar Husni.

Mengenai kebiasaan masyarakat membayar PBB setelah jatuh tempo, Husni menghimbau agar camat dan lurah dapat berperan.

“Makanya kita lakukan evaluasi lebih cenderung tahapan menghimbau dan mengevaluasi terhadap peran masing-masing stakeholder PBB. Artinya lebih kepada mengajak camat dan lurah untuk menyuruh masyarakat membayar PBB sebelum jatuh tempo,” ungkapnya.

(VIN)

ITM Siapkan Daya Tampung 1.500 Mahasiswa Baru MEDAN - ITM menyiapkan daya tampung 1.500 mahasiswa baru untuk dididik di tahun akademik 2016/2017, disesuaikan dengan fasilitas perkuliahan di setiap ruang belajar yang ada di fakultas. Kahumas ITM M Vivahmi SH MSi, Jumat (3/6) mengatakan, pihaknya berharap agar kuota yang ditargetkan panitia dapat tercapai tahun ini.

ITM yang didirikan sejak tahun 1960 ini bertujuan mempersiapkan mahasiswa untuk mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan, minat, bakat, penalaran dan keterampilan.

Di samping itu untuk memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan SDM bagi

industri kecil, menengah dan besar serta kemungkinan studi lanjut ke jenjang pendidikan S2 maupun S3.

Menyikapi era persaingan kompetitif bagi PTN maupun PTS, ITM adalah salah satu perguruan tinggi yang konsisten bergerak di bidang keahlian teknik untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dalam bidang pembangunan.

Menurut dia, prinsip pembangunan negara akan berhasil jika dilandasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini memiliki arti bahwa pembangunan saat ini akan memberi manfaat pada masyarakat sekarang tetapi juga sekaligus

tidak mengurangi hak generasi mendatang untuk memperoleh kehidupan layak.

Ke depan prinsip pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilakukan orang-orang yang memiliki ketiga kecerdasan yang sudah disebutkan yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan spritual.

Seperti diketahui, tambah Vivahmi, visi ITM adalah menjadi institut terkemuka dalam penguasaan dan pengembangan IPTEK serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara misinya menyelenggarakan pendidikan tinggi teknik yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkemampuan akademik, profesional, berwawasan luas, mampu mandiri, berkembang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu juga mengembangkan Iptek melalui proses pendidikan, penelitian dan kerjasama dunia usaha dan lembaga pendidikan tinggi lainnya serta pemberdayaan SDA menjadi sumber energi sebagai pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan yang berkesinambungan. (FER)

Wabup Sergai Darma Wijaya:

Tanggulangi Kemiskinan Melalui Desa PRIMA PANTAI CERMIN - Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) adalah sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dengan memanfaatkan seluruh potensi baik SDA maupun SDM. Hal ini dikemukakan Wakil Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya dalam arahannya sekaligus membuka Fasilitasi Pembentukan Desa PRIMA Tahun 2016 di Balai Desa Ujung Rambung Kecamatan Pantai Cermin, Senin (30/5). Hadir Biro PPAKB Setda Provsu drg Iis Faizah Hanum MKes, Kepala BP2AKB Hj Irwani Jamilah SH MSi, Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala, Sekcam Pantai Cermin, TP PKK kecamatan, organisasi perempuan, LSM, tokoh masyarakat serta ratusan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut diutarakan wabup bahwa Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI sudah mencanangkan Program Three End yaitu, pertama akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, kedua akhiri perdagangan orang, ketiga akhiri kesenja-

Wabup Sergai Darma Wijaya didampingi Kepala BP2AKB Hj Irwani Jamilah SH MSi, dan Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala sedang menyerahkan bantuan kepada peserta kegiatan. ngan ekonomi terhadap perempuan. Dengan demikian untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan, dibuat beberapa kegiatan di antaranya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan kegiatan Desa PRIMA. Oleh karenanya Darma Wijaya berharap dengan adanya desa PRIMA ini berbagai masalah yang dihadapi masyarakat

terutama kaum perempuan dapat diatasi. Kesetaraan gender dan keadilan dapat diwujudkan serta dapat pula memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat.

Sebelumnya Panitia Hj Irwani Jamilah SH MSi melaporkan, tujuan kegiatan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui peningkatan

produktivitas ekonomi perempuan.

Juga mengetahui SDM dan SDA di kecamatan dan desa agar program dan kegiatan sejalan dengan potensi desa. Kemudian meningkatkan akses kelompok perempuan terhadap informasi, teknologi tepat guna dan berbagai sumber pembiayaan serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui peningkatan pro-duktivitas ekonomi perempuan. (ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan membuka sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil, diikuti para pegawai disdukcapil, kasi pemerintahan kecamatan, kaur pemerintahan kelurahan seTebing Tinggi, Rabu (1/6), di Gedung Hj Sawiyah.

Disampaikan walikota menurut UU No 14/2014, disdukcapil di bawah kemendagri agar Indonesia punya "singel indetity" dikontrol lewat satu kementerian agar semua WNI semakin mudah dalam administrasi kependudukannya.

"Keadaan ini jangan membuat resah pegawai disdukcapil, karena pembinaannya diserahkan kepada walikota, hanya soal kepindahan atau mutasi melalui kemendagri dengan rekomendasi walikota. Soal gaji dan tunkirnya masih tetap masuk dalam Pemko Tebing Tinggi," ujarnya.

Dikatakan walikota, pemerintahan pada hakikatnya adalah kompetisi menjadi yang terbaik di bidang apa pun, utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Untuk itu dituntut perubahan dari segenap aparatur. Dan yang paling sulit

melakukan perubahan mindset. Cara berpikir 'kalau bisa lama kenapa dibikin sebentar', sudah harus ditinggalkan," katanya.

"Jika saat ini menjadi seorang ASN jangan pernah lagi berpikir sebagai seorang amtenar di Zaman Belanda dulu," sambungnya, seraya berharap, ASN bekerja dengan keikhlasan dan harus berani jujur, jangan pernah berharap imbalan apa pun, apalagi melakukan pemaksaan terhadap warga.

Dikatakannya, saat ini pejabat eselon III pun diwajibkan mengisi LHKPN. "Kota Tebing Tinggi rangking 20-an pejabatnya dalam mengisi LHKPN. Pejabat II dan III wajib mengisi dan melaporkan. Isilah dengan jujur dan jangan pernah takut," katanya.

Kadisdukcapil Tebing Tinggi Muhammad Dimyati menyampaikan, saat ini dari 47.450 KK, yang sudah punya KK adalah 39.605 (83,29%) dari jumlah penduduk Tebing Tinggi 171.378 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.459 jiwa/km. "Untuk pelayanan program Kartu IndetitaS Anak (KIA) ada 52.544 jiwa, 0-5 tahun 10.919 jiwa, 5-17 tahun 41.625," katanya. (RS)

Fenomena Kekerasan Terhadap Anak Perempuan

SUMUT

Walikota, Kesehatan Penting untuk Tua dan Muda TEBING TINGGI - "Kesehatan itu sangatlah penting buat kita semua tidak saja para orang tua, juga diperlukan bagi anak-anak muda.

Karena dengan tubuh yang sehat akan timbul pemikiran cerdas dan pemikiran yang positif."

Hal ini disampaikan Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke 20, di halaman Puskesmas Rantau Laban, Sabtu (28/5), dihadiri unsur FKPD, Camat Rambutan dan 200 lansia dari Kelurahan Mekar Sentosa, Kelurahan Lalang, dan Kelurahan Rantau Laban.

"Untuk itulah mari terus kita membiasakan diri untuk terus berolahraga agar tubuh senantiasa terus sehat dan dalam tubuh yang sehat akan terdapat pula jiwa yang sehat," ujarnya' Walikota mengajak para lansia untuk senantiasa bersyukur kepada

LANSIA - Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan sedang menyulangi seorang lansia pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke 20.

Allah Swt. "Karena umur panjang merupakan anugrah dari Allah Swt, Tuhan yang Maha Kuasa. Seiring

dengan kesehatan yang semakin baik dan terjaga, umur kita pun makin bertambah dan kini 70 tahun

baru dikatakan lansia, meskipun secara hakikat usia itu merupakan rahasia Tuhan," katanya.

Disampaikan walikota, untuk menghidari kepikunan dianjurkan agar rajin membaca dan menulis guna mengasah otak. "Kita senantiasa bekerja, perbanyak interaksi dengan para sahabat, mengikuti pengajian dan memperbicangkan sesuatu yang bermanfaat," katanya.

"Kepada generasi muda atau anak-anak tetaplah hormati orangtua apalagi sudah termasuk dalam kelompok lansia. Jangan sekali-kali tidak diperdulikan, berikan makanan yang teratur untuk menjaga kesehatannya," sambung wailkota.

Acara diawali senam lansia, penyuluhan kesehatan dan lucky draw, ditandai pemotongan nasi tumpeng oleh H Umar Zunaidi Hasibuan. (RS)

Papan Reklame Pelantikan Walikota Medan Dibongkar MEDAN - Pembongkaran papan reklame kembali berlanjut. Rabu (1/6) malam, Tim Terpadu Penertiban, Penindakan dan Pembongkaran Papan Reklame Pemko Medan kembali membongkar satu unit papan reklame di Jalan Palang Merah simpang Jalan Listrik, persisnya depan Taman Lili Suheri.

Papan reklame yang dibongkar itu jenis billboard berukuran 5 x 12 meter. Pembongkaran dilakukan

karena papan reklame didirikan tanpa izin. Itu sebabnya, meski papan reklame itu memuat iklan ucapan selamat atas pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Medan, namun tetap dibongkar.

Pembongkaran yang dilaksanakan mulai pukul 01.00 WIB dini hari itu dipimpin Kadis TRTB Ir Syampurno Pohan didampingi Kabid Pengendalian dan Pemanfataan Tata Ruang Indra Siregar serta diawasi Asisten Pemerintahan Musadad Nasution.

Syampurno menegaskan, pembongkaran dilakukan karena papan reklame itu tidak memiliki izin.

"Meskipun materi iklannya me-

muat ucapan selamat atas pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Medan, namun tidak menyurutkan niat tim terpadu melakukan pembongkaran," katanya.

Sebelum dilakukan pembongkaran, petugas tim terpadu lebih dahulu menurunkan materi iklan.

Setelah itu dengan menggunakan mesin las, petugas memotong tiang penyangga.

Namun sebelum dipotong, konstruksi papan reklame telah diamankan dengan menggunakan mobil crane agar tidak langsung jatuh menghepas ke jalan.

Setelah konstruksi papan reklame diturunkan, barulah petugas

tim terpadu melakukan pencincangan menjadi beberapa bagian.

Selanjutnya potongan konstruksi papan reklame itu dibawa menuju Lapangan Cadika Pramuka Jalan Karya Wisata Medan.

Sebelumnya di tempat berbeda, Tim Terpadu Penertiban, Penindakan dan Pembongkaran Papan Reklame Pemko Medan juga membongkar tiang bekas papan reklame di Jalan Imam Bonjol.

Pembongkaran dilakukan untuk membersihkan sisa tiang pada saat pembongkaran dilakukan. Pembongkaran berjalan dengan lancar dan pukul 00.45 WIB, tiang sudah berhasil ditumbangkan. (VIN)

Gubsu Instruksikan Kdh Dukung Program Tol Listrik TEBING TINGGI - "Akhirakhir ini fenomena kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan sungguh membuat kita terperangah dan memprihatinkan. Hal ini semata-mata tidak saja akibat bebasnya pergaulan anakanak kita di luaran dan canggihnya alat-alat komunikasi, tapi tidak terlepas pula dari kurangnya pengawasan dari para orangtua."

Demikian kata Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan dalam muzakarah yang diselenggarakan MUI, diikuti para tokoh agama, kumpulan perwiritan perempuan, dan para pelajar, di gedung kemenag Sabtu (28/5), dengan penceramah Dra Hj Nurani Ahmad MA dan Dra Hj Rusmini.

Disampaikan walikota, akibat lemahnya pengawasan orangtua terhadap anak, mengundang berbagai permasalahan dan berakibat fatal. "Anak punya HP canggih tak pernah ditanya dari mana diperolehnya, anak terlambat pulang sekolah pun tidak mau ambil peduli.

Orangtua menganggap hal tersebut biasa-biasa saja.

Semestinya kejadian semacam ini harus jadi perhatian orangtua dan tidak membiarkannya begitu saja," ujarnya.

"Banyak saat ini perempuan Islam menggenakan busana Muslimah, akan tetapi tetap ketat dan akhirnya memperlihatkan bentuk tubuh yang sebenarnya. Meski modenya busana Muslim tapi mengundang birahi laki-laki.

Jika menggenakan busana Muslimah sesuaikan dengan Syariat Islam, bukan hanya sekedar mengikuti mode," ujarnya.

Dra Hj Nurliati Ahmad MA (Ketua Umum Muslimat Al-Wasliyah) mengatakan, dalam Agama Islam keluarga merupakan tumpuan harapan pertama masa depan agama, bangsa dan negara. "Impian keluarga sakinah merupakan hal lazim bagi setiap Muslim bahkan non-Muslim sekalipun yang dalam prespektif Islam gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan dan kesejukan dilandasi dengan iman dan taqwa serta menjalan Syariat Islam," katanya.

Dikatakanya, anggota keluarga adalah inti terpenting dari setiap keluarga, baik dan buruknya individu akan banyak menentukan baik buruknya keluarga dan selanjunya baik dan buruknya keluarga akan menentukan baik buruknya masyarakat. (RS)

MEDAN - Gubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menginstruksikan kepada daerah di 33 kabupaten/ kota mendukung Program Tol Listrik Untuk Sumut Terang. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi persoalan krisis listrik di Sumut.

Instruksi tersebut disampaikan Tengku Erry dalam acara ramahtamah dan jamuan makan malam dalam rangka kegiatan membangun Tol Listrik Menuju Sumut terang di rumah dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Rabu (2/6) malam.

Hadir Direktur Bisnis PT PLN Regional Sumatera Amir Rosidin, Kapoldasu Irjen Pol Raden Budi Winarso, Kajatisu M Yusni, Kasdam I/BB, Kabinda Sumut Brigjen TNI Sungkono, Kabid Pam Obvit Poldasu Kombes Pol Hery Subianshauri, Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin, dan sejumlah SKPD Provsu dan pejabat PLN lainnya.

Turut hadir Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution, Walikota Binjai HM Idaham, Bupati Sergai Soekirman, Walikota Tebing Tinggi Umar Z Hasibuan, Bupati Taput Nikson Nababan, Bupati Simalungun JR Saragih, Walikota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap, Pj Walikota Pematangsiantar Jumsadi Damanik.

Dalam kesempatan itu, Erry mengatakan persoalan listrik menjadi perhatian serius Pemerintahan Jokowi JK, dalam rangka mendorong percepatan terwujudnya Program Nawa Cita. Keseriusan tersebut mendasari lahirnya Pepres No 4 Tahun 2015 yang mengintruksikan penyiapan daya listrik 35.000 Megawatt (MW).

"Pemprov Sumut menyambut

antusias tol listrik karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi," sebut Erry.

Erry mengatakan, populasi penduduk Sumut mencapai 14 juta jiwa, didukung dengan potensi masyarakat yang majemuk yang dilandasi komitmen menjaga suasana kondusif, merupakan modal dasar dalam memacu pembangunan. Tetapi semua kelebihan itu akan pincang tanpa ketersediaan energi listrik yang mencukupi.

"Salah satu kendala yang menghambat pertumuhan bidang investasi di Sumut akibat keterbatasan pasokan listrik. Tiap investor yang ingin menanamkan investasinya ke Sumut, selalu bertanya tentang ketersediaan listrik," tambah Erry.

Erry menyebutkan, pasokan listrik Sumut terbilang surplus mencapai 111 MW. Surplus listrik ini patut dibanggakan, karena berimbas pada keberlangsungan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat Sumut yang mencapai 1.171.

291 pelanggan. Bahkan cadangan energi listrik Sumut saat ini telah mendekati 14 persen atau total pasokan listrik sebanyak 1.970 MW. Walau surplus, tidak menjadi patokan seluruh wilayah Sumut sudah aman dan terang benderang.

Masih ada daerah di Sumut yang rasio pemakaian listrik belum mencapai 50 persen seperti di Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara. Demikian juga elektrifikasi listrik di kabupaten/kota di Sumut belum 100 persen, kecuali Kota Medan (111,63 persen), Sibolga 109,11 persen), dan Pematangsiantar (108,92 persen).

"Hingga akhir tahun 2015, rasio elektrifikasi Sumut mencapai 93, 09 persen. Artinya, rasio elektrifi-

kasi listrik di Sumut masih menjadi persoalan," sebut Erry.

Erry menambahkan, karena rasio elektrifikasi Sumut belum 100 persen, maka surplus 111 MW yang ada saat ini belum menjadi jaminan kondisi sistem kelistrikan Sumut masuk kategori aman. Apalagi daftar tunggu pelanggan PLN di Sumut cukup besar ditambah lagi dengan pemenuhan target rasio eletrifikasi Sumut sebesar 94 persen.

"Sumut masih membutuhkan penambahan sejumlah pembangkit listrik yang baru, minimal 1.000 Megawatt. Ini sangat beralasan karena pertumbuhan ekonomi Sumut terus bangkit seiring dengan perkembangan investasi dan industri.

Khusus industri saja, akan menyedot energy listrik cukup besar. Jika diharapkan dari surplus yang ada, tentu belum memadai," papar Erry.

Tol Listrik, sebut Erry, akan mendukung percepatan pembangunan, karena energi listrik merupakan salah satu pondasi infrastruktur dasar yang terpenuhi. "Tol Listrik nantinya kita harapkan akan mampu menyuplai kebutuhan masyarakat Sumut mulai dari Sidimpuan hingga Kota Binjai," harap Erry.

Sementara, Direktur Bisnis PT PLN Regional Sumatera Amir Rosidin mengatakan, pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari belum sesuainya harapan. Rasio elektrifikasi di Indonesia yang masih sebesar 84 persen dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 52.000 MW. "Rasio elekrifikasi kita lebih rendah daripada negara-negara di ASEAN seperti Singapura, Brunai, Thailand, Malaysia dan Vietnam yang sudah berada di atas 95 persen.

Rasio elektrifikasi di Sumut 82,9

Walikota Tebing Tinggi: Tugas di Rumah Sakit Ibadah TEBING TINGGI - Tugas di rumah sakit merupakan sebuah ibadah karena membuat rasa nyaman orang lain, senang hati karena penyakit dapat diobati.

Namun bisa menjadikan syirik seseorang, karena menganggap dirinya yang menyembuhkan.

Padahal sesungguhnya yang menjadikan seorang sakit sembuh adalah Allah Swt, melalui tangan dokter atau para medis.

Hal ini disampaikan Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan saat menghadiri Peringatan Isra' Mi'raj sekaligus menyambut Bulan Suci Ramadhan yang

diselenggarakan manajemen dan pegawai RSUD Dr Kumpulan Pane, Sabtu (28/5) di halaman rumah sakit, dengan penceramah Al-Ustad Bambang Irawan Hutasuhut SAg dari Medan.

Disampaikan walikota, biasanya di tempat bekerja yang banyak pahalanya, di situ juga banyak tempat untuk berbuat dosa. "Coba saja para dokter dan petugas medis dalam melayani pasiennya tidak penuh kesabaran, umpatan yang diberikan kepada pasien yang berobat akan menimbulkan dosa," katanya.

Diharapkan walikota, dalam menghadapi Bulan Ramadhan,

Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan foto bersama dengan pegawai RSUD Dr Kumpulan Pane dan puluhan anak yatim piatu dan anak karyawan RSUD Kumpulan Pane. para dokter dan petugas medis ikut mengkampanyekan pola hidup sehat, tidak perlu mengkonsumsi makanan

berlebihan selama menjalani puasa. "Hindari pola hidup konsumtif, lakukan penghematan. Sampaikan bahwa

makanan berlebihan bisa mendatangkan penyakit," ujarnya.

Al-Ustad Bambbang Irawan Hutahuruk dalam tausyiahnya menyampaikan tentang mengerjakan sholat yang merupakan salah satu sarana untuk melatih kesabaran. "Memang gampang menyampaikannya, tetapi kesulitan dalam melaksanakan dan sholatlah yang paling ampuh melatih kesabaran seseorang," katanya.

"Dan ini erat kaitannya dengan perjalan Nabi Muhamad SAW dalam melaksanakan Isra' Mi"raj yang mendapatkan perintah untuk mengajarkan

persen masih di bawah rata-rata nasional, dengan beban puncak 1.565 MW serta daftar tunggu sebesar 565 MW," katanya.

"Untuk Pulau Sumatera, sumber energi yang berlimpah berupa batubara dan gas ada di Sumatera Selatan sehingga sangat efektif dan ekonomis untuk membangun pembangkit di Sumatera Selatan," sambung Rosidin.

Khusus menyalurkan listrik dari Sumsel ke Sumut, saat ini PLN sedang membangun TL 275 kV dari Muara Enim-Lubuk Linggau-Bangko-Muaro Bungo-Kiliranjao-Payakumbuh-Padang Sidempuan-Sarulla-Simangkuk-Galang-Binjai.

Kemampuan daya yang dapat disalurkan melalui transmisi 275 kV ini sebesar 860 MW untuk satu circuit atau 1.720 MW untuk dua circuit.

Disebutkan, di Sumatera sedang dibangun pembangkit sebesar 16.

157 MW (progress 19,19 persen), transmisi 19.292 kms (progress 44,7 persen) dan gardu induk 32. 296 MVA (progress 28,55 persen). "Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan butuh bantuan banyak pihak dimana seluruh elemen harus saling bahu-membahu," ujar Rosidin.

Katanya, salah satu kendala pembangunan 275 kV Sumatera adalah pembebasan tanah dan kompensasi RoW. "Untuk mengatasi hambatan tersebut sangat diharapkan dukungan dan bantuan seluruh stakeholder terkait, yaitu Pemprovsu, pemkab/pemko terkait, TNI, Polri, Kejati, BIN, instansi kementerian/lembaga terkait serta peran serta masyarakat khususnya kerelaan pemilik lahan melepaskan tanahnya untuk tapak tower dan keiklhlasan untuk dilalui transmisi (RoW)," katanya. (SMG) umatnya melakukan sholat," sambungnya.

Direktur RSUD H Kumpulan Pane dr H Nanang Fitra Aulia SpPK mengatakan, kegiatan ini diharapkan makin meningkatkan silaturahmi para pagawai dan karyawan RS dalam meningkatkan kinerja sesuai tugas masing-masing. Kekompakan, soliditas, solidaritas dan rasa tanggungjawab terhadap tugas akan makin baik untuk menjadikan RS ini yang terbaik dalam memberikan pelayanan," katanya.

Dalam kegiatan tersebut RSUD Dr Kumpulan Pane juga berbagi kasih dengan memberikan bantuan kepada puluhan anak yatim piatu dan anak karyawan RSUD Kumpulan Pane. (RS)

10

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

Setelah Dijenguk Tamu Wanita, Napi Kabur LHOKSEUMAWE – Edi Saputra (30), narapidana (napi) kasus narkoba jenis sabusabu yang divonis enam tahun, asal Desa Nibong Kecamatan Meurah Mulia Aceh Utara, Selasa (31/5) sekitar pukul 20.00 WIB, sukses kabur dari Lembaga Pemasyarakat (LP), Kelas IIA Lhokseumawe.

Skenario kaburnya napi itu terhitung sangat sederhana. Seorang wanita muda yang mengaku sebagai teman Edi Saputra, bertemu di luar jam bertamu. Petugas LP lalu memberi toleransi kepada Edi untuk bertemu dengan tamu yang ternyata telah punya rencana itu.

Hanya dengan sedikit dalih, Edi sukses mengelabui petugas dan akhirnya melaju dengan sepeda motor sang wanita penjemput. Tak tahu apakah LP itu memiliki petugas yang standby dipintu pagar atau hanya sebatas di pintu masuk LP. Edi baru menjalani satu tahun hukuman, dari enam tahun seharusnya.

“Semalam ada perempuan yang menemui napi tersebut, karena malam buka jadwal berkunjung, petugas mengizinkan untuk ditemui

di depan pintu utama. Lalu setelah mengobrol sebentar, napi itu mintk izin ke petugas untuk mengambil kain disepeda motor (sepmor) yang dibawa perempuan tersebut,” ujar kepala LP Lhokseumawe Elly Yuzar, Rabu (1/6), kemarin.

Menurut Elly, karena petugas yakin napi itu tidak akan melarikan diri dan selama ini sudah berkelakuan baik, sehingga diberikan izin.

Namun ternyata napi itu langsung kabur bersama wanita ditemuinya itu dengan menggunakan sepmor. ”Kita serba salah, kalau tidak kita berikan izin karena hanya sebentar, nanti dibilang tidak ada toleransi. Kalau kita berikan kepercayaan, malah dimanfaatkan untuk kabur,”kata Elly.

Menurut kepala LP Lhokseumawe, petugas sampai sekarang sudah berusaha mencarinya napi itu. Namun belum berhasil ditemukan. ”Kita mengimbau kepada keluarga napi itu, untuk membawa pulang napi itu lagi ke LP untuk menjalani sisa hukuman. Karena jika tidak, petugas bersama polisi akan terus mencari sampai ditemukan,” katanya. (YS)

Dua Truk Bermuatan Arang Ditangkap Polisi ACEH TAMIANG Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan dua unit truk pengangkut arang kayu yang rencananya menuju Medan – Sumatera Utara, dikawasan Simpang Empat Upah, Kecamatan Karang Baru Kamis (26/5) lalu.

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Yoga Prasetyo melalui Kasatreskrim, AKP Kristanto Situmeang mengata-

kan, truk pengangkut arang kayu itu kita amankan, karena supir kedua truk tidak bisa menunjukkan dokumen barang bawaannya.

Kasatreskrim menyebutkan, truk yang diamankan yakni BL 8509 DB dan BK 9290 CH, masing-masing truk mengangkut sebanyak 5 ton arang kayu, serta truk diamankan IS (23) dan AN (26), sopir, keduanya warga Kampung Kebun Medang Ara, Kec, Karang Baru.

Kemudian B, 36, kernet truk warga Dusun XV Kelingan Desa Sei Samayang, Kec. Sunggal Deli Serdang, Sumatera Utara.

pala. Namun, perhiasan korban tidak ada satupun yang sempat diambil oleh pelaku.

Usai korban dihujani tusukan pisau, jelas AKP Budi, pelaku langsung melarikan diri ke tempat kakaknya di Pangkalan Brandan, kemudian melarikan diri lagi ke tempat temannya di Komplek Sri Gunting, Blok VI Nomor 48 Kecamatan Sunggal, Kota Medan.

“Setelah kami lakukan penyelidikan, kami mengetahui keberadaannya dan langsung kami kejar dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan ditempat persembunyiannya, di Kota Medan,” ungkap AKP Budi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, korban ditemukan meninggal dunia bersimbah darah pertama kali oleh tetangganya Jafar (36), Syarifuddin (42) dan Fahrurrazi (26). Saat itu sekitar pukul 02.30 WIB, Senin (30/ 5) dini hari, para tetangga itu mendengar teriakan dari dalam rumah korban. “ Tetangga itu mendengar suara teriakan maling, maling, dari dalam rumah korban,” ungkap AKP Budi.

Mendengar suara itu, kata AKP Budi, ketiga tetangga itu langsung menuju rumah korban dan menggedor pintu.

Lalu pintu rumah dibuka oleh anak korban Alifah (6). Setelah dibukakan pintu, kemudian ketiga tetangga tersebut masuk kedalam rumah.

Tapi karena gelap mareka menghidupkan senter. “ Saat sudah berada didalam rumah, Fahrurrazi menyenter ke arah dapur dan melihat korban dalam keadaan duduk dengan bersimbah darah. Setelah mengetahui kejadian itu mareka langsung melapor kepada kami,”ungkap AKP Budi. (YAN)

Arang kayu itu dari kawasan pesisir Kec. Seruway dan pesisir Kec. Manyak Payed, Aceh Tamiang.” Sementara truk yang sudah kita amankan dikabarkan milik warga Paya Bujok, Kota Langsa,” terang Kristanto.

Disebutkan kegiatan itu melanggar Pasal 16 UndangUndang RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp. 500 juta paling banyak Rp2,5 miliar.

(YAN)

Seorang Napi LP Langsa Kabur

Pembunuh Fatimah Ditangkap di Medan ACEH TIMUR – Tim Opsnal Gabungan Polres Aceh Timur yang terdiri dari Personel Sat Reksrim, Sat Intelkam, dan Sat Res Narkoba, dipimpin Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha Waruwu SH, sukses menangkap terduga pelaku pembunuh Fatimah binti Rubi (37) ibu rumah tangga (IRT) yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Dusun Calok Geulima, Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, Senin (30/5) lalu.

Tersangka eksekutor IRT itu adalah pria paruh baya, Hendra Gunawan (35) yang juga warga dari Dusun Calok Geulima, Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur. ”Hendra Gunawan kami tangkap ditempat Persembunyiannya di Komplek Sri Gunting, Blok VI Nomor 84 Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Selasa (31/5) pukul 04.00 WIB,”ungkap Kapolres Aceh Timur, AKBP Hendri Budiman, melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha.

Kasat Reskrim menyebutkan, motif Hendra Gunawan menghabisi Fatimah, karena ingin mencuri perhiasan korban. Pelaku menerobos masuk rumah korban melalui jendela, namun aksinya dipergoki korban.” Saat pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela, korban mengetahuinya dan korban menjerit meminta tolong.

Tapi karena ada pisau dilokasi, pelaku langsung menusuk korban beberapa kali hingga korban tewas di tempat kejadian,”ungkap AKP Budi.

Korban, kata AKP Budi, mengalami luka tusukan pada lengan kiri dan kanan, pada bahu, punggung, dan diwajah, serta memar dike-

SUMUT/ACEH

Refiandi

LANGSA - Seorang narapidana (Napi) Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kota Langsa Refiandi, Selasa (31/5) kabur dari LP. Refiandi (20) kabur dengan cara mendongkel jerjak pengaman jendela. Dia masuk hotel predio dalam kasus penggelapan dan divonis 2,6 tahun.

Informasi yang dihumpun wartawan dilokasi kejadian, napi kabur terlebih dahulu mendongkel jerjak pengaman jendela depan bagian atas. “Melihat situasi agak lengan dari penjagaan, napi itu langsung kabur,” ujar petugas yang enggan

ditulis namanya.

Masih menurutnya, napi itu selama ini dipercaya memegang kunci ruangan karena dia ditugaskan membersihkan ruangan kamtib setiap hari. Saat kabur pelaku mengunci pintu dari dalam, kemudian langsung keluar melalui jendela. Komandan jaga saat mencari Pelaku, baru mengetahui jika pelaku sudah melarikan diri sekitar pukul 15 : 00.

Setelah mengetahui warga binaan LP Kabur, petugas sibuk mencari kesetiap ruangan LP, namun tak

ditemukan keberadaannya.

Keterangan lain, Reviendi beralamat Jl. Katamso Gg. Lampu No. 175 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Kota Medan, namun kedua orang tuanya di Gampong Sidorejo, Kec. Langsa Lama. Kasus penggelapan dihukum 2,6 tahun sisa masa tahanan 1 tahun 2 bulan.

Kepala Lembaga pemasyarakat (LP) Kelas II B Langsa, Ery Taruna saat dikonfirmasi dinas luar kota. ujar petugas LP yang sedang siaga dilapas itu.

(YAN)

PT. SDS Apical Didemo, Pemko Dumai Tutup Mata DUMAI - Pada April-Mei 2016 PT. Sari Dumai Sejati, (SDS) Apical perusahaan yang mengolah “inti sawit, dan CPO (crude palm oil) ini, dalam kurun waktu dua bulan, diperkirakan lima kali perusahaan patungan dengan Singapura tersebut di demo masyarakat Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan kota Dumai - Riau Masyarakat menuding bahwa aroma bau busuk yang menyengat menyebar disekitar pabrik akibat limbah refeneri CPO (belecing) PT. SDS, Apical.

Meski perusahaan patungan dengan Singapura ini, kerap didemo oleh warga yang tinggal disekitar PT. SDS. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak perusahaan maupun Pemerintah kota Dumai dan DPRD Dumai Sementara bau busuk dari limbah PT. SDS tidak bisa dihindari yang setiap harinya dihirup warga, berdampak pada kesehatan warga sekitar PT.SDS bilamana Pemerintah kota Dumai, dan DPRD Dumai tidak menanggapi keluhan masyarakat maka warga tidak akan hentihentinya melakukan aksi demo serupa ke PT.SDS. Selain itu masyarakat juga akan menyurati Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau agar izin Amdal PT. SDS dicabut dan dibatalkan harap Samsuri pada saat bincang-bincang dengan KPK POS dirumahnya Selasa (31/ 5).

Syamsuri warga Lubuk Gaung yang bertempat tinggal percis didepan pintu gerbang area PT. SDS Apical menyayangkan sikap menejemen PT.SDS yang tidak

perduli dengan lingkungan. PT. SDS selain menyebarkan bau busuk, dan ketidak nyamanan warga adalah akibat pencemaran power plen PLTU Batu Bara PT.SDS dan semburan debu, kemudian suara dentuman pada malam hari, dari PT.SDS sehingga mengejutkan para warga yang sedang lelap tidur.

Selain itu sambung Samsuri dalam perekrutan tenaga kerja PT. SDS masih saja melakukan diskriminasi, terhadap anak tempatan warga Lubuk Gaung sehingga rasa ketidak adilan yang dilakukan menejemen menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat, karena anak tempatan yang berpendidikan SMA/SMK sederajat tidak menjamin bisa diterima bekerja diperusahaan patungan dengan Singapura tersebut.

Meski melalui prosedur penerimaan tenaga kerja, maka tidaklah mengherankan anak tempatan masih banyak yang menganggur, ini dapat dibuktikan pada saat penerimaan tenaga kerja yang belum lama berlangsung di PT. SDS anak tempatan warga Lubuk Gaung yang setiap hari menikmati bau busuk yang disebarkan PT. SDS tidak ada 1 pun yang lolos, sementara yang diterima bekerja dari hasil testing tersebut warga dari luar Lubuk Gaung ujar Syamsuri.

Penolakan terhadap tenaga kerja tempatan dengan alasan tidak sesuai jurusan yang diterima bekerja di PT.SDS “harus sesuai jurusan, yakni jurusan kimia” sementara SMK jurusan kimia di SMK Dumai setahu saya belum ada ujarnya.

K. Bangun Humas PT. SDS Apical dikonfirmasi melalui hubungan seluler Rabu (31/5) terkait demo masyarakat akibat pencemaran dari PT.SDS yang menimbulkan bau busuk K. Bangun tidak membantah “para jurnalis di Dumai pada saat berkunjung ke PT. SDS, ada menghirup udara bauk busuk, tidak ada kan” ujar K. Bangun balik bertanya.

K. Bangun mengindikasikan aksi demo yang digelar masyarakat belum lama ini, adanya rasa ketidak puasan bagi segelintir orang terhadap PT,SDS “ya biasalah” tetap saja ada yang tidak puas meski perusahaan sudah berbuat baik terhadap warga sekitar ujar K. Bangun menutup hubungan seluler.

Pengamat Lingkungan Khairumullah Tambunan yang juga Ketua Umum Lembaga Pembangunan Pengawasan Lingkungan Hidup Indonesia (LPPLHI) ketika dimintai komentarnya Kamis lalu terkait aksi demo warga yang mengeluhkan ketidak pedulian PT.SDS tentang Lingkungan hidup, menurut Khairumullah PT.SDS Apical diinformasikan telah mengantongi Sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang diterbitkan lembaga International Sertifikat RSPO diakui PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) patut dipertanyakan dan diefaluasi, karena untuk mendapatkan Sertifikat RSPO tersebut tidak gampang, melalui proses panjang, dari hulu sampai kehilir dalam memproduksi minyak kelapa sawit dan turunannya perusahaan

berkomitmen menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan tanggungjawab sosial yang tinggi, jangan ada masalah terhadap masyarakat disekitar perusahan patungan Indonesia dengan Singapura tersebut.

Menurut Khairumullah bahwa PT. SDS Apical sejak awal kerap menimbulkan masalah di masyarakat, terutama terkait lingkungan hidup, dengan melakukan reklamasi pantai perairan Selat Rupat 2008 silam tanpa izin, pantai yang direklamasi oleh PT.SDS dengan menyedot pasir laut Selat Rupat dengan menggunakan saluran pipa mela-kukan reklamasi (penimbunan) di kawasan bakau sepanjang pantai PT. SDS. Meski sejak berdirinya banyak kalangan menyoroti PT. SDS namun sedikitpun tidak bergeming, menurut Khairumullah pihaknya bersama LSM yang lain pada tahun 2014 telah menyampaikan konfirmasi secara tertulis terkait pencemaran lingkungan dan adanya dugaan penyerobotan tanah milik Dinas Perikanan Propinsi Riau namun hingga saat ini, konfirmasi yang disampaikan ditembuskan kepada Walikota Dumai dan DPRD Dumai, KLH, Dinas Kehutanan tidak digubris ibarat ‘Anjing menggonggong kafilah berlalu” oleh karenanya bagi masyarakat yang tinggal dan berdekatan yang terkena limbah dari PT. SDS Apical sebaiknya membuat pengaduan dan melampirkan pernyataan.

Pengaduan ditujukan kepada Menko Kemaritiman, Menteri LH dan Kehutanan RI, dan Menteri Kelautan RI, imbuhnya (PUR)

Pembayaran Tagihan Sering Molor Rekanan Pelindo Mengeluh DUMAI - PT. Pelabuhan I Cabang Dumai perusahaan dibawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diinformasikan menyimpan sejumlah masalah terkait kontrak karya, dilingkungan PT. Pelindo I Cabang Dumai antara rekanan selaku penyedia jasa, dengan Pelindo I Cabang Dumai selaku pemberi kerja, salah seorang rekanan menuturkan saat bincang-bincang dengan KPK Pos Jumat (3/6) seraya menyampaikan untuk tidak mempublikasikan jati dirinya.

Dampak dari tidak tepat waktu pembayaran tagihan, belakangan ini terbetik kabar hubungan antara rekanan dengan PT. Pelindo kurang harmonis disebabkan molornya pembayaran sejumlah proyek yang telah direalisasikan oleh kontraktor, pembayaran tidak tepat waktu oleh PT. Pelindo I Cabang Dumai hingga 6 bulan,

bahkan lebih lanjut sumber.

Molornya pembayaran realisasi pekerjaan, tidak terkecuali pekerjaan kecil, maupun pekerjaan besar bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah, utang Pelindo I Cabang Dumai terhadap rekanan dinilai ibarat “gunung es” yang sewaktu-waktu akan mencair, venomenal “gunung es” tersebut sudah berlangsung sejak lama.

Sumber KPK Pos menyebutkan sistim kontrak kerja di perusahaan semi pelat merah ini, tender menender di nomor dua kan yang penting ada modal pekerjaan bisa saja langsung dilaksanakan, apalagi pekerjaan yang sifatnya insidentil, yang harus didahulukan, pekerjaan tersebut tidak melalui lelang, celakanya kontrak kerja menyusul belakangan sementara pekerjaan sudah selesai sebut

Truk Angkutan Bungkil Menunggu Bongkar, Sedang Parkir di Area Pelindo Dumai sumber.

GM PT. Pelindo I Cabang Dumai M. Junaidi ketika

dikonfirmasi melalui pesan singkat terkait keluhan rekanan PT. Pelindo tentang pembayaran

sejumlah proyek yang tidak tepat waktu dibenarkan Junaidi “Benar pak,siapa itu pak, karena

kita tunggu dari kantor pusat dropingnya” ujar Junaidi dalam pesan singkatnya.

Chairuddin Ketua Umum LSM PAD Riau terkait molornya pembayaran realisasi pekerjaan di lingkungan PT. Pelindo I Cabang Dumai mengindikasikan bakal berdampak pada pekerjaan lainnya seperti lanjutan proyek Jembatan Sungai Dumai yang sudah lama ngangkrak, menyimak pernyataan GM. Pelindo I Cabang Dumai di Koran ini, terkait lanjutan pembangunan Jembatan sungai Dumai disebutkan paling lambat April 2016 pekerjaan sudah dimulai , namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda adanya pekerjaan lanjutan Jembatan Sungai Dumai dikhawatirkan lanjutan pembangunan Jembatan Sungai Dumai bakal molor lagi ujarnya.

(PUR)

11

KPK POS E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

KRIMINAL

Jabatan Sat Narkoba Dicatut, Uang 10 Juta Raib ACEH TIMUR – Orang Tidak Dikenal (OTK) mencatut nama Kasat Narkoba Polres Aceh Timur AKP Ildani Ilyas, dengan modus mampu membebaskan anggota keluarga yang tersandung masalah hukum (tersangka). Kali ini, istri tersangka tertipu Rp10 Juta.

Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman Melalui Kasat Narkoba AKP Ildani Ilyas, Selasa (31/5) menjelaskan, korban penipuan kali ini, Yusniar, 38, IRT asal Dusun Geulumpang, Desa Kuala Geulumpang, Kec. Julok. Korban adalah istri dari tersangka H. Menurut AKP Ildani, penipuan bermula saat H ditangkap polisi, Jum’at (28/5). Barang bukti yang ditemukan berupa ganja. Dua hari kemudian, Senin (30/5) pagi, keluarga tersangka dihubungi seseorang mengatasnamakan Kasat Narkoba Polres Aceh Timur dengan HP 085256XXXXX. Pelaku meminta keluarga

tersangka segera mengirimkan uang tunai Rp 10 Juta dengan dalih sebagai jaminan membebaskan tersangka dari jeratan hukum. “Siang hari Istri tersangka meminta bantu saudara kandung tersangka, Ishak, mentransfer uang Rp 10 Juta Ke Nomor Rekening : 1480-01-00068353-0 An. Suryati.

Lalu Istri tersangka mendatangi Polres Aceh Timur dengan membawa foto copy bukti transfer dan surat pernyataan sesuai permintaan penelpon,” jelas AKP Ildani.

Setibanya di Polres Aceh Timur dan menceritakan dari awal, lanjut AKP Ildani, istri tersangka baru menyadari bahwa dirinya ditipu dengan mencatut nama Kasat Narkoba Polres Aceh Timur.

“Saya dan anggota tidak pernah melakukan negosiasi atau sejenisnya untuk meminta keluarga tersangka menyerahkan uang agar pelaku narkoba bebas atau ringan,” tegas AKP Ildani.

(YAN)

Lagi-Lagi Bendera Bintang Bulan Bekibar di Aceh Timur ACEH TIMUR – Bendera bintang Bulan , Rabu (1/6), sempat bekibar ditiang bendera Dinas Kesehatan Aceh Timur yang berlokasi di Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk.

Bendera dengan panjang 1 meter dan lebar 1,20 meter itu pertama kali diketahui penduduk setempat yang melintas didepan kantor sekitar pukul 09.00 WIB. Warga tersebut kemudian melaporkan kepada Ketua Pemuda Gampong Tanoh Anou dan kemudian diteruskan ke personal Intelkam Polres Aceh Timur.

“Kami mendapat laporan itu dari warga yang melintas didepan Dinkes Atim dan melihat bendera Bintang Bu-

lan itu berkibar di tiang bendera depan kantor Dinkes Atim Rabu (1/6) pukul 09.45 WIB,” kata Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman, melalui Kapolsek Idi Rayeuk, AKP Samsuddin.

Mendapat laporan itu kata AKP Samsuddin, personel gabungan dari Polsek dan Koramil Idi Rayeuk, Langsung menuju ke Dinkes Atim, untuk melakukan penurunan terhadap bendera tersebut.

“Saat ini kami sedang menyelidiki siapa pelaku yang telah mengibarkan bendera Bintang Bulan itu. Sedangkan bendera tersebut saat ini telah kami amankan di Mapolsek Idi Rayeuk,” ungkap AKP Samsuddin. (YAN)

Pemkab Asahan Akan Tertibkan PKL KISARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan akan melakukan penertiban terhadap keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan.

Permintaan penertiban tersebut disampikan Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP didampingi Wakil Bupati Asahan, H Surya BSc saat memimpin rapat bersama dengan Camat Kisaran Barat, Kisaran Timur dan seluruh Lurah serta dinas terkait.

Terkait penertiban tersebut, Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, M Ajim membenarkan bahwa Bupati meminta PKL ditertibkan.

Hal ini dilakukan untuk memperindah wajah kota sehingga dunia usaha dapat berjalan dengan lancar dan berkembang.

“Dalam rapat Bupati sangat menegasakan kepada kedua Camat untuk menertibkan PKL yang berjualan dibahu jalan,” kata Kabag Humas, Selasa, 17Mei 2016 di

Kantor Bupati Asahan.

Kabag Humas menjelaskan dalam intruksi penertiban tersebut, Bupati meminta petugas dan Camat untuk memperhatikan persoalan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Kedepan Pemkab Asahan bertekad untuk memperbaiki tata ruang kota agar lebih tertib, teratur, nyaman, bersih sehingga wajah kota Kisaran terlihat indah.

Selain itu, Kabag menyebutkan penertiban dilakukan bertujuan untuk kepentingan umum, sehingga pengunaa jalan yang merupakan hak penguna jalan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

Dari pantauan, banyak PKL di kota Kisaran berdagang mengunakan bahu jalan. Terlihat seperti di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Diponegoro. Rata-rata PKL mengunakan bahu jalan untuk berjulan. Diantaranya penjulan paket internet, aksesoris, buah-buahan, dan usaha lainya. (IN)

SUMUT/ACEH

Ratusan Ton CPO Milik PT.KLK Cemari Laut Dumai DUMAI - Kamis (2/6) sekitar pukul 05,00 wib, pagi terjadi insiden di dermaga B PT. Pelabuhan I Cabang Dumai ratusan ton Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Kuala Lumpur Kepong (KLK) yang sedang bongkar muat dari ponton ke tangki timbun milik PT. KLK tumpah ke laut Dumai sehingga mencemari perairan laut Dumai.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan tumpahan CPO oleh PT. KLK di dermaga B jelas melanggar standar operasional prosedur (SOP) ujar Johanes anggota DPRD Dumai kepada wartawan, “insiden tumpahan CPO PT. KLK sejak pukul 05 Wib, pagi dan sampai sekarang masih dilakukan pembersihan. Dikhawatirkan tumpahan CPO menyebar hingga ke laut lepas“. DPRD Dumai segera memanggil menejemen PT. KLK untuk dimintai pertanggungjawaban terkait tumpahan CPO di demaga B Pelindo I Cabang

Tongkang Muatan CPO Sedang Bongkar Muat CPO ke PT. KLK. Dumai.

Pengambilan tumpahan CPO di laut Dumai pihak PT. KLK menggunakan peralatan seadanya seperti ember, namun setelah beberapa jam insiden terjadi barulah PT. KLK menggunakan oil boom ujar salah seorang securyti yang bertugas di dermaga B Pelindo I ca-

bang Dumai.

Febry menejer PT.KLK saat dihubungi melalui pesan singkat, terkait adanya tumpahan CPO milik PT. KLK Dumai Febry tidak menafikkan adanya insiden tumpahan CPO tersebut di dermaga B Pelindo I Cabang Dumai, Febry meminta agar konfirmasi lebih jelas,

awak media KPK Pos datang kekantor pihaknya telah mempersiapkan Tim teknis untuk menjawab tumpahan CPO milik PT. KLK “sebaiknya bapak datang kekantor KLK” ujarnya mengulangi.

Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos PT. KLK perusahaan industri mengolah CPKO bekerjasama dengan PT. Kreasi pengolah CPO diinformasikan mempekerjakan 400 orang pekerja namun dari jumlah tersebut anak tempatan yang bekerja di dua perusahaan patungan dengan Malaysia ini hanya 5%.

Sedangkan selebihnya 95% pekerja yang didatangkan dari Medan Sumatera Utara dan diluar dari Riau luar kota Dumai, berdasarkan Perda Kota Dumai penerimaan tenaga kerja 30% pendatang, 70% anak tempatan, selain penyimpangan penerimaan tenaga kerja, diinformasikan melakukan penyimpangan Undang-Undang Lingkungan Hidup, limbah dari dua pabrik tersebut diinformasikan di jual ke luar, sebagai penampung inisial H warga Medan ujar sumber kepada KPK Pos Jumat pekan lalu.

(PUR)

PN Padang Sidempuan Gelar Sidang Lapangan PALUTA - Pengadilan Negeri (PN) Padang Sidempuan, menggelar sidang lapangan di Desa Langkimat Kec. Simangambat Rabu (1/6) atas Gugatan Perdata PT.Torus Ganda dan Koperasi Parsub terhadap pemerintah meliputi Menteri Kehutanan, Jaksa Agung RI dan Dinas Kehutanan Sumut sebagai tergugat Dasar gugatan adalah atas surat menteri Kehutana Juni Tahun 2014 tentang pemberhentian seluruh kegiatan di atas asset negara perkebunan kelapa sawit seluas 47 Ribu yang berada dalam kawasan hutan register 40 Padang Lawas berdasarkan amar putusan MA RI No.2642K/Pid/2006.

Sedangkan isi Gugatan adalah pihak penggugat dalam hal ini PT.Torus Ganda dan Koperasi Parsub tidak mengakui atau tidak menerima keputusan pemerintah tentang status lahan yang dikelola Koperasi Parsub seluas 24 ribu hektar bukan milik negara dan bukan kawasan hutan register 40 Padang Lawas Akan tetapi PT.Torus Ganda dan Koperasi Parsub, menyatakan lahan yang dikelola adalah tanah adat/ulayat, dan sebagai pemilik lahan adalah masyarakat hukum adat Luat Simangambat dan Luat Ujung Batu Kec. Simamgambat Kab.Padang Lawas Utara (Paluta) Pengamatan dalam pemeriksaan sidang Lapangan oleh Hakim Pengadilan Padang Sidempuan terhadap saksi yaitu lima kepala desa yaitu Kepala Desa Aek Raru (Sofyan Hsb), Kepala Desa Paran Padang, Kepala Desa Langkimat (Humala P Hrp) Kepala Desa Janji Matogu (Amran Hrp) dan Kepala Desa Mandasif satu persatu ditanya hakim.

Sedangkan prosesi sidang di lapangan tanpak aman dan kondusif, meskipun pengawalan pihak kepolisian Tapanuli Selatan tidak begitu ketat.

Dalam pemeriksaan oleh hakim ke-5 Kepala Desa menyatakan Koperasi Parsub tidak ada memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 24 ribu hektar.

Penyataan itu memunculkan pertanyaan bagi Ir MB Samsul Harahap dari Aktifis Agraria. Jika tidak ada lahan Koperasi Parsub di lima desa tersebut, lalu keberadaan lahan perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Parsub berada di daerah mana?

“Yang lebih aneh lagi Koperasi Patsub tetap menguasai atau menduduki lahan seluas 24 ribu hektar walaupun sudah berkekuatan hukum tetap (Incracht) berdasarkan Amar putusan MA RI,”ujar Samsul Harahap.

Kemudian yang lebih ekstrim lagi, sampai hari ini Koperasi Parsub atau kelompok belum ada yang di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku di NKRI. Atas dasar rentetan Peristiwa sejak terbitnya Amar Putusan MA RI No. 2642 K/Pid/2006, Samsul Harahap berpendapat acara sidang lapangan 01 Juni 2016 terkesan dipaksakan dan mengada-ada dan disponsori mafia hukum dan mafia kasus.

Samsul Harahap berharap pada Kejagung RI dan Kapolri agar segera menangkap seluruh jajaran pengurus Koperasi Parsub, dengan alasannya mengambil hasil asset negara tanpa ijin (illegal). Tujuan penangkapan Pengurus Koperasi Parsub adalah Equality Be For The Low (Bahwa kedudukan setiap warga Negara Indonesia sama dihadapan hukum). Anggota DPRD Kab Padang Lawas Utara Kec Simangambat merupakan dapil Alamsyah Hasibuan saat Ka. Biro KPK POS mengompirmasi sepertinya menghindar. Isunya, anggota DPRD Kab.Padang Lawas Utara itu tidak bersedia atau enggan berkomentar.

Pihak tergugat dari Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan juga hanya mengatakan, belum bisa memberikan tanggapan. “Sebab ini masih berlanjut dalam waktu dekat,”kata yang bermarga Harahap itu.

Beberapa anggota DPRD lainnya dari Dapil Simangambat yaitu, Safna Wati Nasution, Panggana Siregar, Herman Lubis dan H Aprino Naga Harahap belum dapat dikonfirmasi. (DATUK S)

Operasi cipta kondisi dibeberapa tempat hiburan malam dan kafe remang-remang.

Jelang Ramadhan Polsek Barumun dan Satpol PP Operasi Cipta Kondisi PALAS - Kepolisian Sektor (Polsek) Barumun dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Operasi cipta kondisi menjelang Bulan Suci Ramadhan di wilayah Kabupaten Padang Lawas (Palas), bukan itusaja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Palas ikut menggelar Razia Cipta Kondisi disejumlah tempat hiburan malam Kamis (2/6).

Dalam operasi yang digelar, Polsek Barumun AKP Sammailun Pulungan, SH mengatakan, kita berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dari beberapa tempat hiburan malam dan kafe remangremang. "Kita mengamankan beberapa orang dari lokasi, tidak tau PSK atau apa karena masih diperiksa, sebelumnya

kita sudah melayangkan himbauan terpadu agar segera menutup tempat hiburan malam, dan memang sudah banyak tempat hiburan malam yang sudah tutup, namun beberapa masih beroperasi," ujar Polsek.

Selain PSK dan Minuman Keras (Miras), juga diamankan dua orang juru tulis (Jurtul) Togel dari Desa Sabarimba, Kecamatan Barumun. Keduanya yakni AG (43) dan RS (28). "Kita akan terus tingkatkan operasi selama bulan puasa nanti," tegasnya Lanjut Kapolsek, dalam operasi ini ditargetkan penanganan seperti peredaran minuman keras, obat terlarang, Narkoba, pasangan mesum maupun tindakan lain yang meresahkan masyarakat.

(EAH)

Kapolres: Dana Desa Juga Uang Negara

KETERANGAN - Kapolres Aceh Singkil/Subulussalam AKBP Muhammad Riduan Sik, didampingi Kapolsek Penanggalan Iptu Agus Riwayanto,Sik dan Asisten II Adri SKM Mkes,saat memberikan keterangan kepada peserta Saweu Kedeu kupi, Rabu(1/6).

SUBULUSSALAM Kapolres Aceh Singkil/ Subulussalam AKBP Muhammad Riduan Sik didampingi Kapolsek Penanggalan Iptu Agus Riwayanto Sik mengadakan Sawea Keude kupi dengan Muspika serta seluruh kepala kampong kecamatan Penanggalan kota Subulussalam serta tokoh masyarakat, Rabu (1/6)di kolam Penang berjalan lancar.

Pada kesempatan itu Kapolres mengatakan Subulussalam masuk sepuluh besar wilayah Polda Aceh terkait Narkoba. Untuk itu ia menyebutkan, narkoba merupakan prioritas untuk ditangani.

Selain menyinggung narkoba, Kapolres juga

mengingatkan bahwa dana desa juga uang Negara. Bagi kepala desa, jangan coba coba melakukan penyelewengan walau hanya seperak.

Namun Kapolres juga berharap para kepala desa jangan takut menggunakannya sesuai aturan.

Dikatakan, dirinya mendukung keinginan masyarakat untuk penegakan hukum, dan itu adalah tugas pokok kami sebagai garda terdepan penegakan Hukum. “Kami mendukung penegakan hukum, dan itu adalah tugas pokok kami,”ucapnya Sementara Aris Muda Bancin selaku Anggota DPRK Subulussalam juga

mendukung program Kapolres yang selalu mengadakan acara saweu kedeu kupi. Pada acara itu seluruh elemen mendapat masukan,”pungkasnya Aris Muda Bancin juga mendesak penegak hukum segera melakukan pemeriksaan kepada kepala desa yang dituding melakukan penyelewengan dana ADD. Karena beberapa media telah melansir para kepala desa yang diduga melakukan penyelewengan tentang penggunaan dana itu.

Katanya, sesuai Pemendagri 113 tahun 2014, Permen Desa Nomor 5 tahun 2015, tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa, dikuatkan Permen

Keuangan Nomor 93/ PMK.07/2015, tentang penyaluran dana desa. Juga diterbitkan SKB 3 Menteri untuk menindak lanjuti, tata cara penggunaan dana Desa.

“Pun jangan dilupakan PP Nomor 13 Tahun 2013 yang mengatur tentang cara, pengadaan barang dan jasa,” ujarnya Sebelumnya Camat Penanggalan Abdi Suka Bancin SH menghimabau agar para kepala kampong jangan takut-takut menggunakan dana desa.

Menyangkut penyambutan bulan puasa ini, camat mengharapkan pihak kepolisian dapat menertibkan mercun/ petesan.

(KAR)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

Soal Pemadaman Listrik

Inspektorat Periksa Kepala Desa Jontor SUBULUSSALAM - Kepala Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam akhirnya diperiksa Inspektorat. Pemeriksaan tersebut didasarkan pada pengaduan masyarakat yang menduga ada melakukan penyelewengan dana desa.

Demikian disampaikan Kepala Inspektorat melalui Sekretaris H.Subni didampingi Kasubag Umum Dedi Iskandar, Rabu (1/6) di ruang kerjanya. “Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan,” jelasnya.

Dari 84 desa di kota Subulussalam yang menjadi sampel hanya 30 desa. Untuk Desa Jontor, karena adanya

pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana, karena tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Gampong (BPG). “Karena itu kami melakukan pemeriksaaan,” ujar Kasubag Umum.

Namun sampai saat ini masih tahap pemeriksaan, maka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum difinalkan menjadi Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP). Nantinya hasil NHP akan diserahkan pada Walikota untuk ditindaklanjuti. “Apakah diserahkan pada penegak hukum atau kemana, itu hak Walikota,” ujarnya.

(KAR)

Sambut Ramadhan, Polisi Razia Makanan Kadaluarsa MENYAMBUT bulan suci Ramadhan, polisi bakal gencar merazia sejumlah pasar di Jakarta. Tujuannya untuk mengecek bahan makanan kadaluarsa.

"Terutama agen-agennya yang akan kami razia," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Fadil Imran kepada wartawan di Polda Metro Jaya, belum lama ini.

Menurut Fadil, agen sangat penting sebab itulah hulu dari segalanya. "Tapi pasar-pasar juga jadi sasaran kami," kata Fadhil.

Dalam razia nanti, kata Fadhil, pihaknya akan menggandeng Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM).

Selain distributor bahan makanan dan sembako, polisi

juga mengincar penimbun BBM (Bahan Bakar Minyak) dan sembako hingga level agen dan pengecer.

"Nanti kita kerjasama dengan instansi terkait, karena ini kan puasa ini kalender kamtibmas," kata Fadhil.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Moechgiyarto.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengungkapkan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan di jalur distribusi pangan menjelang puasa nanti.

"Termasuk itu. Nanti sama-sama dengan BPOM, dengan perdagangan apakah kadaluarsa dan sebagainya.

Itu juga menjadi sasaran kita," ujar Moechgiyarto, kemarin.

Komisi VII DPR RI dan Gubsu Ultimatum PLN Sumut KETUA Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu yang sedang berada di Medan kembali mengultimatum PLN Sumut agar jangan ada pemadaman listrik selama Ramadhan hingga Idul Fitri nanti.

Dia mengungkapkan hal itu, Jumat (3/6) menyusul masih terjadinya pemadaman listrik di beberapa daerah. "Iya ini saya sudah di Medan dari Jumat lalu. Ada beberapa pemadaman di sejumlah wilayah Medan terjadi," katanya.

Menurut politisi Gerindra ini, pemadaman yang terjadi sangat berbahaya bagi pihak PLN karena gejolak bisa saja terjadi jika listrik masih saja mengalami pemadaman selama Ramadhan. Apalagi masyarakat sudah mengetahui pihak PLN kerap berjanji akan memberikan pelayanan terbaik terkait pelayanan kelistrikan.

"Ini berbahaya sebenarnya buat PLN. Kepada saya mereka sudah janji langsung. Saat rapat di Komisi VII DPR-RI pun mereka yakinkan tidak ada pemadaman selama Ramadhan. Tapi begitu lihat kondisi sebenarnya saya mulai kurang yakin. Jadi saya ultimatum mereka jangan ada lagi pemadaman. Apalagi ini sudah menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Kalau tidak ada perubahan jadwal, umat Islam sudah melaksanakan puasa Ramadhan

tanggal 6 Mei nanti," ungkapnya.

Sebenarnya, menurut Gus, terkait pemadaman ini sudah disampaikannya langsung ke Kementerian ESDM agar menegur para direksi PLN. "Teguran itu pun sudah disampaikan ke PLN. Tapi memang mereka kelihatan bebalnya," ungkap Gus. Komisi VII, menurutnya, akan terus meminta jaminan dari perusahaan listrik itu memenuhi janjinya. "Ini nanti kalau saya bilang PLN sudah kasi jaminan tidak akan padam, tapi terus tiba-tiba ada pemadaman malah kami yang ikut-ikutan dikomplain masyarakat," ungkapnya. "Sekali lagi hari besar keagamaan ini moment krusial. Kita ultimatum mereka jangan ada pemadaman," demikian Gus. Dibagian lain Gubernur Sumut

Erry Nuradi mengharapkan tidak ada pemadaman listrik selama bulan Ramadhan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.

Hal ini dikatakan Erry kepada wartawan saat dijumpai dirumah dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (3/6).

Dikatakan Erry terkait harapan tersebut dirinya secara langsung telah bertemu dengan pihak PLN Wilayah Sumut dan menyampaikan agar PLN dapat mengantisipasi kemungkinan persoalan teknis yang mengakibatkan padamnya listrik saat Ramadhan.

"Sebelumnya kita sudah menerima Direktur PLN Wilayah Sumut dan berpesan agar tidak ada pemadaman selama puasa ini. Termasuk juga soal antisipasi pihak PLN dalam menyediakan Genset-genset

Samsat Kabanjahe Gelar Razia Terpadu

(INT)

Warga Diminta Hati-Hati Makanan Kadaluarsa MENJELANG bulan Ramadhan tahun ini, warga dihimbau untuk hati-hati berbelanja bahan makanan.

Sebab, saat ini telah mulai beredar beberapa produk kadaluarsa di pasaran.

Dalam Sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Padang di salah satu supermarket terbesar di Padang kemarin, ditemukan dua jenis produk makanan yang sudah lewat masa kadaluarsanya.

Makanan tersebut yaitu sarden kaleng Green Chili ukuran 425 gram harga Rp 18.250 yang masa kadaluarsanya sudah lewat, 1 Mei 2016.

Produk lain yang sudah kedaluwarsa adalah makanan jajanan anak berupa Jely-jely.

Sidak dilakukan BPOM Kota Padang bersama Disperindagtamben Padang dalam rangka menyambut bulan suci Ramdhan. Tim sidak juga melihat kondisi penyimpanan barang di distributordistributor barang di kawasan Telukbayur.

Di situ beberapa kesalahan dalam penyimpanan barang masih ditemukan, seperti tata letak barang. Barang yang nonmakanan belum dipisahkan, sehingga dikhawatirkan produk makanan terkontaminasi oleh

produk lain. Seperti produk kecantikan atau produk rumah tangga.

Pantauan di salah satu supermarket terbesar di Padang, tim BPOM dan Disperindag memfokuskan pengecekan terhadap barang-barang yang biasanya banyak dicari selama Ramadhan maupun jelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti kue-kue Lebaran, kecap, mie instan, dan makanan ringan lain.

Saat melakukan pengecakan, tim juga langsung memilah beberapa barang yang kemasannya sudah rusak, seperti kaleng-kaleng kue yang penyok. Selain itu, juga masih ditemukan produk makanan impor berupa cake yang izin edarnya sudah habis.

Di supermarket itu, tim juga langsung melihat ke dalam gudang penyimpanan. Selain itu, tim juga mengingatkan pengelola supermarket supaya menempelkan tanggal kedaluwarsa. Terutama untuk barang yang dijual secara terpisah atau eceran.

Kepala BPOM Kota Padang, Zulkifli mengatakan, pihaknya akan menyita barang-barang yang sudah kedaluwarsa. Sementara produk makanan impor yang izin edar sudah habis, BPOM akan minta penjelasan kepada distributornya. (INT)

Ka. UPT Dipenda Provsu Samsat Kabanjahe Mahyudin Pane, S.Sos, MAP foto bersama anggota saat Razia Terpadu. (Foto : KPK Pos/ S. Tambunan) KABANJAHE - Mengacu kepada surat pemberitahuan Ka. UPT Dipenda Provsu Samsat Kabanjahe yang ditandatangani Ka. UPT terebut Mahyudin Pane, S.Sos, MAP yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Tanah Karo No 973/148/ UPT/KJ/2016 tertanggal 14 Mei 2016 perihal Razia Terpadu BBNKB/PKB/SWDKLLJ Triwulan II Tahun Anggaran 2016.

Dalam rangka Peneriamaan Asli Pendapatan Daerah (PAD) adalah merupakan program prioritas Samsat yang dilaksanakan Tim Razia Terpadu Samsat Kabanjahe terdiri dari Polri, Dipenda Provsu dan PT. AK Jasa Raharja.

Menurut Ka. UPT Dipenda Provsu Samsat Kabanjahe Mahyudin Pane, S.Sos, MAP ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya di Samsat Kabanjahe, tujuan Razia Terpadu dilaksanakan untuk pemeriksaan serta penertiban kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor khususnya STNK, PKB-

BBN-KB dan SWD KLLJ terhadap kendaraan bermotor yang berdomisili di Kabupaten Karo, juga dari luar daerah yang beroperasi di Kabupaten Karo, serta kendaraan bermotor yang telah berganti pemilik tapi belum dibalik namakan (BBN).

Pak Pane juga menjelaskan bahwa razia diadakan secara bertahap. Tahap I tanggal 16-20 Mei 2016, Tahap II tanggal 23-27 Mei 2016. Lokasi razia di Jalan Veteran depan Makam Pahlawan dan Jalan Jamin Ginting depan Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Tindakan apa yang dilakukan tanya KPK Pos, Pak Pane menerangkan, kegiatan razia tidak hanya memberikan sanksi, tapi momen ini juga untuk memotivasi agar membayar pajak dan memberikan pemahaman kepada pemilik kendaraan bermotor yang terjerat dalam razia.

Mengimbau para pengemudi/ pemilik agar segera mendaftarkan

ulang kendaraannya sebelum masa berlaku PKB/ SWDKLLJ berakhir agar tidak dikenakan denda. Kepada pengemudi/ pemilik kendaraan bermotor yang telah berakhir masa berlaku PKB/SWDKLLJ diberikan tanda peringatan dengan membubuhkan cap/stempel pada SKPD masa berlaku PKB/BBNKB dan SWDKLLJ telah berakhir segera melakukan pembayaran pada Samsat terdekat.

Demikan halnya kendaraan yang berasak dari luar daerah maupun luar provinsi Sumatera Utara agar segera mengurus perpindahan/ mutasi dari daerah asal dan mendaftarkannya ke Kantor Samsat tempat domisili kendaraannya.

Dalam pelaksanaan Razia Terpadu PKB/BBN-KB, SWDKLLJ terjaring berbagai jenis kendaraan yang dikenakan sanksi karena masa berlaku surat-surat telah berakhir yaitu roda empat, roda enam, dan ranmor roda dua berjumlah seluruhnya sebanyak 62 unit. (ST)

mana atau ada kerusakan-kerusakan pembangkit atau jaringan transmisi sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik.

Naikkan TDL Komisi VII DPR RI merasa kesal dengan langkah PT PLN (Persero) yang menaikkan tarif dasar listrik di Juni ini. Untuk itu, komisi yang membidangi energi itu akan memanggil direksi PLN ke Senayan untuk menginterogasi dan meminta pembatalan kenaikan tarif.

Diketahui, per 1 Juni kemarin, PLN menaikkan tarif listrik untuk 12 golongan pelanggan. Kenaikan itu sesuai skema adjustment alias penyesuaian dengan indikator harga minyak dunia, kurs rupiah terhadap dolar AS, dan inflasi yang dipakai PLN dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan sebenarnya tidak terlalu besar, untuk tegangan rendah naik Rp 11 per kwh, golongan menengah Rp 9 per kwh, dan golongan tinggi Rp 8 per kwh. Sedangkan untuk pelanggan bersubsidi, daya 450 dan 900 watt, tidak ada kenaikan tarif.

Wakil Ketua Komisi VII Fadel Muhammad mengatakan, pihaknya tetap menganggap kenaikan tarif tidak pantas, lantaran dilakukan menjelang ibadah puasa. Kenaikan, dianggap akan menambah beban masyarakat di tengah melambungnya harga bahan-bahan kebutuhan pokok. "Timing kenaikannya tidak tepat," ucapnya, Kamis (2/6).

(INT)

Di Medan, Harga Sembako Terus Naik HARGA sembilan bahan pokok (sembako) di sejumlah pasar tradisional di kota Medan mulai merangkak naik sejak sepekan terakhir. Para pedagang mengaku kenaikan ini dipicu momen Ramadhan yang akan mulai berlangsung dalam 3 hari kedepan.

Data dari beberapa pedagang pada hari ini, harga gula pasir saat ini Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp12.

000-Rp12.500 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada minyak goreng kilogram Rp11.000 hingga Rp12.000 dari sebelumnya Rp9.000 hingga Rp10.000.

"Yang mendadak naik, gula dan minyak ini lah. Kenaikannya hampir tiap hari. Dari distributornya naik, pusat pasar naik, kita otomatis naik juga," kata Iskandar di Pasar Petisah, Jumat (3/6).

Meski terjadi kenaikan, namun para pedagang mengaku tidak terlalu khawatir. Sebab kondisi serupa kerap terjadi setiap menjelang bulan Ramadhan. "Ini sudah biasa," ujarnya.

Selain gula pasir dan minyak goreng, kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam ras. Saat ini, harga daging ayam Rp33.000 dari sebelumnya Rp27. 000 per kilogram. Kenaikan ini, kata salah satu pedagang daging ayam, Hamzah, terjadi sejak sepekan terakhir. Meski penjualan mereka naik, namun para pembeli menurutnya kerap mengurangi jumlah belanjaan mereka. (INT)

Dari Pemadaman Listrik Sampai Kadaluarsa etiap menjelang masuknya bulan Ramadhan, ada topic pembicaraan yang buming di tengah-tengah masyarakat.

Perbincangan kedua hal itu dilakonkan mulai dari para elit pemimpin negara dan daerah hingga warga biasa.

Kedua topic itu adalah permintaan agar tidak ada pemadaman listrik selama Ramadhan dan inspeksi mendadak (sidak) makanan serta minuman kadaluarsa.

Topik yang pertama banyak dibicarakan, karena masyarakat sudah jenuh dan hampir imun, sebab pada tahun-tahun sebelumnya, kerap kali terjadi pemadaman listrik.

Anehnya, sengaja atau tidak sengaja, pemadaman listrik terjadi pada waktu-waktu krusial, misalkan menjelang

S

berbuka puasa atau pada waktu pelaksanaan shalat tarawih.

Akibat pemadaman itu, masyarakat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa

merasa tersinggung dan terdiskriminasi. Kemudian sering disampaikan perbandingan situasi –sebagai akibat dari kekecewaan warga- saat

perhelatan piala dunia listrik tak padam, namun saat bulan Ramadhan justru padam. Ini ada apa dengan PLN. Ungkapan rasa kekecewaan ini sering kita dengar, apabila terjadi pemadaman listrik di bulan Ramadhan.

Padahal menjelang masuknya bulan Ramadhan, para pemimpin negeri ini sudah menyampaikan harapan bahkan ‘ancaman’ kepada PLN agar tidak melakukan pemadaman.

Namun, seakan itu semua tidak berefek, sebab pemadaman tetap saja terjadi.

Kondisi yang sama dilakukan pada pengamanan makanan dan minuman yang diperdagangkan di supermarket, swalayan dan tempat-tempat lainnya. Instansi yang memiliki tufoksi pengawasan makanan dan minuman pun melaksanakan beberapa langkah pencegahan, misalkan dengan inspeksi mendadak (sidak).

Lagi-lagi, terasa sangat aneh, meskipun telah beberapa kali dilakukan sidak, tetap saja masih ada ditemukan makanan dan minuman kadaluarsa yang diperjualbelikan. Entah itu yang luput dari jangkauan aparat, atau memang sang pengusaha yang lihai menyembunyikan barang dagangannya.

Selain kedua topic ini, masih ada topic lain yang selalu mencuat kepermukaan pada saat menjelang pelaksanaan hari-hari besar keagamaan. Di antaranya, harga-harga kebutuhan pokok yang melejit hingga ‘ke langit’, sehingga membuat masyarakat yang ekonomi paspasan menjerit.

Biasanya, untuk yang ini pemerintah memiliki langkah cepat dan konkrit yang dengan menggelar operasi pasar murah.

Operasi pasara murah sampai saat ini masih dianggap sebagai

solusi terbaik dalam menetralisir kenaikan hargaharga kebutuhan pokok.

Kondisi yang sama menjelang bulan Ramadhan tahun ini, tidak jauh berbeda. Himbauan, harapan sampai pada ‘ancaman’ agar tidak terjadi pemadaman listrik juga terdengar nyaring.

Bahkan untuk harga-harga yang sudah melambung tinggi, terutama daging segar, langsung oleh Presiden RI Jokowi diminta untuk diturunkan.

Tapi itulah fakta di negeri ini, meskipun sudah ada perintah langsung dari orang nomor wahid di negeri ini, tetap saja harga daging masih tinggi.

Bahkan mendekati hari H bulan Ramadhan harga daging dan kebutuhan pokok lainnya terus merangkak naik. Beginilah nasib rakyat, mengalami pemadaman listrik sampai kadaluarsa.

(MH)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

SUMUT

Wakil Walikota Tutup TAG dan PFF Tebing Tinggi Walikota Tanjungbalai didampingi Direktur PDAM saat meninjau WTP-V

Walikota Tanjungbalai Resmikan WTP-V TANJUNG BALAI - Walikota Tanjungbalai M Syahrial SH MH meresmikan Instalansi Pengolahan Air (IPA) atau WTP V milik PDAM Tirta Kualo terletak di Jalan SMP 7 Link V Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso (STR), Rabu (1/ 6) yang dirangkai dengan memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim.

Peresmian WTP V ini merupakan zona pelayanan air bersih untuk wilayah Kecamatan STR dan Teluk Nibung, hal ini disampaikan Direktur PDAM Tirta Kualo Ismed Daulay saat menyampaikan laporannya, disamping itu juga peresmian WTP V ini juga sebagai upaya pihak PDAM untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran pasokan air bersih khusunya wilayah STR dan Teluk Nibung dan pada umumnya kepada seluruh pelanggan, ucapnya.

Dikatakan Ismed,"Perlu juga bapak walikota ketahui, bahwa Direktur, staf dan seluruh karyawan PDAM Tirta Kualo sepakat, kedepannya akan terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan."

Senada dikatakan Ketua Dewan Pengawas HM Kosasih, persoalan air bersih dan berkualitas sangatlah penting, apalagi jumlah pelanggan yang terus meningkat, oleh sebab itu harus diiringi dengan kewajiban untuk me-

ningkatkan pelayanan prima, karena kebutuhan air yang layak dikonsumsi merupakan hajat hidup orang banyak, terangnya.

Sementara Walikota Tanjungbalai M.Syahrial mengatakan, "Dengan hadirnya WTP V ini PDAM harus mampu menyahuti kebutuhan masyarakat yang berada di Kecamatan STR dan teluk Nibung."

Dalam kesempatan ini juga perlu diingatkan kepada kita semua, peresmian WTP V ini bukanlah akhir dari pembangunan yang berkelanjutan di PDAM Tirta Kualo, kita berharap setelah ini akan lahir WTP-WTP lainnya, sehingga seluruh masyarakat Kota Tanjungbalai dapat menikmati pasokan air bersih dan berkualitas, tuturnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Ketua DPRD Bambang Hariyanto Lobo SE Kasatker Cipta karya yang mewakili Kementerian Perumahan RI, mantan Direktur PDAM Tirta Kualo Segaryono, mewakili FKPD, Asisten I,II dan III setdakot, Staf Ahli, Sejumlah SKPD,Kabag Pemerintahan, Humas dan Perekonomian, Ketua MUI Kota Tanjungbalai Syahron Sirait, tokoh agama/masyarakat dan karyawan PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai.

(HER)

Walikota ke Panti Asuhan Amaliyah

TEBING TINGGI - Wakil Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Oki Doni Siregar, menutup resmi acara Tebing Tinggi Agri Market dan Pameran Flora Fauna (TAM & FPP) yang berlangsung sejak 27/5 s/d 2/6 di Lapangan Merdeka Tebing Tinggi.

Disampaikan Wakil Walikota, Daerah Hinterland Tebing Tinggi adalah Kecamatan-Kecamatan yang secara administrasi masuk dalam Kab.Serdang Bedagei dan Simalungun, memiliki usaha utama bidang pertanian, perkebunan dan perikanan.

Kondisi ini memberikan keuntungan yang besar bagi warga Kota Tebing Tinggi dalam kontek ekonomi perdagangan pasar terdekat, tujuan utama dari pemasaran komoditas oleh para pelaku usaha. ujarnya.

Dikatakan secara fakta komoditas kebutuhan pangan dan non

pangan warga Tebing Tinggi terpenuhi, sebaliknya masyarakat heinterland juga mendapatkan berbagai kebutuhannya dari Kota Tebing Tinggi.

Dalam kontek ekonomi, Kota Tebing Tinggi merupakan pasar dalam arti luas dengan perdagangan sebagai aktivitas ekonomi.

Wakil Walikota, sampaikan hubungan signifikan daerah Hinterland dengan aktifitas perdagangan dibuktikan sejak jaman dahulu hingga saat ini, sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi penyumbang tertinggi dalam PDRB Kota Tebing Tinggi.

Harapan kedepan sebagai mendukung program ketahanan pangan, tidak ingin masyarakat Tebing Tinggi hanya berperan sebagai pedagang dan konsumen saja, tetapi kedepannya masyarakat mampu memproduksi, untuk konsumsi sendiri, juga dapat dipasarkan sebagai sumber ekonomi ujarnya.

Dikatakannya TAM & PFF ini bagian dari upaya-upaya mensuk-

TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan, didampingi Kadisosnaker H.Syaiful Fachari Ketua Comunitas Abul Yatama Tebing Tinggi dan Kabag Humas PP Bambang Sudaryono berikan bantuan ke Panti Asuhan Amaliyah Kamis (2/6).

Disampaikan walikota, sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, dan kepada anak-anak diharapkan ikut melaksanakan ibadah puasa, yang belum sanggup 1 hari, berpuasalah setengah hari.

Puasa itu melatih diri untuk bersabar dan menahan hawa nafsu bukan saja nafsu makan dan minum, juga nafsu-nafsu lainnya seperti amarah (emosi), memfitnah atau mencela orang,jika puasa kita baik akan dapat dikendalikan.

Dan dalam menjalankan puasa selalulah berdoa kepada Allah.Swt agar kita di-

berikan kesehatan dan keselamatan dalam melakukan aktifitas kita sehari-hari, ujarnya.

Walikota mengajak mari melaksanakan sholat berjemaah, dan melakukan tadarus membaca al-quran bersama-sama di Masjid.

Disampaikan Walikota, sebentar lagi anak-anak akan mendapat rapor dari sekolahnya masing-masing mudah-mudahan nilai lebih baik dari sebelumnya dan menorehkan prestasi yang baik.

Dan jika anak-anak mengalami sakit segeralah berobat ke rumah sakit, tidak akan dipungut bayaran apapun, jangan biarkan diri jika kurang sehat, cepat berobat, lebih baik mencegah dari pada mengobati,ujarnya.

Walikota ke panti Asuhan Amaliyah memberikan bantuan berupa sembako dan kain sarung.

(RS)

Darwin (Kp.Baru),3.M.Fadli (Jl Baja), Lomba Tanaman Bonsai juara 1.IKA DPRD, 2.Elli Roslaini dan 3. Salmiah, lomba tanaman buah dalam pot juara 1.Jepri Wijaya, 2.JS.Purba dan 3.Mardisa.

Lomba Tanaman Anggrek juara 1.Masita Siagian,2.Naviah dan 3.Nisa, Lomba merangkai bunga juara Favorit Haris Harianto, Lomba Hidroponik/Urban farming juara 1.Kelompok Hidroponik Sehat, 2.Kekompok Srikandi dan 3.Kelompok Melur.

Lomba tangkap belut juara 1.Kelompok Aji, 2.Kelompok Triano dan 3.Kelompok Erwansyah, Lomba Cerdas Cermat Kelompok tani juara 1.Kelompok Arwana, 2.Kelompok Karya Muda dan 3.

Kelompok Bayu Lestari.

Lomba Stand terbaik juara 1.Stand Kantor Ketahanan Pangan, 2. Stand Kecamatan Rambutan, 3.Stand Kecamatan Padang Hilir, Harapan 1. Stand IKA DPRD, 2.Stand TP.PKK dan 3.stnad Babinsa. (RS)

Peringatan BBGRM XIII dan HKG-PKK ke-44 Tebing Tinggi TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan buka reami BBGRM XII dan HKG-PKK ke 44 Kota Tebing Tinggi tahun 2016 di Kel.Padang Merbau Kec.Padang Hulu, kamis (2/6).

Dikatakan Walikota, Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR) bertujuan menggugah dan mengingat kita penting serta strategisnya moment ini untuk dijadikan rujukan.

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan semangat gotong royong nenek moyang bangsa ini merebut, mempertahan dan mengisi kemerdekaan RI,amanah ini harus terus dipelihara dan dilestarikan

sejalan dengan 4 pilar kehidupan bermasyarakat,berbangsa,bernegara yaitu pancasila.ujarnya.

Disampaikan,sejalan semakin cepatnya perubahan dinamika kehidupan masyarakat akabat era komunikasi informasi dan teknologi sangat mempengaruhi tatanan kehidupan di Rumah Tangga, sosial kemasyarakatan, dengan berkurangnya kepedulian kepada sesama.

Untuk itu diharapkan kepedulian semua pihak memelihara sarana dan prasarana yang sudah dibangun, baik penggunaanya sudah diserahkan kepada masyarakat langsung ataupun masih ditangani pemerintah.

PKK Desa Pokja 3 Ikuti Pelatihan Pasca Panen BATUBARA - Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh (BKP3) Kabupaten Batubara Drs Sahala Nainggolan buka acara pelatihan pengamanan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian pada Rabu pekan lalu.

Sedangkan acara tersebut berlangsung di Aula kantor dengan narasumber Nurliana Harahap, Gusti Setiavani dan Dani Handoko, ketiga narasumber tersebut berasal

dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan.

Kegiatan seperti ini secara rutin harus dilangsungkan sehingga memaksimalkan keterampilan para petani ketika masa panen telah tiba, dan adapun materi acara tentang pengolahan Tepung Mocat dan hasil dari olahannya adalah Pizza Mie Mocat, Banana Cake Mocat dan Widuran Ketan Pedas,� sebut Sahala kepada sejumlah wartawan. (SAH)

Dinas Peternakan Sosialisasi Perawatan Ternak

Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan,didampingi Kadisosnaker H.Syaiful Fachari Ketua Comunitas Abul Yatama Tebing Tinggi dan Kabag Humas PP Bambang Sudaryono berikan bantuan ke Panti Asuhan Amaliyah Kamis (2/6).

seskan program kedepannya, dan terus lakukan evaluasi dan perbaikan untuk penyempurnaan agar penyelenggaraan serupa tahun mendatang lebih baik dan semarak lagi.

Sebelumnya Ketua Panitia TAM & PFF Ny.Marimbun Marpaung SP MSi sesuai dengan tujuannya diharapkan melalui penyelenggaran ini akan mendorong tercapainya peningkatan aktivitas pertanian.

Meningkatnya pemanfaatan lahan-lahan non produktif menjad produktif, termasuk didalamnya pemanfatan lahan pekarangan, dan sebagai leading sektor akan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tujuan tersebut.

Dari berbagai perlombaan yang dilaksanakan selama berlangsung TAM & PFF tersebut keluar sebagai juara untuk Lomba Fashion Show 1. Diah Ayu hardini (SD Budhi Darma),2.Iga Selvira (SD 166324) dan 3. Revalina Khoirunisa (SD.163081).

Lomba Balap Itik juara 1.Kamal (Kel.Mekar Sentosa),2.Husni

BATUBARA - Pemkab Batubara melalui Dinas Peternakan Kabupaten Batubara menggelar sosialisasi pembibitan dan perawatan ternak yang berlangsung di Desa Simpang Dolok Kecamatan Limapuluh Kamis kemarin.

Kepala Dinas Perternakan Kab.Batubara drh Hasriansyah mengatakan, kelompok tani (Koptan) Mitra Usaha Mandiri merupakan satu dari sekian banyak koptan yang telah memiliki usaha

ternak kambing bantuan dari pemerintah, disebutkan, bahwa 70 persen keberhasilan usaha ternak ditentukan dengan pemberian pakan yang baik, bantuan yang diberikan, prioritasnya harus dipelihara dan dirawat, dengan ini, maka akan memberikan keuntungan, dan bantuan bukan untuk dijual, sedangkan pengembang biakannya dilakukan dengan suntik (inseminasi) buatan, artinya, sistem kawin harus dihindari agar perkembangan biaknya jauh lebih baik,� sebut Hasriansyah. (SAH)

Kegiatan ini diharapkan Walikota tidak semata-mata sebagai acara seremonial belaka, tetapi wujud dari kebersamaan yang senantiasa peduli terhadap kepentingan bersama, peduli terhadap lingkungan dan upaya pelestarian alam.

Pentingnya mempertahankan budaya Gotong Royong merupakan mewujudkan masyarakat yang madani yang dikenal dengan istilah Civil society.

Walikota sampaikan peringatan BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 ini, dilaksanakan pembukaan gotong royong yang tanahnya dihibahkan oleh masyarakat kepada Pemko Tebing Tinggi, dan atas nama Pemerintah Kota Tebing

Tinggi menyampaikan apresiasi kepada warga, dan mudahmudahan hal ini menjadi ibadah bagi keluarga penghibah.

Pada kesempatan itu diserahkan penghargaan dan sertifikat kepada masing warga yang menghibahkan tanahnya untuk membuat jalan setapak masing-masing kepada Sugito, Suratman,Guruh Prasetyo, Tumin, Bani Amin Sinaga, Kasliana, H.Ismail Budiman dam Turman yang kesemuanya warga Kel Padang Merbau.

Walikota juga menyerahkan peralatan gotong royong seperti cangkul,skop dan beko kepada warga, juga diserahkan bantuan Bibit Ikan dan Bibit Padi. (RS)

Bulan Bhakti Gotong Royong 2016 Pemko Tanjung Balai TANJUNG BALAI - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melalui kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB menggelar kegiatan memperingati bulan bhakti gotong-royong masyarakat ke-XIII tahun 2016 yang dipusatkan di halaman gedung olahraga (GOR) Jalan Sudirman Km 4,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Rabu (1/6).

Kegiatan yang dibuka Wakil Walikota Tanjungbalai Drs.H.Ismail mengambil thema "Bhakti gotong royong masyarakat, kita daya gunakan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan Kelurahan" dihadiri Mewakili ketua DPRD, Asisten I dan III, Kepala Bappeda, kepala Dukcapil, Camat Lurah dan Kepling se Kota

Tanjungbalai.

Wakil Walikota menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong-royong di Kota Tanjungbalai dan dalam rangka menyambut datangnya Bulan suci Ramadhan, kegiatan ini diharapkan partisipasi dan kerja sama kepling, Lurah Camat, Dinas, Badan. Lembaga Instansi lainnya agar turut berperan aktif bersama-sama melaksanakan gotong royong serta dapat memlihara, menjaga dan merawat hasil Pembangunan di Kota Tanjungbalai, katanya.

Kegiatan ini dirangkai dengan penanaman pohon sepanjang jalan menuju Kelurahan Pantai Johor Kec Datuk Bandar. (HER)

Kadisdik Batubara Letakkan Batu Pertama Pembangunan SMP BATUBARA - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Batubara yang diwakili Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Drs Ariadi, meletakkan batu pertama pembangunan gedung SMP 5 Sei Suka di Desa Simujur pada Sabtu lalu.

Ariadi mengharapkan, agar bangunan sekolah tersebut menjadi motivasi dan peningkatan semangat warga untuk melanjutkan pendidikan bagi putra-putri warga Simujur dan Kandangan khususnya, sehingga tidak lagi harus pergi jauh untuk melanjutkan

pendidikannya Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka UPT) Disdik Kecamatan Sei Suka Riswandi menjelaskan, dari 20 desa daerahnya, sudah ada empat SMP Negeri. yakni, SMP Negeri 1 di Tanjung Gading. SMP Negeri 2 di Laut Tador. SMP Negeri 3 di Tanjung Perapat dan SMP Negeri 4 di Kuala Indah. dan diharapkan, pada Tahun Pelajaran (TP) 2016-2017, bangunan SMP 5 Simujur tersebut sudah cepat selesai.

(SAH)

Walikota Tanjungbalai Pimpin Apel Gabungan TANJUNG BALAI - Walikota Tanjungbalai M.Syahrial,SH,MH didampingi Wakil Walikota Tanjungbalai Drs.H.Ismail dan Sekretaris Daerah Drs.Abdi Nusa pada apel pagi gabungan di halaman Balai Kota,Senin (30/5) menyerahkan petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan tinggi pratama selaku Kepala Dinas, Sekretaris, kepala bidang/seksi/sub bidang/sub bagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

Selanjutnya walikota menyerahkan reward lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat SMK yang meraih juara II untuk tingkat Nasional atas nama Shintia Rahma Simanjuntak dari SMKN 1 bidang keahlian Fisery, serta Juara I tingkat Provinsi pada kejuaran yang sama dari SMKN 3 Bidang Hotel Accomodation dan

Cindi Aprilianggi Kartini dari SMK Swasta Karya Utama Juara I tingkat Provinsi,Kemudian walikota melakukan penandatanganan Berita Acara batas daerah antara Kota Tanjungbalai dengan Kabupaten Asahan Provinsi Sumut.

Walikota M.Syahrial,SH MH menyampaikan ucapan terima kasih kepada siswa yang berhasil meraih prestasi terbaik ditingkat provinsi dan Nasional,hal ini tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi Pemko Tanjungbalai maupun masyarakatnya, namun keberhasilan itu bukan harus berbangga hati dan puas,tetapi mampu memotivasi untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi terutama para siswa/i yang belum berhasil.

Dilanjutkan,"selain itu juga penanda tanganan berita acara batas daerah tersebut juga merupakan satu kebanggaan bagi Pemko dan

Walikota Tanjungbalai menyerahkan reward ke salah satu siswa berprestasi. masyarakat Kota Tanjungbalai, karena selama dua belas tahun masyarakat menanti kepastian ten-

tang batas wilayah Kota Tanjungbalai dengan Kabupaten Asahan, terangnya. (HER)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

Walikota Tutup Diklat Keterampilan

Dan Lantamal II Padang Kunjungi Nisel NISEL - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Dan Lantamal) II Padang Laksma TNI R. Achmad Rivai, SE MM, berserta Ibu Ida Sundari Ahcmad Rivai lakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nisel, beberapa waktu lalu, disambut oleh Bupati Dr.Hilarius Duha, SH MH dan Jajarannya serta unsur Muspida lain.

Tujuan Kunker tersebut yakni memantau daerah Nisel yang merupakan wilayah teritorial Lantamal II Padang. Laksma Rivai menyampaikan bahwa sinergitas antara TNI, POLRI dan Pemkab Nisel sangat diperlukan. "Kerjasama, kepedulian dan kekompakan adalah merupakan kekuatan yang kokoh dalam setiap gerak pembangunan. jadi, hal itu sangat penting untuk dijaga," pungkasnya.

Sementara, Bupati Dr. Hilarius Duha, SH MH mengharapkan kerjasama dari pihak TNI AL guna membagun daerah Nisel notabene sebagai bagian dari wilayah Lantamal II Padang. Purnawirawan kepolisian berpangkat terakhir AKBP itu juga berharap agar putra-putri Nisel

yang memenuhi syarat, bisa menjadi perhatian khusus untuk direkrut menjadi prajurit TNI AL. Dalam Kunker itu, Danlantamal II Padang beserta rombongan menyempatkan diri berkunjung di Daerah Wisata Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama sekaligus menyaksikan atraksi lompat batu serta ketrampilan menggunakan alat perang adat Nisel. selain itu, Laksma Achmad juga mendapat cendra mata berupa baju adat tradisonal.

Hadir saat itu, Aslog Danlantamal II Kolonel Laut (T) F Situmeang, Asops Danlantamal II Kolonel Laut (P) Horas Wijaya Sinaga dan Nyonya, Asintel Danlantamal II Kolonel Laut (P) Andohar, Asrena Danlantamal II, Kolonel Laut (S) Nanang Widyamoko dan Nyonya, Dan Lanal Nias Kolonel Laut Ivan Gatot P, SE, Dandim 0213 Nias Letkol Inf Luhut Sidabariba, Kapolres Nisel AKBP Robert Kennedi Aritonang, SPd, Kajari Nisel Riyono, SH M.Hum, Plt. Sekda F Laoli, SE MH, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan SKPD, Kabag dan sejumlah Perwira Lanal Nias. (HAL)

Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Nias 2016 Dibuka NIAS - Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM membuka secara resmi Pekan Olahraga Pelajar se-Kabupaten Nias di Lapangan Beringin Hiliweto-Gido,kemarin.

Acara tersebut dihadiri oleh unsur Muspida Kabupaten Nias, Kepala SKPD se-Kabupaten Nias, Camat se-Kabupaten Nias dan para tokoh Olahraga Kabupaten Nias.

Ketua Panitia Anotona Gulo, S.Pd dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar Kabupaten Nias Tahun 2016 adalah “untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan dan prestasi olahraga di kalangan pelajar seKabupaten Nias, menjaring Bibit Olah raga tingkat Pelajar se-Kabupaten Nias dan menumbuh kembangkan peran serta pelajar dalam bidang olahraga serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ditambahkan, Pekan Olahraga Pelajar se-Kabupaten Nias cabang olahraga yang dipertandingkan adalah Bola Voli (Putra), tenis meja (Putri) dan Lomba Lari (Putra-Putri ) 5000 m dan di ikuti oleh Pelajar utusan dari masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Nias.

Bupati Nias dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Pekan Olah-

raga Pelajar se-Kabupaten Nias merupakan suatu wahana bagi para Pelajar untuk membuktikan kemampuan dan ketangguhan meraih prestasi di bidang olahraga, sehingga dengan melalui olahraga pelajar Kabupaten Nias dapat melahirkan atlit-atlit yang tangguh, sehat, kuat, cerdas, sportif dan jujur sehingga potensi dan karakter yang dibentuk dari olahraga ini bisa menjadi modal untuk membangun bangsa.

Tingkatkan Prestasi Jauhi Narkoba� melalui tema ini, Bupati Nias mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan dan peran serta masyarakat dari berbagai pihak untuk mewujudkan para atlit-atlit yang bebas dari Narkoba sehingga dapat melahirkan para atlit yang berprestasi sekaligus mampu mengharumkan nama Kabupaten Nias di tingkat Nasional ujar bupati.

Diakhir sambutannya, Bupati Nias berpesan kepada seluruh perserta agar menjunjung tinggi sportifitas, jujur, disiplin dan mengakui kekuatan lawan, dan kepada semua pihak agar dapat menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar.

(YAGI)

Siswa MTs GUPPI Bintang Bayu Sumbang Tabungan SERGAI - Bapak,Ibu,tanpa diketahui oleh orang tua kami,lebih kurang 2 tahun ini kami telah menyisihkan uang jajan kami 500 Rupiah untuk kami sumbangkan kepada sekolah yang sangat kami cinta ini, demikian Siti Zubaidah mewakili 63 siswa kelas IX Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bintang Bayu saat menyerahkan bantuan uang sebesar Rp.1.110.000 kepada Ali Rahmad Nasution S.Pd Kepala Madrasah GUPPI. Suasana tersebut terjadi pada saat acara Khatam Al Qur'an sekaligus perpisahan siswa kelas IX Selasa (31/5).

Dengan suara haru diiringi isak tangis, Zubaidah mengatakan bahwa mereka memang telah berniat sejak dua tahun belakangan ini untuk sedikit memberikan bantuan untuk madrasah yang mereka cintai.Orang tua kami tidak tahu kalau kami menyisihkan uang jajan 500 hampir tiap harinya. Bantuan ini bukanlah apa-apa pak, ibu jika dibanding dengan pengabdian yang diberikan kepada kami.

Kami berjanji pak akan tetap memperhatikan madrasah ini jika Allah SWT memberikan kemudahan. Doakan kami agar kelak menjadi orang yang berhasil dan tetap memberikan perhatian untuk Madrasah ini,ucap Zubaidah sembari menangis membuat suasana menjadi haru dan membuat semua yang hadir larut dalam tangis.

Ali Rahmad Nasution

SUMUT

S.Pd Kepada KPK Pos usai acara mengatakan sangat terkejut dengan apa yang dilakukan para siswanya.

Sama sekali kita tidak tahu, ini kejutan yang sangat luar biasa dan membuat kami haru dan bangga. Tentu kita sedikitpun tidak mempunyai harap ingin diberi bantuan oleh mereka. Namun sangat kita puji tindakan mereka yang peka dengan keadaan sekolahnya mudah-mudahan ditengah masyarakat kelak mereka akan lebih peka dan peduli dengan kondisi sosial disekitar mereka.Acungan jempol buat mereka, ujar Ali yang juga mengaku haru.

Sebelumnya, Ali mengatakan, bahwa dalam menciptakan dan menjadikan para siswa untuk lebih baik semata-mata buka tugas para pendidik,orang tualah yang lebih dominan dan punya waktu lebih panjang dalam membangun karakter anak itu sendiri. Artinya kita semua bertanggungjawab atas mereka, ujar Ali sembari mengingatkan tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas.

Inilah yang bisa kami berikan kepada bapak dan ibu, tugas kami hanya sampai disini dan kami minta maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan,ujar Ali. Dirinya juga meminta semua pihak yang berkaitan dengan GUPPI untuk sama-sama memberikan perhatian kepada Madrasah yang sangat membutuhkan uluran tangan. (ARM)

TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan menutup resmi diklat keterampilan bagi pencari kerja, dan penyerahan penghargaan kecelakaan nihil (zero accident award) pada 22 perusahan di Tebing Tinggi dari Menaker dan Trans RI Rabu (1/ 6) di Aula Dinsosnaker Tebing Tinggi.

Disampaikan Walikota, kepada 22 perusahaan yang menerima penghargaan zero accident aword, ini bukan Walikota yang melakukan penilaian tetapi dari Kementerian Tenaga Kerja RI, kami hanya mengajukannya saja dan ini pantas untuk disyukuri serta menjadi kebanggaan.

Untuk itu saya berharap kondisi ini dapat terus kita jaga dan ting-

Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan photo bersama usai menutup diklat keterampilan bagi pencari kerja, dan penyerahan penghargaan kecelakaan nihil. katkan, terutama perusahaan dapat terus memenuhi kelengkapan kerja untuk karyawannya untuk menjaga keselamatan kerja, mengapa saat ini baru kita bisa menerimanya, ini akibat keteledoran yang kita lakukan karena tidak melaporkannya ke Kementerian (Pemerintah Pusat) ujarnya.

Kepada para pencari kerja diharapkan Walikota jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan inovasi, harus terus berkreatifitas yang akhirnya nanti dapat menjadi interpreneur yang menciptakan lapangan kerja,ujarnya.

Diharapkan, manfaatkan ilmu yang didapat selama pelatihan ini,

dan pergunakanlah alat-alat yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk bekerja, jangan malah dijual.

Bagi keluarga miskin yang mengikuti diklat keterampilan berusaha, jangan pernah berkecil hati, manfaatkanlah ilmu yang didapat, jika kita punya kemauan pasti akan ada jalannya, dan tak ada orang lain yang akan merubah nasib kita, kecuali kita sendiri.

Sebelumnya memberikan laporan Kadisosnaker H.Syaiful Fachri, diklat keterampilan mencakup Tata Busana Pria, Otomotif dan Pangkas Pria diikuti 50 orang dan berlangsung selama 315 jam.

Dan untuk Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, pesertanya 50 orang wanita yang masih dalam usia produktif berusia 18 s/d 35 tahun berasal dari keluarga miskin/kurang mampu dan putus sekolah berlangsung selama 6 hari kerja. (RS)

Tim Workshop Pramuka Melakukan Praktik Jurnalis Secara Langsung PALAS - PERS bekerjasama untuk mengisi rangkaian kegiatan Pramuka Pelatihan Jurnalistik, dengan memakai tema, Membangun Dewan Kerja dengan gerakan menulis, acara tersebut selama tiga hari (28-30) di buka Wakil Bupati Palas Ahmat Zarnawi Pasaribu Cht, tempat di aula Sekolah MAN Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas (PALAS).

Acara dihadiri, sekretaris Mabicab Palas, Zainuddin Hasibuan,S.Pd,MM, Ketua PWI Palas Idham Butar Butar beserta anggota, Ketua PWRI Palas Pirdaus Hasibuan beserta anggota, dan peserta Pramuka (35) orang yang diambil dari tingkat SMA. Dalam pelatihan jurnalistik ini, tim PERS mendampingi peserta tersebut ke lapangan untuk memberikan materi-materi dasar jurnalistik

Sekretaris Mabicab Zainuddin Hasibuan, saat pembukaan acara pelatihan jurnalistik Pramuka. seperti bagaimana cara membuat berita yang telah didapatkan dan teknik-tenik wawancara dengan narasumber, bukan hanya itu saja para peserta tersebut melakukan praktik

secara langsung.

Pidato Sekretaris Mapicad Palas Zainuddin Hasibuan,S.Pd,MM, mengatakan, besar harapan saya para tim workshop Pramuka ini terus

Aparatur Kecamatan Rambutan Punggahan Ramadhan 1437H TEBING TINGGI - H.Umar Zunaidi Hasibuan Walikota Tebing Tinggi hadiri acara silaturahmi dan punggahan menyambut Ramadhan 1437.H segenap aparatur Kec.Rambutan Tebing Tinggi yang diselenggarakan Rabu (1/6) dihalaman Kantor Camat Rambutan.

Disampaikan Walikota, dalam menyambut datang bulan suci Ramadhan banyak hal yang selalu dilakukan masyarakat diantaranya pergi berziarah kemakam, ini merupakan perbuatan yang baik guna mengingatkan kita akan kematian, soal menyampaikan doa dimakam dan dirumah sama saja.

Yang tidak pernah ada diajarkan oleh islam dalam hadis apapun menyambut Ramadhan dengan pergi pesiar kepantai atau kesungai yang bisa berakibat fatal,contohnya banyak kejadian yang merengut nyawa, nyambut datangnya ramadhan jangan mengada-ada.

Dikatakan H.Umar Zunaidi Hasibuan, Ramadhan itu menjadikan kita orangnya yang bertaqwa, berfikir cerdas, selalu bersyukur dan berilmu, dan jika keempatnya dapat berjalan dengan baik menjadi sempurnalah Ramadhan kita.

Untuk itu selama manjalani puasa di bulan Ramadhan, hindari bergosip, berhibah dan memfitnah, lebih baik memperbanyak membaca al-quran dan melakukan ibadah lainnya.

Kepada ibu-ibu diharapkan dapat melakukan penghematan, jangan memaksakan diri untuk membeli sesuatu, seperti dengan membeli daging, gak ada kwajiban dalam puasa harus makan daging, sesuaikanlah dengan kemampuan, berbukalah bersama-sama di Mesjid.

Dihimbau Walikota, selama bulan puasa agar saling menghormati dan menghargai, yang tidak

berpuasa jangan berlaku atraktif dengan merokok sembarangan di kantor, atau makan dan minum.

Sebelumnya camat Rambutan Zubir Husni Harahap menyampaikan kegiatan dilaksanakan selain menyambut datangnya bulan suci ramadhan juga untuk menjalin silaturahmi sesama aparatur Kecamatan dari Pegawai kantor Camat, Lurah, Karang Taruna, Linmas, PKK, Dharma Wanita.

Dengan harapan kegiatan semacam ini akan dapat pula membangun kebersamaan dan kekompakan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi dimasa mendatang dalam memberikan pelayanan yang terbauik kepada masyarakat.ujarnya.

Acara diisi dengan tausyiah agama oleh alustad H.Aguschoir dan diakhiri dengan makan nasi tumpeng bersama-sama.

(RS)

berlatih jurnalistik supaya kedepannya yang lebih sempurna sehingga nantinya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita, apabila nantinya betul-betul sudah pandai membuat berita saya akan keluarkan SK kalian, kata Zainuddin.

Dulu saya pernah ikut belajar jurnalistik di Sibolangi, dari Sibolangi saya berjalan kaki ke harian Waspada, tidak memakai kenderaan dan uang saya hanya Rp 3000, bukan seperti kalian ini dikasih kenderaan untuk kelapangan, jadi para adekadek teruslah ditingkatkan berlatih jurnalistik ini supaya nanti ada acara-acara pramuka, kita sudah bisa membuat beritanya tinggal mengasih para wartawan yang punya Media, lanjut Zainuddin.

(EAH)

Walikota Hadiri Isra Mi'raj BKMT TEBING TINGGI - Lakukan juga sholat fardu berjemaah di Mesjid, jangan hanya sholat tarawih saja selama bulan suci Ramadhan 1437 H dan semarakkan dengan tadarusan membaca Al-Quran setiap usai sholat tarawih.

Hal ini disampaikan Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan saat menghadiri peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhamad yang dilaksanakan BKMT Kota Tebing Tinggi sekaligus memberikan santunan kepada fakir miskin dan kaum dhuafa, Minggu (29/5) di anjungan Sri Mersing Lap.Merdeka.

Disampaikan Walikota, kepada ibu-ibu BKMT selama bulan ramadhan kiranya dapat melakukan penghematan dan belanjalah sesuai dengan keperluannya saja, tidak usah berlebih-lebihan.

Pada tahun lalu selama bulan puasa ada sebesar Rp. 2,2 triliyun yang beredar dipasaran, yang kebanyakan dana tersebut tidak jelas dibelanjakan untuk apa saja dan manfaatnya. ujarnya.

Dikatakannya, Wanita adalah merupakan tiang agama dan negara, apabila sebuah negara wanitanya baik-baik maka akan baik pulalah negara tersebut.

Demikian penting dan strategisnya keberadaan kaum peremuan dimata agama dan negara, untuk itu diharapkan keluarga besar BKMT Tebing Tinggi dapat mengambil peran yang positif untuk membangun Kota Tebing Tinggi lebih maju lagi dimasa datang.

Kami berharap jadilah BKMT sebuah majelis taklim yang tidak hanya sekedara perkumpulan untuk mengaji, saja tetapi manfaatkan juga untuk saling bersiraturahmi dan kegiatan sosial lainnya,mitra kerja Pemerintah Kota, ujarnya. (RS)

2000 Kupon Pasar Murah Untuk Setiap Kecamatan TEBING TINGGI - Pemerintah Kota Tebing Tinggi akan membagikan 2000 Kupon Pasar murah pada setiap Kecamatan yang dibagi kepada warga kurang mampu, untuk menghindari kelonjakan harga yang tidak stabil saat ini.

Hal ini disampaikan Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan, saat menghadiri peringatan Isra' Mi'raj yang dilaksanakan warga Kel.Mekar Sentosa Kec.Rambutan Sabtu malam (28/ 5) di Mesjid Al-Jihad.

Dalam kesempatan tersebut Walikota didampingi Camat Rambutan Zubir Husni Harahap dan Kabag Humas PP Bambang Sudaryono memberikan bantuan kepada 80 orang fakir miskin berupa beras masing-masing 5 Kg. H.Umar Zunaidi Hasibuan mengajak semua masyarakat Tebing Tinggi khususnya warga muslim dalam menghadapi bulan suci ramadhan ini melakukan penghe-

Walikota didampingi Camat Rambutan Zubir Husni Harahap dan Kabag Humas PP Bambang Sudaryono memberikan bantuan kepada 80 orang fakir miskin berupa beras masing-masing 5 Kg. matan, hindari pola hidup yang konsumtif.

Belanjalah keperluan secukupnya saja, jangan berlebih-lebihan yang sama sekali tidak ada manfaatnya, jadikan bulan puasa ini untuk semata-mata beribadah, jangan pula membuat pusing kepala karena banyak yang mau dibeli, ujarnya.

Walikota mengajak umat mus-

lim selama menjalankan ibadah puasa untuk senantiasa berbuka puasa dimesjid-mesjid bersamasama dengan jemaah lainnya setiap hari,bawa makanan dan minuman dari rumah masing-masing, mari kita budayakan hal ini.

Selain menjalankan kewajiban untuk sholat dan membiasakan sholat berjemaah, jangan lupa membayar zakat untuk disalurkan

kepada yang berhak menerimanya.

Kepada BKM Al-Jihad saya harapkan sudah memiliki database dari para jemaahnya, sehingga lebih mudah dalam menyalurkan bantuan kepada warga yang kurang mampu utamanya para jemaah mesjid ini, jangan boro-boro membantu yang jauh dahulu sementera warga jemaahnya terlupakan,ujarnya.

Dan jadikan mesjid ini bukan hanya khusus tempat sholat saja, tetapi juga banyak hal yang dapat dilakukan dimulai dari mesjid bermusyawarah apa saja untuk kemajuan umat.

Dalam peringatan Isra' Mi'raj menyampaikan tausyiah Ustad Syihabuudin yang pada intinya mengajak umat muslim selama bulan ramadhan memperbanyak zikir dan sholat serta membayar zakat, hindari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa.

(RS)

E D I S I 408 6 - 12 JUNI 2016

KPKPOS

HALAMAN 16

Penutupan TMMD ke-96 Kabupaten Sergai

TMMD Rampungkan Pembukaan Jalan Desa 1400 M PEGAJAHAN - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-96 Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang dipusatkan di Desa Tarean Kecamatan Silinda yang dilaksanakan selama 3 Mei – 1 Juni 2016 secara resmi ditutup.

Upacara penutupan kegiatan yang dilaksanakan di area Replika Istana Sultan Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Rabu (1/6) bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Penutupan kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan naskah penutupan TMMD oleh Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Wabup Darma Wijaya.

Disamping pelaksanaan upacara, penutupan TMMD ke- 96 ini juga diwarnai akselerasi terjun payung bebas.

Pada kesempatan tersebut turut dihadiri Danrem 022/PT Kol. Inf. Toto Nurwanto, para Pejabat Kodam

I/BB, unsur Forkopimda Sergai, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD dan Camat seSergai, Unsur Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat, para pelajar dari SD hingga SMA/SMK beserta masyarakat disekitar perhelatan acara.

Dalam sambutan tertulisnya Kasad Jenderal TNI Mulyono selaku penanggung jawab operasional TMMD yang dibacakan oleh Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi mengatakan TMMD ke-96 Tahun 2016 ini, sebanyak 33 sasaran fisik berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang tersebar diberbagai wilayah Kodam di seluruh Indonesia, diantaranya adalah pembangunan sarana transportasi berupa pembangunan jalan baru, rehabilitasi dan pengaspalan jalan, pemasangan paving dan pengerasan jalan/rabat beton/ makadam.

Untuk hasil kegiatan non fisik tentang wawasan kebangsaan,

Walikota Sidak Pasar Tradisionil dan Modern TANJUNG BALAI - Menjelang datangnya Bulan suci Ramadhan dan mengantisipasi melonjaknya harga sembako, Walikota Tanjungbalai M.Syahrial,SH,MH didampingi Kadisperindag Rumondang Hasibuan, Kabag Perekonomian Dra Darul Yana Siregar, Kabag Humas Nurmalini Marpaung beserta staf dari instansi terkait melakukan sidak kepasar tradisionil maupun pasar swalayan,Senin (30/5).

Walikota Tanjungbalai yang berkomunikasi langsung dengan para pedagang mengatakan kenaikan harga sampai saat ini masih dirasakan normal, "harga tidak terlalu melonjak, seperti harga telor perbutirnya Rp 1200, hari ini masih stabil, cabe, tomat dan lainnya juga masih harga normal, ujar M.Syahrial saat ditemui di Pajak Bengawan.

Sejauh ini, harga yang disampaikan pedagang masih normal, memang ada ditemukan harga daging ayam potong, masih berkisar Rp.28.000 hingga Rp.30.000 per kilonya,"Saya berharap kenaikan harga tidak akan melambung tinggi,dan Pemerintah Kota (Pemko) melalui Disperindag untuk dapat terus memantau harga dipasar menjelang hingga berakhirnya bulan puasa tahun ini", kata Walikota Dilanjutkan, selain dipasar tradisionil kita juga sidak ke pasar modern, di Jalan Sudirman tepatnya Hypermart, "namun disalah satu pasar modern Alfamidi di Jalan Suprapto tim dari Disperindag menemukan bumbu makanan yang kadaluarsa, sehingga bahan tersebut ditarik dari peredaran, ungkapnya.

Kadisperindag Kota Tanjungbalai Rumondang Hasibuan mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau dan terus mengecek harga-harga dan pasokanpasokan kebutuhan selama bulan puasa tahun ini dipasar tradisionil dan pasar modern.

Selain itu lanjutnya, pihak Pemko Tanjungbalai melalui Disperindag akan melakukan operasi pasar di pertengahan bulan puasa, sebagai upaya mentralisir harga-harga kebutuhan dipasar, selain memonitoring harga pemko juga melakukan tes terhadap makanan, hal itu dimaksudkan agar bahan-bahan manan yang dijual tidak mengandung bahan-bahan berbahaya dan tidak berpenyakit, pungkas Rumondang. (HER)

Walikota, Jadikan Tebing Tinggi Kota Tujuan TEBING TINGGI - Dengan penuh semangat anak muda Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan mengajak para kaula muda untuk menjadi Kota Tebing Tinggi sebagai kota tujuan, bukan lagi Kota singgahan dimasa datang.

Kalian hebat, cerdas dan pantas untuk dibanggakan, kalian anak-anak muda yang berkarya dengan kreatifitas dan punya ide-ide yang cemerlang sejak malam ini saya ajak kalian semua bersama-sama Pemerintah Kota menjadikan Kota Tebing Tinggi ini sebagai Kota tujuan dimasa datang.

Hal ini disampaikan Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan saat menjambangi arena Comidity Creativitas anak-anak muda Tebing Tinggi di Lapangan Merdeka sabtu malam (29/5) sekaligus Nobar pertandingan final piala champions.

Disampaikannya, jika saya masih diberikan ijin oleh Allah.Swt untuk menjadi walikota priode mendatang, kita akan buat lagi lebih semarak kegiatan anak-anak muda Tebing Tinggi semacam ini.

Kita susun programnya lebih baik lagi,tidak hanya bersifat insedentil saja,tetapi terjadwal dengan rapi sehingga orang-orang dari luar kota Tebing Tinggi mau datang.

Hari ini kegiatan ini bergabung bersama-sama dengan kegiatan Tebing Tinggi Agri Market dan Pameran Flora Fauna menjadikan suasana semakin meriah dan semarak, saya senang dan bangga terhadap semua cominitas anak-anak muda Tebing Tinggi ini,ujarnya.

H.Umar Zunaidi Hasibuan yang datang ke arena dengan gaya anak muda jauh dari keterikatan formalitas, mendapatkan sambutan meriah dari anak-anak muda yang terlibat dalam kegiatan ini.

Dan suasana semakin meriah saat H.Umar Zunaidi Hasibuan melakukan gerakan hip-hop bersama-sama dengan comintas Hip-Hop yang terdiri dari anak-anak SMP, dan mengarahkan kalian harus selalu berlatih dan jaga kekompakan, mintalah ijin dengan baik-baik kepada orang tua kalian melakukan aktifitas hip-hop ini, ujarnya.

(RS)

TANDA ANDATTANGANI NASKAH - Bupati Sergai Ir H Soekirman bersama Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi sedang menandatangani Naskah Penutupan TMMD disela-sela upacara penutupan TMMD ke 96 Kabupaten Sergai.

Foto : ARM Pancasila, UUD 1945, hukum, hak asasi manusia, pembekalan pengetahuan praktis, keagamaan, kejuangan dan bela Negara benar-benar dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jelas Kasad Jenderal Mulyono.

Kegiatan TMMD yang dilaksanakan dalam jangka waktu satu

bulan, menurut laporan Dandim 0204/DS Letkol Inf. Hanryan Indrawira selaku Dansatgas TMMD ke-96 wilayah Kodim 02/04 DS menitikberatkan kepada pembangunan infrastruktur, sarana prasana umum yang menjadi kebutuhan di daerah yang sulit terjangkau ini, dengan harapan dapat

membuka solusi antar desa di daerah dan mampu mensejahterakan masyarakat. Dengan melibatkan 150 orang personil terdiri 130 orang anggota TNI, 5 orang anggota Polri dan 15 orang ASN Pemkab Sergai.

Kemudian dikatakan Dandim 0204/DS, adapun sasaran kegiatan

TMMD di Desa Tarean Kecamatan Silinda terdiri dari sasaran fisik dan non fisik. Untuk sasaran kegiatan fisik antara lain pembukaan dan pengerasan jalan sepanjang 1.400 meter dengan realisasi hasil 100 %. Selain itu, juga melaksanakan kegiatan fisik meliputi, penyuluhan bela negara dan cinta negara, penyuluhan tentang narkoba, Kamtibmas, lingkungan hidup, pertanian, penyuluhan KB, pertandingan olahraga antar diklat kecamatan dan pembinaan kepada masyarakat dalam bidang olahraga dan kesenian.

Dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan kerja keras prajurit untuk menyatu bersama rakyat membangun desa merupakan kemanunggalan TNI dengan rakyat, maka sasaran TMMD dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, pungkas Letkol Inf. Hanryan Indra Wira.

(ARM)

9 Poin Waspada PKI Diserahkan Kepada Menko Polhukam JAKARTA - Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab, Sekjen Perhimpunan Purnawiran Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menemui Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/6).

Rizieq menyatakan kedatangannya untuk menyampaikan 9 poin hasil simposium waspada PKI yang digelar di Balai Kartini.

"Pertama untuk menyampaikan 9 poin hasil simposium yang diadakan di Balai Kartini kemarin. Dan itu sudah

kami serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk diteruskan kepada bapak Presiden," kata Habib Rizieq usai pertemuan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/6).

Menurutnya, pertemuan tersebut menyepakati TAP MPRS No 25 tahun 1966, TAP MPR No 1 tahun 2003, dan undang-undang No 27 tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Ketahanan Negara harus ditegakkan oleh pemerintah. Selain itu, simbol dan atribut PKI yang beredar tak boleh dibiarkan aparat keamanan.

"Itu yang kita minta ketegasan sikap pemerintah jadi jangan sampai atribut dan gerakan PKI, kemudian kegiatan yang ingin mengusung kembali ideologi PKI itu dibiarkan dan yang paling penting lagi kita menuntut kepada pemerintah, tidak boleh negara ini meminta maaf pada PKI," ujarnya.

"Karena PKI yang salah dan melakukan pengkhianatan dan melakukan pembantaian. Justru seharusnya PKI yang minta maaf kepada negara ini kepada bangsa ini," katanya lagi..

Rekonsiliasi, kata dia, sudah berjalan secara alamiah, misalnya keluarga dan anak keturunan anggota PKI sudah mendapatkan hak politik, sosial dan ekonomi.

"Hak sipilnya tanpa dikurangi sedikit pun. Mereka sudah bisa menjadi bupati gubernur bisa jadi PNS bisa jadi TNI Polri. Tidak ada halangan lagi. Sudah terjadi rekonsiliasi alamiah di tengah masyarakat, saya pikir ini tinggal diperkuat saja tidak perlu mencari format baru untuk rekonsiliasi yang pada akhirnya bisa menimbulkan konflik horizontal," jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Luhut mengaku hasil rekomendasi simposium

waspada PKI akan digabungkan dengan simposium nasional 65. Pihaknya juga setuju harus menaati peraturan hukum yang melarang PKI bangkit kembali di Indonesia.

"Baik-baik tadi kan sudah selesai, Anda dengar tadi kita ketawa-ketawa.

Semua diserahkan, kalau sesuai dengan garis pemerintahan dan tiga tadi TAP MPRS 1966, TAP MPR 2003, undang-undang nomor 27 itu pastilah dalam koridor itu," jelasnya.

Dia juga mengaku hasil rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian seluruh hasil rekomendasi tersebut akan dirumuskan para ahli hukum, politik, sosial, budaya, dan menerima saran dari Jaksa Agung, Komnas HAM dan Lemhanas. "Ya iyalah masak terobos mentah-mentah kita kasih Presiden," tukasnya. (MDC)

Ivan Haz Dipecat MKD Sebagai Anggota DPR JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Pembangunan Fanny Safiansyah atau Ivan Haz telah dipecat Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai anggota DPR setelah menjadi tersangka penganiayaan asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya. Fraksi PPP pun telah menyiapkan pengganti Ivan Haz. "PAW (pergantian antarwaktu)-nya sudah kami siapkan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari KPU,

suara terbanyak di bawahnya ialah Ahmad Baidouwi," kata Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati di Kompleks Parlemen, Jumat (3/6/2016).

Kendati demikian, proses pergantian itu tak bisa langsung dilakukan. Sebab, PPP masih menunggu proses hukum yang sedang dijalani Ivan rampung dan berkekuatan hukum tetap.

"Baru setelah itu kami melakukan langkah-langkah. Jadi kami belum melakukan upaya apapun terkait

dengan keanggotaan Ivan di partai," ujar Reni.

MKD menganggap Ivan Haz telah melanggar kode etik berat karena telah terbukti menganiaya asisten rumah tangganya.

Putusan ini diambil dalam rapat pleno MKD sejak 21 April 2016 lalu.

Keputusan itu diambil secara bulat oleh semua anggota MKD karena berdasarkan semua bukti dan saksi yang dikumpulkan, Ivan terbukti

menganiaya asisten rumah tangganya.

Ivan pun sudah mengakui penganiayaan itu saat MKD memeriksanya di Polda Metro Jaya.

Selain soal kekerasan, MKD juga turut mempertimbangkan sikap Ivan yang tidak pernah hadir dalam rapat komisi atau pun reses di daerah pemilihan.

Ivan sendiri saat ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya atas kasus penganiayaan yang dilakukannya. (MDC)

Pertarungan Duo Budi Menuju Kapolri JAKARTA - Jabatan Kapolri yang diemban Jenderal Polisi Badrodin Haiti tidak lama lagi berakhir karena beliau memasuki pensiun pada bulan Juli 2016 mendatang. saat ini sejumlah jenderal bintang tiga Polri sudah digadang-gadang untuk mengganti jabatannya, namun sepertinya dari sembilan jenderal bintang tiga yang ada di Polri kabarnya hanya ada dua jenderal yang bakal bersaing kuat merebut jabatan tersebut yaitu Komjen Budi Gunawan yang saat ini menjabat Wakapolri dan Komjen Budi Waseso Kepala BNN. Suksesi kepemimpinan di institusi Kepolisian Republik Indonesia kerap disebut-sebut perang bintang. Bukan tanpa alasan mengingat calon orang nomor satu di institusi ini minimal harus berpangkat jenderal bintang tiga.

Anggota Kompolnas Yotje Mende memastikan calon Kapolri sudah dapat diumumkan pada bulan Juni atau sesuai dengan permintaan dari Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Luhut Pandjaitan. "Ya beliau ancar-ancar, bulan Juni itu sudah ada nama," kata Yotje.

Semua jenderal bintang tiga berpeluang mengisi kursi Kapolri yang bakal ditinggalkan Jenderal Badrodin Haiti yang pensiun Juni ini.

"Pasti lah bintang 3 semua," kata Menko Polhukam Luhut Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Jumat (3/6).

Namun Luhut enggan menyebut nama yang bakal diserahkan ke meja presiden. "Nama-namanya tidak boleh dong saya ngomong, saya belum lapor presiden, Presiden is my boss. Jadi mesti lapor ke bos saya

dulu baru ke kalian," jelasnya.

Sementara itu Pengamat Politik Boni Hargens melihat, dari sejumlah nama calon Kapolri yang akan menjadi pengganti Jenderal Badrodin Haiti, nama Komjen Budi Waseso dianggap jadi salah satu yang layak dipertimbangkan Presiden Jokowi.

Alasannya, Kepala BNN ini dipandang sebagai figur atau sosok pembaharu di korps Bhayangkara.

"Budi Waseso ini jenderal polisi yang menurut saya menjadi pembaharu persepsi publik tentang Polri," ujar Boni dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/6).

Boni berpendapat, Budi Waseso mencitrakan polisi bersih dengan kinerja yang kompeten. Apalagi selama menjadi Kabareskrim dan Kepala BNN, Budi Waseso fokus dalam menjalankan tugas.

"Budi Waseso betul-betul jenderal yang tidak kaya raya lho, dan dia memang betul-betul kerja. Saya rasa dia juga tak akan memusingkan hal ini (bursa calon Kapolri) karena dia

sedang sibuk dengan BNN-nya," ujar Boni.

Saat diminta pendapatnya perihal calon Kapolri, Komjen Budi Waseso enggan berspekulasi mengenai. Dia menjawab diplomatis, keputusan berada di tangan Presiden Joko Widodo. "Kita serahkan ke Pak Kapolri, semua petinggi Polri diajukan ke Presiden. Presiden menentukan, semua layak," ucap Budi Waseso di BNN, Kamis (17/3).

Namun mantan Kabareskrim ini selalu siap jika memang mendapat amanat memimpin Korps Bhayangkara. "Kalau prajurit abdi negara, di mana pun ditugaskan negara. Kita harus siap," tuturnya.

Respons positif terhadap Budi Waseso juga datang dari anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, Menurutnya, ada sejumlah nama petinggi Polri yang dinilai pantas menggantikan Jenderal Badrodin. Tidak terkecuali mantan Kabareskrim yang saat ini menjabat sebagai Kepala BNN, Budi Waseso. Di mata Nasir, sosok Budi Waseso calon yang

memenuhi syarat dan berintegritas.

"Bisa saja dia (Budi Waseso), bintang tiga, semua sudah cukup syaratnya," kata Nasir.

Sementara itu dukungan terhadap Budi Gunawan paling besar datang dari PDIP yang semakin ngotot mendorong Budi Gunawan sebagai Kapolri. Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang mendesak agar Presiden Jokowi segera melayangkan surat ke DPR. Hal tersebut terkait pergantian Kapolri pengganti Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan segera berakhir bulan depan.

"Kalau tentang Pak Budi Gunawan, kita berharap Pak Jokowi segera mengajukan nama tersebut kepada DPR untuk dimintai persetujuan menjadi Kapolri. Kan begitu proses hukum tata negaranya," kata Junimart.

Politikus PDIP ini mengakui sejauh ini masih menunggu surat tersebut untuk diproses di komisi III DPR. Dia malah yakin jika BG akan lolos fit and proper test.

"Saya jamin Pak Budi Gunawan akan memimpin Polri secara baik, benar, dan jujur. Secara hukum sudah selesai, pengadilan memenangkan beliau (BG). Secara politik juga di DPR, kami di komisi III sudah setuju beliau jadi Kapolri," tuturnya.

Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsy menilai Wakapolri Komjen Budi Gunawan kompeten menjadi menggantikan Badrodin. Budi Gunawan dinilai layak untuk menggantikan Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun Juli 2016 mendatang.

"Saya rasa itu BG merupakan profil yang cocok untuk jadi Kapolri," kata Aboe Bakar. (MDC/BEY)